BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian
2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pengertian Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2014:3) adalah: “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam suatu istem akuntansi juga terdapat unsur-unsur pokok, seperti formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan” Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah menurut Halim (2012:43) adalah: “Akuntansi keuangan daerah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengembilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.” Pengertian Akuntansi Pemerintah menurut Tanjung (2009:35) adalah: “Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 232, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: “Serangkaian prosedur mulai dari proses, pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”
10
11
2.1.1.1 Tujuan Akuntansi Pemerintah Menurut Halim (2012:39) Akuntansi pemerintahan mempunyai bebrapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban 2. Manajerial 3. Pengawasan Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. 2. Manajerial Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. 3. Pengawasan Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
12
2.1.1.2 Prosedur Akuntansi Menurut Halim (2012:84) sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu: 1. 2. 3. 4.
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur Akuntansi Aset
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasantransaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai brikut: 1.
Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
2.
Surat Tanda Setoran (STS)
3.
Bukti transfer
4.
Nota kredit
5.
Bukti penerimaan lainnya
13
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasantransaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 1.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2.
Bukti transaksi
3.
Nota kredit
4.
Bukti penerimaan lainnya
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasantransaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:
14
1.
Berita acara penerimaan barang
2.
Surat keputusan penghapusan barang
3.
Surat pengiriman barang
4.
Surat keputusan mutasi barang
5.
Berita acara pemusnahan barang
6.
Berita acara serah terima barang
7.
Berita acara penilaian
4. Prosedur Akuntansi Aset Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik maual maupun terkomputerisai, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi perolehan, hingga
pemeliharaan,
rehabilitasi,
penghapusan,
pemindahtanganan,
perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD/SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Bukti transaksi dan/atau kejadian akuntansi aset terdiri atas: 1.
Berita acara penerimaan barang
2.
Surat keputusan penghapusan barang
3.
Surat pengiriman barang
4.
Surat keputusan mutasi barang
5.
Berita acara pemusnahan barang
6.
Berita acara serah terima barang
15
7.
Berita acara penilaian
8.
Berita acara penyelesaian pekerjaaan
2.1.1.3 Sistem Pencatatan Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Halim (2012:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu, single entry, double entry, dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan single entry saja, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Berikut dijelaskan masing-masing sistem pencatatan tersebut. 1. Single Entry Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan
16
penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. 2. Double Entry Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Dalam melakukan
pencatatan
tersebut,
setiap
pencatatan
harus
menjaga
keseimbangan persamaan dasar akuntansi.dengan menggunakan double entry maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit. 3. Triple Entry Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun pada bagian keuangan atau akuntansi pada satuan kerja pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.
17
2.1.1.4 Dasar Akuntansi Sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat
menghasilkan
informasi
akuntansi
yang terstruktur dan
mengandung arti. Maka dari itu, untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sistem prosedur sebagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan: 1. 2. 3. 4.
Basis Kas Basis Akrual Basis Kas Modifikasian Basis Akrual Modifikasian
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Basis Kas Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), penerapan basis kas masih dipandang wajar pada saat awal otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu basis kas sudah tidak dapat diterapkan lagi. 2. Basis Akrual Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebutu terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui
18
dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Cara pembukuan basis akrual
membukukan
pendapatan
pada
saat
timbulnya
hak
tanpa
memperhatikan kapan penerimaanya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis ini akan mencakup pencatatan transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual mempunyai semua aktivitas dibandingkan basis kas. Basis akrual telah ditetapkan dalam SAP (PP No. 71 Tahun 2010) untuk pelaporan finansial bagi seluruh entitas pemerintahan termasuk pemerintah daerah maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia sudah harus menerapkan selambat-lambatnya terakhir tahun 2014. 3. Basis Kas Modifikasian Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (12) basis/dasar kas modifikasian (modified cash basis) merupakankombinasi dasar kas dengan dasar akrual. (13) transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.
19
Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkanbasis akrual. Pemahaman ini dapat membingungkan dan membuat banyak sekali jurnal penyesuaian yang harus dilakukan, terutama untuk jurnal pengeluaran kas untuk pengadaan aset tetap. 4. Basis Akrual Modifikasian Basis akrual modifikasian (modified accrual basis) mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. 2.1.2
Akuntabilitas
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Pengertian akuntabilitas menurut Tanjung (2008:9) adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.” Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa: “Akuntablilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”
20
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang harus dilakukan
oleh
pemegang
amanah
(agent)
yang
bertujuan
memberikan
pertanggungjawaban. 2.1.2.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) Pertanggungjawaban
vertikal
(vertical
accountability)
adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
21
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) Pertanggungjawaban
horizontal
(horizontal
accountability)
adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembagalembaga publik tersebut antara lain menurut Ellwood (1993) (Mardiasmo;2009:21) terdiri dari: 1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (accountibility for probity and legality) 2. Akuntabilitas proses (process accountability) 3. Akuntabilitas program (program accountability) 4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (accountibility for probity and legality) Akuntabilitas
kejujuran
(accountability
penghindaran penyalahgunaan jabatan
for
probity)
terkait
dengan
(abuse of power), sedangkan
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi
22
akuntansi,
sistem
informasi
manajemen,
dan
prosedur
administrasi.
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan,
serta
sumber-sumber
inefisiensi
dan
pemborosan
yang
menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. 3. Akuntabilitas program (program accountability) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 2.1.2.3 Ciri-Ciri Akuntabilitas Mohamad
(Sadeli,2008:104)
menyatakan
ciri-ciri
akuntabilitas
yang
berkualitas adalah sebagai berikut: 1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan
23
3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal 4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan
dari
aspek
ekonomis,
efisiensi
dan
efektivitas
serta
pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (output) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome). 3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal. Informasi yang andal (reliable informasi) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netritas dalam pengungkapan.
24
4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas. Adanya penilaian yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang efektif. 2.1.3
Kualitas Laporan Keuangan Daerah
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah Pengertian Laporan Keuangan menurut Nordiawan (2006:151) adalah: “Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan dari entitas lain” Pengertian Laporan Keuangan menurut Bastian (2006:96) adalah “laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik”
Menurut Mardiasmo (2009:159) pengertian laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.”
25
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan” Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: a. Pemerintah pusat b. Pemerintah daerah c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2009:161) adalah: 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) 4. Kelangsungan organisasi (viability) 5. Hubungan Masyarakat (public relation) 6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures
26
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun
waktu,
pencapaian
atas
tujuan
yang
telah
ditetapkan,
dan
membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan
dan
Informasi
Otorisasi
(planning
and
authorization
information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
27
4. Kelangsungan organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 5. Hubungan Masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. 2.1.3.3 Pengguna Laporan Keuangan Daerah Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu: a. Masyarakat b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
28
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan peminjaman d. Pemerintah 2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan pokok terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan Berikut penjelasan dari komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsurunsur sebagai berikut: a. Pendapatan Penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran
29
Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja Semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c. Transfer Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.
30
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau
penurunan
Saldo
Anggaran
Lebih
tahun
pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya c. Neraca Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: a. Kas dan setara kas b. Investasi jangka pendek c. Poitang pajak dan bukan pajak d. Persediaan e. Investasi jangka panjang f. Asset tetap g. Kewajiban jangka pendek h. Kewajiban jangka panjang i. Ekuitas dana d. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir, kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan
31
Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/daerah.
e. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. f. Catatan Atas Laporan Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
32
c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajiakan dalam lembar muka laporan keuangan. 2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.” Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. 2. 3. 4.
Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
33
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan: a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki Manfaat Prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat Waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat
34
diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memiliki karakteristik: a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
35
4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.2
Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di
ikhitisarkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No
1
Nama & Tahun Penelitian Hilda Berliana Nagari (2014)
Judul
Hasil Penelitian
Persamaan
Perbedaan
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel yang diteliti sama yaitu: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Tidak menggunakan variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia
36
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) No
2
Nama & Tahun Penelitian Nurul Apriyantini (2014)
3
Dinie Rachmawaty (2015)
4
Erty Efrianti Juhariah (2013)
Judul
Hasil Penelitian
Persamaan
Perbedaan
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel yang diteliti sama yaitu: Akuntabilitas
Tidak menggunakan variabel independen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel yang diteliti sama yaitu: Akuntabilitas
Tidak menggunakan variabel independen Transparansi
Variabel yang diteliti sama yaitu Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Tidak menggunakan variabel independen Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah
37
2.3
Kerangka Pemikiran Penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah diberikan kewenangan yang luas
untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah. Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Mardiasmo, 2009:17). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ada beberapa indikator dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintahan yang baik untuk menunjang kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu: 1. 2. 3. 4.
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur Akuntansi Aset Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat
dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009:144). Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memudahkan instansi dalam menyajikan
38
laporan keuangan secara efektif dan efisien sesuai sesuai dengan prosedur akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (Dewi, Sinarwati dan Darmawan, 2014). Pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah harus dimiliki oleh setiap pegawai di instansi pemerintahan khususnya pegawai di bagian keuangan yang bertugas mengolah data menjadi sebuah informasi laporan keuangan. Dengan tingginya pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang disajikan. Jadi semakin tinggi pemahaman terhadap sistem informasi keuangan daerah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan daerah. Akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mohamad (sadeli;2008:104) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas yang berkualitas adalah sebagai berikut:
39
1. 2. 3. 4.
Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara
mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Perwujudan
dari
pengelolaan
keuangan
daerah
dan
pertanggungjawaban
direalisasikan melalui pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik yang dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good government governance. Instansi
pemerintah
wajib
melakukan
pengelolaan
keuangan
serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitias. Laporan keuangan sektor pubik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2005). Dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah kepada publik, pemerintah harus bekerja secara maksimal dalam menyajikan laporan keuangan laporan keuangan. Jadi
40
semakin tinggi akuntabilitas, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan daerah. Agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik oleh pemakai, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdapat kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah berkualitas tang terdiri dari: 1. 2. 3. 4.
Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh
hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Gambar 2.1):
41
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Pengaruh Pemahaman Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitasterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Selain Kas 4. Prosedur Akuntansi Aset
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1. 2. 3. 4.
Akuntabilitas
1. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 2. penilaian kinerja keuangan 3. sistem informasi yang andal 4. Akuntabilitas keuangan dinilai secara objektif dan independen
Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami
42
2.4
Hipotesis Penelitian Menurut Sekaran (2011:135) hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan
yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuranikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1:
Adanya pengaruh dari Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
H2:
Adanya pengaruh dari Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
H3:
Adanya pengaruh dari Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
