BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Manajemen Keuangan Sekolah 1. Pengertian Manajemen Keuangan Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
pengkoordinasian,
pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu
memperoleh
dan
menetapkan
sumber-sumber
pendanaan,
pemanfaatan dana (Lipham, 1985; Keith, 1991), pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.
16
17
(Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000) Manajemen
keuangan
pengurusan/ketatausahaan
dapat
keuangan
diartikan yang
sebagai
meliputi
tindakan pencatatan,
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan,
pembelanjaan,
pengawasan
dan
pertanggung-jawaban
keuangan sekolah. 2. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan dibukukan
sekolah secara
dapat
direncanakan,
transparan,
dan
diupayakan
digunakan
pengadaannya,
untuk
membiayai
pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah: a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
18
3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. a. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
19
Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. b. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam
20
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. c. Efektivitas Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Garner (2004) : Efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif out comes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. d. Efisiensi Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative outputs”(Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud
21
meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: 1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan. 2) Dilihat dari segi hasil Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
B. Kajian Tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS (Bantuan Opersional Sekolah) merupakan salah satu program kompensasi BBM yang untuk bidang pendidikan. Dalam Buku Panduan BOS (2006: 8) menyebuatkan “BOS adalah komponen untuk biaya operasional non personil bagi sekolah”. Lahirnya program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun. Sedangkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
22
Nasional, Pasal Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu“, dan pasal 11 Ayat (1) menyatakan “Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa ada diskriminasi“ dalam konteks ini pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu, terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Namun dalam perencanaan program terdapat dualisme pandangan mengenai tujuan utama program BOS. Di satu sisi ada pandangan bahwa program ditujukan untuk menyediakan sekolah gratis bagi semua anak yang bersekolah di tingkat SD dan SMP Karena semua rakyat mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan.di sisi lain ada pandangan bahwa program ini ditujukan untuk memberikan subsidi bagi siswa miskin, karena mereka mempunyai akses yang lebih kecil untuk mendapat pendidikan. 2. Tujuan dan Sasaran Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dijelaskan bahwa: “Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat” (Depdiknas, 2005, hal 3–
23
4). Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa melalui Program Bantuan Operasional Sekolah yang dikucurkan oleh pemerintah, peserta didik tingkat pendidikan dasar (SD/ MI dan MTs/ SMP serta satuan pendidikan yang sederajat) akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Bantuan Operasional Sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek biaya tersebut di atas tidak termausk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji dan tenaga kependidikan lainnya. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM Bidang Pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut telah dibiayai pemerintah. Selain daripada itu, Madrasah Diniyah juga tidak termasuk berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS. 3. Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Landasan
hukum
dalam
pelaksanaan
PKPS-BBM
Bidang
Pendidikan Tahun 2006 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:
24
a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. b. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. c. Undang-Undang
No.
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. d. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme. e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan. f. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. g. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. h.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
i. Undang-Undang
No.
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan Negara. j. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. k. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. l. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1998.
25
m. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998. n. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. o. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. p. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. q. Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenai Bea materei. r. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. s.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
t. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. u. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Dengan memperhatikan landasan hukum dari pelaksanaan bantuan tersebut
dapat
dikatakan
bahwa
pemerintah
benar-benar
telah
26
merencanakan program Bantuan Operasional Sekolah tersebut dengan matang. Untuk selanjutnya berjalan dengan lancar atau tidak dari pelaksanaan bantuan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah. 4. Ketentuan yang harus Diikuti oleh Sekolah Penerima BOS Seperti yang telah penulis paparkan dibagian terdahulu, sekolah yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah adalah seluruh sekolah baik negeri maupun swasta tingkat SD / MI, SMP / MTs. Namun demikian bagi sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut: a. Sekolah dengan jumlah penerimaan dari peserta didik lebih kecil dari BOS 1) Bagi sekolah yang selama ini memungut dana penerimaan siswa baru dan iuran bulanan yang tertuang dalam RAPBS lebih kecil dari dana BOS, maka sekolah tersebut harus membebaskan semua bentuk pungutan/ sumbangan/ iuran kepada seluruh peserta didik yang akan digunakan untuk membiayai beberapa komponen pendidikan sebagai berikut:
27
a) Uang formulir pendaftaran b) Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan c) Biaya peningkatan mutu guru (MGMP,MKS, pelatihan, dll) d) Biaya pemeliharaan e) Ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan harian f) Honor guru dan tenaga kependidikan honorer g) Kegiatan kesiswaan (remidial, pengayaan, ekstrakurikuler) 2) Bagi sekolah penerima BOS juga diwajibkan membantu peserta didik kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah 3) Sekolah dilarang memanipulasi data dengan tujuan tetap dapat memungut iuran peserta didik atau untuk memperoleh dana BOS lebih besar. b. Sekolah dengan jumlah penerimaan dari peserta didik lebih besar dari BOS. Apabila sekolah memiliki jumlah penerimaan dari peserta didik yang tetuang dalam RAPBS lebih besar dari pada BOS, maka sekolah dapat memungut tambahan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (bila ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain, sehingga iuran bulanan siswa lebih kecil dibandingkan sebelum menerima BOS.
28
2) Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dengan BOS yang diterima sekolahnya. 5. Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Mekanisme Penyaluran Dana BOS Syarat penyaluran dana BOS adalah: a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi) b. Sekolah
mengirimkan
nomor
rekening
tersebut
kepada
Tim
PKPSBBM Kabupaten/ Kota c. Tim PKPS-BBM Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening Sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS-BBM Propinsi Penyaluran dana BOS: a. Dana BOS disalurkan sekaligus dalam satu tahap untuk periode Juli – Desember 2005 b. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat propinsi melalui PT. Pos/ Bank Pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1) Datker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi
29
2) Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPPLS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) 3) Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi 4) KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekening Kas Negara. 5) Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/ Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dengan Lembaga Penyalur (Pos/ Bank). 6. Mekanisme Pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penggunaan dana BOS di sekolah dan Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dengan Komite Sekolah/ Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (Blook Grant, BOM, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb) a. Dana BOS digunakan untuk 1) Uang formulir pendaftaran 2) Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan 3) Biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dll)
30
4) Ujian sekolah, UUB, ulangan harian 5) Membeli bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum. 6) Membayar biaya perawatan ringan 7) Membayar daya dan jasa 8) Membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer 9) Membiayai
kegiatan
kesiswaan
(remidial,
pengayaan,
ekstrakurikuler) 10) Memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transportasi 11) Khusus untuk salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah b. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk 1) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan 2) Dipinjamkan kepada pihak lain 3) Membayar bonus, transportasi atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid 4) Membangun gedung/ ruangan baru 5) Membeli barang/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran 6) Menanamkan saham
31
7. Organisasi Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Organisasi pelaksana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dibentuk mulai dari Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan tingkat sekolah dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Tugas dan tanggung jawab Tim PKPS-BBM Pusat 1) Menyusun rencana program dan menetapkan alokasi dana tiap propinsi. 2) Bersama-sama Tim PKPS-BBM Propinsi menetapkan alokasi tiap kabupaten/Kota. 3) Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk pelaksanaan program. 4) Menyalurkan dana operasional dan monitoring dan evaluasi ke daerah. 5) Memonitoring perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim PKPS-BBM propinsi atau Tim PKPSBBM kabupaten/Kota. b. Tugas dan Tanggung Jawab PKPS-BBM Propinsi 1) Bersama dengan Tim PKPS-BBM Pusat menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/Kota. 2) Mempersiapkan sekretaris dan perlengkapan di propinsi. 3) Mempersiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang ditetapkan.
32
4) Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi. 5) Melakukan pendataan penerimaa bantuan sesuai standar data yang sudah disiapkan oleh Tim PKPS-BBM pusat. 6) Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan PKPS-BBM Pusat dan instansi terkait. c. Tugas dan Tanggung Jawab PKPS-BBM Tingkat Kabupaten/Kota 1) Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap sekolah sesuai dengan alokasi/kuota. 2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima. 3) Melakukan pendataan dalam sistem data yang sudah disiapkan. 4) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kantor POS/Bank pemerintah yang ditunjuk, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana. 5) Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim PKPS-BBM propinsi. 6) Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah serta kantor POS/Bank sebagai penyalur. 7) Bertanggung jawab terhadap kasus penyalagunaan dana di tingkat kabupaten/kota. d. Tugas dan tanggung jawab tingkat sekolah/madrasah 1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
33
2) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah. 3) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. 4) Melaporkan data penggunaan dana PKPS-BBM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. Kebijakan Program BOS Kementrian Pendidikan Nasional Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS adalah sebagai berikut : a. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD di Kota Rp. 400.000, SD di Kabupaten Rp. 397.000, SMP di Kota Rp. 575.000, dan SMP di Kabupaten Rp. 570.000. b. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan biaya operasi sekolah, kecuali RSBI dan SBI. c. Pemda wajib mengendalikan biaya operasi di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan pada siswa mampu. d. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta menyanksi kepada pihak yang melanggar. e. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasi sekolah dari APBD.
34
f. Pemda wajib menyediakan dana untuk pengelolaan dan monitoring program BOS bagi Tim Manajemen BOS provinsi/kab/kota, serta pengawasan program BOS dari sumber APBD.
C. Prestasi Belajar Siswa 1. Pengertian Belajar Sebelum membicarakan pengertian prestasi belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud dengan belajar. Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun demikian selaku mengacu pada prinsip yang sama yaitu setiap orang yang melakukan proses belajar akan mengalami suatu perubahan dalam dirinya. Menurut Slameto (1995:2) belajar adalah “suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” Selanjutnya Winkel (1996:53) belajar adalah “suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstant.” Kemudian Hamalik (1983:28) mendefinisikan belajar adalah “suatu pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan
35
dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan.” 2. Pengertian prestasi Menurut Adi Negoro, prestasi adalah segala jenis pekerjaan yang berhasil dan prestasi itu rnenunjukkan kecakapan suatu bangsa. Ka!au menurut W.J.S Winkel Purwadarmtinto, “ prestasi adalah hasil yang dicapai “. Berdasarkan pendapat diatas, penulis berkesirnpulan hahwa prestasi adalah segala usaha yang dicapai manusia secara maksimal dengan hasil yang memuaskan. 3. Pengertian prestasi belajar Menurut W.J.S Purwadarrninto ( 1987: 767 ) rnenyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap hal - hal yang dikerjakan atau dilakukan “. Sehubungan
dengan
prestasi
belajar,
Poerwanto
(1986:28)
memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.” Selanjutnya Winkel (1996:162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.”
36
Sedangkan menurut S. Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut.” Selanjutnya Davis mengatakan bahwa dalam setiap proses belajar akan selalu terdapat hasil nyata yang dapat diukur. Hasil nyata yang dapat dikur dinyatakan sebagai prestasi belajar seseorang. Benjamin S. Bloom (1956 : 1-10) mengklasifikasi hasil belajar dalam tiga ranah yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotor (psychomotor domain). Hasil belajar dalam ranah kognitif terdiri dari enam kategori yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Sedangkan ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Dan yang terakhir ranah psikomotorik
berkenaan
dengan
hasil
belajar
keterampilan
dan
kemampuan bertindak. Jadi prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut kemampuan yang tidak dimiliki dan ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang diperlukan dari belajar dengan waktu tertentu, prestasi belajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan hasil tes atau ujian.
37
4. Faktor - faktor yang mempengaruhi prestasi Setiap aktifitas yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor faktor yang mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun yang menghambat. Demikian juga dialami belajar, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu adalah sebagai berikut : Menurut Uzer Usman (1993:9-10) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yaitu: a. Faktor yang berasal dari diri siswa sendiri (Internal), meliputi: 1) Faktor Jasmaniah a) Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. b) Cacat tubuh, Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. 2) Faktor Psikologis a) Intelegensi, Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/ menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat.
38
b) Perhatian, Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Bahan pelajaran sebaiknya menarik perhatian agar anak tidak bosan. c) Minat, Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. d) Bakat, Bakat adalah kemampuan untuk belajar, adalah penting untuk mengtahui bakat siswa dan menempatkan siswa belajar di sekolah sesuai dengan bakatnya. e) Motif, Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. f) Kematangan, Kematangan adalah suatu tingkat/ fase dalam pertumbuhan seseorang dimana tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. g) Kesiapan, Kesiapan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan.
39
b. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri sendiri (Eksternal), meliputi: 1) Faktor sosial, terdiri atas: a) Lingkungan keluarga: •
Hubungan antar orang tua
•
Hubungan antar orang tua dan anak
•
Keadaan sosial ekonomi keluarga
b) Lingkungan sekolah: •
Guru
•
Kurikulum
•
Organisasi sekolah
•
Keadaan fisik sekolah dan fasilitas pendidikan
•
Hubungan sekolah dengan orang tua
•
Lokasi sekolah
c) Lingkungan masyarakat 2) Faktor budaya 3) Faktor lingkungan spiritual/keagamaan Sedangkan Menurut Ahmadi (1998: 72 ) faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu adalah sebagai berikut : a. Faktor internal Faktor internal ada1ah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu : 1) Faktor lntelegensi
40
Intelegensi dalarn arti sernpit adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang didalamnya berpikir perasaan. Intelegensi ini memegang peranan yang sangat penting bagi prestasi belajar siswa. Karena tingginya peranan intelegensi dalam mencapai prestasi belajar maka guru harus memberikan perhatian yang
sangat
besar
terhadap
bidang
studi
yang
banyak
membutuhkan berpikir rasiologi untuk rnata pelajaran matematika. 2) Faktor Minat Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang beminat dalam pelajaran tertentu akan rnenghambat dalam belajar. 3) Faktor Keadaan Fisik dan Psikis Keadaan
fisik
rnenunjukkan
pada
tahap
pertumbuhan,
kesehatan jasmani, keadaan alat - alat indera dan lain sebagainya. Keadaan psikis menunjuk pada keadaan stabilitas / Iabilitas mental siswa, karena fisik dan psikis yang sehat sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan belajar mengajar dan sebaliknya. b. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor dan luar diri siswa yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor eksternal dapat dibagi rnenjadi beberapa bagian, yaitu :
41
1) Faktor Guru Guru
sebagai
tenaga
berpendidikan
rnemiliki
tugas
menyelenggarakan kegiatan belajar rnengajar, rnembimbing, melatih,
mengolah,
meneliti
dan
mengembangkan
serta
memberikan pelalaran teknik karena itu setiap guru harus memiliki wewenang
dan
kemampuan
profesiona1,
kepribadian
dan
kemasyarakatan. 2) Faktor Lingkungan Keluarga Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil kerja, bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor yang sangat penting, karena sebagian besar waktu belajar dilaksanakan di rumah, keluarga kurang mendukung situasi belajar. Seperti kericuhan
keluarga,
kurang
perhatian
orang
tua,
kurang
perlengkapan belajar akan mempengaruhi berhasil tidaknya belajar. 3) Faktor Sumber - Sumber Belajar Salah satu faktor yang rnenunjang keberhasilan dalam proses belajar adalah tersedianya sumber belajar yang memadai. Sumber belajar itu dapat berupa media / alat bantu belajar serta bahan baku penunjang. AIat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan perbuatan belajar. Maka pelajaran akan lebih menarik, menjadi konkret,
42
mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga serta hasil yang lebih bermakna. 5. Indikator Prestasi Belajar Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu khususnya ranah afektif siswa sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifatinta ngible (tidak dapat diraba). Oleh karena itu yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi kognitif, afektif maupun psikomotor. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa sebagaimana yang terurai di atas adalah mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai indikatorindikator prestasi belajar sangat diperlukan ketika seseorang akan menggunakan alat dan kiat evaluasi. Muhibbin Syah (2008: 150) mengemukakan bahwa urgensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis prestasi belajar dan indikator-indikatornya adalah bahwa pemilihan dan pengunaan alat evaluasi akan menjadi lebih
43
tepat, reliabel, dan valid. Selanjutnya agar lebih mudah dalam memahami hubungan antara jenis-jenis belajar dengan indikator-indikatornya, berikut ini penulis sajikan sebuah tabel yang disarikan dari tabel jenis, indikator, dan cara evaluasi prestasi (Muhibbin Syah, 2008: 151).
Tabel 2.1 Jenis dan Indikator Prestasi Belajar No 1
2
3
Jenis Prestasi Belajar Ranah Cipta (Kognitif) Pengamatan Ingatan Pemahaman Penerapan Analisis (pemeriksaan dan pemilahan secara teliti) Sintesis (membuat panduan baru dan utuh)
Ranah Rasa (Afektif) Penerimaan Sambutan Apresiasi (sikap menghargai) Internalisasi (pendalaman) Karaktirasasi Ranah Karsa (Psikomotor)) Keterampilan bergerak dan bertindak Kecakapan kespresi verbal dan nonverbal
Indikator Prestasi Belajar Dapat menunjukkan Dapat membandingkan Dapat menghubungkan Dapat menyebutkan Dapat menunjukkan kembali Dapat menjelaskan Dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri Dapat memberikan contoh Dapat menggunakan secara tepat Dapat menguraikan Dapat mengklasifikasikan/memilahmilah Dapat menghubungkan Dapat menyimpulkan Dapat menggeneralisasikan (membuat prinsip umum) Mengingkari Melembagakan atau meniadakan Menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari) Mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya Mengucapkan Membuat mimik dan gerakan jasmani
44
6. Pendekatan Evaluasi Prestasi Belajar Ada
dua
macam
pendekatan
yang
amat
popular
dalam
mengevaluasi atau menilai tingkat keberhasilan prestasi belajar yaitu (Tardif, 1989 : 131) : a. Norm – referencing atau Norm Refernced Assesment; b. Criterion-referencing atau Criterian- Referenced assesment Di Indonesia pendekatan-pendekatan ini lazim disebut Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Kriteria (PAK). a. Penilaian Acuan Norma (Norm-Referenced Assesment) Dalam
penilaian
yang
menggunakan
pendekatan
PAN
(Penilaian Acuan Norma), prestasi belajar seorang peserta didik diukur dengan membandingkannya dengan prestasi yang dicapai teman-teman sekelasnya atau sekelompoknya. (Tardif, 1989 : 227). Jadi, pemberian skor atau nilai peserta didik tersebut merujuk pada hasil perbandingan antara skor-skor yang diperoleh teman-teman sekelmpoknya dengan skornya sendiri (Nasution, 1996 : 195). Sebagai contoh, sekelompok SLTP terdiri dari 10 orang dan memperoleh skor hasil evaluasi formatif Pendidikan Agama Islam (PAI) masing-masing : 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35, 30, 25 Skor-skor di atas, mula-mula dipandang sebagai nilai mentah, lalu dikonversikan/diubah ke dalam nilai-nilai dengan rentangan 1 sampai 10 atau 10-100. Hasilnya, karena skor di atas yang
45
tertinggiadalah 50, maka siswa yang mendapat skor tersebut berarti meraih nilai 10 atau 100, sedang siswa yang mendapat skor rendah (25) berarti memperoleh nilai 5 atau 50. Secara professional skor-skor di atas setara dengan nilai 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6 dan 5 atau 100, 90 dan seterusnya
ke
bawah.
Selain
itu,
pendekatan
PAN
juga
diimplimentasikan dengan cara menghitung dan membandingkan persentase jawaban benar yang dihasilkan seorang siswa dengan persentase
jawaban
sekelompoknya.
benar
Kemudian,
yang persentase
dihasilkan
kawan-kawan
jawaban-jawaban
benar
masing-masing siswa tersebut dikonversikan ke dalam nilai 1-10 atau 10-100. contoh, apabila soal evaluasi sumatif matematika untuk siswa kelas 3 Madrasah Tsanawiyah terdiri dari 60 butir dan persentase jawaban benar tertinggi adalah 83,3% misalnya, maka persentase ini dianggap bernilai 10 atau 100. Nilai ini muncul berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sederhana, yakni : Jumlah jawaban benar x 100 Jumlah butir soal Yang dalam hal ini : 50 (jawaban benar) x 100 = 83,3 60 (butir soal) Selanjutnya , untuk persentase jawaban benar 75% dikonversikan ke dalam nilai 9 atau 90 denganperhitungan : 75 % X 10 = 9 atau 90 83,3 Dengan demikian, untuk persentase-persentase jawaban benar lainnya
46
seperti 60%, 50% dan seterusnya dikonversikan ke dalam nilai-nilai yang relevan berdasarkan perhitungan di atas. b. Penilaian Acuan Kriteria (Criterion-Referenced Assesment) Penilaian dengan pendekatan PAK (Penilaian Acuan Kriteria) menurut Tardif (1989 : 95) merupakan proses pengukuran prestasi belajar dengan cara membandingkan pencapaian seorang siswa dengan berbagai perilaku ranah yang telah ditetapkan secara baik (well difined domain behaviour) sebagai patokan absolut. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan pendekatan Penilaian Acuan Kriteria diperlukan adanya kriteria mutlak yang merujuk pada tujuan pembelajaran umum dan khusus (TPU dan TPK). Artinya, nilai atau kelulusan seseorang siswa bukan berdasarkan perbandingan dengan nilai yang dicapai oleh teman-teman sekelompoknya melainkan ditenukan oleh penguasaannya atas materi pelajaran hingga batas yang sesuai dengan tujuan instruksional. Pendekatan penilaian seperti di atas biasanya diterapkan dalam sistem belajar tuntas (mastery learning). Dalam sistem belajar tuntas, seorang siswa baru dapat dinyatakan lulus dalam evaluasi suatu mata pelajaran apabila ia telah menguasai seluruh materi secara merata dan mendalam dengan nilai minimal 80 (Pressley &McCormick, 1995 : 580). Sebagai contoh, apabila pelajaran agama di kelas I SLTP misalnya harus dikuasai secara tuntas antara lain siswa harus terampil
47
mempraktekkan sholat lengkap dengan penguasaan atas arti bacaan dan do’anya, lalu penguasaannya ditentukan minimal 80%, maka nilai kelulusan pelajaran tersebut harus bergerak dari 80 sampai 100. oleh karena itu, seorang siswa yang telah mencapai nilai 75 sekalipun, belum dapat dinyatakan lulus/berhasil meskipun nilai ini tertinggi di antara nilai teman-temannya yang rata- rata mungkin hanya 70 atau kurang. 7. Batas Minimal Prestasi Belajar Setelah mengetahui indikator dan memperoleh skor hasil evaluasi prestasi belajar, seorang guru perlu mengetahui bagaimana kiat menetapkan batas minimal keberhasilan belajar para siswanya. Hal ini penting karena mempertimbangkan batas terendah prestasi siswa yang dianggap berhasil dalam arti luas bukanlah perkara yang mudah. Keberhasilan dalam arti luas berarti keberhasilan yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah-ranah psikologis, walaupun berkaitan satu sama lain, kenyataannya sukar diungkap sekaligus jika hanya melihat perubahan yang terjadi pada salah satu ranah. Contoh: seorang siswa yang memiliki nilai tinggi dalam bidang studi agama Islam misalnya, belum tentu rajin beribadah sholat. Sebaliknya, siswa lain yang mendapat nilai cukup dalam bidang studi tersebut, justru menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan beragama sehari-hari. Jadi, nilai hasil evaluasi sumatif atau ulangan “X” dalam raport, misalnya, mungkin secara efektif dan psikomotor menjadi “X-“ atau “ X+”. Inilah tantangan berat
48
yang harus dihadapi oleh para guru sepanjang masa. Untuk menjawab tantangan ini guru seharusnya tidak hanya terikat oleh kiat penilaian yang bersifat kognitif, tetapi juga memperhatikan kiat penilaian yang bersifat afektif dan psikomotor siswa. Menetapkan batas minimum keberhasilan belajar siswa selalu berkaitan dengan upaya pengungkapan hasil belajar. Ada beberapa alternative norma pengukuran tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti proses belajar. Diantara norma-norma pengukuran tersebut adalah : •
1.Norma skala angka dari 0 sampai 10
•
2.Norma skala angka dari 0 sampai 100 Angka terendah yang menyatakan kelulusan atau keberhasilan
belajar (passing grade) skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan untuk skala 0-100 adalah 55 atau 60. Pada prinsipnya jika seorang siswa dapat menyelesaikan lebih dari separuh tugas atau dapat menjawab lebih dari instrumen evaluasi dengan benar, ia dianggap telah memenuhi target minimal keberhasilan belajar. Selanjutnya, selain norma-norma tersebut di atas ada pula norma lain yang berlaku di perguruan tinggi yaitu norma prestasi belajar dengan menggunakan simbol huruf-huruf A, B, C,D dan E. Simbol huruf-huruf ini dapat dianggap sebagai terjemahan dari simbol-simbol angka sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :
49
Tabel 2.2 Perbandingan Nilai Angka, Huruf dan Predikatnya Simbol-simbol Nilai Angka 8-10=80-100=3,1-4 7-7,9=70-79=2,1-3 6-6,9=60-69=1,1-2 5-5,9=50-59=1 0-4,9=0-490
Huruf
Predikat
A B C D E
Sangat baik baik Cukup Kurang gagal
Perlu ditambahkan bahwa simbol nilai angka yang berskala antara 0 sampai 4 seperti yang tampak pada tabel di atas lazim dipergunakan di perguruan tinggi. Skala angka yang berinterval jauh lebih pendek daripada skala angka lainnya dipakai untuk menetapkan indeks prestasi (IP) mahasiswa, baik pada setiap semester maupun pada akhir penyelesaian studi. Hal lain yang lebih penting dalam proses evaluasi prestasi bukan norma mana yang harus diambil, melainkan sejauh mana norma itu dipakai secara lugas untuk mengevaluasi seluruh kecakapan siswa yaitu kognitif, afektif dan psikomotor)
D. Hubungan Pengelolaan Dana BOS dan Prestasi Belajar Dalam dunia pendidikan terdapat banyak masalah yang dihadapi terutama oleh lembaga penyelenggara pendidikan atau sekolah seperti kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana, masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar, dan masalah dalam struktur organisasi lembaga pendidikan itu sendiri. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tentu memiliki beberapa masalah seperti masalah yang dialami dalam proses
50
belajar mengajar yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dalam dunia pendidikan proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bagi peserta didik. Pada tataran oprasional, program BOS ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh tim PKPS-BBM tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama. Sedangkan di tingkat sekolah, organisasi pelaksana program BOS terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab danbendahara sekolah atu guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan komite sekolah sebagai pelaksana program BOS. Mekanisme pengelolaan dana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program BOS bertujuan agar penyaluran dana BOS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat tepat sasaran. Hal ini menjadi penting karena unsur yang paling penting dalam program BOS ini adalah dana sehingga bila pengelolaan dana tersebut dapat berjalan dengan baik maka program BOS tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005, untuk SD-SLTP (sederajat), Wajib Belajar 9 Tahun, di Tahun 2008 ini dianggarkan sebesar Rp. 49,7 triliun. Alokasi dana BOS diambil dari alokasi anggaran pembiayaan sektor pendidikan APBN tahun 2005/20006 dan 2006/2007. Dalam program BOS, pengelolaan dana BOS telah diatur dengan jelas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program BOS. Berikut merupakan
51
penggunaan dana BOS seperti yang telah ditetapkan dalam prosedur penggunaan dana BOS : 1. Uang formulir pendaftaran 2. Buku pelajaran pokok dan buku penunjang perpustakaan 3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, bahan praktikum dan pensil 4. Pembiayaan perawatan ringan 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah 6. Kegiatan peningkatan mutu pendidikan seperti pelatihan guru dan peningkatan kreativitas guru 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa 8. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah 9. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin 10. Khusus untuk pesantren dan salafiah dan sekolah agama non islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondok dan membeli alat ibadah. Dari uraian di atas jelas terdapat hubungan antara pengelolaan dana BOS dengan prestasi belajar, dimana saat ini masalah-masalah prestasi belajar yang bersasal dari lingkungan sekolah seperti kelengkapan sarana, kelengkapan bahan bacaan, kuliatas guru, kelengkapan bahan habis pakai, dll, dapat terpenuhi dengan pengelolaan dana BOS. Saat setiap unsur sekolah dapat mengelola dana BOS dengan baik, maka akan memberikan efek fositif terhadap pengembangan sekolah tersebut, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
