BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

ADLN -PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

nomor

128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas hanya bertanggung jawab untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kemampuannya. Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi apabila satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa, kelurahan, RW), dan masing-masing Puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ((Trihono, ARRIMES MANAJEMEN PUSKESMAS, 2005). 2.1.1 Fungsi Puskesmas Ada tiga fungsi Puskesmas, yaitu (Depkes RI, 2004a) : a.

Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Selain itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. 21

TESIS

PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ..... NURNANINGSIH HERYA ULFAH


b.

22

Pusat pemberdayaan masyarakat Puskesmas selalu berusaha agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.

c.

Pusat pelayanan kesehatan strata pertama Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab Puskesmas meliputi: 1) Pelayanan kesehatan perorangan yaitu rawat jalan dan untuk Puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap; 2) Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

2.1.2 Kegiatan Puskesmas Dalam pendekatan Primary Health Care telah ditetapkan minimal melaksanakan delapan unsur pelayanan kesehatan pokok yaitu (Depkes RI, 2004a): a.

Penyuluhan kesehatan mengenai berbagai masalah kesehatan yang dihadapi dan cara pencegahan serta pengendaliannya

b.

Peningkatan pengadaan makanan dan perbaikan gizi

c.

Penyediaan air bersih dan perbaikan kesehatan lingkungan.

TESIS



d.

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Keluarga Berencana (KB).

e.

Imunisasi terhadap berbagai penyakit menular yang utama.

f.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik setempat.

g.

Pengobatan penyakit umum dan cedera.

h.

Pengadaan obat essensial.

23

Di samping itu ada sepuluh Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) yang merupakan pelayanan kesehatan yang pada saat ini dianggap efektif dan efisien dan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya,yaitu: a.

Imunisasi bayi lengkap.

b.

Pemeriksaan ibu hamil berkala, termasuk pemberian imunisasi tetanus toxoid, tablet besi, dan mendeteksi faktor risiko pada kehamilan, konseling serta pertolongan persalinan yang aman.

c.

Pencegahan, deteksi dan pengobatan penyakit Tuberkulosis.

d.

Pencegahan, deteksi dan pengobatan penyakit malaria.

e.

Deteksi dan pengobatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan diare pada balita.

f.

Pencegahan dan pengobatan defisiensi yodium, zat besi dan vitamin A.

g.

Pencegahan, deteksi dan pengobatan penyakit demam berdarah.

h.

Penyuluhan kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan kesehatan lingkungan dan penyuluhan dalam rangka mencegah AIDS.

i.

TESIS

Keluarga Berencana (KB).



j.

24

Kesehatan usia sekolah serta pencegahan dan pengobatan penyakit cacing pada anak sekolah.

2.2 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Berdasarkan pedoman penilaian kinerja Puskesmas tahun 2009, penilaian kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi Puskesmas. Pelaksanaan penilaian di mulai dari tingkat Puskesmas, sebagai instrumen mawas diri karena setiap Puskesmasdiminta menilai kinerjanya secara mandiri, baru kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi hasil pencapaian cakupan dan manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan. 2.2.1 Ruang Lingkup PKP Secara garis besar, lingkup Penilaian kinerja Puskesmas berdasarkan pada upaya Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan adalah sebagai berikut:(Depkes RI, 2009) a.

Pelayanan kesehatan yang meliputi : 1) Upaya kesehatan wajib sesuai dengan kebijakan nasional, yang penetapan jenis pelayanannya disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. 2) Upaya kesehatan pengembangan antara lain penambahan upaya kesehatan atau penerapan pendekatan baru (inovasi) upaya kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.

b.

Pelaksanaan manajemen Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan, meliputi : 1) Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan lokakarya mini dan pelaksanaan penilaian kinerja 2) Manajemen sumber daya termasuk manajemen alat, obat dan keuangan.

c.

TESIS

Mutu pelayanan Puskesmas, meliputi :



25

1) Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan. 2) Penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. 3) Penilaian

output

pelayanan

berdasarkan

upaya

kesehatan

yang

diselenggarakan. Masing-masing program atau kegiatan mempunyai indikator mutu tersendiri, sebagai contoh angka drop out pengobatan pada program penanggulangan TBC. 4) Penilaian outcome pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan Puskesmas. Belum semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas dapat dinilai tingkat mutunya, baik dalam aspek input, proses, output maupun outcomenya, karena indikator dan mekanisme untuk penilaiannya belum ditentukan. Secara keseluruhan tidak akan diukur dalam penilaian kinerja, akan tetapi dipilih beberapa indikator yang sudah ada standar penilaiannya.

2.2.2 Komponen PKP Penilaian kinerja Puskesmas mempunyai tiga komponen penilaian, yaitu : (Depkes RI, 2009) a.

Komponen hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas Untuk menghitung hasilnya dalam kelompoknya masing-masing, perlu dihitung hasil

reratanya

secara

bertingkat,

sebagaimana tercantum

dalam

format

pengumpulan data dan perhitungannya. b.

TESIS

Komponen manajemen Puskesmas



26

Penilaian manajemen disesuaikan dengan kondisi masing-masing variabel yang sudah ditetapkan berdasarkan skala sumberdaya. c.

Komponen mutu pelayanan Puskesmas Untuk menghitung penilaian mutu pelayanan berdasarkan hasil cakupan yang dikelompokkan pada skala-skala yang ditetapkan pada setiap variabel. Untuk memperhitungkan cakupan maka angka target (T) merupakan pembagi

(denominator) terhadap pencapaian hasil kegiatan (H) dalam proses pengolahan data. Cakupan diperoleh dengan menghitung pencapaian hasil kegiatan dibagi dengan target (H/T) untuk setiap variabel. Penilaian Kinerja ditetapkan menggunakan nilai ambang untuk tingkat kelompok Puskesmas, yaitu : a. Cakupan Pelayanan 1) Kelompok I

: tingkat pencapaian hasil

2) Kelompok II : tingkat pencapaian hasil 3) Kelompok III : tingkat pencapaian hasil

TESIS

91 % =

81 – 90 % 80 %



27

b. Mutu Pelayanan Kesehatan dan Manajemen 1) Kelompok I

:Nilai rata-rata

8.5

2) Kelompok II : Nilai rata-rata 5,5 – 8,4 3) Kelompok III : Nilai rata-rata < 5,5 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kinerja Puskesmas di wilayahnya, maka kinerja Puskesmas akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu : 1) Kelompok I

: Puskesmas dengan tingkat kinerja baik

2) Kelompok II

: Puskesmas dengan tingkat kinerja cukup

3) Kelompok III

: Puskesmas dengan tingkat kinerja kurang

2.3 Perencanaan Perencanaan adalah “The process of anticipating future events and determining strategies to achieve organizational objectives in the future” yaitu proses untuk mengantisipasi peristiwa di masa datang dan menentukan strategi (cara, tindakan adaptif) untuk mencapai tujuan organisasi di masa mendatang (Supriyanto & Damayanti, 2007) . Perencanaan adalah proses memobilisasi informasi dan sumber daya dari sifat naluriah, spontan, peramalan subjektif menjadi disengaja, sistematik, dan objektif seperti pada Gambar 2.1 berikut.

TESIS



28

Proses mobilisasi Informasi, sumber daya

Sifat: Naluriah, spontan, peramalan subjektif

Sifat: Disengaja, sistematik, dan objektif

Gambar 2.1 Evolusi sifat atau proses Sumber : Supriyanto & Damayanti (2007)

Penerapan perencanaan memerlukan penerapan secara sistematik metode atau prosedur dari berbagai disiplin ilmu untuk program dan proyek yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu di masa datang. Perencanaan bukanlah suatu pelatihan teknis belaka. Perencanaan lebih merupakan proses belajar, menyesuaikan diri dengan perubahan dan mendidik secara terus-menerus (Supriyanto & Damayanti, 2007). 2.3.1 Tujuan Perencanaan Menurut (Supriyanto & Damayanti, 2007) tujuan perencanaan kesehatan dititikberatkan pada upaya meningkatkan hasil kerja sistem kesehatan. Sistem kesehatan meliputi masukan (input), proses (process), keluaran (output), efek (outcome) dan dampak (impact). 2.3.2 Ruang Lingkup Perencanaan Berdasarkan

dasar

ruang

lingkup

masalah

yang

diliput,

perencanaan

dikelompokkan ke dalam perencanaan komprehensif (menyeluruh), perencanaan program dan perencanaan proyek, seperti digambarkan pada Gambar 2.2.

TESIS



29

Identifikasi kebutuhan, masalah, sumber daya Penentuan Prioritas Penetapan Tujuan Kegiatan spesifik mencapai tujuan

Perencanaan Strategis Perencanaan Program

Mobilitasi, koordinasi sumber daya 1. Financial 2. Technological 3. Human

Perencanaan Proyek

Penetapan Tujuan

Gambar 2.2 Perencanaan strategis, program, dan proyek Sumber : Supriyanto & Damayanti (2007)

Perencanaan strategis adalah perencanaan yang berfokus pada pemecahan masalah lingkungan (di luar organisasi) sebagai titik sentralnya. Perencanaan strategis harus didasarkan pada perumusan strategis atau rencana strategis (Renstra). Perencanaan program adalah penjabaran dari renstra yang akan dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan program, sedangkan perencanaan proyek adalah salah satu dari perencanaan program yang sifatnya spesifik dan berjangka pendek(Supriyanto & Damayanti, 2007).

TESIS



2.4

30

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan

sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) dalam (Sukmaniar, 2007) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses sehingga seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan pengaruh terhadap kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, Ruth, James, & Santos, 1994). Pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dibagi menjadi 3 sasaran, yaitu (Depkes RI, 2007): 1) Pemberdayaan individu Pemberdayaan terhadap individu dilakukan oleh setiap petugas kesehatan Puskesmas terhadap individu yang datang memanfaatkan pelayanan Puskesmas. Selain itu, individu juga menjadi sasaran kunjungan. Metode yang digunakan dapat berupa pilihan atau kombinasi dari dialog, demonstrasi, konseling dan bimbingan. Media komunikasi yang digunakan dapat berupa leaflet, gambar atau foto atau media lain yang mudah dibawa untuk kunjungan rumah. 2) Pemberdayaan keluarga

TESIS



31

Pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh petugas Puskesmas dengan melaksanakan kunjungan rumah terhadap keluarga yaitu keluarga dari individu pengunjung Puskesmas atau keluarga yang berada di wilayah kerja Puskesmas. Metode dan media yang digunakan sama dengan pemberdayaan individu yaitu melalui dialog, demonstrasi dan konseling. 3) Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh petugas merupakan upaya

penggerakan

atau

pengorganisasian

masyarakat.

Penggerakan

atau

pengorganisasian masyarakat diawali dengan membantu kelompok masyarakat mengenali masalah yang mengganggu kesehatan sehingga masalah tersebut menjadi masalah bersama. Kemudian masalah tersebut dimusyawarahkan untuk dipecahkan secara bersama. Upaya pemecahan masalah tersebut bersumber dari masyarakat sendiri dengan dukungan dari Puskesmas. 2.4.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan Pemberdayaan Masyarakat meliputi: a.

Tujuan Umum Meningkatnya kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatannya.

b.

Tujuan Khusus 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan 2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri

TESIS



32

3. Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat 4. Terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat di lapangan 2.4.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan (Wrihatnolo, Randy, & RN, 2007).

Penyadaran

Pengkapasitasan

Pendayaan

Gambar 2.3 Tahapan Pemberdayaan (Wrihatnolo, Randy, & RN, 2007)

1. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar). 2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu

TESIS



33

3. Pada tahap pendayaan, masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. 2.4.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan yaitu meningkatnya kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan. Adapun strategi tersebut meliputi (Bartle, 2010): 1. Meningkatkan keahlian warga masyarakat dan akses informasi serta sumber daya 2. Menggunakan dorongan dari kelompok kecil masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan membangun lingkungan yang mendukung menjadi kelompok masyarakat yang sensitif 3. Aksi promosi masyarakat melalui keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan yang direncanakan, pelaksanaan dan evaluasi, advokasi dan pelatihan kepemimpinan, pengorganisasian dan pengembangan kapasitas koalisi berdasarkan pada pimpinan setempat 4. Penguatan kebijakan publik di bidang kesehatan melalui aksi organisasi atau antar organisasi, transfer kekuatan dalam pengambilan keputusan dan adanya transparasi dan akuntabilitas dari pemerintah serta institusi lainnya 5. Memiliki penegasan pada anggota masyarakat dan beraksi sesuai kebutuhan masyarakat termasuk pada masalah kesehatan dan konsumen. 2.4.4 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

TESIS



34

Konsep evaluasi pemberdayaan yang dikemukakan (Fetterman & Wandersman, 2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor eksplisit daripada yang bersifat implisit. Fetterman menyampaikan 10 prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut: 1. Improvement (peningkatan) 2. Community ownership (kepemilikan komunitas) 3. Inclusion (inklusi) 4. Democratic participation (partisipasi demokrasi) 5. Social justice (keadian sosial) 6. Community knowledge (tingkat pengetahuan komunitas) 7. Evidence-based strategies (strategi berbasis bukti) 8. Capacity building (pengembangan kapasitas) 9. Organizational learning (Pembelajaran organisasi) 10. Accountability (akuntabilitas) Prinsip evaluasi di atas merupakan panduan untuk melakukan evaluasi perbagian dari proses pemberdayaan, baik secara konseptual maupun dalam implementasinya. Selain 10 prinsip evaluasi tersebut terdapat indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu: 1. Kondisi partisipasi masyarakat Menurut Moeliono dalam (Fahrudin, 2010) mendefinisikan partisipasi dalam arti luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela baik karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, terdapat dua bentuk partisipasi yaitu:

TESIS



35

a. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) misalnya uang, harta benda, tenaga dan ketrampilan b. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak), misalnya partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. 2. Keberfungsian sosial Keberfungsian sosial adalah suatu kondisi yang semua unsur dalam masyarakat dapat menjalankan tugas sesuai dengan peranannya masing – masing. Ada dua hal yang harus dipenuhi ketika masyarakat dinyatakan sebagai masyarakat yang mempunyai keberfungsian sosial yaitu (Sukmaniar, 2007): a. Masyarakat mempunyai kemampuan melaksanakan peranan sosial sebagaimana yang diharapkan anggotanya dalam kolektifitas b. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah sosial yang dialaminya. 3. Berkembangnya kelembagaan Terdapat tujuh komponen kapasitas di tingkat komunitas yang perlu dikembangkan untuk mendorong aktivitas dalam masyarakat. Lima komponen itu biasa disebut sebagai ciri atau bentuk pengembangan potensi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Lima komponen tersebut meliputi: a. Community Leader Community Leader diartikan sebagai tokoh atau pemimpin masyarakat, dalam hal ini bisa petugas kesehatan, tokoh masyarakat atau tokoh agama baik secara formal maupun non formal.

TESIS



36

b. Community Organization Dalam suatu masyarakat selalu ada organisasi kemasyarakatan baik formal maupun informal misalnya PKK, karang taruna, majlis taklim yang merupakan potensi yang dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. c. Community Fund Pendanaan komunitas (Community Fund) dapat diartikan segala bentuk dana yang dapat dihimpun dari dan oleh masyarakat. d. Community Material Selain sumber daya alam, yang termasuk material yang berpotensi dalam suatu wilayah adalah sarana administrasi organisasi, karena aspek ini dapat memupuk kepercayaan antar anggota komunitas. e. Community Technology Teknologi komunitas adalah teknologi tepat guna yang dimiliki oleh suatu organisasi atau komunitas dalam menjalankan perannya. 4. Peningkatan kapasitas Pengkapasitasan adalah memberikan atau meningkatkan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekuatan tersebut diantaranya adalah kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya ekonomi dan kekuatan sumber daya manusia. Adapun dimensi kekuatan sumber daya manusia yang dilakukan pengkapasitasan meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Sedangkan dimensi kekuatan sumber daya yang lain meliputi dimensi cultural, dimensi structural dan dimensi interaksional (Fahrudin, 2010). 5. Tingkat modal sosial

TESIS



37

Menurut Putnam dalam (Scheffler, 2010), Modal sosial adalah konsep sociological yang digunakan pada bisnis, ekonomi, perilaku organisasi, pandangan politik, kesehatan masyarakat, pandangan sosial yang menggambarkan hubungan antara jejaring sosial. Interaksi antara modal sosial dan modal manusia (human capital) adalah pelatihan dan edukasi, antara modal sosial dan modal manusia mempunyai subtitusi dalam membuat dampak pada kesehatan (Scheffler, 2010). Menurut Lang & Hornburg dalam (Fahrudin, 2010), Modal sosial memiliki dua dimensi yaitu social glue (kerekatan sosial) dan social bridge (jembatan sosial). Social glue (kerekatan sosial) mencakup keadilan atau keikhlasan berpartisipasi sedangkan social bridge (jembatan sosial) mencakup jalinan antar kelompok dan keterbukaan akses.

2.5

ASI Eksklusif ASI adalah satu–satunya makanan bayi yang paling baik karena mengandung zat

gizi yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi yang sedang dalam tahap percepatan tumbuh kembang (Sanyoto dan Eveline, 2008). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 2.5.1 Manfaat ASI eksklusif Menyusui bayi dapat mendatangkan keuntungan bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai makanan bayi yang paling sempurna, ASI mudah

TESIS



38

dicerna dan diserap karena mengandung enzim pencernaan. Beberapa manfaat ASI sebagai berikut : a.

Untuk Bayi Ketika bayi berusia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan utama bayi, karena

mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi manusia sebagaimana susu sapi terbaik untuk bayi sapi. ASI merupakan komposisi makanan ideal untuk bayi, pemberian ASI dapat mengurangi risiko infeksi lambung dan usus, sembelit serta alergi. Bayi yang diberi ASI lebih kebal terhadap penyakit dari pada bayi yang tidak mendapatkan ASI. Bayi yang diberi ASI lebih mampu menghadapi efek penyakit kuning. Selain itu, pemberian ASI dapat semakin mendekatkan hubungan ibu dengan bayinya. ASI merupakan makanan yang tepat bagi bayi karena mudah dicerna dan dapat mempercepat penyembuhan pada bayi prematur. ASI dapat menaikkan berat badan secara cepat dan mempercepat pertumbuhan sel otak. Tingkat kecerdasan bayi yang diberi ASI lebih tinggi 7-9 poin dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI (Roesli, 2000). b. Untuk Ibu Isapan bayi dapat membuat rahim menciut, mempercepat kondisi ibu untuk kembali ke masa prakehamilan serta mengurangi risiko perdarahan. Lemak yang ditimbun di sekitar panggul dan paha pada masa kehamilan akan berpindah ke dalam ASI sehingga ibu lebih cepat langsing kembali. Risiko terkena kanker rahim dan kanker payudara pada ibu yang menyusui bayi lebih rendah dari pada ibu yang tidak menyusui. Pada dasarnya, menyusui bayi lebih menghemat waktu karena ibu tidak perlu menyiapkan botol dan mensterilkannya. ASI lebih praktis lantaran ibu bisa berjalan-jalan tanpa

TESIS



39

membawa perlengkapan lain. Selain itu, ASI selalu steril dan bebas kuman sehingga aman untuk bayi (Dwi Sunar, 2009). c. Untuk Keluarga Jika bayi sehat, berarti keluarga mengeluarkan lebih sedikit biaya guna perawatan kesehatan. Selain itu memberikan ASI eksklusif dapat menjarangkan kelahiran lantaran efek kontrasepsi dari ASI eksklusif. Jika bayi sehat berarti menghemat waktu dan tenaga keluarga karena ASI selalu tersedia setiap saat dan keluarga tidak perlu repot membawa berbagai peralatan susu ketika bepergian (Roesli, 2005).

d. Untuk Masyarakat dan Negara Menghemat devisa negara karena tidak perlu mengimpor susu formula dan peralatan lainnya, bayi sehat membuat negara lebih sehat, penghematan pada sektor kesehatan, karena jumlah bayi yang sakit hanya sedikit, memperbaiki kelangsungan hidup anak karena dapat menurunkan angka kematian, ASI merupakan sumber daya yang terusmenerus di produksi (Dwi Sunar, 2009). 2.5.2 Komposisi ASI Perbedaan komposisi ASI yang keluar dari hari pertama sampai hari keempat setelah melahirkan adalah sebagai berikut : a. Kolostrum Kolostrum merupakan ASI yang keluar dari hari pertama sampai hari keempat. Kolostrum merupakan cairan berwarna keemasan, cairan pelindung yang kaya zat anti infeksi dan berprotein tinggi. Cairan ini mengandung sel hidup yang menyerupai sel darah putih yang dapat membunuh kuman penyakit. Kolostrum juga merupakan

TESIS



40

pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Kolostrum juga mengandung zat anti infeksi 10-17 kali lebih banyak dibandingkan ASI mature. Kadar kaborhidrat dan lemak lebih rendah dibandingkan ASI mature. Namun total energinya lebih tinggi dibandingkan dengan ASI mature. b. ASI transisi atau peralihan ASI transisi merupakan ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum menjadi ASI mature. ASI transisi memiliki kadar protein lebih rendah disbanding kolostrum. Sedangkan kadar karbohidrat dan lemak lebih tinggi. Untuk jumlahnya, ASI transisi lebih banyak dibandingkan kolostrum (Roesli, 2000). c. ASI mature ASI mature merupakan ASI yang keluar pada sekitar hari ke-14 dan seterusnya, komposisi relatif konstan. Pada ibu yang sehat dengan produksi ASI cukup, ASI merupakan makanan satu-satunya yang paling baik dan cukup untuk bayi sampai umur enam bulan. ASI mature tidak menggumpal jika dipanaskan (Roesli, 2000). 2.5.3 Faktor –faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif Menurut Roesli (2000), alasan ibu untuk tidak menyusui terutama secara eksklusif sangat bervariasi. Beberapa faktor yang menyebabkan ibu tidak mau memberikan ASI secara eksklusif, yaitu: 1.

ASI tak cukup Walaupun banyak ibu yang merasa ASI nya kurang, tetapi hanya sedikit (2-5%)

yang secara biologis memang kurang produksi ASI-nya. Selebihnya, ibu dapat menghasilkan ASI yang cukup untuk bayinya. Umumnya tidak ada ibu yang tidak dapat menyusui tetapi untuk menyusui dengan benar harus belajar.

TESIS



2.

41

Ibu bekerja dengan cuti 3 bulan Bekerja sebenarnya bukan alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif karena

waktu ibu bekerja, bayi dapat diberikan ASI perah yang diperah sehari sebelumnya. 3.

Takut ditinggal suami Dari sebuah suvei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

tahun 1995

diperoleh data bahwa alasan pertama berhenti memberikan ASI pada

bayinya adalah “takut ditinggal suami”. Hal ini dikarenakan mitos yang mengatakan bahwa menyusui akan mengubah bentuk payudara menjadi jelek. Padahal sebenarnya yang mengubah bentuk payudara adalah kehamilan bukan menyusui. 4.

Pendapat bahwa tidak diberi ASI tetap berhasil “jadi orang” Dengan diberikan susu formula memang bayi dapat tumbuh besar, bahkan

mungkin berhasil “jadi orang”. Namun, kalau bayi ini diberi ASI eksklusif akan menjadi lebih berhasil. Hal ini dikarenakan ASI memiliki semua yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh secara optimal. Dengan menyusui berarti seorang ibu tidak hanya memberikan makanan yang optimal, tetapi juga rangsangan emosional, fisik dan neurologik yang optimal. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa bayi ASI eksklusif akan lebih sehat, lebih tinggi kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosionalnya, lebih mudah bersosialisasi dan lebih baik spritualnya. 5.

Bayi akan tumbuh menjadi anak yang tidak mandiri dan manja Pendapat bahwa bayi akan tumbuh menjadi anak manja karena terlalu sering

didekap dan dibelai ternyata salah. Anak menjadi kurang mandiri, manja, dan agresif karena kurang perhatian bukan karena terlalu diperhatikan. 6.

TESIS

Susu formula lebih praktis



42

Pendapat tidak benar, karena untuk membuat susu formula diperlukan api atau listrik untuk memasak air, peralatan yang harus steril, dan perlu waktu untuk mendinginkan susu formula yang baru dibuat. Sementara itu, ASI yang siap pakai dengan suhu yang tepat setiap saat serta tidak memerlukan api, listrik, dan perlengkapan yang harus steril jauh lebih praktis dari pada susu formula. 7.

Takut badan tetap gemuk Pendapat bahwa ibu menyusui akan sukar menurunkan berat badan adalah tidak

benar. Pada waktu hamil, badan telah mempersiapkan timbunan lemak untuk membuat ASI. Didapatkan bukti bahwa menyusui secara eksklusif akan membantu ibu menurunkan berat badan lebih cepat dari pada ibu yang tidak menyusui secara eksklusif. Timbunan lemak yang terjadi sewaktu sewaktu hamil akan dipergunakan untuk proses menyusui, sedangkan wanita yang tidak menyusui akan lebih sukar untuk menghilangkan timbunan lemak ini.

2.6

Pemetaan Intervensi ( Intervention mapping) Pemetaan intervensi merupakan alat tambahan untuk perencanaan dan

pengembangan tindakan atau intervensi promosi kesehatan. Pada proses ini dipetakan alur kebutuhan atau masalah yang dikenal untuk mengidentifikasi pemecahan masalah. Meskipun pemetaan intervensi adalah suatu rangkaian langkah, (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006) memandang proses perencanaan sebagai proses berulang (iteratif) daripada sebagai proses linier. Perencana proses bergerak bolak balik diantara tugas dan langkah. Prosesnya juga bersifat kumulatif yaitu setiap langkah didasarkan

TESIS



43

pada langkah sebelumnya, dan perlu diperhatikan bahwa pada langkah tertentu dapat mengarah pada hal yang keliru dan keputusan yang tidak tepat. 2.6.1 Tujuan Pemetaan Intervensi Pemetaan intervensi bertujuan untuk membantu perencana program promosi kesehatan agar dapat membuat keputusan efektif pada setiap tahap di perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan menggunakan suatu kerangka kerja (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006). 2.6.2 Tahapan Pemetaan Intervensi Pemetaan intervensi mendeskripsikan proses perencanaan dan pengembangan program promosi kesehatan dalam enam langkah mengikuti pemetaan proses, dan menggunakan proses inti, sebagai berikut (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006).

TESIS



44

Step 1 : Need Assessment a. Plan need assessment with PRECEDE model b. Assess health, quality of life, behavior and Environment c. Assess capacity d. Establish program outcomes Step 2 : Matrices a. State expected changes in behavior and environment b. Specify performance objectives c. Specify determinants d. Create matrices of change objectives

Evaluation

Step 3 : Theory Based Methods and Practical Strategies a. Review program ideas with interested participants b. Identify theoretical methods c. Choose program methods d. Select and design strategies e. Ensure that strategies match change objectives Step 4 : Program a. Consult with intended participants and implementers b. Create program scope, sequence, theme and materials list c. Develop design documents and protocols d. Review available materials e. Develop program materials Step 5 : Adoption and Implementation plan a. Identify adopters and users b. Specify adoption, implementation, and sustainability performance objectives c. Specify determinants and create matrix d. Select methods and strategies e. Design Interventions to affect program use

Step 6 : Evaluation Plan a. Describe the program b. Describe program outcomes and effect questions c. Write questions based on matrix\ d. Develop indicator and measures e. Specify evaluation design

Implementation

Gambar 2.4 Proses Intervention Mapping (Sumber: Bartholomew et al, 2006)

TESIS



45

Proses ini secara berurut dapat dijabarkan ke dalam enam langkah sebagai berikut (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006). a.

Penentuan kebutuhan (need assessment) Need assessment adalah studi sistematis dari ketidaksesuaian antara apa yang

terjadi dan apa yang harus dilakukan pada suatu kelompok dan situasi(Gilmore & Campbell, 1996). Perencana program tidak perlu mengkhawatirkan perbedaan antara kebutuhan dan persepsi kebutuhan untuk tiga alasan, yaitu: 1) Kebutuhan selalu berubah pada karakter dan kualitas, 2) Kebutuhan selalu diinterpretasikan oleh seseorang, 3) Kebutuhan yang dilaporkan oleh seseorang adalah sumber informasi yang penting. Penilaian kebutuhan harus terdiri dari opini dari stakeholder atau pihak yang tertarik pada masalah dan solusi dari masalah tersebut (Gilmore & Campbell, 1996). Langkah pertama dalam pemetaan intervensi adalah menilai masalah kesehatan yang terkait dengan perilaku dan kondisi lingkungan dan faktor – faktor penentu yang terkait dengan populasi. Penilaian ini meliputi dua komponen yaitu: 1) ilmiah, epidemiologi perilaku dan analisis sosial dari komunitas dan masalah kesehatan dan 2) upaya untuk mengetahui dan memahami karakteristik masyarakat, anggota masyarakat dan kekuatannya. Hasil dari langkah ini adalah gambaran masalah kesehatan, dampaknya terhadap kualitas hidup, perilaku dan lingkungan dan determinan perilaku dan lingkungan. Perencana dalam langkah ini harus menyelesaikan tugas sebagai berikut (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006): 1) Establish a planning group or meeting of community participant (Membentuk kelompok perencanaan atau pertemuan dengan peserta dari komunitas)

TESIS



46

Peserta yang menjadi anggota kelompok perencanaan atau peserta pertemuan adalah orang - orang yang memiliki potensi dalam program dan dapat merencanakan penilaian kebutuhan. Menurut (Krieger, et al., 2002) “Community participant can be unaffiliated residents, community organization, staff members who work with community members, and managers or leaders from community organizations” Partisipan ini dapat berupa orang – orang yang tergabung dalam masyarakat, komunitas organisasi, staf yang bekerja dengan masyarakat dan manajer atau pemimpin dari organisasi masyarakat. Partisipan bertugas untuk mereview performance objectives, determinan dan menetapkan metode dan strategi(Krieger, et al., 2002). 2) Conduct the need assessment using the PRECEDE model Penilaian kebutuhan dilakukan dengan menggunakan model PRECEDE untuk menganalisis kesehatan dan kualitas hidup masalah dan penyebab – penyebabnya dan untuk menentukan prioritas. Model PRECEDE (predisposing, reinforcing, and enabling constructs in education /ecological diagnosis &evaluation) dikemukakan oleh Green dan Kreuter tahun 2005. Perencana mengembangkan model dari kanan ke kiri, biasanya dimulai dengan mendiskripsikan quality of life dan masalah kesehatan.

TESIS



47

Predisposing: a. Knowledge b. Attitudes c. Values d. Beliefs e. Perceived needs and abilities

Health Program Educational strategis

Policy regulation Organizatio n

Behavioral factors Reinforcing : a. Peers b. Family c. Health care workers d. Law Enforcement e. The media

Enabling : a. Program& services b. Skills c. Money & time d. Facilities e. Laws

Health Problems

Quality of life

Environmental factors: a. Interpersonal b. Organizational c. Community d. Society

Gambar 2.5 PRECEDE model (Green & Kreuter, 2005) Berdasarkan Gambar 2.7 dapat diperoleh informasi bahwa dalam need assessment menggunakan model PRECEDE harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan yakni faktor perilaku dan faktor lingkungan. Faktor perilaku dipengaruhi oleh faktor berikut. a)

Faktor Predisposisi (Predisposing factor) Faktor predisposisi adalah faktor yang mempermudah atau mempredisposisi

terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyakarat misalnya sikap, pengetahuan, kepercayaan dan tradisi.

TESIS



48

b) Faktor pendukung (enabling factor) Faktor pendukung perilaku adalah ketersediaan fasilitas, sarana atau prasarana yang mendukung atau yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat. c)

Faktor penguat (Reinforcing factor) Faktor penguat adalah konsekuensi dari determinan perilaku, dimana masyarakat

menerima feedback dan setelah itu ada dukungan sosial. Faktor reinforcing meliputi dukungan sosial, pengaruh dan informasi serta feedback oleh tenaga kesehatan. 3) Balance the need assessment with an assessment of community capacity Menurut (Goodman, et al., 1998) terdapat 10 dimensi yang terlibat dalam kapasitas komunitas yaitu: a.

Citizenparticipation (Partisipasi masyarakat)

b.

Leadership (Kepemimpinan)

c.

Skills, including group process, conflict resolution, community assessment, problem solving, program planning, intervention design and implementation, evaluation, resource mobilization, and advocacy (Kemampuan, termasuk didalamnya adalah proses dalam kelompok, pemecahan konflik, penilaian komunitas, pemecahan masalah, perencanaan program, desain intervensi dan pelaksanaan, evaluasi, distribusi sumber daya dan advokasi)

d.

Resources internal and external to the community, including social capital (Sumber daya internal dan eksternal dalam komunitas termasuk modal sosial)

e.

Social and interorganizational networks (Jaringan sosial dan interorganisasi)

f.

Sense of community (gotong royong)

TESIS



g.

Understanding of community history (pemahaman sejarah masyarakat)

h.

Community power (Kekuatan masyarakat)

i.

Community values ( Nilai masyarakat)

j.

Critical reflection (Pemikiran kritis)

49

Metode dalam melakukan penilaian kebutuhan dan kapasitas dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu interview informan (deep interview), survei, pertemuan, dokumentasi dari catatan partisipan, perencanaan program dan sociogram. 4) Link the needs assessment to evaluation planning by establishing desired program outcomes (Menghubungkan penilaian kebutuhan untuk mengevaluasi perencanaan dengan menetapkan hasil program yang diinginkan) Tugas terakhir dalam langkah need assessment adalah menghubungkan need assessment dengan evaluasi masa depan dari hasil program dengan membuat tujuan berdasarkan quality of life dari outcome program. b. Pembuatan matriks tujuan program Langkah dua yakni matriks tujuan program memberikan dasar bagi intervensi yang akan dilakukan dengan menentukan siapa dan apa yang akan berubah sebagai hasil intervensi. Hasil dari langkah 2 adalah satu set matriks yang terpilih dari level ekologi (individu dari masyarakat) yang menggabungkan tujuan kinerja untuk setiap tingkat ekologi dengan memilih faktor personal dan ekternal untuk menghasilkan perubahan tujuan, sasaran langsung dari intervensi. Dalam rangka mengembangkan tujuan kinerja di luar individu maka perencana mengidentifikasi kebijakan pada lingkungan pada setiap level ekologi. Perencana harus menyelesaikan tugas – tugas berikut ini (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006):

TESIS



50

1) Menyatakan perubahan yang diharapkan atau dampak program kesehatan terkait perilaku dan kondisi lingkungan 2) Membagi perilaku dan kondisi perilaku menjadi tujuan/sasaran kinerja 3) Memilih determinan personal dan eksternal yang penting dan dapat dirubah pada perilaku kelompok berisiko dan kondisi lingkungan 4) Membuat matrik tujuan perubahan untuk setiap level perencanaan intervensi (individu,

antarpribadi,

organisasi,

komunitas

dan

mayarakat)

dengan

menyilangkan tujuan kinerja dengan determinan serta menulis tujuan perubahan. Tabel 2.1 Matrik Tujuan Perubahan Performanc e objective

c.

PERSONAL DETERMINANT attitude

skill&self

know

outcome

efficacy

ledge

expectacy

EXTERNAL DETERMINANT cues reinforcement norm

Penentuan metode dan strategi berbasis teori Langkah ketiga pada pemetaan intervensi adalah menentukan metode dan strategi

berbasis teori jadi perencana mencari informasi teori mengenai metode dan strategi praktis untuk mengubah perilaku kesehatan individu dan kelompok kecil yang terkait dan untuk merubah organisasi dan faktor yang mempengaruhi lingkungan. Metode intervensi adalah suatu proses dari teori postulat dan teori empiris ini menyediakan bukti bagaimana perubahan dapat terjadi pada perilaku individu, kelompok dan struktur sosial. Pada langkah ini perencana membuat list metode intervensi yang berhubungan dengan tujuan perubahan pada step 2. Hasil dari step ini akan digunakan untuk merumuskan kegiatan program yang akan menghasilkan pencapaian tujuan perubahan.

TESIS



51

Jika metode adalah sebuah teori berbasis teknik untuk mempengaruhi perilaku atau kondisi lingkungan maka strategi adalah cara pengorganisasian, operasional dan pemberian metode intervensi. Pada tahap ini perencana harus melakukan hal sebagai berikut (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006). 1) Mereview ide program dengan tim perencana dan menggunakan perspektif mereka untuk memilih metode dan strategi 2) Menggunakan proses utama untuk mengidentifikasi metode teoritis yang dapat mempengaruhi perubahan dalam mengidentifikasi faktor penentu dan identifikasi kondisi yang nantinya akan menghasilkan metode yang kemungkinan besar akan efektif 3) Memilih program dengan metode teoritis (perencana harus yakin untuk membedakan antara metode teoritis dan strategi praktis, meyakinkan bahwa semua komponen program berisi metode yang tepat dan mempertimbangkan ide- ide awal program berdasarkan informasi dari teori dan bukti) 4) Memilih atau merancang strategi praktis untuk menyampaikan metode pada kelompok intervensi 5) Memastikan bahwa strategi akhir (masih) sesuai dengan tujuan perubahan dari matrik Beberapa metode yang digunakan dalam determinan perubahan dapat ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut.

TESIS



52

Tabel 2.2 Contoh determinan perubahan dan metode teoritis yang digunakan Determinan Perubahan Pengetahuan (Knowledge)

Metode

Dramatic relief (trans-theoretical model) Active learning (persuasion communication matrix) Cues (theories of information processing) Sikap, keyakinan dan Arguments (Persuasion communication matrix) harapan Direct experience (theories learning) (Attitude,beliefs,and Modeling (Social cognitive theory) outcome expectations) Persuasive communication (Persuasion communication matrix) Anticipated regret (Theory of Planned Behaviour) Keahlian, Verbal Persuasion (Social cognitive theory) kemampuan, dan Guided practice (Social cognitive theory) efikasi diri (skill, Goal setting (goal-related theories) capability,and self efficacy) Level lingkungan Participatory problem Solving (Theories of social (Environment levels) networks and social support) Advocacy such as information,persuasion, and negotiation (stage theory of organizational change) Modeling (organizational development theory) Promosi kesehatan Forming coalitions (model of community organization) komunitas (health- Framing to shift perspectives (model of community promoting organization) communities) Media advocacy(models of community organization) Sumber: (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006)

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diperoleh informasi bahwa metode yang digunakan untuk merubah determinan pengetahuan salah satunya adalah melalui Active learning. Metode untuk determinan sikap, keyakinan dan harapan adalah Modeling. Metode untuk determinan keahlian, kemampuan, dan efikasi diri adalah menggunakan Goal setting. Sedangkan untuk level lingkungan adalah advocacy dan untuk determinan promosi kesehatan adalah melalui Media advocacy.

TESIS



53

d. Penentuan program Hasil dari langkah 4 termasuk deskripsi mengenai cakupan dan urutan dari komponen intervensi, materi program lengkap dan program protocol. langkah ini menuntut kehati – hatian dan pertimbangan ulang dari tim perencanaan dan konteks program selain itu pada langkah ini perencana membuat dan melakukan pre-test materi program dengan kelompok sasaran dan pelaksana. Step ini memberikan panduan spesifik untuk mengkomunikasikan program pada produsen. Pada langkah 4 perencana harus menyelesaikan tugas berikut ini (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006). 1) Mengkonsultasikan lagi dengan partisipant mengenai pendidikan kesehatan dan program promosi serta membawa preferensi mereka pada design program 2) Mendiskripsikan lingkup dan urutan program, tema dan kebutuhan bahan program 3) Menyiapkan design program yang akan membantu berbagai profesi dalam memproduksi bahan untuk memenuhi tujuan program dan mematuhi pedoman atau parameter spesifik untuk metode dan strategi tertentu 4) Mereview tersedianya material program untuk kemungkinan yang sesuai dengan perubahan tujuan, metode dan strategi e.

Penentuan adopsi dan implementasi program Fokus langkah lima merupakan program adopsi dan pelaksanaan (termasuk

pertimbangan keberlangsungan program). Pertimbangan untuk melaksanakan program dikaji ulang dalam tahap ini. Pada tahap ini diperlukan matriks seperti langkah dua dengan menghubungkan antara kinerja masing – masing tujuan dengan determinan pribadi dan eksternal yang menghasilkan perubahan tujuan untuk mempromosikan program adopsi yang digunakan. Kemudian mencocokkan metode dan strategi dengan

TESIS



54

tujuan tersebut untuk membentuk rencana adopsi dan implementasi program. Perencana dalam tahap ini harus menyelesaikan tugas berikut ini (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006). 1) Mengidentifikasi potensi pengguna program promosi kesehatan 2) Menentukan tujuan kinerja adopsi, pelaksanaan dan keberlanjutan program 3) Menentukan

faktor

penentu

adopsi,

pelaksanaan

dan

keberlanjutan

dan

menciptakan perubahan tujuan program menggunakan program matriks 4) Memilih metode dan strategi untuk mengatasi perubahan 5) Mendesain intervensi dan mengatur program untuk mempegaruhi tujuan program terkait. f.

Penentuan perencanaan evaluasi Sebenarnya perencana melengkapi rencana evaluasi dimulai pada penilaian

kebutuhan yang dikembangkan bersama dengan tim perencana. Dalam pemetaan intervensi, perencana membuat keputusan tentang perubahan tujuan,metode, strategi dan implementasi. Untuk mengevaluasi dampak dari suatu intervensi, para peneliti menganalisis perubahan dibidang kesehatan dan kualitas hidup yang dihasilkan dari masalah itu, perilaku dan lingkungan, dan faktor penentu tujuan kinerja. Evaluasi dapat menunjukkan efek positif, negatif atau campuran efek atau tidak menunjukkan efek sama sekali. Perencana ingin memahami alasan dibalik efek yang dicapai, apapun efek itu. Pada langkah ini perencana harus menyelesaikan tugas sebagai berikut (Bartholomew, Parcel, Kok, & Gottlied, 2006). 1) Menjelaskan program dan menyelesaikan model logika

TESIS



55

2) Menuliskan beberapa pertanyaan evaluasi program didasarkan pda tujuan hasil kualitas hidup, kesehatan, perilaku dan lingkungan 3) Menuliskan beberapa pertanyaan evaluasi yang didasarkan pada matrik yaitu mengenai tujuan dan faktor penentu kinerja sebagaimana tujuan perubahan 4) Proses menulis pertanyaan evaluasi didasarkan pada metode deskripsi, kondisi, strategi, program dan pelaksanaan 5) Mengembangkan indikator dan ukuran 6) Menentukan desain evaluasi dan menuliskan rencana evaluasi

2.7

Focus Grup Discussion (FGD) Menurut Woodruff R, Gardial S.F (2002),Focus Group Discussion (FGD) adalah

suatu teknik dalam pengumpulan data kualitatif, melalui diskusi oleh kelompok orang dengan pengarahan seorang moderator. 2.7.1 Karakteristik FGD Berdasarkan pengertian FGD tersebut, maka FGD memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (Qomarudin, 2004) a.

Jumlah kelompok diskusi tidak terlalu banyak, sebaiknya antara 6-12 orang, cukup efektif dalam diskusi dan dapat memperoleh informasi yang memadai sehingga memungkinkan setiap peserta mandapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya. Selain itu diharapkan mendapat pandangan yang bervariasi dari peserta diskusi

b.

FGD adalah suatu proses pengumpulan data, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi terhadap sesuatu

TESIS



c.

56

FGD mengumpulkan data kualitatif, yaitu memberikan data yang mendalam mengenai persepsi, pandangan peserta diskusi dengan memberikan pertanyaan terbuka. Peserta dapat memberikan pertanyaan terbuka. Peserta dapat memberikan jawaban disertai penjelasan, moderator berfungsi sebagai pengarah, pendengar, pengamat, dan menganalisis data sesuai dengan tujuan diskusi. FGD menggunakan diskusi yang berfokus, topik ditentukan lebih dulu dan diatur berurutan.

2.7.2 Tahap Pelaksanaan FGD Pelaksanaan FGD meliputi beberapa tahap yaitu : (Qomarudin, 2004) a.

Persiapan FGD Fasilitator atau moderator dan pencatat harus datang tepat pada waktunya sebelum peserta FGD datang. Fasilitator atau moderator harus mempersiapkan tempat duduk peserta sedemikian rupa sehingga para peserta terdorong untuk mau berbicara.

b.

Pembukaan FGD Pada waktu pembukaan FGD, moderator menjelaskan tujuan diadakan FGD dan memperkenalkan diri dan memperkenalkan notulen. Harus dijelaskan bahwa pertemuan bukan untuk ceramah tetapi untuk mengumpulkan pendapat peserta.Ditekankan bahwa pendapat peserta sangat penting, peserta bebas mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya dimohon peserta memperkenalkan diri dan moderator sedapat mungkin mengingat nama peserta semua FGD. Pertemuan dibuka dengan pertanyaan yang sifatnya umum tidak

berkaitan

dengan topik diskusi.

TESIS



c.

57

Teknik pengelolaan FGD Beberapa teknik yang dapat digunakan pada waktu melaksanakan FGD, yakni: 1) Klarifikasi, yaitu moderator mengulangi jawaban peserta diskusi dalam bentuk pertanyaan, untuk mengklarifikasi maksud jawaban atau untuk mendapat penjelasan lebih lanjut 2) Reorientasi, yaitu menggunakan jawaban peserta diskusi, untuk ditanyakan kepada peserta lain, dengan tujuan diskusi lebih hidup dan menarik 3) Kompetensi, yaitu dengan mendatangkan seorang ahli dibidang materi diskusi 4) Partisipatif, teknik mengendalikan peserta diskusi agar tidak ada yang terlalu dominan dan ada yang tidak aktif atau diam. Penggunaan audiovisual, agar lebih menarik minat peserta untuk aktif.

d.

Penutupan FGD Moderator menutup dengan menyatakan bahwa pertemuan sudah selesai, dan memberi ucapan terimakasi kepada peserta. Moderator dan notulen mengadakan pertemuan untuk melengkapi hasil diskusi.

TESIS


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

Recommend Documents