9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Kajian Pustaka Penelitian Mengenai “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014” ini banyak mengembangkan dari penelitian – penelitian lain sebelumnya yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian. Adapun penelitian – penelitian yang terdahulu yang menjadi referensi tambahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 1.
Penelitian yang dilakukan oleh Indra Lesmana (2014), Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kelembagaan
Mulawarman. Badan
Penelitian
Penanggulangan
Beliau
berjudul
Bencana
Daerah
Efektivitas (BPBD)
Kabupaten Kutai Barat Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya. (ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id). Penelitiannya ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilihat menggunakan beberapa kriteria yaitu, produktivitas, fleksibilitas, kepuasan kerja dan, kualitas. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Dan dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dari kriteria efektivitas menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sejauh ini dapat berjalan cukup efektif menangani persoalan kebencanaan di Kutai Barat. Namun masih terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat
10
seperti, persoalan anggaran dan sumber daya manusia karena kurangnya tenaga professional. Maka dari itu, Penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia serta perbaikan dalam kualitas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat. 2.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Haning Marwiyanthy (2013). Program S1 Jurusan Sosiologi, FISIP - Universitas Sebelas Maret. Penelitiannya berjudul Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Kabupaten
Karanganyar
Dalam
Tahap
Kesiapsiagaan
Penanganan Bencana Alam. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai peran BPBD dalam penanganan bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah rawan bencana Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran BPBD adalah meningkatkan
kesadaran
masyarakat
dalam
tahap
kesiapsiagaan
penanganan bencana alam. Upaya yang dilakukan baik mitigasi pasif berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam. Sehingga sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat
11
dan pemerintah untuk menjadikan masyarakat peduli bencana. Dari peran BPBD
dalam
tahapan
kesiapsiagaan
ini
diharapkan
mampu
meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan terburuk serta antisipasi yang harus dilakukan. 3.
Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Rully Indra Permana (2013). Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang. Judul dari penelitian yang dilakukan adalah “Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dengan pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan (pelaksanaan), sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum. Penelitian ini memfokuskan pada tugas dan tanggung jawab BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanggulangan bencana dan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk – bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan
12
dan untuk mengetahui bentuk – bentuk tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa bentukbentuk kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu kerusakan lingkungan akibat proses alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan badai angin topan. serta Bentuk tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana yang secara teknis dilakukan oleh BPBD dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan
bencana,
dimana
BPBD
bertanggung
jawab
menyelenggarakan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana sehingga dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Dari 3 penelitian sebelumnya yang telah dibahas di atas, dapat dilihat bahwa penelitian tentang “Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014” ini, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah sama – sama menggunakan metode penelitian Kualitatif
dan
sama-sama
membahas
tentang
keberadaan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Kabupaten yang berdasarkan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
13
Sedangkan yang membedakan adalah lokasi penelitiannya, dan fokus penelitiannya dimana penelitian yang pertama memfokuskan pada efektivitas tugas pokok dan fungsi BPBD, penelitian kedua memfokuskan pada peran BPBD dan penelitian ketiga memfokuskan pada tugas dan tanggung jawab BPBD. Sementara itu, dalam penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Kinerja BPBD khususnya dalam pelaksanaan pelayanan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah Kabupaten Badung pada tahun 2014. 2.2
Kerangka Konseptual 2.2.1 Konsep Kebijakan Publik Dalam
menjalankan
suatu
pemerintahan,
suatu
negara
memerlukan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah ditentukan. Kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan yang dilakukan oleh para aktor dan institusiinstitusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dewasa ini membahas tentang kebijakan tidak dapat terlepas dari suatu keputusan pemerintah. Sedangkan membahas tentang publik kita tidak dapat terlepas dari tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan
tersebut.
Banyak
para
ahli
yang
mengemukakan
pendapatnya tentang definisi kebijakan publik. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
14
Menurut Suradinata (1993:19) kebijakan publik sebagai kebijakan
negara
dikembangkan
atau
oleh
pemerintah
badan-badan
adalah
atau
kebijakan
lembaga
dan
yang pejabat
pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa
aspek,
berpedoman
pada
ketentuan
yang
berlaku,
berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu menurut James E. Anderson dalam bukunya Public Policy Making (1984:3) (dikutip Dalam Soenarko, 2003:42) menyimpulkan bahwa “public policy is a purposive course of action, followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan yaitu, kebijakan umum, kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, kebijakan publik dapat dikelompokkan dalam empat tipe (Ripley, 1986), yaitu: 1. Tipe kebijakan distributif, Tipe kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan atau mendorong aktivitas masyarakat tanpa ada intervensi atau dorongan dari pemerintah.
15
2. Tipe kebijakan redistributive, Tipe kebijakan ini bertujuan untuk menata kembali alokasi kekayaan, hak-hak atau kepentingan antar kelompok sosial. 3. Tipe kebijakan regulative protective, Tipe ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menetapkan kondisi atau syarat bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang hendak dilaksanakan. 4. Tipe kebijakan regulative kompetitive, Tipe ini bertujuan untuk menjaga agar terdapat kompetisi yang adil. Kebijakan publik yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan Pembentukan BPBD Kabupaten Badung yang yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun
2011
tentang
Organisasi
Dan
Tata
Kerja
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan tipe kebijakan publik di atas, kebijakan ini dikategorikan dalam tipe kebijakan regulative protective, hal ini dikarenakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak yang mungkin timbul akibat terjadinya bencana dan mengurangi resiko akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Maka dari itu, dalam kebijakan ini selanjutnya diatur lebih lanjut panduan – panduan yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana terjadi.
16
Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi. 2.2.2 Konsep Evaluasi Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya (Mulyono, 2009). Sedangkan menurut Rika Dwi K. (2009) Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222-223) penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai
positif
dan
keuntungan
suatu
program,
serta
mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Dalam
menghasilkan
informasi
mengenai
kinerja
program/kegiatan, evaluator menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi
hasilnya. Menurut
Dunn (1999), dalam
melaksanakan evaluasi setidaknya harus sesuai dengan tahapantahapan berikut ini :
17
1. Pengumpulan data, Evaluator mengumpulkan data mengenai apa yang diinginkan pengembang program baik yang berhubungan dengan kondisi awal, transaksi, dan hasil. Data dapat dikumpulkan melalui studi dokumen dapat pula melalui wawancara. 2. Analisis Data, dalam hal ini yang dilakukan meliputi analisis logis dan empirik. Analisis logis diperlukan dalam memberikan pertimbangan
mengenai
keterkaitan
antara
prasyarat
awal,
transaksi, dan hasil dari kotak-kotak tujuan. Evaluator harus dapat menentukan apakah prasyarat awal yang telah dikemukakan pengembang program akan tercapai dengan rencana transaksi yang dikemukakan. Atau sebetulnya ada model transaksi lain yang lebih efektif. Demikian pula mengenai hubungan antara transaksi dengan hasil yang diharapkan. Analisis kedua adalah analisis empirik. Dasar bekerjanya sama dengan analisis logis tapi data yang digunakan adalah data empirik. 3. Analisis congruence (kesesuaian), Tahapan ini merupakan analisis, dimana evaluator membandingkan antara apa yang dikemukakan dalam tujuan (inten) dengan apa yang terjadi dalam kegiatan (observasi). Dalam hal ini evaluator menganalisis apakah yang telah direncanakan dalam tujuan telah sesuai dengan pelaksanaanya di
lapangan
atau
terjadi
penyimpangan.
Apabila
analisis
congruence telah selesai, maka evaluator menyerahkannya kepada tim yang terdiri dari para ahli dan orang yang terlibat dalam
18
program. Tim ini yang akan meneliti kesahihan hasil analilsis evaluator dan memberikan persepsinya mengenai faktor penting congruence. 4. Pertimbangan
hasil,
Tugas
evaluator
berikutnya
adalah
memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Untuk itu, evaluator harus mengetahuai standar program yang diteliti kemudian menyesuaikan dengan program yang terlaksana.
Konsep evaluasi ini nantinya akan diaplikasikan kepada penelitian yang akan dilaksanakan di BPBD Kabupaten Badung mengenai kinerja badan ini dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah Kabupaten Badung. 2.2.3 Konsep Kinerja Kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance, yang sering diindonesiakan menjadi kata performa. (Wirawan, 2009). Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Selain itu, banyak pula para ahli yang mendefinisikan kinerja, beberapa diantaranya seperti:
Gilbert (1997) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai
19
performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja atau prestasi kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat. 2.2.4 Konsep Organisasi Pemerintah Sebagai mahluk sosial, manusia akan cenderung masuk dan bergabung dalam suatu organisasi. Banyak terdapat pakar yang mendefinisikan tentang organisasi. beberapa diantaranya yaitu:
Menurut John D. Millet (1954), menyatakan bahwa organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu menurut, Chester L. Bernard (1968), menyatakan bahwa organisasi sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau
20
lebih dari sesuatu yang tidak berwujud yang sebagian besar tentang silahturahmi.
Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi organisasi adalah sebagai berikut:
a. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi atau aktivitas pencapaian tujuan b. Di dalamnya terjadi hubungan antarindividu maupun kelompok, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. c. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut d. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masingmasing.
Keberadaan organisasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara global di dunia, organisasi dikelompokan menjadi dua jenis yaitu organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan (baik swasta yang bernuansa dagang maupun nondagang. Di dalam suatu negara
organisasi
pemerintahan
menjadi
hal
utama
dalam
mewujudkan tujuan – tujuan pelayanan yang bermanfaat untuk masyarakat.
Disamping
itu,
untuk
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah
21
baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)
merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut: a. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Dalam penelitian ini akan lebih membahas mengenai organisasi perangkat daerah kabupaten yaitu Badan. Badan yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Untuk menunjukkan adanya kinerja organisasi yang baik, organisasi harus memiliki suatu kelembagaan yang baik pula. Begitu pula pada organisasi perangkat daerah seperti BPBD dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, BPBD harus memiliki kelembagaan yang baik pula.
22
Kelembagaan tidak dapat terlepas lembaga sosial yang mencakup konsep perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang dalam suatu organisasi sebagai wadah atau tempat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Serta kelembagaan menyangkut suatu sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu,sehingga di dalam sistem tersebut terdapat tujuan pokok dan fungsi dari organisasi tersebut, strukturnya, mekanisme kerja dan hubungan kerja antara sumber daya manusia di dalamnya. 2.2.5 Pelayanan Penanggulangan Bencana Membahas mengenai pelayanan penanggulangan bencana di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Untuk memahami pelayanan penanggulangan bencana, kita perlu memahami bencana terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dikelompokan beberapa jenis sebagai berikut,
23
1. Bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 2. Bencana non-alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, kebakaran. 3. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Selanjutnya membahas mengenai Penanggulangan bencana, kita tidak dapat terlepas dari manajemen penanggulangan bencana. Dimana pada dasarnya dalam manajemen penanggulangan bencana ini berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan. Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,
24
dan rehabilitasi”. Makna penanggulangan bencana dari UndangUndang tersebut di atas mengandung dua pengertian dasar yaitu: 1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus, 2. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Dari pemaparan di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan pelayanan dalam menghadapi suatu bencana. Seluruh pihak dalam suatu
pemerintahan
pada
dasarnya
terlibat
dalam
upaya
penanggulangan bencana ini, namun dikoordinir oleh suatu badan dalam suatu pemerintahan yaitu BNPB untuk tingkat nasional dan BPBD untuk tingkat daerah. Dalam penelitian kali ini akan membahas mengenai BPBD Kabupaten Badung. Bentuk – bentuk Pelayanan Penanggulangan bencana yang terdapat di BPBD Kabupaten Badung ada 3 bentuk yaitu: 1.
Pelayanan Pra Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Badung. Pelayanan pra bencana ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sebelum bencana itu terjadi.
25
2.
Pelayanan Saat Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Badung. Pelayanan ini diberikan saat terjadi bencana. Dimana BPBD akan terjun langsung
ke
lokasi
bencana
untuk
memberikan
respon
penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur tanggap darurat bencana yang ada. 3.
Pelayanan Pasca Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang Rehabilitasi
dan
rekonstruksi
BPBD
Kabupaten
Badung.
Pelayanan ini diberikan setelah bencana itu terjadi. Biasanya pelayanan yang diberikan seperti melakukan Verifikasi kejadian bencana atau pemeriksaan kembali kerugian yang dilakukan setelah respon tanggap darurat dilakukan, untuk memastikan apakah laporan yang diterima benar adanya. Pada dasarnya pelayanan ini berkesinambungan dari pelayanan pra, saat dan pasca bencana. Pelayanan ini merupakan tanggung jawab dari BPBD dan memerlukan peranan pendukung dari masyarakat dan instansi pemerintahan lainnya. Dalam penelitian ini, akan lebih banyak membahas mengenai pelayanan
sebelum
bencana.
Dimana
termasuk
didalamnya
pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang sesuai dengan prosedur yang telah ada. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, “Kegiatan Pencegahan bencana adalah
26
serangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
sebagai
upaya
untuk
menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana”. Sementara itu, “Kesiapsiagaan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting diketahui dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sejak dini sebelum terjadinya suatu bencana. Sehingga tujuan utama pelayanan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi akibat bencana dirasakan oleh seluruh masyarakat dapat tercapai. 2.3
Kerangka Teori 2.3.1 Teori Evaluasi Kinerja Organisasi Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi. Menurut Chaizi Nasucha dalam Irham (2013;3) Kinerja Organisasi adalah
sebagai
efektivitas
organisasi
secara
menyeluruh
untuk
memenuhikebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus guna mencapai kebutuhannya secara efektif. Dengan demikian kinerja mempunyai peran yang besar dalam menjalankan sebuah organisasi dan perlu dilakukan suatu evaluasi kinerja yang dilakukan secra berkala dengan standar prosedur yang jelas.
27
Selain itu, proses evaluasi terhadap kinerja organisasi ini penting dilakukan, karena tanpa evaluasi tidak akan diketahui sampai sejauhmana organisasi tersebut telah efektif melakukan perubahan menuju organisasi berkinerja tinggi. Dari hasil evaluasi bisa diketahui apa kekurangan dalam mewujudkan organisasi berkinerja tinggi dan kemudian dapat dilakukan langkah-langkah intervensi untuk memperbaiki kondisi yang ada. Menurut Amins (2009: 91 - 99), Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya, dilakukan pula penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, hasil, manfaat atau dampaknya. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan hasil – hasil perhitungan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja dalam suatu organisasi. Sehingga antara Penilaian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja merupakan serangkaian kegiatan untuk mengetahui suatu kinerja organisasi berjalan baik atau buruk serta efektif dan efisien. Seperti dalam gambar berikut ini: Gambar 1. Rangkaian Tahapan Evaluasi Kinerja
1 PENILAIAN KINERJA . .
2 .
PENGUKURAN KINERJA
.
3 . .
EVALUASI KINERJA
28
Sumber: Achmad Amins (2009) Dari gambar di atas dapat dijabarkan masing-masing penjelasan sebagai berikut: 1. Penilaian Kinerja. Penilaian Kinerja (Performance appraisal) merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis terhadap kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan kepada mereka. Termasuk didalamnya mencakup penilaian terhadap seluruh kegiatan program dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, penilaian kinerja adalah salah satu faktor penting guna mengembangkan organisasi secara efektif dan efisien. (Amins 2009: 91). Disamping itu, menurut Marion E. Haynes (1984) dalam Amins 2009: 95 menyatakan bahwa penilaian kinerja sumber daya manusia harus ditujukan pada empat komponen dasar, yaitu: a.
Kuantitas
b.
Kualitas
c.
Biaya
d.
Waktu Untuk
melakukan
penilaian
kinerja,
seseorang
sangat
membutuhkan sumber informasi yang relevan dengan tugas yang dikerjakan. Sumber informasi yang sering digunakan untuk menilai kinerja yang aktual dapat dilakukan dengan cara observasi secara
29
personal, laporan statistik, laporan lisan, laporan tertulis, dan data dasar (data base) yang dikses melalui komputer organisasi tersebut. 2. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja adalah hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (KEPLAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang LAKIP, Indikator kinerja yang dimaksud dapat berupa : a.
Masukan (Input)
b.
Keluaran (Output)
c.
Hasil
d.
Manfaat
e.
Dampak. Selain itu, menurut Dwiyanto (2006:50) menjelaskan bahwa ada
beberapa indikator untuk mengukur kinerja khususnya dalam birokrasi publik, diantaranya yaitu: 1. Produktivitas, dengan mengukur kinerja berdasarkan tingkat efisien dan efektifitas kinerja pelayanan publik. 2.
Kualitas Layanan, dengan melihat kualitas pelayan publik sehingga kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator kinerja birokrasi publik
3. Responsivitas, yaitu Kemampuan birokrasi untuk mengetahuidan menangkap kebutuhan yang dirasakan oleh publik. Dengan
30
menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan menyusun program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kinerja birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar terhadap kebijakan birokrasi. 5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kinerja birokrasi publik tunduk pada penjabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kinerja birokrasi publik konsisten dengan kehendak publik. Dengan adanya indikator diatas maka kinerja organisasi khususnya dalam memberikan pelayanan publik dapat diukur. Disamping itu, pengukuran kinerja digunakan pada dasarnya untuk mengukur atau menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. 3. Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi. Dalam melakukan evaluasi Kinerja perlu juga dilakukan perbandingan – perbandingan antara: (Amins 2009: 99)
31
a. Kinerja Nyata dengan kinerja yang direncanakan b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara - negara lain atau dengan standar internasional. Dalam penelitian kali ini, dalam mengevaluasi kinerja BPBD Kabupaten Badung akan lebih menggunakan perbandingan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Yang mengacu pada rencana strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015. Selain itu juga menggunakan perbandingan kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. dalam penelitian ini akan membandingkan kinerja BPBD Kabupaten Badung pada tahun 2014 (nyata) dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. Dengan evaluasi ini diharapkan nantinya penulis dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan BPBD Kabupaten Badung dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tahun 2014. Sehingga suatu yang sudah baik dalam BPBD Kabupaten Badung dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dan yang belum baik dapat diperbaiki untuk lebih baik kedepannya.
32
2.4
Kerangka Pemikiran
UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia
Masih Lemahnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Di Indonesia
UU Nomor 32 Tahun 2004
Pembentukan BPBD Kabupaten Badung
Perda Kab. Badung No 3 Tahun 2013
Kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Tingkat Keberhasilan Kinerja
Faktor Pendukung & Penghambat Kinerja
Evaluasi Kinerja
Kesimpulan dan Saran
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
