BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN KARTU KREDIT 2.1
TINJAUAN UMUM TENTANG BANK
2.1.1
Pengertian dan Fungsi Bank Pada hakikatnya, Bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk
menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan permintaan atau penawaran akan kredit.1 Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang.2 Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.3 Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan definisi tentang Bank yaitu Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
C.S.T. Kansil dan Christiine S.T. Kansil, 2008, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 245. 2 http://id.wikipedia.org/wiki/Bank dikutip dari A Law Dictionary By John Bouvier. Revised Sixth Edition 1856, diakses tanggal 18 April 2015. 3 Hermansyah, op. cit, h. 7
21
22
Menurut Kasmir, Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa baik lainnya.4 Adrian Sutedi memberikan pengertian bahwa Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, atau suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui Bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. 5 Rumusan mengenai pengertian Bank juga dikemukakan oleh Prof. G. M. Verryn Stuart yaitu pada dasarnya Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.6 Bank memiliki fungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.7 Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan.8
4
Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2. Adrian Sutedi, 2006, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1. 6 Hermansyah, op. cit, h. 8 7 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 59. 8 Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, CV Mandar Maju, Bandung, h. 15. 5
23
Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui jasa-jasa yang ditawarkan dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk jasa lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2.1.2
Jenis-Jenis Bank Dalam praktek perbankan di Indonesia, jenis-jenis bank diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. “Bank Umum merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”9
9
Hermansyah, op. cit, h. 21
24
Kasmir mengemukakan bahwa perbedaan jenis perbankan dilihat dari segi fungsi dan kepemilikannya.10 Bank dari segi fungsi yaitu dilihat dari luas kegiatannya dan jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat serta luas jangkauan operasionalnya. Sedangkan bank dari segi kepemilikannya dilihat dari kepemilikan saham-saham bank dan kepemilikan akte pendiriannya. Kasmir juga mengemukakan jenis bank dilihat dari segi status dan segi menentukan harga. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perbankan, jenis bank berdasarkan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan. Sejak Undang-Undang Perbankan diberlakukan, jenis bank berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis Bank dari segi kepemilikannya11 yaitu : 1. Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah adalah bank yang baik akte pendirian maupun modalnya merupakan milik pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank menjadi milik pemerintah. 2. Bank Milik Swasta Nasional Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya adalah milik swasta nasional, begitu pula dengan akte pendirian dan keuntungannya merupakan milik swasta. 3. Bank Milik Koperasi 10
Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 31. 11 Ibid, h. 35.
25
Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 4. Bank Milik Asing Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik itu bank milik swasta asing maupun bank milik pemerintah asing. 5. Bank Milik Campuran Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, namun sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Jenis Bank dilihat dari segi statusnya12 yaitu : 1. Bank Devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 2. Bank Non Devisa Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi seperti Bank Devisa. Jenis Bank dilihat dari segi menentukan harga13 yaitu : 1. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional Bank
berdasarkan
prinsip
konvensional
merupakan
bank
yang
menjalankan kegiatan usahanya dengan menetapkan bunga sebagai harga jual serta menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau 12 13
Kasmir, op. cit., h. 37. Ibid, h. 39.
26
persentase tertentu dalam menentukan harga produk bank untuk mendapatkan keuntungan. 2. Bank berdasarkan Prinsip Syariah Bank berdasarkan Prinsip Syariah dalam menjalankn kegiatan usahanya berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip Syariah menentukan harga atau mencari keuntungan berdasarkan hukum Islam yaitu : a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah); c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah); d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah); e. Pemindahan kepemiikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa itiqna). 2.1.3
Kegiatan Usaha Bank Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank telah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Usaha-usaha tersebut diatur berdasarkan jenis dari banknya yaitu usaha banku mum dan usaha bank khusus. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, bank umum dapat melaksankan kegiata usaha sebagai berikut :
27
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan suratsurat dimaksud; 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 5. Obligasi; 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
28
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas, menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa bank umum juga dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
29
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Siswanto Sutojo mengemukakan kegiatan utama dari Bank Umum yaitu14: a. menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat; b. mengumpulkan dana dari masyarakat; c. memberikan kredit korporasi; d. menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional; e. menyediakan jasa pialang surat berharga; f. menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat bernilai. Seiring dengan perkembangan jaman, kegiatan usaha bank umum pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bisnis seperti
14
Sentosa Sembiring, op. cit., h. 7.
30
penerbitan kartu kredit, ATM, internet banking, sampai dengan jasa konsultasi perbankan.15 Berbeda halnya dengan bank umum, bank perkreditan rakyat memiliki kegiatan usaha yang terbatas yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, yaitu : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, diatur bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikaan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan
tertentu
adalah
antara
lain
untuk
mengembangkan
koperasi,
pengembangan pengusaha ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.
15
Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, CV Mandar Maju, Bandung, dikutip dari Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik, Jakarta: PPM, 1995, h. 1.
31
2.2
TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU KREDIT
2.2.1
Pengertian Kartu Kredit Kartu kredit atau yang disebut dengan credit card adalah bukan lagi
barang mewah di Indonesia. Pemakaian kartu kredit sudah cukup meluas di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia yang mencapai angka 15.979.352 kartu pada Bulan November tahun 2014.16 Kartu Kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan, sedangkan kredit menurut Purwodarminto adalah menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.17 Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya terbuat dari bahan plastik yang terdapat identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjualan tingket pengangkutan dan lain-lain. Kemudian, pihak penerbit kartu kredit dibebani kewajiban untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan hak tersebut kepada pihak pemegang kartu kredit ditambah dengan
16
http://www.akki.or.id/index.php/cr Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.395 -396. 17
32
biaya-biaya lainnya seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.18 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.19 Suryohadibroto dan Prakoso memberikan pengertian kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya.20
18
Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 174. 19 Sunaryo, op. cit, h. 115 20 Kasmir, op. cit, h. 30
33
Penerbitan kartu kredit merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu yang tidak berdasarkan akte-akte otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan kredit, namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit.21 Kartu kredit yang beredar di masyarakat memiliki jenis yang bermacammacam. Jenis kartu kredit dikategorikan berdasarkan lokasi penggunaan dan sistem pembayarannya. Kriteria lokasi penggunaan kartu kredit dibagi menjadi dua yaitu kartu kredit internasional dan kartu kredit lokal. Kartu kredit internasional adalah kartu kredit yang dapat digunakan dimana saja tanpa terikat dengan batasan negara. Sedangkan kartu kredit lokal hanya dapat dilakukan di wilayah tertentu. Berdasarkan sistem pembayarannya, kartu kredit dibagi menjadi dua yaitu kratu kredit (dalam arti sempit) dan kartu pembayaran lunas. Kartu kredit dalam arti sempit disebut dengan credit card. Pembayaran credit card dapat dilakukan secara bertahap atau cicilan maupun secara lunas. Sedangkan kartu pembayaran lunas disebut dengan charge card. Perbedaan credit card dengan charge card adalah pemegang kartu kredit akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbit kartu kredit.22 Selain credit card dan charge card, dikenal pula adanya debit card. Debit card adalah kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang dapat
21
Richard Burton Simatupang, 2007, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 126. 22 Munir Fuady II, op. cit., h. 177-178.
34
dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan yang apad setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu.23 Dari macam-macam kartu kredit yang telah diuraikan tersebut, penulis hanya membahas mengenai kartu kredit dalam arti sempit yaitu credit card yang digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara praktis tanpa harus tersedia uang tunai untuk melakukan pembayaran. 2.2.2
Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Pembayaran dalam suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa dapat
menggunakan beberapa metode pembayaran yang sudah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Metode pembayaran tersebut yaitu24 : 1. Metode Pembayaran Tunai Seketika Metode pembayaran ini berupa penyerahan harga barang seluruhnya sekaligus pada saat diserahkannya barang objek jual beli kepada pembeli. 2. Metode Pembayaran dengan Cicilan/Kredit Metode pembayaran dengan cicilan berarti pembayaran dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka meskipun pada saat itu pembayaran belum dilunasi. 3. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Kredit Dalam hal ini, ketika barang diterima oleh pihak pembeli, pembeli cukup menandatangani suatu resi dan menunjuk kartu kredit kepada penjual.
23 24
Hermansyah, op. cit, h. 92. Munir Fuady I, op. cit., h. 26.
35
Kemudian penjual mengkonfirmasikan dana yang tersedia untuk mencukupi harga pembelian tersebut. Jika konfirmasi diterima dan resi ditandantangani, maka barang baru diserahkan dan selanjutnya penjual menagih uang harga pembelian kepada bank-bank tertentu. 4. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit Dengan memakai kartu debit, pihak penjual menyediakan alat untuk menekan atau memasukkan kode rahasia katu debit oleh pembeli, maka rekening pihak pembeli langsung didebit oleh bank dan mengkreditkannya ke rekening penjual. 5. Metode Pembayaran dengan Memakai Cek Pihak pembayar cukup memberikan sepucuk cek kepada pembeli, cek dikeluarkan oleh bank yang terdapat rekening dari pihak pembayar. Kemudian cek tersebut diserahkan kepada penerimanya yang dapat menguangkan cek tersebut ke bank. 6. Metode Pembayaran Terlebih Dahulu Dengan metode ini, pihak penjual baru mengirim barangnya jika dia telah menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang tersebut. 7. Metode Pembayaran Secara Open Account Dengan metode ini, pihak pembeli baru membayar atau mengirim pembayaran uang harga pembelian setelah dia menerima barangnya secara utuh.
36
8. Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi Dalam metode pembayaran atas konsinyasi, harga baru dibayar setelah pihak pembeli menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga dan setelah pembayaran oleh pihak ketiga tersebut dilakukan. 9. Metode Pembayaran Secara Documentary Collection Metode pembayaran secara documentary collection merupakan cara pembayaran dengan menggunakan bills of exchange. Dalam hal ini, harga baru dibayar jika dokumen-dokumen pengiriman barang tiba di bank yang terdapat rekening dari importir. Tanpa membayar harga barang, dokumendokumen tersebut tidak akan diberikan oleh bank dan tanpa dokumendokumen tersebut, barang yang bersangkutan tidka bisa diambil oleh pihak pembeli. 10. Metode Pembayaran Secara Documentary Credit Metode pembayaran secara documentary credit dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan letter of credits (L/C). pembayaran dengan L/C merupakan jalan tengah diantara kepentingan pihak penjual yang menginginkan harga segera dibayar sebelum barang dikirim, sedangkan kepentingan pihak pembeli adalah agar harga baru dibayar jika barang sudah sampai di tangannya. Jaminan pembayaran telah ada setelah L/C diterbitkan dan pembayarn dilakukan via bank perantara tanpa menunggu tibanya barang.
37
Menurut Dahlan Siamat, keuntungan dari penggunaan kartu kredit bagi pemegang kartu yaitu25 : a. Lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar; b. Leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia (contohnya visa dan master card); c. Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat diangsur (credit card) atau beberapa waktu (charge card); d. Program merchandising, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga; e. Bantuan-bantuan perjalanan, terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit dan bantuan hukum; f. Purchase protection plan, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis. Umumnya, kartu kredit tidak berlaku secara umum dimana saja, dan para usahawan yang terlibat terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari hotel, restoran, supermarket, rumah sakit, apotek, travel agen, diskotik/bar, music store, toserba, bahkan perusahaan taksi dan lain sebagainya.26
25 26
Sunaryo, op. cit., h. 122-123. Richard Burton Simatupang, op. cit., h. 125.
38
2.2.3
Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Dan Penggunaan Kartu
Kredit Para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah penerbit (issuer), pemegang kartu (card holder) dan penjual. Penerbit (issuer) merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit.27 Penerbit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu). Bank sebagai penerbit kartu kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia yang sekarang ini kewenangan mengatur tersebut telah diambil alih oleh OJK. Pemegang kartu (card holder) adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tersebut telah memenuhi persyaratan kepemilikan kartu kredit yang ditetapkan oleh penerbit sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang atau jasa.28 Penjual merupakan pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak penjual adalah pengusaha dagang (merchant) yang berdasarkan perjanjian
27 28
Ibid, h. 129. Richard Burton Simatupang, loc. cit.
39
penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.29 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet. Pedagang tersebut antara lain berupa pengusaha toko, hotel, restoran, travel dan lain sebagainya. Selain pihak penerbit, pemegang dan penjual dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, terdapat pula yang disebut dengan acquirer. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, acquirer merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan. Acquirer juga bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Sistem kerja kartu kredit dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit yang dapat dijelaskan sebagai berikut30 : a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
29 30
Richard Burton Simatupang, loc. cit.. Kasmir, op. cit., h. 300.
40
b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah. c. Dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu dapat berbelanja di tempat tertentu dengan bukti pembayarannya. Secara umum, persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan suatu kartu kredit adalah31: 1. fotokopi identitas diri, seperti KTP; 2. surat keterangan penghasilan atau slip gaji; 3. memenuhi ketentuan minimum penghasilan pertahunnya. Masing-masing penerbit mempunyai standar minium penghasilan tahunan yang berbeda; 4. membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit. Penyelenggaraan kartu kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit, sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.32
31 32
Sunaryo, op. cit., h. 130. Ibid, h. 134-135.
41
2.2.4
Kewajiban dan Hak Penerbit Kartu Kredit Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit memiliki
kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban penerbit kartu kredit diatur secara rinci pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengatur kewajiban penerbit kartu kredit berkaitan dengan penggunaan kartu kredit yaitu : 1. Memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu kredit berkaitan dengan tata cara dan prosedur penggunaan kartu kredit; hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan kartu kredit beserta risikonya; hak dan kewajiban pemegang kartu kredit; tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan; komponen dalam penghitungan bunga dan denda; serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan. 2. Mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu kredit yaitu besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit; tanggal jatuh tempo pembayaran; besarnya presentase bunga per bulan dan presentase efektif bunga per tahun atas transaksi yang dilakukan; besarnya denda atas keterlambatan pembayaran; dan nominal bunga yang dikenakan. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan
42
APMK) mengatur bahwa penerbit kartu kredit dalam menyelenggarakan kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko. Pasal 15 A ayat (1) Peraturan BI tentang Penyelenggaran Kegiatan APMK mengatur bahwa penerapan manajemen risiko tersebut harus memperhatikan batas minimum usia dan pendapatan calon pemegang kartu kredit, batas maksimum plafon kredit dan jumlah penerbit kartu kredit yang memberikan fasilitas kartu kredit, serta batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Mengenai hak penerbit kartu kredit dalam penyelenggaraan kartu kredit, tidak diatur secara rinci dalam Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Dalam ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit kartu kredit, pada huruf D angka 4 huruf b mengatur bahwa penerbit kartu kredit harus menyiapkan dokumen yang memuat konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban penerbit, acquirer, pemegang kartu, dan/atau pihak lain sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu kredit. Kewajiban penerbit kartu kredit antara lain adalah sebagai berikut33 : a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya; b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual; c. Memberitahukan
kepada
pemegang
kartu
kredit
terhadap
tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap satu bulan;
33
Munir Fuady II, op. cit., h. 175
setiap
43
d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit tersebut. Sedangkan hak-hak yang diperoleh oleh penerbit kartu kredit yaitu : a. Memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, bunga dan denda dari pemegang kartu; b. Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari pemegang kartu; c. Memperoleh discount (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK) memuat ketentuan yang membatasi kepemilikan kartu kredit. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 15 A ayat 1 huruf d Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelengaraan Kegiatan APMK. Dalam Surat Edaran Nomor 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Surat Edaran BI perihal Penyelengaraan Kegiatan APMK), pada ketentuan butir VII B angka 2 c dan 2 d yang mengatur bahwa pemegang kartu kredit dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000
44
(sepuluh juta rupiah) mempunyai batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit adalah 2 (dua) penerbit kartu kredit. Namun, butir VII B angka 4 Surat Edaran BI perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK mengatur bahwa pembatasan jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kredit tersebut tidak berlaku bagi pemegang kartu kredit yang berpenghasilan diatas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Surat Edaran BI perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK hanya mengatur batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit dan batas maksimum jumlah plafon kredit terhadap pemegang kartu kredit dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00. Sedangkan, pemegang kartu kredit dengan penghasilan diatas Rp 10.000.000,00 tidak diatur batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit dan batas maksimum jumlah plafon kredit yang dapat diberikan. Penetapan batas maksimum jumlah kartu kredit dan jumlah plafon kredit yang dapat diterima oleh pemegang kartu kredit dengan penghasilan diatas Rp. 10.000.000,00 ditentukan berdasarkan risk appetite masing-masing penerbit kartu kredit.
