BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengauditan Laporan Keuangan (External Financial Audit) I. Pengertian Auditing dan Auditor Independen
Menurut Mulyadi (2002:30) audit laporan keuangan ( Financial Statement Audit) adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak.
Menurut Sukrisno (2004:3), auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Arens dan Loebbecke (2003:4-5) menyatakan auditing sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang didapat pada saat kegiatan audit dilakukan
6
7
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Menurut Mulyadi (2002: 1-2), secara umum auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataanpernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa pengertian auditing menurut para ahli di atas maka audit mengandung unsur-unsur:
a. Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
8
d. Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan
kriteria
tersebut
kemungkinan
dapat
dikuantifikasikan,
kemungkinan pula bersifat kualitatif. e. Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa: Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif Anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen Prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia
f. Penyampaian hasil (atestasi), penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report) g. Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak
Audit yang dimaksud ialah audit yang dilakukan oleh seorang auditor bersertifikat dan bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP)
9
Beberapa ahli menyatakan bahwa kegiatan auditing harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan independensi. Pengertian kompetensi dan independesi adalah :
i.
Kompetensi
Kompetensi menurut Spencer dan Spencer (2007) dalam Wikipedia adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari lima tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).
Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) menyatakan bahwa competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance. Artinya, kompetensi mengandung
aspek-aspek
pengetahuan,
ketrampilan
(keahlian)
dan
kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja. Hal ini sejalaan dengan pernyataan yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 230 yang menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pengertian kompetensi sendiri menurut
10
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah seseorang yang mempunyai ketrampilan dan aspek pengetahuan untuk menjalankan kegiatan audit demi mencapai tujuan bersama, pencapaian keahlian atau kompetensi auditor sendiri dimulai sejak pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pegalaman selanjutnya dalam praktik audit, hal ini dikarenakan pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain.
ii.
Independensi
Pengertian Independensi menurut Rahayu dan Suhayati (2009:51) adalah sebagai berikut : “Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi Independece in fact dan independence in appearance”. Independence in fact menurut Rahayu dan Suhayati (2009:51) adalah sebagai berikut : Independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataan auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelakksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta
yang dipakai sebagai dasar
pemberiaan pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka.
11
Independence in appearance menurut Rahayu dan Suhayati (2009:51) adalah independen dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen”.
Independensi menurut Agoes dan Ardana (2009:146) adalah Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dari beberapa pengertian tentang Independensi dapat disimpulkan bahwa, indepedensi yaitu seorang auditor pada saat pelaporan hasil pemeriksaan audit kepada managemen senior dan dewan atau pada setiap periode pelaporan audit haruslah memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor, yaitu dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Selain itu sifat utama seorang auditor adalah tidak memihak (netral) untuk menghasilkan laporan audit yang independen. II. Auditor Independen Auditor independen menurut Mulyadi (2002: 9-10) adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi laporan keuangan seperti kreditur, investor, calon investor, instansi pemerintah (pajak)
12
B. Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik & Jasanya I.
Pengertian Kantor Akuntan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 1 tentang akuntan publik pengertian Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sedangkan pegertian Kantor Akuntan Publik sebagaimana djelaskan dalam pasal ini adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undanng yang berlaku.
II.
Jasa Yang Diberikan Oleh Kantor Akuntan Publik Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 423/ KMK-06/2002 Bagian
ke dua pasal 6 yaitu : 1. Bidang jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik meliputi atestasi termasuk audit umum dan review atas lapooran keuangan sebagaimana tercantum dalam standar profesional akuntan publikdan audit atas kinerja serta khusus. 2. Akuntan publik dan akuntan publik dapat memberikan jasa dalam bidang non atestasi, setelah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Jasa dalam bidang non atestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mencangkup kegiatan seperti: jasa konsultasi, jasa komplikasi, jasa
13
perpajakan, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. 4. Pemberian jasa audit umum atas laproran kkeuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku beruturut-turut.
III.
Syarat Pedirian Kantor Akuntan Publik
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik
Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 6
Ayat 1 Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah.
Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
14
Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan Tidak berada dalam pengampuan.
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik Asing
Sesuai yang diatur dalam pasal 7 Ayat 1 dan 2 Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut. Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara salnya.
Tidak pernah dipidana.
Tidak berada dalam pengampuan.
Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.
Mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia.
15
Berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik.
Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan
Ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.
Persyaratan Permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP)
Persyaratan permohonan izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam undang-undang Pasal 18 Ayat 1 dan 2, izin usaha KAP diberikan oleh Menteri. Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
16
Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
1.
Alamat Akuntan Publik;
2.
Nama dan domisili kantor; dan
3.
Maksud dan tujuan pendirian kantor;
Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
1.
Nama Rekan;
2.
Alamat Rekan;
3.
Bentuk usaha;
4.
Nama dan domisili usaha;
5.
Maksud dan tujuan pendirian kantor;
6.
Hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan
7. Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan. Persyaratan Permohonan Izin Pembukaan Cabang KAP
Pasal 20 Ayat 1 dan 2 mengatur perihal Izin pembukaan cabang KAP. Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
17
Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang KAP;
Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; dan membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh Notaris.
Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan KAPA/OAA 1.
KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
2.
KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri.
3.
Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
Bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
Penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA
Bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan
Kerja sama bersifat berkelanjutan.
18
4.
Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat:
5.
KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan
KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP
Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA.
6.
KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh KAP lain.
C. Standar Pengendalian Mutu
I. Pengertian Pengendalian Mutu Sukrisno (1996:11) menerangkan bahwa konsep pengendalian mutu adalah sistem pengendalian mutu terdiri dari struktur organisasi, kebijakan yang digariskan dan prosedur yang ditetapkan yang akan memberikan keyakinan yang layak bagi KAP bahwa mutu pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar auditing. Sistem pengendalian mutu tersebut harus dirancang secara menyeluruh dan cocok dengan struktur organisasi, kebijakan daan prosedur sesuai dengan sifat pekerjaan KAP yang bersangkutan. Bagi kantor akuntan, pengendalian mutu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab jabatannya kepada para klien.
19
Sistem pengendalian mutu kantor Akuntan Publik Publik (KAP), sebagaimana dijelaskan dalam SPM Seksi 100 dan Seksi 200 (PSPM No. 1) Sistem pengendalian mutu mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tnggung jawab, komunikasi, dan pemantauan pelaksanaan prosedur, pengendalian mutu dilakukan sejak awal perikatan atau penerimaan klien oleh KAP.
II. Tujuan Pengendalian Mutu Dalam Auditing Hand Book dikemukakan oleh Australian Sociality of CPA’s and Institute of Chartered accountants in Australian (1998 : 885) tujuan ditetapkannya pengendlian mutu pada Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut : A basic objective of an accoutning practice (irrespective of size) is to ensure that the profesional service it provides conform with professional standard. Berdasarkan definisi diatas, tujuan ditetapkan nya pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kantor
akuntan
publik
mampu
memenuhi
tanggung
jawab
profesionalnya kepada klien dan memberikan keyakinan bahwa standar dan peraturan yang telah ditaati dan memberikan secara konsisten dan profesional.
20
III. Unsur- Unsur Pengendalian Mutu Unsur pengendalian mutu, sebagaimana terdapat dalam SPM Seksi 100 (SPAP: 17000. 1-2), sebagai berikut : a.
Indepedensi Meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan indepedensi. Semua auditor yang bekerja dalam kantor akuntan publik harus memenuhi persyaratan Kode Etik
b.
Penugasan Personel Meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis seperti tingkat pendidikan formal dan keahlian yang memadai.
c.
Konsultasi Meyakinkan bahwa setiap personel yang menghadapi kesulitan akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan dan wewenang memadai.
d.
Supervisi Dalam setiap pelaksanaan perikatan dengan klien atau partner harus sudah sesuai dan terpenuhinya standar mutu yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik (KAP)
e.
Pemekerjaan (Hiring) Semua auditor pada saat dalam penugasan akan melakukan secara kompeten sesuai dengan keahliannya.
21
f.
Pengembangan Profesional Setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan personel memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional
berkelanjutan
dan
pelatihan
akan
memberikan
pengetahuan yang memadai bagi para personel untuk memenuhi tanggung jawab dan untuk kemajuan bagi kantor akuntan publik (KAP)mtersebut. g.
Promosi (Advancement) Semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
h.
Penemuan dan Keberlanjutan Klien Menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atauu dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjalinnya hubugan dengan
klien
yang
manajemennya
tidak
memiliki
integritas
berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian. i.
Inspeksi Kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan secara efektif.
Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 2011 mewajibkan Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu sesuai ketentuan standar pengendalian mutu yang berlaku. Saat ini sistem pengendalian mutu KAP harus mengacu pada SPM 1 yang ditetapkan oleh IAPI dan berlaku
22
efektif sejak 1 Januari 2013. Berdasarkan hasil permeriksaan yang dilakukan PPPK, dari 50 KAP yang menjadi objek pemeriksaan, terdapat 27 KAP yang belum menyesuaikan sistem pengendalian mutu yang berlaku. D. Kualitas Audit Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (Judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Audit Quality oleh Kane dan Velury (2005) yang dikutip dari Wikipedia mendefiinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan publik dalam memahami bisnis klien. Banyak faktor yang memainkan peran tingkat kemampuan tersebut sepertinilai akuntansi yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan, termasuk fleksibilitas penggunaan dari generally accepted accounting principles (GAAP) sebagai suatu aturan standar, kemampuan bersaing secara kompetitif yang digambarkan pada laporan keuangan dan hubungan dengan resiko bisns, dan lain sebagainya. Dari pengertian tentang kualitas audit yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan
bahwa
kualitas
audit
merupakan
segala
kemungkinan
(probability) auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat
23
menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Dalam mengukur tingkat kulitas audit pada Kantor Akuntan Publik Dr. Payamta, CPA penulis menggunakan beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi baik atau tidaknya suatu kualitas audit yang dihasilkan, antara lain : 1.
Standar Auditing Standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang
merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksankan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing (Mulyadi, 2002: 16) Standar auditing sendiri berfungsi sebagai pedoman dan kerangka berfikir auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, selain itu standar auditng juga berfungsi menetapkan kriteria-kriteria mulai dari perencanaan hingga pelaporan audit yang baik demi mempertahankan kualitas dan mutu audit yang dihasilkan.
Standar auditing terdiri atas tiga bagian bagian. Pertama, Standar Umum bagian yang mengatur tentang pengendalian mutu profesional auditor independenatau persyaratan pribadi auditor. Kedua, Standar Pekerjaan Lapangan, bagian yang mengatur mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit. Ketiga, Standar Pelaporan, bagian
24
yang mengatur pertimbangan- pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan dalam laporan audit. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011 : 150.1-150.2) Standar Audit Terdiri dari tiga standar umum, tiga standar pekerjaan lapangan, dan empat standar pelaporan, yaitu :
1. Standar Umum
a)
Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c)
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a)
Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
b)
disupervisi dengan semestinya.
Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup oengujian yang akan dilakukan.
c)
Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporans keuangan yang diaudit.
25
Supervisi: Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus di review untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan auditor harus menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan auditor.
3. Standar Pelaporan.
a)
Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. b)
Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c)
Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
d)
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
26
Hubungan antar tiga bagian standar umum adalah seorang auditor apabila ingin melakukan audit harus memenuhi ketiga bagian standar umum tersebut, yang pertama ialah standar umum, bagian ini mengatur mengenai standar umum dan persyaratan pribadi auditor yang harus dipenuhi sebelum melakukan audit, standar umum ini menekankan pada proses audit harus dilakukan oleh auditor yang benar-benar berkompeten dalam pelaksanaan audit dari awal hingga pelaporan audit, selanjutnya apabila standar umum sudah terpenuhi maka seorang auditor dengan berbekal unsur-unsur standar umum yang sudah terpenuhi, maka harus menggunakan peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan audit hingga pengawasan atau supervisi terhadap proses audit yang dikerjakan sehingga bukti audit yang cukup dan dapat diperoleh oleh auditor yang mana nantinya bukti tersebut akan diolah menjadi suatu laporan, akan tetapi dalam melaporkan hasil audit, auditor harus memperhatikan beberapa peraturan yang diatur dalam standar pelaporan. Jadi ketiga bagian standar auditing ini saling berhubungan satu sama lain dan harus terpenuhi apabila ingin melakukan kegiatan audit mulai dari perencanaan hingga dikeluarkannya suatu laporan audit.
2. Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama, tanpa kode etik maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda – beda yang dinilai baik
27
menurut anggapannya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Tidak dapat dibayangkan betapa kacaunya apabila, setiap orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing – masing, atau bila perlu menipu dan berbohong dalam bisnis seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar tetap dijual dianggap sebagai hal yang wajar (karena setiap pebisnis selalu menganggap bahwa setiap pebisnis juga melakukan hal yang sama). Atau hal lain seperti setiap orang diberi kebebasan untuk berkendara di sebelah kiri atau kanan sesuai keinginannya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan Negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur.
Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, indepedensi serta integritas moral/ kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidak percayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya.
Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan klien dan masyarakat.
Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk dipedomani dalam berperilaku
atau
melaksanakan
penugasan
sehingga
menumbuhkan
kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat.
28
Di dalam KAP sendiri memuat setidaknya ada tiga aturan yang memuat aturan atau standard – standart dalam aturan auditing yaitu: prinsip etika, aturan etika dan interpretasi aturan etika. Prinsip etika yang meliputi delapan butir dalam pernyataan IAPI, 1998, dalam Ludigdo, 2007 (dalam bahasa pemahaman sendiri).
1. Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai bidang yang ahli dalam bidangnya atau profesional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam mengaudit sampai penyampaian hasil laporan audit.
2. Kepentingan Publik
Profesi akuntan publik memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Karena tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor adalah menjaga kredibilitas organisasi atau perusahaan.
29
3. Integritas
Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, sama seperti hal dalam kepentingan publik, auditor adalah peran yang penting dalam organisasi, dalam menjalankan tanggung jawabnya auditor harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran. Sehingga kepercayaan masyarakat dan pihak – pihak lain memeliki kepercayaan yang tetap.
4. Objektivitas
Setiap auditor harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Akan tetapi, setiap auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa non-assurance kepada kliennya sendiri, karena dapat menimbulkan tindakan yang dapat melanggar peraturan atau kecurangan.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk
30
mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Auditor diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai dan sikap yang konsistensi dalam menjalankan tanggung jawabnya
6. Kerahasiaan
Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak – pihak yang terkait, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya
7. Perilaku Profesional
Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan karakter yang dimiliki yang harus dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau keadaan dalam setiap tanggung jawabnya terhadap klien.
3. Peer Review
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
31
(APIP) antara lain harus memenuhi dua hal, yaitu adanya standar audit dan pedoman telaahan sejawat (peer review).
PP 60/2008 pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilakukan telaahan sejawat. Selanjutnya dalam penjelasan PP 60/2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “telaahan sejawat” adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
Tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai pengertian peer review dan beberapa praktik pelaksanaannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh organisasi profesi auditor sebagai acuan dalam penyusunan pedoman telaahan sejawat (peer review) APIP.
Peer review (telaahan sejawat) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian dan review yang dilaksanakan oleh rekan sejawat yang setara guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang di review telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.
Periode waktu dilakukannya peer review APIP minimal tiap tiga tahun sekali atau periode waktu lain yang disepakati oleh Organisasi Profesi Auditor di Indonesia setelah mempertimbangkan berbagai ruang lingkup dan kompleksitasnya.
32
Terdapat beberapa persyaratan yang perlu ditetapkan untuk pelaksanaan peer review APIP sebagaimana di mandatkan dalam PP 60 tahun 2008, antara lain:
Adanya organisasi profesi yang merupakan asosiasi bagi APIP.
APIP merupakan anggota organisasi profesi auditor.
Dilakukan oleh rekan sejawat yang setara, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang minimal sama.
Adanya standar audit yang diterbitkan oleh organisasi profesi auditor.
Adanya Sistem Kendali Mutu di setiap APIP yang diwajibkan oleh organisasi profesi auditor.
Adanya Pedoman Peer review audit yang dibuat oleh organisasi profesi auditor.
Persyaratan/kualifikasi minimal yang perlu diperhatikan agar dapat menjadi pe- reviewyaitu:
Mempunyai sertifikasi sebagai auditor/setifikasi peer review
Menjadi anggota aktif organisasi profesi yang bersangkutan
Mempunyai kedudukan yang setara untuk bidang audit
Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai auditor
Mempunyai pengetahuan terkini mengenai hal-hal yang akan direview
33
Pernyataan pendapat atau opini yang relevan untuk diberikan atas kepatuhan APIP terhadap sistem kendali mutu dan standar audit adalah full compliance, satisfactory compliance dan non compliance.
E. Hubungan Standar Auditing, Kode Etik, Standar Pengendalian Mutu dan Peer Review Terhadap Kualitas Audit.
Dalam penugasan audit, auditor independen bertanggungjawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, selain itu kantor akuntan publik juga harus mematuhi standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dalam pelaksanaan audit dan pada saat melakukan pekerjaan audit Auditor selalu dituntut untuk menaati Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu kantor akuntan publik harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Sifat dan luasnya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik tergantung atas faktor-faktor tertentu, seperti ukuran kantor akuntan publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada karyawan dan kantorkantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, serta pertimbangan biayamanfaat.
