:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SMARTPHONE BLACKBERRY DALAM KAITANNYA DENGAN PEREDARAN PRODUK BLACKBERRY REKONDISI YANG DILAKUKAN OLEH DISTRIBUTOR INDEPENDEN Diaudin Henny Marlyna Program Studi Ilmu Hukum, kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Diaudin : Hukum :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SMARTPHONE BLACKBERRY DALAM KAITANNYA DENGAN PEREDARAN BLACKBERRY REKONDISI YANG DILAKUKAN OLEH DISTRIBUTOR INDEPENDEN

Pada saat sekarang ini dimana teknologi berkembang sangat cepat, telah banyak menimbulkan inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi. salah satu produk smartphone yang terkenal pada saat ini adalah Blackberry. Peredaran perangkat Blackberry di Indonesia tidak terlepas dari peran distributor yang mendistribusikan dan memasarkan Blackberry kepada konsumen. Namun di dalam praktiknya terdapat Peredaran Blackberry rekondisi atau yang lebih di kenal dengan Blackberry BM rekondisi yang sudah cukup mencemaskan,karena telah merugikan banyak pihak baik produsen maupun konsumen, oleh karena itu. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sangat penting dimana keduanya saling membutuhkan. Dari hubungan keduanya terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dimana kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hokum terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Kata kunci: Blackberry, telepon selular, telekomunikasi, perlindungan hukum, konsumen.

Perlindungan hukum…, Diaudin, FH UI, 2013

2

ABSTRACT Name Study Program Title

: Diaudin : Law : LEGAL PROTECTION AGAINST BLACKBERRY CONSUMER OF DISTRIBUTION BLACKBERRY REFURBISHED PERFORMED BY INDEPENDENT DISTRIBUTOR

At the present time where technology is developing very fast, has generated a lot of innovation in electronics products, one of which is electronic communication products. one of the famous smartphone product at the moment is Blackberry. distribution of Blackberry devices in Indonesia can not be separated from the role of distributors who distribute and market the Blackberry to consumers. But in practice there Distribution Blackberry reconditioned or more in the know with BM reconditioned Blackberry is quite worrying, because it has hurt many people both producers and consumers. Consumers and businesses have a very important relationship which both need each other. Of the relationship between the two positions are not balanced between consumers and businesses where consumers notch lower than businesses. It is therefore necessary legal protection to consumers that are not harmed by firms. Key Words: Blackberry, mobile phone, telecommunications, legal protection, consumers

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Indonesia

merupakan

negara

yang

sedang

berkembang,

dengan

berkembangnya teknologi dan informasi maka kehidupan masyarakat Indonesia pun berkembang pesat dan membuat jarak antara satu sama lain tidak lagi menjadi masalah, dengan menggunakan telepon genggan kita dapat menghubungi kerabat atau teman kita dimana saja dan kapan saja, Dampak kemajuan teknologi di bidang industri telekomunikasi yang semakin pesat memberikan dampak positif yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi, selain itu kemajuan teknologi komunikasi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap

Universitas Indonesia Perlindungan hukum…, Diaudin, FH UI, 2013

3

kehidupan manusia apabila digunakan untuk hal-hal yang mengandung unsur kejahatan dan merugikan orang lain. Pada saat sekarang ini dimana teknologi berkembang sangat cepat, telah banyak menimbulkan inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi. Alat komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia pada saat sekarang ini, alat komunikasi dari tahun ke tahun telah berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, pada tahun 1990an alat komunikasi yang dikenal dengan nama telepon, dapat digunakan untuk menghubungi seseorang yang berada di tempat lain dengan menggunakan alat telepon dengan menggunakan kabel. Dilanjutkan pada tahun 2000an dimana kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat telepon tidak lagi digunakan dengan alat yang menggunakan kabel tetapi dapat digunakan dengan alat yang tidak menggunakan kabel (nirkabel) yang disebut dengan telepon genggam. Telepon genggam dapat digunakan tanpa harus meggunakan kabel dimana seseorang dapat menghubungi orang lain dengan telepon genggam hanya dengan menekan nomor telepon seseorang yang dikehendakinya, hal ini membuat telepon genggam lebih praktis digunakan daripada telepon. Kemajuan teknologi membuat telepon yang digunakan oleh banyak orang dapat diberikan kelebihan-kelebihan lain yang tidak hanya digunakan untuk menghubungi seseorang saja tetapi telepon genggam berkembang dengan penambahan-penambahan fitur seperti kamera, pemutar musik, bluetooth, layanan internet, serta kemampuan-kemampuan lain yang dapat memberikan kemudahan pada setiap orang untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, kehadiran telepon genggam pun mulai hilang dengan digantikannya dengan telepon genggam yang banyak memiliki fitur-fitur tambahan yang dikenal dengan nama smartphone. Salah satu produk smartphone yang terkenal pada saat ini adalah Blackberry. Blackberry merupakan salah satu merek untuk produk smartphone yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan kanada, Research In Motion (RIM) dan baru masuk Indonesia pada pertengahan desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub, sejak pertama kali diluncurkan oleh RIM pada tahun 1997 smartphone Blackberry telah mengundang


4

banyak perhatian. Bahkan, hingga tahun 2007 smartphone Blackberry telah digunakan oleh lebih dari delapan juta pelanggan di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri menurut catatan Asosiasi telepon seluler Indonesia (ATSI) pengguna blackberry sudah mencapai angka satu juta sampai bulan maret 2010. Bahkan pada tahun 2011 pelanggan smartphone Blackberry mengalami pertumbuhan 300%. Dengan kata lain, sekitar 500.000 unit beredar di pasaran dengan laju pertambahan 3.000 pemakai baru per hari di Indonesia. Blackberry berhasil memasuki segmen pasar yang lebih luas, dimana sebelumnya blackberry dikenal sebagai produk smartphone yang digunakan oleh kalangan bisnis dan profesional atau kalangan menengah ke atas. Kini berbagai kalangan termasuk anak muda, pelajar, dan mahasiswa menggunakan smartphone Blackberry 1.2 Pokok Permasalahan Dalam suatu penelitian untuk memudahkan penulis dalam mengetahui permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan serta lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan dibahas dengan perumusan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Ketentuan-ketentuan hukum apa saja yang mengatur tentang Blackberry di Indonesia? 2. Apakah tindakan yang dilakukan distributor independen dalam menjual Blackberry rekondisi melanggar hukum? 1.3.Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dibagi ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1.3.1. Tujuan Umum Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran lebih lanjut mengenai praktik penjualan Blackberry rekondisi di Indonesia dan tindakan hukum yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen produk Blackberry rekondisi serta bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah penyebaran blackberry rekondisi di Indonesia.


5

1.3.2. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 1. Mengetahui dan memahami praktik penjualan Blackberry rekondisi yang dilakukan oleh distributor independen dan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelanggaran perlindungan konsumen atas maraknya penyebaran Blackberry rekondisi di pasar smartphone Indonesia? 2. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen produk Blackberry rekondisi yang merugikan masyarakat di Indonesia? 3. Mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam melakukan tindakantindakan yang dapat mencegah peredaran blackberry rekondisi di pasar smarphone di Indonesia? Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait dengan ilmu hukum di bidang perlindungan konsumen serta lebih memahami perlindungan hukum konsumen Blackberry di Indonesia dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan tersebut. 2. Secara Praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca terkait penerapan dan penjelasan perlindungan konsumen

terhadap produk

Blackberry yang beredar di Indonesia dan memberikan masukan bagi pembaca terkait perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen apabila terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen tersebut. Tinjauan Teoritis A. Pengertian Perlindungan Konsumen Pengertian Perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yang dimaksud dengan memberikan kepastian hukum salah satunya adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat


6

konsumen serta membuka akses informasi tentang barang/atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Tujuan perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya. b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu. c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.1 Di dalam kehidupan sehari-hari walaupun banyak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha, masih banyak konsumen yang tidak peduli akan hakhak mereka untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi meraka agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Faktor-faktor yang membuat para konsumen kurang peduli terhadap hak-hak mereka salah satunya adalah mereka tidak mengetahui bahwa hak-hak mereka tersebut telah dilindungi oleh undangundang. Perlindungan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan

konsumen

memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. B. Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Konsumen Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian konsumen dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menurut UUPK yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang permakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 1

Adrian Sutedi, tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2008) hlm 9


7

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai dan pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Pada dasarnya secara harfiah yang dimaksud dengan konsumen adalah seseorang atau badan hukum yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, Melihat dari definisi konsumen diatas bahwa terdapat didalam pengertian konsumen yaitu syarat “untuk tidak diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” dan sekaligus membedakannya dengan konsumen perantara.2 Jika melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa, konsumen akhir adalah orang alami (natuurlijke person) dan menggunakan produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan/atau tujuan komersial lainnya.3 Pelaku Usaha Sedangkan pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undangundang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) terdapat empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pelaku usaha. Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut : a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, penyedia dana lainnya dan sebagainya. b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, 2

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008) hlm 7 3 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu pengantar, cet.II, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 28.


8

perasuransian, perbankan, orang/badan usaha, yang berkaitan dengan obatobatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya. c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/jasa kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan, Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.4 Pemerintah Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator yang membuat peraturan perundang-undangan serta sebagai pihak yang mengawasi serta memberikan bantuan apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang. METODE PENELITIAN Penelitian merupakan suatu cara bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah.5 Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan

4

Adrian Sutedi, Op.Cit , hlm. 11 5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia – UI Press, 2005), hlm. 3.


9

dicari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul .6 Dalam penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Tanpa metode tersebut, seseorang tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu.7 Adapun metode penelitian ini dibagi kedalam beberapa uraian, yaitu bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data, macam bahasa hukum, alat pengumpulan data, metode analisis data, dan bentuk hasil penelitian. Penulisan ini menggunakan bentuk penulisan hukum normatif dimana penulisan ini merupakan penulisan hukum untuk menemukan asas-asas hukum positif tentang perlindungan hukum teerhadap konsumen Blackberry. Penelitian ini mempunya sifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan data secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Selain itu dilihat dari sifatnya, penelitian ini juga bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.8 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu daya yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data-data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti: 1. Bahan hukum primer Bahan

hukum

primer,

yang

meliputi

peraturan

perundang-undangan,

yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan-peraturan lain yang relevan. 6

Ibid.

7

Ibid, hal 13.

8

Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.


10

2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.9 Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet. 3. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen-dokumen secara kepustakaan. Studi kepustakaan ini sangat penting dilakukan untuk merumuskan kerangka teori dan konsep. Dilihat dari data yang digunakan, metode analisis data dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.10 Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Kajian terhadap penelitian ini menggunakan disiplin ilmu dari segi hukum karena penelitian ini mengkaji segi hukum tentang perlindungan hukum konsumen Blackberry di indonesia dan peran lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan peredaran produk blackberry rekondisi yang dapat merugikan masyarakat. Sementara metode untuk mengambil kesimpulan, dimana berdasarkan data yang bersifat khusus yakni data empiris, peneliti mencoba membandingkan dengan data yang bersifat umum yakni berupa perundang-undangan dan teori-teori yang ada sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Pembahasan Perdagangan Blackberry di Indonesia A. Profil Perusahaan Blackberry 9

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 29. 10

Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal. 67.


11

Perangkat Blackberry dibuat oleh perusahaan yang bernama Research in Motion (RIM). RIM didirikan oleh seorang imigran Yunani bernama Mike Lazaridis di kota Waterloo, Kanada. Blackberry pertama kali dikenalkan pada tahun 1997, Namun Sejak peluncurannya pada tahun 1999, Blackberry telah berhasil mendapatkan lebih dari delapan juta pelanggan di seluruh dunia. RIM merancang, menghasilkan, dan memasarkan perangkat nirkabel (tanpa kabel) untuk pasar komunikasi dunia. Perusahaan ini mengembangkan perangkat keras terpadu, perangkat lunak, dan layanan yang mendukung berbagai standar jaringan nirkabel, menyediakan solusi untuk akses telepon seluler canggih tanpa batas. RIM terkenal karena telah menciptakan smartphone Blackberry dan menyediakan solusi yang memungkinkan akses ke berbagai informasi dengan cepat melalui email, telepon, pesan teks, internet dan berbagai aplikasi lainnya. Sejak saat itu Blackberry terus berkembang baik dari sisi perangkatnya yang makin canggih, solusi layanan, serta perusahaan hardware dan software yang mendukungnya. Di Indonesia, Blackberry diperkenalkan pertama kali pada pertengahan bulan Desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Perusahaan Starhub ini sebenarnya adalah rekan utama Blackberry di Indonesia dan menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis mengenal instalasi Blackberry melalui operator Indosat. Indosat sendiri menyediakan layanan BlackBerry Internet Services dan BlackBerry Enterprise Server. Namun pada tahun 2006, Indosat menangani sendiri kerjasama Blackberry dengan produsen asal Kanada, RIM (Research In Motion), untuk memasarkan Blackberry. Selain Indosat, BlackBerry yang resmi saat ini dijual melalui operator XL, telkomsel, AXIS, dan lainnya. Kemunculan Blackberry di Indonesia dapat dikatakan sangat sukses, dimana saat itu

informasi

diperlukan

setiap

saat

dan

mengalir

melalui

perangkat

telekomunikasi, dan untuk mendapatkan akses informasi tersebut bisa digolongkan cukup mahal di Indonesia. Namun dengan Blackberry semua masalah itu bisa terselesaikan dengan mudah. B. Distributor Blackberry di Indonesia Peredaran perangkat Blackberry di Indonesia tidak terlepas dari peran distributor yang mendistribusikan dan memasarkan Blackberry kepada konsumen, di Indonesia terdapat beberapa jenis distributor yang memberikan garansi dan


12

layanan purna jual serta harga yang berbeda-beda. mengenai jenis-jenis distributor Blackberry yang dijual di Indonesia. Blackberry yang dijual di Indonesia memiliki beberapa jenis garansi, antara lain: distributor resmi RIM (operator dan distributor), distributor Independen (importir), dan toko/penjual. Dari ketiga jenis distributor yang ditawarkan, tentunya masing-masing memiliki perbedaan ciri dan ketentuan yang berlaku. Distributor Resmi RIM Blackberry dikatakan mempunyai garansi resmi jika Blackberry tersebut mendapat garansi yang diberikan oleh Distrbutor resmi RIM. Distributor resmi RIM merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pihak RIM, yaitu pihak yang telah menanda tangani kontrak kerjasama dengan RIM untuk menjual Blackberry di indonesia. Di dalam situs resmi milik RIM disebutkan pihak-pihak

yang

terafiliasi

langsung

dengannya

untuk

memasarkan

blackberrynya di Indonesia antar lain operator penyedia layanan blackberry seperti Telkomsel, Axis, XL, Indosat dan empat distributor lokal yaitu PT. Teletama Artha Mandiri (TAM), PT. Comtech Celluler (CTN), PT. Seluler Media Infotama (Seluler Shop) dan PT. Surya Citra Multimedia (SCM). Distributor Non RIM/Distributor Independen Distributor non RIM adalah distributor yang melakukan kegiatan impor sendiri yang memasukkan Blackberry ke Indonesia dan tidak memberikan garansi sesuai yang diberikan oleh RIM selaku pemilik dan operator Blackberry di seluruh dunia. Sehingga tidak memiliki standar garansi yang diberikan oleh RIM seperti garansi internasional. Walaupun demikian distribusi atau penjualan dari distributor independen ini adalah resmi dan mempunyai ijin resmi dari Dirjen Postel untuk mendistribusikan Blackberry di Indonesia. Distributor independen yang ada di Indonesia dan memberikan garansi selama 2 tahun, antara lain, Berrindo, Rmindo, Bless, Royal, Q-Tel, dan lain-lain. Harga Blackberry distributor independen biasanya lebih murah daripada distributor resmi RIM. Jika Blackberry mengalami kerusakan jarang sekali yang mendapat penggantian baru, yang paling sering adalah dilakukan perbaikan. Ciri


13

lain yang paling sering terjadi adalah, aksesori tidak dijamin original meskipun ada juga yang mendapatkan aksesori original. PengecerToko/ Di dalam praktik penjualan Blackberry di Indonesia, terdapat Blackberry baru yang dijual dengan memberikan garansi toko, biasanya hanya berani memberikan garansi paling lama satu bulan yang meliputi jaminan barang tidak rusak dan apabila rusak akan diganti dengan barang baru. Dengan harganya yang paling murah dibandingkan dengan Blackberry lainnya. Ciri khas Blackberry garansi toko biasanya adalah Blackberry rekondisi atau refurbish yang merupakan Blackberry bekas yang didaur ulang agar terlihat seperti baru, Blackberry rekondisi biasanya tidak tahan lama dan cepat rusak karena menggunakan mesin yang lama dan biasanya sudah rusak dan hanya diganti dengan chasing baru agar terlihat lebih bagus, Blackberry tersebut juga dijual dengan aksesoris yang tidak original, sehingga Blackberry tersebut rentan terhadap kerusakan. C. Penjualan Blackberry rekondisi di Indonesia Blackberry rekondisi/refurbish adalah Blackberry bekas yang diolah kembali akibat adanya kerusakan. Blackberry bekas rusak diganti dengan chasing dan mesin baru agar terlihat seperti baru kembali dan dijual kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih murah dan tidak diberikan garansi atau hanya diberikan garansi personal atau garansi toko selama satu bulan. Pada dasarnya suatu perangkat telekomunikasi khususnya Blackberry dapat diperbaharui atau diperbaiki sedemikian rupa untuk dijual kembali. Blackberry rekondisi dapat dijual kembali kepada konsumen dengan syarat bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar dan dalam penjualan tersebut tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Blackberry tersebut harus diberikan suatu tanda bahwa produk tersebut adalah rekondisi atau biasa ditulis dengan refurbish di dalam perangkat tersebut oleh pelaku usaha atau pihak yang mengedarkannya (distributor). Dengan memperhatikan hal-hal tersebut Blackberry rekondisi diperbolehkan diperjualbelikan kepada konsumen. Namun, pada kenyataannya dalam praktik peredaran Blackberry rekondisi di Indonesia tidak dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam praktik penjualan Blackberry rekondisi di


14

Indonesia biasanya dikenal dengan nama Blackberry black market (BM), yang dimaksud dengan Blackberry BM adalah perangkat Blackberry yang masuk ke dalam Indonesia tanpa melalui jalur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perangkat Blackberry ini di impor tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti tanpa pembayaran pajak dan surat-surat resmi. Peredaran BlackBerry jenis ini biasanya melalui perorangan atau toko dan tidak disertai oleh garansi yang diberikan oleh distributor resmi RIM atau operator maupun garansi dari distributor non RIM (distributor independen). D. Pelanggaran Terhadap Undang- undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penjualan Blackberry rekondisi yang dilakukan oleh beberapa distributor independen telah melanggar beberapa pasal yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK, yaitu : a. Pasal 4 huruf c “ Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” Di dalam pasal ini mengatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengetahui dengan benar, jelas dan jujur terhadap barang yang akan dibelinya. Di dalam kasus penjualan Blackberry rekondisi yang dilakukan oleh distributor independen yang menjual Blackberry rekondisi dengan mengatakan bahwa Blackberry tersebut adalah Blackberry baru sementara konsumen tidak mengetahuinya merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan konsumen. konsumen yang membeli Blackberry tersebut akan merasa bahwa Blackberry yang dibelinya itu adalah Blackberry baru yang belum pernah dipakai oleh orang lain apalagi memiliki cacat sebelumnya. Blackberry yang dijual oleh distributor independen yang merupakan blackberry rekondisi adalah Blackberry bekas yang tidak sesuai dengan penjelasan bahwa Blackberry tersebut adalah baru, konsumen yang tidak mengerti akan dirugikan apabila membeli Blackberry tersebut. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Blackberry resmi dari RIM pihak distributor

independen

memanfaatkan

kelemahan

konsumen

yang

tidak

mengetahui kondisi yang sebenarnya atas Blackberry yang dijualnya. Oleh karena


15

itu, perbuatan yang dilakukan oleh distributor independen dalam penjualan Blackberry tersebut telah melanggar ketentuan ini. b. Pasal 7 huruf b “ memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” Sama halnya seperti penjelasan pada pasal 4 huruf c di atas, pelaku usaha harus memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang kondisi barang yang

dijualnya.

Dalam

kasus

ini

distributor

independen

seharusnya

memberitahukan kepada konsumen bahwa Blackberry yang ia jual adalah Blackberry yang telah direkondisi sehingga terlihat baru bukan merupakan Blackberry yang benar-benar baru. Blackberry yang dijual oleh distributor independen memang terlihat baru karena dikemas sedemikian rupa dan diberikan garansi selama dua tahun. Akan tetapi, pada kenyataan Blackberry yang dijual oleh distributor independen tersebut adalah perangkat Blackberry bekas yang didaur ulang agar terlihat baru sehingga konsumen percaya bahwa Blackberry tersebut adalah Blackberry yang benar-benar baru. Pelaku usaha dalam hal ini adalah distributor independen, apabila mereka memiliki itikad baik dalam memasarkan Blackberrynya, tentu praktik peredaran Blackberry rekondisi seperti yang terjadi di pasar smartphone Indonesia tidak terjadi. Seharusnya, pihak distributor independen menjual Blackberry dengan jujur, Sehingga konsumen dapat mengetahui secara pasti kualitas dan mutu Blackberry tersebut dan tidak merugikan konsumen untuk ke depannya. Oleh karena itu, perbuatan distributor independen ini telah melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. c. Pasal 7 huruf d “Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku” Dengan adanya pasal ini setiap pelaku usaha diwajibkan menjaga mutu dan kualitas dari barang yang dijualnya, dengan demikian dalam kasus penjualan Blackberry rekondisi pihak distributor independen telah melanggar pasal ini dimana barang yang diperjualbelikannya tidak sesuai dengan standar mutu yang


16

telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Blackberry rekondisi merupakan Blackberry bekas yang telah diperbaharui dan belum dilakukan tes uji kelayakan untuk diedarkan kepada konsumen. Pihak distributor independen yang sebelumnya telah menjalani uji sertifikasi terhadap perangkat Blackberry yang dijualnya sebelum mendapatkan izin mengedarkan Blackberry di Indonesia seharusnya tahu bahwa Blackberry yang mereka edarkan itu harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataan pihak distributor independen melakukan kecurangan terhadap peredaran Blackberry dengan mengedarkan Blackberry rekondisi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pelaku usaha dalam hal ini adalah distributor independen telah melanggar pasal ini. E. Pelanggaran Terhadap Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/ 09/2008 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Komunikasi a. Pasal 2 ayat (1) “Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis” Seperti yang telah diatur oleh Undang-undang telekomunikasi yang mewajibkan adanya persyaratan tertentu untuk perangkat komunikasi dalam hal ini adalah perangkat Blackberry dimana Blackberry yang beredar di Indonesia wajib dilakukan uji sertifikasi terhadap perangkat Blackberry sebelum diperjualbelikan kepada konsumen. Uji sertifikasi ini dilakukan dengan persyaratan teknis yang telah diatur oleh Peraturan Menteri ini. Oleh karena itu, apabila terdapat pelaku usaha yang tidak menjalankan persyaratan teknis tersebut maka telah melanggar pasal ini. Blackberry yang diedarkan oleh distributor independen dalam prakteknya memang telah melakukan uji sertifikasi tersebut tetapi masih banyak pihak distributor independen yang mengedarkan serta memperjualbelikan blackberrynya yang tidak sesuai dengan Blackberry yang telah dilakukan uji sertifikasi. Distributor independen sebagian besar menggunakan Blackberry rekondisi untuk dijual kembali kepada konsumen dengan harga yang sama dengan Blackberry yang benar-benar baru. Oleh karena itu, distributor


17

independen telah melanggar ketentuan ini dan dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. b. Pasal 32 ayat (1) “Pemegang sertifikat wajib memberikan label (pelabelan) yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat serta kemasan/pembungkusnya sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini” Selain masalah uji sertifikasi yang menjadi permasalahan dalam peredaran Blackberry rekondisi yang dilakukan oleh distributor independen adalah masalah pelabelan. Untuk setiap perangkat Blackberry menurut pasal ini diwajibkan adanya pencantuman label yang ditempelkan di dalam atau kemasan perangkat Blackberry tersebut. Namun, dalam prakteknya walaupun kebanyakan perangkat Blackberry yang diedarkan dan diperjualbelikan oleh distributor independen telah mencantumkan label tersebut tetapi sebagian besar label yang ditempelkan di dalam perangkat Blackberry atau kemasan tersebut merupakan label palsu yang dibuat sendiri oleh distributor tersebut. Hal ini terlihat dari kualitas kertas yang hanya berupa hasil print biasa dan tidak sesuai dengan standar atau kondisi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri ini. Oleh karena itu, distributor independen telah melanggar pasal ini dimana telah melakukan kecurangan terhadap pencantuman label yang diatur dalam pasal Peraturan Menteri ini. c. Pasal 32 ayat (4) “Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan atau dipergunakan” Di dalam hal pelabelan yang harus ditempelkan ke dalam perangkat Blackberry atau di kemasannya harus sebelum barang itu diperdagangkan atau dipergunakan juga terdapat hal yang tidak benar. Di dalam prakteknya distributor independen juga dapat menjual kartu garansi, segel kemasan beserta label kepada setiap orang yang ingin menjual kembali Blackberry yang dimiliki, biasanya distributor independen menjual label tersebut kepada toko atau penjual lainnya yang menjual secara ecer. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah pihak distributor independen hanya menjual kartu garansi beserta segel dan label yang mencantumkan nama mereka kepada penjual atau toko. Hal ini sangat tidak sesuai


18

dengan peraturan yang diatur dalam pasal ini. Apabila distributor independen hanya menjual labelnya kepada toko atau penjual lainnnya bagaimana kondisi perangkat Blackberry yang akan dijual kepada konsumen pemakai dimana Blackberry yang dijual tidak sesuai dengan apa yang telah diuji dan telah mendapatkan

sertifikasi.

Oleh

karena

itu,

kualitas

Blackberry

yang

diperjualbelikan atas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen karena blackberry yang diperjualbelikan anti adalah Blckberry rekondisi yang banyak beredar di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa distributor independen telah melakukan suatu pelanggaran terhadap pasal ini yang dapat merugikan masyarakat khususnya konsumen yang kurang teliti dalam membeli barang dan hanya tertarik dengan harga yang lebih murah. F. Pelanggaran Terhadap Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor

19/M-DAG/PER/5/2009

Tentang

Pendaftaran

Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Telematika a. Pasal 2 ayat (1) “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia” Memang sudah menjadi kewajiban untuk setiap barang yang di impor ke dalam Indonesia untuk memiliki petunjuk pengggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Namun, pada praktiknya masih banyak barang impor yang beredar di pasar tidak memiliki petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Perangkat Blackberry masih banyak Blackberry yang tidak memiliki petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia khususnya Blackberry BM. Untuk Blackberry yang diedarkan dan diperjualbelikan oleh Distributor independen masih terdapat buku petunjuk penggunaan yang masih dalam Bahasa Inggris sehingga hal ini dapat membuat komsumen di Indonesia merasa kesulitan untuk membaca buku petunjuk penggunaan tersebut. Oleh karena itu, distributor indepoenden telah melanggar peraturan yang diatur oleh pasal ini. b. Pasal 3 ayat (1)


19

“Petunjuk penggunnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai: a. nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) untuk produk dalam negeri; b. nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor; c. merek, jenis, tipe, dan/atau model produk; d. spesifikasi produk; e. cara penggunaan sesuai fungsi produk; dan f. petunjuk pemeliharaan. Menurut pasal ini petunjuk penggunaan yang digunakan dalam perangkat Blackberry harus mencantumkan hal-hal yang telah disebutkan diatas. Namun, pada praktiknya masih terdapat pelaku usaha dalam hal ini adalah distributor independen yang tidak mengikuti ketentuan ini. Blackberry yang diperjualbelikan oleh distributor independen dalam praktiknya tidak memuat petunjuk penggunaan dengan hal-hal demikian secara lengkap. Contohnya, untuk tipe-tipe Blackberry Curve menggunakan petunjuk penggunaan yang sama, padahal, untuk Blackberry Curve memiliki spesifikasi dan model yang berbeda. Oleh karena itu, distributor independen telah melanggar ketentuan ini karena tidak menggunakan petunjuk penggunaan secara tepat dan benar. c. Pasal 3 ayat (3) Pemberian pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa: a. ketersediaan pusat pelayanan purna jual (service center); b. ketersediaan suku cadang; c. penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan; dan d. penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi yang diperjanjikan. Dalam suatu perdagangan perangkat elektronika hal yang harus diperhatikan adalah permasalahan layanan purna jual. Hal ini dikarenakan, perangkat elektronika merupakan suatu barang yang rentan akan kerusakan. Setiap pelaku usaha harus dapat menjamin sutau barang yang dijualnya memiliki


20

ketersediaan layanan purna jual baik dalam masalah suku cadang, maupun layanan keluhan konsumen. Kesimpulan Distributor non RIM atau distributor independen adalah distributor yang melakukan kegiatan impor sendiri yang memasukkan Blackberry ke Indonesia dan memberikan garansi tersebut bukan diberikan oleh RIM selaku pemilik dan operator Blackberry di seluruh dunia. Walaupun demikian distribusi atau penjualan dari Distributor non RIM ini adalah resmi dan mempunyai ijin resmi dari Dirjen Postel untuk mendistribusikan Blackberry di Indonesia. Distributor Blackberry non RIM yang ada di Indonesia dan memberikan garansi selama 2 tahun. Dalam pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa distributor independen adalah importer Blackberry yang mendapatkan izin untuk mengedarkan Blackberry di Indonesia. Distributor independen merupakan distributor yang menjual Perangkat Blackberry baru yang harus memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan uleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah terdapat pihak distributor yang menjual Blackberry yang merupakan perangkat Blackberry bekas yang direkondisi atau diperbaharui sehingga tampak seperti baru. Blackberry tersebut diperjualbelikan tanpa adanya proses yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti uji sertifikasi, penggunaan petuntuk penggunaan dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Distributor independen telah melakukan suatu kecurangan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan kekurangan konsumen yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya Blackberry yang diperjualbelikan tersebut. Oleh karena itu, Distributor independen telah Melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan konsumen dalam kasus peredaran Blackberry rekondisi oleh distributor Independen sangat penting. Hal ini dikarenakan konsumen sebagai pihak yang lebih rendah atau pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha yang mengetahui segala hal tentang produk yang diperjualbelikan. Untuk melakukan perlindungan tersebut diperlukan


21

tindakan dari Pemerintah untuk melakukan suatu upaya yang dapat mengatasi maslah tersebut. Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan harus lebih tegas dalam menghadapi pihak-pihak tertentu yang merugikan konsumen. Selain itu, diperlukan juga partisipasin dari masyarat baik masyarat dalam bentuk suatu lembaga ataupun masyarakat sebagai individu. Dengan demikian, diharapkan peredaran Blackberry rekondisi dapat diatasi dan dihilangkan. 5.1 Saran Pembinaan Terhadap Konsumen konsumen merupakan pihak yang lemah dalam suatu hubungan perjanjian jual beli. Kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha mengakibatkan konsumen harus mendapatkan perlindungan dari perbuatanperbuatan pelaku usaha yang merugikan. Pemerintah dalam hal ini perlu untuk melakukan pembinaan kepada konsumen agar masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah menyadari hak-hak konsumen yang dapat dilindungi oleh undang-undang. Dengan dilakukan pembinaan kepada masyarakat diharapkan masyarakat akan lebih teliti dalam membeli barang khususnya perangkat Blackberry dengan teliti dan tidak mudah tergoda dengan harga yang lebih murah tetapi kualitas yang rendah. Fungsi pengawasan Banyaknya Blackberry rekondisi yang beredar dipasaran tidak luput dari lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih akan peredaran Blackberry rekondisi tersebut sehingga pihak-pihak tertentu khususnya dalam hal ini distributor independen tidak melakukan sutau kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah diharapkan peredaran Blackberry rekondisi dapat dihentikan dan dihilangkan di Indonesia.


22

DAFTAR REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet, 27, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002. Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat telekomunikasi, Permen Nomor 29/PER/M.KOMINFO/9/2008. Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan surat Izin Usaha Perdagangan, Permen Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Permen Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009. Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia tentang Petunjuk penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Informatika, Permen Nomor 19/MDAG/PER/5/2009. Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821. Indonesia, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, UU Nomor 36 Tahun 1999, LN 154 Tahun 1999, TLN no. 3881. Buku


23

Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman, laporan pengkajian tentang Aspek hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1992 Judhariksawan., Pengantar Hukum Telekomunikasi Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005 Mamudji, Sri, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008 Nasution, Az Hukum Perlindungan Konsumen Suatu pengantar, cet.II, Jakarta: Diadit Media, 2006 Samsul, Inosentius, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum, 2004 Shofie, Yusuf , Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori dan Penegakan Hukum Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003 Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Grasindo 2006 Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Universitas Indonesia – UI Press, 2005 Soekanto, Soerjono dan sri Mamdji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2007


24

Sularsi. Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen” dalam liku-liku Perjalanan Undang-undang perlindungan Konsumen Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001 Sutedi, Adrian tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008 Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen, cet III Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003 Windjaja, Gunawan. Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006 Yuntho, Emerson, Class Action Sebuah Pengantar, Jakarta : ELSAM, 2005


:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Recommend Documents