BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Tenaga Kesehatan. Menurut Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang dikutip oleh Adisasmito

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Menurut Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang dikutip oleh Adisasmito (2007), SDM kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sementara itu, SDM kesehatan menurut PP No. 32/1996 yang juga dikutip oleh Adisasmito (2007) adalah semua orang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan, maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan menurut SKN yang dikutip oleh Adisasmito (2007) adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan professional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan, maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. Sedangkan menurut PP No. 32/1996 yang juga dikutip oleh Adisasmito (2007), tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Gambaran perencanaan kebutuhan...,Siti Puji Lestaari,14 FKM UI, 2008

15

2.2 Manajemen Kesehatan Manajemen kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Adisasmito, 2007). Manajemen kesehatan diselenggarakan melalui administrasi kesehatan, yaitu kegiatan

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

pengawasan

serta

pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Perencanaan diperlukan karena pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada (Adisasmito, 2007).

2.3 Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan penjelasan di atas tentang manajemen kesehatan, tahapan dalam manajemen kesehatan dimulai dari perencanaan. Semua orang menyadari bahwa perencanaan bagian terpenting dalam proses manajemen dan oleh karena itu menyita waktu banyak dalam proses manajemen. Untuk manajer sumber daya manusia, perencanaan berarti penentuan program karyawan (sumber daya manusia) dalam rangka membantu tercapainya sasaran atau tujuan organisasi itu. Dengan kata lain mengatur orang-orang yang akan menangani tugas-tugas yang dibebankan

Gambaran perencanaan kebutuhan...,Siti Puji Lestaari, FKM UI, 2008

16

kepada

masing-masing

orang

dalam

rangka

mencapai

tugas

organisasi

(Notoatmodjo, 2003). Perencanaan SDM kesehatan adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan tempat, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, kita meramalkan atau memperkirakan siapa mengerjakan apa, dengan keahlian apa, kapan dibutuhkan dan berapa jumlahnya (Ilyas, 2000). Dengan kata lain, kita meramalkan atau memperkirakan siapa mengerjakan apa, dengan keahlian apa, kapan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Melihat pada pengertian di atas, perencanaan SDM puskesmas seharusnya berdasarkan fungsi dan beban kerja pelayanan kesehatan yang akan dihadapi di masa depan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi puskesmas dapat berjalan dengan baik, maka kompetensi SDM seharusnya sesuai dengan spesifikasi SDM yang dibutuhkan puskesmas (Ilyas, 2004). Determinan yang berpengaruh dalam perencanaan kebutuhan SDM kesehatan adalah: 1. Perkembangan penduduk, baik jumlah, pola penyakit, daya beli, maupun keadaan sosiobudaya dan keadaan darurat/bencana. 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Berbagai kebijakan di bidang pelayanan kesehatan (Depkes, 2004) Pada dasarnya kebutuhan SDM kesehatan dapat ditentukan berdasarkan: 1. Kebutuhan epidemiologi SDM kesehatan 2. Permintaan (demand) akibat beban pelayanan kesehatan atau 3. Sarana upaya kesehatan yang ditetapkan 4. Standar atau rasio terhadap nilai tertentu (Depkes, 2004)


17

Dasar hukum perencanaan SDM kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. 2. Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1999. 3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495). 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839). 5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara No. 3637). 6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952). 7. Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 8. Keputusan

Menkes

No.

850/MENKES/SK/V/2000

tentang

Kebijakan

Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010. 9. Keputusan Menkes No. 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. 10. Keputusan Menkes No. 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. 11. Kepmenkes No. 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (Depkes, 2004). Memperhatikan dasar-dasar hukum serta adanya kebijakan desentralisasi, termasuk di dalamnya desentralisasi di bidang kesehatan, maka fungsi perencanaan SDM kesehatan bagi daerah menjadi sangat penting dan menjadi tanggung jawab


18

daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan, pejabat pengelola SDM di kabupaten/kota dan propinsi perlu memilki kemampuan atau kompetensi yang memadai dalam membuat perencanaan SDM kesehatan (Depkes, 2004). Secara

garis

besar,

perencanaan

kebutuhan

SDM

kesehatan

dapat

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar sebagai berikut: 1. Perencanaan kebutuhan SDM pada tingkat institusi Perencanaan SDM kesehatan pada kelompok ini ditujukan pada perhitungan kebutuhan SDM kesehatan untuk memenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik dan lain-lain. 2. Perencanaan kebutuhan SDM pada tingkat wilayah Perencanaan di sini dimaksudkan untuk menghitung kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan kebutuhan di tingkat wilayah (propinsi/kabupaten/kota) yang merupakan gabungan antara kebutuhan institusi dan organisasi. 3. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan untuk bencana Perencanaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan SDM kesehatan saat prabencana, terjadi bencana dan post bencana, termasuk pengelolaan kesehatan pengungsi (Adisasmito, 2007). Untuk itu pengelola kebutuhan SDM kesehatan yang bertanggung jawab pada ketiga kelompok di atas perlu memahami secara lebih rinci teknis perhitungannya untuk masing-masing kelompok (Adisasmito, 2007). Dalam perencanaan SDM kesehatan perlu memperhatikan Strategi Perencanaan SDM Kesehatan: 1. Rencana

kebutuhan

SDM

kesehatan

disesuaikan

dengan

kebutuhan

pembangunan kesehatan baik kebutuhan lokal, nasional maupun global.


19

2. Pendayagunaan SDM kesehatan diselenggarakan secara merata, serasi, seimbang dan selaras oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam upaya pemerataan SDM kesehatan perlu memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban perorangan dengan

kebutuhan

pemerintah

masyarakat.

diselenggarakan

Pendayagunaan

melalui

SDM

pendelegasian

kesehatan wewenang

oleh yang

proporsional dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 3. Penyusunan perencanaan berdasarkan pada sasaran nasional upaya kesehatan dari Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010. 4. Pemilihan metode perhitungan kebutuhan SDM kesehatan didasarkan pada kesesuaian metode dengan kemampuan dan keadaan daerah masing-masing (Depkes, 2004). Sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi perkiraan, permintaan dan suplai karyawan atau tenaga di suatu organisasi. Dari uraian itu, secara terinci dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berkaitan, yakni: 1. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia Yaitu menelaah dan menilai sumber daya manusia yang ada atau tersedia saat ini (tentang jumlahnya, kemampuannya, keterampilannya dan potensi pengembangannya) serta menganalisis penggunaan sumber daya sekarang ini. 2. Perkiraan (peramalan) sumber daya manusia Melakukan prediksi atau taksiran kebutuhan (permintaan) dan penawaran (suplai) sumber daya manusia di waktu yang akan datang, baik jumlah (kuantitas), maupun kualitasnya.


20

3

Penyusunan rencana sumber daya manusia Memadukan kebutuhan (permintaan) dengan penawaran (suplai) sumber daya manusia, melalui rekruitmen (penarikan), seleksi, pelatihan, penempatan, pemindahan, promosi dan pengembangan.

4. Monitoring dan evaluasi Untuk memberikan umpan balik terhadap pencapaian tujuan sasaran perencanaan sumber daya manusia, perlu disusun perencanaan sumber daya manusia, perlu disusun rencana monitoring dan evaluasi serta indikator menitoring dan evaluasi tersebut (Notoatmodjo, 2003).

2.4 Metode Penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di tingkat institusi bisa dihitung dengan menggunakan metode penyusunan kebutuhan tenaga berdasarkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) atau “authorized staffing list”, metode penyusunan kebutuhan tenaga berdasarkan WISN (Workload Indikator Staf Need/Indikator Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Beban Kerja), metode penyusunan kebutuhan tenaga berdasarkan skenario/proyeksi dari WHO dan metode penyusunan kebutuhan tenaga untuk bencana (Depkes, 2004). Prosedur perhitungan SDM kesehatan dengan menggunakan metode WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan pada beban pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada tiap unit kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihan metode ini mudah dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis (Depkes, 2004). Metode ini dapat digunakan di rumah sakit,


21

puskesmas dan sarana kesehatan lainnya atau bahkan dapat digunakan untuk kebutuhan tenaga di kantor dinas kesehatan (Adisasmito, 2007). Adapun langkah perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan WISN ini meliputi 5 langkah, yaitu: 1. Menetapkan waktu kerja tersedia; 2. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM; 3. Menyusun standar beban kerja; 4. Menyusun standar kelonggaran; 5. Perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja (Depkes, 2004). Pada dasarnya, metode WISN ini dapat digunakan di rumah sakit, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya atau bahkan dapat digunakan untuk kebutuhan tenaga di Kantor Dinas Kesehatan. Sebagai contoh di bawah ini disajikan penggunaan metode WISN di puskesmas (Depkes, 2004). 1. Menetapkan waktu kerja tersedia Menetapkan waktu kerja tersedia tujuannya adalah diperolehnya waktu tersedia masing-masing kategori SDM yang bekerja di puskesmas selama kurun waktu satu tahun. Data yang dibutuhkan untuk menetapkan waktu kerja tersedia adalah sebagai berikut: a. Hari kerja, sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit atau Peraturan Daerah setempat, pada umumnya dalam 1 minggu 5 hari kerja dalam 1 tahun 250 hari kerja (5 hari x 50 minggu). (A) b. Cuti tahunan, sesuai ketentuan setiap SDM memiliki hak cuti 12 hari kerja setiap tahun. (B)


22

c. Pendidikan dan pelatihan, sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi/profesionalime setiap

kategori

SDM

memiliki

hak

untuk

mengikuti

pelatihan/kursus/seminar/lokakarya dalam 6 hari kerja. d. Hari Libur Nasional, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri terkait tentang Hari Libur Nasional Tahun 2007 ditetapkan 20 hari. (D) e. Ketidakhadiran kerja, sesuai data rata-rata ketidakhadiran kerja (selama kurun waktu 1 tahun) karena alasan sakit, tidak masuk dengan atau tanpa pemberitahuan/izin. (E) f. Waktu kerja, sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit atau Peraturan Daerah, pada umumnya waktu kerja dalam 1 hari adalah 8 jam (5 hari kerja/minggu). (F) Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menetapkan waktu tersedia dengan rumus sebagai berikut: Waktu Kerja Tersedia = {A – (B + C + D + E) X F)

Keterangan: A = Hari Kerja B = Cuti Tahunan C = Pendidikan dan Pelatihan D = Hari Libur Nasional E = Ketidakhadiran Kerja F = Waktu Kerja


23

Apabila ditemukan adanya perbedaan rata-rata ketidakhadiran kerja atau puskesmas menetapkan kebijakan untuk kategori SDM tertentu dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih lama dibandingkan kategori SDM lainnya, maka perhitungan waktu kerja tersedia dapat dilakukan perhitungan menurut kategori SDM. 2. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM; Menetapkan unit kerja dan kategori SDM tujuannya adalah diperolehnya unit

kerja

dan

kategori

SDM

yang

bertanggung

jawab

dalam

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan pada pasien, keluarga dan masyarakat di dalam dan di luar puskesmas. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan unit kerja dan kategori SDM adalah sebagai berikut: a. Bagan Struktur Organisasi puskesmas dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit dan subunit kerja. b. Data Pegawai berdasarkan pendidikan yang bekerja pada tiap unit kerja di puskesmas. c. PP 32 Tahun 1996 tentang SDM kesehatan. d. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jabatan fungsional SDM kesehatan. e. Standar profesi, standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap unit kerja puskesmas. 3. Menyusun standar beban kerja; Standar beban kerja adalah volume/kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun


24

berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan (rata-rata waktu) dan waktu yang tersedia per tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori tenaga. Beban kerja masing-masing kategori SDM di tiap unit kerja puskesmas adalah meliputi: a. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh masing-masing kategori SDM. Kegiatan pokok adalah kumpulan berbagai jenis kegiatan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menghasilkan pelayanan kesehatan/medik yang dilaksanakan oleh SDM kesehatan dengan kompetensi tertentu. Langkah selanjutnya untuk memudahkan dalam menetapkan beban kerja masing-masing kategori SDM, perlu disusun kegiatan pokok serta jenis kegiatan pelayanan yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan pelayanan kesehatan perorangan. b. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok. Rata-rata waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing kategori SDM pada tiap unit kerja. Kebutuhan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sangat bervariasi dan dipengaruhi standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), sarana dan prasarana medik yang tersedia serta kompetensi SDM. Rata-rata waktu ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan kesepakatan bersama. Agar diperoleh dan rata-rata waktu yang cukup akurat dan dapat dijadikan acuan, sebaiknya ditetapkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelsaikan tiap kegiatan


25

pokok oleh SDM yang memiliki kompetensi, kegiatan pelaksanaan standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memiliki etos kerja yang baik. c. Standar beban kerja per 1 tahun masing-masing kategori SDM. Standar beban kerja adalah volume/kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Standar Beban Kerja = Waktu Kerja Tersedia Waktu Rata-rata 4. Menyusun standar kelonggaran; Penyusunan standar kelonggaran tujuannya adalah diperolehnya faktor kelonggaran tiap kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok/pelayanan. Penyusunan faktor kelonggaran dapat dilaksanakan melalui pengamatan dan wawancara kepada tiap kategori tentang: a. Kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pada pasien, misalnya: rapat, penyusunan laporan kegiatan, menyusun kebutuhan obat/bahan habis pakai. b. Frekuensi kegiatan dalam suatu hari, minggu, bulan. c. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Selama pengumpulan data kegiatan penyusunan standar beban kerja, sebaiknya mulai dilakukan pencatatan tersendiri apabila ditemukan kegiatan yang tidak dapat dikelompokkan atau sulit dihitung beban kerjanya karena tidak atau kurang berkaitan dengan pelayanan pada pasien untuk selanjutnya


26

digunakan sebagai sumber data penyusunan faktor kelonggaran tiap kategori SDM. Setelah faktor kelonggaran tiap kategori SDM diperoleh, langkah selanjutnya adalah menyusun standar kelonggaran dengan melakukan perhitungan berdasarkan rumus berikut ini: Standar Kelonggaran = Rata-rata Waktu Per Faktor Kelonggaran Waktu Kerja Tersedia 5. Perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Perhitungan SDM per unit kerja tujuannya adalah diperolehnya jumlah dan jenis/kategori SDM per unit kerja sesuai beban kerja selama 1 tahun. Sumber data yang dibutuhkan untuk perhitungan kebutuhan SDM per unit kerja meliputi: a. Data yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya yaitu: 1) Waktu kerja tersedia 2) Standar beban kerja dan 3) Standar kelonggaran masing-masing kategori SDM b. Kuantitas kegiatan pokok tiap unit kerja selama kurun waktu satu tahun. Kuantitas kegiatan pokok disusun berdasarkan berbagai data kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan di tiap unit kerja puskesmas selama kurun waktu satu tahun. Kebutuhan SDM = Kuantitas Kegiatan Pokok + Standar Kelonggaran Standar Beban Kerja


27

2.5 Puskesmas 2.5.1 Pengertian Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 1. Unit pelaksana teknis Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. 2. Pembangunan kesehatan Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa

Indonesia

untuk

meningkatkan

kesadaran,

kemauan

dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 3. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan di wilayah kabupaten/kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya. 4. Wilayah kerja Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi, apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka


28

tanggung

jawab

wilayah

kerja

dibagi

antarpuskesmas,

dengan

memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten/kota (Depkes RI, 2004). 2.5.2 Visi Puskesmas Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencapai 4 indikator utama yakni (1) lingkungan sehat, (2) perilaku sehat, (3) cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu serta (4) derajat kesehatan penduduk kecamatan. Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada visi pembangunan kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya Kecamatan Sehat yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan setempat (Depkes RI, 2004). 2.5.3 Misi Puskesmas Misi Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah:


29

1. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang diselenggarakan di wilayah kerjanya agar memperhatikan aspek kesehatan, yaitu pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat. 2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat. 3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat. 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan


30

kemajuan ilmu di teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan (Depkes RI, 2004). 2.5.4 Tujuan Puskesmas Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 2010 (Depkes RI, 2004). 2.5.5 Fungsi Puskesmas 1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan Puskesmas selalu berupaya mengerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu, puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dari pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2. Pusat Pemberdayaan Kesehatan Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk


31

hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat. 3. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi: a. Pelyanan Kesehatan Perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap. b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan

lingkungan,

perbaikan

gizi,


peningkatan

kesehatan

32

keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya (Depkes RI, 2004). 2.5.6 Kegiatan Pokok Puskesmas Sesuai dengan kemampuan tenaga maupun fasilitas yang berbeda-beda, kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh sebuah puskesmas akan berbeda pula. Namun demikian, kegiatan pokok puskesmas yang seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut: kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit khususnya melalui program imunisasi dan pengamatan penyakit, penyuluhan kesehatan, pengobatan termasuk penanggulangan kecelakaan, perawatan kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan sekolah dan olahraga, kesehatan gigi dan mulut, mata dan jiwa, pemeriksaan laboratorium sederhana, kesehatan usia lanjut, pembinaan pengobatan tradisional dan pencatatan dan pelaporan dalam rangka informasi kesehatan (Ilyas, 2002).


BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka Konsep Kerangka konsep pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen input, proses dan output (Azwar, 1996). Komponen input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat berfungsinya suatu sistem yang berisi: tim perencana, anggaran, alat dan bahan, metode serta mesin. Metode dalam input ini ada dua, yakni metode Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan metode WISN. Komponen proses adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem yang berguna untuk mengubah input menjadi output. Komponen proses pada penelitian ini meliputi enam fungsi, yaitu perencanaan (planning), penganggaran (budgeting),

pelaksanaan

(actuating),

pengendalian

(controlling),

pengkoordinasian (coordinating) dan evaluasi (evaluation). Komponen adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. Outputnya adalah gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 yang dilakukan oleh Dinas Kota Bekasi. Selain itu, Hasil dari perhitungan dengan metode WISN akan dijadikan rekomendasi untuk Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kerangka konsep ini bisa dilihat melalui bagan berikut ini:

Gambaran perencanaan kebutuhan...,Siti Puji Lestaari,33 FKM UI, 2008

34

Input

Proses

1. Tim Perencana

1. Perencanaan

2. Anggaran

2. Penganggaran

3. Alat dan Bahan

3. Pelaksanaan

4. Metode

4. Pengendalian

5. Mesin

5. Pengkoordinasian 6. Evaluasi

Output 1. Gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi. 2. Analisis kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008.

3.2 Definisi Operasional No. Variabel Input 1. Tim Perencana

2.

Anggaran

3.

Alat dan Bahan

4.

Metode a. Metode Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Definisi Operasional Kelompok atau regu penyusun perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi Biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu membantu tim perencana dalam merencanakan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi. Bahan adalah dasar yang dijadikan keterangan sebagai dasar kajian dan informasi untuk perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi berupa data-data. a. Suatu cara perhitungan yang digunakan oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi.


Cara Ukur

Alat Ukur

wawancara mendalam

pedoman wawancara mendalam

wawancara mendalam


wawancara mendalam


wawancara mendalam dan telaah dokumen

pedoman wawancara mendalam dan pedoman telaah dokumen

35

No.

Variabel b. Metode Workload Indicator Staff Need (WISN)

5.

Mesin

Proses 1. Perencanaan 2.

Penganggaran

3.

Pelaksanaan

4.

Pengendalian

5.

Pengkoordinasian

6.

Evaluasi

Output 1. Gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi. 2. Analisis kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008.

Definisi Operasional b. Suatu cara perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan pada beban pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada tiap unit kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Alat elektronik yang digunakan untuk kegiatan operasional perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi di puskesmas Kota Bekasi. Penentuan langkah-langkah yang memungkinkan Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencapai tujuannya. Kegiatan menentukan anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi. Kegiatan melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi. Suatu aktivitas menilai kinerja tim perencana kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Memastikan kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi berlangsung secara harmonis dalam mencapai tujuannya. Menilai seberapa jauh Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah mencapai tujuan organisasi

Cara Ukur

Alat Ukur



wawancara mendalam


wawancara mendalam

pedoman wawancara mendalam pedoman wawancara mendalam

wawancara mendalam wawancara mendalam wawancara mendalam

pedoman wawancara mendalam pedoman wawancara mendalam

wawancara mendalam


wawancara mendalam


Jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi yang terangkum dalam Format Ketenagaan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.



Mengkaji hasil perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi.




BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Tenaga Kesehatan. Menurut Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang dikutip oleh Adisasmito

Recommend Documents