25
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERIZINAN, DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
2.1 Pengertian Dan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pengertian mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebutkan hal sama mengenai pengertian Satpol PP berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 25
26
menyatakan bahwa polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak akan lepas dari adanya usur pelaksana
pemerintahan
daerah
tersebut,
dimana
yang
melaksanakan
pemerintahan daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya.25 Salah satu aparatur pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Satpol PP. Dalam mewujudkan ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat, Satpol PP sebagai aparat pemerintah
daerah memiliki peranan yang sangat
penting mengingat hal tersebut merupakan tugas dari Satpol PP. Keberadaan Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Pemerintah
dan
masyarakat
memiliki
hubungan
yang
saling
mempengaruhi satu sama lainnya. Pemerintah daerah memiliki peranan untuk mengatur masyarakatnya. Dimana dalam hal ini, pengaruh dari pemerintah untuk mengatur mengandung arti bahwa pemerintah ikut serta dalam penertiban dan melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk dalam menegakan Perda.
25
Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta, h.249
27
Wewenang dari Satpol PP dapat dilihat dalam UU PemdaPasal 255 ayat (2) yaitu : a. Melakukan
tindakan
penertiban
non-yustisial
terhadap
warga
masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Tugas dari Satpol PP sendiri dapat dilihat dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Dalam Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 dapat dilihat fungsi dari Satpol PP yaitu : a. Penyusunan
program
dan
pelaksanaan
penegakan
Perda,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
28
c. Pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketentraman masyarakat di daerah; d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Peranan Satpol PP yang meliputi mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP itu sendiri. Dalam penjelasan umum PP Nomor 6 Tahhun 2010 tersebut disebutkan Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakann pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. 1.2 Pengertian Izin Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan
29
perundang-undangan.26 E. Utrech mengatakan bahwa bilamana peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).27 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah terdapat pengertian izin yaitu dalam ketentuan tersebut izin diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pengertian izin sendiri dalam Peraturan tersebut lebih ditekankan pada izin tertulis yang berbentuk dokumen, sehingga yang disebut izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Terdapat beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi. Dispensasi adalah keputusan adminstrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsensi merupakan suatu izin 26 Sjachran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Di Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h.1-2. 27 E. Utrecht, 1998, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h.11.
30
berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemeritah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.28 N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administratif. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan
terntentu
menyimpang
dari
ketentuan-ketentuan
larangan
perundangan.Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakn yang leh pembuat
28
Ridwan HR, op.cit, h.199.
31
undang-undang tidak
seluruhnya
dianggap
tercelaa,
namun
dimana
ia
mengingankan dapat melakukan pengawsan sekadarnya.Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). 29
1.2.1 Unsur – Unsur Perizinan Dilihat dari pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu : a. Instrumen Yuridis Untuk
menjaga
ketertiban
dan
keamaanan
serta
mengupayakan
kesejahteraan umum, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini maih tetap dipertahankan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengaturan, muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiw 29
Ibid
32
individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan izin termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapai atau menetapkan peristiwa konkret. b. Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip dalam negara hukum. Dimana memiliki makna yaitu setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa ada dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh sebab itu dalam penerbitan izin harus ada wewenang dari pemerintah. Wewenang yang
33
diperoleh pemerintah untuk mengeluarkan izin ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. c. Organ Pemerintahan Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewennagan untuk mengeluarkan beschikking, dimana pihak yang dimaksudkan adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin tentu akan berakibat pada penghambatan penerbitan izin, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal ini berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan
yang
membutuhkan
izin,
apalagi
kegiatan
usaha
yang
menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. d. Peristiwa Konkret Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret ini beragam, dan sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berebagai keragaman. Peristiwa konkret, izin sebagai salah satu jenis dan beschiking memiliki bentuk dan sifat yaitu konkret dimana objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, terntentu atau dapat ditentukan. Individual yang artinya Keputusan Tatat Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal dituju. Final yaitu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
34
e. Prosedur dan Persyaratan Untuk penerbitan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan izin tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang), akan tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dimana dalam menentukan syarat izin tersebut tidak boleh melampui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan. 1.2.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan Sebagai instrumen yuridis, izin yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat dengan tujuan supaya mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.30 Hal ini berarti, melalui izin dapat diketahui gambaran mengenai masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Hal ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan
30
Ibid, h.208.
35
pengendali dalam mengfungsikan izin itu sendiri. Berkenaan dengan fungsifungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan maysrakat. Tujuan perizinan terebut tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin, yang secara umum yaitu : a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan) b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan) c. Keinginan
melindungi
objek-objek
tertentu
(izin
terbang,
izin
membongkar pada monumen-monumen d. Hendak membagi benda-benda yang sedikir (izin penghuni di daerah padat penduduk) e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” , dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu)31
1.3 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun,, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai
31
N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya, h.2-3.
36
dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.32 IMB adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Pengertian mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggalo, menimbun, meratakan tanah, yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/merenovasi dan menambah bangunan. Izin mendirikan Bangunan (IMB) merupakan keputusan pemerintah tata usaha negara (KTUN) yang wajib dimiliki oleh setiap bangunan khusunya bangunan gedung,dimana di perlukanna suatu peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendali untuk menjamin bahwa bangunan yang akan dibangun dapat menjamin keselamatan orang-orang yang akan tinggal di dalam gedung tersebut serta orang-orang disekitar gedung. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa “ Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku”. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan 32
tatanan
tertentu
sehingga
tercipta
ketertiban,
keamanan,
Mariot Pahala Siahaa, 2008, Hukula Bangunan Gedung di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.22.
37
keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjamin adanya ketertiban, keamanan serta kenyamanan dari bangunan
tersebut
terhadap
penghuni
maupun
lingkungan
sekitarnya.
Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pemeberian izin mendirikan sebuah bangunan. Untuk mendirikan bangunan harus memenuhi proses izin yang telah ditetapkan pemerintah sebagai badan yang berwenang. IMB yang dimaksudkan adalah sebagai perangkat yuridis untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. IMB juga perlu diperbaharui apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan bentuk. Dengan adanya IMB diharapkan bahwa penataan wilayah dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan menjelasakan syarat-syarat mengajukan pemohonan IMB yaitu dengan melengkapi dokumen administrasi dan rencana teknis. Yang dimaksudkan dengan dokumen administrasi yaitu terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan “ persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah; b. Data kondisi/ situasi tanag (letak/lokasi dan topografi); c. Data pemilik bangunan;
38
d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; e. Surat pemberitahuan pajak terutang bumi dan bangunan (SPPTT-PBB) ytahun berkenaan; dan f. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban.” Untuk persyaratan rencana teknis terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Gambar rencana/arsitektur bangunan; b. Gambar sistem struktur; c. Gambar sistem utilitas; d. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih; e. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan f. Data penyedia jasa perncanaan.” Pemberian izin bangunan dimaksudkan untuk sebagai pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan bangunan. Pengaturan disini memiliki tujuan agara dapat menghasilkan suatu pembangunan yang tertib, teratur dan sesuai dengan fungsinya. Adanya pengendalian ditujukan untuk dapat mengendalikan laju pertumbuhan pembangunan. Dan untuk hal pengawasan untuk kegiatan mendirikan bangunan dilaksanakan agar segala
39
kegiatan pembangunan sudah disetujui oleh badan yang berwenang dan dapat memtahui aturan supaya pembangunan tersebut sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh badan yang berwenang. 1.4 Penegakan Hukum Secara Administrasi Setiap negara memiliki tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Supaya tujuan tersebut dapat dicapai maka dalam menggerakan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing. Pemberian kewenangan terhadap organ negara tadi merupakan salah satu ruang lingkup Hukum Tata Negara. Sedangkan pembatasan organ tersebut termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.33 Dilihat dari sudut perkembangan hukum administrasi negara dalam aspek suatu negara modern, campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan maysrakat menimbulkan kebutuhan akan adanya perangkat-perangkat HAN yang mampu memberikan perlindungan serta jaminan hal-hal yang baru di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Menurut P.Nicolai dan kawan-kawan “De bestuursrechtelijke handhavings-middelen omvatten (1) het toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgeledge verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie
33 Mas’udi, 2001, Negara Kesejahteraan dan Hukum Administrasi Negara, Dalam SF. Marbun dkk (eds), Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, h.59.
40
bevogdheden”34, yang diartikan yaitu sarana penegakan hukum administrasi negara berisi: 1.
pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu.
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Philipus M.Hadjon menyebutkan bahwa isntrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.35 Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern.36 Dalam negara hukum, pengawasan yang dilakukan atas tindakan pemerintah bertujuan agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan yang dilakukan dari sisi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum
34
P. Nicolai, et.al, 1994, Bestuursrecht, Amsterdam, h.390. Ridwan HR, op.cit, h.296. 36 Paulus E. Lotulung, 1993, Bebebrapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.xv-xviii. 35
41
Administrasi Negara yaitu dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Dalam hukum acara peradilan administrasi mempunyai karakteristik yang tercermin dalam asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara peradilan administrasi. Asas-asas tersebut yaitu : a. Asas praduga rechtmatig, yaitu menurut Philipus M.Hadjon dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap rechtmatig sampai
ada
keabsahan.
pembatalannya. Dengan
Rechtmatig
berlakunya
asas
mengandung vermoeden
makna van
rechtmatigheidimana adanya sengketa administrasi (baik yang diselesaikan melalui upaya administrasi maupun badan peradilan administrasi) pada hakekatnya tidak menunda pelaksanaan tindakan pemerintah yang disengketakan. Walaupun tindakan penguasa (termasuk mengeluarkan KTUN) itu disengketakan (digugat), hal itu tidak menghalangi bekerjanya asas tersebut. b. Asas pembuktian bebas, yaitu dimana sehubungan dengan pertanyaan siapakah yang harus menyerahkan suatu bukti tertentu, hakim administrasi adalah paling berkuasa. Hakim bebas dalam membagi beban pembuktian maupun dalam penilaian alat bukti. c. Asas keaktifan hakim, dimana menurutJ.A Borman ada dua sikap hakim dalam mengadili suatu sengketa. Pertama bersikap sangat formil yang hanya memperhatikan sebatas yang dikemukakan para pihak dan mencari kebenaran formal. Kedua, bersikap aktif yang dimana hakim
42
berupaya mencari dan mengungkapkan fakta dan melengkapkan segi hukum dan mencari kebenaran materiil. Sikap hakim administrasi yaitu aktif. Sikap aktif tersebut dikarenakan mencari kebenaran atas peristiwa di muka peradilan administrasi merupakan kepentingan publik yang menurut hukum publik hakim harus diberi wewenang yang besar. d. Asas Erga Omnes, menurut Philipus M.hadjon adalah putusan berlaku bagi semua orang. Makna asas ini, putusan pengadilan dalam lingkup peradilan administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa.37 Penggunaan sanksi dalam Hukum Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan tersebut berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara dapat menjadi alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara. Dilihat dari sasarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir (sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sesuai dengan hukum ) dan sanksi punitif ( sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberi hukuman pada seseorang). Terdapat macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu : 37
Suparto Wijoyo, 2005, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, h. 54-75.
43
a. Paksaan pemerintah (Bestuursdwang / Politiedwang) , yaitu suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama
pemerintah
untuk
memindahkan,
mengosongkan,
menghalang-halangi, memperbaiki dalam keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara. b. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan, dimana keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan tersebut memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan itu oleh organ pemerintahan. c. Pengenaan uang paksa (dwangsom), sanksi ini dapat dikenakan kepada seseorang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.
44
d. Pengenaan denda administratif, hal ini dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh isnpektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak.
