BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Kemiskinan 2.1.1 Pengertian Kemiskinan Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara

sebagai

suatu

proses,

kemiskinan

merupakan

proses

menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang, sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara umum, istilah miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah kita artikan sebagai suatu kondisi yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang maupun minim dilihat secara komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang di lain pihak. Pengertian minim disini bersifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda. Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012: 2-4). Beberapa ahli mengemukakan definisi kemiskinan : 1. Mencher (dalam Siagian, 2012: 5) mengemukakan, kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau

Universitas Sumatera Utara

sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak. 2. Pearce (dalam Siagian, 2012: 7) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan modal, dengan sumber daya manusia serta kelembagaan. 3. Castells (dalam Siagian, 2012: 10) mengemukakan, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup.

2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Secara umum faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan menitikberatkan kajian pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu : 1. Faktor Internal, yang dalam hal ini berasal dari dalam individu yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangmampuan, yang meliputi : a. Fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan. b. Intelektual,

seperti

:

kurangnya

pengetahuan,

kebodohan,

miskinnya informasi. c. Mental emosional atau temperamental, seperti : malas, mudah menyerah dan putus asa. d. Spiritual, seperti : tidak jujur, penipu, serakah dan tidak displin. e. Sosial psikologis, seperti : kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi, stress, kurang relasi dan kurang mampu mencari dukungan.


f. Keterampilan, seperti : tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. g. Asset, seperti : tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaran dan modal kerja. 2. Faktor Eksternal, yakni bersumber dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi : a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar. b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah sebagai asset dan alat memenuhi kebutuhan hidup. c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor infomal. d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung serta usaha mikro. e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak. f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal, seperti zakat. g. Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural (structural adjusment program). h. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan. i. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana. j. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material. k. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.


l. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin. (Siagian, 2012: 114-116)

2.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial 2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Makna dari Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Paradigma pemberdayaan sosial yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Pemerintah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) berisi 3 poin yang diprioritaskan: 1. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yaitu "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" dan pasal 34 berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara." 2. Triple Tracks Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Pro-Employment, ProIncome, Pro-Growth dalam bentuk agenda pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. 3. Strategi Pemberdayaan Sosial adalah pengurangan beban pengeluaran beban pengeluaran rakyat dan peningkatan pendapatan rakyat yang diwujudkan dari Gerakan KUTABUNG (Kerja, Untung dan Tabung) Pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan


hidup masing-masing secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan utama untuk tidak seharusnya membuat dikotomi di antara permasalahan sosial dan ekonomi. Setiap upaya perbaikan harus dilandasi oleh komitmen individu yang kuat dan mencakup aspek intelektual, spiritual dan emosional. Sasaran yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran usia ini yang sehat jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Secara

konseptual,

pemberdayaan

atau

pemberkuasaan

(empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuatan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif

yang

memungkinkan

mereka

dapat

meningkatkan

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka


perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2009:58).

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parsons juga mengakukan tiga dimensi yang merujuk pada: 1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. 2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Parsons, dalam Suharto, 2009: 63).

2.2.2 Model Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan dan pembuatan keputusan berkaitan dengan program pembangunan kerap kali dilakukan secara top down, tanpa melibatkan tokohtokoh maupun anggota masyarakat sendiri. Akibatnya, aktifitas yang menjadi muatan program pembangunan tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketidakefektifan tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti :


1. Aktifitas pembangunan yang tidak sesuai dengan keperluan masyarakat setempat, 2. Pemimpin masyarakat tidak bertanggungjawab atas program, 3. Masyarakat kurang dilibatkan dalam berbagai aktifitas dan tidak bertanggungjawab atas program dan efektivitasnya, 4. Aktifitas yang dilakukan justru menciptakan ketergantungan yang lebih menyusahkan daripada meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Siagian, 2012 : 156-157) Ginanjar Kartasasmita (dalam Siagian, 2012: 158) mengemukakan bahwa konsep

pemberdayaan

masyarakat

mencakup

pengertian

pengembangan

masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community – based development). Menurut Ginanjar kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah suatu aktifitas memampukan dan memandirikan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan meningkatkan derajatnya. Hardita (dalam Siagian, 2012: 158) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk

menganalisis keadaan, kesanggupan, dan masalah-masalah aktual yang perlu mendapat penyelesaian. Menurutnya, prinsip pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta harapan mereka untuk menjadi lebih baik. Sedangkan titik tolak pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar mampu meningkatkan derajat hidupnya, mengoptimumkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada pada mereka dan yang ada di lingkungan mereka dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka.


2.2.3 Pembangunan Sosial Pembangunan

sosial

secara

khusus

memiliki

pengertian

sebagai

pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat martabatnya sebagai manusia. Dalam rumusan Pre-Conference Working Party dari International Conference of Social Welfare, pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem-sistem sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu (Sumarnogroho, 1984, dalam Soetomo, 2010:312). Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa pembangunan sosial memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial mereka. Rumusan tersebut termasuk pengertian pembangunan sosial yang memiliki cakupan yang cukup luas. Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara Kesejahteraan (Welfare State). Konsep tersebut bersumber dari pemahaman tentang fungsi negara. Dalam welfare state, negara tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah meningkatkan kesejahteraan warganya (Ndraha, 1987, dalam Soetomo, 2010:313). Dalam pandangan tersebut, negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak hal, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan Hak-Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pembangunan sosial merupakan tanggung jawab negara.


2.3 Program Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerja sama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri. Karena merupakan bagian dari program kerja pemerintah maka pengucuran dana ini umumnya dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan milik negara. KUR ini adalah kredit yang ditujukan bagi peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi masih dengan skala mikro, kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia sendiri memiliki komitmen untuk untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitment itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan KUR. KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

KUR sendiri pertama kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dan untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah


tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro poor).

Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Secara nasional penyaluran KUR banyak diarahkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel yang mencapai 55 % dari total penyaluran KUR diikuti dengan penyaluran ke sektor pertanian sebesar 27 % dan sektor lain sebesar 9 %. Ada tiga Skim yang dapat dilayani oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini yaitu :

1. KUR Ritel


Untuk KUR Ritel, Modal usaha dengan plafond Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta dapat di layani Kantor cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu.

2. KUR MIKRO

Untuk KUR Mikro, Modal Usaha dengan plafond dibawah Rp. 5 juta, dapat dilayani oleh BRI Unit.

3. KUR Linkage

KUR Linkage, ditujukan untuk BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya dapat dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Plafond kredit Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta. Pinjaman LKM ke end user maksimal Rp. 5 juta.

2.3.1

Syarat Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Adapun persayaratan calon debitur UMKM dan koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat adalah individu (perorangan badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif dan memenuhi syarat antara lain :

1. Legalitas perorangan dan Badan Usaha Hukum, seperti : a. KTP dan Kartu Keluarga untuk individu, b. Surat Pengukuhan Instansi terkait Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa dan/ atau akte Notaris untuk kelompok, dan


c. AD/ART beserta perubahannya (4) Badan Hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk Koperasi 2. Perijinan usaha : a. Untuk kredit dengan plafond sid Rp.100 juta, ijin usaha a.I. TDP, Slur, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah. b. Pinjaman dengan Plafond di atas RP. 100 juta perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. UMKM dan Koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan. Jenis kredit dan jangka waktu program KUR adalah : a. Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun b. Kredit Investasi jangka waktu maksimal 5 tahun (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007).

2.3.2

Tahap-tahap pengajuan dan pemberian Kredit Usaha Rakyat

Adapun tahap-tahap dalam mengajukan permohonan KUR terhadap Bank Rakyat Indonesia antara lain adalah : 1. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit Teluk Panji. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Teluk Panji, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur


KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR. KUR diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syaratsyarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha. 2. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut : a.

Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,

b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satutransaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamasama oleh bank, c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet; penilaian kelayakan jumlah permohonan


kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank; menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. d. Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul, e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk. Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Unit Tolan Pekan dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Tolan Pekan dalam hal ini Mantri (account officer) akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain :


a. Mencocokan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya. b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. c. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

3. Tahap Pemberian Putusan Kredit Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Teluk Panji akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Pada BRI Unit Teluk Panji, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Teluk Panji wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.


4. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit. Tahap akad kredit pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatangan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah: 1) Persiapan Pencairan Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, Costumer Services mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut : a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR nya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya. b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang c. Mengisi kuitansi pencairan KUR 2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Customer Service meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka Customer Service mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu


pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar. 3) Fiat Bayar Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada customer service. 4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

2.4 Sosial Ekonomi Dalam membangun masyarakat menjadi masyarakat madani dan masyarakat sejahtera, diperlukan banyak faktor. Salah satu faktor untuk menunjang hal itu adalah dengan sebuah teori ekonomi sosial yang baik.Istilah sosial (social) pada ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang berbeda dengan misalnya dengan istilah sosialisme atau istilah sosial pada depatemen sosial. Pada ilmu sosial, kata sosial menunjuk kepada objeknya yakni masyarakat, sedangkan sosialisme menunjuk kepada suatu ideologi berpokok yang berprinsip pada


kepemilikan umum, sedangkan istilah pada departemen sosial menunjuk pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial (Soekanto, 2005: 13). Di kehidupan kita sebagai anggota masyarakat istilah sosial sering dikaitkan dengan manusia dalam masyarakat seperti kehidupan kaum miskin dikota, kaum berada, kehidupan kaum nelayan dan sebagainya. Sering juga diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga dikatakan sebagi mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Menurut Wikipedia, Ekonomi salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serat konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan Nomos yang berarti peraturan atau hukum. Dikatakan juga bahwa Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.Inti masalah ekonomi adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. (http:defenisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/defenisi- ekonomi.html). Pelaku ekonomi, menurut Selo Soemardajan, dibagi atas dua sector besar,yaitu sector publik dan sector swasta (Phillipus & Aini,2004: 5). Kedua sektor ini sama-sama melakukan kegiatan ekonomi. Untuk sector public,kegiatan ekonomi

disebut

juuga

pembangunan

ekonomi

yang

bertujuan

untuk

kesejahteraan umum. Sedangkan pada sector swasta, kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan komersial atau keuntungan bisnis, menekan biaya sekecilkecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.


Di dalam perencanaan pembangunan, sektor publik memperhatikan beberapa faktor-faktor ekonomi umum yang terdiri dari ekonomi dominan setempat, sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kemungkinan teknologi baru dan faktor non ekonomi yang terdiri dari sikap masyarakat setempat terhadap pembangunan, kesimbangan kekuatan membangun antara pemerintah dan penduduk setempat, pola kepemimpinan, infrastruktur fisik dan sosial. Sedangkan dari sektor swasta dilihat dari beberapa faktor juga faktor ekonomi yang terdiri dari sistem ekonomi nasional, peraturan-peraturan moneter, kekuatan pesaing, potensi pasar, sistem pajak dan faktor-faktor non ekonomi yang terdiri dari faktor politik, hukum , sosial dan kultur. Dalam sektor swasta, faktor sosial dapat dilihat dari : 1. Keseimbangan antara rural dan urban. Seorang pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha hendaknya mengetahui apakah perusahaan akan ditempatkan di wilayah perkotaan atau dipedesaan. Hal ini perlu guna menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan karakter masyarkat sekitarnya. 2. Keseimbangan antara golongan etnis. Masyarakat yang homogen relatif mudah untuk menyesuaikan diri, sedangkan masyarakat

yang heterogen

sebaliknya. 3. Keseimbangan antara golongan agama. Pemahaman tentang proporsi antara golongan agama sangat pentingkarena kita juga akan mempertimbangkan kepentingan kelompok yang ada di masyarakat.


4. Kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini diperlukan agar pelaku ekonomi usaha dapat mengalokasikan sebagian dananya untuk peningkatan pendidikan dan perbaikan kesehatan penduduk. 5. Kekuatan organisasi buruh. Dikarenakan organisasi buruh adalah suatu kekuatan yang sangat besar di dalam suatu perusahaan. 6. Kesenimambungan sosial antara pria dan wanita. Hal ini penting karena tidak terjadi perbedaan signifikan terhadap kondisi dan waktu kerja.

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seorang dalam posisi tertentu dalam sturuktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus diipenuhi oleh si pembawa status (Koentjaraningrat,1974: 35). Menurut Melly G. Tan bahwa kedudukan sosial ekonomi meliputi tiga faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Pendapat di atas di dukung oleh Mahbud UI Haq dari Bank Dunia bersama dengan James Grant dari Overseas Development Council yang menyatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi di titik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, air yang sehat yang didukung oleh pekerjaan yang layak (Melly dalam Susanto, 1984: 120 ). Jadi bila di ambil kesimpulan dari uraian-uraian di atas maka tingkat sosial terdiri dari dari faktor non ekonomi seperti budaya, pendidikan, umur , jenis kelamin, sedangkan faktor ekonomi terdiri dari pendapatan, jenis pekerjaan, dan investasi. 2.5 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diberikan batasan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang bertujuan untuk


membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila. Sebagai Negara Kesejahteraan yang bermodelkan "Negara Kesejahteraan Partisipatif" yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism ditekankan bahwa negara harus tetap mengambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (social security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.


Kesejahteraan Sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial. Konsepsi kedua adalah Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Konsepsi ketiga yaitu aktivitas, suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Suharto, 2009:2). Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 “ Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

2.6 Program Pemerintah yang pernah dilaksanakan di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ada beberapa program pemerintah yang pernah dan sedang dilaksanakan di desa Teluk Panji yaitu : 1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ini dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang ada di seluruh Indonesia dimulai pada tahun 2008 termasuk di desa Teluk Panji. Secara umum, program ini turut menyumbang dalam sosial ekonomi masyarakat desa


Teluk Panji seperti kenaikan pendapatan, keringanan dalam biaya pendidikan dan kemudahan dalam akses kesehatan. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, program ini tidak berkelanjutan dan cenderung menimbulkan ketergantungan kepada masyarakat. 2. Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), program ini dimulai tahun 1998 sampai sekarang ini sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Program ini juga dirasakan oleh rumah tangga miskin yang ada di desa Teluk Panji.

2.7 Kerangka Pemikiran Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Masalah kemiskinan yang ada terjadi oleh banyak faktor. Pemerintah telah banyak mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Program ini dibuat untuk memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil. Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat merupakan salah satu penerima Program tersebut. Kredit Usaha Rakyat adalah skema kredit atau pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengetasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.


Meskipun demikian, jauh sebelum KUR masuk ke Desa Teluk Panji, sudah banyak bentuk-bentuk Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini menawarkan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi. Hal ini memang membantu para pengusaha kecil diawal, namun seiring berjalannya waktu, bunga pinjaman yang tinggi serta denda keterlambatan membayar menjadikan ini masalah baru bagi warga. Kehadiran Bank BRI di desa Teluk Panji sebagai penyalur KUR merupakan suatu hal yang mungkin bisa menjawab permasalah tersebut. Meskipun demikian bunga KUR yang juga dianggap masih tinggi bisa menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bisa memperbaiki taraf hidup baik dari segi sosial maupun ekonomi. Hal yang menjadi prioritas utama dalam pengentasan permasalah di Desa ini ialah Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan dan Kesehatan. Keempat Pilar tersebut merupakan permasalah utama yang ada di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


Bagan Alur Pemikiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia

Penerima KUR Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung

Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pengaruh / Tidak berpengaruh

Ekonomi

Sosial 1. 2. 3. 4.

Kondisi Lingkungan Kondisi Pekerjaan Kondisi Kesehatan Akses Masyarakat

1. 2. 3. 4.

Pekerjaan Penghasilan Investasi Kondisi Fasilitas Perumahan


2.8 Hipotesis Secara Etimologis istilah hipotesis berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari dua kata, yaitu hipo yang berarti sementara dan these yang berarti pernyataan. Dengan demikian secara sederhana hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan sementara. Kerlinger (1997) mengemukakan bahwa hipotesis adalah suatu pertanyaan sementara yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Siagian, 2011: 147-148). Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah: Ho

: Tidak terdapat pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ha

: Terdapat pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan .


2.9 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.9.1

Defenisi Konsep Defenisi konsep adalah proses dan upaya penegasan dan pembatasan

makna konsep dalam suatu penelitian (Siagian, 2011: 138). Adapun yang menjadi batasan konsep dalam penelitian ini adalah : 1. Yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu keadaan atau kondisi yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu. 2. Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat dalam penelitian ini adalah skema kredit atau pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengetasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. 3. Yang dimaksud dengan Sosial Ekonomi dalam penelitian ini adalah keadaan suatu masyarakat yang ditinjau dari segi aktifitas sosial dan ekonominya seperti tingkat pendapatan, kondisi perumahan, kondisi kesehatan, pekerjaan, pendidikan, sarana dan transportasi. Dalam hal ini yang menjadi penelitian adalah social ekonomi masyarakat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 4. Yang dimaksud dengan Masyarakat dalam penelitian ini adalah kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta


melakukan sebagian bear kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

2.9.2

Defenisi Operasional Ditinjau dari proses atau langkah-langkah penelitian, dapat dikemukakan

bahwa perumusan defenisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan defenisi konsep. Jika perumusan defenisi konsep ditujukan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep-konsep, baik berupa obyek, peristiwa maupun fenomena yang diteliti, maka perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Melihat transformasi yang berlaku, maka defenisi operasional sering disebut sebagai suatu proses operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Jika konsep itu sudah bersifat dinamis, maka akan memungkinkan untuk dioperasikan. Wujud operasionalisasi konsep adalah dalam bentuk sajian yang benar-benar terperinci, sehingga makna dan aspek-aspek yang terangkum dalam konsep tersebut terangkat dan terbuka. (Siagian, 2011: 141-142). Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah : a. Variabel Bebas (X) Variabel bebas adalah

Kredit Usaha Rakyat PT. Bank BRI, adapun

indikatornya adalah : 1. Jumlah Pinjaman


2. Lama Pinjaman 3. Kemudahan dalam akses pendanaan usaha adalah masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. 4. Pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha adalah dengan adanya dana Pinjaman, sehingga kebutuhan pendanaan usaha masyarakat dapat terpenuhi.

b. Variabel Terikat (Y) Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Indikatornya: a. Pekerjaan adalah merupakan kategori profesi yang dilakukan dalam mencari penghasilan untuk mendapatkan pendapatan rumah tangga, dengan indikator: 1) Jenis usaha yang dikembangkan 2) Jenis pekerjaan suami 3) Aktivitas ekonomi seperti status bekerja b. Pendapatan adalah jumlah penghasilan riil yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama, dengan indikator: 1) Pendapatan dari hasil usaha 2) Tanggungan dalam keluarga


3) Besarnya keluarga 4) Kepemilikan tanah 5) Tabungan 6) Pemenuhan

kebutuhan

pokok

sehari-hari

berupa

pemenuhan sandang, pangan, papan c. Pendidikan

adalah

kualitas

pendidikan

anak

dilihat

dari

kemampuan serta akses untuk mengenyam dan memperoleh proses pendidikan suatu lembaga penyelenggara pendidikan sampai jenjang

pendidikan

tertinggi

dengan

ukuran

kemampuan

menyekolahkan anak. d. Kesehatan adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap keluarga. Indikatornya yang dipakai adalah kemampuan untuk membeli obat-obatan peningkatan gizi, dan kemampuan untuk berobat ke rumah sakit, puskesmas dan pengobatan tradisional.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan

Recommend Documents