BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Obat Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Menkes RI., 2014). Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Berbagai pilihan obat saat ini telah tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. penggunaan obat harus tepat agar memberikan manfaat klinik yang optimal (Anief, 2004). Dalam penggunaannya, obat akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat dan obat akan bersifat racun apabila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih, namun bila dosisnya kurang juga tidak memperoleh penyembuhan (Anief, 2004). 2.1.1 Antibiotika Menurut defenisi Waksman, antibiotika adalah zat yang dibentuk oleh mikroorganisme yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain. Defenisi ini diperluas karena zat yang bersifat antibiotik ini dapat pula dibentuk oleh beberapa hewan dan tanaman tinggi. Di samping itu berdasarkan antibiotika alam, dapat pula dibuat antibiotika baru secara sintestis parsial yang sebagian memiliki sifat yang lebih baik (Mutschler, 2007).
6
2.1.1.1 Klasifikasi antibiotika a. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotika i. Menghambat biosintesis dinding sel (contohnya: penicillin, sefalosporin, sikloserin, basitrasin). ii. Meninggikan permeabilitas membran sitoplasma (contohnya: sefalosporin, sikloserin, basitrasin) iii. Mengganggu sintesis protein bakteri (contohnya: tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin,
novobiosin,
dan
antibiotika
golongan
aminoglikosida)
(Mutschler, 2007). b. Berdasarkan daya kerja antibiotika i. Zat-zat bakterisida, yang pada dosis biasa berkhasiat mematikan kuman. Obat-obat ini dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu : 1. Zat-zat yang bekerja terhadap fase tumbuh, misalnya: penisilin, sefalosporin, polipeptida, rifampisin dan golongan kuinolon. 2. Zat-zat yang bekerja terhadap fase istirahat, misalnya: aminoglikosida, nitrofurantoin, INH, kotrimoksazol, dan polipeptida. ii. Zat-zat bakteriostatik, yang pada dosis biasa terutama berkhasiat menghentikan pertumbuhan dan perbanyakan kuman. Contohnya adalah kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida dan linkomisin (Tan, 2007). c. Berdasarkan luas aktivitas antibakteri i.
Antibiotika narrow-spectrum (spektrum sempit). Obat-obat ini terutama aktif terhadap beberapa jenis kuman saja, misalnya Penisilin G, PenisilinV, eritromisin, dan klindamisin yang hanya bekerja terhadap bakteri gram
7
positif sedangkan streptomisin, gentamisin, polimiksin-B, dan asam nalidiskat yang aktif khusus hanya pada kuman gram-negatif. ii. Antibiotika broad-spectrum
(spektrum
luas)
bekerja
terhadap
lebih
banyak kuman baik gram-positif maupun gram-negatif antara lain sulfonamida,
ampisilin,
sefalosporin,
kloramfenikol,
tetrasiklin
dan
rifampisin (Tan, 2007). 2.1.1.2 Penggunaan Antibiotik Antibiotika digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi akibat kuman atau juga untuk prevensi infeksi, misalnya pada pembedahan yang besar. Secara profilaktis juga diberikan pada pasien dengan sendi dan klep jantung buatan, juga sebelum cabut gigi (Tan, 2007). Menurut (Nastiti, 2011), Frekuensi penggunaan antibiotik yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan ketentuan yang sesuai atau tidak rasional dapat menimbulkan efek yang negatif, salah satunya adalah resistensi. Resistensi antibiotik dapat memperpanjang masa infeksi, memperburuk kondisi klinis dan beresiko perlunya penggunaan antibiotik tingkat lanjut yang lebih mahal dan efektivitas serta toksisitasnya lebih besar (Nastiti, 2011). 2.1.2 Obat Generik Defenisi obat generik menurut Permenkes No.02/02/Menkes/068/I/2010 adalah obat dengan nama resmi International Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya (Menkes RI., 2010). Obat Generik tidak memiliki nama dagang atau merek, hanya menggunakan nama zat aktif obat yang dikandungnya sebagai namanya, contoh:
8
Amoksisilin, Ampisilin, Asam mefenamat, dan lain-lain. Nama obat generik biasanya kurang kompleks dibandingkan nama kimianya, misal: asetaminofen menjadi
parasetamol
sebagai
nama
generiknya,
hal
ini
dimaksudkan
mempermudah dalam berkomunikasi baik dalam mengingat nama obat maupun penulisannya dalam resep dokter. Penulisan nama obat generik biasanya dijumpai pada pembungkus atau labelisasi dari obat (Sitepu, 2007). Penulisan resep dengan menggunakan nama generik memberikan keleluasaan bagi ahli farmasi dalam memilih produk obat tertentu untuk memenuhi permintaan dalam resep serta memberikan penghematan biaya bagi pasien apabila terdapat persaingan harga (Katzung, 2004). Sedangkan obat bermerek/bernama dagang didefenisikan sebagai obat dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan (Menkes RI., 2010). Nama obat generik biasanya lebih kompleks dibandingkan obat dengan nama dagang. Biasanya nama dagang obat yang diproduksi memiliki nama yang mudah diingat, terkadang berkaitan dengan perusahaannya atau nama pemiliknya. Contoh obat dengan nama dagang antara lain: Panadol, Tempra, Tylenol dan sebagainya (Sitepu, 2007). 2.1.3 Bentuk Sediaan Obat Bentuk sediaan obat adalah bentuk sediaan farmasi yang mengandung zat/bahan berkhasiat, bahan tambahan, dengan dosis serta volume dan bentuk sediaan tertentu, langsung dapat digunakan untuk terapi (Joenoes, 2001).
9
2.1.3.1 Sediaan Cair Sediaan cair dapat diberikan untuk obat luar, obat suntik, obat minum dan obat tetes seperti larutan, suspensi, emulsi, sirup dan injeksi (Joenoes, 2001). 2.1.3.2 Sediaan Setengah Padat Sediaan setengah padat pada umumnya hanya digunakan sebagai obat luar, dioleskan pada kulit untuk keperluan terapi atau berfungsi sebagai pelindung kulit seperti salep, krim dan pasta (Joenoes, 2001). 2.1.3.3 Sediaan Padat Sediaan padat merupakan sediaan dengan sistem unit/dose mengandung dosis tertentu dari satu atau beberapa komponen obat seperti tablet, kapsul, pulvis, pulveres atau puyer dan pil (Joenoes, 2001). 2.2 Penggunaan Obat (Drug Utilization) Pemanfaatan obat didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pemasaran, distribusi, resep dan penggunaan obat-obatan dalam masyarakat, dengan penekanan khusus pada hasil medis, sosial dan konsekuensi ekonomi (WHO, 2003). Penelitian tentang penggunaan obat digunakan untuk menilai aspek penggunaan obat dan peresepan obat, antara lain: a. Pola pengunaan obat Hal ini mencakup penggunaan obat secara luas, kecenderungan penggunaan obat dan biayanya dari waktu ke waktu. b. Kualitas penggunaan obat Kualitas penggunaan obat ditentukan dengan membandingkan penggunaan obat berdasarkan pedoman peresepan nasional dan formularium. Indeks
10
kualitas penggunan obat meliputi: pemilihan obat, biaya obat, dosis obat, kemungkinan interaksi obat dan efek samping obat yang merugikan, dan pengetahuan pasien tentang rasio manfaat-biaya yang diperoleh dari terapi yang dilakukan. c. Penentuan penggunaan obat Hal ini meliputi karakteristik pengguna obat (sosiodemografi pasien dan kepatuhan
menggunakan
obat),
karakteristik
peresepan
(khususnya
pengetahuan dan faktor yang mendasari penentuan terapi), dan karaktristik obat (efek terapi dan keterjangkauannya). d. Outcome penggunaan obat Outcome panggunaan obat meliputi manfaat dan efek samping pengobatan, dan konsekunsi ekonomi (WHO, 2003). 2.2.1 Tujuan Penelitian Penggunaan Obat Tujuan utama dari penelitian penggunaan obat adalah untuk memfasilitasi penggunaan obat rasional dalam populasi. Penggunaan obat yang rasional menggambarkan peresepan yang baik yakni dosis yang optimal, pelayanan informasi obat dan harga yang terjangkau. Tanpa mengetahui bagaimana obat diresepkan dan digunakan akan sulit menentukan penggunaan obat yang rasional dan menyarankan langkah-langkah peresepan yang baik. a. Deskripsi Penggunaan Obat Deskripsi penggunaan obat ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah pasien yang mengkonsumsi obat dalam periode tertentu. Hal ini juga dapat menggambarkan bagaimana penggunaan obat di suatu daerah (misalnya: negara, masyarakat tertentu), mengetahui epidemiologi penyakit tertentu terkait
11
dengan bagaimana penggunaan obat untuk mengatasi penyakit tersebut, dan menjadi indikator kulitas dari pola penggunaan obat. Penggunaan obat dapat menilai peresepan yang baik dan mendeteksi masalah penggunaan obat pada distribusi usia dan dosis tertentu, sehingga informasi indikasi, kontraindikasi dan dosis yang optimal dapat meningkatkan penggunaan obat yang lebih baik. b. Tanda Awal Penggunaan Obat Irrasional Perbedaan geografis dan perubahan penggunaan obat dari waktu ke waktu memiliki implikasi baik kesehatan, sosial dan ekonomi bagi pasien dan masyarakat. Selain itu, dengan membandingkan penggunaan obat berdasarkan obat yang direkomdasikan dan pedoman pengobatan penyakit tertentu dapat menentukan apakah praktek dan pengetahuan tersebut kurang optimal. Pedoman yang dapat menyebabkan obat yang subterapi dan penggunaan obat yang berlebihan juga perlu ditinjau ulang. c. Intervensi Untuk Meningkatkan Penggunaan Obat (Follow Up) Penelitian tentang penggunaan obat dapat digunakan untuk menilai apakah intevensi peningkatan penggunaan obat memberikan dampak yang diinginkan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki efek penggunaan obat yang tidak diinginkan antara lain: 1. menetapkan formularium nasional, memberikan informasi obat dan penentuan kebijakan penggunaan obat yang terus menerus dievaluasi. 2. melakukan survei lebih lanjut terhadap penggantian kebijakan sistem kesehatan atau asuransi yang akan berdampak pada biaya pengobatan pasien.
12
3. Menilai sejauh mana kegiatan promosi industri farmasi dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat. d. Kontrol Kualitas Penggunaan Obat Penggunaan obat harus dikontrol untuk meningkatkan kualitas penggunaanobat itu sendiri. Kontrol kualitas dapat diterapkan pada berbagai tingkatan kelompok yang terdiri dari dokter, farmasis/apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Perbedaan substansial dapat mengidentifikasi dan menentuan promosi penggunaan obat yang terbaik (WHO, 2003). 2.2.2 Jenis Informasi Penggunaan Obat Penelitian penggunaan obat berkaitan dengan jenis informasi yang mendasari penggunaan obat. Berbagai jenis informasi penggunaan obat sangat diperlukan, meliputi: keseluruhan penggunaan obat, kelompok obat, produk generik, kondisi pasien dan prescriber. Selain itu, biaya obat juga penting untuk memastikan bahwa obat yang digunakan sudah efisien dan ekonomis (WHO, 2003). 2.2.2.1 Dasar Penggunaan Obat Pengetahuan tentang kecenderungan penggunaan obat total cukup bermanfaat, tetapi untuk informasi yang lebih detail meliputi agregat penggunaan obat pada tingkat yang berbeda misalnya penggunaan obat untuk terapi hipertensi maka agregat yang sesuai adalah golongan diuretik, Beta-Blocker dan Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI); informasi indikasi obat yang memungkinkan interpretasi yang benar dari kecenderungan penggunaan obat secara keseluruhan, misalnyapenggunaan relatif suatu kelompok obat dalam mengobati hipertensi, contoh penggunaan captopril lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan Ca-
13
Channel Blocker; dosis dan peresepan dosis perhari dapat membandingkan respon peggunaan obat pada pasien, etnis tertentu, daerah atau fasilitas kesehatan di suatu negara yang sama, juga pada indikasi yang berbeda pada obat yang sama sehingga dapat menginterpretasikan pengunaan secara keseluruhan (WHO, 2003). 2.2.2.2 Masalah Informasi Dasar Adapun beberapa masalah yang mungkin timbul pada penggunaan obat antara lain: masalah terapi obat dan non-obat, masalah keamanan obat yang mungkin saja muncul, lamanya konsultasi, bagaimana obat untuk terapi diresepkan, bagaimana obat disuplai dan peresepan obat lainnya (WHO, 2003). 2.2.2.3 Informasi Pasien Informasi tentang faktor demografi dan rincian lainnya tentang pasien meliputi jenis kelamin, usia juga merupakan hal yang penting untuk mengetahui menentukan jenis terapi yang terbaik dan mengurangi efek samping yang merugikan dari obat. Misalnya pada penggunaan obat antiinflamasi non-steroid dan managemen terapi yang baik pada diagnosa penyakit seperti hipertensi, asma dan gagal jantung (WHO, 2003). 2.2.2.4 Informasi Prescriber Prescriber mempunyai peranan yang penting dalam penggunaan obat. Oleh karena itu, prescriber harus benar-benar memahami bagaimana dan mengapa obat diresepkan. Informasi demografi prescriber berupa usia, jenis kelamin, pendidikan, lamanya praktek, jenis praktek (apakah spesialis atau umum, pedesaan atau perkotaan), ukuran praktek, hubungan dengan pasien, pengetahuan tentang obat merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebiasaan peresepan obat (WHO, 2003).
14
2.2.3 Data Peresepan Data dari fasilitas kesehatan dapat digunakan untuk mengevaluasi aspekaspek tertentu dari penyedia pelayanan kesehatan, penggunaan obat dan penetapan indikator yang yang memberikan informasi kegiatan peresepan dan aspek pemeliharaan kesehatan pasien. Indikator ini dapat digunakan untuk menentukan penyebab masalah kesehatan muncul, menyediakan informasi untuk monitoring, mengawasi dan memotivasi penyedia pelayanan kesehatan untuk mematuhi standart kesehatan yang telah ditetapkan (WHO, 2003). Data resep dapat diperoleh dari pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Informasi juga dapat diperoleh dari peresepan meliputi: demografi pasien, nama obat, bentuk sediaan, kekuatan dan dosis obat, frekuensi pemberian dan lama pengobatan. Pada resep, biasanya juga tertera diagnosa penyakit yang akan memudahkan untuk menentukan indikasi yang sesuai dan pemberian antibiotika empiris sebelum hasil laboratorium diketahui (WHO, 2003). Salah satu dasar metode untuk menilai kerasionalan penggunaan obat adalah dengan indikator peresepan yang direkomedasikan oleh WHO (1993), meliputi: a. Rerata jumlah item obat per lembar resep Rerata jumlah item obat per lembar resep bertujuan untuk mengukur derajat polifarmasi. Pedoman diperlukan untuk menilai adanya ambigu pada praktek peresepan. Rata-rata diperoleh dengan membagikan jumlah obat dengan jumlah resep yang disurvei. Sebagai contoh, rerata jumlah item obat per lembar resep di pusat kesehatan di Indonesia adalah sebesar 3,3 R/.
15
b. Persentase peresepan obat generik Persentase peresepan obat generik bertujuan untuk mengukur kecenderungan peresepan obat generik. Penghitungan harus berdasarkan peresepan bukan hanya melihat pada label obat yang diberikan. Sebagai contoh peresepan obat denagan nama generik di Nepal adalah sebesar 44%. c. Persentase peresepan antibiotik Persentase peresepan antibiotik bertujuan untuk mengukur penggunaan antibiotik, karena obat tersebut sering digunakan secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan resistensi dan pemborosan biaya terapi. d. Persentase persepan sediaan injeksi Persentase persepan sediaan injeksi ditujukan untuk mengukur secara keseluruhan dua hal yang penting yakni penggunaan obat yang berlebihan dan pemborosan biaya. e. Persentase peresepan obat berdasarkan formularium Persentase peresepan obat berdasarkan formularium bertujuan untuk mengukur derajat kesesuaian peresepan berdasarkan ketentuan obat nasional, sebagai indikasi peresepan obat berdasarkan daftar obat nasional atau daftra obat yang tersedia di fasilitas tersebut (WHO, 1993).
2.3 Interaksi Obat Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi ketika efek suatu obat diubah saat sebelum atau sesudah pemberian obat yang lain. Interaksi obat-obat dapat pula didefinisikan sebagai respon farmakologis atau klinis terhadap kombinasi obat yang berbeda dibandingkan ketika obat-obat
16
tersebut diberikan tunggal. Hasil klinis interaksi obat-obat dapat dikategorikan sebagai antagonisme (yaitu, 1 + 1 < 2), sinergis (yaitu, 1 + 1 > 2) (Tatro, 2009). Kesadaran yang tinggi dari profesional kesehatan tentang obat-obat yang sering diberikan untuk terapi, serta pengetahuan dokter tentang mekanisme interaksi
obat
akan
sangat
membantu
untuk
mengurangi/menghindari
kemungkinan terjadinya interaksi, ketika obat-obat tertentu diberikan secara bersamaan atau diminum oleh penderita pada waktu yang bersamaan, karena hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi penderita. Faktor-faktor penderita yang berpengaruh terhadap Interaksi Obat: 1. Umur Penderita a. Bayi dan balita Proses metabolik belum sempurna, maka efek obat dapat lain. b. Orang Lanjut usia Orang lanjut usia relatif lebih sering berobat, lebih sering menderita penyakit kronis seperti hipertensi, kardiovaskuler, diabetes, arthritis. Kebanyakan pada orang lanjut usia fungsi ginjal menurun, sehingga ekskresi obat terganggu, kemungkinan fungsi hati juga terganggu. Selain itu, diet pada lanjut usia juga sering tidak memadai. 2. Penyakit yang sedang diderita Pemberian obat dapat menjadi kontraindikasi untuk penyakit tertentu. 3. Fungsi Hati Penderita Fungsi hati yang terganggu akan menyebabkan metabolisme obat terganggu karena biotransformasi obat sebagian besar terjadi di hati.
17
4. Fungsi ginjal penderita Fungsi ginjal terganggu akan mengakibatkan ekskresi obat terganggu. Ini akan mempengaruhi kadar obat dalam darah, juga dapat memperpanjang waktu paruh biologik (t½) obat. Dalam hal ini ada 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu: a. Dosis obat dikurangi b. Interval waktu antara pemberian obat diperpanjang, atau c. Kombinasi dari kedua hal diatas. 5. Kadar protein dalam darah/serum penderita Bila kadar protein dalam darah penderita dibawah normal, maka akan berbahaya terhadap pemberian obat yang ikatan proteinnya tinggi. 6. pH urin penderita pHurine dapat mempengaruhi ekskresi obat di dalam tubuh. 7. Diet penderita Diet dapat mempengaruhi absorpsi dan efek obat (Joenoes, 2001). 2.3.1 Interaksi Farmakokinetika Interaksi farmakokinetikadalah ketika obat yang diberi bersamaan, satu obatdapat
mengubahtingkat
absorbsi,
distribusi,
metabolisme
atauekskresiobatlain. Hal ini paling seringdiukur denganperubahan dalamsatu atau lebih parameterkinetik, seperti konsentrasiserum puncak, area di bawah kurva,konsentrasiwaktu paruh, jumlah total obatdiekskresikandalam urin (Tatro, 2009). Berbeda
dengan
interaksi
farmakodinamika,
peramalan
interfensi
farmakokinetika lebih sulit karena proses-proses farmakokinetika hanya spesifik terhadap obat-obat tertentu (Mutschler, 2007).
18
2.3.1.1 Interaksi pada Proses Absorbsi Interaksi pada proses absorbsi dapat terjadi akibat perubahan harga pH obat pertama. Misalnya, apabila antasida diberikan bersamaan dengan obat yang bersifat asam atau basa, maka jumlah absorbsinya akan berubah akibat meningkatnya pH dalam saluran lambung bagian atas. Selain itu, pengaruh absorbsi pada obat kedua mungkin terjadi akibat perpanjangan atau pengurangan waktu paruh obat di dalam saluran cerna atau akibat pembentukan kompleks (Mutschler, 2007). 2.3.1.2 Interaksi pada Proses Distribusi Jika dalam darah pada saat yang bersamaan terdapat obat yang berbeda, maka terdapat kemungkinan persaingan terhadap tempat ikatan protein. Persaingan tempat ikatan protein merupakan proses yang biasa terjadi pada obat dengan rentang terapi sempit dan volume distribusi yang relatif kecil (Mutschler, 2007). 2.3.1.3 Interaksi pada Proses Metabolisme Dengan cara yang sama seperti pada albumin plasma, mungkin terjadi persaingan trerhadap enzim yang berfungsi untuk biotransformasi obat, misalnya sitokromP-450 dan dengan demikian terjadi metabolisme yang diperlambat. Metabolisme obat kedua dapat diperlambat atau dipercepat berdasarkan penghambatan enzim atau induksi enzim oleh obat pertama. Seperti misalnya penguraian fenitoin atau tolbutamida yang dihambat oleh isoniazid, kloramfenikol atau antikoagulan. Kadar fenilhidantoin dapat meningkat sampai daerah toksis. Induktor enzim, misalnya kelompok barbiturat, sebaliknya dapat menyebabkan metabolisme yang lebih cepat pada sebagian besar obat. Jika induktor enzim
19
dihentikan dan dosis obat kedua tidak dikurangi, maka kadang-kadang terdapat bahaya kelebihan dosis karena efek induksi ditiadakan (Mutschler, 2007). 2.3.1.4 Interaksi pada Proses Eksresi Interaksi pada proses eksresi melalui ginjal dapat terjadi akibat perubahan pH dalam urin atau karena persaingan tempat ikatan pada sistem transport yang berfungsi untuk sekresi atau reabsorbsi aktif. Senyawa-senyawa yang dapat menurunkan pHakan memperbesar eksresi basa lemah karena senyawa-senyawa ini dalam keadaan terionisasi dan dengan cara yang sama senyawa-senyawa yang menaikkan pH urin dapat meningkatkan eksresi asam-asam lemah (Mutschler, 2007). 2.3.2 Interaksi Farmakodinamika Interaksi farmakodinamik adalah interaksi yang satu obat menginduksi perubahan respon pasien terhadap obat tanpa mengubah farmakokinetik obat objek. Artinya, perubahan kerja obat dapat terjadi tanpa diikuti perubahan konsentrasi plasma. Interaksi farmakologis, yaitu penggunaan bersamaan dari dua atau lebih obat dengan tindakan farmakologis yang sama atau berlawanan (Tatro, 2009). Interaksi farmakodinamika diharapkan jika zat berkhasiat yang saling mempengaruhi bekerja secara sinergis atau antagonis pada suatu reseptor atau pada suatu organ sasaran. Interaksi farmakodinamika dapat berguna secara terapeutik apabila menguntungkan dan dapat dicegah apabila tidak diinginkan (Mutschler, 2007).
20
2.4 Resep 2.4.1 Pengertian Resep Secara definisi dan teknis, resep artinya pemberian obat secara tidak langsung, ditulis jelas dengan tinta, tulisan tangan pada kop resmi kepada pasien, format dan kaidah penulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana permintaan tersebut disampaikan kepada farmasi atau apoteker di apotek agar diberikan obat dalam bentuk sediaan dan jumlah tertentu sesuai permintaan kepada pasien yang berhak (Jas, 2009). Menurut Permenkes (2014), resep adalah permintaan tertulis dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper atau electronic untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku (Menkes RI., 2014). Resep dituliskan pada suatu kertas resep yang umumnya berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran yang ideal adalah lebar 10-12 cm dan panjang 15-18 cm. Resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan, dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi. Selain menerapkan sifat-sifat obat yang diberikan dan dikaitkan dengan variabel dari penderita, maka dokter yang menulis resep idealnya perlu pula mengetahui nasib obat didalam tubuh: penyerapan, distribusi, metabolisme dan eksresi obat; toksikologi serta penentuan regimen yang rasional bagi setiap penderita secara individual (Joenoes, 2001). Demi keamanan penggunaan, obat dibagi dalam beberapa golongan. Secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu obat bebasOver of the counter (OTC) dan Ethical, harus dilayani dengan resep dokter. Jadi sebagian obat
21
tidak bisa diserahkan langsung pada pasien atau masyarakat tetapi harus melalui resep dokter. Dalam sistem distribusi obat nasional, peran dokter sebagai medical care dan alat kesehatan ikut mengawasi penggunaan obat oleh masyarakat, apotek sebagai organ distributor terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau pasien, dan apoteker berperan sebagai pharmaceutical care dan informan obat, serta melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Di dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, kedua profesi ini harus berada dalam satu tim yang solid dengan tujuan yang sama yaitu melayani kesehatan dan menyembuhkan pasien (Jas, 2009). 2.4.2 Tujuan Penulisan Resep Penulisan resep bertujuan untuk memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat. Umumnya, rentang waktu buka instalasi farmasi/apotek dalam pelayanan farmasi jauh lebih panjang daripada praktik dokter, sehingga dengan penulisan resep diharapkan akan memudahkan pasien dalam mengakses obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan penyakitnya. Melalui penulisan resep pula, peran dan tanggung jawab dokter dalam pengawasan distribusi obat kepada masyarakat dapat ditingkatkan karena tidak semua golongan obat dapat diserahkan kepada masyarakat secara bebas. Selain itu, dengan adanya penulisan resep, pemberian obat lebih rasional dibandingkan dispensing (obat diberikan sendiri oleh dokter), dokter bebas memilih obat secara tepat, ilmiah, dan selektif. Penulisan resep juga dapat membentuk pelayanan berorientasi kepada pasien (patient oriented). Resep itu sendiri dapat menjadi medical record yang dapat dipertanggungjawabkan, sifatnya rahasia (Jas, 2009).
22
2.4.3 Penulisan Resep yang Tidak Tepat Penulisan resep adalah tindakan terakhir dari dokter untuk penderitanya, yaitu setelah menentukan anamnesis, diagnosis, dan prognosis serta terapi yang akan diberikan berupa profilaktik, simtomatik atau kausal. Terapi ini diwujudkan dalam bentuk resep. Penulisan resep yang tepat dan rasional merupakan penerapan berbagai ilmu, karena itu banyak variabel-variabel yang harus diperhatikan, maupun variabel unsur obat dan kemungkinan kombinasi obat, ataupun variabel penderitanya secara individual (Joenoes, 2001). Meresepkan obat yang tidak tepat untuk pasien tertentu merupakan akibat dari kegagalan mengenali kontraindikasi yang disebabkan oleh terdapatnya penyakit lain yang diderita pasien; kegagalan mendapat informasi mengenai obat lain
yang
digunakan
pasien,
atau
kegagalan
dalam
memperhitungkan
kemungkinan terjadinya ketidakcocokan secara fisikokimia antar obat yang dapat bereaksi terhadap satu sama lain dan kontraindikasi obat dalam kondisi terdapatnya penyakit lain atau sifat khas farmakokinetikanya (Katzung, 2004). Kurangnya pengetahuan dari ilmu mengenai obat dapat mengakibatkan: a. Bertambahnya kemungkinan toksisitas obat yang diberikan, b. Terjadi interaksi antara obat satu dengan obat yang lain, c. Terjadi interaksi antara obat dengan makanan/minuman tertentu, d. Tidak tercapai efektivitas obat yang dikehendaki, e. Meningkatkan biaya pengobatan bagi penderita yang sebenarnya dapat dihindarkan (Joenoes, 2001).
23
2.5Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Nasional yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004. Tujuannya adalah agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Menkes RI., 2014). Undang-Undang No. 24 tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Kesehatan Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yang terdiri dari BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Khusus untuk JKN akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang implementasinya mulai 1 Januari 2014 (Menkes RI., 2014). 2.5.1 Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional JKN mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebagai berikut: a. Prinsip Gotong Royong Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit atau beresiko tinggi terhadap suatu penyakit. b. Prinsip Nirlaba Pengelolaan dana amanat adalah nirlaba bukan untuk mencari laba. Sebaliknya tujuan utama adalah untuk memenuhi sebsar-besarnya kepentingan peserta. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan
24
efektivitas juga mendasari seluruh pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. c. Prinsip Portabilitas Prinsip portabilitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. e. Prinsip Dana Amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. f. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (Menkes RI., 2014). 2.5.2 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional Manfaat JKN mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis (Menkes RI., 2014). Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:
25
a. Penyuluhan kesehatan perseorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. b. Imunisasi dasar, meliputi Bacille Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B (DPTHB), polio dan campak. c. Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi, bekerjasama dengan lembaga yang membidangi Keluarga Berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah. d. Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu (Menkes RI., 2014). 2.6International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problem (ICD-10) Klasifikasi penyakit dapat didefenisikan sebagai sistem kategori penyakit yang dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ada banyak kemungkinan acuan klasifikasi dan yang dipilih harus berdasarkan penggunaan statistik yang tersusun secara teratur. Klasifikasi penyakit harus mencakup seluruh kondisi penyakit yang disusun dalam suatu kategori (WHO, 2005). Suatu klasifikasi penyakit berisi kategori-kategori yang berbeda, sehingga bisa mencakup berbagai jenis penyakit. Kategori harus dipilih untuk memudahkan diagnosa penyakit. Penyakit yang penting dalam kesehatan masyarakat atau sering terjadi hendaknya berada di dalam kategori tersendiri dan jika tidak bisa disatukan
26
dalam suatu kategori, maka penyakit diletakkan pada kelompok-kelompok kondisi berbeda namun masih berhubungan (Erkadius, 2012). ICD-10disahkan oleh WHO pada Mei 1990 dan mulai digunakan di negara-negara anggota WHO sejak tahun 1994 (Krisna, 2014). ICD-10 telah berkembang sebagai klasifikasi praktis, bukan klasifikasi yang murni teori. Di dalamnya terdapat susunan klasifikasi berdasarkan etiologi, situs anatomi, hal-hal yang terjadi di awal timbulnya penyakit, dan sebagainya. Juga terdapat beberapa penyesuaian yang merupakan sebab dibentuknya ICD-10, misalnya kematian, sakit, keamanan sosial, dan survei kesehatan (Erkadius, 2012). ICD-10 bertujuan untuk memudahkan pencatatan data mortalitas dan morbiditas, serta analisis, interpretasi dan pembandingan sistematis data tersebut antara berbagai wilayah dan jangka waktu. ICD-10 dipakai untuk mengubah diagnosis penyakit dan masalah kesehatan lain menjadi kode alfa-numerik, sehingga penyimpanan, pengambilan dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah(Erkadius, 2012). Di dalam praktek, ICD-10 telah menjadi klasifikasi diagnosis standard internasional untuk semua tujuan epidemiologi umum dan berbagai tujuan manajemen kesehatan. Hal ini mencakup analisis situasi kesehatan masyarakat, pemantauan insiden dan prevalensi penyakit dan masalah kesehatan lain, dan hubungannya dengan variabel lain seperti ciri-ciri orang yang terlibat dan situasi yang dihadapinya. ICD tidak dimaksudkan untuk mengindeks entitas klinis yang lebih detil, atau aspek finansial seperti penagihan dan alokasi sumber daya (Erkadius, 2012).
27
Keberadaan ICD-10 penting karena menyediakan bahasa umum untuk pelaporan dan pemantauan penyakit. Hal ini memungkinkan dunia untuk membandingkan dan berbagi data dengan cara yang konsisten dan standar antar rumah sakit, daerah dan negara dan selama periode waktu. Hal ini juga memfasilitasi pengumpulan dan penyimpanan data untuk analisis dan berbasis bukti pengambilan keputusan (Krisna, 2014). 2.7 Formularium Nasional Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional (Menkes RI., 2013). Fornas adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Oleh karena itu, perlu disusun suatu daftar obat yang digunakan sebagai acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan SJSN untuk menjamin aksesibilitas keterjangkauan dan penggunaan obat secara nasional dalam Formularium Nasional (Menkes RI., 2013). Tujuan utama pengaturan obat dalam Fornas adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional. Bagi tenaga kesehatan, Fornas bermanfaat sebagai acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Fornas maka pasien akan mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau, sehingga akan tercapai
28
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu obat yang tercantum dalam Fornas harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya (Menkes RI., 2014). Penerapan Formularium Nasional dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat bagi pemerintah maupun fasilitas kesehatan dalam: 1. Menetapkan penggunaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Meningkatkan penggunaan obat rasional. 3. Mengendalikan biaya dan mutu pengobatan. 4. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. 6. Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan (Menkes RI., 2014). 2.8 Rumah Sakit Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harustetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit: a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, b. memberikan
perlindungan
terhadap
keselamatan
pasien,
masyarakat,
lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit,
29
d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit. Pada hakikatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009, rumah sakit diklasifikasikan menjadi: a. Rumah Sakit kelas A Rumah sakit kelas A yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesalistik luas dan sub spesialistik yang luas. b. Rumah Sakit kelas B Rumah sakit kelas B yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialistik luas dan sub spesialistik yang terbatas. c. Rumah Sakit kelas C Rumah sakit kelas C yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialstik dasar. d. Rumah Sakit kelas D Rumah sakit kelas D yaitu rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan medis dasar (Presiden RI., 2009). Berdasarkan Keputusan Menkes No. 335/ Menkes/ SK/VII/1990, RSUP H. Adam Malik ditetapkan sebagai rumah sakit kelas A yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan
dengan
upaya
peningkatan
melaksanakan upaya rujukan (Menkes RI., 1990).
30
kesehatan
lainnya
serta
