BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN ANALISIS PEMBIAYAAN

25

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN ANALISIS PEMBIAYAAN

A. Pembiayaan Qardhul Hasan 1. Pengertian Pembiayaan Qardhul Hasan Qardh secara bahasa artinya adalah memotong. Qardh adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang untuk suatu saat engkau minta kembali. Seolah-olah engkau memotongnya dari harta milikmu. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta atau pun yang lainnya. Secara terminologis arti peminjaman adalah: menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.27 Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. 28 Kemudian mengenai qardh ini juga diatur dalam PBI No.7/46/PBI/2005 qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam

27

Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004),

hlm.260. 28

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 141.

25 http://elc.stain-pekalongan.ac.id/

26

jangka waktu tertentu.29 Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.30 Al-qardh ini sering dikategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong menolong (ta’awuni). Oleh karenanya transaksi al-qardh masuk dalam kategori transaksi sosial atau akad tabarru’ yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. 31 Dalam fiqih sunnah disebutkan, pekerjaan al qardh termasuk pekerjaan yang disunnahkan. 32 Ada juga qardh al hasan yang pada dasarnya pihak yang mendapatkan hutang, apabila memang tidak mampu mengembalikan hutangnya pun tidak apa-apa, karena qardh al hasan ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu sehingga nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank tetapi hanya membayar biaya administrasi saja. 33 Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih

29

Pasal 1 ayat 11 PBI No. 7/46/PBI/2005. Muhammad Syafi’i Antonio, loc. cit., hlm.131. 31 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 66. 32 Muhammad Ridwan, op. cit., hlm. 47. 33 Abdul Ghofur Anshori, op. cit., hlm. 67-71. 30

http://elc.stain-pekalongan.ac.id/

27

besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. 34 Akad pelengkap ini digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek seperti untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

2. Landasan Hukum Akad Qardhul Hasan Dalam Praktik Perbankan Syariah Landasan syariah atas produk perbankan berupa qardhul hasan ini dapat dijumpai dalam Al-Qur’an, hadist dan ijma’. i.

Landasan Syariah a. Al-Qur’an

   

        

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid : 11)

       34

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 247.


28

          “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 280) b. Hadist ً ‫َم َّرة‬

‫صدَقَتِ َها‬ َ ‫َك‬

َ‫َكان‬

َّ‫إِال‬

‫َم َّرتَي ِْن‬

‫قَ ْرضًا‬

‫ُم ْس ِل ًما‬

‫ض‬ ُ ‫يُ ْق ِر‬

‫ُم ْسل ٍِم‬

‫م ِْن‬

‫ َما‬.

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi) Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

c. Ijma’


29

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

ii.

Landasan Hukum Positif Landasan hukum positif mengenai qardh sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah secara implisit juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat 25 poin (d) tentang perbankan syariah, terkait dengan penjelasan mengenai pembiayaan. Sedangkan secara teknis telah diatur dalam Pasal 36 huruf b poin keempat PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh. Kemudian mengenai qardh ini juga diatur dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana


30

peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh. Pengaturannya adalah sebagai berikut : a. Ketentuan Umum 1) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. 2) Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 5) Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat : (a)

Memperpanjang jangka waktu pengembalian

(b)

Menghapus

(write

off)

sebagian

atau

kewajibannya.

b. Sanksi Dalam Fatwa tersebut diatur pula ketentuan sanksi, yaitu :


seluruh

31

1) Dalam

hal

nasabah

tidak

menunjukkan

keinginan

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah tersebut dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan. 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Qardh secara bahasa artinya adalah memotong. Qardh adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang untuk suatu saat engkau minta kembali. Seolah-olah engkau memotongnya dari harta milikmu. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta, dan terkadang berupa kehormatan. Rukun qardhul hasan ada 3, yaitu :35 1) Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman 2) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan 3) Ijab qabul/serah terima Ascarya menambahkan rukun qardhul hasan dalam bukunya yaitu: 4) Tujuan, yaitu ‘iwad atau countervalue berupa pinjaman tanpa imbalan36

35

Ibid., hlm. 249.


32

Syarat atau ketentuan syariah, yaitu : i.

Pelaku, harus cakap hukum dan baligh

ii. Objek akad a. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. b. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas

pokok

pinjamannya.

Namun

peminjam

dibolehkan

memberikan sumbangan secara sukarela. c. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda. d. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. e. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

4. Aplikasi Dalam Perbankan Akad qardhul hasan biasanya diterapkan sebagai hal berikut : i.

Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk

36

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),

hlm.48.


33

masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. ii.

Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

iii. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan.37 iv.

Sebagai pinjaman dana talangan haji dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

v.

Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

vi.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus

bank

akan

mengembalikan

secara

cicilan

melalui

pemotongan gajinya.38

5. Sumber Pendanaan Qardhul Hasan 37

Muhammad Syafi’i Antonio, op. cit., hlm.133. Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 402 – 403. 38


34

Sifat pembiayaan qardhul hasan tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardhul hasan dapat diambil menurut kategori berikut : i. Dana yang berasal dari penyisihan modal dan keuntungan bank syariah. Dana dari sumber ini hanya digunakan untuk pembiayaan sosial yang kemungkinan besar dananya dapat ditagih kembali. Artinya bank syariah memiliki keyakinan bahwa peminjam dapat melunasi hutangnya. Meskipun dananya bersumber dari modal bank, tetapi bank syariah tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman qardhul hasan. ii. Dana yang berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh. Bank syariah dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq dan shodaqoh baik untuk kalangan internal maupun eksternal bank. Dana yang sosial terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen sosial. Khusus dana yang bersumber dari zakat infaq dan shodaqoh dapat dikembangkan kedalam akad qardhul hasan. iii. Dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal. 6. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk yang dibuat untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan semata. Tujuan utama pembiayaan qardhul hasan adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak,


35

baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik.39 Manfaat pembiayaan qardhul hasan banyak sekali, diantaranya : i. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek, ii. Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial, iii. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, iv. Memberikan dampak sosial yang lebih luas pada masyarakat.

7. Sasaran Pembiayaan Qardhul Hasan Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya

39

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 107.


36

mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.40 Sasaran Pembiayaan : i.

Pengusaha kecil dan sektor informal

ii. Masyarakat lain menghadapi persoalan modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu pembiayaan : i.

Jangka pendek, kurang dari satu tahun

ii. Jangka menengah, satu sampai tiga tahun iii. Jangka panjang, lebih dari 3 tahun.

8. Skema Akad Qardhul Hasan Penjelasan aplikasi akad Qardhul hasan dalam produk simpanan dan pembiayaan dapat dipahami dari gambar skema dibawah ini:

40

Ibid., hlm. 133.


37

Gambar 2.1 : Qardhul hasan digunakan sebagai akad simpanan. 41

Gambar 2.2 : Qardhul hasan digunakan sebagai akad pembiayaan.

B. Analisis Pembiayaan 1. Pendekatan Analisis Pembiayaan Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu: i. 41

Pendekatan Jaminan (collateral approach)

Ascarya, op. cit., hlm. 46-47.


38

Artinya

bank

dalam

memberikan

pembiayaan

selalu

memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. 42 Bentuk pendekatan ini adalah bentuk pendekatan yang paling klasik dan juga paling sederhana. Pada intinya pendekatan ini dilakukan

sebagai

dasar

dalam

analisa

kreditnya

yaitu

kredit/pembiayaan akan diberikan apabila calon debitur mempunyai jaminan yang memadai baik ditinjau dari nilai ekonomis ataupun dari nilai yuridisnya. 43 ii. Pendekatan Karakter (character approach) Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Proses penilaian karakter seorang calon debitur itu sendiri merupakan kegiatan yang cukup sulit karena menyangkut soal penilaian atas moral, segi-segi kejiwaan seseorang, itikad baik seseorang yang semuanya bersifat abstrak, dan sudah tentu akan sangat kompleks karena tidak ada seorang pun yang mempunyai karakter yang sama dengan orang lain. iii. Pendekatan Kemampuan Pelunasan (repayment approach) Artinya

bank

menganalisis kemampuan nasabah untuk

melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Jadi dengan demikian pada pendekatan ini penilaian kemampuan pelunasan tersebut tidak terbatas pada sumber-sumber dana yang diciptakan oleh

42

Drs. Muhammad, M.Ag., Manajemen Bank Syariah, Ed. Revisi (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm. 304-305. 43 Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, Ed. Ketiga, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996), hlm. 131.


39

kegiatan usaha nasabahnya untuk melunasi kredit/pembiayaannya. Tetapi dapat juga sumber dana untuk pelunasan kredit itu diambil dari sumber dana dari pihak ketiga lainnya atau dari likuidasi barangbarang jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah. iv. Pendekatan dengan Studi Kelayakan (feasibility approach) Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Dalam praktek sehari-hari banyak dihadapi bahwa proyek usaha yang akan dimintakan kredit kepada bank masih dalam suatu bentuk rencana, belum ada realisasinya secara konkrit. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu proyek yang akan dibiayai kredit ini perlu disusun suatu feasibility study (telaah keterlaksanaan) atas semua faktor-faktor yang menunjang keberhasilan suatu proyek secara ekonomis. v. Pendekatan Fungsi-fungsi Bank (development bank approach) Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Dalam pendekatan ini maka bank akan lebih banyak bertindak dalam kegiatan pembianaan (promotor) atas nasabahnya agar potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan semaksimal mungkin, melalui pemberian kredit dan pembinaan teknis manajemen, pemasaran dan lain-lain.

2. Prinsip Analisis Pembiayaan


40

Pembiayaan adalah kepercayaan dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan

antara

pembeli

dan

penerima

pembiayaan.

Untuk

menimbulkan kepercayaan, maka pemberian pembiayaan bank perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam. Untuk menentukan nilai pembiayaan, dikenallah beberapa formulasi. Formula yang lazim digunakan adalah 4P dan 5C, yaitu;44 Personality: Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya, keadaan keluarga, social standing (pergaulan dalam masyarakat), serta hal-hal yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. Purpose: Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan pembiayaan dan apakah tujuan penggunaan kredit/pinjaman itu sesuai dengan line of businness kredit bank bersangkutan. Prospect: Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan/tahun. Payment: Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. Sedangkan Formula 5C yaitu; Character: Sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Seperti telah diuraikan dari suatu pemberian

44

Ibid., hlm. 11-18.


41

kredit/pembiayaan adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian soal character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi

kewajiban-kewajibannya

dari

calon

debitur.

Capacity:

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Capital: Besarnya modal yang diperlukan peminjam. Secara rasionil hal ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank tentu akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan dan biasanya ia akan berhasil. Collateral: Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Jaminan adalah sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. Jaminan ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan/keterlaksanaan (feasibility) dari proyek nasabah. Penilaian


42

terhadap collateral ini harus ditinjau dari 2 sudut yaitu nilai ekonomis dari barang serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan. Condition Of Economy: Keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Condition

of

economy

sangat

penting

untuk

diketahui

apabila

kredit/pembiayaan tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di luar negeri sendiri. Faktor-faktor makro ekonomis ini termasuk pula peraturan-peraturan pemerintah setempat akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu perusahaan. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

3. Tujuan Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah: i.

Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam

ii. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan iii. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak


43

4. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Mengingat ruang lingkup pengawasan perkreditan/pembiayaan tersebut sangat luas ditambah lagi dengan materi atau obyek dan subyek dari pengawasan itu sendiri juga sangat banyak, maka pelaksanaan pengawasan prekreditan/pembiayaan itu sendiri harus berjalan dengan efisien. 45 i.

Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan a. Kekayaan bank syari’ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syari’ah. b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

45

Ibid., hlm. 477.


44

d. Kebijakan manajemen bank syari’ah akan dapat rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. ii. Media Pemantauan a. Informasi dari luar bank syari’ah Diupayakan data dari laporan periodik usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan. b. Informasi dari dalam bank syari’ah Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi. c. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. d. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar. e. Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi. f. Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman. iii. Kunjungan pada Peminjam Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan:


45

a. Membuat laporan kegiatan peminjaman b. Laporan realisasi kerja bulanan c. Laporan stok/persediaan barang d. Laporan kegiatan investasi bulanan e. Laporan hutang f. Laporan piutang g. Neraca R/L per bulan, triwulan, dan semester. h. Tingkat pengumpulan pendapatan i.

Tingkat kemajuan usaha

j.

Tingkat efektifitas pemakaian dana

Dalam pengawasan juga memerlukan suatu analisa yang kritis atas suatu obyek untuk menilai poin-poin yang mana yang telah baik dan yang mana-mana perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satu cara analisa tersebut adalah SWOT Analysis yang meliputi analisa akan : a. Strenghtness poin yaitu mengadakan pengamatan, analisa atas suatu obyek untuk mengidentifisir hal-hal yang telah baik, telah kuat, dan lain-lain hal yang bersifat positif. b. Weakness poin yaitu mencari dan mengelompokkan hal-hal atau poinpoin yang masih lemah, terdapat kekurangan-kekurangan atau lain-lain hal yang bersifat negatif yang ditemui oleh obyek pengawas itu.


46

c. Opportunities yaitu kelompok hal yang memungkinkan untuk dikembangkan kesempatan untuk maju, adanya potensi yang menguntungkan dan seterusnya. d. Threat yaitu adanya pembatasan-pembatasan, ancaman-ancaman, tantangan yang membahayakan kelangsungan organisasi atau dapat menimbulkan kerugian.

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Sebelum membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah ada baiknya apabila dipahami terlebih dahulu sumber-sumber/sebab-sebab yang

mengakibatkan

terjadinya

kegagalan/kesulitan

pengembalian

pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur. Pemahaman

sebab-sebab

kegagalan

pembiayaan

tersebut

akan

mempermudah bagi para aparat dibidang perkreditan/pembiayaan untuk menemukan cara penyelesaian yang setepat-tepatnya, setelah mengadakan identifikasi secara jelas sebab-sebab terjadinya kegagalan pembiayaan tersebut. Secara lebih lengkap sumber-sumber dari sebab kegagalan/kesulitan pengembalian pembiayaan dapatlah diuraikan sebagai berikut : i.

Self Dealing (Berusaha untuk diri sendiri) Self dealing yaitu adanya keterlibatan para aparat bank di dalam kegiatan usaha nasabahnya, karena aparat bank tersebut mempunyai kepentingan pribadi atas pemberian kredit tersebut.


47

ii. Anxiety For Income (Haus akan laba) Pada dewasa ini masih terdapat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan modal, sehingga penerimaan kredit oleh seseorang dianggap suatu keberhasilan akan memperoleh suatu income. iii. Compromise Of Credit Principles (Kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit) Pimpinan bank oleh karena berbagai alasan, dapat menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang tidak layak atau dengan syarat-syarat yang tidak dapat dibenarkan, yang diketahui melanggar prinsip-prinsip kredit. iv. Non-Existance Of Sound Lending Policies (Kegiatan kebijaksanaan perkreditan yang kurang sehat) Ketiadaan perencanaan dan garis-garis petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan yang sehat dan penetapan dasar-dasar realistis dalam pemberian suatu pinjaman. v. Incomplete Cedit Information (Ketidaklengkapan informasi kredit) Ketiadaan informasi yang lengkap merupakan salah satu penyebab dari kegagalan dalam perkreditan. vi. Complacency (menggampangkan) Yang dimaksud yaitu suatu sifat menggampangkan dalam mengelola nasabahnya hingga menimbulkan keteledoran dan kelalaian dalam analisa kredit, dalam pengawasan kredit dan lain-lain. vii. Lack Of Supervising (Tidak terdapat pengawasan)


48

Banyak pinjaman yang pada dasarnya cukup sehat, tetapi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan yang nantinya menjurus pada situasi yang lebih parah hingga mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kreditnya. viii. Competetion (persaingan) Kegiatan persaingan antara bank dalam memperebutkan nasabahnya, khususnya dalam pemberian kredit akan mengurangi kontrol dalam pemberian kredit itu sendiri. Beberapa survey dinyatakan bank dalam menangani pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara yaitu: i.

Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara : a. Pemantauan usaha nasabah b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan

ii. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara : a. Pembinaan anggota b. Pemberitahuan dengan surat teguran c. Kunjungan lapangan atau silaturrahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah d. Upaya

preventif

dengan

penanganan

rescheduling,

yaitu

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil marjin keuntungan atau bagi hasil.


49

iii. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara : a. Membuat surat teguran atau peringatan b. Kunjungan lapangan atau silaturrahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh. c. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil iv. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara : a. Dilakukan rescheduling, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran b. Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan

6. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu : 46 i.

46

Lancar atau kolektabilitas 1

Drs. Muhammad, M.Ag., op.cit., hlm. 311-315.


50

ii. Kurang lancar atau kolektabilitas 2 iii. Diragukan atau kolektabilitas 3 iv. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4 v. Macet atau kolektabilitas 5 Dengan penjelasan sebagai berikut :47 i.

Lancar Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini : a. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/profit margin, atau cerukan karena penarikan atau 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi : a. Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau b. Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulan atau tiga bulanan; atau c. Belum melampaui 6 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih; 3) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi :

47

Diadopsi dari SE BI No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993


51

a. Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau b. Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan; atau 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja. b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan c. Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, atau 2) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi belum melampaui 3 bulan; atau 3) Pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang; atau 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja d. Cerukan Rekening Giro Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja


52

ii.

Kurang Lancar Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini : a. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang : -

Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan; atau

-

Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau;

-

Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih; atau

2) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi : -

Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan atau

-

Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan

3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah


53

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan c. Pembiayaan tanpa angsuran 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan -

Terdapat

tunggakan

bagi

hasil/profit

margin

yang

melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan; atau -

Terdapat penambahan plafon atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/profit margin; atau

2) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan; atau 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja d. Pembiayaan yang diselamatkan 1) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar dan tidak ada tunggakan; atau 2) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar atau 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampui 15 hari kerja dan belum melampui 30 hari kerja.


54

iii.

Diragukan Pembiayaan digolongkan diragukan apabila

pembiayaan yang

bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa : a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil / Profit margin; atau b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

iv.

Macet Pembiayaan digolongkan macet apabila : a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan; atau c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syari’ah.


BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN ANALISIS PEMBIAYAAN

Recommend Documents