19
BAB II TINJAUAN UMUM DALAM KEGIATAN EKSPOR-IMPOR
A.
Pengertian Ekspor – Impor Yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah Pabean. sedangkan yang dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. 12 Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut dengan Importir. 13 Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. 14 Pengertian tentang perdagangan internasional dirumuskan secara berbeda-beda walaupun pada dasarnya menuju pada pengertian yang sama. Beberapa pengertian yang pernah dikemukakan antara lain : 1. OP. Simorangkir "Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilaksanakan para pedagang antar negara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya akan valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan” 15 2. Amir M.S
12
Departemen Jenderal Perdagangan Internasional, Kebijaksanaan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan 13 Ibid., hal. 54. 14 Ibid. 15 Simorangkir, O.P. Kamus Perbankan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.128.
20
Perdagangan luar negeri berarti perdagangan barang dari suatu negeri ke lain negeri di luar batas negara" 16 3. Menurut laporan dari pada Sekjen PBB, yang telah diajukan untuk memenuhi Resolusi Sidang Umum No.2102/XX/tertanggal 20 Desember 1965, yang diartikan dengan Hukum Dagang Internasional (International Trade Law) adalah : "Keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang yang bersifat Hukum Perdata dan mencakup berbagai negara". (The Body Of Rules Governing commercial relationship of private law nature involving different countries) 17 Perdagangan Internasional tidak jauh berbeda dengan perdagangan dalam negeri, hanya saja perdagangan internasional lebih rumit sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk menanganinya, disebabkan oleh faktor-faktor berikut :
18
1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik) 2. Barang yang harus dikirim atau diangkut dari suatu Negara ke Negara lain melalui bermacam-macam peraturan seperti peraturan pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. 3. Antara satu Negara dengan Negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran hukum dan kebiasaan dalam perdagangan dan lain-lain Yang termasuk dalam bidang perdagangan internasional antara lain adalah : 19 1. Jual Beli Internasional : a. Mengenai pembentukan kontrak-kontrak 16
Amir, M.S. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, Seri Umum No.2, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 2. 17 S. Gautama, Hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1980, Hal.24. 18 Amir, M.S. Op. Cit. Hal. 4. 19 S. Gautama, Op. Cit., hal. 25.
21
b. Mengenai perjanjian-perjanjian keagenan. c. Mengenai jual beli secara eksklusif. 2. Surat-surat berharga (negotiable Instrument) dan kredit dagang oleh pihak Bank : 3. Hukum Berkenaan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan dagang di bidang Hukum Dagang. 4. Asuransi 5. Pengangkutan atau Transport Barang, antara lain : a. Pengangkutan barang melalui laut. b. Pengangkutan barang melalui udara c. Pengangkutan barang melalui jalanan d. Pengangkutan barang melalui kereta api e. Pengangkutan barang melalui perairan di dalam negeri. 6. Hukum dagang milik perindustrian dan hak cipta 7. Arbitrase perdagangan.
B.
Pihak – Pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor Impor Para pelaksana dalam perdagangan internasional, dalam arti kata pelaksana
ekspor-impor dapat dibagi dalam 5 (lima) kelompok sebagai berikut : 20 1. Kelompok Indentor, 2. Kelompok Importir, 3. Kelompok Promosi, 4. Kelompok Eksportir, 20
Amir M.S., Ekspor Impor Teori dan Penerapannya, Seri Umum No.3, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 61.
22
5. Kelompok Pendukung.
Ad. 1. Kelompok Indentor Sebagaimana telah dikemukakan, bilamana kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa diimpor dari luar negeri. Diantara barang-barang kebutuhan itu ada yang diimpor untuk konsumsi sendiri dan adakalanya untuk dijual kembali. Perlu dikemukakan bahwa tidak semua peminat barang impor melaksanakan impornya sendiri langsung dari luar negeri, tapi malah sebagian besar pelaksanaan impor itu mereka serahkan pada perusahaan yang sudah biasa mengimpor jenis barang yang dibutuhkan itu. Tegasnya adalah bahwa para peminat ini menempatkan pesanan kepada importir yang sudah biasa. Para indentor ini pada umumnya terdiri dari :
21
a. Para pemakai langsung. Kontraktor minyak dari Amerika sudah biasa memesan makanan dan minuman kaleng langsung dari negaranya, yang dimpor untuk kebutuhan konsumsi tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Begitu pula pabrik-pabrik yang memesan suku cadang yang dibutuhkan ke luar negeri. b. Para Pedagang Pengusaha toko maupun supermarket-supermarket di kota-kota besar termasuk juga para grosir, biasanya melakukan indent (pemesanan) c. Pengusaha perkebunan, industriawan, instansi pemerintah. Kebanyakan para pengusaha industri dan perkebunan serta instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan barang impor, biasanya menempatkan indent
21
Ibid,. hal. 62.
23
pada para importir, mengadakan kontrak pengadaan barang impor, ataupun menunjuk importir sebagai handle impor mereka Dalam menyusun dan menandatangani kontrak indent antara indentor dan importir, kedua belah pihak seyogianya sangat berhati-hati. Dalam ptaktek tidak jarang kontrak kontrak indent membawa kericuhan, dan bahkan seringkali dijadikan alat manipulasi impor, baik oleh indentor maupun oleh importir. Ad 2. Kelompok Importir Dalam Perdagangan Internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi. Karena sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak dalam menilai indentor dan pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian seperti dalam penentuan persyaratan asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentuan persyaratan asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentu jasa transportasi, angkutan, dan lain sebagainya. Tanggung jawab importir semacam ini tidak harus untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, tapi termasuk juga barang-barang yang diimpor atas dasar indent, maupun barang-barang atas dasar penunjukkan sebagai handling imporer, kecuali dengan tegas didalam kontrak, sebagain tanggung jawabnya, atau memang tanggung jawabnya itu telah dilimpahkan
24
kepada badan usaha lain. Pelimpahan ini misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi. Para Importir ini umumnya terdiri dari :
22
a. Pengusaha Impor Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan Impor-Merchant adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut. b. Approved Importer (Approved Traders) Yang dimaksud dengan Approved Importer atau lebih dikenal dengan istilah Approved Trader, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dan Departemen perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Approved importers ini misalnya importir cengkeh, importir bahan baku plastik, importir gandum dan lain-lain. c. Importir terbatas Untuk memudahkan perusahan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UUPMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan) izin ini diberikan dalam
22
Ibid., hal. 65
25
bentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan. d. Importir Umum Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut General Importir. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah persero niaga atau perusahaan dagang Negara yang lazirn juga disebut sebagai Trading House atau Wisma Dagang yang mengimpor harang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. e. Agent Importers Perusahaan Asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia. Alat-alat besar dan kenderaan bermotor serta barang elektrik, elektronik dan komputer umumnya mempunyai Sole Agent Importers yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya. Ad. 3. Kelompok Promosi Sebagaimana dimaklumi dewasa ini masalah perdagangan luar negeri sudah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi nasional seluruhnya. Karenanya masalah impor maupun ekspor tidak lagi terbatas menjadi masalah importir maupun eksportir, tapi telah menjadi masalah pemerintah masyarakat umumnya.
26
Merosotnya devisa dari minyak bumi telah memaksa kita berpaling kembali pada sumber devisa non migas yang terdiri dari komoditi tradisional, hasil industri dan pariwisata yang memerlukan penjajakan, rintisan dan promosi di luar negeri. Penjajakan, rintisan dan promosi ini tidak saja dilakukan para eksportir tetapi juga badan-badan khusus serta merta oleh perintah sendiri. Kelompok promosi ini pada umumnya terdiri dari : 23 a) Kantor Perwakilan dari produsen atau eksportir asing dari negara konsumen atau importir b) Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri c) Misi perdagangan dan pameran dagang internasional (trade fair) yang senatiasa diadakan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, Leipzig Fair, Hannover Fair, dan sebagainya. d) Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) suatu instansi yang khusus didirikan Departemen Perdagangan untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri, serta badan usaha seperti Indonesia Trade Centre yang didirikan di luar Negeri seperti New York, London, Jeddah dan lain-lain. e) Kantor Bank Devisa didalam maupun di luar negeri. f) Atase Perdagangan dan Trade Commisoner ataupun bagian ekonomi dari tiap kedutaan di luar negeri.
23
Ibid., hal. 66
27
g) Majalah Dagang dan Industri ataupun Trade Directories termasuk lembaga kuning Buku Petunjuk Telepon merupakan sasaran promosi yang lazim pula. h) Brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor termasuk price list yang dikirim dengan cuma-cuma pada setiap peminat.
Ad.4. Kelompok Eksportir Kalau Importir dengan kata lain disebut pembeli (buyer) maka eksportir lazim pula disebut sebagai penjual (seller) ataupun juga sebagai pensuplai (pemasok) atau supplier Antara kedua kelompok inilah sesungguhnya terjadi ikatan kontrak perdagangan internasional. Kedua kelompok inilah, importir dan eksportir yang merupakan pelaku utama perdagangan internasional. Para Eksportir ini pada umumnya terdiri dari :
24
a. Produsen – Eksportir Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen yang bersangkutan. Produsen semacam ini lazim disebut sebagai produsen eksportir. b. Confirming House Banyak perusahaan asing mendirikan kantor cabangnya atau bekerja sama dengan warga setempat mendirikan anak perusahaan (sister company) atau subsidiary company didalam negeri. Kantor cabang atau anak perusahaan
24
Ibid., hal. 67
28
yang semacam ini bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya atau untuk kepentingan konsumen di negera asalnya dengan memperoleh komisi ataupun keuntungan. Badan usaha semacam ini disebut dengan Confirming House, atau Export Commission House ataupun Export Indent House. Kantor cabang atau anak perusahaan asing yang bekerja semacam ini biasanya melakukan usaha pengumpulan, sortasi, upgrading, dan pengepakan ekspor (export-packing) dari komoditi lokal seperti karet rakyat, singkok-gaplek tapioka, kopi dan sebagainya. Bila komoditi atau telah siap ekspor (ready for export) maka kantor cabang atau anak perusahaan itupun bertindak sebagai eksportir. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa Confirming House ini adalah perusahaan lokal (setempat) yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat tapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada diluar negeri. Sebagaimana kita ketahui banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai kantor induk di Singapore, Hongkong maupun Taiwan. c. Pedagang Ekspor (Export – Merchant) Pedagang Ekspor atau lazim disebut dengan Export Merchant adalah badan usaha yang diberi izin pemerintah dalam bentuk surat pengakuan Eksportir dan diberi Kartu Angka Pengenal Ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan Ekspor komoditi yang dicantumkan dalam Surat Pengakuan itu. Bila Confirming House bekerja atas perintah dan untuk kepentingan konsumen yaitu Kantor Induknya sendiri yang ada diluar negeri, maka Export – Merchant lebih banyak bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang diwakilinya.
29
d. Agen Ekspor (Export – Agent) Bilamana hubungan antara Export – Merchant dengan produsen, tidak hanya sebagai rekanan biasa, tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini Export – Merchant itu juga disebut sebagai Export – Agent. e. Wisma Dagang (Trade House) Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada suatu atau dua komoditi, tapi sudah aneka komoditi maka eksportir demikian mendapat status sebagai General Exporters atau Eksportir umum. Di Negara yang maju dan yang menerapkan prinsip spesialisasi antara sektor produksi industri dagang seperti korea dan jepang, maka perusahaan ekspor yang mampu mengekspor minimum 5 (lima) jenis komoditi dalam nilai valuta tertentu diberikan fasilitas dan status sebagai general exporters. Perusahaan yang mempunyai status general exporters dan sekaligus juga mempunyai status general importers inilah yang lazim disebut dengan Trading House atau Wisma Dagang, jadi Wisma Dagang adalah suatu perusahaan ekspor – impor yang besar yang dapat mengimpor dan mengekspor aneka komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat-pusat perdagangan dunia, dan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah baik dalam bentuk fasilitas Perbankan maupun dalam bidang Perpajakan. Ad. 5. Kelompok Pendukung. Seperti telah diuraikan Eksportir dan Importir merupakan pelaksana utama dalam perdagangan internasional, namun disamping itu terdapat pula badan usaha
30
lain yang mempunyai peranan yang besar pula dalam menunjang serta menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor maupun impor itu secara keseluruhannya. Diantara kelompok-kelompok pendukung ini terdapat : a. Bank-Bank Devisa Bank Devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa perkreditan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun uang muka jaminan L/C impor. Disamping itu bank devisa juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembukuan L/C impor, penerimaan L/C ekspor, penyampaian dokumen pengapalan maupun dalam negosiasi dokumen pengapalan itu. Bank juga sangat berguna sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dan dalam verifikasi jenis dan isi masing-masing dokumen pengapalan. b. Badan Usaha Transportasi Dengan berkembangnya ekspor dan juga dengan perombakan dalam bidang angkutan baik di darat laut maupun udara, khususnya dengan munculnya perpetikemasan, maka muncul usaha jasa baru dalam transportasi yang lazim dikenal dengan nama Freight Forwarder atau forwarding agent. Tugas feight fowarder ini lebih luas dari tugas EMKL, EMKU, atau EMKA (Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Udara/Kereta Api) yang kita kenal tugas ini dapat meliputi mulai dari pengumpulan muatan, menyelenggarakan pengepakan sampai membukukan muatan aneka wahana yang biasa diperdagangkan. c. Maskapai Pelayaran Perusahaan pelayaran masih memegang hegemoni dalam bidang angkutan internasional sekalipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang
31
pula baik dalam jasa angkutan penumpang maupun barang. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional. d. Maskapai Asuransi Resiko atas barang baik di darat maupun di laut tak mungkin dipukul sendiri oleh para eksportir maupun importir. Dalam hal ini maskapai asuransi memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu. e. Kantor Perwakilan / Kedutaan, Selain untuk membantu promosi, kantor Kedutaan diluar negeri dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti Consuler – Invoice yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dan negara tertentu. f. Surveyor. Sebagaimana dimaklumi pada umumnya eksportir dan importir berada dalam jarang yang berjauhan dalam arti geografis sehingga bonafiditas dan integritas masing-masing kurang dapat diketahui. Karena itu diperlukan pihak ketiga yang netral dan objektif dapat memberikan kesaksian atau mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi harga dan tarif bea dari komoditi atau produk yang diperdagangkan. Dalam hal ini dapat dijalankan oleh badan usaha / juru periksa atau juru timbang yang disumpah dalam perdagangan internasional. Dewasa ini dapat dilihat bahwa juru periksa ini tidak saja penting mengecek bonfiditas eksportir maupun importir bahkan pemerintah telah memanfaatkan pula juru periksa ini untuk mengamankan bea masuk impor maupun Sertifikat
32
Ekspor dengan diperlakukannya ketentuan LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan) untuk ekspor maupun impor. g. Pabean Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebaga penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional, disamping mengamankan pemasukan keuangan negara bagi kepentingan APBN juga membantu eksportir dan importir dalam memperlancar arus barang dan penumpang dan tidak sebaliknya.
C.
Dokumen - Dokumen Dalam Kegiatan Ekspor – Impor Aspek lain dari perdagangan internasional tersebut yang sama pentingnya
adalah dokumen-dokumen yang diisyaratkan. Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan mengenai dokumen-dokumen yang terdapat dalam sistem ekspor impor yang diisyaratkan pada Letter of Credit (L/C) karena hal inilah yang umumnya dilakukan oleh eksportir dan importir. Tanpa dokumen tersebut seorang eksportir tidak akan memperoleh pembayaran dan bank yang menegosier Letter of Credit (L/C) tersebut. Dokumen tersebut bukan hanya penting eksportir tetapi juga importir maupun bank, atau dengan kata lain dokumen tersebut penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembukaan Letter of Credit (L/C) yang bersangkutan. Jadi Letter of Credit (L/C) tersebut harus secara khusus menyatakan dokumendokumen yang diisyaratkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut yakni : 1. Dokumen Penting :
25
25
Roselyn Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 63
33
a. Dokumen-dokumen pengangkutan. 1) Bill of Lading 2) Air Waybill 3) Railway Consignment Note b. Invoice (Faktur) 1) Proforma Invoice 2) Commercial Invoice 3) Consuler Invoice c. Dokumen Asuransi 1) Insurance Police 2) Insurance Certificate 3) Cover Note 2. Dokumen Tambahan :
26
a. Packing List b. Certificate of Origin c. Certificate of Inspection d. Certificate of Quality e. Manufacturer’s Quality Certificate f. Certificate of Analysis g. Weight Certificate (Weight Note / List) h. Measurement List i. Sanitary, Health dan Veterinary Certificate j. Draft / Bill of Exchange (Wesel)
26
Ibid., hal. 64
34
k. Dokumen lain-lain. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dan fungsi dari masing-masing dokumen dalam perdagangan internasional
Ad. 1. Dokumen Penting Yang dimaksud dengan dokumen penting adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang berfungsi sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Yang termasuk dalam dokumen ini yaitu :
27
a. Dokumen-Dokumen Pengangkutan, terdiri dari : 1) Bill of Lading (B/L) “Bill of Lading adalah tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut, yang juga merupakan documents of title yang berarti sebagai bukti atas pemilikan barang, dan disamping itu merupakan bukti dari adanya perjanjian pengangkutan barang-barang melalui laut” Bill of Lading (konosemen) merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Adapaun pihak-pihak yang tercantum dalam Bill of Lading (B/L) adalah : -
Shipper yaitu pemilik kapal yang dalam banyak hal merupakan pengirim L/C (beneficiary).
-
Consignee, yaitu pihak yang merupakan penerima barang dimana kepadanya akan diberlakukan tentang saat tibanya barang.
27
Ibid.,
35
-
Carrier yaitu perusahaan pelayaran yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.
-
Notify Party dalam hal ini ditetapkan siapa saja yang terdapat dalam L/C tersebut.
Fungsi-fungsi Bill of Lading (B/L) Bill of Lading (B/L) mempunyai 3 (tiga) fungsi yakni : -
28
sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barang-barang yang diterima oleh pengangkut (carrier) dan pengirim barang (shipper) ke suatu tempat tujuan tertentu dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima (consignee)
-
Sebagai bukti kepemilikan atas barang, Bill of Lading menunjukkan hak pemilikan atas barang-barang dan tanpa bill of lading tersebut seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barangbarang yang disebutkannya di dalam B/L yang bersangkutan dari perusahaan pelayaran.
-
Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan dan penyerahan barangbarang antara pihak pengangkut dengan pengiriman.
Jenis-Jenis pernyataan Bill of Lading (B/L) Adapun jenis-jenis dari pernyataan Bill of Lading ini adalah : -
Received for shipment Bill of Lading Merupakan jenis Bill of Lading (B/L) yang dikeluarkan untuk barang-barang yang akan dimuat ke atas kapal
-
28
Ibid., hal. 65
Shippen on Board Bill of Lading
36
Merupakan jenis Bill of Lading yang dikeluarkan untuk barangbarang yang sudah dimuat ke atas kapal tertentu. Jenis dokumen Bill of Lading ini sangat penting karena itu setelah dokumen ini diterima dari suatu perusahaan pelayaran, ia harus diperiksa dan diteliti dengan cermat. 2) Airway Bill Merupakan tanda penerimaan barang yang dikirim melalui udara untuk barang dan alamat yang tertentu. Perlu diperhatikan bahwa airway bill ini bukan merupakan dokumen kepemilikian seperti Bill of Lading pada umumnya sehingga Airway Bill ini ditujukan kepada penerima tertentu atau bank koresponden yang telah disepakati. Dalam pemeriksaan airway bill ini, harus diperhatikan mengenai : -
29
Nama dan alamat pengirim/penjual dan penerima/pembeli serta nama barang yang bersangkutan. Hal ini tidak perlu terlalu terperinci seperti jenis Bill of Lading lainnya.
-
Dalam Airway Bill harus ada tercantum pernyataan ‘tanda terima barang untuk dikirim ke tempat tujuan’ oleh maskapai penerbangan bersangkutan dengan mencantumkan pula tanggal penerbitan, nama kota serta tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel perusahaan. Jadi Airway Bill ini hanya terdapat dalam L/C dimana pengangkutan barang-barang tersebut dilakukan melalui udara.
29
Ibid., hal. 90.
37
3) Railway Consignment Note Hanya terdapat pada pengangkutan barang-barang dengan kereta api. Dikenal juga dengan istilah ”Surat Angkutan Kereta Api”. Pada dokumen ini dicantumkan juga nama stasiun pemberangkatan, kota tujuan, nama dan alamat eksportir. Dokumen ini harus dicap dengan nama stasiun kereta api yang bersangkutan. Setelah barang-barang tersebut sampai di tempat tujuan. Maka barangbarang itu akan diserahkan kepada penerima (consignee) atas permohonan dari yang bersangkutan dan dibuktikan oleh pejabat-pejabat perusahaan kereta api di tempat tujuan. b. Invoice (Faktur) Invoice (Faktur) adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan sebab dengan data-data dalam invoice ini dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi dan penyelesaian segala macam bea masuk. 30 Invoice ini dikeluarkan oleh eksportir untuk importir. Pada umumnya dokumen ini berisi tentang : - Jumlah Barang (Quantity) - Perhitungan pembayaran (Payment Breakdown) - Harga satuan (Unit Price) - Harga total (Total Price) Invoice (Faktur) terdiri atas beberapa bentuk, yaitu : 1) Proforma Invoice
30
Ibid., hal. 93 – 100.
38
Proforma Invoice ini merupakan tawaran kepada pembeli untuk menempatkan pesanannya yang pasti, yang biasanya berisi syarat-syarat jual-beli dan harga barang sehingga setelah adanya persetujuan dari pembeli maka akan ada kontrak yang pasti yang sesuai dengan ketentuan dalam proforma invoice Proforma Invoice ini biasanya digunakan apabila : - pembayaran atas harga barang dilakukan sebelum pengapalan - Barang-barang diekspor sebelum adanya kontrak perdagangan yang pasti, jadi proforma invoice ini memberikan keterangan dimana barangbarang itu ditempatkan. - Digunakan sebagai data penumpang dan sarana pendukung dalam suatu tender. 2) Commercial Invoice Istilah lain yang sering digunakan dalam masyarakat adalah ”Invoice”. Commercial invoice ini bukan hanya merupakan tawaran seperti halnya proforma invoice tetapi merupakan nota perincian tentang jenis barang, harga barang dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Commercial Invoice ini dibuat oleh penjual (eksportir) yang ditujukan kepada pembeli (importir) yang sesuai dengan yang tercantum pada L/C. Dalam Commercial Invoice dapat terjadi perincian harga barang-barang yang tercantum bukan merupakan harga yang ditawarkan. Hal ini dimungkinkan apabila telah ada kesepakatan bahwa eksportir akan
39
membayar ongkos tambahan pengapalan dan eksportir akan menagih kepada pembeli sebesar jumlah yang sebenarnya. 3) Consular Invoice Adalah suatu invoice yang dikeluarkan olehm instansi-instansi resmi yakni kedutaan dan konsulat. Ketentuan mengenai consular invoice ini berbeda-beda disetiap negara, ada yang menentukan bahwa Consular Invoice ini tidak mutlak diperlukan tetapi ada juga yang menentukan bahwa Consular Invoice ini harus ada. Perlunya Consular Invoice ini antara lain untuk memeriksa harga jual barang dibandingkan dengan harga pasar. c. Dokumen Asuransi Mengenai Asuransi ini ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dimana pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, memberikan pengertian Asuransi sebagai berikut :
31
”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa : ”Dokumen Asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi atas permintaan Eksportir maupun Imsportir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan, dengan membayar premi” Dokumen Asuransi dapat dibuat :
31
R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Cetakan keduapuluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 74.
40
- atas nama pengasuransi - atas order bank (Banker’s Clause) - atas nama pembawa Adapun dokumen asuransi terdiri atas beberapa bentuk yakni :
32
1) Insurance Policy Adalah merupakan bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atas nama si tertanggung membayar premi 2) Insurance Certificate Dokument asuransi yang merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa terhadap barang-barang tertentu yang diangkut telah dilakukan penutupan transaksi 3) Cover Note Merupakan pemberitahuan dari sebuah perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa suatu telah ditutup menunggu hingga suatu sertifikat asuransi dikeluarkan. Ad.2 Dokumen Tambahan Yang dimaksud dengan dokumen tambahan adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat dan menunjang keterangan yang terdapat dalam dokumen penting. Yang termasuk dalam dokumen tambahan ini adalah : 33 a. Packing List Istilah lain yang dikenal yaitu daftar pengepakan. Maksudnya adalah dokumen yang merupakan daftar perincian barang-barang yang dipakai 32 33
Roselyn Hutabarat, Op. Cit., hal. 105 – 108. Ibid., hal. 111 – 147.
41
mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan yang terdapat dalam invoice (faktur perdagangan) b. Certificate of Origin Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang ditandatangani untuk membuktikan / menerangkan negara asal suatu barang. Instansi yang berwenang ini misalnya : Departemen perdagangan, Kantor Dagang, Bea Cukai, dan sebagainya. c. Certificate of Inspection Adalah surat keterangan tentang keadaan barang (mengenai mutu barang, jenis, harga dan lain keterangan yang dibutuhkan). Yang dikeluarkan atas permintaan eksportir atau instansi lain yang membutuhkan. Pentingnya certificate of inspection ini adalah untuk menilai secara menyeluruh suatu barang dalam suatu transaksi. Semakin kurang dikenal suatu bonafiditas dan integritas seorang rekanan, semakin penting, artinya kedudukan certificate of inspection. Begitu juga untuk transaksi perdagangan yang besar dan proyek tangkap. d. Certificate of Quality Dokumen ini umumnya dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri atau sejenisnya yang disahkan oleh Pemerintah suatu negara untuk memeriksa mutu barang-barang / mata dagangan ekspor. Keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisa barang-barang tersebut di
42
laboratorium. Dokumen ini disiapkan dalam L/C hanya apabila L/C mensyaratkannya. Dalam hubungan ini ada peraturan tertentu yang berlaku khusus di Indonesia dalam usaha melaksanakan standarisasi dan pengendalian mutu untuk mata dagangan ekspor. e. Manufacturer’s Quality Certification Yang dimaksud dengan Manufacturer’s Quality Certification adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barangbarang tersebut adalah hasil produksinya yang membawa merek dagangannya (Trade Mark) Manufacturer’s Quality Certification penting artinya sebagai bukti keaslian dari jaminan mutu atas barang, yang dikaitkan dengan nama baik dari produsen itu dalam pasaran iternasional yang juga menyangkut masalah Paten, Trade Mark dan Lisensi. Dokumen ini lazimnya dibuat oleh pabrik pembuat barang yang diekspor atau supplier yang menguraikan mutu dan barang-barang tersebut. f. Certificate of Analysis Dokumen ini menerangkan bahan-bahan dan proporsi bahan yang terdapat dalam barang-barang tertentu yang diharuskan pemeriksaannya. Penelitan tersebut dilakukan oleh badan analisa bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang berdiri sendiri. Dokumen ini hanya diperlukan syarat L/C mengharuskannya melihat pada jenis barang. g. Weight Certificate (Weight Note / List)
43
Dokumen ini merupakan suatu pernyataan (catatan) yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dan barang yang terdapat dalam tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan berat bersih dari tiap kemasan itu dan dihimpun menjadi suatu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat bersih dari total berat kotor yang tercantum dalam faktur perdagangan. Dokumen ini dikeluarkan oleh badan yang disahkan oleh pemerintah yang tugasnya memeriksa ukuran / berat barang secara tepat. Namun dokumen ini dapat juga dibuat oleh eksportir sendiri kecuali syarat L/C melarang. h. Measurement List (Daftar Ukuran) Yang dimaksud dengan Measurement List adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume dari tiap kemasan tersebut. Ukuran-ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syrat-syarat yang dicantumkan dalam L/C. Volume pengepakan setiap barang tersebut diperlukan antara lain untuk menghitung ongkos angkut atau untuk keperluan persiapan barang-barang. i. Sanitary, Health and Veterinary Certificate Dokumen ini diperlukan untuk menyatakan bahwa bahan ekspor, tanamantanaman atau bagian-bagian dari hasil-hasil tanaman telah diperiksa dan telah bebas dari nama-nama penyakit, dalam hal kaitan dengan produksiproduksi laut, tulang hewan dan ternak. pernyataan bebas dari nama penyakit diberikan dalam bentuk surat keterangan ”Veterinary Certificate” dan atau ”Health Certificate”
44
Tingkat kebersihan/kebusukan serta kesehatan serta aspek-aspek lainnya dari barang-barang tersebut dijelaskan dalam dokumen ini. Dokumen jenis ini hanya diperlukan apabila L/C mensyaratkannya dan disesuaikan dengan barang-barang/benda yang dikapalkan. Dokumen ini dikeluarkan oleh jawatan resmi yang ditunjuk pemerintah negara-negara setempat. j. Draft / Bill of Exchange (Wesel) Dokumen ini dikenal juga dengan nama Wesel yang memegang pernan penting dalam pembiayaan transaksi Ekspor-Impor. Wesel ini lazimnya selalu disertakan ke dalam dokumen-dokumen pengapalan agar eksportir dapat memperoleh pembayaran dan negosiasi bank. Wesel adalah alat pembayaran yang merupakan perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis, yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain, ditandatangani oleh orang yang dialamatkan atau si tertarik (drawer) untuk membayar pada saat diminta atau pada suatu waktu tertentu di kemudian hari, sejumlah uang kepada orang tertentu atau yang ditunjuk oleh orang tertentu tersebut atau kepada pemegang wesel tersebut k. Dokumen lain-lain Telah dijelaskan berbagai jenis dokumen-dokumen pengapalan yang tergantung pada jenis dan kondisi barang ekspor yang bersangkutan penggunaannya dapat dipilih untuk dicantumkan sebagai persyaratanpersyaratan sebuah L/C
45
Selanjutnya ada beberapa tambahan dokumen walaupun bukan dokumen pengapalan tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barangbarang yang dikapalkan tersebut di tempat importir dan atau eksportir Dokumen-dokumen dimaksud adalah :
34
1) Freight Forwarder’s Receipt Eksportir
dan
Importir
yang
menggunakan
jasa-jasa
Freight
Forwarder Receipt atau Forwarding Agent’s Receipt sebagai ganti penyerahan barang-barangnya. Tanda terima tersebut fungsinya tidak lebih dari pada tanda penerimaan barang-barang dan biasanya merupakan kontrak pengangkutan atau tanda pemilikan barang-barang selama dalam pengawasan maskapai pelayaran. 2) Delivery Order Dokumen ini dikeluarkan antara lain oleh bank sebagai perintah (order) kepada gudang yang menguasakannya untuk menyerahkan barang-barang yang disimpan digudang tersebut atau nama bank kepada yang memegang atau pihak yang disebut dalam Delivery Order. Biasanya Delivery Order tersebut dikeluarkan oleh bank pada saat barang-barang dimasukkan dalam gudang dan diserahkan kepada pembeli (importir) atau dikapalkan kembali Delivery Order dapat juga berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan Bea Cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. 3) Warehouse Receipt
34
Ibid., hal. 147 – 150.
46
Tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang-barang disebut ”Warehouse Receipt” Adakalanya bank terpaksa menyimpan barang-barang impor yang tidak jadi ditebus importir didalam gudang. 4) Trust Receipt Suatu dokumen atau instrumen yang digunakan oleh seorang importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah L/C agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar / menebus dokumen dokumen pengapalan tersebut kepada bank Dengan menandatangani dokumen tersebut importir mengikatkan diri kepada bank tersebut untuk memperoleh hasil penjualan barang barang guna melunasi pembayaran dokumen dokumen pengapalan tersebut kepada bank, selama barang belum laku maka hak atas barang masih tetap dimiliki oleh bank. Jadi dari penjelasan tersebut diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua dokumen dokumen tersebut terdapat atau disyaratkan dalam suatu L/C tergantung dan diperlukan atau tidaknya dokumen tersebut dalam perdagangan internasional yang dilakukan antara importir dan eksportir Oleh karena itu transaksi L/C adalah transaksi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang-barang yang dikapalkan.
47
D.
Syarat-syarat menjadi Eksportir dan Importir. Seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam perdagangan
internasional ada beberapa kelompok pelaksana yang tercakup dalam perdagangan tersebut dan diantara kelompok ini terdapat kelompok eksportir dan importir Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk menjadi eksportir maupun importir ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna kelancaran perdagangan tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
35
1. Harus merupakan badan hukum (PT, CV, FA, PN, PERUM dan sebagainya) 2. Eksportir harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau mendapat izin usaha dari Depertemen Teknis / Lembaga Pemerintah non Departemen atau merupakan Eksportir Terdaftar (ET) bagi eksportir yang telah memperoleh pengalaman sebagai Eksportir Terdaftar 3. Importir harus memiliki Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir (API) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) Patut dicatat bahwa kemudahan persyaratan bagi eksportir tersebut di atas yang hanya memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai penggantti Angka Pengenal Eksportir Sementara (APES) atau Angka
35
Ibid., hal. 7
48
Pengenal Eksportir (APE) atau Angka Pengenal Eksportir Terbatas (APET) adalah dalam rangka usaha disregulasi untuk peningkatan usaha Ekspor Dengan Demikian setiap orang dapat melakukan kegiatan ekspor asal ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali untuk barang-barang yang kena kuota antara lain tekstil dan kopi. Khusus dalam impor untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Sementara (APIS), perusahaan harus mengajukan permohonan dengan mengisi Daftar Isian Permohonan pada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Persyaratan untuk memperoleh Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) tersebut adalah : •
Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Besar dan Menengah
•
Memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan untuk melaksanakan perdagangan impor
•
Memiliki referensi bank devisa
Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi pemilik APIS untuk memperoleh API adalah : •
Telah melaksanakan impor sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dan telah mencapai nilai US $ 100.000
•
Tidak pernah membatalkan / ingkar kontrak impor kecuali karena keadaan memaksa yang diluar kemampuan (Force Majeur)
Jadi dengan demikian persyaratan-persyaratan tersebut diatas haruslah dipenuhi oleh seorang eksportir maupun importir
