BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Puskesmas Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) antara lain:
2.1.1. Definisi Puskesmas Puskesmas adalah unit pelayanan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes RI, 2004).
2.1.2. Visi dan Misi 1. Visi Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
10
2. Misi Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah : a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. d. Memelihara dan meningkatkan
kesehatan
perorangan, keluarga
dan
masyarakat beserta lingkungannya (Depkes RI, 2004).
2.1.3. Tujuan Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung
tercapainya
tujuan
pembangunan
kesehatan
nasional,
yakni
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010.
2.1.4. Fungsi Puskesmas Ada 3 (tiga) fungsi puskesmas : 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Puskesmas
selalu
berupaya
menggerakkan
dan
memantau
penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia
usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. 2. Pusat pemberdayaan masyarakat Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif
dalam
memperjuangkan
kepentingan
kesehatan
termasuk
sumber
pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. 3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyuruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi: a. Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (privat goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. b. Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Depkes RI, 2004).
2.1.5. Upaya dan Azas Penyelenggaraan 2.1.5.1. Upaya 1. Upaya Kesehatan Wajib Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah : a. Upaya promosi kesehatan b. Upaya kesehatan lingkungan c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencan d. Upaya perbaikan gizi masyarakat e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular f. Upaya pengobatan 2. Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada yakni : a. Upaya kesehatan sekolah b. Upaya kesehatan olahraga c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat
d. Upaya kesehatan kerja e. Upaya kesehatan gigi dan mulut f. Upaya kesehatan jiwa g. Upaya kesehatan mata h. Upaya kesehatan usia lanjut i. Upaya pembinaan pengobatan tradisional
2.1.5.2. Azas Penyelenggaraan 1. Azas pertanggungjawaban wilayah Azas
pertanggungjawaban
wilayah
mengandung
arti
puskesmas
bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah kerjanya. Untuk ini puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut : a. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan sehingga berwawasan kesehatan. b. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. c. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya. d. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.
2. Azas pemberdayaan masyarakat Azas pemberdayaan masyarakat mengandung arti puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain: a. Upaya kesehatan ibu dan anak: posyandu, polindes, Bina Keluarga Balita (BKB). b. Upaya pengobatan: posyandu, Pos Obat Desa (POD). c. Upaya perbaikan gizi: posyandu, panti pemulihan gizi, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). d. Upaya kesehatan sekolah: dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). e. Upaya kesehatan lingkungan: Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL) f. Upaya kesehatan usia lanjut: posyandu usila, panti wreda. g. Upaya kesehatan kerja: Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) h. Upaya kesehatan jiwa: posyandu, tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM) i. Upaya pembinaan pengobatan tradisional: Taman Obat Keluarga (TOGA), pembinaan pengobat traditional (Battra).
3. Azas keterpaduan Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil yang opimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan yakni : a. Keterpaduan lintas program Keterpaduan
lintas
program
adalah
upaya
memadukan
penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab puskesmas, antara lain: 1) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, pengobatan. 2) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS): keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa. 3) Puskesmas keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, kesehatan gigi. 4) Posyandu: keterpaduan KIA dengan KB, gizi, P2M, kesehatan jiwa, promosi kesehatan, b. Keterpaduan lintas sektor Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, antara lain :
1) Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama. 2) Upaya promosi kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian. 3) Upaya kesehatan ibu dan anak: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK, PLKB. 4) Upaya perbaikan gizi: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian, koperasi, dunia usaha, PKK, PLKB. 5) Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, koperasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan. 4. Azas rujukan Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama. Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas, ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni : a. Rujukan upaya kesehatan perorangan Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus
penyekit tertentu, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam : 1) Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (misal operasi) dan lain-lain. 2) Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. 3) Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medik spesialis di puskesmas. b. Rujukan upaya kesehatan masyarakat Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana. Rujukan juga dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam : 1) Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan obat, vaksis, bahan-bahan habis pakai dan bahan makanan. 2) Rujukan tenaga, antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hokum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam.
3) Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (antara lain usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada dinas kesehatan kabupaten/kota (Depkes RI, 2004).
2.2.
Partisipasi Partisipasi berarti ikut berperan dalam suatu kegiatan (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1989). Partisipasi adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya (Ditjen PP dan PL Depkes RI, 1994). Partisipasi ada keikutsertaan seorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Mardikanto, 2003). Mikkelson dalam Soetomo (2006) menginventarisasi adanya 6 tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi : 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. 2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. 3. Partisipasi adalah kemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
4. Partisipasi adalah proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau sekelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membangun diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Menurut Margono dalam Mardikanto (2003, menyatakan bahwa tumbuh kembangnya partisipasi dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: 1. Adanya kesempatan untuk berpartisipasi Dalam
kenyataan,
banyak
program
pembangunan
yang
kurang
memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dilain pihak, juga sering dirasakan tentang kurang informasi yang disampaikan yang kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat dituntut untuk berpartisipasi. 2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk turut membangun. Kemauan untuk membangun ini, ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat, yang menyangkut:
a. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri. b. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya memperbaiki mutu hidupnya. 3. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah: a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya) b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki c. Kemampuan
untuk
memecahkan
masalah
yang
dihadapi
dengan
menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal. Cary dalam Notoatmodjo (2005), mengatakan bahwa partisipasi dapat tumbuh jika 3 (tiga) kondisi berikut terpenuhi : 1. Merdeka untuk berpartisipasi, berarti adanya kondisi yang memungkinkan anggota-anggota masyarakat untuk berpartisipasi. 2. Mampu untuk berpartisipasi, adanya kapasitas dan kompetensi anggota masyarakat sehingga mampu untuk memberikan sumbangan saran yang konstruktif untuk program. 3. Mau berpartisipasi, kemampuan atau ketersediaan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program.
Ketiga kondisi itu harus hadir secara bersama-sama. Apabila orang mau dan mampu tetapi tidak merdeka untuk berpartisipasi, maka orang tidak akan berpartisipasi, maka orang tidak akan berpartisipasi. Ross dalam Notoadmodjo (2005), berpendapat ada tiga prakondisi tumbuhnya partisipasi, yaitu : 1. Mempunyai pengetahuan yang luas dan latar belakang pendidikan yang memadai sehingga dapat mengidentifikasi masalah, prioritas masalah dan melihat secara komprehensif. 2. Mempunyai kemampuan untuk belajar cepat tentang permasalahan dan belajar untuk mengambil keputusan. 3. Kemampuan mengambil tindakan dan bertindak efektif. 4. Mempunyai persepsi serta keyakinan yang positif tentang masalah yang dihadapi. Chapin dalam Notoatmodjo (2005), mengemukakan partisipasi dapat diukur dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu : 1. Kehadiran individu dalam pertemuan-pertemuan. 2. Memberikan bantuan dan sumbangan keuangan. 3. Keanggotaan dalam kepanitiaan. 4. Posisi kepemimpinan. Sutton dan Kolaja dalam Notoatmodjo (2005), membagi peran-peran dalam partisipasi program menjadi 3 (tiga), yaitu : 1. Pelaku adalah pihak yang mengambil peran dan tindakan yang efektif dalam program.
2. Penerima adalah pihak yang nantinya akan menerima manfaat dari program yang dijalankan. 3. Publik adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program, tetapi dapat membantu pihak pelaku.
2.3.
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
2.3.1. Definisi 1. Sekolah Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, TKLB, Raudhatul Atfal, SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMK, SLTA Luar Biasa, MA serta satuan Pendidikan Keagamaan yang sederajat dan setara termasuk Pondok Pesantren baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah (Widaninggar, 2003). Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah.Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. 2. Peserta Didik Peserta didik adalah semua anak yang mengikuti pendidikan di sekolah sesuai butir 1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
3.
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK/RA sampai SMU/SMA/MA. Usaha Kesehatan Sekolah disingkat UKS adalah suatu usaha yang dilakukan sekolah untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruang kesehatan suatu sekolah.
4. Warga Sekolah Warga sekolah adalah setiap orang yang berperan di dalam proses belajar mengajar di sekolah. 5. Masyarakat Lingkungan Sekolah Masyarakat lingkungan sekolah ialah semua masyarakat yang berada di lingkungan sekolah selain warga sekolah. 6. Pedoman Pembinaan Pedoman pembinaan ialah acuan bagi Tim Pembinaan UKS untuk melaksanakan dan mengembangkan UKS di wilayahnya.
2.3.2. Tujuan UKS Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga
memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan secara khusus tujuan UKS adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya mencakup: 1. Memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta partisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah dan di perguruan agama, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. 2. Sehat, baik dalam arti fisik, mental, sosial maupun lingkungan 3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, alkohol dan kebiasaan merokok serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya (Widaninggar, 2003).
2.3.3. Tujuan Pembinaan dan Pengembangan UKS Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS adalah agar pengelolaan UKS mulai dari pusat sampai ke daerah dan sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpadu, terarah, intensif, berkesinambungan sehingga diperoleh hasil yang optimal (Widaninggar, 2003).
2.3.4. Sasaran UKS Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS meliputi: 1. Sasaran primer : peserta didik
2. Sasaran sekunder ; guru, pamong belajar/tutor orang tua, pengelola pendidikan dan pengelolaan kesehatan, serta TP UKS disetiap jenjang. 3. Sasaran tertier ; a. Lembaga pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah sampai pada sekolah lanjutan atas, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan perguruan agama serta pondok pesantren beserta lingkungannya. b. Sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan c. Lingkungan, yang meliputi: 1) Lingkungan sekolah 2) Lingkungan keluarga 3) Lingkungan masyarakat sekitar sekolah (Widaninggar, 2003).
2.3.5. Ruang Lingkup Program Dan Pembinaan UKS 2.3.5.1. Ruang lingkup program UKS Ruang lingkup program UKS adalah ruang lingkup yang tercermin dalam Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS), yaitu sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Pendidikan kesehatan, yang meliputi aspek: a. Pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip-prinsip hidup sehat b. Penanaman perilaku/kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal pengaruh buruk dari luar c. Pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di sekolah antara lain dalam bentuk:
a. Pelayanan kesehatan b. Pemeriksaan penjaringan peserta didik c. Pengobatan ringan dan P3K dan P3P d. Pencegahan penyakit e. Penyuluhan Kesehatan f. Pengawasan warung sekolah dan perbaikan gizi g. Pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan h. Rujukan kesehatan ke puskesmas 3. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat, baik, fisik, mental, social maupun lingkungan yang meliputi: a. Pelaksanaan 7K (kesehatan, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kerindangan) b. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan c. Pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah (guru, murid, pegawai sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekolah)
2.3.5.2. Ruang lingkup pembinaan UKS Ruang lingkup pembinaan UKS meliputi: 1. Pendidikan kesehatan 2. Pelayanan kesehatan 3. Pemeliharaan lingkungan kehidupan sekolah sehat 4. Ketenagaan
5. Sarana prasarana 6. Penelitian dan pengembangan 7. Manajemen/organisasi (Widaninggar, 2003).
2.3.6. Kebijaksanaan Dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan UKS 2.3.6.1. Kebijaksanaan Umum Kebijaksanaan umum adalah kebijaksanaan pelaksanaan dalam rangka memberikan landasan dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS untuk dilaksanakan secara terpadu, merata, menyeluruh, berhasil guna, dan berdaya guna. Kebijaksanaan pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1. Kesinambungan program UKS dari anak pra sekolah dan usia sekolah sampai tingkat SLTA. Dengan sasaran cakupan anak umur 5-9 tahun baik anak yang normal maupun berlainan yang berada di sekolah dan luar sekolah, meliputi kegiatan: a. TK/RA/BA b. SD/MI/Paket A setara SD c. SLTP/MTs/Paket B secara SMP d. SMU/SMK/MA/Paket C setara SMA e. Pondok pesantren f. Sanggar Kegiatan Belajar/PKBM/BPKB 2. Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah agar diupayakan melalui jalur Tim Pembinaan UKS dan Tim Pembinaan UKS di daerah secara berjenjang (one gate policy).
3. Pembinaan dan pengembangan UKS dihasilkan secara Lintas Sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan. 4. Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 5. Upaya kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan) dan kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif (pemulihan), namun lebih diutamakan pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari puskesmas. 6. Upaya peningkatan lingkungan sekolah yang sehat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta UKS secara keseluruhan, dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat. 7. Tugas dan fungsi Tim Pembina (TP) UKS Pusat dan daerah disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Optimalisasi program UKS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. 9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan dengan peran serta aktif pemerintah (pusat dan daerah), orang tua dan masyarakat. 10. Upaya peningkatan UKS dimulai dari peningkatan cakupan kuantitas dan dilanjutkan dengan peningkatan/pemantapan kualitas UKS untuk semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
2.3.6.2. Kebijaksanaan Pelaksanaan 1. Pemberdayaan Kabupaten/Kota dalam perencanaan terpadu (lintas program/lintas sektor), terkait operasional, serta tindak lanjut. 2. Meninjau kembali program lama dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini termasuk mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan yang baru. 3. Mengupayakan program UKS yang integrated (lintas program/lintas sektor) 4. Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan LSM di dalam pengembangan program UKS. 5. Meningkatkan dan memantapkan program UKS melalui: a. Akselerasi program pembinaan dan pengembangan UKS b. Rapid survey c. Operasional Research (OR) (Litbang) 6. Melengkapi sarana dan prasarana UKS yang memadai 7. Sekretariat TP UKS yang lebih berdaya guna dan berhasil guna 8. Memfungsikan secara optimal peranan lembaga-lembaga pendidikan baik pada jalur sekolah maupun jalur luar sekolah 9. Meningkatkan
dan
mensosialisasikan
program
UKS
ke
jajaran
instansi/departemen terkait di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan legislatif.
2.3.6.3. Langkah-langkah Langkah-langkah yang diambil adalah: 1. Menetapkan pola pembinaan dan pengembangan UKS, berupa peningkatan paket standar layanan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan program menuju Sekolah Promosi Kesehatan. 2. Membentuk wadah kerja sama lintas sektor terkait di Pusat dan daerah (TP UKS dan Sekretariat TP UKS). 3. Meningkatkan cakupan yang lanjutkan dengan mutu program UKS melalui keterpaduan program secara profesional. 4. Menyelenggarakan upaya promotif dan preventif untuk menanggulangi dan mencegah masalah kesehatan jiwa yang mendesak seperti ketergantungan kepada narkotika, kebiasaan merokok, minuman keras dan bahan berbahaya, kebakalan remaja, kriminalis/psikosa peserta didik. 5. Mengoptimalisasi program-program “life skill education” khususnya dalam upaya meningkatkan keterampilan psikososial,
yang pengembangannya
melalui
kemasan substansi kesehatan atau melalui pendidikan keterampilan hidup sehat. 6. Mengupayakan pengadaan tenaga Pembina UKS, sarana dan prasarana serta pemeliharaannya baik di pusat maupun di daerah. 7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan UKS secara terpadu, teratur, dan terencana. 8. Membangkitkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan UKS.
2.3.6.4. Strategi Pelaksanaan 1. Seluruh jajaran Tim Pembina UKS perlu memperkuat dan meningkatkan fungsi konsultatif dan advokasi terhadap program-program UKS secara menyeluruh. 2. TP UKS Pusat menyusun kebijakan yang bersifat operasional di daerah dilimpahkan kepada daerah dengan memperhatikan kesehatan fisik, mental dan sosial dengan penekanan pada paradigma sehat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta orang tua dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha/LSM/masyarakat lainnya. Masing-masing sektor/departemen menempatkan UKS
sebagai
program
prioritas.
Masing-masing
sektor/departemen
mengalokasikan dana program UKS sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI). 4. Mengoptimalkan peranan lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik pada jalur sekolah, maupun jalur luar sekolah sesuai jenis dan jenjang pendidikan terhadap program UKS. 5. Perlunya memantapkan standar pelayanan minimal SPM UKS sebagai masukan bagi kabupaten/kota dan legislatif. 6. Melakukan pertemuan-pertemuan periodik/sebagai forum komunikasi dan konsultasi secara nasional setiap 2 (dua) tahun sekali dan lokal setiap tahun (Widaninggar, 2003).
2.3.7. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Instansi 2.3.7.1. Departemen Pendidikan Nasional Membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur kurikuler (kurikulir dan ekstrakurikuler), termasuk di dalamnya: 1. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dansaran pendidikan kesehatan 2. Mengembangkan metodologi pendidikan kesehatan. 3. Mengembangkan model pendidikan kesehatan 4. Bersama Depag, Depkes, dan Depdagri merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah 5. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah 6. Mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah 7. Melaksanakan SPEM 8. Melaksanakan penelitian dan pengembangan
2.3.7.2. Departemen Kesehatan Membina dan mengembangkan progam UKS melalui jalur ekstrakurikuler : 1. Merumuskan kebijakan teknis, penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi yang terkait dengan layanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama. 2. Menetapkan sistem pelayanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama serta memberikan layanan kesehatan dengan paket minimal, standar, optimal dan paripurna.
3. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah dan perguruan agama melalui kerja sama dengan sektor terkait dalam TP UKS. 4. Mengamankan kebijaksanaan teknis pelayanana kesehatan di sekolah dan perguruan agama. 5. Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di sekolah dan perguruan agama. 6. Melaksanakan SPEM 7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.
2.3.7.3. Departemen Agama Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS pada perguruan agama, termasuk di dalamnya: 1. Bersama Depdiknas, Depkes, Depdagri merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di perguruan agama. 2. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di perguruan agama. 3. Mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di perguruan agama. 4. Melaksanakan SPEM. 5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.
2.3.7.4. Departemen Dalam Negeri 1. Merumuskan, melaksanakan dan mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS bersama Depdiknas, Depkes dan Depag.
2. Melaksanakan SPEM. 3. Melaksanakan peelitian dan pengembangan (Widaninggar, 2003).
2.3.8. Organisasi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS 2.3.8.1. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Untuk melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi perlu di susun organisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) secara berjenjang sebagai berikut: a. Tim Pembina UKS Pusat dibentuk di tingkat Pusat ditetapkan oleh Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri (SKB 4 Menteri). b. Tim Pembina UKS Provinsi dibentuk di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. c. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. d. Tim Pembina UKS Kecamatan dibentuk di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
2.3.8.2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan tiga program pokok UKS di sekolah, maka dibentuk Tim Pelaksana UKS mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI sampai SLTA/MA dan Pondok Pesantren serta satuan pendidikan luar sekolah yang ditetapkan kepala sekolah/madrasah dan ponpes/kepala SKB/PKBM/BPKB. Tembusan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS disampaikan kepada:
a. Tim Pembina UKS Provinsi disampaikan kepada Tim Pembina UKS Pusat. b. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Pembina UKS Provinsi dan Tim Pembina UKS Pusat. c. Tim Pembina UKS Kecamatan disampaikan kepada Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota dan Tim Pembina UKS Provinsi. d. Tim Pelaksana di sekolah dan perguruan agama disampaikan kepada Tim Pembina UKS kecamatan dan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.
2.3.8.3. Fungsi dan Tugas Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS 1. Tim Pembina UKS Pusat a. Fungsi Tim Pembina UKS Pusat Tim pembina UKS pusat berfungsi sebagai pembantu menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS, SKB 4 Menteri. b. Tugas Tim Pembina UKS Pusat 1) Merumuskan kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan UKS. 2) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pokok kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat pusat. 3) Membina dan mengembangkan UKS serta melakukan supervisi di seluruh provinsi dan atau kabupaten/kota. 4) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan UKS. 5) Menyelenggarakan pertemuan baik di tingkat nasional maupun regional. 6) Membentuk dan membina sekretariat tim Pembina UKS pusat.
2. Tim Pembina UKS Provinsi a. Fungsi Tim Pembina UKS Provinsi Tim pembina UKS provinsi berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat provinsi serta berfungsi sebagai pembina dan kooordinator program UKS seluruh kabupaten/kota yang ada diwilayahnya. b. Tugas Tim Pembina UKS Provinsi 1) Menyusun bahan
rancangan untuk pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan UKS provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh TP UKS pusat dan tim UKS provinsi/gubernur. 2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS di daerahnya. 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan TP UKS pusat, provinsi dengan instansi lain di daerahnya. 4) Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi pelaksanaan UKS di kabupaten/kota. 5) Mengkoordinasikan
pembinaan
dan
pengembangan
TP
UKS
kabupaten/kota. 6) Melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang UKS yang diberikan oleh TP UKS pusat. 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang UKS oleh instansi terkait di daerah, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen masing-masing di tingkat pusat. 8) Mengadakan penelitian dan pengembangan UKS di daerahnya.
9) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan laporan insedentil sesuai kebutuhan ke TP UKS pusat. 10) Mengadakan Rakerda yang diikuti oleh seluruh TP UKS kabupaten sekali setahun. 11) Menghadiri Rakernas UKS yang diselenggarakan oleh TP UKS pusat.
3. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota a. Fungsi Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota Tim pembina UKS kabupaten/kota berfungsi sebagai Pembina, koordinator dan pelaksana program UKS di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota. b. Tugas Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan/pedoman yang ditetapkan TP UKS pusat dan TP UKS provinsi. 2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan UKS di daerah. 3) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada TP UKS kecamatan dan tim pelaksana UKS di sekolah dan perguruan agama. 4) Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS di kecamatan. 5) Pembinaan dan pengembangan TP UKS kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah/madrasah dan perguruan agama.
6) Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh TP UKS kecamatan dan Tim Pelaksana UKS. 7) Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh TP UKS pusat dan provinsi. 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen/instansi masing-masing. 9) Mengadakan penelitian dan penilaian dan pengembangan UKS di daerah dan daerahnya. 10) Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat pusat maupun instansi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS. 11) Menyusun dan menyampaikan laporan tengan bulanan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan. 12) Mengadakan rapat kerja UKS kabupaten/kota yang dihadiri seluruh TP UKS kecamatan sekali setahun.
4. Tim Pembina UKS Kecamatan a. Fungsi Tim Pembina UKS Kecamatan Tim
pembina
UKS
kecamatan
berfungsi
sebagai
Pembina,
penanggung jawab dan pelaksana program UKS di daerah kerjanya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan TP UKS kabupaten/kota.
b. Tugas Tim Pembina UKS Kecamatan 1) Membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah/madrasah dan perguruan agama. 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS kabupaten/kota. 3) Mengkoordinasikan rencana pengadaan sarana/prasarana, tenaga dan dari instansi pemerintah atau dari msyarakat untuk menunjang kegiatan UKS. 4) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program UKS. 5) Mengkoordinasikan
perencanaan
dan
pelaksanaan
kegiatan
ekstrakulikuler bagi peserta didik, dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat. 6) Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur kepada TP UKS kabupaten/kota dan laporan insidentil sesuai kebutuhan. 7) Memberikan saran/pertimbangan yang perlu kepada bupati/walikota dalam pengembangan kegiatan UKS.
5. Tim Pelaksana UKS di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama a. Fungsi Tim Pelaksana UKS Tim pelaksana UKS di sekolah dan perguruan agama berfungsi sebagai penanggung jawab dan pelaksana program UKS di sekolah dan
perguruan agama berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh TP UKS kabupaten/kota. b. Tugas Tim Pelaksana UKS 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat sesuai ketentuan oleh petunjuk yang telah ditetapkan dan atau diberikan oleh Pembina UKS. 2) Menjalin kerja sama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah dan perguruan agama. 3) Mengadakan penilaian/evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan kepada TP UKS kecamatan sesuai ketentuan dengan tembusan kepada instansi terkait (Widaninggar, 2003)
2.3.9. Jangkauan Pelayanan Kesehatan Semua sekolah dasar dalam wilayah kerja puskesmas seharusnya dijangkau dengan pelayanan kesehatan. Faktor yang dapat menghambat tercapainya jangkauan 100% tersebut adalah kemampuan puskesmas, jumlah sekolah yang besar, kondisi geografik wilayah kerja, penyebaran sekolah dan jarak antara sekolah dengan puskesmas. Dengan memerhatikan kendala-kendala tersebut, 100% jangkauan sekolah dasar dicapai dengan melaksanakan penganekaragaman pelayanan kesehatan. Perangkat-perangkat kegiatan yang dikombinasikan terdiri atas:
1. Sekolah UKS Sekolah yang telah melaksanakan salah satu kegiatan dari program UKS yang dilaksanakan oleh puskesmas. 2. Paket mininal Sekolah yang telah melakukan kegiatan dibawah ini, yang dilaksanakan oleh puskesmas, yaitu: a. Penyuluhan kesehatan di sekolah oleh tenaga kesehatan. b. Imunisasi pada anak SD kelas I (DT) dan anak SD wanita kelas VI (TT). c. Pembinaan lingkungan sekolah sehat 3. Paket standar Paket minimal, ditambah: a. Kader kesehatan sekolah (Dokter Kecil) b. P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan P3P (Pertolongan Pertama Pada Penyakit) c. Penjaringan kesehatan d. Pemeriksaan kesehatan periodik setiap 6 bulan, antara lain: BB (Berat Badan) dan TB (Tinggi Badan), visus, periksa HB (Haemoglobin). e. Pengawasan terhadap warung sekolah. 4. Paket optimal Paket standar, ditambah: a. Konseling kesehatan remaja b. Kebun sekolah c. Dana sehat
5. Paket paripurna Paket optimal, ditambah memantau kesegaran jasmani (Widaninggar, 2003).
2.3.10. Program Pembinaan dan Pengembangan UKS 2.3.10.1. Pembinaan Peserta Didik Untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dilakukan upaya menanamkan prinsip hidup sehat sedini mungkin melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat (Trias UKS). 1. Pendidikan Kesehatan a. Tujuan Pendidikan Kesehatan Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik: 1) Memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur. 2) Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat. 3) Memiliki keterampilan dan melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. 4) Memiliki kebiasaan hidup sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. 5) Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. 6) Memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis (proporsional).
7) Mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengutamaan pencegahan penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. 8) Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar (narkoba, arus informasi). 9) Memiliki kesegaran jasmani dan kesehatan yang optimal serta mempunyai daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit. b. Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui: 1) Kegiatan kurikuler 2) Kegiatan ekstrakurikuler c. Pendekatan dan Metode 1) Pendekatan Beberapa
pendekatan
yang
dapat
dilakukan
melaksanakan pendidikan kesehatan antara lain ialah: a) Pendekatan individual b) Pendekatan kelompok •
Kelompok kelas
•
Kelompok bebas
•
Lingkungan keluarga
2) Metode
dalam
rangka
Dalam proses belajar mengajar guru dan Pembina dapat menggunakan metode: a) Belajar kelompok
h) Bermain peran
b) Kerja kelompok/penugasan
i) Ceramah
c) Diskusi
j) Demonstrasi
d) Belajar perorangan
k) Tanya jawab
e) Pemberian tugas
l) Simulasi
f) Pemeriksaan langsung
m) Dramatisasi
g) Karya wisata
n) Bimbingan (konseling)
2. Pelayanan Kesehatan a. Tujuan Pelayanan Kesehatan Tujuan pelayanan kesehatan ialah agar: 1) Peserta didik memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan tindakan hidup sehat dan terdorong untuk melaksanakan perilaku hidup sehat. 2) Peserta didik memiliki daya tahan serta tercegahnya kelainan/kecacatan. 3) Proses penyakit berhenti dan tercegahnya komplikasi penyakit, sehingga kemampuan peserta didik dapat pulih kembali dan berfungsi secara optimal. 4) Peserta didik sehat baik mental fisik maupun sosial. b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan melalui: 1) Kegiatan peningkatan (promotif)
2) Kegiatan pencegahan (preventif) 3) Kegiatan penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabilitatif) c. Pendekatan dan Metode Pendekatan pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut: 1) Intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan dan pengobatan penderita. 2) Intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal. 3) Intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat masyarakat sekolah. d. Metode yang diperlukan ialah: 1) Pelajaran dan pelatihan. 2) Bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling). 3) Penyuluhan kesehatan. 4) Pemeriksaan langsung 5) Pengamatan (observasi) 3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat Program pembinaan lingkungan sekolah sehat mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Program Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat 1) Lingkungan fisik sekolah meliputi: a) Penyediaan air bersih b) Pemeliharaan penampungan air bersih
c) Pengadaan dan pemeliharaan tempat penampungan sampah d) Pengadaan dan pemeliharaan air limbah. e) Pemeliharaan WC/kakus/urinoir. f) Pemeliharaan kamar mandi g) Pemeliharaan kebersihan dan kerapihan ruangan kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang ibadah. h) Pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman dan kebun sekolah (termasuk penghijauan sekolah) i) Pengadaan dan pemeliharaan warung/kantin sekolah. j)
Pengadaan dan pemeliharaan pagar sekolah.
2) Lingkungan mental dan sosial Program pembinaan lingkungan mental dan sosial yang sehat dilakukan melalui usaha pemantapan sekolah sebagai lingkungan pendidikan (Wiyatamandala) dengan meningkatkan pelaksanaan konsep ketahanan sekolah (7K), sehingga tercipta suasana dan hubungan kekeluargaan yan akrab dan erat antara sesama warga sekolah. Selain peningkatan konsep 7K (kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, kekeluargaan,
kedisiplinan
dan
kerindangan)
program
dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain: a) Konseling kesehatan b) Bakti sosial masyarakat sekolah terhadap lingkungan c) Perkemahan d) Penjelajahan/hiking/darmawisata
pembinaan
e) Teater, musik dan olahraga f) Kepramukaan, PMR (Palang Merah Remaja), dokter kecil dan kader kesehatan remaja. g) Karnaval, bazaar dan lomba b. Pembinaan Lingkungan Keluarga Pembinaan lingkungan keluarga bertujuan 1) Meningkatkan pengetahuan orang tua peserta didik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan 2) Meningkatkan kemampuan dan partisipasi orang tua peserta didik dalam pelaksanaan hidup sehat. c. Pembinaan Masyarakat Sekitar 1) Pembinaan dengan cara pendekatan ke masyarakat dapat dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan pondok pesantren, guru, Pembina UKS, misalnya dengan jalan membina hubungan baik/bekerja sama dengan masyarakat/LKMD (Lembaga Ketahanan
Masyarakat
Desa)/dewan
kelurahan, ketua RT/RW dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 2) Penyelenggaraan ceramah tentang kesehatan dan pentingnya arti pembinaan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang sehat. Untuk ini masyarakat diundang ke sekolah. Pembicara dapat dimintakan dari puskesmas, pemerintah daerah setempat, nara sumber lainya misalnya dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 3) Penyuluhan massa baik secara tatap muka maupun melalui media cetak dan audio visual.
4) Menyelenggarakan
proyek
panduan
di
sekolah/madrasah/pondok
pesantren.
2.2.10.2. Pembinaan Ketenagaan Untuk mencapai tujuan program pembinaan peserta didik dilakukan upaya pembinaan terhadap unsur penunjang yang terdiri dari: 1. Pembinaan Ketenagaan Pengertian ketenagaan meliputi: a. Pembinaan teknis (guru dan petugas kesehatan) b. Pembinaan non teknis (pengelolaan pendidikan, pengawasan sekolah, anggota Tim Pembina UKS, karyawan sekolah dan sebagainya). Pembinaan ketenagaan untuk Pembina teknis dan non teknis meliputi halhal sebagai berikut: a. Peningkatan jumlah (kuantitas) meliputi kegiatan: 1) Pendidikan formal untuk tenaga kependidikan. 2) Pendidikan formal untuk tenaga kesehatan 3) Menambah tenaga guru dan pendidikan jasmani dan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan, tenaga puskesmas (medis dan paramedis). 4) Menambah tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan, diman penambahan tenaga ini dapat diusahakan secara bersama-sama dengan dewan sekolah.
5) Menatar guru yang sudah ada dalam bidang kesehatan sehingga mereka dapat ditugaskan mengajar pendidikan kesehatan. b. Peningkatan mutu (kualitas) melalui kegiatan: 1) Pendidikan formal
6) Lokakarya
2) Penataran/kursus singkat
7) Seminar
3) Forum diskusi
8) Supervisi dan bimbingan teknis
4) Ceramah
9) Studi banding
5) Rapat kerja 2. Pembinaan Sarana dan Prasarana Pembinaan sarana dan prasarana baik untuk pendidikan kesehatan maupun untuk pelayanan kesehatan, mencakup perangkat lunak (antara lain alat peraga pendidikan kesehatan, alat peraga pelayanan kesehatan), untuk ini perlu dilakukan pembakuan. Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Pengadaan 1) Pengadaan buku 2) Pengadaan alat peraga 3) Pengadaan ruang khusus untuk UKS, beserta perabotannya, alat kesehatan, bahan dan obat 4) Alat administrasi b. Pemeliharaan, termasuk pengadaan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan, baik melalui
anggaran rutin, anggaran pembangunan, maupun bantuan lain yang tidak mengikat. c. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui teknologi tepat guna.
2.2.10.3. Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan yang penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna UKS. Hasil penelitian merupakan masukan yang penting dalam rangka perencanaan pengembangan proram UKS selanjutnya baik dalam kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan maupun pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Dalam pelaksanaannya, penelitian dan pengembangan dilakukan secara berkesinambungan dan teratur, baik sektoral, lintas sektoral maupun multisektoral. Lingkup penelitian dan pengembangan antara lain sebagai berikut: 1. Penelitian dan pengembangan metodologi belajar mengajar mata pelajaran pendidikan kesehatan dan mata pelajaran yang relevan lainnya dengan pendidikan kesehatan. 2. Penelitian dan pengembangan materi kurikulum mata pelajaran pendidikan kesehatan dan materi yang relevan lainnya. 3. Penelitian efektivitas pelaksanaan UKS yang mencakup ketenagaan dan sistem pelaksanaannya. 4. Penelitian dampak pelaksanaan UKS terhadap lingkungan 5. Penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen pembinaan UKS
6. Penelitian dampak pendidikan kesehatan terhadap perilaku masyarakat sekolah. 7. Penelitian dampak penyelenggaraan UKS baik bagi peserta didik guru maupun masyarakat sekitar sekolah 8. Penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah ditinjau dari segi kesehatan. 9. Penelitian mengenai pengaruh pendidikan dan latihan serta penataran terhadap peserta didik guru dan masyarakat sekolah. 10. Penelitian pengaruh intervensi gizi terhadap absensi daya kognitif dan prestasi belajar. 11. Penelitian lainnya yang relevan bagi pelaksanaan UKS di sekolah dan madrasah. 12. Dan lain-lainnya sesuai kebutuhan (Widaninggar, 2003).
2.3.11. Petunjuk Pelaksanaan UKS di Puskesmas 1. Fungsi puskesmas dalam pelaksanaan UKS adalah a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui keterpaduan berbagai kegiatan pokok, termasuk penyelenggaraan berbagai intervensi untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di sekolah. b. Melaksanakan pembinaan baik pembinaan teknis medis, alih kelola teknologi maupun peran serta masyarakat sekolah. c. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan mencakup sinkronisasi, integrasi dan motivasi termasuk mengatur pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia. 2. Fungsi pokok dalam penatalaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah mencakup:
a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data b. Koordinasi penyusunan rencana kerja terpadu c. Koordinasi pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan d. Mengikuti dan memantau perkembangan pelaksanaan operasional Menyusun laporan (Effendy, 1995).
2.3.12. Uraian Kegiatan Petugas Dalam Pelaksanaan UKS (TPUKS) 1. Pembinaan teknis dan pemantauan sarana keteladanan gizi di kantin sekolah. 2. Pembinaan teknis dan pemantauan sarana keteladanan lingkungan 3. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan serta aktif dalam pelayanan kesehatan dalam bentuk kader sekolah dan dokter kecil serta membimbing latihan teknis pelayanan kesehatan dan pengawasan materi teknis pelayanan kesehatan yang dilatihkan. 4. Penjaringan kesehatan peserta didik baru kelas I. 5. Pemeriksaan kesehatan secara periodik. 6. Imunisasi 7. Pengawasan terhadap keadaan air melalui pemantauan keadaan fisik air 8. Pengobatan kasus dan rujukan spesialistik bila diperlukan. 9. Penanganan khusus anemia pada peserta didik melalui tindakan teknis medis. 10. Forum komunikasi terpadu antar kegiatan pokok puskesmas serta antar puskesmas dan sekolah melalui bimbingan dan pembinaan teknis. 11. Pencatatan dan pelaporan sesuai sistem yang berlaku (Depkes RI, 1986).
2.3.13. Uraian Kegiatan Guru UKS Dalam Pelaksanaan UKS 1. Pengorganisasian dan pemeliharaan kantin (warung sekolah). 2. Menggerakkan pemeliharaan dan mengawasi kebersihan lingkungan di sekolah, antara lain pengelolaan sampah, saluran air limbah, kebersihan jamban dan kamar mandi, kebersihan kantin, ruang UKS dan sebagainya. 3. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit, di antaranya pembasmian sarang nyamuk. 4. Membina kebersihan perorangan peserta didik: a
Melakukan pemeriksaan rutin kebersihan kuku, rambut, telinga, gigi, dan sebagainya.
b
Mengadakan kegiatan menggosok gigi rutin di sekolah, sekali setiap bulan.
5. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dalam mengatur dan membantu latihan keterampilan dokter kecil serta memantau peran serta peserta didik yang sudah dilatih. 6. Membantu petugas kesehatan melakukan penjaringan kesehatan pada peserta didik baru kelas I 7. Pemeriksaan kesehatan periodik seperti mengukur tinggi dan berat badan peserta didik. 8. Membantu petugas kesehatan mengidentifikasi peserta didik yang perlu mendapat imunisasi. 9. Menjaga keamanan sumber air bersih di sekolah. 10. Melakukan pengobatan ringan dan pertolongan pertama di sekolah. 11. Pengenalan dini kondisi peserta didik yang perlu di rujuk.
12. Pengenalan dini pada peserta didik yang anemi dan merujuk. 13. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dalam forum komunikasi terpadu dan membantu pelaksanaannya. 14. Pencatatan sederhana data kesehatan dan pelayanan kesehatan oleh guru (Depkes RI, 1986).
2.4.
Kerangka Konsep Berdasarkan tujuan penelitian dan studi kepustakaan, kerangka konsep
disusun sebagai berikut: Variabel Independen Pembinaan Puskesmas 1. Pendidikan Kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan 3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat 4. Pembinaan Ketenagaan 5. Pembinaan Sarana dan Prasarana
Variabel Dependen
Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah
Gambar 2.1. Kerangka Konsep
Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka dirumuskan definisi konsep sebagai berikut: 1. Pembinaan puskesmas ialah kegiatan yang digalakkan oleh petugas puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya menjadi lebih baik melalui program-program kesehatan. 2. Pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah (UKS) ialah suatu kegiatan melaksanakan rencana peningkatan hidup dan derajat kesehatan peserta didik atau
siswa sedini mungkin oleh puskesmas dan sekolah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang ada melalui kegiatan program pembinaan dan pengembangan UKS.
2.5.
Hipotesis Penelitian Ada pengaruh pembinaan puskesmas (pendidikan kesehatan, pelayanan
kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, pembinaan ketenagaan dan pembinaan sarana dan prasarana) terhadap pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Medan Amplas Tahun 2011.
