BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1 New Public Management Theory (Teori NPM) Konsep New Public Management (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen publik yang digunakan untuk melukiskan reformasi sektor publik. Munculnya konsep ini adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat, pajak tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi (Buhr, 2010). Administrasi publik mulai mengenalkan New Public Management (NPM) yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. NPM merupakan paradigma alternatif yang menekankan perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Karakterisitik dalam NPM meliputi (1) lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan, (2) adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas, (3) lebih ditekankan pada control hasil/keluaran, (4) pembagian tugas ke dalam unit-unit yang dibawah, (5) ditumbuhkannya persaingan di tubuh sektor publik, (6) lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor publik,
(7) lebih
menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber (Hood, 1991).
13
14
Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi, serta berbagai kekurangan lainnya (Mahmudi, 2010:34). Gambaran ini sesungguhnya sangat merugikan, mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik mendorong terjadinya reformasi lembaga publik. NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2002:27). Pada sektor swasta, akuntansi memiliki peran yang sangat penting. Perkembangan akuntansi di sektor ini sangat pesat dan bergerak dinamis mengikuti perkembangan perekonomian dibandingkan dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sendiri telah berperan untuk menghasilkan sumber informasi yang kemudian digunakan untuk proses pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Informasi yang dihasilkan akuntansi menjadi alat untuk mengukur sejauh mana efisiensi dilakukan sebagai alat pertanggungjawaban. Lahirnya konsep NPM menyebabkan reformasi akuntansi di sektor publik, sehingga dimulailah pengadopsian prinsip-prinsip akuntansi yang ada di sektor swasta oleh sektor publik.
15
Reformasi di bidang akuntansi merupakan bagian dari konsep NPM. Akuntansi pada sektor publik menjadi alat pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik telah mencapai efisiensi. Salah satu reformasi akuntansi di sektor publik adalah perubahan basis akuntansi. Perubahan akuntansi dari basis kas ke basis akrual merupakan salah satu ciri adopsi konsep NPM oleh sektor publik (Mckendrick, 2007). Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual oleh banyak pemerintah dipandang sebagai aspek dari desain NPM yang hampir mirip dengan usaha bisnis yang berfokus pada kinerja di sektor publik (Coonnely dan Hyndmen, 2010). Adanya perubahan basis akuntansi pada sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et.al., 2007). Penggunaan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu ciri praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi
biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan didalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Para manajer sektor publik diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan output / outcome yang dihasilkannya. Dukungan akuntansi akrual dapat membantu para manajer sektor
16
publik dalam pengambilan keputusan secara efektif dan efisien (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002:11). Perubahan akuntansi berbasis akrual mendapatkan tantangan dalam proses adopsinya, sehingga diperlukan pendekatan bertahap (Treasury, 2005:40). Tidak ada perubahan mendadak dari basis kas ke basis akrual. Perubahan akuntansi dilakukan bertahap melalui basis kas, basis kas yang dimodifikasi (cash toward accrual), dan basis akrual. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang berpotensi pada adopsi reformasi akrual.
2.1.2 Teori Kontinjensi Teori kontinjensi merupakan alat pertama dan paling terkenal untuk menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi. Manfaat dari rumusan teori kontinjensi yang dapat dirasakan adalah dalam mendesain suatu organisasi berdasarkan ketidakpastian lingkungan dan ukuran organisasi (Lubis, 2011:358). Pendekatan kontinjensi yang digunakan oleh para peneliti dalam penelitian seperti ini adalah dalam rangka memberikan masukan faktor-faktor yang sebaiknya dipertimbangkan dalam perancangan penelitian. Govindarajan (1986) dalam Sukardi (2002) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil penelitian, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (contingency approach). Berdasarkan pada pendekatan kontinjensi maka ada dugaan bahwa terdapat faktor situasional lainnya yang mungkin akan saling berinteraksi didalam mempengaruhi situasi tertentu. Beberapa penelitian
17
dalam akuntansi menggunakan pendekatan kontinjensi adalah untuk melihat hubungan variabel-variabel konstekstual seperti ketidakpastian lingkungan (Otley, 1980). Pendekatan kontinjensi tersebut memungkinkan adanya variabel yang bertindak sebagai variabel moderating dan variabel intervening. Variabel moderating merupakan variabel yang yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara variabel independen dan dependen. (Indriantoro dan Supomo, 1999:65-66). Keterkaitan interaksi hubungan antara motivasi dengan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi dapat dijelaskan oleh pendekatan kontinjensi. Motivasi kerja merupakan dorongan dalam diri pegawai yang menghasilkan suatu sikap untuk mengerahkan seluruh kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, teori kontinjensi dalam penelitian ini mengargumenkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam mencapai keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, akan bergantung pada suatu kondisi tertentu, salah satunya adalah adanya motivasi dari staf penyusun laporan keuangan.
2.1.3 Teori Entitas (Entity Theory) Teori entitas yang dikemukakan oleh Accounting Principle Board (APB) dalam Astika (2011:104) dinyatakan bahwa informasi akuntansi menyangkut suatu entitas akuntansi (accounting entity) yang terpisah dari pemiliknya.
18
Organisasi dianggap suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. Teori atau konsep entitas telah diaplikasikan dalam mekanisme keuangan di Indonesia. Ketentuan tersebut dibakukan dan dipertegas antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam SAP berbasis berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010), sebagi berikut : a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan
laporan
keuangan
atas
dasar
akuntansi
yang
diselenggarakannya. b. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas
akuntansi
yang
menurut
ketentuan
peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang terdiri dari: (i) pemerintah pusat, (ii) pemerintah daerah, (iii) masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, (iv) satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan
19
perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut SAP yang berlaku. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran/barang yang akan ditujukan kepada entitas pelaporan (PSAP 11; PP.71/2010). Kaitan dengan penelitian ini adalah satuan kerja sebagai entitas akuntansi dan faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut menjadi obyek penelitian. Faktor-faktor tersebut mulai dari kompetensi SDM, teknologi informasi, dan faktor motivasi. Hal tersebut menarik untuk diteliti, karena diharapkan memberikan gambaran yang lebih nyata terkait dengan keberhasilan dalan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. 2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
20
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya
melalui
suatu
media
pertanggungjawaban
yang
dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003) dalam Mardiasmo (2002:67). Akuntansi berbasis akrual dalam wacana akuntansi, secara konseptual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Perubahan basis akuntansi kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya menggunakan basis akrual. Struktur standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual berdasar peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 terdapat tambahan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) yaitu PSAP nomor 12
21
tentang laporan operasional (LO). Adapun PSAP dalam lampiran I PP no. 71 Tahun 2010 adalah: 1) PSAP nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2) PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi berbasis Kas 3) PSAP nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 4) PSAP nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 5) PSAP nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 6) PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 7) PSAP nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 8) PSAP nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 9) PSAP nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 10) PSAP nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 11) PSAP nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 12) PSAP nomor 12 tentang Laporan Operasional Komponen laporan keuangan pada SAP berbasis akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 dan SAP berbasis kas menuju akrual berdasarkan PP 24 Tahun 2005 juga mengalami perubahan. Perbedaan tersebut disajikan pada Tabel 2.1 : Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan PP 24/2005 Komponen Laporan Keuangan 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas
PP 71/2010 Komponen Laporan Keuangan Pokok A. Laporan Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
22
4. Catatan atas laporan keuangan Laporan Keuangan yang bersifat Optional 1. Laporan Kinerja Keuangan 2. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) B. Laporan Finansial 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) C. Catatan atas Laporan Keuangan
Sumber : PP No. 71 Tahun 2010 1.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) a. Pengertian dan Tujuan Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. b. Manfaat Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Selain itu LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA dapat menyediakan
23
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi bahwa telah dilaksanakan secara efisien, efektif,
dan
hemat;
(APBN/APBD);
dan
telah
dilaksanakan
telah
dilaksanakan
sesuai sesuai
dengan
anggarannya
dengan
peraturan
perundang-undangan. c. Struktur dan isi LRA
sekurang-kurangnya
mencakup
pos-pos
sebagai
berikut
:
(i)
pendapatan-LRA, (ii) belanja, (iii) transfer, (iv) surplus/defisit-LRA, (v) penerimaan pembiayaan, (vi) pengeluaran pembiayaan, (vii) pembiayaan neto, (viii) sisa lebih/ kurang pembiayaan (SiLPA/SiKPA)
2.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) a. Pengertian dan tujuan Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi b. Manfaat Menyajikan kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya c. Struktur dan isi
24
Laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: (i) SAL awal, (ii) penggunaan SAL, (iii) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, (iv) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan (v) SAL akhir 3.
Neraca a. Pengertian dan tujuan Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. b. Manfaat Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu.
c. Struktur dan isi Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. 4.
Laporan Operasional (LO) a. Pengertian dan tujuan Laporan operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan LO, laporan perubahan ekuitas
(LPE),
dan
dipertanggungjawabkan. b. Manfaat
neraca
mempunyai
keterkaitan
yang
dapat
25
Menyediakan mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang
tercerminkan
dalam
pendapatan-LO,
beban,
dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. c. Struktur dan isi Struktur LO mencakup pos-pos sebagai berikut: (i) pendapatan LO, (ii) beban, (iii) surplus/defisit dari operasi, (iv) kegiatan non operasional,
(v)
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, (v) pos luar biasa, (vi) surplus / defisit-LO. 5.
Laporan arus kas (LAK) a. Pengertian dan tujuan Laporan arus kas adalah bagian laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. b. Manfaat Informasi dalam LAK mempunyai manfaat sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas
26
taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu LAK merupakan alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). c. Struktur dan isi LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan berikut : (i) aktivitas operasi, (ii) aktivitas investasi, (iii) aktivitas pendanaan, (iv) aktivitas transitoris. 6.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) a. Pengertian dan tujuan Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
b. Manfaat Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. c. Struktur dan isi LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : (i) ekuitas awal, (ii) surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, (iii) koreksi-koreksi yang langsung
27
menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, (iv) ekuitas akhir. 7.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) a. Pengertian dan tujuan Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan dan karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan CaLK. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis yang disajikan dalam LRA, Laporan perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Termasuk pula dalam penyajian CaLK laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
atas
laporan
komitmen-komitmen
keuangan lainnya.
seperti:
CaLK
kewajiban
bertujuan
untuk
kontijensi
dan
meningkatkan
transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang baik atas informasi keuangan pemerintah. b. Manfaat Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. c. Struktur dan isi CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (i) informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, (ii) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, (iii) ikhtisar pencapaian target keuangan
28
selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, (iv) informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, (v) rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, (vi) informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka keuangan, (vii) informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia (Spencer dan Spencer, 1993:41). Kompetensi menurut Boyatzis (1982:96) merupakan kombinasi pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam bidang karir tertentu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas atau fungsi sesuai dengan keahliannya. Wirawan (2009:4) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik pengetahuan, ketrampilan, perilaku dan pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Pengetahun melukiskan apa yang terdapat dalam kepala seseorang, mengetahui kesadaran atau pemahaman
29
mengenai sesuatu. Ketrampilan melukiskan kemampuan yang dapat diukur yang telah dikembangkan melalui praktek, pelatihan, atau pengalaman. Memiliki sumber daya manusia adalah keharusan bagi entitas. Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Sebagian besar entitas memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan, dan pengembangan serta pemberian kompensasi. Menurut Spencer dan Spencer (1993:73) terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu : (a) motif (motive), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan; (b) sifat (traits), adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi atau informasi; (c) konsep diri (self-concept), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang; (d) pengetahuan (knowledge), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu; (e) ketrampilan (skill), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005:9). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Penetapan standar kompetensi menurut Ma’arif dan Tanjung (2003:16) dapat diprioritaskan pada
30
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Pendapat Maarif dan Tanjung ini serupa dengan pendapat Suprapto (2002:3), bahwa standar kompetensi minimal terdiri dari pengetahuan, ketrampilan, sikap/perilaku, serta adanya kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan kepada orang lain. Kompetensi menurut Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan. Ketrampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang meliputi : (a) keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill), (b) keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (task management skill), (c) keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (contingency management skill), (d) keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (job/role enviroment skill), (e) ketrampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/ lingkungan yang berbeda (transfer skill). Sikap kerja adalah perilaku PNS
31
yang menekankan aspek perasaan, emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan (Perka BKN no. 8 Tahun 2013).
2.1.6 Teknologi Informasi Teknologi informasi (TI) turut berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastuktur TI seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data (storage), dan teknologi komunikasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari nilai informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi tersebut seperti berikut: informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disajikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Untuk pemrosesan data manual biasanya berlaku bahwa semakin cepat waktu yang diinginkan untuk pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Bantuan komputer menjadikan pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah manfaat itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis sebuah informasi dapat diperoleh secara maksimal (Wahana Komputer, 2003:52).
32
Teknologi informasi meliputi peranti keras (hardware), peranti lunak (software), basis data (database), jaringan (network), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Turban et.al., 2006:49). Definisi teknologi informasi menurut Martin et.al. (2002:1), yaitu teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Definisi teknologi informasi sangatlah luas dan mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan dalam menangkap, memanipulasi, mengkomunikasikan, dan menggunakan data yang akan diubah menjadi informasi (Martin et.al., 2002:19). Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, menyimpan data dan mengolah data menjadi informasi, serta mencetak atau membuat dan mengkomunikasikan informasi tersebut. Sistem informasi yang menggunakan teknologi dengan cara dan alat manual dan mekanik disebut sistem informasi manual, sedangkan sistem informasi yang didominasi oleh alat elektronik disebut sistem informasi elektronik. Sistem informasi elektronik yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).
33
2.1.7
Motivasi Orang-orang tidak hanya berbeda dalam kemampuan melakukan sesuatu
tetapi juga dalam motivasi mereka melakukan sesuatu. Motivasi orang bergantung pada kekuatan yang mendorong seseorang yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku (Gibson et.al, 2007:103). Peranan manusia sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki organisasi, maka harus dipahami motivasi manusia bekerja pada suatu organisasi karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja. Robbins
dan
Judge
(2008:222)
mengemukakan
bahwa
motivasi
merupakan proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai suau tujuan. Kunci dalam motivasi ialah ketiga unsur hasil dari proses motivasi yang difokuskan. Intensitas menyangkut pada seberapa kerasnya seorang pegawai berusaha. Intensitas yang tinggi tidak akan membawa hasil yang diinginkan kecuali jika upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Upaya diarahkan dengan konsisten menuju pencapaian tujuan organisasi akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan merupakan ukuran seberapa lama pegawai mempertahankan usahanya. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan (Mangkunegara, 2005:61).
34
Faktor motivasi terdiri dari dua indikator yaitu sikap dan situasi. Sikap dapat diartikan sebagai status mental seseorang dan sikap dapat diekspresikan dengan berbagai cara dengan kata-kata dan tingkat intensitas yang berbeda. Situasi dapat diartikan sebagai suasana yang dapat menentukan sikap pegawai tersebut. Perilaku pegawai banyak dipengaruhi definisi situasi, apabila pegawai mendefinisikan sesuatu sebagai hal nyata, maka konsekuensinya menjadi nyata. Dari beberapa pengertian diatas, menunujukkan bahwa motivasi ialah dorongan dalam diri pegawai yang menghasilkan suatu sikap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mencapai tujuan organisasi dalam upaya memenuhi beberapa kebutuhan individual. Terdapat beberapa teori yang menggambarkan konsep-konsep motivasi kerja (Robbins dan Judge, 2008:
223-230):
1). Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Ada lima hierarki kebutuhan manusia sebagai berikut: (1). Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik seperti rasa lapar, haus, perumahan, pakaian, dan lain sebagainya. (2). Kebutuhan
keamanan,
yaitu
kebutuhan
akan
keselamatan
dan
perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan, atau pemecatan. (3). Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan akan menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kecurangan, persahabatan, dan kasih sayang.
35
(4). Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi dan prestasi. (5). Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi diri, untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin ekspresi diri dan melakukan apa yang cocok dengan dirinya. 2). Teori X dan Y Douglas McGregor membedakan dua tipe pekerja, yaitu: (1). Teori X, menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya malas dan tidak mau bekerja sama (2). Teori Y, menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada perkembangan, memotivasi diri sendiri, dan tertarik menjadi produktif. 3). `
Teori Dua Faktor Herzberg Frederick Herzberg mengelompokkan motivasi terdiri dua faktor, yaitu: (1). Hygeine
factors (eksternal), yaitu meliputi gaji, kehidupan pribadi,
kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. (2). Motivation factors (internal), yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. 4).
Teori Kebutuhan David Mc Clelland
36
Ada tiga kebutuhan penting yang mendorong untuk berbuat atau bertindak, yaitu: (1). Kebutuhan prestasi, tercermin pada keinginan seseorang mengambil tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, keinginan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan resikonya, dan berusaha melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif. (2). Kebutuhan afiliasi, tercermin pada keinginan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain, bersahabat, di mana dia lebih mementingkan aspek hubungan dengan orang lain, bersahabat, di mana dia lebih mementingkan aspek hubungan pada pekerjaan, senang bergaul, berusaha mendapatkan persetujuan dari orang lain. (3). Kebutuhan kekuasaan, tercermin pada keinginan seseorang untuk mempunyai pengaruh atas orang lain, dia berusaha menguasai orang lain, mengarahkan dan mengatur dengan cara membuat orang lain terkesan padanya, serta selalu menjaga reputasinya agar tetap bisa berpengaruh.
2.2. Penelitian sebelumnya Penelitian sebelumnya tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dilakukan oleh Jumriati (2013) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta”.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
kesulitan
akuntansi
37
berpengaruh signifkan pada keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual, sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manfaat akuntansi akrual tidak berpengaruh siginifikan pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah teknik analisis regresi berganda. Adventana (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual menurut PP. No. 71 tahun 2010 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data dengan jumlah responden sebanyak 108 pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada implementasi SAP berbasis akrual, sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh pada implementasi SAP berbasis akrual. Kusuma (2013) melakukan penelitian berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Responden dalam penelitian adalah kuasa pengguna anggaran (KPA) pada satuan kerja wilayah KPPN Semarang I sebanyak 156. Analisis regresi linear berganda digunakan dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan staf berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual, sedangkan tingkat pendidikan staf keuangan, teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman satuan kerja, latar belakang pimpinan, ukuran satuan kerja sebaliknya.
38
Romilia (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan penerapan SAP di Kabupaten Bangkalan. Teknik analisis data mengunakan regresi berganda. Jumlah responden sebanyak 82 yang terdiri dari kepala subbagian keuangan dinas, staf keuangan dinas, dan bagian keuangan pemda. Hasil penelitian menujukkan bahwa komunikasi dan perangkat pendukung berpengaruh positif pada keberhasilan penerapan SAP sedangkan regulasi, komitmen, dan SDM sebaliknya. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kompetensi SDM dan teknologi informasi pada penerapan berbasis akrual. Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda sebelumnya, sehingga penulis menambahkan variabel motivasi sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi. Penelitian sebelumnya, lebih lengkap akan disajikan penulis dalam lampiran 2.
