WAHANA INOVASI
VOLUME 3 No.1
JAN-JUNI 2014
ISSN : 2089-8592
KEDUDUKAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INVESTASI BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH Sri Istiawati Dosen Kopertis Wilayah I dpk Universitas Amir Hamzah ABSTRAK Al-Qardhul Hasan adalah adanya suatu sistem pembiayaan tanpa beban yang bersifat sosial yang diperuntukan tidak hanya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu atau pengusahapengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah tapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Sumber dana dalam pembiayaan ini berasal dari zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya. Disarankan dalam pembiayaan ini agar masyarakat dapat mendonasikan sebahagian hartanya untuk di kembangkan dan didayagunakan melalui pembiayaan Al- Qardhul Hasan. Kata kunci: Al-Qardhul Hasan, Pembiayaan Investasi, Usaha Kecil dan Menengah PENDAHULUAN Manusia dalam hidup dan kehidupannya dianugrahi Allah Swt dua nikmat utama yaitu Manhaj Al-Hayat (sistem kehidupan) dan Wasilah Al-Ayat (sarana kehidupan). Salah satu sarana kehidupan manusia adalah kegiatan perekonomian. Kegiatan perbankan merupakan suatu usaha operasional segala sesuatu yang berkenaan dengan keuangan. Dalam sistem perbankan syariah keberadaan AlQardhul Hasan merupakan sistem pembiayaan tanpa beban yang bersifat sosial yang diperuntukkan tidak hanya membantu orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prosfek bisnis yang cerah tapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Sumber dana dalam pembiayaan ini berasal dari zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan Al-Qardhul Hasan dalam sistem perbankan syariah. TINJAUAN PUSTAKA Masalah utama dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau sering disebut dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. (Kasmir, 2005;2) Praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua (2) golongan besar yaitu: Pertama, lembaga keuangan bank dan kedua, lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Lembaga keuangan bank atau disebut bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dan masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan usaha lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.
225 Sri Istiawati : Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan ………………….. Bank Islam memiliki suatu sistem operasional dalam menyalurkan dananya yang disebut Qardhul Hasan. Al-Qardh adalah: “Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan”. (Ahmal, 1987) Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tatthawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil (Sayyid Sabiq, 1987). Menurut Muhammad Parmudy dalam bukunya berjudul Sejarah dan Doktrin Bank Islam menjelaskan pengertian AlQardhul Hasan adalah: Perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam, dimana pihak pemberi pinjaman setuju meminjamkan sejumlah uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu yang dinyatakan dengan syarat-syarat tentang pembayaran balik dan hal-hal lainnya yang ditentukan dan pihak peminjam diwajibkan untuk membayar balik sejumlah uang yang ia pinjam menurut syarat-syarat yang ditetapkan. (2005:7172). Perwataatmadja, et al, 1992, dalam bukunya berjudul Bank dan Asuransi Islam di indonesia menjelaskan pengertian Qardhul Hasan adalah “Pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat / infak / shadaqah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan” (2005: 158) Fasilitas pembiayaan tunai tersebut merupakan salah satu keistimewaan yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional. Keistimewaan jenis fasilitas ini adalah nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya Notaris dan biaya studi kelayakan, selain tanpa beban, juga tampak besar tingkat kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya mempertimbangkan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa beban yang murni bersifat sosial, karena nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Produk ini diperuntukan khusus untuk orangorang yang sangat miskin atau sangat
membutuhkan dan untuk kegiatankegiatan sosial keagamaan yang urgen. Sumber dana untuk sosial ini berasal dari zakat, infak, shadaqah dan pendapatan non halal, sebagai hasil dan transaksi-transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qardhul Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan didunia ini. Dalam A1-Qur’an Qs. A1-hadiid, Allah berfirman “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Ahmad, 1987). Landasan dalil dalam ayat ini adalah perintah untuk “Meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia diperintahkan untuk “Meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society). Dalam hadits disebutkan Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw, berkata “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satu adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah, No.2421) Dari Anas Bin Malik berkata bahwa Rasulullah Saw berkata “Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “Wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari sedekah”? ia menjawab. “Karena peminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah, No. 2422) Islam juga secara jelas mendorong investasi dan perputaran dana. Ketika islam mewajibkan zakat, ia mengharuskan bahwa harta harus diinvestasikan jika tidak, akan habis oleh zakat pada periode tertentu. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata “Perdagangkanlah harta anak yatim itu jika tidak ingin bebas termakan zakat”.
226 Sri Istiawati : Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan ………………….. Hadist ini menjelaskan bahwa sekalipun anak yatim itu masih kecil, tetapi kalau harta warisannya memenuhi nisab, maka wajib dipenuhi zakatnya. Untuk itu, wali yatim wajib mengeluarkan atas nama Si yatim (kaya) yang berbeda dalam perwaliannya. Oleh karena itu, Rasulullah Saw menghimbau untuk memutarkannya dengan baik dan fleksibel, sehingga diharapkan ada keuntungan. Jika terdapat keuntungan, zakatnya tidak lagi dari asal pokok, tetapi dari penambahan keuntungan. Dengan demikian, harta anak yatim bertambah dan tidak berkurang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya, pembiayaan berdasarkan sistem syariah lebih dipertegas dan diperluas lagi dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan itu dapat dilihat dari bunyi Pasal ayat (12) dan ayat (13), Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4a), Pasal 13 huruf c. Kegiatan usaha yang berdasarkan pembiayaan dengan prinsip syariah lebih dipertegas lagi dalam Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Pasal 28 huruf a dan b disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: a. Giro berdasarkan prinsip wadiah b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau, d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 2. Melakukan penyaluran dana melalui: a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: 1) Murabahah 2) Istishna 3) Ijarah 4) Salam 5) Jual beli lainnya b. Pembagian bagi hasil herdasarkan prinsip: 1) Mudharabah 2) Musyarakah 3) Bagi hasil lainnya
c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip: 1) Hiwalah 2) Rahn 3) Qurdh Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa Bank dapat bertindak sebagai lembaga Baitul Mal yaitu menerima dana yang berasalkan dari zakat, infak, shadaqah, waqaf hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan). PEMBAHASAN Pengertian Al-Qardhul Hasan Menurut Muhammad Firdaus NH, alqard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman dan qardhul hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa adanya pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. (2005 : 55) Badrun Alaena mengatakan alqardhul hasan (pinjaman kebaikan) adalah perjanjian antara pihak pemberi jaminan dengan pihak peminjam. Dalam hal ini pihak pemberi pinjaman setuju menjaminkan sejumlah uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu yang dinyatakan dengan syaratsyarat tentang pembayaran balik dan halhal lainnya yang ditentukan. Pihak peminjam diwajibkan untuk membayar balik sejumlah uang yang ia pinjam menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh meminta sumbangan apapun dari pihak peminjam selain dari sejumlah uang yang dipinjamkan, tetapi sebaliknya pihak peminjam disunatkan untuk menyumbang atau membayar lebih dari jumlah yang dipinjam kepada pihak pemberi pinjaman karena sudah diberi bantuan dan pertolongan olehnya. Unsur utama dari pelaksanaan pinjaman kebajikan ini adalah semata-mata supaya orang yang kaya dan orang yang mampu menolong dan membantu orang yang tidak mampu dan orang yang memerlukan bantuan. (2005 : 71) Senada dengan pengertian diatas, Warkum Sumitro mengatakan al-qardhu hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial
227 Sri Istiawati : Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan ………………….. semata. Karena peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Pembiayaan al-qardhul hasan yaitu suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta pinjaman untuk membayar lebih dari pokok pinjaman, akan tetapi bank dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara suka rela dari peminjam sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan sebelum akad, ini hukumnya sunnah. Tujuan utama dari pembiayaan ini adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik. (Badrun, 2005 : 71) Menurut Karnaen Perwataatmadja, pembiayaan al-qardhul hasan yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/infak/shadaqah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan.(2005 : 158) Sayyid Sabiq mengatakan al-qardhul adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature tagih klasik, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwuni atau akad saling membantu atau bukan transaksi komersial. (1987 : 163) Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 2 disebutkan qard adalah pinjam-meminjam
dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Landasan Hukum Al-Qardhul Hasan Sebagai perbuatan hukum qard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Untuk itu kegiatan dari pembiayaan al-qardhul hasan ini dari segi hukum islam telah dikelompokkan atas dasar hukum yaitu : A. Al-Qur’an 1. Qs. Al-Baqarah (2) : 245 “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu dikembalikan”. 2. Qs. Al-Muzammil (73) : 20 “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (qardhul hasan). Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya”. 3. Qs. Al-Hadid (57) : 11 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disini untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disuruh untuk “meminjamkan kepada sesame manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat civil society. B. Al-hadits 1. Hadis Riwayat Ibnu Majah : Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasullulah SAW bersabda, “bukan orang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR.Ibnu Majah Nomor 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)
228 Sri Istiawati : Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan ………………….. 2. Hadis Riwayat Ibnu Majah : Anas bin Malik berkata bahwa Rasullulah berkata, “Aku melihat pada malam di-isra-kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah ? ia menjawab, “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR.Ibnu Majah Nomor 2422, Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi) 3. Hadist Riwayat Muslim “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di Dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”. C. IJMA’ Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.(Badrun Alaena, 2005 : 132) Kedudukan A1-Qirdhul Hasan sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi bagi Usaha Kecil dan Menengah Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Menurut Didin (2004) penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera lahir batin) dan berkeadaban, indikator kesejahteraan tersebut adalah terbebas dan kekufuran, kemusrikan, kelaparan, dan rasa takut. Sasaran yang ingin dicapai tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, Islam dari awal sudah mengamanahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk secara aktif mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yang mana sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi
umat islam, karena 88% dari masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk melibatkan rakyat dalam pembangunan ekonomi, upaya peningkatan produktifitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilainilai ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti rakyat. (Didin S, hal. 13-14) Keikutsertaan dan peran masyarakat dalam pembangunan bangsa semakin penting melalui pemberdayaan ekonomi. Oleh sebah itu dengan kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat melakukan pemberdayaan ekonomi yang berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah sebenarnya memiliki tanggungjawab yang besar, tidak saja bersifat keilahian namun juga keumatan. Tanggung jawab keilahian, menuntut perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa sistem Islam yang bersumber dari Al-Qur’an adalah yang terbaik dari sistem apapun di muka bumi ini, sedangkan tanggung jawab keumatan menuntut bahwa perbankan syariah harus mampu memberi kemaslahatan bagi umat islam kehususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Perbankan syariah memberikan suatu fasilitas pembiayaan alternatif untuk usaha-usaha produktif dan investasi kepada golongan menengah kebawah (mustadh ‘afin). Pembiayaan ini disebut dengan pembiayaan al-qardhdul hasan. Dalam literature fiqh Salat Al-Shalih pembiayaan ini dikatagorikan dalam alqardhdul hasan tathawwui atau akad saling bantu membantu dan bukan merupakan transaksi komersil sehingga tujuan utama dan pembiayaan ini memang dirancang untuk kaum dhuafa penerima zakat/infak/sedekah (asnaf) yang ingin memulai usaha kecil-kecilan, sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan. Selain itu juga untuk menolong peminjam yang dalam keadaan mendesak baik untuk hal-hal yang bersifat konsumatif maupun produktif. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi yang baik. Ketentuan dalam pembiayaan ini, peminjam tidak berkewajiban mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman
229 Sri Istiawati : Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan ………………….. dan biaya administrasi. Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman al-qardhul hasan yaitu: 1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase. 2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menjaga agar pinjaman tidak susut nilainya akibat inflasi, maka indexation dalam hal ini dapat diterapkan. (M. Firdaus NH, 2005:57) Seperti halnya akad-akad yang lain al-qard memiliki rukun utama antara lain: 1. Muqridh (pemilik barang) 2. Muqtaridh (yang mendapat barang atau pinjaman) 3. Ijab qabul 4. Qardh (barang yang dipinjamkan) Adapun aplikasi al-qardh dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut: 1. Sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti mudharabah. Nasabah yang diberikan suatu plafon pembiayaan dan sudah memakainya, membutuhkan dana cepat untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam. 2. Sebagai produk untuk nasabah funding yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan. 3. Sebagai compensating balance dan dana bilangan antar bank syariah. 4. Sebagai produk sosial seperti untuk usaha kecil (micro credit financing) 5. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasahah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. 6. Sebagai pinjaman lunas (cash advanced) dan produk kartu kredit syariah. Nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. (Didin S:13-14) 7. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan
dengan skema jual beli, Ijarah, atau bagi hasil. 8. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan pengurus bank, pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman ini secara cicilan melalui pemotongan gajinya. (Didin S : 106) 9. Sebagai bantuan untuk kegiatankegiatan sosial keagamaan yang urgen. Untuk menjaring dana masyarakat sehubung dengan peningkatan dana pembayaran al-qardhul hasan, maka sumber dana yang didapatkan berasal dari : 1. Dana amal, zakat, shadaqah (ASNAF) 2. Untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal dan keuntungan yang disisihkan. 3. Untuk kegiatan usaha yang bersifat komersil jangka pendek. (short term financing) diperbolehkan dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana 4. Pendapatan non halal sebagai hasil dan transaksi dengan bank-bank konvensional yang merupakan sistem bunga. Berdasarkan Pasal 6 dan 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kegiatan operasional bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur oleh Ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 29 ayat (2) SK.DIR.BI.32/34/1999 yang menyatakan bahwa bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (Al-qhadrul hasan. Tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, fakir miskin adalah sasaran pertama dan pengeluaran zakat. Zakat bukan merupakan jumlah yang kecil dan sumber yang bias disepelekan. Jumlahnya mencapai 510% dari hasil pertanian. Zakat bukan sekedar kreativitas positif atau amal soleh yang bersifat individual. Lebih dari itu, ia
230 Sri Istiawati : Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan ………………….. adalah usaha membangun hubungan masyarakat yang teratur dibawah naungan negara, dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan. Menurut Safwan ldris, zakat adalah rukun Islam yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mempersatukan umat Islam karena dengan itu umat Islam dapat menunjukan kebersamaan dan kepeduliannya terhadap saudara seiman. Zakat adalah simbol dan aktualisasi dan solidaritas umat Islam. Kebangkitan zakat adalah kebangkitan kesadaran sosial ekonomi umat islam dan kesadaran ini memiliki arti yang sangat strategis bagi umat (1997:51) Secara konseptual, zakat disyariatkan untuk mengubah musrahiq (golongan yang berhak menerima zakat) menjadi muzzuki (golongan yang wajib mengeluarkan pajak) dengan kata lain, dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat (M. Firdaus : 135). Karena itu, petunjuk al-quran memberikan rambu-rambu yang relative concret. Misalnya tentang amil, “Ambilah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”. (QS At-taubah, 9:103) Dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat berkerja sama dengan lembaga-lembaga sosialnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti Dompet Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan Badan Amil Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pasal 6 dan 7 menyebutkan Lembaga Pengelola Zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat Kecamatan dengan partisipasi masyarakat (topdown) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan masyarakat (buttom-up). Pedoman teknis pengelolaan zakat dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor 0/291 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini kemudian diperjelas dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang zakat. Selain itu juga dalam Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 huruf g menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada
BAZ atau LAZ yang sah (terdaftar di dinas terkait) dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Upaya BAZ dan LAZ dalam menyalurkan dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah) yang bersifat produktif adalah melalui program ekonomi, yaitu pemberdayaan usaha kecil baik yang dilakukan secara langsung melalui Unit Salur Zakat (USZ) konter maupun dilakukan USZ mitra. Program ekonomi dijalankan melalui tahapan-tahapan yang disusun sedemikian rupa dengan harapan pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh perorangan akan tetapi juga dalam lingkup komunitas. Diharapkan dalam wilayah mitra BAZ dan LAZ akan terjadi semacam pemberdayaan masyarakat (Community Development). Kegiatan pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan secara langsung maksudnya adalah muzakki mendatangi kantorkantor BAZ atau LAZ atau UPZ (unit pengumpul zakat) yang dibentuk oleh BAZ. Sedangkan yang dimaksud pengumpulan secara tidak langsung adalah para muzakki membayarkan zakatnya melalui kantor pos, bank ataupun sistem potong gaji. PENUTUP Kedudukan Al-Qardhul Hasan sebagai alternative pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan menengah yaitu bahwa pembiayaan Al-Qardhul hasan ini dikategorikan dalam azad tathawwui yaitu sebagai akad untuk saling bantu membantu yang bertujuan memberikan pembiayaan bagi kaum dhuafa penerima zakat, infak, shadaqah yang ingin memulai usaha kecil-kecilan sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Disarankan adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendonasikan kelebihan rezekinya kepada orang yang tidak mampu sehingga dana yang terkumpul dapat dikembangkan dan didayagunakan dan adanya kesadaran dari nasabah untuk mengembalikan pinjaman sehingga tidak terjadinya kredit macet. Diharapkan dari pihak bank dapat mensosialisasikan program pembiayaan Al-Qardhul hasan yang telah dicanang-
231 Sri Istiawati : Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan ………………….. kan, dimana masyarakat dapat mendonasikan rezekinya sehingga dana tersebut dapat disalurkan dan didayagunakan kepada yang membutuhkan. DAFTAR PUSTAKA Ahmad Asy-syarbasyi, 1987, Al-Iqtisad Alislami, Beirut, Dar-Alamil Kutub. Badrun,Alaena, 2005, Syariah dan Doktrin Bank Islam, Kutub, Yogyakarta, hal.71. Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Dana Bakti Prima Jasa, Yogyakarta. Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Raja Grafindo Persada, Jakarta. M.
Umer Chapra, 2000, Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta.
Mhd. Firdaus NH, et All, 2005, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Renaisan, Jakarta. Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Sayyid Sabiq, 1987, Fiqhus Sunnah, Beirut, Darul Kitab Al-Arabi, cet.8, Vol III. Safwan Idris, 1997, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, PT. Citra Putra Bangsa, Jakarta.
