Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
82
PARADIGMAPELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DALAM KERANGKA SISTEM KESEHATAN NASIONAL Oleh : Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Health is a Basic Human Rights are constitutionally protected, which implies the emergence of the state's obligation to provide publik services in the health sector. The complexity of publik services in the health sector is still going on after the reform, one of which was the goal is to improve publik services in health. The results showed that the publik service in the field of health is one of the most problematic publik services as education. It shows that publik service reform the health sector is still limited to procedural issues and not touching a substantial problem. Publik services in health as an intangible services which will measure its success by the satisfaction level of society is always dynamic, causing the importance of publik servicein the health sectorparadigma changes with "The New Publik Service" by making the community as a central point in the publik service system. Keywords : Publik Services, Sealth services, Paradigm and National Health Systems. Abstrak Kesehatan merupakan Hak Dasar Manusia yang dilindungi secara konstitusional, yang berimplikasi pada munculnya kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan publik dalam bidang kesehatan.Kompleksitas pelayanan publik dibidang kesehatan masih terjadi pasca reformasi yang salah satunya adalah tujuannya adalah memperbaiki pelayanan publik dibidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik dibidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang paling bermasalah setelah bidang pendidikan.Hal tersebut menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik bidang kesehatan masih terbatas pada persoalan prosedural dan belum menyentuk persoalan substansial.Pelayanan publik bidang kesehatan sebagai pelayanan jasa yang bersifat intangible yang akan diukur tingkat keberhasilannya dengan kepuasan masyarakat yang selalu dinamis, menyebabkan pentingnya perubahan paradigma pelayanan publik bidang kesehatan dengan “The New Publik Service” dengan menjadikan masyarakat sebagai titik sentralnya dalam sistem pelayanan publik. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan, Paradigma dan Sistem Kesehatan Nasional.
83
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
A. PENDAHULUAN
lingkungan hidup yang baik dan
1.
sehat
Latar Belakang Masalah Hak
terhadap
kesehatan
serta
berhak
memperoleh
pelayanan kesehatan”.
merupakan salah satu hak dasar
Dalam konsep negara hukum
dalam kehidupan manusia, yang
modern
secara
dalam
dipastikan akanmemiliki kebijakan
Declaration of Human Right 1948,
sosial, karena sebetulnya kebijakan
bahwa health is a fundamental
sosial
human right. Sebagai bagian dari
aktifitas state-making yang membuat
Hak Asasi manusia yang mendasar,
eksistensi negara bisa dirasakan oleh
pembangunan dibidang kesehatan
warganya.1Kebijakan pembangunan
menjadi salah satu titik sentral dalam
kesehatan merupakan
pembangunan nasional di negara-
kebijakan yang bersentuhan langsung
negara modern. Pembangunan di
dengan warga masyarakat, karena
bidang kesehatan diarahkan guna
sebagai salah satu pendukung utama
tercapainya kesadaran, kemauan, dan
peningkatan kualitas sumber daya
kemampuan hidup sehat bagi setiap
manusia dalam rangka tercapainya
penduduk
derajat
tujuan pembangunan dari Bangsa
optimal.Melalui
Indonesia yaitu menuju masyarakat
pembangunan kesehatan diharapkan
yang adil, makmur dan sejahtera.
upaya untukmemenuhi salah satu hak
Oleh karena itu negara bertanggung
dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk
jawab terhadap tercapainya tujuan
memperoleh
pembangunan
eksplisit
agar
kesehatan
diatur
terwujud
yang
akses
kebutuhan
(welfare
state),
merupakan
bagian
dapat
dari
salah satu
tersebut,
sehingga
pelayanan kesehatan dapat tercapai.
secara eksplisit dalam pasal 34 ayat
Sebagai
(3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “
hak
masyarakat,
dasar secara
dari
warga
konstitusional
negara
bertanggung
atas
telah diatur dalam UUD 1945, yaitu
penyediaan
pasal
kesehatan dan fasilitas pelayanan
28
H
UUD
1945
yang
menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat
fasilitas
jawab
pelayanan
umum yang layak”. 1
Charles Tilly, 2004,Coercion, Capital, and European States AD 990-1992, Blackwell Publishing Ltd., hal. 46.
84
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
Adanya
jaminan
menunjukan
bahwa
dari
6.859
konstitusional terhadap hak akan
laporan masyarakat, dan pada tahun
kesehatan dalam Amandemen UUD
2016, hingga akhir April sudah
1945 yang merupakan sebagai salah
mencapai
satu hasil Reformasi 1998, yang
penyimpangan
salah
adanya
publik,menunjukan bahwa pelayanan
reformasi dalam pelayanan publik di
kesehatan secara konsisten tetap
berbagai bidang termasuk dalam
masuk
bidang kesehatan, karena pada jaman
masyarakat.3Hal tersebut juga terjadi
era Orde Baru buruknya pelayanan
di daerah seperti di Bengkulu, yang
publik akibat adanya permasalahan
dinyatakan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di
Ombudsman,
birokrasi. Tetapi pada kenyataannya pelayanan
satunya
menuntut
publik
kesehatanmasih
menjadi
bidang masalah
jumlah
2.000aduan layanan
10
besar
dalam
aduan
jumpa
pers
bahwa
pelayanan
kesehatan
menjadi
sorotan
Perwakilan
Ombudsman
Provinsi
Bengkulu.Dari
122
hingga saat ini, karena pelayanan
pengaduan
yang diberikan oleh instansi kepada
pelayanan
publik seringkali dianggap belum
pemerintah di
baik dan memuaskan.Pemerintah di
kesehatan
dalam menyelenggarakan pelayanan
masyarakat.4
publik
dijumpai
Jogyakarta dengan 231 laporan pada
kekurangan sehingga jika dilihat dari
Tahun 2015 bidang pendidikan dan
segi kualitas masih jauh dari yang
kesehatan menempati urutan teratas,
masih
diharapkan
banyak
masyarakat.2
Ombudsman Indonesiapada
Data Republik
tahun
masuk
publik,
atas instansi
bidang pelayanan
terbanyak Sementara
diadukan itu
di
hal yang serupa juga terjadi di daerah-darah lainnya di Indonesia.
2015, 3
2
yang
laporan
Standarisasi Pelayanan Masyarakat Terhadap ASKESKIN, http://www.kompasiana.com/ bebefaradib /standarisasi-pelayanan -masyarakat terhadapaskeskin_552925976ea834ff708b461f, diakses pada tanggal 18 Mei 2016.
http://www.jpnn.com/read/2016/04 /30/396585/10-Institusi-TerbanyakDiadukan- masyarakat-, diakses pada tanggal 18 Mei 2016. 4 http://harianrakyatbengkulu.com/v er3/2014/12/31/pelayanan-kesehatanterbanyak dilaporkan -ke-ombudsman/ diakses pada tanggal 18 Mei 2016.
85
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
Fakta
empiris
itu
juga
bahwa
semakin
diperkuat dengan beberapa studi
pelayanan
yang
hasil
(pertama)
penelitian
kesehatan
bersumber
dari
penelitian.Hasil persepsimasyarakat pelayanan
BPJS
terhadap diRumah
baik
sistem
kesehatan semakin
primer
baik
status
masyarakatnya
serta
semakin efisien pelayanannya.Hal
Sakit
tersebut secara konsisten diterapkan
Islam Kendal tidak baiksebanyak 84
oleh Negara Perancis yang menurut
5
orang (39,1%). Sedangkan Chotimah
World Health Organization (WHO)
S (2010) tentangpersepsi pengguna
merupakan negara dengan pelayanan
Jaminan
kesehatan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas)
terbaik
di
dunia.
terhadap
Disamping itu adanya pelayanan
pelayanankesehatan di Rumah Sakit
kesehatan yang baik juga berkait
Haji Medandidapatkan hasil persepsi
dengan
yang tidak baikterhadap pelayanan
wisata khususnya tentang destinasi
dirumah sakit sebanyak 75,4%.6
pariwisata di suatu negara, yang
Adanya hasil penelitian tersebut
menurut Health Risk 2015 adalah
menunjukan
Amerika Utara, Australia, Selandia
pelayanan
bahwa kesehatan
kualitas kita
masih
memprihatinkan, padahal menurut Nugroho
Wiyadi7
kesehatan
global
5
bahwa
Baru,
perkembangan
Yunani,
Inggris,
pariwisata
Spanyol,
Prancis, dan beberapa negara Eropa
data
Barat masuk kategori low risk,
menunjukkan
Maksud utama dari dikeluarkannya
Eka Widyasih, M. Fatkhul Mubin, Eni Hidyati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan BPJS Di RSI Kendal”, Prosiding Konferensi Nasional II PPNI, Jawa Tengah, tentang Perawat Sumber Kekuatan, dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Vol. 2 No.1 2014, ISSN. 2338 9141, hal. 278. 6 Ibid. 7 Nugroho Wiyadi, Makalah Konferensi Nasional tentang Refinement Arah Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Profesi Dokter Praktek Umum, Ruang PBL, Gedung Radiputro FK UGM, 29-30 Maret 2007.
Health Risk Maptahun 2015 adalah menjadi panduan bagi perusahaan dan traveler, khususnya untuk lebih mengenal destinasi pariwisata yang memiliki pelayann kesehatan yang baik sehingga aman bagi wisatawan. Permasalahan kesehatan
diatas
pelayanan menunjukkan
bahwa pernyelesaian permasalahan dalampelayanan
kesehatantidak
86
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
berjalan stimulan dengan cita-cita
Sehingga
reformasi dalam bidang pelayanan
Nomor 36 Tahun 2009 tentang
publik padahal secara tegas dalam
Kesehatan (UU No. 36 Th. 2009
Undang-Undang Nomor 25 tahun
tentang Kesehatan) yang merubah
2009 tentang pelayanan publik (UU
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
No. 25 Th. 2009 tentang Pelayanan
1992
Publik)
menjadi
menyebutkan
pelayanan
bahwa
kesehatan
golongan
barang
termasuk
publik
yang
dalamUndang-Undang
tentang
Kesehatan
landasan
yang
pembangunan
kesehatan di Indonesia dalam pasal 2 ditetapkan
bahwa
“Pembangunan
tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2
kesehatan diselenggarakan dengan
yaitu
berasaskan
(ayat
1)
ruang
lingkup
perikemanusiaan,
pelayanan publik meliputi pelayanan
keseimbangan,
barang
perlindungan,penghormatan terhadap
publik
administratif
serta
yang
pelayanan
diatur
dalam
hak
dan
manfaat,
kewajiban,
peraturan perundang-undangan; (ayat
genderdan
2)
norma-norma agama.
ruang
lingkup
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 meliputi
nondiskriminatif
Sebagai
pendidikan, pengajaran, pekerjaan
pembangunan
dan
segala
usaha,
tempat
tinggal,
keadilan,
perwujudan kesehatan
dan
asas dengan
permasalahannya,
maka
komunikasi
dan
informasi,
pengelolaan
kesehatan
tersebut
lingkungan
hidup,
kesehatan,
disinergikan
dengan
orientasi
jaminan sosial, energi, perbankan,
pemecahan masalah dengan Sistem
perhubungan, sumber daya alam,
Kesehatan
pariwisata
diamanatkan Pasal 167 ayat (3)
dan
sektor
strategis
lainnya.
Nasional,
yang
telah
dengan berlandaskan pada Peraturan
Dimasukannya
kesehatan
Presiden seperti diatur dalam pasal
sebagai salah satu bidang dalam
167 ayat (4) UU No. 36 Th. 2009
pelayanan publik menunjukan bahwa
tentang Kesehatan. Sehingga pada
pelayanan
merupakan
tanggal 17 Oktober 2012 ditetapkan
salah satu komponen penting dalam
Peraturan Presiden nomor 72 Tahun
aspek
2012
kesehatan
kehidupan
bernegara.
tentang
Sistem
Kesehatan
87
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
Nasional (Perpres No. 72 Th. 2012
itu sendiri dalam dalam oxpord
tentang Sistem Kesehatan Nasional).
dictionary
(2000)dijelaskan
tersebut
bahwapublikservice, yaitu “a service
menunjukan bahwa sangat menarik
such as transport or health care that
untuk dikaji permasalahan tentang
government
bagaimanaparadigma yang dibangun
organization provides for people in
dalam pelayanan publik dibidang
general in a particular society”.
Dari
uraian
kesehatan jika dikaitkan dengan keberadaan
sistem
kesehatan
nasional.
or
an
official
Pelayanan kesehatan (health care service) sebagai bagian dari pelayanan
publikyang
merupakan
hak setiap orang yang dijamin dalam B. PEMBAHASAN
Undang Undang Dasar 1945 untuk
1.
melakukan
Reformasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Indonesia
upaya
peningkatkan
derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat
Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Pelayanan publik adalah hak yang tertuang dalam UUD 1945,
keseluruhan8
secara pelayanan
di
merupakan pelayanan
bidang
salah yang
dibutuhkan
sehingga
oleh
kesehatan
satu
bentuk
paling
banyak
masyarakat.
Kristiadi9 menyatakan bahwa tugas pemerintah yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik
(publik
memberikan
utility)
pelayanan
dan (publik
sebagai hak konstitusi yang harus dipenuhi pelayanan persoalan bersentuhan
oleh
negara.Kualitas
publik riil
yang
dengan
merupakan langsung kebutuhan
masyarakat. Istilah pelayananpublik
8
Veronika komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran, Pustaka Setia, Bandung, hal. 77. 9 J.B. Kristiadi, 1994Administrasi/Manajemen Pembangunan (kumpulan Tulisan), Sub. Bagian Tata Usaha Ketua LAN RI, Jakarta, hal. 23.
88
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
service)
misalnya
pendidikan,
dalam
bidang
masyarakat, yaitu bidang pendidikan
kesejahteraan
social,
dan kesehatan, oleh karena itu tidak
kesehatan,
perkembangan
mengherankan
adanya
perlindungan tenaga kerja, pertanian,
pembenahan
keamanan
mendapat perhatian luas untuk selalu
dan
sebagainya.
bidang
tuntutan
Permasalahan pelayanan publik di
dibenahi
Indonesia
pelayanan kesehatan yang terbaik
yang
terjadi
akibat
agar
bisa
kesehatan
memberikan
penyelenggaraan pemerintahan Orde
untuk
Baru
KKN,
kesehatan yang dimaksud tentunya
merupakan salah satu tuntutan utama
adalah pelayanan yang cepat, tepat,
dalam
murah
yang sarat dengan
reformasi
Indonesia.Reformasi
di pelayanan
masyarakat.Pelayanan
dan
kesehatan
ramah.Pelayanan menjadi
penting
publik menjadi titik strategis untuk
mengingat bahwa sebuah negara
memulai
good
akan bisa menjalankan pembangunan
alasanpertama,
dengan baik apabila didukung oleh
pengembangan
governance,dengan
pelayanan publik menjadi
ranah
masyarakat
yang
jasmani
pemerintah dan lembaga-lembaga
Reformasi pelayanan publik bidang
non-pemerintah
sipil
kesehatan yang diarahkan untuk
dan mekanisme pasar).Dan, kedua,
mencermati dan membenahi berbagai
berbagai aspek good governance
kesalahan kebijakan di masa lalu
dapat diartikulasikan secara lebih
maupun kebijakan
mudah pada ranah pelayanan publik,
sekarang
sekaligus
dikonstruksikan
kinerjanya.
lebih
mudah
dinilai
10
peraturan
Pada kenyataannnya ada dua
tentang
rohani.
secara
interaksi antara negara yang diwakili
(masyarakat
dan
sehat
Tuntutan
yang berlaku
secara
hukum
dalam
rsinergi
perundang-undangan pelayanan
publik
dan
jenis pelayanan publik yang terbesar
peraturan
menjadi
tentang kesehatan.Adapun peraturan
permasalahan
di
perundang-undangan
perundang-undangan yang dimaksud 10
Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah (RPJMD) Jawa Timur, 2009-2014, 2009, Pemda Jatim, Bab XV, hal. 324.
adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan
Publik,
yang
89
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
diikuti dengan perbagai peraturan
Standar Pelayanan Keperawatan di
seperti Peraturan Pemerintah (PP)
Rumah Sakit Khusus, dan peraturan-
no. 96 Th. 2012 tentang Pelaksanaan
peraturan teknis lainnya.
Undang-Undang nomor 25 tahun
Penetapan
2009
tentang
Permen
Pelayanan
Pendayagunaan
Publik, Aparatur
regulasi
yang
berkaiatan dengan pelayanan publik dan
kesehatan
yang
diharapkan
Negara Dan Reformasi Birokrasi No.
sebagai solusi dari permasalahan
15 Th. 2014 Tentang Pedoman
utama pelayanan kesehatan dimana
Standar
Permen
menurut
Negara
permasalahan
Pelayanan,
Pendayagunaan
Aparatur
Dan Reformasi Birokrasi No. 36
publik
tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis
berkaitan
Penyusunan,
kualitas
Penetapan,
dan
Mohamad11,
Ismail utama
pada
pelayanan
dasarnya
dengan
adalah
peningkatan
pelayanan
itu
Penerapan Standar Pelayanan, dan
sendiri.Sedangkan pelayanan yang
peraturan-peraturan teknis tentang
berkualitas
pelayanan lain. Sedangkan pada sisi
tergantung pada berbagai aspek,
kesehatan itu sendirisebagai tindak
yaitu
lanjut dari undang-undang organik
penyelenggaraannya (tata laksana),
yaitu UU No. 36 Th. 2009 tentang
dukungan sumber daya manusia, dan
Kesehatan telah ditetapkan UU No.
kelembagaan.
No. 29 th. 2004 tentang praktik
itu
sendiri
sangat
bagaimana
Substansi
pola
peraturan
kedokteran, UU No. 36 th. 2014
perundang-undangan dan kebijakan
tentang Tenaga Kesehatan, Perpres
tersebut
No. 72 th. 2012 tentang Sistem
penyelesaian permasalahan utama
Kesehatan Nasional, PP No. 103
dalam pelayanan publik
tahun
kewajiban
2014
tentang
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional,Permen
Kesehatan
No.
1438/menkes/per/ix/2010 Standar
Pelayanan
tentang
Kedokteran,
Permen No. 10 Th. 2015 tentang
untuk
di
konstruksikan
pemerintah
bertanggungjawab
pada
sehingga Indonesia penuh
dalam pemenuhan hak hidup sehat setiap
warga 11
negara
dalam
Ismail Mohamad, 2003, Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi, Bappenas, Jakarta, hal. 2.
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
90
penyediaan layanan kesehatan yang
kian menguat agar pelayanan publik
mudah, murah dan dapat diakses
bidang kesehatan lebih responsif atas
oleh
kebutuhan masyarakat, menerapkan
seluruh
masyarakat
membutuhkanpada belum
dapat
yang
kenyataannya tercapai
secara
manajemen
yang
transparan,
partisipatif dan akuntabel13 masih
optimal.Keadaan tersebut menjadi
terus
ironi disaat kementerian Kesehatan
peraturan perundang-undangan yang
kembali
telah
mengukir prestasi
yang
terjadi
ada.
ditengah
Tuntutan
perbaikan
membanggakan diakhir tahun 2015
pelayanan
dengan
kesehatan yang semakin meningkat
raihan
Kementerian
penghargaan
dengan
Kepatuhan
ditengah
publik
berbagai
dalam
peningkatan
bidang
kehidupan
Standar Pelayanan Publik Tinggi
masyarakat akibat tuntutan reformasi
Predikat Pertama dari Ombudsman
yang
12
masih
terbatas
menyentuh
RI. Dengan
dipatuhinya
standar
persoalan proseural (yuridis) dan
pelayanan
tersebut,
praktik
belum menyentuhaspek subtansial,
penyimpangan seperti pungutan liar,
karena secara substansial menurut
penundaan berlarut dan berbelit-belit
world
bisa terminimalisasi dan bahkan
sektor kesehatan sebagai sektor unik
berpotensi
dari
karena kinerjanya tidak bisa diukur
penyelenggaraan pelayanan publik di
secara ekonomis karena sangat sarat
Indonesia.
dengan aspek sosial kemanusiaan,
Masih
hilang
banyaknya
Bank14
mengkategorikan
keluhan
sektor kesehatan masih memerlukan
masyarakat yang terekspos ke media
peran pemerintah karena sifat barang
masa tentang pelayanan kesehatan
dan jasanya sebagai social goods.
ditengah prestasi yang dicapai oleh
Pelayanan
Kementerian Kesehatan merupakan fakta
yang
tidak
terbantahkan.
Banyaknya tuntutan masyarakat yang 12
http://www.depkes.go.id/article/vi ew/15121800001/kemenkes-raih-prestasitertinggi-dari-ombudsman.html, diakses pada tanggal 19 Mei 2016.
13
kesehatan
harus
Bappenas RI, 2011, Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia”, Penerbit Bappenas RI, Jakarta. 14 Ambar Widaningrum, 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, (Editor Pramusinto, Agus, et.al), Penerbit Gava Media, Yogyakarta, hal. 356.
91
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
mempunyai nilai-nilai kepuasan yang
dengan pemikiran Rangkuti15 bahwa
terukur
didalam
aturan
yuridis
jenis kualitas yang digunakan untuk
semata
sehingga
dapat
menjadi
menilai kualitas jasa adalah (1)
acuan dalam peningkatan kualitas
kualitas
layanan.Bidang kesehatan haruslah
kualitas hasil kerja penyampaian jasa
memberikan
itu
pelayanan
kesehatan
teknik
sendiri;
(outcome),
dan
(2)
yaitu
kualitas
secara cepat, tepat, ramah, dan
pelayanan (proses), yaitu kualitas
terjangkau
cara penyampaian jasa tersebut. Jasa
oleh
semua
lapisan
masyarakat.
merupakan sesuatu yang tidak kasat
Adanya
kenyataan
bahwa
mata
(intangible),
teknik
dalam
mendapatkan
dievaluasi secara akurat, pemakai
publik
bidang
selalu
dapat
yang
jasa berusaha menilai kualitas jasa
mereka butuhkan tidak akan dapat
berdasarkan apa yang dirasakannya,
terselesaikan
yaitu atribut-atribut yang mewakili
prosedural
kesehatan
tidak
kualitas
masyarakat mengalami permasalahan pelayanan
jasa
serta
pada (yuridis)
tingkatan saja
tetapi
kualitas
proses
dan
kualitas
dengan pendekatan substansial dalam
pelayanan.Oleh karena itu penetapan
layanan publik bidang kesehatan
peraturan perundang-undangan dan
dengan memahami konsep pelayanan
kebijakan tentang standar minimal
publik
dalam
yang
bisa
memberikan
pelayanan
kesehatan
layanan kesehatan. Sumber daya
berhadapan
manusia yang terkaitdalam bidang
tuntutan pelayanan publik bidang
kesehatan
menyadari
kesehatan oleh masyarakat yang
masyarakat
sangat dinamis yang tidak akan dapat
terhadap pentingnya kesehatan juga
diatur secara lengkapsecara yuridis,
berdampak
pada
meningkatnya
sehingga mesti terjadi perubahan
pengaduan
untuk
mendapatkan
orientasi, baik tata nilai maupun
bahwa
kesadaran
pelayanan publik dibidang kesehatan yang lebih baik. Hal tersebut sejalan
pemikiran 15
limitatif
bidang
kepuasan bagi masyarakat pengguna
mestinya
secara
publik
langsung
terutama
akan dengan
mengenai
Freddy Rangkuti, 2003, Measuring Customer Satisfaction, cetakan kedua, Pt. Gramedia Pustaka Utama, hal. 28.
92
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
pemecahan
masalah
bidang
terhadap masyarakat dapat berjalan
melalui
optimal. Pelayanan kesehatan ini
penerapan prinsip yang menyeluruh
menurut S.Verborgt dan Tengker,
“holistic”, terpadu “unity”, merata
yaitu
“evenly”,
secara langsung dan yang dapat di
kesehatan
nasional
dapat
diterima
dan
terjangkau
“acceptable”
pelayanan
yang
pertanggungjawabkan
diberikan
secara
“achievable” oleh masyarakat.16
profesional
2.
sehubungan dengan kesehatannya
Fenomena Pelayanan Publik Kalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional Kesehatan
Sedunia (WHO, 1948), Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 36 Th. 2009 tentang
Kesehatan,
setiap
warga,
oleh
karena
itu,
keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya,
dan
negara
bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. hidup sehat
17
Terpenuhinya hak tersebut akan dapat
tercapai jika pelayanan kesehatan 16
Rusmin Tagor, “Masalah-masalah Sosial Budaya Dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia”, Jurnal Masyarakat dan Budaya Jakarta, Vol 12, No. 2 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, hal. 223. 17 Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas danJaringannya Tahun 2008, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, hal. 2.
lazim
dilakukan
orang.Pelayanan ini selain preventif dan kuratif dapat diberikan juga secara berdampingan.18
menetapkan
kesehatan adalah hak fundamental
individu
baik rohani maupun badani seperti yang
Organisasi
kepada
Pada kenyataannya pelayanan publik bidang kesehatan di Indonesia masih mengalami permasalahan yang komplek untuk tercapainyapelayanan publik yang merata dan sesuai dengan kondisi negara Indonesia karena jamaknya aspek-aspek yang berkait
dengan
pengelolaan
kesehatan itu sendiri, seperti diatur dalam pasal 167 ayat (1) UU No. 36 Th. 2009 tentang Kesehatan, yaitu : Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya 18
S. Verbogt dan F.Tengker, 1997, Bab-Bab Hukum Kesehatan, Nova, Bandung, hal.56.
93
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Aspek pengelolaan kesehatan yang begitu komplek tersebut akan dapat
berjalan
optimal
dalam
pendekatan sistem, sehingga dalam ayat (3) pasal 167 tersebut diatur bahwa
“Pengelolaan
kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.Dimana sistem kesehatan
kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi
tersebut19. Pada sisi yang lain SKN disusun
Atas dasar tersebut maka diterbitkan Perpres No. 72 th. 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dalam pelaksanaannya, SKN perlu dilaksanakan
dalam
konteks
pembangunan
kesehatan
keseluruhan
secara dengan
mempertimbangkan
determinan
sosial, antara lain kondisi kehidupan sehari-hari,
tingkat
pendapatan
keluarga,
kewenangan,
pendidikan,
keamanan,
distribusi sumber
daya, kesadaran masyarakat, serta
dengan
pendekatan
memperhatikan
revitalisasi
pelayanan
kesehatan dasar (primary health care)
yang
meliputi
cakupan
pelayanan kesehatan yang adil dan merata,
pemberian
pelayanan
kesehatan berkualitas yang berpihak kepada kepentingan dan harapan rakyat,
kebijakan
kesehatan
masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, kepemimpinan, serta profesionalisme dalam pembangunan kesehatan. Dalam
nasional tersebut menurut ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
masalah-masalah
sistem
kesehatan
masyarakat di Indonesia terdapat hubungan negara
(relationship) dan
masyarakat
antara yang
tercermin melalui penyelenggaraan pelayanan publik.Oleh karena itu, pemerintah (authorities)
dengan
kewenangan
dapat
menjadi
pengendalikesehatan melalui regulasi dan kebijakan yang dibuat.20 Dilematika pelayanan publik bidang kesehatan sebagai salah satu 19
Lampiran Perpres No. 72 Th. 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, BAB I angka 8-9. 20 Widaningrum, Op.cit, hal. 357.
94
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
bidang terbesar pelayanan publik
bermasyarakat,
yang dilakukan pemerintah setelah
bernegara. Kesadaran dan keberanian
bidang pendidikan yang mengalami
masyarakat
reformasi
bersifat
tuntutan, keinginan dan aspirasinya
(formalis)akan
kepada pemerintah dengan adanya
berhadapan dengan jenis pelayanan
sikap kritis dan keberanian untuk
yang bersentuhan langsung dengan
melakukan kontrol terhadap apa
nilai-nilai
yang dilakukan oleh pemerintah
yang
masih
prosedural
kemanusiaan
pengguna
jasa
kesehatanyang
bersifat
yang
tidak
menggunakan
dari layanan
berbangsa
untuk
dan
mengajukan
terhadap pelaksanaan hak-haknya.
intangible
Kesadaran akan hak dasar
mata
masyarakat bidang kesehatan terjadi
semata ukuran
kualitas
di
masyarakat
tidak
pendidikan
pelayanan tetapi diapatkan kepuasan
selama ini. Asumsi selama ini bahwa
terhadap pelayanan yang diberikan.
masyarakat cenderung pasrah dan
Adanya ukuran kepuasan masyarakat
menerima terhadap apa yang mereka
terhadap kualitas pelayanan akan
dapatkan
dipengaruhi
bidang
masyarakat
mengalami
perkembangan
dinamis,
tingkat
masyarakat
yang
yang
kehidupan
pelayanan
kesehatan,
berorientasi
terjadi
publik
yang
pada
tidak
kepuasan
masyarakat, pelayanan hanya bersifat
baik,
sekedar melayani tanpa disertai rasa
merupakan indikasi dari empowering
peduli dan empati terhadap pengguna
yang dialami oleh masyarakat.21. Hal
layanan
ini
ditinggalkan.
berarti
semakin
dari
yang
dari
pelayanan pada pemenuhan standar
kondisi
politik
lepas
semakin
berdaya
sudah Keadaan
semestinya tersebut
masyarakat semakin sadar akan apa
menjadi salah satu sumber utama
yang jadi hak dan kewajibannya
dari
sebagai warga negara dalam hidup
masyarakat
timbulnya
pengaduan
terhadap
dari
pelayanan
publik di bidang kesehatan yang 21
JokoWidodo, 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia,Surabaya, hal. 35.
menyebabkan secara faktual aduan kepada ombudsman dalam bidang kesehatan menjadi tinggi. Orientasi
95
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
pelayanan publik bidang kesehatan
selanjutnya
yang
kepentingan
SKN tahun 2004 (Kemenkes No.
pemberi layanan, bukan kepentingan
131/2004) dan diperbaharui lagi
masyarakat.Aktor
dengan
lebih
kepada
pemberi
layanan,memposisikan
masyarakat
diperbaharui
SKN
2009).Adanya
2009
dengan
(Kemenkes
perubahan
dan
sebagai service customer yang pasif,
tantangan
secara
objek penerima layanan, lemah dan
eksternal
menyebabkan
termarjinalisasi bertentangan dengan
kembali diperbaharui dengan SKN
prinsip good governance.Sehingga
tahun 2012 (Perpres No. 72 Th,
hal tersebut bertentangan dengan
2012). Dalam penyelenggaraan, SKN
prinsip pelayanan yang dibangun,
harus mengacu pada dasar-dasar
yaitu “of the people, by the people,
atauasas-asas
and for the people”. Esensi yang
perikemanusiaan; b. keseimbangan;
terkandung
c. manfaat; d. perlindungan; e.
didalamnya
bahwalegitimasi
otoritas
pemberi
internal
sebagai
dan SKN
berikut:22a.
keadilan; f. penghormatan hak asasi
layanan datang dari warga, sehingga
manusia;
pelayanan merupakan hak warga
kemitraan
negara,
atau
komitmen dan tata pemerintahan
dibangun
yang baik (good governance); i.
konsensus yang disepakati, yang
legalitas; j. antisipatif dan proaktif; k.
pada akhirnya hasilnya memiliki
gender dan nondiskriminatif; dan l.
keberpihakan
kearifan lokal.
bukan
belaskasihan,
kepentingan
pemberian
sehingga
pada publik
semua
(state,
civil
society dan corporate). Fenomena
pelayanan
kesehatan
yang
sangat
dinamis
tersebut
menyebabkan
Sistem
Kesehatan Nasional (SKN) terus
3.
g.
sinergisme
yang
dan
dinamis;
h.
Paradigma “The New Publik Service” dalam Pelayanan Publik bidang Kesehatan di Indonesia Pembahasan
tentang
pelayanan publik bidang kesehatan tidak terlepas dari permasalahan
mengalami pembaharuan. SKN yang telah
ditetapkan
pada
tahun
1982(Kemenkes No. 99a/1982), yang
22
Lampiran Perpres No. 72 Th. 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, BAB III, B tentang Dasar SKN, angka 75.
96
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
pelayanan publik secara umum yang menurut
Rewansyah23
Asmawi
kenyataan
bahwa
birokrasi
Widodo24dari yang suka mengatur dan
memerintah
berubahmenjadi
suka melayanai, dari yang suka
pemerintahan yang terlalu besar,
menggunakan
boros, inefisien dan
kekuasaan,berubah
kinerja
pelayanan
merosotnya publik.
pendekatan menjadi
suka
Hal
menolong menuju ke arah yang
tersebut secara keras dinyatakan oleh
fleksibel kolaboratis dandialogis dan
Ronald Reagan (Presiden Amerika
dari cara-cara yang sloganis menuju
Serikat)
cara-cara
yang
mengeluarkan
kerja
pernyataan bahwa “government is
realistikpragmatis.
not
secara
solution
to
our
problem,
yang
Hal
eksplisit
tersebut
mengandung
government is the problem”. Adanya
pengertian SKN 2012 telah memberi
kenyataan
akhirnya
ruang terhadap perubahan paradigma
penyelenggaraan SKN di Indonesia
terhadap pelayanan publik bidang
yang diarahkan pada upaya responsif
kesehatan
terhadap
Mustopadidjaja25, paradigma
tersebut,
perkembangan
internal
di
Indonesia.Menurut
maupun eksternal, ditunjukan dengan
merupakan kata yang berasal dari
penetapan dasar dan asas yang dibuat
bahasa
secara
berarti “model, pola, atau contoh”.
terintegralisasi
dalam
Yunani Paradigma,
pendekatan global, nasional dan
Dalam
lokal
terdapat beberapa pandangan tentang
menunjukan
bahwa
SKN
tersebut memberi ruang yang terbuka pada
perubahan
pelayanan
paradigma
publik
dibidang
kesehatan.Perubahan pelayanan layanan
23
dari menurut
prinsip
aktor Toha
pemberi dalam
Asmawi Rewansyah, 2010, Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance, CV Yusaintamar Prima, Jakarta, hal 19-21.
perkembangan
yang
kemudian
makna dan unsur paradigma. Kuhn26 bahwa scientific “accepted 24
juga
menulis
paradigmas
examples
of
are actual
JokoWidodo, Op.cit, hal. 32. Mustopadidjaja, 2003, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi. Implementasi, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hal. 33. 26 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, Peran paradigma Dalam Revolusi Sains, Rosda, Jakarta, hal. 35-40. 25
97
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
scientific practice, examples which includelaws, theory, application, and instrumentation
together
kemajuan
hidup
kemanusiaan”
(that)
dan
kehidupan
27
Berkaitan
dengan
provide models from which spring
kompleksitas
particular coherent traditions of
pelayanan publik dibidang kesehatan
scientific
maka perubahan paradigma tentang
research”.Selanjutnya
Baker
(1993)
menawarkan
pelayanan
permasalahan
publik
sesuai
Denhardt
&
dengan
rumusan “A paradigma is a set of
Gagasan
rules and regulations (written or
tentang Pelayanan Publik Baru (the
unwritten) that does two things
New
: (1) it
menegaskan
establishes
or
defines
Publik
Denhardt
service) bahwa
yang
pemerintah
boundaries; and (2) it tells you to
seharusnya tidak dijalankan seperti
behave inside the boundaries in
layaknya sebuah perusahaan tetapi
order to be successful”
melayani
masyarakat
uraian ini penulis cenderung untuk
demokratis,
adil,
secara
diskriminatif,
sederhana
mendefinisikan
paradigmadengan pengertian
didasarkan
paradigma
secara
merata,
tidak
jujur
dan
akuntabel.28Hal ini didasarkan pada
menurut
paradigma
yaitu
AR
yang
demokrasi,
kewarganegaraan
paradigma
sebagai
Mustopadidjaja mengartikan
Dalam
kepentingan
(1)
nilai-nilai
publik
dan
adalah
“teori dasar” atau “cara pandang”
merupakan landasan utama dalam
yang fundamental, dilandasi nilai-
proses
nilai tertentu, dan berisikan teori
pemerintahan; (2) nilai-nilai tersebut
pokok, konsep asumsi, metodologi
memberi energi kepada pegawai
atau cara pendekatan yang dapat
pemerintah
dipergunakan
dalam
para
teoritis
dan
praktisi dalam menanggapi sesuatu
penyelenggaraan
atau
pelayan
memberikan
publik
pelayanannya
kepada publik secara lebih adil,
permasalahan baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi
27
Mustopadidjaja, Loc.cit. Janet V Denhardt, dan RobertB. Denhardt, 2003. The New Publik Service: Serving, not Steering, M.E. Sharpe Inc, New York, hal. 21-24. 28
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
merata,
jujur,
dan
bertanggungjawab. Pada sisi yang lain Hood (1991) menyatakan bahwa dalam The New Publik Service(NPS) terdapat tujuh prinsip yang menjadi inti paradigma, yaitu :29 1. Melayani warga, bukan pelanggan individu. Organisasi pemerintah memang dibuat untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan warga dan bukan kepentingan orang perorangan pelanggan apalagi kepentingan birokrasi. Pegawai pemerintah punya kewajiban untuk menghayati keadaan ini sebagai sebuah kewajiban sehingga responsif terhadap kepentingan orang banyak, dan harus mampu memposisikan diri sebagai salah seorang warga yang juga punya kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi oleh pegawai pemerintah. 2. Pentingnya nilai kepentingan publik. Kepentingan publik telah menjadi sebuah 'icon' yang paling menonjol dalam proses pelayanan publik. Aparat pelayan publik harus mampu memahami dengan benar apa yang dimaksudkan dengan kepentingan publik itu, sebagai kondisi untuk 29
C Hood, 1991, APublik Management for All Seasons. Publik Administration, Vol. 69 No.1, p. 3-19 dalam Janet V Denhardt, dan Robert B. Denhardt, Ibid.
98
menomor duakan kepentingan diri sendiri. Ia harus menampakkan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memperjuangkan tercapainya kepentingan publik itu dalam proses pelayanannya. la harus melayani warga, bukan melayani dirinya sendiri. 3. Menilai kewarganegaraan, bukan kewirausahaan. Memberikan pelayanan yang baik kepada warga adalah segalanya bagi aparat pelayanan. Organisasi publik haruslah dinilai sebagai sarana bagi aparat pelayanan untuk memberikan yang terbaik bagi warganya. la bukanlah sebuah perusahaan yang bisa dipakai sebagai tempat mendapatkan keuntungan pribadi. Dedikasi adalah bentuk perilaku yang didambakan bagi setiap aparat pelayanan agar menjadi insentif bagi dirinya untuk mengabdikan dirinya kepada warga yang memang harus dilayani. 4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis. Aparat pelayanan tidak harus sematamata berpikir normatif dan instrumetal dalam memberikan pelayanan kepada warga. Ia harus mampu membuka diri dan mengundang pihak lain ikut ambil bagian dalam proses kebijakan baik perumusan, implementasi maupun evaluasi dampak secara bersama. Dengan demikian
99
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
hasilnya diharapkan bisa lebih maksimal. 5. Pelaksanaan akuntabilitas tidak sederhana. Aparat pelayanan harus menyadari bahwa akuntabilitas kinerjanya bukan hanya dilihat dari bentuknya yang bersifat administratif raja, tetapi juga politis, legal, profesional, dan moral. Akuntabilitas kinerja pelayanan bersifat sangat kompleks, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, berdimensi jamak, luas dan harus disajikan kepada banyak pihak. Ini adalah tanggung jawab yang berat tetapi tetap harus ditunaikan oleh aparat pelayanan yang baik. 6. Melayani daripada mengarahkan. Aktivitas pelayanan yang baik tidak boleh semata-mata dijalankan lewat dominasi mekanisme perintah dan pengendalian. Yang lebih harus diutamakan adalah proses kepemimpinan yang didasarkan kepada nilai bersama sehingga kepentingan bersama bisa diwujudkan. 7. Menilai orang bukan sekadar produktivitas. Tujuan perlu dicapai, tetapi proses mencapainya harus memperhatikan dan mengandalkan kolaborasi dan kepemimpinan yang mampu memberikan respek kepada semua orang. Tidak ada artinya produktivitas yang dicapai dengan merendahkan kontribusi dan kinerja orang
Paradigma pelayanan pada The New Publik Service diatas akan berimplikasi
pada
pandangan
yang
keberhasilan konsep
perubahan mendasarkan
dalam
standar
penerapan
dan
kualitas
pelayanan publik bidang kesehatan dengan
dimensi
yang
mempertimbangkan
mampu
realitas
dan
tidak sekedar pemenuhan unsurunsur normatif belaka. Ada sepuluh dimensi
untuk
mengukur
keberhasilan tersebut : (1) Tangable, yaitu menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, peralatan, personil, dan
komunikasi.
merupakan
(2)
Reability,
kemampuan
unit
pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan
dengan
Responsiveness
tepat.
adalah
(3)
kemauan
untuk membantu para provider untuk bertanggungjawab
terhadap
layanan
diberikan.
yang
Competence
mendasarkan
mutu (4) pada
pengetahuan dan keterampilan yang baik
oleh
aparatur
dalam
memberikan layanan. (5) Courtessy adalah sikap atau perilaku ramah, bersahabat, keinginan
tanggap pelanggan
terhadap serta
mau
100
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
melakukan kontak atau hubungan
atan oleh semua potensi bangsa, baik
pribadi. (6) Credibility merupakan
masyarakat,
sikap jujur dalam setiap upaya untuk
pemerintahsecara sinergis, berhasil
menarik kepercayaan masyarakat. (7)
guna dan berdaya guna, sehingga
Security, yaitu jasa pelayanan yang
terwujud
diberikan harus dijamin dan bebas
masyarakat yang setinggi-tingginya,
dari bahaya dan resiko. (8) Acces,
semakin
menjauh
yaitu terdapat kemudahan untuk
dibarengi
dengan
mengadakan kontak dan pendekatan.
inovatif.
(9)
Communication;
adanya
swasta,
maupun
derajat
Dalam
kesehatan
jika
tidak
gerakan
yang
mencapai
tujuan
kehendak pemberi layanan untuk
Sistem Kesehatan Nasional tersebut,
mendengarkan suara, keinginan, atau
perubahan
aspirasi
sekaligus
pelayanan kesehatan menjadi mutlak
untuk
selalu
adanya, untuk tercapainya pelayanan
baru
kesehatan yang baik menurut Aswar,
(10)
yaitu:30
menyampaikan
informasi
masyarakat.
1. Tersedia dan berkesinambungan (available and continuous). 2. Dapat diterima dan wajar (acceptable and appropriate). 3. Mudah dicapai (accessible). 4. Mudah dijangkau (affordable). 5. Bermutu (quality).
Understanding the customer, yaitu melakukan
segala
usaha
untuk
mengetahui kebutuhan pelanggan. Dari
uraian
menunjukan kesehatan meliiputi dampak,
dalam
pelanggan,
kesediaan
kepada
paradigma
bahwa sebagai
input, umpan
diatas pelayanan
sistem proses, balik
yang output, dan
lingkunganyang pada kenyataannya
C. PENUTUP 1.
Simpulan
masih mengalami permasalahan yang
Pelayanan
begitu komplek dalam sistem era
kesehatan
reformasi menjadi ironi tersendiri.
publik
publik
merupakan
yang
masih
bidang
pelayanan mengalami
Harapan untuk tercapainya tujuan SistemKesehatan
Nasional,
yaitu
terselenggaranyapembangunankeseh
30
Azrul Azwar, 1996, Pengantar administrasi kesehatan,edisi ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, hal. 46.
101
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
terbesar
didasarkan pada prinsip “of the
disampingbidang pendidikan pasca
people, by the people, and for the
reformasi,
people” yang pada akhirnya terjadi
permasalahan
dimana
reformasi
satu
adalah
pelayanan
tujuan
perbaikan
publik.Reformasi
keberpihakan
pada
kepentingan
publik
(state,
society
yang salah satunya berimplikasi pada
tercapainya tujuan SistemKesehatan
lahirnya regulasi dan kebijakan yang
Nasional,
berkaitan
pembangunan kesehatan oleh semua
kesehatan tataran
pelayanan
masih
terbatas
prosedural
dan
yaitu
untuk
terselenggaranya
pada
potensi bangsa, baik masyarakat,
belum
swasta, maupun pemerintahsecara
menyentuh persoalan substansial. Pembentukan
corporate)
civil
pelayanan publik bidang kesehatan
dengan
dan
semua
Sistem
sinergis, berhasil guna dan berdaya guna,
sehingga
terwujud
derajat
Kesehatan
Nasional
(SKN)yang
kesehatan masyarakat yang setinggi-
disusun
dengan
pendekatan
tingginya.
revitalisasi pelayanan kesehatan yang dibentuk
atas
dasar
2.
Saran
perubahan
Reformasi pelayanan publik
dinamika global, nasional dan lokal
bidang
menjadi
reorientasi dan reevaluasi instrumen,
dasar
perubahan
untuk
adanya
paradigma
pelayanan
arah
kesehatan
dan
memerlukan
tujuannya
mengingat
publik sebagai pelayanan jasa yang
permasalahan
bersifat
dengan
dibidang kesehatan tetap menjadi
pemahaman bahwa ukuran kualitas
permasalahan paling besar setelah
pelayanan kesehatan tidak semata-
bidang pendidikan ditengah tuntutan
mata
masyarakat
intangible,
pada
pemenuhan
standar
pelayanan
akan
publik
peningkatan
pelayanan tetapi dihadapkan pada
kualitas pelayanan publik. Pelayanan
kepuasan terhadap pelayanan yang
publik bidang kesehatan sebagai
diberikan
perubahan
pelayanan
jasa
yang
sifatnya
paradigma dalam pelayanan publik
intangible
yang
juga
memiliki
di bidang kesehatan dengan “The
keunikan
tersendiri
karena
New
sehingga
Publik
Service”
yang
bersentuhan
dengan
rasa
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
kemanusiaan reformasi
memerlukan
yang
berbeda
sistem dengan
bidang pelayanan publik yang lain yaitutidak menggunakan
semata-mata pendekatan
yuridis
tetapi juga diikuti pendekatan bidang
102
Charles Tilly, 2004Coercion, Capital, and European States AD 990-1992, Blackwell Publishing Ltd. Freddy Rangkuti, 2003, Measuring Customer Satisfaction, cetakan kedua, Pt. Gramedia Pustaka Utama.
yang lain seperti bidang sosiologi, psikologi, budaya dan sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA Buku Ambar
Widaningrum, 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, (Editor Pramusinto, Agus, et.al), Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
Asmawi Rewansyah, 2010, Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance, CV Yusaintamar Prima, Jakarta. Azrul
Azwar, 1996, Pengantar administrasi kesehatan, edisi ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta.
Bappenas RI, 2011, Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia, Penerbit Bappenas RI, Jakarta.
Ismail Mohamad, 2003, Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi, Bappenas, Jakarta. Janet V Denhardt, dan Robert B. Denhardt, 2003. The New Publik Service: Serving, not Steering. M.E. Sharpe. Inc, New York. J.B.
Kristiadi, 1994Administrasi/Manajeme n Pembangunan (kumpulan Tulisan), Sub. Bagian Tata Usaha Ketua LAN RI, Jakarta.
Joko
Widodo, 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Mustopadidjaja, 2003, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi ,
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
Gajah Mada Yogyakarta.
Press,
Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur, 2009-2014, 2009, Pemda Jatim. S. Verbogt dan F.Tengker, 1997, Bab-Bab Hukum Kesehatan, Nova, Bandung. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, Peran paradigma Dalam Revolusi Sains, Rosda, Jakarta. Veronika komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran, Pustaka Setia, Bandung.
Internet http://www.depkes.go.id/article/view /15121800001/kemenkesraih-prestasi-tertinggi-dariombudsman.html, diakses pada tanggal 19 Mei 2016. http://www.jpnn.com/read/2016/04/3 0/396585/10-InstitusiTerbanyak-Diadukan-
masyarakat-, diakses tanggal 18 Mei 2016.
103
pada
http://harianrakyatbengkulu.com/ver 3/2014/12/31/pelayanankesehatan-terbanyak dilaporkan -ke-ombudsman/ diakses pada tanggal 18 Mei 2016. Standarisasi Pelayanan Masyarakat Terhadap ASKESKIN, http://www.kompasiana.com/ bebefaradib /standarisasipelayanan -masyarakat terhadapaskeskin_552925976ea834ff7 08b461f, diakses pada tanggal 18 Mei 2015. Jurnal Eka Widyasih, M. Fatkhul Mubin, Eni Hidyati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan BPJS Di RSI Kendal”, Prosiding Konferensi Nasional II PPNI, Jawa Tengah, tentang Perawat Sumber Kekuatan, dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Vol. 2 No.1 2014, ISSN. 2338 9141. Nugroho Wiyadi, Makalah dalam Konferensi Nasional tentang Refinement Arah Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Profesi Dokter Praktek Umum, Ruang PBL, Gedung Radiputro FK UGM, 29-30 Maret 2007. Rusmin Tagor, “Masalah-masalah Sosial Budaya Dalam
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Paradigma...
Pembangunan Kesehatan di Indonesia”, Jurnal Masyarakat dan Budaya Jakarta, Vol 12, No. 2 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Sumber Hukum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Th. 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun. 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
104
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus, dan peraturanperaturan teknis lainnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, dan peraturan-peraturan teknis tentang pelayanan lain. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438/menkes/per/ix/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
