BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 2.1

PSAK 50, Penyajian dan Pengungkapan PSAK 50 merupakan adopsi dari IAS 32 dengan tema pembahasan yang

sama, yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. PSAK 50 sendiri tidak dapat dipisahkan dari PSAK 55 yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK 50 ini juga menggantikan posisi dari PSAK 50 (1998) mengenai Akuntansi Investasi Efek Tertentu, untuk pengaturan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan investasi efek tertentu. PSAK 50 merupakan suatu standar yang menetapkan prinsip-prinsip untuk mengakui, mengukur, dan mengungkapkan informasi mengenai instrumen keuangan dalam laporan keuangan. standar ini secara signifikan meningkatkan penggunaan nilai wajar dalam pencatatan untuk instrumen keuangan, khususnya pada sisi aktiva neraca (Van Greuning, 2005). 2.1.1

Penyajian Instrumen keuangan yang dimaksud di dalam PSAK 50 adalah setiap jenis

kontrak yang menimbulkan aktiva keuangan pada suatu perusahaan dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas pada perusahaan lain. Pengertian kontrak dalam pernyataan tersebut dimaknai secara luas, kontrak tersebut tidak terbatas pada kontrak yang tertulis saja, namun juga mengacu pada suatu

8 SKRIPSI

DAMPAK PENERAPAN PSAK ... RAHMADIAN ARISENO


9

kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki konsekuensi ekonomis yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk : 1. Kas; 2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain; 3. Hak kontraktual; a. Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain; atau b. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut; atau 4. Kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas merupakan Beberapa contoh dari aset keuangan adalah : 1. Kas 2. Bank lain 3. Piutang Dagang 4. Wesel tagih 5. Kredit yang diberikan 6. Piutang obligasi 7. Sewa pembiayaan Beberapa aset keuangan yang tidak termasuk ke dalam jenis instrumen keuangan adalah aset berwujud (peralatan, properti, pabrik, dan persediaan), aset yang disewakan, dan aset tak berwujud (paten dan merk dagang).

SKRIPSI



10

Sedangkan kewajiban keuangan adalah : 1. Kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain atau kewajiban untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan derivatif dan non-derivatif. Beberapa contoh kewajiban keuangan : 1. Utang dagang 2. Wesel bayar 3. Pinjaman yang diterima 4. Utang obligasi 5. Obligasi perpetual 6. Surat saham Pengertian instrumen ekuitas mengacu pada bentuk persamaan dasar akuntansi, yaitu jumlah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Beberapa contoh dari instrumen ekuitas adalah saham biasa yang tidak dapat dijual kembali (non puttable ordinary shares), saham preferen, dan waran atau penerbitan opsi beli memungkinkan pemegangnya untuk memesan atau membeli pada entitas

SKRIPSI



11

penerbit sejumlah tertentu saham biasa yang tidak dapat dijual kembali dengan menukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain. Kewajiban untuk menertbitkan

instrumen

ekuitas

bukanlah

kewajiban

keuangan

karena

menyebabkan kenaikan ekuitas dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan PSAK 50 tentang penyajian, setiap perusahaan diwajibkan untuk pertama-tama mengklasifikasikan seluruh instrumen keuangan yang dimilikinya, apakah itu sebagai aset keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas. Hal ini sesuai dengan paragraf 11 PSAK 50 (IAI, 2006) “Penerbit

instrumen

keuangan

pada

saat

pengakuan

awal

harus

mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai kewjiban keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi kewajiban keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas”. 2.1.2

Pengungkapan Agar laporan keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka

data-data yang diungkapkan dalam laporan keuangan haruslah memenuhi syaratsyarat pengungkapan PSAK 50. Dalam paragraf 47 PSAK 50 (IAI, 2006) sudah dinyatakan

bahwa

tujuan

disampaikannya

pengungkapan

adalah

untuk

menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas, serta membantu penilaian jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen tersebut.

SKRIPSI



12

Rincian pengungkapan mengenai instrumen keuangan yang harus tersedia menurut PSAK 50 (revisi 2006) adalah format, tempat dan pengolompokan instrumen keuangan, kebijakan manajemen risiko dan aktivitas lindung nilai, persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi, risiko suku bunga, risiko kredit, nilai wajar. Dan pengungkapan lainnya, yaitu : 1.

Penghentian Pengakuan

2.

Jaminan

3.

Instrumen Keuangan Majemuk dengan Beberapa Derivatif Melekat

4.

Instrumen Keuangan Pada Nilai Wajar

5.

Reklasifikasi

6.

Laporan Laba Rugi dan Ekuitas

7.

Penurunan Nilai

8.

Wanprestasi dan Pelanggaran PSAK 50 tidak secara khusus mengatur bagaimana format informasi

disampaikan di dalam laporan keuangan. Selama informasi tersebut telah masuk di dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut tidak perlu untuk disajikan lagi di dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Namun, PSAK 50 mengatur cakupan informasi yang disampaikan, dalam IAI (2006) pengungkapan dapat mencakup kombinasi dari penjelasan secara narasi dan data kuantitatif, sepanjang dianggap sesuai dengan sifat instrumen tersebut serta signifikansinya bagi entitas. PSAK 50 juga memberi batasan terhadap hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan, seperti dalam paragraf 50 PSAK 50 (IAI, 2006) penentuan tingkat rincian yang diungkapkan mengenai instrumen keuangan tertentu

SKRIPSI



13

membutuhkan pertimbangan (judgement) dengan memperhatikan signifikansi instrumen tersebut. Adalah penting untuk menyeimbangkan antara pengungkapan rincian informasi secara berlebihan yang mungkin tidak bermanfaat

bagi

pengguna laporan keuangan sehingga membebani laporan keuangan dengan pengungkapan informasi secara besaran sehingga mengaburkan informasi penting. Dengan adanya batasan tersebut hendaknya rincian mengenai instrumen keuangan yang disajikan adalah sewajarnya. Tidak hanya tingkat rincian instrumen keuangan yang diatur oleh PSAK 50, standar tersebut juga mengatur mengenai persyaratan, kondisi, dan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan instrumen keuangan, seperti di dalam paragraf 56 PSAK 50 (IAI, 2006) yaitu untuk setiap kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan, instrumen entitas, entitas mengungkapkan : a. Informasi mengenai cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk persyaratan dan kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa datang; dan b. Kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan termasuk kriteria pengukuran dan pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan. 2.2

PSAK 55, Pengakuan dan Pengukuran PSAK 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif Dan Aktivitas Lindung

Nilai dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 21 September 1998, namun baru diterapkan pada 10 September 1999. Namun saat ini, PSAK

SKRIPSI



14

tersebut telah mengadopsi IAS 39, sehingga berubah menjadi Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 55 (revisi 2006) merupakan adopsi dari IAS 39 (Financial Instrument : Recognition and Measurement). 2.2.1

Pengakuan Konsep pengakuan dalam PSAK 55 ini tidak hanya berkaitan dengan

kapan setiap jenis instrumen keuangan yang ada di dalam perusahaan mulai di akui dan kapan berhenti diakui, tetapi juga berkaitan dengan klasifikasi dari tiap jenis aset keuangan dan kewajiban keuangan. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi empat (IAI, 2006), yaitu : 1. Dinilai dengan nilai wajar melalui laba atau rugi (Fair value through profit and loss) 2. Dimiliki hingga jatuh tempo (Hold to maturity) 3. Tersedia untuk dijual (available for sale) 4. Pinjaman dan piutang (loan and receivable) Suatu aset dikategorikan sebagai aset keuangan yang dikur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi apabila diperoleh atau dimiliki teturama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif

SKRIPSI



15

sebagai instrumen lindung nilai. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya, biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui dalam laporan

laba

rugi.

Pendapatan

bunga

dari

instrumen

keuangan

yang

diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dicatatat sebagai “Hasil Investasi Bersih” pada laporan laba rugi. Suatu aset dikategorikan sebagai aset yang dimiliki hingga jatuh tempo apabila aset keuangan yang bentuknya merupakan aset non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta pihak pemegang instrumen tersebut mempunyai niatan postitif dan kemampuan untuk tetap memiliki instrumen tersebut hingga saat jatuh tempo.

Ketika

pengakuan awal instrumen tersebut, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan, diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan pendapatan bunganya dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai “Hasil Investasi Bersih”. Apabila terjadi penurunan nilai maka akan dilaporkan sebagai pengurang nilai tercatat invesatsi, dan diakui di dalam laporan laba rugi. Yang ketiga adalah aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan yang tersedia dijual adalah aset keuangan non-derivatif atau yang tidak diklasfikasikan dalam kategori pinajaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada

SKRIPSI



16

nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntuungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai atau keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai tukar, sampai aset tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersedia untuk dijual dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai “Hasil Investasi Bersih”. Dalam hal terjadi penrurunan nilai, kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan dilaporkan pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Klasifikasi keempat adalah kategori pinjaman yang diberikan dan piutang (loan and receivable). Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan yang dikategorikan sebagai piutang dan pinjaman ini saat pengakuan awal diakui sesuai dengan nilai perolehannya, kemudian setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian terkait, diakui pada laba atau rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai setelah melalui proses amortisasi.

SKRIPSI



17

Kewajiban keuangan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu : 1. Dinilai dengan nilai wajar melalui laba laporan rugi (Fair value through profit or loss) 2. Kewajiban keuangan lain. Kewajiban keuangan yang terklasifikasi sebagai nilai wajar melalui laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan atau pada saat awal telah ditetapkan entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kewajiban keuangan lainnya adalah kewajiban keuangan yang tidak terklasifikasi sebagai kewajiban yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, untuk tujuan diperdagangkan, atau derivatif yang merupakan instrumen lindung nilai. Kewajiban keuangan lainnya dinilai dengan biaya diamortisasi, jenis kewajiban ini cukup sering ditemui di Indonesia, beberapa contohnya adalah hutang usaha (account payable), note payable, debt instrument, dan deposit from customers (Wondabio, 2010). Standar mengenai pengakuan ini nampak seperti standar yang tumpang tindih dengan PSAK 50 mengenai penyajian karena sama-sama membahas klasifikasi, namun pada dasarnya, PSAK 50 mengatur penyajian instrumen keuangan di dalam neraca karena berhubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas yang merupakan persamaan dasar akuntansi, sedangkan pada pengakuan, mengarah pada klasifikasi yang lebih mendetail lagi dari tiap jenis instrumen

SKRIPSI



18

keuangan. Tujuan dari pengklasifikasian yang lebih mendetail ini nantinya akan berhubungan dengan metode yang digunakan untuk pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya dari instrumen keuangan tersebut. 2.2.2

Pengukuran PSAK 55 (revisi 2006) menekankan pengukuran awal menggunakan nilai

wajar pada instrumen keuangan yang dimiliki entitas, Menurut Mirza (2008) istiliah pengukuran (measurement) menekankan kepada bagaimana penetapan nilai tercatat didalam neraca. Sedangkan pada PSAK 55 (1998) instrumen keuangan nilainya lebih diukur pada nilai historisnya. Standar ini juga memberikan pedoman tentang aspek-aspek pengukuran dalam aset keuangan dan kewajiban keuangan, yakni bagaimana penilaian awal (initial measurement) suatu aset keuangan dan kewajiban keuanga, bagaimana penilaian selanjutnya (subsequent measurement) dan bagaimana penurunan nilai (impairment). 2.2.2.1 Penilaian awal (initial measurement) Pada saaat pertama kali suatu aset keuangan atau kewajiban keuangan dicatat, apabila aset keuangan dan kewajiban keuangan tersebut termasuk kategori dinilai secara wajar melalui laba rugi, maka akan diakui sebesar nilai wajarnya, namun bila tidak termasuk kelompok dinilai secara wajar melalui laba rugi, akan diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi. Pengertian nilai wajar telah diatur di dalam PSAK 55 (revisi 2006), yaitu nilai dimana suatu aset

SKRIPSI



19

dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar. Nilai wajar kadang dirancukan dengan nilai pasar, menurut Marisi (2010), Nilai pasar bisa merupakan nilai wajar, namun tidak selamanya nilai pasar tersedia untuk digunakan sebagai nilai wajar. Pengukuran menggunakan nilai wajar tentunya harus merujuk harga pasar aktif yang tersedia. Namun apabila instrumen keuangan tidak memiliki pasar aktif, PSAK 55 (revisi 2006) AP 86 dan 89 memberikan aturan bahwa pengukuran instrumen keuangan tersebut dapat dilakukan dengan teknik penilaian, yaitu : 1. Menggunakan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, 2. Nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, 3. Menggunakan analisa arus kas yang didiskonto, 4. Menggunakan model penetapan harga opsi. 2.2.2.2 Penilaian selanjutnya (Subsequent Measurement) Untuk penilaian selanjutnya, aset keuangan dan aset kewajiban diukur menggunakan satu dari tiga jenis pengukuran ini (Mirza, 2010), yaitu : 1. Cost Dalam pengukuran setelah pengakuan awal ini, hanya terdapat satu jenis instrumen ekuitas yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu saham yang tidak dijual di pasar modal yang tidak dapat ditentukan nilai wajarnya, pada saham

SKRIPSI



20

tersebut akan menjadi cukup sulit untuk dinilai pada nilai wajarnya karena tidak adanya nilai pasar yang tersedia yang dapat dijadikan patokan untuk nilai wajar. 2. Amortized Cost Jenis instrumen keuangan yang dinilai dengan amortized cost adalah investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (held-to-maturity), pinjaman yang diberikan dan piutang (loans and receivables) serta kewajiban keuangan yang tidak dinilai menggunakan nilai wajar melalui laba rugi. Untuk mengetahui besarnya nilai amortisasi dari suatu aset keuangan dan kewajiban keuangan, maka digunakan metode suku bunga efektif untuk mendiskontokan secara tepat arus kas masa datang. 3. Fair Value Instrumen keuangan yang penilaian selanjutnya menggunakan fair value adalah aset keuangan dan kewajiban yang dinilai secara wajar melalui laba dan rugi serta aset keuangan yang masuk kategori tersedia untuk dijual (available for sale). Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dinilai secara wajar melalui laba rugi semua perubahan dalam nilai wajar langsung dicatat ketika terjadi walaupun belum dijual termasuk unrealized holding gans and losses. Sedangkan untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, unrealized holding gains and losses baru akan dicatat apabila aset keuangan tersebut telah dijual, apabila tidak dijual dan terdapat perubahan harga, maka akan dicatat di dalam ekuitas.

SKRIPSI



21

2.2.2.3 Penurunan Nilai (Impairment) Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal (IAI, 2006). Penurunan nilai ini hanya terjadi pada aset keuangan jenis pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Beberapa peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat berdampak pada kemungkinan terjadinya bukti penurunan obyektif. Kemungkinan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak dapat dimasukkan ke dalam bukti obyektif penurunan nilai, walaupun kemungkinan untuk terjadi cukup besar. Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa berikut ini (IAI, 2006) : a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan

SKRIPSI



22

keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut, d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas esti masi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud. Penurunan nilai mencakup seluruh kredit yang tidak dievaluasi secara individual dan yang dievaluasi secara individual namun tidak terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, termasuk : - Memburuknya statuts pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; atau - Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkolerasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi besarnya penurunan nilai piutang, menurut PSAK 55 paragraf PA 108 (IAI, 2006), pendekatan berbasis formula atau metode statistik boleh untuk digunakan. Secara individu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode (PAPI, 2008), yakni :

SKRIPSI



23

- Discounted cash flow Adalah metode untuk mencatat

nilai

kredit

sebesar

jumlah

yang

didiskonto. Jumlah yang didiskonto diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit. - Fair value of collateral Adalah metode untuk mengestimasi besarnya kredit yang diperoleh kembali sebesar fair value dari jaminan yang diberikan. Metode ini umumnya digunakan pada bank. -

Observable market price Adalah metode untuk mengestimasi besarnya kredit yang dapat diperoleh kembali dengan cara memanfaatkan informasi dan data di pasar aktif mengenai harga kredit. Metode ini digunakan apabila jumlah dan periode arus kas masa datang tidak dapat dipastikan. Metode ini umumnya juga digunakan pada bank. Sedangkan secara kolektif, perusahaan dapat menggunakan dua jenis

pendekatan (BDO, 2010), yakni: - Roll rate analysis Model ini merupakan salah satu model dengan pendekatan statistik. Dalam model ini, perusahaan menggunakan periode waktu masa lalu untuk

SKRIPSI



24

menghitung rata-rata persentase perpindahan dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan (BDO, 2010). Roll rate analysis juga disebut migration analysis atau flow model (FDIC, 2007). - Average charge-off method Metode ini memberikan perkiraan annual charge-off berdasarkan performa piutang pada tahun sebelumnya. Metode ini menghitung besarnya rasio charge-off pada kurun waktu tertentu dengan cara membagi charge-off dengan piutang yang ada selama satu bulan (FDIC, 2007). Charge-off adalah kondisi dimana kreditor mengumumkan bahwa piutang tidak dapat ditagih karena telah melewati jangka waktu tertagihnya piutang. Metode ini umumnya digunakan pada perusahaan yang memberikan jasa kartu kredit. 2.3

Penelitian Terdahulu Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

implementasi PSAK 50 dan 55 :

SKRIPSI

No.

Peneliti

1.

Rizka Annisa, Natasya Febrina, dan Christopher Rusli (2012)

2.

Abe de Jong, Miguel Rosellon, dan Patrick Verwijmereen (2006)

Judul Penerapan Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) Dan Perubahan Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan The Economic Consequences of IFRS: The Impact of IAS 32 on preference shares in the Netherlands



3.

Nimer, K., Idris, M., Al-Okdeh, S., dan Nassar, M.. (2011)

4.

Muhammad Yassien Rahahleh dan Walid Zakaria Siam (2009)

25

The Effect of The Implementation of the IAS 39 on the Jordanian Investors The Importance of Applying the International Accounting Standard IAS 32 And Its Effect on Financial Statement Presentation at Jordanian Commercial

1. Rizka Annisa, Natasya Febrina, dan Christopher Rusli (2012) Penelitian kualitatif yang dilakukan ini untuk mengetahui pengaruh PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap perlakuan instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai, serta untuk mengetahui perubahan yang harus dilakukan perusahaan ketika menerapkan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) serta tantangan dan manfaat yang diperoleh perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006). Kesimpulan : - Perusahaan Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) menyebabkan proses impairment harus didukung dengan data yang tepercaya, terdokumentasi, dan memerlukan banyak data yang dapat

diandalkan

untuk membuktikan bahwa suatu instrumen keuangan

mengalami

penurunan nilai. Untuk instrumen keuangan yang telah dilakukan impairment, perusahaan harus tetap memperhatikan nilainya apakah terjadi penurunan

impairment

loss, sehingga

perlu dilakukan reversal of

impairment

SKRIPSI



26

- Perusahaan harus banyak melakukan perubahan di internal perusahaan, baik dari segi informasi, teknologi, organsisai, dan sumber daya manusia. - Tantangan utama perusahaan dalam menerapkan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) adalah biaya yang dibutuhkan cukup besar. Namun dibalik tantangan tersebut, perusahaan memiliki keuntungan apabila telah menerapkannya, yaitu laporan keuangan yang dapat diperbandingan, terutama untuk perusahaan multinasional. 2. Abe de Jong, Miguel Rosellon, dan Patrick Verwijmereen (2006) Penelitian kuantitatif yang dilakukan ini untuk mengetahui dampak dari IAS 32 pada saham preferen yang diterbitkan oleh perusahaan di Belanda. Kesimpulan : - Akibat penerapan IAS 32 ini, saat ini saham preferen di Belanda di klasifikasikan sebagai kewajiban, bukan lagi ekuitas. Akibatnya, perusahaan di Belanda banyak membeli kembali saham preferen tersebut atau merubah spesifikasi saham preferen mereka sehingga tetap dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas. - Meningkatnya rasio utang perusahaan menjadi faktor utama perusahaan merubah struktur modal mereka, pengaruh IAS 32 pada laba bersih perusahaan bukanlah faktor penyebab perusahaan melakukan pembelian kembali.

SKRIPSI



27

3. Nimer, K., Idris, M., Al-Okdeh, S., & Nassar, M.. (2011) Penelitian kuantitatif yang dilakukan ini untuk mengetahui dampak penerapan IAS 39 (Financial Instrument : Recognition and Measurement) pada investor di Jordania. Kesimpulan : - Penerapan IAS 39 pada perusahaan di Yordania memberikan dampak berupa adanya volatilitas profit pada perusahaan, sehingga mengakibatkan para investor mengurangi investasinya pada perusahaan-perusahaan. - Para investor di Jordania ternyata sedikit yang mengetahui penerapan IAS 39 serta dampaknya pada perusahaan. - Para investor melakukan investasi berdasar informasi yang mereka terima atau mengikuti para investor besar dan tren di pasar modal. 4. Muhammad Yassien Rahahleh & Walid Zakaria Siam (2009) Penelitian kuantitatif yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting penerapan IAS 32 tentang presentation and disclosure (penyajian dan pengungkapan) pada bank komersial di Yordania, dilihat dari sudut pandang para penyusun laporan keuangan pada bank, auditor serta investor. Serta melihat apakah terdapat hubungan antara opini yang diberikan pada laporan keuangan setelah IAS 32 diterapkan pada perusahaan.

SKRIPSI



28

Kesimpulan : - Para auditor, penyusun laporan keuangan pada bank komersial di Yordania serta investor sepakat bahwa IAS 32 perlu untuk diterapkan pada bank. Karena dengan diterapkan IAS 32, maka akan meningkatkan tingkat komparatif serta konsistensi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. - Para auditor, penyusun laporan keuangan pada bank komersial di Yordania serta investor juga sepakat bahwa IAS 32 memberikan dampak terhadap opini yang diberikan. - Ketiga pihak tersebut sepakat bahwa IAS 32 tentang penyajian dan pengungkapan penting untuk diterapkan dalam laporan keuangan bank komersial Yordania. Mereka sepakat karena menurut mereka hal-hal yang perlu disajikan dan diungkapkan menurut standar tersebut sesuai dengan harapan para pengguna laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya dari sisi objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, objek penelitian yang digunakan pada umumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, pihak yang melakukan trading, atau dampak pada saham preferen, oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dampak penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada piutang perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda.

SKRIPSI



2.4

29

Definisi Piutang Terdapat beberapa pengertian piutang, beberapa diantaranya : 1. Menurut Kieso, et al (2008 : 315) receivables are claims held against customers and others for money, good, or services. 2. Menurut Harjito, et al (2007 : 95) piutang dagang (account receivable) merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. 3. Menurut Smith, et al (2005 : 286) piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Maka dari definisi diatas, piutang dapat diartikan sebagai klaim atau

tagihan perusahaan kepada pembeli atau pelanggan atas produk yang telah diberikan oleh perusahaan, dan diharapkan diselesaikan melalui penerimaan kas. Piutang yang timbul dalam laporan keuangan dimulai dari perusahaan menjual jasanya atau produknya secara kredit kepada pembeli, dan proses piutang sudah dimulai ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan bentuk pelayanan berupa kredit kepada pelanggan, melakukan pelayanan jasa atau pemberian barang, penagihan dan pada akhirnya pelunasan piutang. Oleh karena itu, keberadaan penjualan kredit dalam suatu perusahaan merupakan salah satu hal terpenting dalam keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan, karena dengan

SKRIPSI



30

pemberian kredit pada pelanggan menyebabkan pelanggan tertarik untuk melakukan pembelian. Piutang juga bermanfaat sebagai modal kerja ataupun modal kerja potensial perusahaan. Dana yang masuk untuk diinvestasikan dalam jasa atau produk yang dijual akan masuk dalam modal kerja, sedangkan modal kerja potensial merupakan margin keuntungan dalam piutang, namun piutang dalam modal kerja potensial juga dapat menimbulkan kerugian apabila piutang tersebut tidak dapat tertagih. Oleh sebab itu, kebijakan kredit yang efektif sangat diperlukan oleh perusahaan, apabila kebijakan kredit tersebut juga disertai dengan prosedur-prosedur penagihan yang bagus tentunya akan dapat berdampak positif terhadap kondisi keuangan perusahaan, karena akan mampu mengurangi kemungkinan kerugian akibat timbulnya piutang tak tertagih. 2.4.1

Klasifikasi Piutang Kieso, et al mengklasifikasikan piutang menjadi 2, yaitu :

1. Piutang lancar (current receivable) adalah piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau satu periode akuntansi perusahaan. 2. Piutang tidak lancar (non-current receivable) piutang yang tidak masuk klasifikasi piutang lancar, atau dapat dikatakan baru dapat ditagih setelah satu tahun atau satu periode akuntansi perusahaan. Sedangkan Warren, et al mengklasifikasikan piutang menjadi 3, yaitu :

SKRIPSI



31

1. Piutang usaha (account receivable) adalahh piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. 2. Piutang wesel / wesel tagih (notes receivable) adalah Yaitu junlah terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangkla waktu yang pembayaran lebih dari 60 hari. 3. Piutang lain-lain adalah meliputi piutang bunga, piutang pegawai, dan piutang dari perusahaan. 2.4.2

Pengakuan dan Pencatatan Piutang Menurut Sudana (2011) ketika perusahaan menjual barang atau jasa,

perusahaan memiliki dua pilihan untuk melakukan penjualan, secara tunai atau kredit. Apabila perusahaan melakukan penjualan secara tunai, maka pada saat transaksi penjualan dilakukan perusahaan akan mendapat kas, tetapi ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka perusahaan baru akan memperoleh kas dari aktivitas penjualan tersebut di waktu yang akan datang setelah dilakukannya transaksi penjualan sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjualan kredit akan menimbulkan piutang. Piutang yang dimaksud dalam hal ini adalah piutang dagang. Menurut Skousen (1987) pengakuan piutang usaha bertalian dengan pengakuan pendapatan. Karena pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses

SKRIPSI



32

menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan, maka lazimnya piutang diakui pada saat barang dikirimkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Ayat jurnal untuk mengakui piutang dari penjualan barang atau jasa adalah : Piutang Usaha............................................ xxx Penjualan...................................................... xxx Kemudian pada saat piutang dapat ditagih : Kas.............................................................. xxx Piutang Usaha............................................. xxx Seringkali dalam memberikan piutang kepada pembeli, perusahaan juga memberikan diskon sebagai insentif kepada pembeli, terdapat tiga jenis diskon yang berhubungan dengan piutang (Kieso, 2011), yakni : 1. Trade Discounts Adalah piutang dimana perusahaan langsung memberikan diskon pada katalog harga barang yang dijual sebelum barang tersebut terjual. Terdapat beberapa alasan perusahaan melakukan trade discounts, yakni pertama agar perusahaan tidak perlu sering merubah harga pada katalog harga, untuk menyesuaikan

harga

sesuai

dengan

banyaknya

order,

atau

untuk

menyembunyikan harga sebenarnya dari para pesaing.

SKRIPSI



33

2. Cash Discounts Adalah diskon yang diberikan oleh perusahaan dengan tujuan agar pembeli melakukan pembayaran lebih cepat, biasanya berupa termin pembayaran 2/10, n/30, maknanya adalah perusahaan akan memberikan potongan sebesar 2% apabila membayar dalam jangka waktu 10 hari dan piutang tersebut memiliki jatuh tempo 30 hari. Untuk mencatat metode cash discount ini terdapat dua metode, yakni metode kotor dan metode bersih. Dalam metode kotor, perusahaan pertama kali mencatat piutang yang diperoleh sebesar nilai total piutang yang diberikan tanpa dikurangi potongan harga yang mungkin terjadi. Namun, dalam metode bersih, piutang langsung dicatat sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi diskon, walaupun belum tentu semua diskon tersebut akan diberikan kepada pelanggan. 3. Non-recognition of interest element Adalah metode pencatatan dimana perusahaan tidak mengakui adanya interest yang diterima selama jangka waktu pembayaran piutang. Jadi, perusahaan akan mempresent valuekan piutang tersebut, dan mengakuinya sebesar nilai present value tersebut. 2.4.3

Cadangan Piutang Tak Tertagih Secara teori, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai

sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa mendatang. Sebagai ganti dari menilai piutang usaha pada nilai sekarang yang didiskontokan, piutang dilaporkan

SKRIPSI



34

sebagai nilai realisasi bersih (net realizable value), yaitu nilai kas yang diharapkan akan dapat direalisasikan di masa yang akan datang setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih, potongan dagang, dan retur. Menurut Warren, et al (2006) piutang tak tertagih adalah beban operasi yang muncul karena tidak tidak tertagihnya piutang yang dinamakan beban piutang tak tertagih (uncollectible accounts expense), beban piutang sangsi (bad debt expense), atau beban piutang ragu-ragu (doubtful accounts expense). Terdapat dua metode dalam mencatat piutang tak tertagih, metode yang paling sederhana yaitu Direct write-off method, dimana dalam metode tersebut beban piutang tak tertagih (uncollectible accounts expense) didebet dan piutang dikredit. Namun metode ini tidak begitu baik untuk digunakan, karena menurut Skousen (1987) metode ini tidak memberikan penandingan (matching) pendapatan dengan beban periode berjalan dan tidak melaporkan piutang pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Karena itu, penggunaan metode penghapusan langsung dianggap menyimpang dari prinsip akuntansi yang diterima umum. Metode lain dalam mencatat piutang tak tertagih adalah metode penyisihan atau pencadangan (allowance method). Dalam metode cadangan, beban piutang tak tertagih diakui dalam periode yang sama dimana terjadi penjualan, bukan dalam periode terjadi penghapusan sesungguhnya (Simamora: 2002). Metode ini mencatat kerugian piutang dagang dengan membuat estimasi terhadap piutang, besarnya estimasi pencatatan ini merupakan murni keputusan perusahaan,

SKRIPSI



35

biasanya berdasarkan pengalaman perusahaan dalam menagih piutang kepada pelanggan. Jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih pada akhir periode adalah : Beban piutang tak tertagih.......................... xxx Cadangan piutang tak tertagih.................. xxx Apabila cadangan tersebut pasti tidak tertagih, maka jurnalnya : Cadangan piutang tak tertagih..................... xxx Piutang Usaha........................................... xxx Apabila dikemudian hari, piutang yang tidak tertagih tersebut bisa kembali ditagih, maka jurnalnya adalah : Piutang Usaha.............................................. xxx Cadangan piutang tak tertagih................... xxx Sedangkan jurnal untuk mencatat pelunasan piutang adala : Kas................................................................. xxx Piutang Usaha............................................. xxx Terdapat dua pendekatan untuk menentukan jumlah cadangan piutang tertagih, yaitu : a. Persentase penjualan (pendekatan laba rugi) Menurut Simamora (2000) dalam dasar persentase penjualan, manajemen menarik garis hubungan persentase antara jumlah penjualan kredit dengan taksiran kerugian dari piutang-piutang yang tidak tertagih.

SKRIPSI



36

b. Persentase piutang (pendekatan neraca) Menurut Simamora (2000) dalam dasar persentase piutang, manajemen membuat suatu persentase hubungan di antara jumlah piutang dagang dan taksiran kerugian dari rekening-rekening tidak tertagih. Perusahaan membuat suatu tabel umur piutang (aging schedule), dimana saldo-saldo pelanggan diklasifikasikan menurut jangka waktu tertunggaknya. Kemudian untuk berapa cadangan piutang yang terbentuk, perusahaan akan membuat suatu persentase jumlah kemungkinan tidak tertagih berdasarkan pengalaman historis perusahaan dan kemudian dikalikan dengan piutang yang telah diklasifikasikan berdasar umur piutang.

SKRIPSI


BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Recommend Documents