BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Sistem Sistem diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan
melakukan kegiatan bersama-sama oleh berbagai unsur. Menurut Robert dan Govindarajan (2005:7) pengertian sistem adalah sebagai berikut : “Sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas”. Menurut Rommey dan Steinbart (2006:2) pengertian sistem adalah sebagai berikut : “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tuhuan” Menurut Susanto (2008:22) pengertian sistem adalah sebagai berikut : “Kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.” Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu jaringan yang terdiri dari rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.
11
12
2.1.2
Akuntansi Menurut Halim (2002:32) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut : “Suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.” Menurut Harahap (2008:5) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut : “Seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.” Menurut Soemarso (2009:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut : “Proses mengidentifikasikan, mengukur, melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tesebut.” Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhitisarian dalam kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan untuk menyajikan informasi ekonomi untuk dilaporkan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya.
2.1.3
Pengertian Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2001:3) pengertian sistem akuntansi adalah sebagai
berikut: “Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”
13
Menurut
Alam
(2004:8) pengertian sistem akuntansi adalah sebagai
berikut : “Bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.” Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan manajemen.
2.1.4
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
2.1.4.1 Pengertian Sitem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Pemendagri No.64 tahun 2014 pasal 1 mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut : “Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD / SAKD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah.” Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pengertian sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut : “Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.”
14
Menurut Darise (2008:41) pengertian sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut : “Serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.” Menurut Rasdianto (2013:6) pengertian sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut : “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).” Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan baik menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.
2.1.4.2 Tujuan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Darise (2008:28) menyebutkan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :
15
1. Pertanggungjawaban Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. 2. Manajerial Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. 3. Pengawasan Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Menurut Halim dan Kusufi (2012:39) menyebutkan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut : 1. Pertanggungjawaban Tujuan
pertanggungjawaban
memiliki
arti
memberikan
informasi
keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. 2. Manajerial Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran,
16
pelaksanaan,
pemantauan,
pengendalian
anggaran,
perumusan
kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. 3. Pengawasan Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
2.1.4.3 Prosedur Akuntansi Menurut Halim dan Kusufi (2012:84) sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu sebagai berikut : 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik
manual
maupun
terkomputerisasi,
mulai
dari
pencatatan,
penggolongan, dan peringkasantransaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai brikut: 1) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) 2) Surat Tanda Setoran (STS) 3) Bukti transfer 4) Nota kredit
17
5) Bukti penerimaan kas lainnya Menurut Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut : “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.” Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
(PPK-SKPD).PPK-SKPD
berdasarkan
bukti
transaksi
penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut: 1) Surat tanda bukti pembayaran 2) STS 3) Bukti transfer 4) Nota kredit Bank 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik
manual
maupun
terkomputerisasi,
mulai
dari
pencatatan,
penggolongan, dan peringkasantransaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD
18
dan/atau SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2) Bukti transaksi 3) Nota debet 4) Bukti pengeluaran kas lainnya Menurut Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut : “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer”. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
(PPK-SKPD).PPK-SKPD
berdasarkan
bukti
transaksi
pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut: 1) SP2D 2) Nota debet Bank 3) Bukti pengeluaran kas lainnya 3. Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik
manual
maupun
terkomputerisasi,
mulai
dari
pencatatan,
19
penggolongan, dan peringkasantransaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut: 1) Berita acara penerimaan barang 2) Surat keputusan penghapusan barang 3) Surat pengiriman barang 4) Surat keputusan mutasi barang 5) Berita acara pemusnahan barang 6) Berita acara serah terima barang 7) Berita acara penilaian Menurut Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah sebagai berikut : “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.” Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
(PPK-SKPD).PPK-SKPD
berdasarkan
bukti
memorial
melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:
20
1) Berita acara penerimaan barang 2) Surat keputusan penghapusan barang 3) Surat keputusan mutasi barang 4) Berita acara pemusnahan barang 5) Berita acara serah terima barang; 6) Berita acara penilaian 7) Berita acara penyelesaian pekerjaan 4. Prosedur Akuntansi Aset Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik maual maupun terkomputerisai, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan
klasifikasi,
dan
penyusutan
terhadap
aset
yang
dikuasai/digunakan SKPD/SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Bukti transaksi dan/atau kejadian akuntansi aset terdiri atas: 1) Berita acara penerimaan barang 2) Surat keputusan penghapusan barang 3) Surat pengiriman barang 4) Surat keputusan mutasi barang 5) Berita acara pemusnahan barang 6) Berita acara serah terima barang 7) Berita acara penilaian 8) Berita acara penyelesaian pekerjaaan
21
Menurut Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah sebagai berikut : “Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD”. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang Satuan Kinerja Perangkat Daerah.PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar.Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut : 1) Jenis/nama aset tetap 2) Kode rekening; 3) Klasifikasi aset tetap 4) Nilai aset tetap 5) Tanggal transaksi dan/atau kejadian.
22
2.1.4.4 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Rasdianto (2013:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu sebagai berikut : 1. Akuntansi Komersial Perusahaan Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba. 2. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas : 1) Akuntansi Pemerintah Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu
23
mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah. 2) Akuntansi Sosial Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat.
2.1.4.5 Sistem Pencatatan Menurut Halim dan Kususfi (2012:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu sebagai berikut : 1. Single Entry Sistem Pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku.Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatanya satu kali saja. Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.
24
2. Double Entry Sistem Pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal.Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan double entry accounting maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit. Menurut Rasdianto (2013:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut : 1. Single Entry Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transasksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. Single entry ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem double entry atau triple entry.
25
2. Double Entry Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (single entry). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan double entry. 3. Triple Entry Sistem
pencatatan
triple
entry
adalah
sistem
pencatatan
yang
menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem triple entry ini dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double
26
entry) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.
2.1.4.6 Basis Akuntansi Pemerintahan Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Menurut Darise (2008:38) pengertian basis akuntansi adalah sebagai berikut : “Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”. Adapun basis akuntansi keuangan daerah mengacu pada basis akuntansi pemerintahan. Menurut Rasdianto (2013:10) terdiri dari tiga basis yaitu sebagai berikut : 1. Akuntansi berbasis kas Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan kewajiban.
pertanggungjawaban
manajemen
atas
aktiva
dan
27
2. Akuntansi berbasis akrual Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik 20 Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual. 3. Akuntansi berbasis kas menuju akrual Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
28
2.1.5
Siklus Akuntansi Menurut Rasdianto (2013:6) mengatakan akuntansi adalah suatu sistem,
suatu sistem mengelola input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outpunya adalah laporan keuangan. Menurut Rasdianto (2013:6) pengertian sikulus akuntansi adalah sebagai berikut : “Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi”. Menurut Darise (2008:41) pengertian sikulus akuntansi adalah sebagai berikut: “Untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami siklus akuntansi”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahap-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Rasdianto (2013:6) yaitu sebagai berikut : 1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut 2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal 3. Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar 4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindah-kan saldo-saldo buku besar neraca saldo
29
5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling up to date 6. Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan 7. Menyusun laporan keuangan 8. Menutup buku besar 9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku
2.1.6 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi : 1. Pencatatan 1) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan 2) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal 3) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. 2.
Pengikhtisaran 1) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar
30
2) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date 3) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan 4) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol 5) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan 6) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik 3. Pelaporan Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.
2.1.7
Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.7.1 Pengertian Akuntabilitas Menurut Tanjung (2008:9) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”
31
Menurut Mardiasmo (2009:20) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Akuntablilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.” Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh pemegang amanah (agent) yang bertujuan memberikan pertanggungjawaban.
2.1.7.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut : 1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unitunit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
32
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. 2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain menurut Mardiasmo (2009:21) terdiri dari: 1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (accountibility for probity and legality) Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi
akuntansi,
sistem informasi
manajemen, dan prosedur
administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan
33
lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. 3. Akuntabilitas program (program accountability) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
2.1.7.3 Ciri-Ciri Akuntabilitas Menurut Sadeli (2008:104) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas yang berkualitas adalah sebagai berikut : 1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan
dari
aspek
ekonomis,
efisiensi
dan
efektivitas
serta
34
pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (output) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome). 3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal. Informasi yang andal (reliable informasi) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netritas dalam pengungkapan. 4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas. Adanya penilaian yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang efektif.
2.1.7.4 Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Menurut Bastian (2010:9) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : “Hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”
35
Menurut Mahmudi (2011:143) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : “Output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.” Menurut Rasdianto (2013:21) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : “Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.” Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.
2.1.7.5 Tujuan Laporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Rasdianto (2013:21) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus adalah sebagai berikut : “Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”. “Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya”.
36
Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.
2.1.7.6 Karakteristik Laporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa : “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.” Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan
yang
relevan
dapat
dihubungkan
dengan
maksud
penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu : 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 2) Informasi
memungkinkan
pengguna
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
untuk
menegaskan
atau
37
3) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 4) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 5) Lengkap Informasi
akuntansi
mungkin,
mencakup
keuangan semua
pemerintah informasi
disajikan
akuntansi
selengkap
yang
dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu: 1) Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
38
2) Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu. 3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
39
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.2
Kerangka Pemikiran Good governace merupakan function of governing, salah satunya
mengandung prinsip untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik oleh jajaran
pemerintah
Administrasi
dalam
Negara
segala
pada
aspek
dasarnya
kehidupan. good
Menurut
governance
Lembaga merupakan
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Kurniawan, 2005:16). Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999), kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya.
40
Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitias. Laporan keuangan sektor pubik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2005:159). Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan
pengertian
akuntabilitas
adalah
mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan laporan keuangan adalah pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Rasdianto, 2013:21). Dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan adanya suatu standar akuntansi bagi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dan standar akuntansi pemerintahan
41
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan merupapakan pedoman dalam menyeusun laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, maka dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang merupakan bagian dari akuntansi pemerintahan (Rasdianto, 2013:2). Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pengertian sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Salah satu tujuan akuntansi pemerintahan adalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini sistem akuntansi keuangandaerah yang merupakan bagian dari akuntanis pemerintahan memeiliki tujuan pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan (Darise, 2008:28). Dengan adnaya sistem akuntansi keuangan daerah, maka diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya dalam suatu bagan kerangka pemikiran danm paradigma pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran dari peneliti yaitu sebagai berikut :
42
Sistem Akuntansi
Akuntabilitas Laporan
Keuangan Daerah
Keuangan Pemerintah Daerah
(X)
(Y) Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
43
Otonomi Daerah
UU No 23 Tahun 2014
UU No 33 Tahun 2004
Reformasi sektor publik di Indonesia
UU No.17 Tahun 2003
Pengelolaan Kuangan Daerah dan Pertanggungjawabannya Laporan Keuangan Daerah PP No.71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Yang Berkualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
Gambar 2.2 Paradigma Pemikiran
44
2.2 Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Table 2.1 Riview Penelitian Terdahulu No
Peneliti
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
1.
Dita Tria
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung
Hasil Penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah Kota Bandung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian dengan menggunakan uji t yang memberikan hasil laporan keuangan berpengaruh sebesar 58,2 % Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas laporan keuangan yang ditetapkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung Barat sudah memadai namun masih terdapat kelemahan diantaranya dalam sistem pencatatannya masih menggunakan single entry accounting sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembukuan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan terjadi dan sulit untuk di kontrol.
Anandita (2015)
2.
Anggi Chyntia Dewi (2011)
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Guna mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung Barat.
45
3.
Nurul Andayani Insani (2007)
4.
Jeria Handayani (2007)
5.
Merlin A. Gala (2013)
Penerapan Sisitem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanggerang.
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Privinsi Jawa Tengah
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang menggunakan pencatatan, pengakuan dan pelaporan akuntansi dengan metode kas modifikasi dan double entry accounting serta telah mampu melaporkan laporan keuangan sesuai periode pelaporan. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian dengan menggunakan uji t yang memberikan hasil signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil Penelitian mengenai permasalahan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang sedang terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kesulitan dalam melaksanakan sistem sistem akuntansi keuangan daerah, seperti di beberapa daerah yang belum melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) secara keseluruhan dan belum mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Gorontalo berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian dengan menggunakan uji t yang memberikan hasil signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.
46
2.3
Hipotesis Penelitian Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi
proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (Rasdianto, 2013:6). Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, 2010:27). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2004:35). Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan (Bastian, 2007:4). Pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Mulyanto, 2009). Akuntabilitas publik akan tercapai dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah yang baru sesuai dengan paradigma good governance (Febriani, 2011). Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai substansi usaha-usaha untuk
47
meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu, PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut juga merupakan peraturan pelaksana dari undangundang yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari paket reformasi regulasi keuangan negara khusunya mengenai penerapannya di pemerintahan daerah yang mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, khusus mengenai akuntansi di pemerintahan daerah sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu dasar yang harus dipahami oleh aparatur pemerintah daerah dalam menysusun laporan keuuangan yang berkualias. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah, diharapkan pemerintah
daerah
dapat
meningkatkan
akunatbilitas
laporan
keuangan
pemerintah daerah. Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi akunatbilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : Ho : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Ha : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.
