BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.
Dalam
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.1529/MENKES/SK/X/2010 menyatakan bahwa untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) arah pembangunan jangka panjang, yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan cara mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Unsur penting dari peningkatan IPM adalah derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan pada hakekatnya adalah investasi bagi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki visi Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka NKRI. Untuk itu perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa. Alokasi anggaran tersebut tentunya selaras dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya untuk mendukung sumber pendapatan desa
guna
mendanai
urusan
yang
menjadi
kewenangan
desa
yang
meliputi
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. (APBN news. 2015) Gerakan pengembangan dan pembinaan Desa Siaga dimulai pada tahun 2006 yaitu dengan ditetapkannya Kepmenkes Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Data tahun 2009 tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) dari 75.410 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah memulai upaya mewujudkan Desa dan Kelurahan Siaga. Namun demikian banyak dari antaranya yang belum berhasil menciptakan Desa dan Kelurahan Siaga yang sesungguhnya, yang disebut sebagai Desa/Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini dapat dipahami, karena pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan suatu proses. Pergeseran output program dalam APBN tahun 2015 yang tidak lagi ditentukan oleh jumlah desa siaga yang ada, namun sudah mengkhusus pada indikator-indikator dalam stratifikasi desa siaga tersebut. Pada tahun 2015 output yang harus dicapai salah satunya adalah jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan hai ini berarti menukik pada indikator desa siaga point 7 (tujuh) yaitu Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bupati/ Walikota, sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan kemampuan khusus petugas dalam hal advokasi demi terciptanya sebuah kebijakan. Begitu pula dengan indikator lain pada output APBN yang sejalan dengan indikator desa siaga, selain itu juga pada upaya peningkatan kapasitas petugas Puskesmas yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat lebih terarah apabila telah diketahui kelemahan-kelemahan pada capaian indikator desa siaga sehingga pada pelatihan yang diselenggarakan dapat berhasilguna.
Penetapan pentahapan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif perlu dilakukan agar dapat mencapai stratifikasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui stratifikasi, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan 8 (delapan) kriteria stratifikasi tersebut sehingga Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif kedepan dapat lebih baik. Dalam profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014 tercatat bahwa di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya, memiliki 716 desa dan kelurahan. Desa/Kelurahan Siaga Aktif sebanyak 650 desa/kelurahan (90,78%) yang terbagi menjadi 4 (empat) strata yaitu pratama sebanyak 530 desa/kelurahan (81,54%), madya sebanyak 85 desa/kelurahan (13,08%), purnama 42 desa/kelurahan (6,46%) dan mandiri sebanyak 3 desa/kelurahan (0,45%). Kabupaten Bangli mewilayahi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Tembuku, Susut dan Kintamani, terdiri dari 72 desa/kelurahan, seluruh desa/ kelurahan yang ada sudah menjadi Desa/Kelurahan Siaga Aktif dan hanya berada dalam strata pratama. Berdasarkan kondisi tersebut maka dipandang perlu mengetahui capaian setiap indikator desa siaga dalam penentuan stratifikasi desa siaga aktif di Kabupaten Bangli.
1.2 Rumusan Masalah Di Provinsi Bali terdapat 9 Kabupaten/ Kota, hanya Kabupaten Bangli yang mencapai angka 100% Desa/kelurahan Siaga Aktif tahap pratama, sedangkan kabupaten/ kota lainnya sudah mampu mencapai tahapan yang lebih tinggi, bervariasi dari tahapan pratama, madya, purnama dan mandiri. Berdasarkan hal
tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana capaian indikator desa siaga dalam pencapaian stratifikasi desa siaga aktif di Kabupaten Bangli tahun 2016?”
1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan umum Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga dalam penentuan stratifikasi desa siaga aktif di Kabupaten Bangli tahun 2016 1.3.2 Tujuan khusus 1. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan pelaksanaan forum desa/kelurahan 2. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan jumlah kader kesehatan 3. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar. 4. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan keaktifan UKBM 5. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan adanya dukungan dana pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. 6. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan peran serta masyarakat dan Ormas desa/kelurahan 7. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan adanya Peraturan Kepala Desa/Bupati
8. Untuk mengetahui capaian indikator desa siaga aktif berdasarkan pelaksanaan Pembinaan PHBS di rumah tangga
1.4
Manfaat Penelitian
1.4.1 Teoritis Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan suatu informasi tentang program desa siaga, sehingga dapat menjadi sumbangan ilmiah untuk perkembangan program kesehatan pada umumnya serta program desa siaga pada khususnya. 1.4.2 Praktis 1. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk pemegang program desa siaga baik di tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten serta Dinas Kesehatan
Provinsi
dalam
pengembangan
program
pemberdayaan
masyarakat dan promosi kesehatan. 2. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk penyelenggara pembinaan terhadap petugas pengelola program desa siaga untuk lebih menekankan pada indikator-indikator yang masih kurang sehingga lebih diprioritaskan dan ditekankan. 3. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam pelatihan atau peningkatan kapasitas kader desa siaga.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah pada Ilmu Kesehatan Masyarakat yang
berfokus pada Promosi Kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Bangli berupa capaian indikator desa siaga dalam pencapaian stratifikasi desa siaga aktif. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2016.
