BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pengertian dan Fungsi Anggaran 2.1.1.1 Pengertian Anggaran Penganggaran ialah proses penyusunan anggaran, yang dimulai pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetuju dan dilaksanakan. Anggaran adalah rencana kerja yang di tuangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba yaitu proses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif. Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005, “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode” (Nordiawan, 2006:11). Sumber lain menyebutkan, “anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa
mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis” (Rudianto, 2009: 3) Menurut Bastian (2006:163) anggaran adalah pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2006:48) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dari pengertian – pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah berisi rencana – rencana kerja organisasi di masa mendatang, perkiraan penerimaan dan pengeluaran terjadi dalam satu periode mendatang dan sebuah proses mengalokasikan sumber daya ke dalam kebutuhan-kebutuhan.
2.1.1.2 Fungsi Anggaran Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama menurut Rudianto (2009:5) antara lain sebagai: alat perencanaan pengorganisasian, menggerakkan, pengendalian. 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan Anggaran sebagai alat perencanaan di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai organisasi dimasa mendatang, dan dalam fungsi ini
ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. 2) Anggaran sebagai Alat Pengorganisasian Anggaran sebagai alat pengorganisasian berfungsi untuk sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai organisasi dimasa depan telah ditetapkan, maka organisasi harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. 3) Anggaran sebagai Alat Menggerakkan Anggaran sebagai alat menggerakkan berfungsi untuk sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki organisasi tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masingmasing. 4) Anggaran sebagai Alat Pengendalian Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efisien dan efektif.
Menurut Nordiawan (2006:48) beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik perencanaan,
pengendalian,
kebijakan,
antara lain sebagai: alat politik,
koordinasi
dan
komunikasi, penilai kinerja, serta komunikasi. 1) Anggaran sebagai alat perencanaan Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. 2) Anggaran sebagai alat pengendalian Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 3) Anggaran sebagai alat kebijakan Melalui
anggaran
organisasi
sektor
publik
dapat
menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.
4) Anggaran sebagai alat politik Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan programprogram yang telah dijanjikan. 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Melalui dokumen anggaran komprehensif sebuah bagian unit
atau
kerja
atau
departemen
yang
merupakan
suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. 6) Anggaran sebagai alat penilai kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa
terlaksananya
aktifitas
maupun
terpenuhinya
efisiensi biaya. 7) Anggaran sebagai alat komunikasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
2.1.2 Jenis-Jenis Anggaran Menurut Nordiawan (2006:50) jenis anggaran sektor publik terbagi lima berdasarkan jenis aktiva yaitu anggaran operasional dan anggaran modal, berdasarkan status hukumnya anggaran tentatif dan anggaran enacted, berdasarkan pemerintahan, kekayaan negara/dana anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, anggaran tetap dan anggaran fleksibel, berdasarkan penyusunannya anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. 1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal Anggaran operasional adalah digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari (waktu satu tahun), sedangkan anggaran modal adalah menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. 2. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang di picu oleh hal-hal yang tidak di rencanakan sebelumnya, sedangkan anggaran enacted adalah anggaran yang di rencanakan kemudian di bahas dan di setujui oleh lembaga legislatif. 3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus Anggaran dana umum adalah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari- hari, sedangkan anggaran dana khusus adalah di cadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. 4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel Anggaran tetap adalah apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran, jumlah tersebut tidak boleh di lampauin meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang di lakukan, sedangkan anggaran fleksibel adalah harga barang atau jasa per unit telah di tetapkan namun jumlah anggaran keseluruhan akan berfluktuasi berpengaruh pada banyaknya kegiatan yang di lakukan. 5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif Anggaran eksekutif adalah anggaran yang di susun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, sedangkan anggaran legislatif adalah anggaran yang di susun oleh lembaga legislatif tanpa keterlibatan pihak eksekutif.
2.1.3 Kejelasan Tujuan Anggaran Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri No 13 Tahun 2006 membuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah atau unit kerja. Secara umum dapat diterangkan bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan rencana kerja daerah yang telah disusun baik rencana kerja jangka panjang (RPJP), rencana kerja jangka menengah (RPJM), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Pada tingkat SKPD, anggaran juga disusun berdasarkan rencana jangka menengah SKPD yang sering disebut renstra SKPD. Renstra SKPD dan RKPD menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (renja) SKPD. Renstra SKPD disusun dengan cara rapat para anggota SKPD serta mengacu kepada RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Menurut Bastian (2006:17) Permendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 10, kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD, b. menyusun DPA-SKPD, c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak,
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, h. menandatangani SPM, i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kapada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian/seluruh kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangannya sebagaimana tersebut sebelumnya berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Menurut Herzberg (1959:80) dalam Dalimunthe dan Siregar (1994:80) sasaran yang tidak jelas menimbulkan keraguan-keraguan bagi manajer dalam bertindak, karena ia tidak tahu apakah tindakannya mengarah kepada pencapaian tujuan. Keragu-raguan manajer ini tentu akan menimbulkan ketidakpuasan. Tidak adanya jaminan pekerjaan akan menyebabkan ketidakpuasan sebagaimana diungkapkan dalam dalam teori kepuasan.
Menurut Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 89, isi dari pedoman penyusunan RKA-SKPD ini yaitu: a. prioritas dan plafon anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan, b. sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA_SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran. PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagia acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
2.1.4 Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Kejelasan tujuan dapat meningkatkan kinerja, sedangkan kurangnya kejelasan mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana, yang berakibat pada penurunan kinerja. Beberapa penelitian mendukung pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kinerja. Manajer yang bekerja tanpa tujuan yang jelas akan dihadapkan pada tingginya ketidakpastian atas pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, karena kejelasan tujuan anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja individu yang terlibat di dalamnya. Kejelasan sasaran anggaran dimaksud adalah berkenaan dengan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dipahami oleh orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran anggaran. Kejelasan sasaran akan meningkatkan prestasi, karena jelas apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran anggaran. Begitu juga sasaran yang spesifik akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari pada sasaran yang samar-samar (Dalimunthe dan Siregar, 1994:79). Menurut Locke (1968:79) dalam Dalimunthe dan Siregar (1994:79), sasaran yang disadari adalah determinan utama perilaku. Dengan kata lain sasaran yang disadari akan mengatur perilaku. Perilaku ini akan berlangsung terus untuk mencapai penyelesaian. Hasil penelitian Latham dan Yuk (1975:79), Steers (1976:79), Ivancevich (1976:79) dalam Dalimunthe dan Siregar (1994:79), menunjukkan adanya pengaruh positif antara kejelasan
sasaran anggaran dengan kepuasan kerja dan keterikatan sasaran serta pencapaian sasaran.
2.1.5 Kinerja SKPD Pemerintah Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
merupakan
pusat
pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya: dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga dan lainnya. Kumorotomo (2005:103), mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah “hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai”. Mahsun (2006:198), mengungkapkan bahwa: pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya, setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri, dengan demikian perumuan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satun Kerja yang ada, namun demikian, dengan pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifiksian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
Bastian (2006:267), “indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefits), dan dampak (impact)”.
Lebih lanjut Bastian (2006:267) menjelaskan bahwa syarat-syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut: a. spesifikasi jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi, b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan relevan, c. dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat serta dampak, d. harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan efektif. Whittaker (1993) dalam Bastian (2006: 274) mengungkapkan “pengukuran/penilaian
kinerja
adalah
suatu
alat
manajemen
untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Lain halnya menurut Bastian (2006: 276), “aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja adalah aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi dan bisnis interal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan shareholders, serta waktu”. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, maka penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, akan tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas (Nordiawan, 2006:12).
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terahulu Peneliti Elizar Sinambela (2003)
Variabel Peneliti Variabel Independen: Partisipasi Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Manajerial
1.
2.
Kersna Minan (2005)
Ilham Rajasa Nasution (2006)
Variabel Independen: Komitmen Organisasi dan Partisipasi Anggaran Variabel Dependen: Senjangan Anggaran
Variabel Independen: Partisipasi Anggaran dan Motivasi Pegawai Variabel Dependen: Kinerja Manajerial
1.
2.
1. 2.
Hasil Penelitian Partisipasi dalam penyusunan anggaran telah diterapkan pada perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran secara langsung. Tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Partisipasi anggaran berpengaruh negatif dengan kinerja manajerial. Motivasi anggaran berpengaruh positif dengan kinerja manajerial.
Peneliti Sinambela (2003) melakukan studi empiris pada Perguruan Tinggi Swasta Kota Medan. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu partisipasi anggaran dan variabel dependen kinerja manajerial. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisa regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.
Minan (2005) melakukan penelitian pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan. Penelitian ini menghubungkan dua variabel independen yaitu komitmen organisasi dan partisipasi anggaran dengan satu variabel dependennya senjangan anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran secara langsung dan tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Nasution (2006) melakukan penelitian pada pegawai SKPD Pemerintah Kota Binjai. Penelitian ini menghubungkan dua variabel independennya yaitu partisipasi anggaran dan motivasi pegawai dengan satu variabel dependennya kinerja manajerial, bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif dengan kinerja manejerial sedangkan motivasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja manejerial. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu Nasution (2006) yang menguji pengaruh partisipasi anggaran dan motivasi pegawai terhadap kinerja manajerial. Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel independennya mengenai kejelasan tujuan anggaran, oleh karena itu penelitian sebelumnya dilakukan pada 51 SKPD pada Pemko Binjai dengan menyerahkan kuesioner kepada 45 pegawai, peneliti ingin menguji ulang pengaruh kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja SKPD Provinsi Sumatera Utara, agar bisa melihat konsistensi hasil penelitian sebelumnya.
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 2.3.1 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian. Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori kejelasan tujuan anggaran menggambarkan seberapa luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya Kenis (1979) dalam Suyanto (2011:2) dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Penelitian ini menggunakan satu variabel penelitian yaitu kejelasan tujuan anggaran serta satu variabel dependen yaitu kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini gambar kerangka konseptual dari penelitian yang saya lakukan.
KEJELASAN TUJUAN
KINERJA SKPD
ANGGARAN
PEMPROVSU
(X)
(Y)
Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian
Secara teoritis kejelasan sasaran anggaran adalah
berkenaan dengan
luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dipahami oleh orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran anggaran. Kejelasan sasaran akan meningkatkan prestasi, karena jelas apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran anggaran. Begitu juga sasaran yang spesifik akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari pada sasaran yang samar-samar (Dalimunthe dan Siregar, 1994:79). Dengan adanya kejelasan dalam tujuan anggaran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap prestasi kerja, mengatur perilaku, dan kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap prestasi kerja dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Y) itu sendiri dapat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan anggaran (X), dan dari alasan-alasan logis bahwa kejelasan tujuan anggaran adalah dimana tujuan anggaran tersebut harus dijelaskan dan dimengerti oleh pihak yang bertindak terhadap pencapaian tujuan anggaran. Sasaran yang tidak jelas akan menimbulkan keragu-raguan bagi pihak yang bertindak karena ia tidak tahu apakah tindakannya mengarah kepada pencapaian tujuan. Keragu-raguan pihak ini tentu akan menimbulkan ketidakpuasan. Tidak adanya jaminan pekerjaan akan menyebabkan ketidakpuasan.
2.3.2 Hipotesis Penelitian Hipotesis menurut Sugiyono (2004:51) merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan
masalah penelitian.
Dalam penelitian
ini,
peneliti
merumuskan hipotesis yaitu kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
