BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keluarga 2.1.1 Pengertian Keluarga Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat.Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka kearah kedewasaan. Keluarga sebagai organisasi, mempunyai perbedaan dari organisasi-organisasi lainnya, yang terjadi hanya sebagai sebuah proses (Khairuddin, 1997: 4). Para ahli filsafat telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, karya etika dan moral yang tertua menerangkan bahwa masyarakat akan kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Keluarga dan masyarakat dapat dikatakan berkaitan erat, di mana keluarga mampu berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah sosial yang sudah kronis. Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua lapisan masyarakat.keikutsertaan dalam aktivitas keluarga mempunyai segi yang menarik, yaitu bahwa meskipun tidak didukung oleh hukuman resmi yang biasanya mendukung banyak kewajiban

Universitas Sumatera Utara

lainnya, tetapi setiap orang mengambil bagian. Misalnya, anggota keluarga wajib ikut serta dalam kegiatan yang ekonomis atau produktif jika tidak ingin mengambil pilihan dengan kelaparan (http://academia.edu/5492063/pengertiankeluarga-dan-fungsinya/ diakses pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 17.02 WIB). Pada hakikatnya, keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya yang merupakan suatu kesatuan yang khusus.Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan orang tua dan pemeliharaan anak. Menurut Iver dan Page, ciri-ciri umum keluarga meliputi: 1.

Keluarga merupakan hubungan perkawinan

2.

Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yan sengaja dibentuk dan dipelihara

3.

Suatu sistem tata norma termasuk perhitungan garis keturunan

4.

Ketentuan-ketentuan

ekonomi

yang

dibentuk

oleh

anggota-anggota

kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhankebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak 5.

Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga (Su’adah, 2005: 23). Konsep yang lain dari keluarga dapat diartikan sebagai unit dasar dalam

masyarakat yang merupakan segala bentuk hubungan kasih sayang antara manusia. Keluarga merupakan gabungan antara dua orang yang membentuk satu


kesatuan pada keluarga, atau berarti kesatuan dua keluarga menjadi keluarga besar yang biasanya disebut sebagai keluarga besar yang dikarenakan hubungan darah atau perkawinan. Setiap keluarga merasakan dua dorongan yang sangat kuat yaitu cinta kepada orang tua yang telah membesarkannya dan kasih sayang untuk kakak dan adiknya dan berani berkorban untuk kakek, nenek, paman, bibi, dan orang-orang dalam hidupnya.Emosi, dorongan perasaan untuk selalu bersama orang-orang yang dicintai dan menjaga mereka (keluarga), tetapi keinginan untuk selalu bersama-sama diimbangi dengan keinginan untuk sendiri, bebas berpetualanng, assertive, dan mencari jati diri sendiri. Konsep mengenai keluarga ini begitu luas. Defenisi keluarga menurut Chilman (dalam Su’adah, 2005: 26) adalah ekspresi seksual atau hubungan antar anak dan orang tua, sebagai patokan dimana orang hidup bersama dengan komitmen dan di dalam hubungan yang intim serta anggota-anggotanya memandang identitas mereka sebagai bagian penting yang mengikat kepada group tersebut dan group tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri. Defenisi tersebut dianggap lebih tepat dipakai saat ini daripada defenisi pengamat sosial dahulu. Contohnya yang diberikan oleh Ernest Burgess dan Harvey Locke di dalam bukunya The Family, keluarga sebagai sekelompok manusia yang disatukan oleh jalinan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk sebuah rumah tangga, berinteraksi dan berkomunikasi dalam aturan sosial mereka (suami dan istri, ayah dan ibu, kakak dan adik), dan menciptakan serta mengembangkan suatu kultur. Defenisi keluarga menurut Iver dan Page, yaitu:


1.

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak

2.

Hubungan sosial diantara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi

3.

Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab

4.

Fungsi keluarga adalah merawat, memelihara, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial

(http://academia.edu/5492063/pengertian-keluarga-dan-fungsinya/

diakses pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 17.02 WIB). Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 pengertian keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Menurut Goldenberg pengertian keluarga tidak hanya sebagai sekumpulan kumpulan individu yang bertempat tinggal dalam satu ruang fisik dan psikis yang sama saja, tetapi merupakan sistem sosial alamiah yang memiliki kekayaaan bersama, mematuhi peraturan, peranan, struktur kekuasaan, bentuk komunikasi, tatacara negosiasi serta tatacara penyelesaian masalah bersama, yang memungkinkan pelbagai tugas dapat dilaksanakan secara efektif (http://id.shvoong.com/socialsciences/sociology/2199076-pengertian-keluarga/ diakses pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 16.30 WIB).


2.1.2 Peranan Keluarga Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut : 1.

Peranan Ayah : Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.

2.

Peranan Ibu : Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.

3.

Peran Anak : Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat

perkembangannya

baik

fisik,

mental,

sosial,

dan

spiritual(Khairuddin, 1997: 7).

2.1.3 Bentuk-bentuk Keluarga Ada dua tipe keluarga yang utama, yaitu keluarga inti dan keluarga besar.Keluarga inti atau kecil yang terdiri dari seorang ayah dan ibu serta anak-


anak, sangat populer di negara-negara maju.Sedangkan keluarga besar yang terdiri dari paman, sepupu, kakek, nenek, dan biasanya tiga generasi dalam satu atap populer di negara-negara terbelakang.Ada juga kelompok-kelompok keluarga yang biasanya disebut kinship (pertalian keluarga), clan (suku/ marga), dan lineage (garis keturunan). Kebanyakan orang-orang di dunia ini mengikuti silsilah leluhurnya hanya dari satu orang tua saja, sedangkan kelompok minoritas menganut garis keturunan dari ibu (matrilineal) yaitu status anak ditentukan atau mengikuti status ibu. Keluarga barat dan negara-negara maju mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) dimana status anak mengikuti status ayah dan nama ayah mengikuti nama anak-anaknya. Adapun bentuk-bentuk keluarga, yaitu: 1.

Nuclear Family (Keluarga Inti) Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak kandung yang belum dewasa atau belum menikah.

2.

Extended Family (Keluarga Besar) Di samping suami, istri, dan anak kandung yang belum menikah, juga terdiri dari sanak saudara lainnya baik menurut garis vertikal maupun horizontal yang berasal dari pihak suami ataupun pihak istri.

3.

Blended Family (Keluarga Campuran) Keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak kandung dan anak tiri.

4.

Common Law Family (Menurut Hukum Umum) Keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah serta anak-anak mereka yang tinggal bersama.

5.

Single Parent Family (Keluarga Orang tua Tunggal)


Terdiri dari pria atau wanita, mungkin karena telah bercerai, berpisah, ditinggal mati atau mungkin tidak pernah menikah, serta anak-anak mereka tinggal bersama 6.

Commune Family (Keluarga Hidup Bersama) Terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal bersama, berbagi hak dan tanggung jawab serta memiliki kekayaan bersama.

7.

Cohabitation Family (Keluarga Tinggal Bersama) Terdiri dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.

8.

Serial Family (Keluarga Serial) Terdiri dari pria dan wanita yang telah menikah dan mungkkin telah mempunyai anak, tetapi kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi serta memiliki anak-anak dengan pasangan masing-masing, tetapi semuanya menganggap sebagai satu keluarga.

9.

Composite Family (Keluarga Gabungan) Terdiri dari suami yang memiliki beberapa istri dan anak-anaknya (poliandri) atau istri dengan beberapa suami dengan anak-anaknya (poligini) yang hidup bersama (http://wordpress.com/bentuk-bentuk-keluarga.html/ diakses pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 17.48 WIB)

2.1.4 Fungsi Keluarga Seperti sudah dipaparkan sebelumnya bahwa keluarga adalah agen penting dalam masyarakat untuk mengembangkan setiap individu, khususnya anakanak.Bagi anak-anak, keluarga adalah suatu fakta penting yang berguan untuk


membentuk

kepribadiannya.Keluarga

dapat

memberikan

identitas

dalam

kelompok, membawa persetujuan dari teman-temannya dan mengajarkan kepadanya

untuk

mengetahui

perasaan

untuk

saling

memberi

dan

menerima.Keluarga mengajarkan kebiasaan kepada anak untuk terampil menjalin komunikasi dengan lingkungannya, di mana hal tersebut sangat penting bagi masa depannya. Namun, pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi biologis antara lain melahirkan anak, fungsi afeksi yaitu hubungan kasih sayang, dan fungsi sosialisasi yaitu interaksi sosial dalam keluarga dalam polapola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangannya. Menurut Horton (dalam Su’adah, 2005: 109), fungsi-fungsi keluarga meliputi: 1.

Fungsi pengaturan seksual, keluarga berfungsi sebagai lembaga pokok yang merupakan

wahana

bagi

masyarakat

untuk

mengatur

dan

mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual. 2.

Fungsi reproduksi, yaitu fungsi keluarga untuk menghasilkan keturunan

3.

Fungsi afeksi, salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan keluarga adalah lembaga pertama yang berfungsi memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8 (delapan).Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN tersebut senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994. Fungsi-fungsi tersebut adalah:


1.

Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan di dunia ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

2.

Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

3.

Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang, rasa aman, serta perhatian kepada sesama anggota keluarga.

4.

Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa aman dan terlindngi.

5.

Fungsi reproduksi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.

6.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan

dengan

cara

mendidik

anak

sesuai

dengan

tingkat

perkembangannya. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 7.

Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang.

8.

Fungsi pembinaan lingkungan, fungsi ini dilakukan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencipatakan lingkungan hidup yang bersih,


sehat, aman, dan indah (http://www.mediaedukasi.com/ketahanan-dankesejahteraan-keluarga diakses pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 17.12 WIB)

2.1.5 Kesejahteraan Keluarga Undang-undang

Nomor

10

Tahun

1992

tentang

Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memberikan batasan mengenai keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan sosial dapat dilihat dari ukuran-ukuran berikut ini: 1.

Economical well-being, yaitu kesejahteraan ekonomi. Indikator yang digunakan adalah pendapatan yaitu, pendapatan per bulan, nilai asset.

2.

Social well-being, yaitu kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan yaitu prestasi pendidikan (SD, SMP, SMA, PT, pendidikan non formal paket A, B, C, melek aksara atau buta aksara), jenis pekerjaan (white collar= elit/ professional dan blue collar= proletar/ buruh pekerja, memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran).

3.

Physical well-being, yaitu kesejahteraan fisik. Indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan (Puspitawati, 2012: 7). Untuk menentukan suatu keluarga digolongkan sejahtera secara material

didasarkan atas pendapatan yang dibandingkan dengan garis kemiskinan.Garis


kemiskinan selalu diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum.Suatu keluarga yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan material sehingga digolongkan pada keluarga miskin.BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat suatu kriteria kesejahteraan sosial keluarga yang didasarkan atas: a. Kebutuhan dasar (basic needs) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan, dan kesehatan. b. Kebutuhan sosial psikologis (social psychological needs) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal. c. Kebutuhan pengembangan (developmental needs) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, dan akses terhadap informasi. Sedangkan klasifikasi kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2011), yaitu: a.

Keluarga pra sejahtera (Pra-KS) sering dikelompokkan sebagai “sangat miskin”, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: 1. Indikator ekonomi: a.

Makan dua kali atau lebih dalam sehari

b.

Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya untuk di rumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian)

c.

Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah


2. Indikator non-ekonomi:

b.

a.

Melaksanakan ibadah

b.

Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

Keluarga sejahtera I (KS-I) sering dikelompokkan sebagai “miskin”, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi: 1. Indikator ekonomi: a.

Paling sedikit sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur

b.

Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakain baru

c.

Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni

2. Indikator non-ekonomi:

c.

a.

Ibadah teratur

b.

Sehat tiga bulan terakhir

c.

Mempunyai penghasilan tetap

d.

Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin

e.

Usia 6-15 tahun bersekolah

f.

Mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga sejahtera II (KS-II) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: 1. Memiliki tabungan keluarga 2. Makan bersama sambil komunikasi 3. Mengikuti kegiatan dalam masyarakat


4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali) 5. Meningkatkan pengetahuan agama 6. Memperoleh informasi atau berita dari surat kabar, TV, radio, dan majalah 7. Menggunakan sarana transportasi d.

Keluarga sejahtera III (KS-III) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: 1. Memiliki tabungan keluarga 2. Makan bersama sambil komunikasi 3. Mengikuti kegiatan dalam masyarakat 4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali) 5. Meningkatkan pengetahuan agama 6. Memperoleh informasi atau berita dari surat kabar, TV, radio, dan majalah 7. Menggunakan sarana transportasi Belum dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: 1. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur 2. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

e.

Keluarga sejahtera III Plus (KS-III Plus) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: 1.

Aktif memberikan sumbangan material secara teratur

2.

Aktif

sebagai

pengurus

organisasi

kemasyarakatan

(http://www.mediaedukasi.com/ketahanan-dan-kesejahteraan-keluarga diakses pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 17.12 WIB)


2.1.6 Keluarga dan Masyarakat Salah satu defenisi keluarga pada awalnya adalah a union of families, yang berarti masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluargakeluarga.Awal dari masyarakat pun dapat dikatakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi satu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat.Jadi dapat dikatakan bahwa keluarga adalah inti dari masyarakat, dimana setiap keluarga adalah sentral dari seluruh masyarakat.Karena keluarga ini pada hakekatnya mempunyai hubungan yang menjurus ke segala arah dalam masyarakat yang disebut tetangga untuk yang terdekat, kemudian kampong, daerah, negara, dan dunia. Sebagai sentral sekaligus anggota masyarakat, keluarga mempunyai interrelasi dengan masyarakat di luarnya.Hubungan yang baik antar keluarga merupakan hubungan yang baik pula bagi masyarakat.dan keluarga sebagai satu unit, setiap anggotanya, dapat merupakan wakil dari keluarga tersebut dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, keluarga tidak terlepas dari kondisikondisi yang ada dalam masyarakat, baik nilai dan norma yang berlaku. Pada dasarnya nilai dan norma dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakantindakan yang akan dijalankan oleh keluarga. Nilai dan norma tersebut bersifat mengikat, sehingga keluarga harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku tersebut (Su’adah, 2005: 110-111).


2.2 Pemberdayaan Masyarakat 2.2.1 Pengertian Pembardayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat.Pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum (Setiana, 2005: 5-6). Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal : 1.

Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

2.

Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2009: 210-224) : 1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (lfe,1995). 2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan


bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons,et.al.,1994) 3. Pemberdayaan

menunjuk

pada

usaha

pengalokasian

kembali

kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987). 4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport,1984). Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam

kegiatan

sosial,

dan

mandiri

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

kehidupannya (Suharto,2009:57-60).

2.2.2 Tahap-tahap Pemberdayaan Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau


keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003: 70-75) bahwa pemberdayaan menekankan pada process goal, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (self help) sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut: 1.

Penyadaran Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (self help).

2.

Pengkapasitasan Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya.Tahap ini sering disebut sebagai capacity building, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

3.

Pendayaan Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Tahapan

program

pemberdayaan

masyarakat

atau

pengembangan

masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Secara lebih jelas, tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut:


Bagan 2.1 Tahap-tahap Pemberdayaan Sosialisasi

Actual Client

Assesment Intake Process

Participation

Interventio

Planning

n Process

Monitoring & Evaluasi

Potential Client

Termination

Berdasarkan bagan 2.1 tersebut, tahap-tahap pemberdayaan dibagi ke dalam tujuh tahap, yaitu tahap persiapan (intake process), assesment, perencanaan partisipasi, proses intervensi, monitoring dan evaluasi, serta terminasi. Pada tahap intake ,terdapat dua sasaran yang dituju yaitu klien aktual dan klien potensial. Klien aktual merujuk pada klien yang akan diintervensi, sementara klien potensial adalah klien yang memiliki potensi untuk diintervensi. Kedua klien tersebut memperoleh

sosialisasi

dan

melalui

tahap

assesment

untuk

kemudian

direncanakan sebuah rencana aksi untuk kegiatan pendampingan.Dalam setiap tahap, terutama tahap pendampingan, monitoring dan evaluasi diperlukan. Kemudian akhirnya tahap terminasi atau pelepasan merupakan tahap terakhir dari proses pemberdayaan dimana komuntas sasaran telah mampu mandiri dan berberdaya. Berikut tahap-tahap pemberdayaan :


1.

Tahap Persiapan Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap penyiapan

lapangan.Penyiapan petugas dalam hal ini (community worker) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat. 2.

Tahap Pengkajian (assesment) Proses

assesment

dilakukan

dengan

mengidentifikasi

masalah

(kebutuhan yang dirasakan = felt needs) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien. 3.

Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dan Tahap Pemformulasian Rencana Aksi Pada tahap ini, agen perubah (community worker) secara partisipatif

mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. 4.

Tahap capacity building dan networking Tahap ini mencakup :

a. Melakukan penelitian, workshop, dan sebagainya untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. b. Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan progam, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurenya. c. Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.


5.

Tahap pelaksanaan dan pendampingan Tahapan ini mencakup : Melaksanakan kegaitan yang telah disusun dan

direncanakan bersama masyarakat sasaran. 6.

Tahap Evaluasi Tahapan ini mencakup :

a. Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan. b. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan. c. Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan. Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap dijalankan.Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (phasing out strategy). 7.

Tahap Terminasi Tahap

terminasi

dilakukan

setelah

program

dinilai

berjalan

sebagaimana yang diharapkan.Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka.

2.2.3 Strategi Pemberdayaan Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif menurut Parson (dalam Adi, 2003: 81). Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam beberapa situasi,strategi pemberdayaan


dapat dilakukan secara individual,meskipun pada gilirannya straegi ini pun berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara pemberdayaan yaitu: 1.

Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan,konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

2.

Mezzo.

Pemberdayaan

dilakukan

terhadap

sekelompok

klien.

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan

dan

sikap-sikap

klien

agar

memiliki

kemampuan

memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 3.

Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (largesystem strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaaan sosial, kampanye,

aksi

sosial,

lobbying,

pengorganisasian

masyarakat,

manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.


2.2.4 Pendekatan Pemberdayaan Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan,

Penguatan,

Perlindungan,

Penyokongan

dan

Pemeliharaan

(Suharto, 1997:218-219) 1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural menghambat. 2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mamu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarkat yang menunjang kemandirian mereka. 3. Perlindungan : melindungi masyarkat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu

menjalankan

peranan

dan

tugas-tugas

kehidupannya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpingirkan.


5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan

yang

memungkinkan

setiap

orang

memperoleh

kesempatan berusaha. Dubois dan Miley (dalam Suharto, 1997: 211) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu : a. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (selfdetermination), menghargai perbedaaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien. b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga kerahasiaan klien. c. Terlibat pemecah masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai

tantangan-tantangan

sebagai

kesempatan

belajar,

melibaatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: ketaatan terhadap kode etik profesi; keterlibatan dalam pengembangan profesional,riset, dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitankesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.


2.2.5 Prinsip Pemberdayaan Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan berlandaskan pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial.Ada beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997:216-217). 1.

Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu, pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

2.

Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

3.

Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

4.

Kompetensi

diperoleh

melalui

pengalaman

hidup,

khususnya

pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. 5.

Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

6.

Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

7.

Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri. Tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan sendiri.

8.

Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi peubahan.


9.

Pemberdayaan

melibatkan

askes

terhadap

sumber-sumber

dan

kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. 10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif,permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 11. Pemberdayaan

dicapai

melalui

struktur-struktur

personal

dan

pembangunan ekonomi secara paralel.

2.2.6 Tugas Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Dalam Konferensi Dunia di Montreal Kanada, Juli tahun 2000, International Federation of Social Workers (IFSW)mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut: “Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayan dan pembebasan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistemsistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik atau situasi dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.” Schwartz (1961:157-158), mengemukakan lima tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial : 1.

Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka

2.

Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustasi usaha-usaha orang untuk


mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh terhadap mereka. 3.

Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.

4.

Membagi visi dengan masyarakat, harapan dan aspirasi pekerjaan sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.

5.

Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturanaturan tersebut membentuk konteks bagi kontrak kerja yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosisal menjalankan fungsi masing-masing.

2.3 Program Penguatan Keluarga Keluarga adalah jantung dari masyarakat dan tempat perlindungan bagi setiap anggota keluarga, khusunya anak.Program penguatan keluarga adalah salah satu program pelayanan yang bertujuan untuk mencegah anak-anak dari kehilangan perawatan keluarga mereka.Melalui program ini, masyarakat diberikan bantuan, khususnya bagi keluarga-keluarga yang kurang beruntung atau termasuk dalam kategori miskin. Program

ini

dilakukan

dengan

memberdayakan

keluarga,

untuk

memperkuat kapasitas mereka dalam melindungi dan memelihara anak-anak


mereka, dan memperkuat jaring pengaman untuk anak-anak yang rentan dan keluarga mereka dalam masyarakat bagi anak-anak yang telah kehilangan perawatan keluarga biologis mereka, disediakan perawatan atau pola pengsuhan anak berbasis keluarga.Ada 4 prinsip pengasuhan yang dijalankan, yakni adanya ibu, keluarga yang terdiri dari kakak, adik, rumah, dan desa.Melalui hal tersebut, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang nyaman dan dengan dukungan sarana dan prasarana memadai. Layanan program ditujukan untuk keluarga dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun, yang jatuh dalam kelompok sasaran. Layanan ditujukan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk semua anak-anak dan pengasuhnya dalam sebuah keluarga.Anak-anak yang beresiko kehilangan perawatan keluarga biologis mereka juga termasuk dalam kelompok sasaran program penguatan keluarga ini. Adapun pelayanan yang diberikan dalam program ini adalah: 1.

Kegiatan pendidikan Kegiatan dalam program pendidikan iniyaitu melihat kebutuhan anak agar dapat mengikuti pendidikan formal dasar dengan melakukan pembayaran SPP bulanan, melengkapi perlengkapan sekolah, seperti seragam sekolah dan buku tulis, pembayaran buku paket, dan pembentukan kelompok belajar bersama di lingkungan.

2.

Kegiatan penguatan ekonomi keluarga Berpikiran bahwa banyak orang tua yang tidak mampu membiayai kebutuhan dasar anak-anak mereka dikarenakan kemampuan finansial yang terbatas, maka program-program yang diharapkan nantinya akan memberikan


kontribusi kepada kemandirian keluarga-keluarga tersebut secara finansial. Adapun program-program tersebut adalah: a. Mengadakan pelatihan-pelatihan penunjang Pelatihan-pelatihan penunjang ini diberikan untuk membantu anggota binaan mengembangakan ekonomi keluarga dengan membentuk bidang usaha sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan. b. Pembentukan koperasi simpan pinjam Koperasi simpan pinjam dibentuk di setiap desa binaan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan.Tujuan koperasi simpan pinjam adalah: 1. Membantu

keperluan

kredit

para

anggotanya

yang

sangat

membutuhkan dengan syarat-syarat ringan 2. Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga dapat membentuk modal sendiri 3. Mendidik anggota untuk hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka 4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian Koperasi simpan pinjam bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, cepat,dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Anoraga & Widiyanti, 2007: 23). 3.

Kegiatan kesehatan Melihat kurang pedulinya orang tua akan kesehatan terhadap anak-anak, diri sendiri, dan lingkungan, maka melalui program ini diberikan penyuluhan


secara aktif dengan melibatkan dinas terkait di daerah seperti puskesmas atau posyandu. Para orang tua diberikan dorongan dan motivasi agar menghadiri program posyandu sehingga masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Dalam kegiatan ini anak-anak mendapat makanan tambahan berupa bubur dan susu, selain itu warga binaan juga mendapat layanan periksa kesehatan secara gratis. a.

Tujuan Program Penguatan Keluarga Membuat agar anak-anak yang beresiko kehilangan perawatan keluarga

mereka dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh perhatian. Berkarya secara langsung dengan keluarga dan masyarakat untuk memberdayakan mereka agar secara efektif melindungi dan memelihara anak-anak mereka, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan lainnya. b. Prinsip-prinsip Program Penguatan Keluarga 1. Tempat terbaik anak untuk tumbuh adalah keluarga biologis mereka Keluarga adalah inti dari masyarakat dan lingkungan alam untuk perkembangan yang sehat dan kesejahteraan anak-anak.Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dalam keluarga biologis mereka, mereka dapat menikmati lingkungan yang penuh perhatian, dengan cinta, hormat, dan keamanan. 2. Pengasuh/ orang tua bertanggung jawab atas perkembangan anak mereka Pemberi perawatan adalah orang yang memenuhi peran orang tua dalam kehidupan anak, dengan tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan keluarga peduli yang dibutuhkan untuk perkembangan anak yang sehat.Peran ini dapat diberikan menurut komposisi keluarga sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat.


3. Masyarakat adalah sumber dukungan langsung bagi anak dan keluarganya Anak-anak dan keluarga adalah bagian dari masyarakat yang lebih luas di mana mereka hidup. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hakhak anak dan dapat memobilisasi sumber daya mereka sendiri untuk mengatasi masalah anak-anak pada resiko kehilangan perlindungan keluarga mereka. Masyarakat yang peduli dan kuat secara efektif dapat mendukung anak-anak dan keluarga mereka dan memberikan kontribusi untuk perkembangan mereka. 4. Tujuan dari pengembangan adalah realisasi hak asasi manusia Anak dan pengasuh mereka, berhak atas semua hak sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional, terutama konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dan konvesi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pemerintah dan pihak lain yang terkait mempunyai

kewajiban

untuk

mengakui,

menghormati,

melindungi,

mempromosikan, dan memenuhi hak-hak ini.

c.

Visi dan Misi Program Penguatan Keluarga VisiFamily Strengthening Program (FSP) yaitu memperkuat keluarga dan

masyarakat dimana anak yang beresiko ditelantarkan dan tidak terlindungi keberadaannya serta anak-anak yang beresiko kehilangan pengasuhan keluarga dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang menyayangi mereka. MisiFamily Strengthening Program (FSP) adalah membantu membangun keluarga kurang beruntung yang mempunyai keterbatasan atau kekurangan secara ekonomi dan sosial untuk dapat mandiri dalam lingkungan masyarakatnya.


Sehingga diharapkan setelah mandiri secara sosial dan ekonomi, para orang tua dari keluarga tersebut dapat memelihara dan menjaga anak anak mereka. d. Strategi Program Penguatan Keluarga 1. Memastikan setiap anak mendapatkan akses pelayanan-pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan 2. Setiap keluarga dibangun kemampuannya agar dapat menjaga dan memelihara anak-anak mereka 3. Memberikan bantuan bagi anak-anak dan keluarganya (Draft terjemahan Family Strengthening Programmes Manual Working Paper, 2007)

2.4 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial sering diidentikkan dengan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum.Namun ada baiknya jika kata tersebut dipilah, yaitu kesejahteraan dan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah sejahtera artinya aman, sentosa, makmur, selamat. Sedangkan kesejahteraan artinya

keamanan,

keselamatan,

ketentrataman,

kesenangan

hidup,

dan

kemakmuran.Di dalam kamus Ilmu Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial tertentu saja.Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal yang baru dalam wacana global dan nasional.PBB telah mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional.Di Indonesia sendiri, istilah kesejahteraan sosial telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Suharto, 2009: 1).


Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat (Muhidin, 1992:1). Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial, 2009). PBB mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individuindividu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metode-metode dengan maksud supaya memungkinkan individu-individu, kelompok-kelompok, maupun komunitas-komunitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat serta melalui tindakan kerja sama

untuk

memperbaiki

kondisi

ekonomi

(http://www.mediaedukasi.com/pengertian-kesejahteraan-sosial/

dan diakses

sosial pada

tanggal 11 April 2014 pukul 22.56 WIB).


Istilah kesejahteraan sosial telah lama dikenal di Indonesia, bahkan konsep kesejahteraan sosial telah ada dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda walaupun substansinya tetap sama dan mencakup tiga konsepsi, yaitu: 1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. 2. Institusi, bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Fahrudin, 2012: 36) Kesejahteraan sosial dapat diukur dari indikator-indikator, yang pertama jumlah dan pemerataan pendapatan.Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya.Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk kelangsungan hidupnya.Adapun yang menjadi indikator dalam pendapatan adalah, jenis pekerjaan orang tua, jumlah pendapatan setiap bulan, tabungan, dan kepemilikan rumah.Indikator kedua adalah pendidikan.Pendidikan yang merata dan dapat diakses dengan mudah oleh setiap lapisan masyarakat dapat meningkatakan kualitas sumber daya manusia.Indikator ketiga adalah kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keadaan yang sehat dari individu adalah hal yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Masyarakat yang sakit akan sulit


memperjuangkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Indikator kesehatan ini dapat diukur dari frekuensi makan setiap hari, kemampuan untuk berobat ke dokter, dan kemampuan untuk membeli obat-obatan.Ketiga hal tersebutlah yang menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan semua pihak dalam mencapai kesejahteraan (http://kompasiana.com/bisnis/indikator-kesejahteraan/ diakses pada tanggal 11 April 2014 pukul 21.11 WIB). Indikator kesejahteraan sosial keluarga juga tertuang dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yaitu: 1.

Kesejahteraan ekonomi, indikator yang digunakan adalah pendapatan per bulan dan nilai/ asset yang dimiliki

2.

Kesejahteraan sosial, indikator yang digunakan adalah biaya pendidikan dan jenis pekerjaan (memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran)

3.

Kesejahteraan fisik, indikator yang digunakan adalah status gizi dan status kesehatan (Puspitawati, 2012: 7). Biro Pusat Statistik Indonesia (2005) dalam Puspitawati (2012)

mengemukakan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial masyarakat ada beberapa hal yang dapat dijadikan ukuran, yaitu: 1.

Pendapatan

2.

Konsumsi atau pengeluaran keluarga

3.

Keadaan tempat tinggal, indikatornya adalah jenis atam rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai, dan luas lantai


4.

Fasilitas tempat tinggal, indikatornya adalah pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk dimasak, sumber air bersih, WC dan jarak WC dari rumah

5.

Kesehatan anggota keluarga

6.

Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, indikatornya adalah jarak rumah sakit terdekat, jarak took obat, penanganan obat-obatan dan alat kontrasepsi

7.

Pendidikan, indikatornya adalah biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan

8.

Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, indikatornya adalah ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan Dari beberapa defenisi kesejahteraan sosial yang dikemukakan sebeumnya

dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan kehidupan spiritual agar terwujud kehidupan yang layak dan bermartabat.

2.4.1 Tujuan Kesejahteraan Sosial Fahrudin (2012) menyebutkan dua tujuan kesejahteraan sosial, yang pertama yaitu untuk mencapai kehidupan sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi-relasi yang harmonis dengan lingkungannya.Yang kedua yaitu untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya,


dengan mengali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk: a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan e. Meningkatkan penyelenggaraan

kemampuan

dan

kesejahteraan

kepedulian sosial

secara

masyarakat melembaga

dalam dan

berkelanjutan f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial, 2009).

2.4.2 Sasaran Kesejahteraan Sosial Negara

bertanggung

jawab

atas

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial.Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat. Hal yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu, kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,


keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/ atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial, 2009).

2.5 Kerangka Pemikiran Setiap

individu

memiliki

sejumlah

kebutuhan

dalam

rangka

mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik kebutuhan fisik dan biologis, keselamatan dan keamanan, sosial dan ekonomi, harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki kualitas individu yang rendah akibat tidak meratanya pembangunan di daerahdaerah.Sehingga mereka pun belum mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara mandiri.Mereka juga memiliki kualitas hidup yang rendah akibat dari terbatasnya segala akses, terbatasnya kecukupan mutu pangan, terbatasnya mutu layanan pendidikan, serta rendahnya mutu layanan kesehatan. Kesejahteraan menjadi suatu kondisi yang dicita-citakan bangsa ini hingga sekarang.Secara khusus kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan dasar berkembangnya kualitas individu.Oleh karena itu pembangunan keluarga menjadi salah satu program

pemberdayaan

yang dilakukan untuk menciptakan

kesejahteraan sosial masyarakat.Usaha kesejahteraan sosial saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun pihak non pemerintah juga terjun dalam usaha

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

program-program

pemberdayaan masyarakat. Salah satu organisasi non pemerintah yang melakukan usaha kesejahteraan sosial ini adalah yayasan SOS Desa Taruna Medan.Yayasan SOS Desa Taruna


Medan melalui program pemberdayaan berbasis keluarga, yaitu program penguatan keluarga, melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keluarga ke fungsi sosialnya, yaitu keluarga-keluarga yang termasuk dalam keluarga miskin.Program ini dilakukan dengan memberdayakan potensi keluarga, untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melindungi dan merawat anak-anak mereka serta memperkuat ekonomi keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kecil yang ikut dalam program pemberdayaan tersebut.Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa binaan yang menjadi sasaran program penguatan keluarga sejak tahun 2007. Pelayanan yang diberikan dalam program penguatan keluarga ini memiliki tiga jenis kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan, kegiatan pengembangan ekonomi keluarga, dan kegiatan kesehatan.Ketiga jenis kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang mendukung perkembangan kualitas hidup individu dalam keluarga.Melalui program penguatan keluarga ini diharapkan warga binaan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Untuk mengetahui pengaruh program penguatan keluarga terhadap kesejahteraan sosial warga binaan dapat dilihat dari indikator kesejahteraan sosial sebagai berikut: 1.

Kesejahteraan ekonomi, indikator yang digunakan adalah pendapatan per bulan dan nilai/ asset yang dimiliki

2.

Kesejahteraan sosial, indikator yang digunakan adalahprestasi (SD, SMP, SMA, PT, pendidikan non formal paket A, B, C) jenis pekerjaan, (memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran)


3.

Kesejahteraan fisik, indikator yang digunakan adalah status gizi dan status kesehatan


Bagan Alur Pikir

Program Penguatan Keluarga SOS Desa Taruna Medan: 1. Program Penguatan ekonomi keluarga 2. Program pendidikan 3. Program kesehatan

Indikator Kesejahteraan Sosial dilihat dari: 1.

Kesejahteraan ekonomi, indikator yang digunakan adalah pendapatan per bulan, nilai/ asset yang dimiliki

2.

Kesejahteraan sosial, indikator yang digunakan adalah prestasidan jenis pekerjaan (memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran)

3.

Kesejahteraan fisik, indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan, dan persediaan obat-obatan


2.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.6.6 Defenisi Konsep Konsep adalah istilah khusus yang digunakan para ahli dalam menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang akan dikaji. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek, peneliti harus menegaskan dan membatasi konsep yang akan diteliti. Perumusan defenisi konsep dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa peneliti ingin mencegah salah pengertian atas konsep yang teliti.Defenisi konsep adalah pengertian terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian (Siagian, 2011: 136). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang akan digunakan dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah perhatian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang akan digunakan, maka peneliti membatasi konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu keadaan atau kondisi yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan

melalui

program

penguatan

keluarga

terhadap

kesejahteraan sosial di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. 2. Yang dimaksud dengan program penguatan keluarga dalam penelitian ini adalah salah satu program dari yayasan SOS Desa Taruna Medan yang dirancang untuk anak-anak yang memiliki resiko terlantar agar


dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dalam lingkungan keluarga dengan memberdayakan dan mengembangkan potensi keluarga untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melindungi dan merawat anakanak mereka. 3. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dalam penelitian ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi keselamatan dan keamanan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat. 4. Yang dimaksud dengan warga binaan dalam penelitian ini adalah sebutan bagi warga masyarakat yang menerima program penguatan keluarga. 5. Yang dimaksud dengan SOS Desa Taruna Medan dalam penelitian ini adalah yayasan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang lemah, miskin, dan kurang mampu dalam bidang advokasi, usaha kecil, dan pemberdayaan.

2.6.7 Defenisi Operasional Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan penelitian di lapangan. Maka perlu operasionalisasi dari konsepkonsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi, 2009:120).


Defenisi operasional sering disebut sebagai suatu proses opersionalisasi konsep, yang berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Jika konsep sudah bersifat dinamis, maka akan memungkinkan untuk dioperasikan. Wujud operasionalisasi konsep adalah dalam bentuk sajian yang benar-benar terperinci, sehingga makna dan aspek-aspek yang terangkum dalam konsep tersebut terangkat dan terbuka (Siagian, 2011:141). Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam pengaruh program penguatan keluarga terhadap kesejahteraan sosial warga binaan SOS Desa Taruna Medan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Variabel bebas (Independent Variable) Variabel bebas atau variabel (x) dapat didefenisikan sebagai variabel atau sekelompok atribut yang mempengaruhi atau memberikan akibat terhadap variabel atau sekelompok atribut yang lain (Siagian, 2011:89).Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (Idrus, 2009: 79). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah program penguatan keluarga dengan indikator sebagai berikut: 1). Program penguatan ekonomi keluarga a. Mengadakan pelatihan-pelatihan penunjang b. Pembentukan koperasi simpan pinjam 2). Program pendidikan a. Memberikan bantuan pendidikan b. Pembentukan kelompok belajar bersama


3). Program kesehatan a.

Memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk imunisasi dan makanan tambahan berupa bubur dan susu

2.

b.

Memberikan penyuluhan

c.

Pemeriksaan kesehatan gratis

Variabel terikat (Dependent Variable) Variabel terikat atau variabel (y) secara sederhana dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Melihat kedudukannya, maka variabel terikat sering juga disebut dengan variabel terpengaruh (Siagian, 2011:90). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesejahteraan sosial dengan indikator sebagai berikut: 1). Kesejahteraan ekonomi, indikator yang digunakan adalah: a. Pendapatan per bulan b. Nilai/ asset yang dimiliki 2). Kesejahteraan sosial, indikator yang digunakan adalah: a. Prestasi b. Jenis pekerjaan 3). Kesejahteraan fisik, indikator yang digunakan adalah: a. Status gizi b. Status kesehatan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain,

Recommend Documents