BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Independensi Auditor Internal Independensi sangat diperlukan oleh auditor internal karena dalam menjalankan aktivitasnya seorang auditor internal harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak lain (Mulyadi, 2002:27). Ada beberapa pengertian Independensi menurut ahli akuntansi dan pemeriksaan, diantaranya menurut Mulyadi (2002:26), yaitu: “Independensi adalah standar umum yang mengatur sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”. Pengertian Independensi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:51) adalah sebagai berikut : “Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi Independece in fact dan independence in appearance”. Menurut Lawrence B. Sawyer (2006:205) mendefinisikan independensi adalah: “Independensi adalah kebebasan dari kewajiban atau hubungan dengan subjek yang diaudit/pegawainya. Selain ikut mengambil bagian dalam melakukan penelaahan penilaian silang, ia tidak mengalami koflik kepentingan. Tidak dikendalikan oleh perusahaan yang mengontrol aktivitas audit internal/tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan dari hubungan di masa kini atau masa lalu.”
8
9
Menurut Alvin A. Arens dan Loebbecke (2009:111) mendefinisikan independensi adalah : “A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council.” (Anggota dalam praktik publik harus independen dalam kinerja layanan profesional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang dikeluarkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan). Sedangkan menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) mendefinisikan independensi adalah : “Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.” Berdasarkan uraian diatas maka independensi auditor internal merupakan cara pandang yang dimiliki oleh seorang auditor internal dengan sikap berdiri sendiri, mandiri, dan tidak terikat dengan pihak manapun dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan. Menurut Mulyadi (2008:26) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mengindikasikan independensi adalah : 1) Sikap mental yang bebas dari pengaruh Akuntan publik pada saat masa penugasannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak sehingga menghasilkan sebuah laporan audit yang berkualitas. 2) Tidak dikendalikan oleh pihak lain
10
Akuntan publik melakukan tugasnya bebas dari kendali pihak luar yang menginginkan sebuah hasil laporan audit yang dikendalikan, sehingga laporan audit yang dihasilkan bebas dari rekayasa apapun. 3) Tidak tergantung pada orang lain Akuntan publik pada masa penugasannya tidak bergantung pada pihak lain atau membutuhkan pihak lain sehingga membuat laporan audit yang dikeluarkan diragukan kebenarannya. Menurut Arens (2012:134) mengklasifikasikan independensi dalam tiga aspek, yaitu: 1) Independence in fact (independensi dalam fakta) Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. 2) Independence in appearance (independensi dalam penampilan) Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor. 3) Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya)
11
Artinya independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor. Pada kenyataannya auditor seringkali menemukan kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:27) : 1) Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut. 2) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya. 3) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien. Menurut Eunike Christina Elfarini (2007) menyatakan bahwa Independensi dapat diukur dengan cara : a) Lama hubungan dengan klien Masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas
12
pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. b) Tekanan dari klien Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka auditor melanggar standar profesi. Tetapi jika tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya. Goldman dan Barlev (1974) dalam Teguh Harhinto (2004:34) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya. Sementara auditor mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber fee lain. Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Dr. Alan Knapp, 1985 dalam Teguh Harhinto, 2004:44). Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas
13
yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi keuangan baik relatif kecil. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit. c) Telaah dari rekan auditor (Peer Review) Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan (Eunike Christina Elfarini, 2007). Peer review adalah review oleh akuntan publik (rekan) namun secara praktik di Indonesia peer review dilakukan oleh badan otoritas yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun-tahun terakhir, yang mereview bukan lagi BPKP namun Departemen Keuangan yang memberikan ijin praktek dan Badan Review Mutu dari profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu, dan mengikuti kebijakan serta prosedur itu dalam praktik. Review diadakan setiap 3 tahun dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview. Peer review sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. Peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi
14
klien, Kantor Akuntan Publik yang direview dan auditor yang terlibat dalam tim peer review. Manfaat yang diperoleh dari peer review antara lain mengurangi risiko litigation, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan (Eunike Christina Elfarini, 2007). d) Jasa Non Audit Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa akuntansi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2003:29). Adanya dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit (Eunike Christina Elfarini, 2007). Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut (Eunike Christina Elfarini, 2007). M. Nizarul Alim (2007) dan Yulius Jogi Christiawan (2003) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit di mana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen.
15
Menurut R. K. Mautz dan Husein A. Sharaf (1980:249) practicioner independent (independensi praktisi) mencakup tiga dimensi, antara lain : 1) Independensi Perencanaan Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan teknik dan prosedur audit. Ini mensyaratkan bahwa auditor memiliki kebebasan untuk
mengembangkan
program
sendiri,
baik
dalam
menetapkan
langkah-langkah untuk dimasukkan dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, dalam batas-batas perikatan. a. Bebas dari campur tangan manajerial dalam menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam audit. b. Bebas dari campur tangan pihak lain untuk menyusun prosedur yang dipilih. c. Penyusunan program audit bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek pemeriksaan. 2) Independensi Pelaksanaan Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan daerah, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial untuk diperiksa. Ini mensyaratkan tidak ada sumber yang sah dari informasi ditutupi untuk auditor. a. Dapat langsung dan bebas mengakses informasi yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban, sumber-sumber bisnis auditee. b. Manajerial dapat bekerja sama secara aktif dalam proses pemeriksaan.
16
c. Bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan kegiatan apa saja yang akan diperiksa. d. Bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat membatasi kegiatan pemeriksaan. 3) Independensi Pelaporan Bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dalam menyatakan fakta-fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan. Hubungan dari pelaporan hingga pemeriksaan telah dinyatakan rapi dengan mengikuti sebagai berikut : Anda memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan juga memberitahu anda apa yang dapat kita tulis dalam laporan anda, anda memberitahu kami apa yang anda ingin, kami mengatakan dalam laporan anda dan kami akan memberitahu anda apa yang harus kita lakukan. a. Bebas dari kepentingan pihak lain untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan. b. Pelaporan hasil audit bebas dari bahasa yang dapat menimbulkan multi tafsir. c. Tidak ada usaha pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan pemeriksaan terhadap isi laporan. d. Menghindari praktik yang dapat menghilangkan kejadian yang penting dalam laporan formal. Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi
17
independensi auditor antara lain adalah (1) hubungan keluarga klien, (2) ikatan keputusan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (3) pemberian jasa lain selain jasa audit dengan imbalan tertentu; dan (4) hadiah dari klien ke auditor.
2.2. Kompetensi Auditor Internal Menurut Mulyadi (2002:58) mendefinisikan kompetensi adalah : “Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan.” Menurut M. Nizarul Alim (2007:211) kompetensi didefinisikan sebagai: “Aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencangkup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.” Menurut E. Mulyasa (2004:37-38) mendefinisikan kompetensi adalah : “Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan professional yaitu kemampuan untuk menunjukan pengetahuan dan koseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya.” Menurut Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer (2007:84) mendefinisikan kompetensi adalah: “Kompetensi menunjukan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja.”
18
Menurut Lee dan Stone dalam kutipan Norma Kharismatuti (2012:33) mendefinisikan kompetensi adalah : “Kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif, Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah atau sertifikat yang dimiliki, serta jumlah atau banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan, seminar dan sertifikat. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar dan simposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.” Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor internal merupakan karakteristik yang dimiliki oleh auditor baik dilihat dari segi keterampilan, perilaku, pengetahuan sehingga auditor dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer (2007:84) mengemukakan ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni : 1) Faktor
pengetahuan
meliputi
masalah
teknis,
administratif,
proses
kemanusiaan, dan sistem. 2) Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3) Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4) Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dankemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
19
5) Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Kompetensi menurut De Angelo (1981) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni: sudut pandang auditor individual; audit tim; dan Kantor Akuntan Publik (KAP) (Kusharyanti, 2003). Masing-masing sudut pandang akan dibahas secara lebih mendetail sebagai berikut ini: 1) Kompetensi Auditor Individual Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan
oleh R. Libby dan D. Frederick (1990) bahwa auditor yang
lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik. 2) Kompetensi Audit Tim Pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (T. G. Wooten, 2003). Kerja sama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan
20
menghasilkantim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualias audit. 3) Kompetensi Dilihat dari Sudut Pandang KAP Besaran KAP menurut Donal L. Deis dan Gari A. Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi di pasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo, 1981). KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dibandingkan dengan KAP kecil. Berdasarkan konstruksi yang dikemukakan oleh De Angelo (1981), kompetensi diproksikan dalam dua dimensi yaitu pengetahuan dan pengalaman. 1) Pengetahuan Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia
(2008) mendefinisikan
pengetahuan adalah: Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).
21
Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007): Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagaian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Auditor harus selalu memiliki pendidikan auditing formal, mereka juga harus peduli dengan perkembangan baru dalam bidang akuntansi, auditing, dan bisnis serta harus menerapkan pernyataan baru di bidang akuntansi dan auditing begitu dikeluarkan. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan perusahaan. Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu: a) Pengetahuan pengauditan umum, b) Pengetahuan area fungsional, c) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, d) Pengetahuan mengenai industri khusus, e) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Law Tjun Tjun , Elizabet Indrawati Marpaung, dan Santy Setiawan (2012) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyati dan Suhardjo (2012) bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah koefisien positif. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan memiliki
22
pengetahuan mengenai auditing yang lebih banyak menggambarkan tingginya tingkat kompetensi profesionalnya dan akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas. 2) Pengalaman Definisi pengalaman menurut R. Libby dalam Hernadianto (2012:18): “Seorang auditor menjadi ahli terutama diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:34): “Pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung dan sebagainya.” Jadi kesimpulannya, pengalaman adalah gabungan dari semua yang dialami,
dijalani,
dirasai,
dan
ditanggung
melalui
interaksi
secara
berulang-ulang dengan benda, alam, keadaan, gagasan dan menginderaan. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktik (Knoers dan Haditono, 1999 dalam Dwi Ananing Tyas Asih, 2006:12). Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan
23
pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Payaman J. Simanjuntak, 2005:27). Marinus dkk (1997) dalam Herliansyah, Yudhi, dan Meifida Ilyas (2006) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu tugas (job) atau pekerjaan. Hasil penelitian Herliansyah, Yudhi, dan Meifida Ilyas (2006) menunjukan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap judgment auditor.
2.3. Kualitas Pelaksanaan Audit Internal Pelaksanaan audit internal menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal
(2004:16),
dalam
melaksanakan
audit,
auditor
internal
harus
mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya adalah untuk menjaga kualitas audit dan terkait dengan etika. Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Standar tersebut terangkum dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI,2004). Moizer (1986) dalam Eunike Christian Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan oleh auditor
24
dan kepatuhan pada standar yang digariskan. Tidak adanya definisi yang pasti mengenai kualitas audit disebabkan belum adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusun kualitas dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit (Frianty Kartika Widhi, 2006:7). Kunci untuk mempertahankan kualitas antara lain reliability, tangibles, emphaty, dan responsiveness. Berdasarkan definisi kualitas audit diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan ukuran kualitas serta kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Henry Simamora (2002:47) dalam Eunike Christian Elfarini (2007) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu : 1) Tanggung jawab profesi Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2) Kepentingan publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3) Integritas Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin. 4) Objektivitas
25
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional. 6) Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 7) Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8) Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2006:53), dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Perencanaan Pemeriksaan Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus meliputi : a) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. b) Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diaudit.
26
c) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. d) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. e) Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan,
risiko-risiko,
dan
pengawasan-pengawasan,
untuk
mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. f) Penulisan program pemeriksaan. g) Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. 2) Pengujian dan Pengevaluasian Informasi a) Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang lingkup kerja harus dikumpulkan. b) Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. c) Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. d) Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian keenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai. e) Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit internal.
27
Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan. 3) Pencapaian Hasil Pemeriksaan a) Internal auditor harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. b) Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal. c)
Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
d) Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. e) Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat auditor. f) Laporan dapat mencantumkan beragai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang diaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. g) Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. h) Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut
28
dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 4) Tindak Lanjut Hasil Audit Internal auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Menurut Hiro Tugiman (2006:79) pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi pimpinan audit internal harus : 1) Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk bagian audit internal. 2) Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 3) Membuat beragai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor. 4) Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal. 5) Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal. 6) Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal. Dapat disimpulkan bahwa pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal dengan tepat dan baik, selain itu pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal.
29
2.4. Kerangka Pemikiran 2.4.1. Pengaruh Independensi Auditor Pelaksanaan Audit Internal
Internal
Terhadap
Kualitas
Independensi adalah kebebasan dari kewajiban atau hubungan dengan subjek yang diaudit/pegawainya. Selain ikut mengambil bagian dalam melakukan penelaahan penilaian silang, ia tidak mengalami konflik kepentingan. Tidak dikendalikan oleh perusahaan yang mengontrol aktivitas audit internal/tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan dari hubungan di masa kini atau masa lalu (Lawrence B. Sawyer, 2006:205). Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (Mayangsari Sekar, 2003). Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Sikap objektif akan memungkinkan para auditor melaksanakan audit dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh-sungguh yakin atas pekerjaan dan hasil pekerjaannya (Hiro Tugiman, 2006:25). Independensi sangat diperlukan oleh auditor internal karena dalam menjalankan aktivitasnya seorang auditor internal harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak lain (Mulyadi, 2002:27). Dalam hal ini independensi auditor internal sangat diperlukan untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas. Meningkatnya sikap independen seorang auditor internal memungkinkan kualitas audit yang lebih baik. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu keahlian dan
30
independensi (Yulius Jogi Christiawan, 2003:35). Jadi semakin tinggi independensi auditor internal, maka akan semakin tinggi kualitas pelaksanaan audit internal. Hasil penelitian oleh Teguh Harhinto (2004), M. Nazirul Alim (2007), Eunike Christian Elfarini (2007), Siti Nur Mawar Indah (2010), Irwansyah (2010), menyatakan bahwa independensi mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan menunjukan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 2.4.2. Pengaruh Kompetensi Auditor Pelaksanaan Audit Internal
Internal
Terhadap
Kualitas
Seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Audit internal haruslah memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebutuhan auditnya. Dalam hal ini kompetensi auditor kemampuan adalah auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direflesikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran,
kompetensi
digunakan
untuk
mendeskripsikan
kemampuan
31
professiona yaitu kemampuan untuk menunjukan pengetahuan dan koseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya (E.Mulyasa, 2004:37-38) . Menurut R. M. Tubbs (1992), auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1) Mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan secara akurat, (3) Mencari penyebab kesalahan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan. Semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan. Kompetensi memiliki dua faktor penting yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Kompetensi auditor intenal sangat berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan auditor. Jadi semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor, maka akan semakin tinggi pula kualitas pelaksanaan audit internal. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh M. Nizarul Alim (2007), Eunike Christian Elfarini (2007), Effendy (2010), Siti Nur Mawar Indah (2010), dan Irwansyah (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
32
Independensi Auditor Internal (X1) Mautz & Sharaf (1980)
Kualitas Pelaksanaan Audit Internal (Y) Hiro Tugiman (2006)
Kompetensi Auditor Internal (X2) Hiro Tugiman (2006)
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
2.5. Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64). Dari uraian di atas penulis mengemukakan suatu hipotesis, sebagai berikut : H1 : Independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualiats pelaksanaan audit internal. H2 : Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualiats pelaksanaan audit internal.
