Kebijakan dan Program HIV/AIDS dalam Kerangka Kerja Sistem Kesehatan di Indonesia Kerjasama: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM & Pemerintah Australia
Latar Belakang • Pro dan kontra tentang pendekatan dalam penyediaan layanan kepada populasi kunci dan ODHA • Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia masih belum merata dan belum sejalan atau terintegrasi ke dalam sistem kesehatan di Indonesia • Sejumlah tantangan besar agar kebijakan dan program HIV/AIDS dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan • Perlu kajian terhadap kebijakan dan program penyediaan pelayanan pencegahan, perawatan, pengobatan, dan dukungan serta mitigasi dampak yang lebih baik agar mampu menurunkan kesakitan dan kematian karena HIV dan AIDS melalui ini.
Pertanyaan Penelitian • Bagaimana proses kebijakan dan penyusunan program penanggulangan HIV dan AIDS? • Seberapa jauh sistem kesehatan di Indonesia telah mampu menanggapi epidemi HIV dan AIDS? • Praktek baik apa saja yang tersedia di tingkat nasional dan daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS?
Rangkaian Penelitian
Desk Review: Kebijakan HIV & AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia
Penelitian I: Integrasi Upaya Penanggulangan HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan
Penelitian II: Studi Kasus (Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Penanggulangan HIV & AIDS di Daerah)
Penelitian III: Pengembangan model integrasi kebijakan dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam Sistem Kesehatan Nasional dan Daerah
Lokasi Penelitian 14 Kota/Kabupaten, 8 Provinsi Medan, Deli Serdang Manokwar Sorongi
DKI Jakarta
Surabaya Sidoarjo Denpasar, Badung
Jayapura Merauke
Makassar, Pare-pare
Kupang, Belu
Pertanyaan Dasar Integrasi
WHY: respon terhadap fragmentasi, kesenjangan, dupilkasi , ketidakefisiensian atau perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat akan fungsi atau layanan,
WHAT: struktur dan fungsi tata kelola/manajemen, pembiayaan, penyediaan layanan, sistem informasi dll
HOW: penyusunan peraturan, penyatuan layanan, pembentukan tim multi phak, membangun jaringan pelayanan dan mengembangkan mekanisme koordinasi
Promosi Pencegahan – Perawatan, Dukungan dan Pengobatan – Mitigasi Dampak
Temuan Pokok
Tata kelola Program HIV dan AIDS masih bersifat vertikal:
Peran mitra pembangunan internasional yang bekerja melalui pemerintah maupun LSM, masih mendominasi arah dan strategi penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat nasional dan daerah. Keterbatasan kapasitas baik pada pemerintah maupun LSM di tingkat pusat dan daerah berakibat pada terbatasnya kemampuan dalam penanggulangan HIV dan AIDS
Kontestasi dalam penanganan HIV dan AIDS di Indonesia Pendekatan vertikal yang bertumpu pada pengendalian teknis dari pusat, dengan pendekatan horizontal yang bertumpu pada cara pikir multi sektoral dan terdesentralisasi Pihak-pihak yang memiliki sumberdaya besar bekerja berdasarkan pendekatan masing-masing (strategi komunikasi, demand generation, jenis intervensi, dll)
Integrasi pada tingkat pelayanan
Integrasi Lebih Rendah: Program Pencegahan Perubahan perilaku dan norma sosial menjadi faktor penghambat pelaksanaan program di lapangan
Sejumlah peraturan atau kesepakatan di tingkat daerah yang tidak kondusif terhadap penjangkauan kelompok populasi kunci;
Komponen pencegahan biasanya mendapat perhatian serta pendanaan lebih kecil dari sektor kesehatan;
Stigma terhadap perilaku populasi kunci sering menjadi hambatan untuk menemukenali dan meningkatkan cakupan program
Integrasi Lebih Tinggi: Program Perawatan, Dukungan dan Pengobatan
Fokus sektor kesehatan selama ini
Lebih mudah untuk didorong untuk memperoleh perawatan dan pengobatan;
Target perawatan dan pengobatan ARV cukup rendah
Model Layanan Terintegrasi: PMTS
Rekomendasi Umum Integrasi sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program HIV dan AIDS dalam konteks pembiayaan bantuan luar negeri masih signifikan Tingkat integrasi pada setiap level layanan/intervensi dan memastikan bentuk integrasi yang tepat perlu dipertimbangkan
Rekomendasi Spesifik
Memperbesar porsi peran pemerintah daerah
Sinkronisasi dengan proses desentralisasi pemerintahan
Kerja sama lintas sektor
Alternatif pendanaan lokal
Penguatan visi dan kelembagaan OMS
