1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Secara umum kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi hak – hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengalami kehidupan secara bermatabat. Hak – hak dasar tersebut meliputi : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH), rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial – politik, baik bagi perempuan maupun laki – laki. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak – hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk membantu melalui serangkaian upaya yang sistematis dan terencana dengan baik. Kemiskinan
merupakan
masalah
multidimensi
yang
tidak
hanya
menyangkut masalah pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, dan gender. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki – laki dan perempuan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak – hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Pendekatan lainnya mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau keluarga yang tidak dapat menggunakan fungsinya di dalam masyarakat. Pada nuansa inilah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur senantiasa berupaya secara terus menerus dan berkelanjutan untuk melakukan percepatan
2 penanggulangan kemiskinan kabupaten Luwu Timur. Manifestasi dari komitmen tersebut dan menjadi landasan formal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, maka telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 97/IV/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur. Tim tersebut mempunyai tugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik lintas sektor
maupun
lintas
pemangku
kepentingan
secara
terpadu
dan
berkesinambungan. Meskipun kemiskinan diyakini bersifat multidimensi, namun satu dimensi penting yang menjadi perhatian banyak pihak adalah dimensi pengeluaran atau konsumsi. Pendekatan tersebut sering juga disebut dengan kemiskinan absolut, dimana seseorang atau satu rumah tangga dikatakan miskin jika ia tidak mampu memenuhi satu tingkat konsumsi minimum – yang terdiri dari konsumsi makanan dan non makanan – yang dianggap esensial dan diperlukan selama jangka waktu tertentu. Tingkat konsumsi minimum ini disebut dengan garis kemiskinan. Tidak sedikit perdebatan yang ada di sekitar cara dan metode perhitungan garis kemiskinan yang paling cocok untuk suatu perekonomian. Di sisi lain, literatur juga mencatat beragam indikator yang dapat mencerminkan intensitas kemiskinan yang terjadi. Satu indikator yang paling sering digunakan adalah apa yang disebut dengan headcount ratio atau angka kemiskinan, yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap seluruh total penduduk. Terdapat empat point penting terkait dengan perlunya kemiskinan diukur. Pertama, kemiskinan penting untuk diukur agar penduduk atau kelompok masyarakat miskin tetap masuk dalam agenda pembangunan. Pembangunan secara menyeluruh diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Kedua, kemiskinan penting untuk diukur agar kemiskinan tetap
3 menjadi salah satu terget intervensi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan intervensi – intervensi kebijakan yang salah satu dimensinya adalah tingkat kemiskinan. Ketiga, kemiskinan penting untuk diukur agar monitoring dan evaluasi terhadap program – program maupun intervensi kebijakan dapat dilakukan. Kemiskinan yang juga merupakan efek dari pembangunan yang penting dijadikan sebagai indikator, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan – kebijakan pembangunan. Keempat, kemiskinan penting diukur untuk menilai efektivitas kinerja kelembagaan. 1.2
Maksud dan Tujuan Maksud
dari
penyusunan
Laporan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur adalah untuk menggambarkan kondisi perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur adalah: a.
Mengidentifikasi masalah – masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur;
b.
Mencari faktor-faktor penyebab munculnya kemiskinan dan dampakdampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan;
c.
Merumuskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta koordinasi
pengendalian
pelaksanaan
program
penanggulangan
kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4 1.3
Landasan Hukum Landasan hukum dari Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur adalah: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara Tahun 2009 – 2014; b. Peraturan
Presiden
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota; d. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 97/IV/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 1.4
Sistematika Penulisan a. Bab I
: Pendahuluan
b. Bab II
: Kondisi Kemiskinan di Daerah
c. Bab III : Anggaran Belanja Penanggulangan Kemiskinan d. Bab IV : Kebijakan dan Program Penanggulangan kemiskinan di Daerah e. Bab V
: Koordinasi
dan
Penanggulangan f. Bab VI : Rekomendasi
Pengendalian Kemiskinan di Daerah
Pelaksanaan
Program
5
BAB II KONDISI KEMISKINAN
2.1.
Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
2.1.1. Perkembangan Antar-Waktu
Perbandingan Antar Wilayah
6
2.1.2. Relevansi dan Efektivitas Program
7
2.2
Bidang Kesehatan Pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam sistem Kesehatan Nasional bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan memiliki daya saing global. Prioritas pembangunan kesehatan lebih mengutamakan pada upaya preventif dan promotif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitasi sehingga diharapkan setiap masyarakat dapat memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut maka pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis serta pemerataan sarana dan prasarana kesehatan. Gambaran derajat kesehatan masyarakat dapat tercermin dari beberapa indikator kesehatan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :
8
2.2.1 Perkembangan Antar-Waktu dan Antar Wilayah
2.2.2 Efektivitas Program –
Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Luwu Timur Tahun 2008-2011 12.00
10.00
Jiwa
8.00
9.43
8.90
2008
2009
8.18
8.81
6.00
4.00
2.00
0.00 2010
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Linear (Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup))
2011
9 2.2.3 Prioritas Intervensi dan Wilayah
2.3.
Bidang Pendidikan Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan manusia, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan dan pemerataan dalam memperoleh
pendidikan
yang
bermutu bagi
seluruh
masyarakat
melalui
peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Disamping itu dilakukannya sekolah gratis sampai dengan tingkat SMU. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari persentase capaian indeks pendidikan yang merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, disamping itu keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, juga dapat dijadikan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan
10 masyarakat, yang tercermin dari beberapa indikator diantaranya, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, APM, APK, APS.
2.3.1. Perkembangan Antar-Waktu dan Antar Wilayah
11
Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa APK Kab. Luwu Timur tahun 2011 untuk SD/MI sebesar 100.62% terjadi penurunan 9,80% dari tahun 2010, sedangkan APK tahun 2011 untuk SMP/MTs sebesar 100,86% atau mengalami peningkatan 12,22% dari tahun 2010 dan APK tahun 2011 untuk SMA/MA sebesar 73,47% terjadi penurunan 0,80% dari tahun 2010. Adapun angka Buta Huruf pada tahun 2011 sebesar 6,26%, sedangkan Angka Putus Sekolah untuk tahun 2011 pada tingkat SD/MI sebesar 0,01%, SMP/MTs sebesar 0,15% serta SMA/MA 0,65%. 2.3.2. Relevansi dan Efektivitas Program
12
13
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Luwu Timur Tahun 2008-2011 120.00 101.10 100.00
Jiwa
80.00
100.86 88.64
71.90
60.00 40.00 20.00 0.00 2008
2009
2010
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Linear (Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%))
2.3.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah
2011
14 2.4
Bidang Infrastruktur
2.4.1 Perkembangan Antar-Waktu dan Antar Wilayah Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kabupaten Luwu Timur 2011 77.83 59.00
32.94
Kec. Mangkutana
18.67
Kec. Wasuponda
Kec. Nuha
Kec. Towuti
Kec. Malili
22.83
Kec. Angkona
Kec. Tomoni Timur
Kec. Tomoni
Kec. Wotu
40.88
27.26
Kec. Kalaena
34.69 26.99
Bidang Ketahanan Pangan
2.5.1 Perkembangan Antar-Waktu dan Antar Wilayah Perkembangan Harga Beras (%) Kabupaten Luwu Timur 2011 1.21
1.21
1.21
1.21
1.20
1.20
1.23
1.23
1.23
1.21
1.20
Kec. Wotu
Kec. Tomoni
Kec. Tomoni Timur
Kec. Angkona
Kec. Malili
Kec. Towuti
Kec. Nuha
Kec. Wasuponda
Kec. Mangkutana
Kec. Kalaena
1.40
Kec. Burau
2.5
55.76 34.58
Kec. Burau
90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00
15
BAB III ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3.1
Distribusi Anggaran Pemerintah
3.2
Anggaran Belanja Sektoral
16
Anggaran Belanja Menurut Jenis Program Yang dibiayai
140,000.00 120,000.00
Milyar Rupiah
3.3
100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 2008
2009
2010
2011
Infrastruktur
19,843,890,300.00 20,258,184,000.00 32,984,600,000.00 30,269,188,667.00
Ketahanan Pangan
1,550,825,037.00 2,263,483,777.00 2,075,869,555.00 1,606,093,500.00
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan 7,045,724,500.00 15,518,615,000.00 18,648,849,000.00 13,307,733,400.00 Pendidikan
42,082,213,218.00 40,809,918,471.00 45,287,720,891.00 38,024,416,762.00
Kesehatan
15,786,600,600.00 23,831,747,378.00 28,147,559,151.00 24,588,820,510.00
Pendidikan Infrastruktur 35% 28%
Kesehatan 23%
Ketahanan Pangan 2% Kemiskinan dan Ketenagakerjaan 12%
17 3.4
Relevansi dan Efektifitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kesehatan
100,000.00
10.00
90,000.00
9.00
80,000.00
8.00
70,000.00
7.00
60,000.00
6.00
50,000.00
5.00
40,000.00
4.00
30,000.00
3.00
20,000.00
2.00
10,000.00
1.00
-
2008
2009 Kesehatan
2010
2011
AKB Per 1.000
Pendidikan 250,000.00
120.00 100.00
200,000.00
80.00 150,000.00 60.00 100,000.00 40.00 50,000.00
20.00
-
0.00 2008
2009 Pendidikan
2010 APK SMP/MTs
2011
18
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan 25,000.00
11.00 10.50
20,000.00
10.00 15,000.00 9.50 10,000.00 9.00 5,000.00
8.50
-
8.00 2008
2009
2010
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
Juta Rp
2011 Tingkat Kemiskinan
Ketahanan Pangan 2,500.00
1.40 1.20
2,000.00
1.00 1,500.00
0.80
1,000.00
0.60 0.40
500.00
0.20
-
0.00 2008 Ketahanan Pangan
2009
2010
2011
Perkembangan Harga Beras
19
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
1.1
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Secara nasional
strategi penanggulangan kemiskinan mangacu pada
RPJMN 2010-2014, dengan sasaran tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014 sebagai hasil dari kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi
dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah terarah.
Dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 memiliki arah kebijakan umum untuk mewujudkan visi, misi dan strategi pembangunan dengan menetapkan pada 4 (empat) agenda pembangunan daerah tahun 2011-2015 yaitu : 1) Agenda keberlanjutan dan penyempurnaan kepemerintahan dan pelayanan publik. 2) Agenda penguatan kompetensi, kapasitas dan partisipasi dan Sumber Daya Manusia. 3) Agenda keberlanjutan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. 4) Agenda
keberlanjutan
momentum
dan
keberlanjutan
kualitas
pembangunan. Dalam
melihat
arah
kebijakan
umum
yang
mengarah
kepada
penanggulangan kemiskinan dapat ditunjukkan melalui satu atau lebih agenda yang telah dituangkan. Penjelasan agenda yang telah disusun yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan dapat ditunjukkan melalui agenda pertama, kedua, ketiga dan keempat. Keempat agenda tersebut sangat berhubungan erat.
20 Dimana penanggulangan kemiskinan bukan hanya dari satu dimensi saja melainkan banyak dimensi diantaranya kesehatan, pendidkan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi kondisi geografis, infrastruktur, gender dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai sebagai strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah termasuk didalam terdapat upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Luwu Timur yaitu pada Agenda Ke Empat point 20 yang berbunyi Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Sasaran umum penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah berkurangnya jumlah penduduk dan desa miskin serta terpenuhinya hakhak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci sasaran tersebut adalah : a. Menurunnya prosentase jumlah keluarga pra keluarga sejahtera; b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; c. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; d. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; e. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; f. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang sehat; g. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin; h. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam; i. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; j. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan. Untuk ini kebijakan pembangunannya diarahkan pada: a. Menjamin tersedianya kebutuhan bahan pokok;
21 b. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan; c. Meningkatkan keswadayaan masyarakat miskin. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, saat ini dilakukan diantaranya : Menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun
tidak
langsung
dengan
penanggulangan
kemiskinan
dan
pengangguran, dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis keluarga dan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Mendorong
APBD
kabupaten
untuk
meningkatkan
anggaran
bagi
penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Tetap mempertahankan program lama seperti penyaluran Raskin, Dana BOS, Jamkesmas dan Jamkesda,pemberian dana bergulir dan sebagainya. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Sebagai langkah konkrit berbagai program yang telah dilaksanakan diantaranya:
PNPM-Mandiri
Pedesaan,Pendidikan
Gratis,
Kesehatan
Gratis,
Pelayanan KTP gratis, Permodalan usaha mikro dan kecil, pemberian Dana Stimulan ke setiap desa, Gapoktan, Gernas, Simpan Pinjam Perempuan dan Bedah Rumah. 4.2
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 1.
Mengurangi beban masyarakat miskin;
2.
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3.
Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4.
Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
22 4.3
Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Program dalam Bentuk bentuk Bantuan dan Perlindungan Sosial 1. Program Pembinaan desa mandiri pangan ( Badan Ketahanan Pangan) 2. Program Bantuan Beasiswa prestasi kurang mampu (Dinas Pendidikan) 3. Program Bantuan khusus murid miskin (Dinas Pendidikan) 4. Program Bantuan subsidi permakanan panti asuhan (Disnakertranssos) 5. Program Tanggap darurat bencana, Mobil jenazah gratis, dan Dana santunan duka kematian (Disnakertranssos) 6. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan (koperindag) 7. Program rehabilitasi JITUT (Dinas Pertanian) 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dinas Kesehatan) 9. Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan ( Dinas Pekerjaan Umum) 10. Program Peningkatan Kualitas Permukiman ( Bappeda) 11. Program bantuan Sosial PLTS terpusat ( Dinas Energi dan SDM) 12. Program Keluarga Berencana bagi Penduduk Miskin (Badan KBKS) Program dalam Bentuk Pemberdayaaan masyarakat 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Pengembangan Sarana & Prasarana Budidaya Rumput Laut, dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (Dinas Kelautan dan Perikanan) 2. Program Pengembangan IKM ( Dinas Koperindag) 3. Program Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Disnakertranssos) 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial (Bagian Kesra)
23 5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) (BPMPD) 6. Program Pengadaan Sapi Bibit Betina, dan PUAP/GAPOKTAN (Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan) Program dalam Bentuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 1. Program Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Pembentukan Klp. Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan (Dinas Kelautan dan Perikanan) 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menegah,
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menegah ( Dinas koperindag) 3. Program Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga (Badan KBKS)
24 BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5.1
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pada tahun 2012 Rapat koordinasi TKPK Kabupaten Luwu Timur dijadwalkan 4 (empat) kali dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 3 bulan. Namun dalam pelaksanaanya baru diadakan 3 kali pertemuan.
5.2
Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pada tahun 2011, TKPK Kabupaten Luwu Timur mengalami kendala dalam menginventarisir keseluruhan data TKPK Kabupaten Luwu Timur. Bappeda Kabupaten Luwu Timur selaku Sekretariat TKPK Kabupaten Luwu Timur telah berusaha untuk mengumpulkan data penanggulangan kemiskinan dari 11 Kecamatan, namun yang menjadi kendala adalah adanya persepsi yang berbeda terhadap penafsiran dan kriteria penduduk miskin. Adapun
permasalahan
dalam
rangka
pelaksanaan
koordinasi
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur antara lain: 1. Sering
berubahnya
kebijakan
pemerintah
pusat
dalam
rangka
penanggulangan kemiskinan. 2. Kurangnya pemahaman SKPD dalam menjalankan tupoksinya yang terkait dalam kelompok kerja penanggulangan kemiskinan. 3. Belum terintegrasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan akibat kurang terkoordinasinya program dan kegiatan SKPD.
25 Hingga saat ini TKPK Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan BPS dan semua SKPD terus berusaha untuk mengumpulkan data Keluarga Miskin yang ada di Kabupaten Luwu Timur. 5.3
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 1. Identifikasi jumlah penduduk miskin dan desa miskin di Kabupaten Luwu Timur. 2. Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur: a. Bidang Kesehatan dengan kegiatan; Jamkesmas/Jamkesda, Askes, Pemberian makanan tambahan anak sekolah, Penanggulangan gizi buruk bagi keluarga miskin, Pelaksanaan PIN, Penanggulangan Napza, narkoba dan HIV/AIDS, Pemenuhan tenaga bidan dengan mendidik putra-putri daerah, Pembangunan rumah sakit rujukan, Pemenuhan kebutuhan tenaga dokter melalui Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Peningkatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Revitalisasi Posyandu dan Upaya Kesehatan, Peningkatan kinerja paramedis puskesmas di perbatasan dan daerah terpencil. b. Bidang Pendidikan dengan kegiatan; Pendidikan Gratis, Pembangunan Asrama Mahasiswa
di Provinsi, Pembangunan Sekolah terpadu,
Regrouping dan Renovasi SD, Pembangunan SD, SMP satu atap, Bantuan Insentif Guru di Daerah Terpencil, Pemberantasan buta aksara, Pengayaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan komoditas unggulan, Pemagangan dan peningkatan ketrampilan, Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perluasan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) serta kursus-kursus, Pengadaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
26 c. Bidang Perumahan dengan kegiatan; Perbaikan perumahan tidak layak huni, Pembangunan sanitasi, Pengadaan air bersih, Pengadaan listrik desa. d. Bidang Infrastruktur dengan kegiatan; Pembangunan listrik pedesaan, Pembangunan Jalan dan jembatan perdesaan, Pembangunan sarana air bersih perdesaan, Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi perdesaan. e. Bidang Ekonomi dengan kegiatan; Penguatan permodalan melalui program micro finance, Kawasan usaha agrobisnis terpadu (KUAT), Pengembangan pasar tradisional di Pedesaan, Peningkatan produktivitas pertanian,
perkebunan,
perikanan,
peternakan,
kehutanan,
Pengembangan industri rumah tangga, Pengembangan koperasi dan UKM serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. f. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan
5.4
Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan upaya penanganan kemiskinan; 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, dimana penanaman modal asing
dan
kebijakan investasi diarahkan pada aktivitas industri yang produktif. 2. Kebijakan penguatan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang mengatur industri ketenagakerjaan dan ilmu pengetahuan.
27 Tujuannya untuk mengkonversi individu miskin menjadi para wira usaha yang produktif. 3. Kebijakan yang mengatur pembangunan suatu kelembagaan perlindungan sosial bagi warga negara. Hal ini diarahkan agar terbangunnya suatu sistem yang melindungi kelompok miskin tertentu dimasyarakat yang tidak memiliki serta keterbatasan dalam akses ke lapangan kerja seperti misalnya orang cacat dan lanjut usia. Selain itu, Kebijakan ini juga menjamin adanya jaminan sosial bagi warga negara ketika terjadi ketegangan ekonomi yang luar biasa.
28 BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN 6.1
Prioritas Intervensi Dari tabel pada bab-bab sebelumnya dapat terlihat bahwa ada beberapa prioritas intervensi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dalam menanggulangi kemiskinan di daerah ini. Prioritas Intervensi tersebut masing-masing adalah sebagai berikut : a. Bidang Kesehatan Dari Angka Kematian Bayi sebagai indikator utama dan Persentase tenaga kesehatan terlatih sebagai indikator pendukung dapat terlihat bahwa daerah yang masuk sebagai prioritas intervensi pertama adalah kecamatan Towuti dan Burau selebihnya dari dua kecamatan tersebut masuk pada prioritas intervensi kedua yaitu Kecamatan Malili dan Wotu. Adapun yang masuk prioritas intervensi ketiga adalah kecamatan Kalaena, Wasuponda dan Nuha, sedangkan yang masuk prioritas intervensi keempat adalah kecamatan Tomoni, Mangkutana, Tomoni Timur dan Angkona. Sekaitan hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat angka kematian bayi di kecamatan Towuti dan Burau cukup tinggi di banding kecamatan yang lain, hal ini dipengaruhi dengan kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih. b. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama merupakan lokus pengambilan prioritas intervensi dan Angka Partisipasi Kasar sebagai indikator utama serta jarak sekolah sebagai indikator pendukung terlihat bahwa intervensi prioritas kedua adalah kecamatan Towuti, Tomoni Timur, Angkona, Wotu dan Wasuponda, yang memiliki nilai APK dibawah 95% , sehingga kurang efektif menempatkan jarak sekolah sebagai indikator pendukung sebab
29 daerah yang masuk sebagai proritas intervensi kedua adalah sekolah dengan jarak yang tidak jauh dari ibukota kecamatan. Selanjutnya prioritas intervensi
keempat
meliputi
kecamatan
Tomoni,
Burau,
Kalaena,
Mangkutana, Malili dan Nuha yang memiliki nilai APK diatas 95%. 6.2
Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja Pada tabel 3.3 dapat digambarkan bahwa anggaran belanja sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 oleh pemerintah daerah diprioritaskan pada program bidang pendidikan, hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan sumber daya manusia dalam pengentasan kemiskinan di daerah.
selanjutnya anggaran belanja yang dikeluarkan untuk program
penanggulangan kemiskinan pada bidang kesehatan lebih difokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat serta peningkatan terhadap sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang terwujudnya pelayanan yang optimal. Untuk bidang infrastruktur anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 30.269.189.667 diprioritaskan pada kegiatan perbaikan jaringan irigasi, jalan tani, sanitasi, perbaikan permukiman dan cetak sawah. Penekanan untuk program bidang infrastruktur antara lain membuka akses sektor-sektor pertumbuhan, serta penyediaan sumber air untuk mendukung peningkatan hasil produksi pertanian.
6.3
Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaaan Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program direncanakan minimal 4 (empat) kali pertemuan dalam 1 (satu) tahun untuk TKPK di daerah, dan sudah terlaksana 3 kali pertemuan dengan meng-agendakan pelaksanaan program dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang telah terlaksana.
