BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk
organisasi nirlaba
yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan
perusahaan atau sektor privat. Organisasi nirlaba adalah organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal hal yang bersifat mencari laba. Orientasi organisasi sektor publik telah mengarah pada terciptanya good public and corporate governance. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang penting dalam pencapaian orientasi tersebut. Akuntansi sektor publik telah berkembang sangat pesat karena saat ini, karena tuntutan akuntabilitas organisasi publik menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui untuk menghadapi tekanan dalam mengelola urusan-urusan publik. Sektor Publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis yang
menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang dan definisi. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara dan daerah (BUMN Dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 2.1.1
Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik, diantaranya: 1.
Faktor Ekonomi - Pertumbuhan ekonomi - Tingkat inflasi - Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) - Struktur produksi - Tenaga kerja - Arus modal dalam negeri - Cadangan devisa - Nilai tukar mata uang - Utang dan bantuan luar negeri - Infrastruktur - Teknologi - Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi - Sektor informal
2.
Faktor Politik -
Hubungan Negara dan masyarakat
3.
4.
2.1.2
-
Legitimasi pemerintah
-
Tipe rezim yang berkuasa
-
Ideologi Negara
-
Elit politik dan massa
-
Jaringan internasional
-
kelembagaan
Faktor Kultural -
Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya
-
Sistem nilai di masyarakat
-
Historis
-
Sosiologi masyarakat
-
Karakteristik masyarakat
-
Tingkat pendidikan
Faktor Demografi -
Pertumbuhan penduduk
-
Struktur usia penduduk
-
Migrasi
-
Tingkat kesehatan
Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta, yaitu: 1.
Tujuan Organisasi Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.
2.
Sumber Pembiayaan
Sumber pendanaan sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, changing for services, laba perusahaan milik Negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain lain. Sedangkan sumber pendapatan sektor swasta, dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal berasal retained earnings dan modal pemilik, sedangkan sumber pembiayaan eksternal berasal dari utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham. 3.
Pola Pertanggungjawaban Kedua sektor menerapkan pola pertanggungjawaban manajemen. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham atau kreditor.
4.
Struktur Organisasi Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis dan kaku, sedangkan struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel.
5.
Karakteristik Anggaran dan Stakeholder Rencana anggaran sektor publik dipublikasikan kepada masyrakat secara transparan dan terbuka, sedangkan anggaran sektor swasta bersifat tertutup.
6.
Sistem Akuntansi Sistem akkuntansi sektor swasta berbasis akrual, sedangkan sektor publik menggunakan sistem akuntansi kas.
Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta, yaitu:
1. Kedua sektor, menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya. 3. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang relevan dan pengendalian manajemen yang baik. 4. Kedua sektor menghasilkan produk yang sama, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. 5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.
2.1.3
Tujuan Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik memberikan informasi yang berguna untuk
pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban.
2.2 Kinerja Keuangan Pengertian kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilan pelayanan publik yang lebih baik. „‟Akuntabilitas yang merupakan salah
satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menujukan bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien‟‟ (Mardiasmo 2002). Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan ouput/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. „‟Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan outcome dengan output‟‟ (Mardiasmo, 2002). Adapun arti dari penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002) „‟yaitu penentuan secara priodik efektivitas oprasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.‟‟ Dan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah manjadi permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainya yng harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.
2.3
Value For Money Agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan
secara transparan, maka diperlukan penilaian kinerja Pemda Jawa Barat dengan menerapkan konsep Value For Money untuk menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
publik.
Akuntabilitas bukan
sekedar
kemampuan menunjukan
bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Mardiasmo (2004), Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi. Sistem anggaran daerah sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. 2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less). 3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. 4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (Performances oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan. 5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaanya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip VFM (Value For Money). Pemerintahan Provinsi Jawa Barat diperlukan penilaian kinerja dan dapat digunakan dengan dasar konsep VFM (value for money). Penilaian VFM ini merupakan penilaiana kinerja finansial.
Pengertian Value for Money menurut Indra Bastian (2006): “Value for Money merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya”.
Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat
mencakup pertanggungjawan mengenai
pelaksanaan Value for Money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna), dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.
Menurut Mardiasmo (2004) penerapan konsep Value For Money (VFM) penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat menilai: 1. Efektivitas pelayanan publik 2. Mutu pelayanan publik 3. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik 4.Meningkatkan
public
cost
awareness
sebagai
akar
pelaksanaan
pertanggungjawaban publik. Masyarakat menghendaki ada pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kinerja sektir publik, termasuk kinerja Pemda Jawa Barat. Menurut Mardiasmo (2000), Value for money (VFM) yang merupakan ekspresi pelaksanaan kinerja sektor publik berdasarkan tiga elemen : yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Mahmudi (2010) mengemukakan : “Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana Value for Money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang”. Konsep value for money terdiri atas tiga elemen utama yaitu (Mahmudi, 2010): a. Ekonomi Ekonomi terkait dengan pengkontroversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastuktur
dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep Ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (spending less), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002), atau dapat digambarkan dengan rumus: Tingkat Ekonomi =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
Semakin besar persentase
𝑥 100
ekonomi, maka kinerja keuangan pemerintah
semakin baik atau kinerja pemerintahan daerah akan dikatakan ekonomis bila rasionya diatas 100%. Kriteria ekonomi adalah sebagai berikut : 1. Jika diperoleh nilai kurang dari 59% (x < 59%) berarti tidak ekonomis. 2. Jika diperoleh nilai 60% - 99% berarti kurang ekonomi 3. Jika diperoleh nilai sama dengan atau lebih dari 100% berarti ekonomis.
b. Efisiensi Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu
menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya (spending well). Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002), atau dapat digambarkan dengan rumus: Tingkat Efisiensi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya
biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah daerah akan dikatakan efisien bila rasionya kurang dari 1 atau semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja akan semakin baik. Kriteria efisiensi adalah seperti di bawah ini : 1. Jika diperoleh nilai kurang dari 59% (x < 59%) berarti efisien 2. Jika diperoleh nilai 60% - 99% berarti kurang efisien. 3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak efisien
Ekonomi dan Efisiensi bertujuan untuk menentukan : 1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien.
2. Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.
c.
Efektivitas Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil
yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely. Mardiasmo (2002), Efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. efektivitas bertujuan untuk menentukan: 1. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. 2. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 3. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (Mardiasmo, 2002), atau dapat digambarkan dengan rumus:
Tingkat efektivitas =
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑥 100
Efektif menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pengeluaran yang direncanakan dibandingkan dengan Anggaran Pengeluaran daerah. Dikatakan efektif jika rasio dicapai sama dengan 100% atau diatas 100%. Kriteria efektif adalah sebagai berikut : 1. Jika diperoleh nilai kurang dari 59% (x < 59%) berarti tidak efektif. 2. Jika diperoleh nilai 60% - 99% berarti kurang efektif. 3. Jika diperoleh nilai sama dengan atau lebih dari 100% berarti efektif. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM (Value For Money), maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (performance budget). The concept of Value for Money (VFM) in everyday life is easily understood: not paying more for good service than its quality or availability justify. In relation to public spending it implies a concern with economy (cost minimisation), efficiency (output maximisation) and effectiveness (full attainment of the intended result). But what values are they and how are activities of public sector organisations? whose values are they and how are they to be measured? The practical conclusion is that policy makers must frame precise aims so that at least there are some criteria with which to compare result.(R.Glendinning.1988).
Studi ini mencoba mendasarkan konsep penilaian kinerja finansial berdasarkan Value For Money yang terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektif, serta dengan menggunakan rumus yang lebih mudah diterapkan. 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui dengan
memahami perkembangan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB). PDRB adalah hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi seluruh kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu daerah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. Menurut (Sukirno, 2004) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu: 1. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 2. Segi Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun,) dan
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Rumus umum PDRB itu sendiri adalah : PDRB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor). 2.5
Kerangka Pemikiran Kinerja Keuangan dengan menggunakan konsep Value for Money
menerapkan tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik. Sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, institusi yang selalu merugi (Mardiasmo,2000). Hal tersebut dapat menjadi fenomena yang akan membuat APBD tidak ekonomi, efisien dan efektif. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money. Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat Pertumbuhan Ekonomi karena melalui pertumbuhan ekonomi yang konsisten
kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pemerintah membutuhkan belanja pemerintah daerah semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Dengan belanja Pemerintah, sektor bisnis dapat bergerak dan terpicu untuk tumbuh kembang, bahkan pada sektor-sektor tertentu, belanja pemerintah menjadi satu-satunya harapan hidup. Pada sisi lain, ketergesa-gesaan dan pemaksaan dalam melakukan kegiatan dan pengeluaran belanja negara dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan keuangan negara atau rendahnya value for money. Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap pengeluaran belanja negara memiliki birokrasi yang panjang dan rumit, serta membutuhkan kehati-hatian. Pengeluaran keuangan berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal memiliki prosedur yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk menjaga akuntabilitasnya, hal itu tidaklah cukup. Setiap instansi harus melaksanakan kegiatan melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang terkendali. Tanpa kehati-hatian dan kesungguhan, akan sulit pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai outcome yang diharapkan.
Pembelanjaan uang negara yang tergesa-gesa umumnya akan mendorong pengelola keuangan untuk melakukan “penyelewengan” terhadap prosedur, meremehkan perencanaan, menurunkan kinerja keuangannya dan menurunkan kualitas proses dan keluaran kegiatan, dan pada akhirnya tidak tercapainya outcome kegiatan. Jika rendahnya penyerapan anggaran disikapi dengan pemaksaan pelaksanaan kegiatan yang tidak perlu, hal ini akan mendorong adanya kegiatan yang tidak jelas arah dan sasarannya. Kedua bentuk ini mendorong penurunan kualitas belanja, dan tentunya tidak memberikan value for money yang optimal.
PENILAI
Ekonomi
Efesien
Pertumbuhan Ekonomi Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Efektif
2.6
Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap objek penelitian yang
dilakukan, yang kemudian akan diuji/verifikasi dengan menggunakan data. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis mengemukakan hipotesis bahwa : H1
: Kinerja Keuangan menggunakan Konsep Value For Money berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Untuk menentukan Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah Jawa Barat pada
Konsep Value For Money, tidak digunakan hipotesis, karena Konsep Value For Money merupakan sebuah Konsep dimana untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Jawa Barat dengan dilakukannya analisis menggunakan Rasio Value for Money tersebut dengan memiliki tiga konsep yaitu Ekonomi, Efisien dan Efektif.
