BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, SALES PROMOTION GIRL, DAN SERAGAM KERJA
2.1
Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam menifestasinya dapat berwujud konkrit.23 Wise, Percy M. Winfield, dan Bias dalam bukunya Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa “tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (legal rights)”.24 Satjipto Raharjo menyatakan bahwa “hukum melindungi keentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”25 Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar
atau
tidak
sadar
manusia
selalu
melakukan
perbuatan
hukum
(rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).26 Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu
23
Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 79. 24 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum¸Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 5. 25 Ibid. 26 Soeroso, 2006, Pengahantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.
22
23
bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).27 Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas seharihari”.28 Menurut Philipus M. Hadjon, dimana dikemukakan bahwa perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "rechtbescheming van de burgers".29 Jadi pendapat tersebut menunjukan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni "rechtbescherming". Maka perlindungan hukum diartikan suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan
27
Ibid. Ibid, h. 13. 29 Philipus M.Hadjon, op. cit, h. 1. 28
24
kepastian hukum atau suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan). Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu : 1. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (legalentities, rechtspersoon) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.30 Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga; 30
Harjono, 2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 337.
25
menyangkut kepentingan umum (publik interest).31 Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (publik interst) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.32 2.1.2 Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Secara yuridis, dalam Pasal 5 UU Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada setiap tenaga kerja untuk dapat memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, maupun aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Sedangkan dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan dimana setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Para pengusaha diwajibkan untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, maupun aliran politik. Pekerja merupakan tulang punggung bagi perusahaan. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena memang pekerja mempunyai peran yang sangat penting dalam perusahaan. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan
31
Marmi Emmy Mustafa, 2007, Prinsif-Prinsif Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikatikan Dengan TRiPs-WTO, PT. Alumni, Bandung, h. 58. 32 Ibid.
26
tersebut berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.33 Perlindungan terhadap pekerja/tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi memalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.34 Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat adanya hubungan diperatas (dienstverhoeding) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dienstverhoeding menjadikan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan termarjinalkan dalam hubungan kerja. ”kelompok yang termarjinalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter kehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marjinalisasi tersebut berimplikasi ekonomi”.35 Perbedaan kedudukan secara ekonomi dan sosial antara pekerja/buruh dan pengusaha menimbulkan hubungan subordinatif yang terbingkai dalam hubungan kerja sehingga menimbulkan posisi tidak semitrikal antar keduanya. Dalam
33
Wiwiho Soedjono, 2000, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, h. 42. Zainal Asikin et. al, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Granfindo Persada, Jakarta, h. 96. 35 Harjono, op.cit, h. 270. 34
27
konteks inilah hukum dijadikan sarana guna memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh, karena sebagai konsekwensi dari hubungan kerja munculah hak dan kewajiban yang oleh hukum harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Zaeni Asyhadie ”dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan”.36 Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.37 Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. 2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.38 Selanjutnya menurut Imam Soepomo sebagaimana dikutip Asri Wijayanti, pemberian pelindungan pekerja meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu: 1.
36
bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Raja Grafino Persada, Jakarta, h. 78. 37 Abdul Khakim, 2007, Pengangar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 103. 38 Ibid, h. 61.
28
2. 3. 4. 5.
bidang hubungan kerja; bidang kesehatan kerja; bidang keamanan kerja; bidang jaminan sosial buruh.39 Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja adalah perlindungan hukum
yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan. Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap. Bidang kesehatan kerja adalah selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Bidang keamanan kerja adalah adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini Negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan untuk menjamin hakhak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan
39
Asri Wijayanti, op.cit, h. 11.
29
pekerja/buruh.
Adapun
hak-hak
tenaga
kerja
yang
diatur
dalam
UU
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1.
setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dankemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. 2. setiap tenaga kerja berhak memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya melalui pelatihan kerja. 3. tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. 4. tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 5. setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 6. setiap tenaga kerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 7. pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 8. pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, bagi pekerja yang mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan kandungan. 9. setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja. b. moral dan kesusilaan. c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama. 10. setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya pendapatan atau penerimaan pekerja/buruh dari hasil pekerjaanya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 11. setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya. 12. setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
30
13. pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh berhak melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai apabila tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian hubungan industrial yang disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. 2.1.3 Perlindungan hukum bagi Sales Promotion Girl Secara alamiah pekerja sebagai manusia dengan harkat dan martabatnya perlu mendapatkan hak-hak dasar mereka. Hak-hak dasar ini telah ditetapkan dalam berbagai konvensi
internasional yang pada dasarnya mengatur hak
fundamental. Hak-hak dasar tersebut telah disepakati oleh masyarakat internasional dan harus dihormati serta dilaksanakan. Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan, Pasal 4 dalam UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. SPG merupakan bagian dari tenaga kerja. Dengan demikian, maka SPG tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap SPG dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar SPG sebagai tenaga kerja serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Sosok SPG sebagai tenaga kerja wanita memunculkan masalah tersendiri dimana seringkali mengalami diskriminasi. Padahal dengan SPG, perusahan dapat menarik pelanggan dan mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk yang ditawarkan yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera serta meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. SPG yang dalam hal ini merupakan pekerja harian lepas dan pekerja waktu tertentu, tentu saja
31
memiliki kendala-kendala saat bekerja. Sehingga SPG memerlukan perlindungan keamanan pada saat bekerja menawarkan produk dan menjamin pemenuhan hakhak SPG sebagai tenaga kerja. SPG sebagai tenaga kerja sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan SPG agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin , sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.40 2.2
Sales Promotion Girl
2.2.1 Pengertian Sales Promotion Girl Pengertian pekerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah/imbalan. “Worker is a wider category than that of employee. in particular, it may encompass those who would describe themselves as self-employed”.41 Dengan demikian maka kata pekerja lebih luas maknanya dari keryawan. Adapun macam-macam tenaga kerja meliputi : a. pegawai negeri b. pekerja formal 40
Zainal Asikin et. al, op.cit, h. 95. Elizabeth A. Martin, 2009, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, h. 592.
41
32
c. pekerja informal d. orang yang belum bekerja atau pengangguran.42 Selain itu dilihat dari jenis kelamin, tenaga kerja/pekerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. a. Tenaga kerja/pekerja laki-laki. Yaitu tenaga kerja/pekerja yang secara umum diberikan perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan yang bersifat umum, kecuali aturan khusus yang diberlakukan kepada tenaga kerja/pekerja perempuan. b. Tenaga kerja/pekerja perempuan. Yaitu tenaga kerja/pekerja yang diberikan hak-hak khusus berdasarkan karakteristik fisik yang melekat dengan dirinya. SPG termasuk dalam bagian pekerja informal dan tenaga kerja/pekerja perempuan yang tentu saja diberikan hak-hak khusus berdasarkan karakter fisik yang melekat pada dirinya. Pengertian dari SPG menurut Poerwodarminto dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa “SPG merupakan suatu profesi yang bergerak dalam pemasaran atau promosi suatu produk. Dimana biasanya profesi ini biasanya menggunakan wanita yang mempunyai karakter fisik yang menarik sebagai usaha untuk menarik perhatian konsumen”.43 SPG merupakan pramuniaga wanita yang menawarkan jasa pelayanan untuk melayani pelanggan. SPG hadir karena adanya persaingan sengit diantara jenis produk yang sama. Kebutuhan perusahaan terhadap tenaga SPG disesuaikan
42
Asri Wijayanti, op.cit, h. 3. W. J. S. Poerwadarminta, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Bandung, h. 198. 43
33
dengan karakteristik suatu produk yang akan dipasarkan. Promosi produk untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan jasa SPG. Pemilihan penggunaan SPG dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan produk yang akan dipromosikan. Kesesuaian antara produk yang dipromosikan dengan kualifikasi SPG memungkinkan akan meningkatkan daya tarik konsumen pada produk yang dipromosikan. Pengertian SPG ditinjau dari sistem pemasaran, Nitisemito berpendapat bahwa sebagai salah satu pendukung pemasaran suatu produk maka diperlukan tenaga promosi suatu produk sehingga mampu menarik konsumen. Selanjutnya, dengan kemampuan berpromosi yang dimiliki seorang sales promotion girl akan mampu memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk.44 SPG adalah seorang perempuan yang direkrut oleh perusahaan untuk mempromosikan produk. Pendapat ini melihat keberadaan SPG dari fungsinya yaitu sebagai pihak presenter dari suatu produk.45 Lebih lanjut pendapat ini mengilustrasikan bahwa tugas utama dari SPG adalah promosi produk, pada umumnya status SPG adalah karyawan kontrakan. Mereka dikontrak dalam kurun waktu tertentu untuk mempromosikan produk. Adapun kemampuan yang harus dimiliki seorang SPG menurut Raharti menyatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh SPG, yaitu : a. performance. Performance ini merupakan tampilan fisik yang dapat diindera dengan menggunakan penglihatan. Dalam perspektif ini, 44
Alex S. Nitisemito, 2001, Manajemen Personalia, Gahlia Indonesia, Jakarta, h. 53. Ratna Retnasih, 2001, Sales Promotion Girl Dalam Berbagai Prespektif, Salemba Empat, Jakarta, h. 23. 45
34
performance juga mengilustrasikan tentang pembawaan seseorang. Pembawaan ini diukur dari penampilan outlook (penampilan fisik) dan desain dress code (desain pakaian), ukuran dari pembawaan ini subyektif (setiap orang dimungkinkan berbeda). b. communicating Style. Komunikasi mutlak harus terpenuhi oleh sales promotion girls karena melalui komunikasi ini akan mampu tercipta interaksi antara konsumen dan sales promotion girls. Komunikasi ini diukur dari gaya bicara dan cara berkomunikasi. Pengukuran atas communicating style ini dikembalikan kepada konsumen karena bisa bersifat subyektif. c. body Language. Body Language ini lebih mengarah pada gerakan fisik (lemah lembut, lemah gemulai dan lainnya). Gerak tubuh ketika menawarkan produk dan sentuhan fisik (body touch) adalah deskripsi dari body language ini. Pengukuran atas body language dikembalikan kepada konsumen karena bisa bersifat subyektif.46 2.2.2 Jenis-jenis Sales Promotion Girl Sales Promotion Girl dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 1. SPG tetap (SPG reguler) SPG reguler yang merupakan pegawai tetap perusahan tersebut biasanya memiliki pengetahuan produk yang lebih rinci karena memang merupakan bagian dari perusahaan tersebut. SPG ini banyak di temui di mall dan departement store. SPG reguler ini memiliki sistem upah bulanan atau gaji bulanan yang tetap untuk gaji pokok nya. Sesuai dengan namanya profesi SPG reguler ini bertugas menjual atau mempromosikan suatu produk. Sistem kerja SPG reguler sangat teratur dengan intensitas rutin yang tinggi, mulai dari penghitungan stok barang/produk hingga pembukuan atau jurnal penjualan harian yang harus di lapor kan tiap bulannya. SPG regular terikat kontrak dan bekerja dalam jangka waktu sesuai dengan kontrak tersebut. 46
Mujasih Raharti, 2001, Manajemen Penjualan dan Pemasaran, Pustaka Yustisia, Yogjakarta, h. 223.
35
Dalam SPG regular ini, ada yang disebut sebagai SPG mobile. SPG mobile ini biasanya di kontrak oleh suatu brand. Kebanyakan memang brand rokok. Namun sekarang SPG mobile bukan hanya SPG rokok namun brand provider ponsel pun sekarang banyak yang memakai jasa SPG mobile. Para SPG mobile ditemani Team Leader (TL) yang sudah ditentukan areanya masing-masing. Tugas para SPG mobile yaitu berjualan yang diawasi oleh TL. 2. SPG kontrak (SPG event) SPG event bekerja hanya pada event yang digelar saja. Artinya, SPG event hanya bekerja di waktu tertentu saja. SPG event adalah pekerjaan dengan tugas utama yaitu mempromosikan suatu produk. SPG event seringkali di temui di mall-mall yang bersanding dengan sebuah booth atau stand pameran untuk suatu produk. Pameran besar hingga kelas menengah sudah pasti membutuhkan jasa SPG event ini yang anda bisa dapat kan melalu para agency SPG event. Berbeda dengan SPG regular, SPG event tidak memiliki dan menguasai pengetahuan mengenai produk sepenuhnya.
2.3
Seragam Kerja
2.3.1 Pengertian seragam kerja Seragam kerja merupakan pecitraan dari sebuah perusahaan. Sangat wajar oleh karenanya jika banyak perusahaan memiliki idealisme tersendiri mengenai seragam kerja yang kemudian dapat membuat suatu perusahaan memiliki citra
36
yang modis dan dinamis. Seragam kerja sangat penting karena merupakan pakaian yang selalu digunakan setiap harinya. Seragam menurut arti kata Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama ragam, corak dan budaya (pakaian). Busana yang melekat yang disebut seragam selalu menggambarkan identitas sosial individu tersebut. Pakaian seragam merupakan pakaian yang warna dan potongannya sama dan dimiliki oleh lebih dari satu orang yang seprofesi atau seperkumpulan (seorganisasi), dan sebagainya.
2.3.2 Manfaat seragam kerja Banyak manfaat yang didapatkan dari penggunaan seragam kerja dalam melakukan aktifitas bekerja. Manfaat yang didapatkan bukan hanya untuk perusahaan tetapi juga bagi karyawan yang mengenakannya. Ada banyak manfaat dari penggunaan seragam kerja diantaranya yaitu : a. dengan menggunakan seragam kerja dapat meningkatkan nilai profesional perusahaan. b. seragam kerja sebagai alat identitas yang menunjukan dimana karyawan itu bekerja. c. seragam kerja dapat menghemat bagi karyawan, dimana mereka tidak perlu repot untuk membeli pakain untuk bekerja. d. seragam kerja bermanfaat sebagai sarana promosi gratis bagi perusahaan disaat karyawan berada diluar lingkungan kerja. e. seragam kerja dapat meningkatkan rasa percaya diri karyawan dengan seragam yang dikenakan.
37
f. seragam kerja dapt meningkatkan rasa kebersamaan antara karyawan sehingga kerja sama dalam menjalankan pekerjaan dapat meningkat. g. perusahaan dapat dengan mudah membedakan posisi dan bagian seorang karyawan dari seragam yang dikenakan. h. karyawan akan lebih menjaga nama baik perusahaan dengan mengenakan seragam kerja.47
Anonim, tanpa tahun, “Seragam Kerja dan Manfaatnya”, URL: https://dboenes.wordpress.com/2012/12/25/seragam-kerja-dan-manfaatnya/, diakses tanggal 17 Januari 2016. 47
