BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Urbanisasi dan Perkembangan Kota Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di negara-negara berkembang adalah bertambahnya penduduk kota dengan sangat pesat, sebagai akibat dari kelahiran dan terutama oleh arus perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota (urbanisasi). Todaro dalam Manning (1985) memperkirakan bahwa pada tahun 1950 sekitar 38% penduduk kota tinggal di negara sedang berkembang dan pada tahun 1975 sekitar 750 juta penduduk negara sedang berkembang berada di kota dan pada tahun 2000 diperkirakan akan meningkat lebih dari 2½ kali. Sinulingga (1999) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 penduduk perkotaan dunia akan menjadi 50% dan Asia akan menerima bagian sebesar 52%. Di Indonesia, persentase penduduk kota mencapai 42,4% pada tahun 2000 dan diproyeksikan mencapai 68%, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara persentase penduduk kota terus meningkat yakni pada tahun 2000 sebesar 42,4%, pada tahun 2010 sebesar 50,1% dan diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai 63,5% (Lubis, 2010). Urbanisasi dapat diartikan tingkat kekotaan atau persentase jumlah penduduk yang tinggal di kota dibanding dengan jumlah penduduk 10

Universitas Sumatera Utara

11 seluruhnya dan juga berarti suatu proses menuju bentuk perkotaan (Sinulingga, 1999; Kusumawijaya, 2006). Jadi terdapat dua pengertian yang terkandung dalam istilah urbanisasi yaitu : pertama, menunjuk pada suatu proses terbentuknya ciri-ciri kota yang kompleks karena terjadinya perpindahan penduduk atau migrasi dari suatu daerah yang bersifat homogen (desa atau kota kecil) menuju daerah yang bersifat heterogen (kota). Kedua, menunjuk pada perkembangan suatu daerah yang semula bersifat homogen berubah menjadi suatu kawasan yang bersifat heterogen. Dengan demikian, urbanisasi dapat diartikan sebagai berubahnya suatu masyarakat pada kawasan tertentu heterogen, baik disebabkan

dari

sifat

homogen

menjadi

karena

perkembangan masyarakat dari

kawasan itu sendiri maupun karena

proses migrasi dari daerah lain

(Hariyono, 2007). Meskipun secara konseptual kedua pengertian urbanisasi tersebut dapat dibedakan tetapi dalam analisis sering dicampuradukkan dan pengertian urbanisasi yang paling sering digunakan adalah sebagai akibat dari terjadinya migrasi. Grunfeld dalam Daldjoeni (2003) mengemukakan ada dua jenis urbanisasi atau pengkotaan yaitu pengkotaan fisik dan pengkotaan mental. Pengkotaan fisik berarti perkembangan kota dalam arti luas areal, jumlah dan kepadatan penduduknya, pembangunan gedung-gedung (arah horisontal atau vertikal), variasi tata guna lahannya yang non agraris. Sedangkan pengkotaan mental berarti perkembangan orientasi nilai-nilai dan kebisaan hidup meniru apa yang terdapat di kota-kota besar. Selanjutnya De Bruijne Universitas Sumatera Utara

12 dalam Daldjoeni (2003) mengemukakan ada tujuh defenisi dari urbanisasi, yaitu : 1. Pertumbuhan

persentase

penduduk

yang

bertempat

tinggal

di

perkotaan baik secara mondial, nasional maupun regional 2. Berpindahnya penduduk ke kota-kota dari pedesaan 3. Bertambahnya penduduk bermatapencaharian non agraris di pedesaan 4. Tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota 5. Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial-morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya 6. Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan 7. Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis dan kultural kota ke pedesaan; ringkasnya, meluasnya nilai-nilai dan norma-norma kekotaan ke kawasan luarnya. Berpindahnya penduduk meninggalkan desa atau kota kecil menuju kota yang lebih besar karena adanya sesuatu yang lebih menarik dan lebih menguntungkan untuk tinggal di kota besar dibandingkan dengan desa atau kota kecil daerah asalnya. Faktor-faktor penarik yang ada di kota besar ini disebut “faktor penarik” (pull factor), sedangkan faktor-faktor yang ada di desa atau kota kecil yang mendorong penduduk

meninggalkan daerah

asalnya disebut “faktor pendorong” (push factor). Universitas Sumatera Utara

13 Terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota karena penduduk yang pindah itu ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Keputusan bermigrasi merupakan suatu respon terhadap harapan tentang penghasilan yang lebih baik yang diperoleh di kota dibandingkan dengan yang diterima di daerah pedesaan (Sinulingga, 1999; Adisasmita, 2010). Kota-kota besar menjadi tempat berkembangnya industri dengan sektor ekonomi tersier yang kuat dan daya beli masyarakat yang kuat menyebabkan

derasnya

arus

urbanisasi

menuju

daerah

perkotaan.

Industri membutuhkan beraneka ragam tenaga kerja, mulai dari tenaga kerja berpendidikan dan terampil sampai dengan tenaga kerja kasar. Penghasilan yang lebih mudah diperoleh melalui partisipasi di sektor industri dan sektor ekonomi tersier di kota, menyebabkan

di pedesaan meluap pula hasrat

penduduknya untuk memperbaiki nasib di kota, karena disanalah masih ada harapan (Daldjoeni, 2003). Para pendatang baru itu umumnya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri, namun mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi akan lebih besar kemungkinannya diperoleh di kota jika dibandingkan kalau mereka tetap tinggal di desa. Tantu dalam Sumardi (1982) berdasarkan studi yang dilakukannya terhadap penduduk pendatang di Jakarta mengemukakan bahwa bila dilihat dari segi pendapatan yang diperolehnya sebagai tenaga kerja, maka ada kecenderungan penghasilannya lebih baik dibandingkan dengan pendapatannya ketika berada di desa asalnya. Oleh sebab itu, kaum Universitas Sumatera Utara

14 urban ini biasanya sudah siap untuk melakukan pekerjaan kasar apapun asalkan dapat mengubah kehidupannya (Auslan, 1986; Adisasmita, 2010). Pemerintah juga berusaha meningkatkan industri dengan teknologi modern dan investasi dari negara maju untuk mencapai kemajuan ekonomi. Karena pertimbangan efisiensi maka lokasi industri ditempatkan di kotakota besar. Industri yang berkembang adalah komoditi ekspor dan lokasi kota yang dekat dengan

pelabuhan menyebabkan industri tetap

terkonsentrasi di sekitar kota-kota besar dan tidak menyebar ke daerah pedalaman sehingga kota tidak berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah. (Sinulingga, 1999). Reverstain dalam Sinulingga (1999), menyatakan bahwa daya tarik dari tempat tujuan adalah berkaitan dengan kesempatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang utama di pedesaan adalah pertanian, sehingga faktor tanah menjadi sangat penting. Angka kelahiran yang tinggi (akibat perbaikan sanitasi) telah membuat pertumbuhan penduduk desa yang cukup tinggi, sedangkan jumlah lahan pertanian tetap. Program pertanian

belum

ditingkatkan sehingga belum produktif dan distribusi lahan yang umumnya tidak merata, mengakibatkan kehidupan ekonomi pedesaan makin buruk. Kondisi yang tidak menguntungkan ini sering juga diperburuk oleh keadaan musim yang tidak menguntungkan. Selain motif ekonomi juga terdapat motif sosial seperti melanjutkan studi, mengikuti keluarga dll (Adisasmita, 2010; Soetomo, 2013). Secara umum dapat disimpulkan bahwa yangUniversitas mendorongSumatera penduduk Utara

15 pedesaan pindah ke kota adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan dan gangguan keamanan. Pertambahan penduduk, lahan yang tetap dan teknologi pertanian yang belum produktif mengakibatkan perekonomian desa menjadi menurun dan di lain pihak di kota tampaknya lebih tersedia lapangan kerja yang cukup sehingga mendorong migrasi desa ke kota. (Sinulingga, 1999).Faktor-faktor pendorong urbanisasi menurut Charles Whynne-Hammond dalam Daldjoeni (2003) adalah : 1. Kemajuan di bidang pertanian 2. Industrialisasi 3. Potensi pasaran 4. Peningkatan kegiatan pelayanan 5. Kemajuan transportasi 6. Tarikan sosial dan kultural 7. Kemajuan pendidikan 8. Pertumbuhan penduduk alami Urbanisasi di negara berkembang di Asia terutama pada negara-negara bekas jajahan termasuk Indonesia berbeda dengan negara maju yaitu pertumbuhan penduduk kota yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonominya.

(Sinulingga,

1999).

Akibat

dari

urbanisasi

adalah

meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan ini merupakan masalah krusial yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia. Universitas Sumatera Utara Yang paling mudah dan terlihat jelas adalah banyaknya penduduk kota yang

16 tinggal di pemukiman liar dan kumuh, serta terbatasnya akses penduduk ini pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi (Soegijoko, 2005). Kota sebagai sumber perubahan akan mengubah

masyarakat

mulai dari lapisan terbawah hingga yang teratas. Di kota perubahan menjadi masalah gengsi, sehingga orang berlomba untuk berubah dan mencapai lapisan sosial yang tertinggi. Selain perubahan sosial, kota menawarkan perubahan di bidang ekonomi, politik dan pendidikan. (Daldjoeni, 2003). Kaum migran dari desa ini tidak memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan sektor industri dan sektor modern lainnya yang ada di kota kota besar sehingga mereka mencari pekerjaan apa saja yang dapat memberikan penghasilan. Industri di kota umumnya menggunakan tehnologi tinggi sehingga membutuhkan sedikit tenaga kerja dan harus yang memiliki ketrampilan tertentu. Oleh sebab itu banyak para migran tersebut yang tidak memperoleh pekerjaan sehingga menimbulkan persoalan serius yaitu pengangguran dan setengah pengangguran. Sobirin dalam Koestoer (2001) mengemukakan bahwa bertambahnya kaum migran yang keahlian dan ketrampilannya relatif terbatas, pertambahan penduduk alamiah kota disatu sisi, dan sementara kesempatan kerja yang tersedia makin terbatas, cenderung mengakibatkan degradasi tingkat ekonomi penduduk kota, yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran kota.


17 Urbanisasi yang terjadi di Indonesia mendorong timbulnya sektor informal (ekonomi informal) di kota. Sektor informal ini

dianggap

mengganggu pemandangan dan ketertiban kota, sebaliknya sektor informal yang ada di kota mampu menghidupi kaum urban meskipun dalam kondisi kehidupan yang pas-pasan. Keberadaan sektor informal ini menjadi daya tarik pula bagi orang desa untuk tinggal di kota. Sektor informal dicirikan oleh sektor

ekonomi

marginal

dengan

kondisi

nyata

kegiatan

sejumlah tenaga kerja yang umumnya kurang berpendidikan, tidak punya keterampilan (Sumardi, 1982). Pendapat yang sama tentang pengertian sektor informal ini dikemukakan oleh Soetomo (2013) yaitu kegiatan ekonomi yang berada dalam status tidak resmi dalam suatu aturan yang mewakili golongan kurang mampu. Selanjutnya Sarosa dalam Soegijoko (2005) mengemukakan bahwa ekonomi informal perkotaan mempengaruhi wujud dan kehidupan kota tidak dapat dipungkiri lagi. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, keberadaan dan pengaruh ekonomi informal dapat dirasakan dan dilihat secara kasat mata. Dengan demikian, urbanisasi mendorong munculnya sektor informal dan sektor informal akan mendorong terjadinya urbanisasi sehingga akhirnya keduanya

menjadi

lingkaran setan yang tidak ada putusnya (Hariyono, 2007 ). Pesatnya pertumbuhan penduduk kota sebagai dampak dari urbanisasi ini mengakibatkan munculnya kebutuhan akan rumah sebagai tempat bermukim. Tetapi karena sebagian besar mereka dari golongan miskin sehingga tidak mampu

mendiami perumahan yang layak. Sebagian Universitas Sumatera Utara

18 diantaranya mencari tempat untuk menumpang di rumah keluarganya sehingga suatu rumah dihuni oleh beberapa keluarga. Soebroto dalam Budihardjo (1992) mengemukakan bahwa melihat taraf penghasilan mereka, kemungkinan besar mereka tinggal di daerah pemukiman sempit, berdesakdesakan dan berdiri di atas status tanah yang tidak jelas, tidak memenuhi syarat kesehatan dan bahkan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Jadi bagi mereka yang tidak mendapat tumpangan dan tidak mampu menyewa rumah, akan membangun rumah darurat secara liar

pada tanah negara

yang kosong atau pada jalur hijau sepanjang bantaran sungai, sepanjang bantaran rel kereta api, kolong jembatan maupun tempat lainnya yang seharusnya dibiarkan tanpa bangunan untuk kelestarian kota secara keseluruhan (Sinulingga, 1999). Pemukiman kumuh dan papa tersebut selain dipandang merusak keindahan kota juga menjadi pusat pengangguran dan sumber penyakit, kejahatan, pelacuran serta borok sosial lainnya. Keadaan runyam ini sudah semestinya tak mampu memberi kesempatan bagi proses transformasi pada para migran yang berasal dari pedesaan ke dalam tata kehidupan urban yang dapat berlangsung secara wajar (Daldjoeni, 2003). Banyak penyimpangan yang terjadi di pemukiman kumuh misalnya para pedagang yang tidak perusahaan

industri

memiliki

kecil

yang

izin

perdagangan

yang

sah,

tidak memperhatikan peraturan

keselamatan dan kesehatan lingkungan dan tidak membayar upah minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Adakalanya sarana pelayanan


19 umum seperti listrik dan air secara sengaja tidak dimasukkan ke daerah pemukiman kumuh. Masalah urbanisasi seringkali diikuti masalah sosio kultural serta masalah perkotaan lainnya. Para migran dari desa ini pada mulanya sering mengalami berbagai perasaan dan prilaku tertentu, misalnya terjadinya gejala cultural shock yaitu jiwanya yang terguncang karena pebedaan kultur yang dibawanya dari desa dengan kultur dari masyarakat kota yang baru dikenalnya. Gejala ini dapat kita lihat misalnya ketika mereka menyeberang jalan dengan perasaan yang waswas dan cemas sehingga menyeberang jalan dengan cara maju mundur. Kaum urban ini juga mengalami gejala cultural lag yaitu perbedaan tingkat kemajuan unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, misalnya tingkat pengetahuan dengan tehnologi. Akibatnya kaum migran ini tidak memiliki nilai yang dapat mendukung bagi kehidupan kota yang beradab, sehingga mudah muncul tindak kekerasan, perilaku semau gue. Misalnya berkenderaan dan menyeberang jalan dengan cara melawan arus lalu lintas, merusak pagar pemisah jalan, menyeberang jalan tidak melalui jembatan penyeberangan, membangun tempat berjualan tanpa memperhatikan aspek lingkungan seperti menggunakan halte bis sebagai tempat berjualan (Hariyono, 2007). Ada tanggapan yang negatif dan yang positif terhadap urbanisasi. Tanggapan yang negatif melihat segalanya dari segi munculnya unsur-unsur marginal seperti pedagang kaki lima, gubuk liar, kaum

gelandangan,

kejahatan anak-anak, pelanggaran hukum dan hak azasi manusia, kemacetan


20 lalu lintas, pengangguran, narkotika dan sebagainya. Adapun tanggapan yang positif, melihat kota sebagai tempat pusat modal, keahlian, daya kreasi, dan segala fasilitas yang mutlak bagi pembangunan (Daldjoeni, 2003; Kusumawijaya, 2006; Adisasmita, 2010).

2.2. Pemukiman Kumuh (Daerah Slum) Pemukiman sering disamakan dengan perumahan, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun pada hakikatnya saling melengkapi. Pemukiman

memberi

makna

tentang

pemukim

atau kumpulan

pemukim beserta sikap dan prilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada manusia dan bukan pada sesuatu yang bersifat fisik atau benda mati. Sedangkan perumahan memberikan makna tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan, jadi menitikberatkan pada aspek fisik atau benda mati (Mulia, 2008). Kumuh merupakan pandangan masyarakat kelas atas (kaya) terhadap sikap dan tingkah laku yang rendah dari masyarakat kelas bawah (miskin). Kurniasih (2007) mengemukakan bahwa kumuh dapat dipahami sebagai sebab dan sebagai akibat. Kumuh sebagai sebab adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: (1) segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara, (2) segi masyarakat / sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalulintas, sampah. Sebagai akibat, kumuh adalah perkembangan dari gejalaUniversitas Sumatera Utara

21 gejala antara lain: (1) kondisi perumahan yang buruk, (2) penduduk yang terlalu padat, (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai, (4) tingkah laku menyimpang, (5) budaya kumuh, (6) apatis dan isolasi.

Pemukiman kumuh adalah gambaran yang diberikan terhadap pemukiman orang-orang miskin di daerah perkotaan. Pemukiman kumuh ini ditandai dengan gejala-gejala yaitu kondisi perumahan yang buruk karena tidak sesuai dengan persyaratan bangunan dan rumah yang sehat, penduduk yang terlalu padat, fasilitas yang kurang memadai seperti sarana air bersih, listrik, jalan, sanitasi, ruang terbuka dan fasilitas sosial lainnya. Suparlan (2007) mengemukakan ciri-ciri pemukiman kumuh sebagai berikut : 1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai 2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangannya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin 3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 4. Pemukiman kumuh

merupakan suatu satuan-satuan komuniti

yang

hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai : a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar


22 b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah Rukun Tetangga atau sebuah Rukun Warga c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan dan bukan hunian liar 5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu pula asal muasalnya. Dalam masyarakat kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal. Selanjutnya Sinulingga (1999) mengemukakan ciri-ciri pemukiman kumuh tersebut adalah sebagai berikut : 1. Luas dan ukuran bangunan yang sempit dengan kondisi rata-rata yang tidak memenuhi standar kesehatan maupun standar kehidupan sosial yang layak 2. Kondisi bangunan rumah yang saling berhimpitan sehingga rentan dan rawan terhadap bahaya kebakaran 3. Kurangnya suplai terhadap kebutuhan air bersih Universitas Sumatera Utara

23 4. Jaringan listrik yang tidak tertata dan terpasang secara baik serta dengan kapasitas yang terbatas 5. Drainase yang sangat buruk 6. Jalan lingkungan yang buruk dan tidak memadai 7. Ketersediaan sarana MCK yang sangat terbatas. Lingkungan pemukiman kumuh terlihat jorok karena warganya belum memiliki kesadaran untuk hidup bersih dan sehat. Rumah dibangun secara berdempetan dan tidak teratur, banyak warganya yang membuang sampah secara sembarangan sehingga aliran air tidak lancar. Akibatnya adalah sering muncul seperti

permasalahan

bahaya

Nurmaidah (2010)

di

kawasan

permukiman

kumuh

kebakaran, banjir, masalah kesehatan dan lingkungan. mengemukakan bahwa pemukiman kumuh ini tidak

layak huni karena tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal, dengan kriteria antara lain : a. Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa kurang dari 10 m2.

b. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. c. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses. d. Jenis lantai tanah e. Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Selain dicirikan oleh pemilihan lokasi tempat tinggal yang tidak layak huni, warga dari pemukiman kumuh umumnya terkonsentrasi pada berbagai


24 jenis pekerjaan di sektor informal seperti penjual makanan dan minuman (baik yang diproduksi sendiri maupun diambil dari orang lain), penjual rokok dan sejenisnya. Pada umumnya mereka berjualan secara berkeliling atau menggunakan “lapak” sebagai pedagang kaki lima. Jenis pekerjaan lainnya yang banyak dilakukan adalah sebagai pemulung, kuli bangunan dan pekerjaan kasar lainnya. Terkonsentrasinya mereka pada sektor informal ini adalah karena mudah dimasuki dan tidak memerlukan ketrampilan serta pendidikan yang tinggi. Sektor informal menyediakan berbagai barang dan jasa (misalnya tenaga kerja kurang terampil/kurang terdidik untuk kebutuhan pembangunan fisik kota), bahkan sebagian bisa mendukung keberlangsungan kehidupan sektor formal (Lubis, 2010). Mata pencaharian warga pemukiman kumuh yang umumnya di sektor informal ini mengakibatkan tingkat kemampuan ekonominya rendah, tetapi perkembangan pemukiman kumuh ini di daerah perkotaan sangat pesat. Nurmaidah (2010), mengemukakan faktor yang mendorong perkembangan pemukiman kumuh di daerah perkotaan adalah : a. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi baik berasal dari pertumbuhan alamiah maupun terjadi akibat arus urbanisasi. b. Mahalnya pembangunan rumah di kota ditunjang dengan keterbatasan lahan. c. Rendahnya kemampuan penduduk untuk tinggal di kawasan pemukiman layak huni karena keterbatasan kondisi ekonomi. d. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terutama masyarakat ekonomi kelas bawah.


25 Selain faktor-faktor ekonomi maka perkembangan pemukiman kumuh ini juga dipengaruhi pandangan warga miskin di perkotaan dalam memilih rumah tempat tinggal. Santoso dalam Kurniasih (2007) mengemukakan bahwa pandangan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memilih rumah adalah: 1. Dekat dengan tempat kerja atau di tempat yang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan, minimal pekerjaan di sektor informal 2. Kualitas fisik hunian dan lingkungan tidak penting sejauh mereka masih bisa menyelenggarakan kehidupan mereka. 3. Hak-hak penguasaan atas tanah dan bangunan khususnya hak milik tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah mereka tidak diusir atau digusur, sesuai dengan cara berpikir mereka bahwa rumah adalah sebuah fasilitas. Pemukiman kumuh sering juga disebut pemukiman liar

karena

dibangun secara tidak resmi (liar) pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta, yang didiami oleh orang yang miskin karena tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Menurut Srinivas, istilah pemukiman liar sesungguhnya dimulai sejak masa pembangunan diprakarsai negara Barat (Lubis, 2010). Sebutan pemukiman liar sebenarnya tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal, tetapi hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan perumahan di atas tanah tertentu, maksudnya seorang pemukim liar adalah yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum (Auslan, 1986). Universitas Sumatera Utara

26 Menurut Oscar Lewis dalam Suparlan (1984), pemasalahan yang terdapat di pemukiman kumuh dan liar sangat kompleks. Pada pemukiman tersebut tercipta suatu kehidupan yang tidak nyaman yang mengakibatkan munculnya budaya kemelaratan seperti apatisme, serba curiga, putus asa, ketergantungan, rendah diri, kriminalitas, berorientasi pada masa kini yang kesemuanya disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.3. Kemiskinan dan Kebudayaan Kemiskinan Pengertian kemiskinan dapat dilihat secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, kemiskinan adalah suatu kondisi yang di dalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia sedangkan secara kuantitatif kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan atau tidak berharta benda (Mardimin, 2000). Pengertian yang banyak digunakan untuk memahami kemiskinan adalah secara kuantitatif sehingga kriteria dan garis kemiskinan ditentukan secara ekonomis yaitu suatu keadaan serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang paling dasar sekalipun. Kebutuhan dasar minimal atau kebutuhan pokok

meliputi

kebutuhan

akan

makanan,

pakaian,

perumahan,

perawatan kesehatan dan pendidikan (Soembodo, 2013). Beberapa kriteria lainnya yang digunakan dalam mengukur dan menentukan kemiskinan adalah konsumsi beras per kapita per tahun, kebutuhan gizi per orang per hari, konsumsi kalori per hari/bulan, dan lain-lain. Tingkat kesejahteraan suatu keluarga dapat dilihat dari besarnya pengeluaran untuk membeli makanan dibandingkan dengan pengeluaran


27 untuk non makanan. Papanek (1986) mengemukakan bahwa

golongan

berpenghasilan rendah membelanjakan 85% pendapatannya untuk membeli makanan. Sedangkan data dari BPS (2010) memperlihatkan bahwa bagi masyarakat miskin di perkotaan, persentase pengeluaran rumah tangga terbesar adalah untuk makanan (73,5%), sedangkan untuk perumahan (8,43%), transportasi 2,48%), pendidikan (2,4%) dan listrik (3,3%). Jadi dengan kata lain bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan (Lubis, 2010). Hal ini sejalan dengan teori Ernest Engel yang menemukakan bahwa proporsi dari penghasilan yang dikeluarkan untuk membeli makanan berkurang dengan naiknya pendapatan (Sumardi, 1982). Ada

beberapa

istilah

kategoritatif

yang

digunakan

dalam

membicarakan kemiskinan, yaitu : a. kemiskinan absolut adalah seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien. b. kemiskinan relatif adalah jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain. c. kemiskinan

stuktural

adalah

menunjuk

kepada

seseorang

atau

sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang karena tidak menguntungkan Universitas Sumatera Utara

28 d. kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena kultur masyarakatnya e. kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi karena seseorang atau sekelompok orang tinggal di daerah yang kurang menguntungkan Ada banyak faktor yang membuat seseorang atau sekelompok orang mengalami

kemiskinan.

Wiryotenoyo

dalam

Mardimin

(2000)

mengemukakan bahwa kemiskinan terjadi karena: a) orang tinggal di suatu daerah yang alamnya sangat miskin, b) karena orang menempuh gaya hidup yang membawa pada kemiskinan, c) karena orang menganut kepercayaan yang

menganggap kekayaan sebagai salah satu sumber dosa, d)

karena ketidakadilan baik individual maupun kolektif ataupun struktural. Soetrisno dalam Susiana (2000) mengemukakan ada dua aliran pemikiran dalam melihat substansi kemiskinan, yaitu : a. Agrarian populism, yang melihat bahwa orang miskin dapat membangun diri sendiri jika pemerintah memberi kebebasan pada kelompok itu untuk mengatur diri sendiri. b. Aliran Budaya, yang melihat bahwa orang menjadi miskin karena tidak memiliki ethos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta dan tingkat pendidikannya rendah. Ahli lain yang mengemukakan pandangannnya mengenai penyebab kemiskinan adalah Robert Chambers, yang dikenal dengan konsep deprivation trap (jebakan kekurangan)

yaitu : a) kemiskinan itu sendiri;


29 b) kelemahan fisik; c) keterasingan; d) kerentanan; e) ketidakberdayaan (Susiana, 2000). Emil Salim (1980) mengemukakan bahwa penduduk miskin tidak memiliki : a) mutu tenaga kerja yang tinggi, b) jumlah modal yang memadai, c) luas tanah dan sumber alam yang cukup, d)

keterampilan

dan keahlian yang cukup tinggi, e) kondisi fisik/jasmaniah dan rohaniah yang cukup baik, f) rangkuman hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan. Ciri lain dari penduduk miskin ini dikemukakan oleh Sunuharyo dalam Sumardi (1982) yaitu : a) kekurangan nilai gizi makanan jauh di bawah normal/bukan kurang makan; b) hidup yang morat marit; c) kondisi kesehatan yang menyedihkan; d) pakaian selalu kumal tidak teratur; e) tempat tinggal yang jauh dari memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan (sempit, pengap dan kotor); f) keadaan anak-anak yang tak terurus/dibiarkan bergelandangan memenuhi kebutuhan masing-masing; g) tidak mampu mendapatkan pendidikan formal/non formal (ketiadaan biaya dan lemah kecerdasan). Jadi kaum miskin

tidak memiliki asset produksi dan

kemampuan meningkatkan produktifitas dan sebaliknya asset serta kemampuan

untuk meningkatkan produktifitas

produksi

tidak mereka

miliki karena mereka miskin. Dengan demikian kaum miskin terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan tanpa ujung pangkal. Hidup dalam lingkaran setan kemiskinan itu menimbulkan sikap hidup serba pasrah terhadap kemiskinan itu. Mereka sudah terbiasa hidup dalam lingkungan serba miskin, sehingga hal ini kemudian menumbuhkan sistem


30 nilai yang memperlanjut (perpetuste) sikap hidup kemiskinan ini. Lewis dalam Suparlan (1984) mengemukakan bahwa para antropolog memahami kemiskinan dan ciri-cirinya sebagai sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya tersendiri. Dengan demikian kemiskinan mempunyai kaitan dengan kebudayaan sebagaimana yang dikemukakan penganut Teori Marginal yang dipelopori oleh Oscar Lewis. Teori Marginal berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya “kebudayaan kemiskinan” (culture of poverty) yang tersosialisasi di kalangan masyarakat atau komunitas tertentu (Alfian, 2012). Pola kelakuan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang miskin adalah suatu cara yang paling tepat untuk dapat melangsungkan kehidupan yang serba kekurangan tersebut. Di kalangan masyarakat/kelompok yang berada dalam kondisi miskin seperti itu, berkembang suatu pedoman bagi kehidupan mereka yang diyakini kebenaran dan kegunaannya yang dilandasi oleh kemiskinan yang mereka derita bersama. Pedoman atau kiat-kiat untuk menghadapi fenomena miskin seperti itu kemudian melahirkan modelmodel adaptasi mereka dalam menghadapi kemiskinan. Karena dari cara hidup para migran di perkotaan inilah telah lahir pola adaptasi, nilai-nilai yang diyakini, respons dalam tindakan/sikap, dan pola-pola kelakuan yang khas penduduk miskin kota yang oleh para ahlinya disebut dengan kebudayaan kemiskinan (Astika, 2010). Dalam beberapa literatur tentang kemiskinan terdapat pendapat yang meyakini adanya “budaya kemiskinan”, yaitu rakyat miskin tetap miskin


31 karena lahir dalam lingkungan kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Budaya ini memungkinkan golongan miskin bertahan di bawah paksaan tetapi pada saat yang sama kemiskinan itu menjadi kekal (Erwin, 2012). Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis dan berciri kapitalisme. Bagi mereka berbagai cara harus dilakukan, segala bantuan yang dapat diwujudkan, meminta bantuan kepada keluarga, kepada teman tak segan-segan mereka lakukan. Rasa gengsi atau malu harus dapat dihilangkan untuk sementara waktu. Segala jenis pekerjaan yang mereka anggap mungkin akan segera mereka lakukan (Erwin, 2012). Cara hidup inilah yang merupakan landasan bagi terbentuknya kebudayaan kemiskinan yang diwariskan dari

generasi orang tua kepada generasi anak-anak

melalui proses sosialisasi sehingga kebudayaan kemiskinan itu tetap lestari. Adaptasi merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia sebagai akibat adanya kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, kelompok maupun unit sosial terhadap norma, proses perubahan maupun suatu kondisi yang diciptakan (Wahyudi, 2007). Langkah-langkah atau cara yang diambil individu atau masyarakat dalam menyesuaikan diri atau memperkuat daya tahannya terhadap lingkungan disebut strategi adaptasi. (2011) mengemukakan

bahwa

Marzali dalam Marrung

strategi adaptasi adalah perilaku manusia

dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam menghadapi Universitas Sumatera Utara

32 menghadapi masalah-masalah sebagai pilihan tindakan yang tepat guna sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, tempat

dimana

mereka

ekonomi

dan

ekologis

di

hidup. Jadi strategi adaptasi merupakan

kemampuan individu mengembangkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan hidupnya. Wahyudi (2007) mengemukakan bahwa masyarakat miskin memiliki dan mengembangkan strategi tertentu untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga apa yang dalam pandangan pihak luar merupakan tindakan irrasional dalam kenyataannya merupakan satu-satunya pemecahan dari himpitan

kesulitan

sosial

ekonomi. Masyarakat miskin di perkotaan tetap dapat survive walaupun berulang-ulang mendapat tekanan dari kemiskinan. Hal ini disebabkan kemampuan mereka mengembangkan mekanisme survival yang paling rasional dan paling mungkin dilakukan. Soembodo (2013) mengemukakan mekanisme survival yang dikembangkan masyarakat miskin tersebut antara lain adalah : a. memperkecil atau memperluas lingkaran anggota keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhannya dan menyesuaikan diri dengan situasi sosialekonomi yang berubah b. menganekaragamkan

kegiatan-kegiatan

kerja

mereka

sehingga

pekerjaan-pekerjaan yang paling merendahkan martabat pun diterima kendati bayarannya rendah. Universitas Sumatera Utara

33 c. bekerja lebih banyak walaupun dengan lebih sedikit pemasukan, melakukan berbagai langkah penghematan, mencoba mengembangkan perilaku subsistensi atau melakukan diversifikasi usaha d. berutang pada sanak saudara, teman atau tetangga sebagai hal yang lazim dan paling populer. Mekanisme gali lubang tutup lubang bagi penduduk miskin adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan, karena memang hanya dengan

cara

itu

mereka

dapat

memperpanjang

nafas

untuk

melangsungkan kehidupannya. Kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya merupakan bagian dari strategi adaptasi masyarakat miskin untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mosser dalam Simarmata (2009)

mengemukakan berbagai pengelolaan aset sebagai

strategi adaptasi yaitu : a. Aset tenaga kerja : misalnya meningkatkan keterlibatan wanita dan anak dalam bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga b. Aset modal manusia : misalnya memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas seseorang atau bekerja atau ketrampilan dan pendidikan yang menentukan umpan balik atau hasil kerja terhadap tenaga yang dikeluarkannya. c. Aset produktif : misalnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan lainnya. Universitas Sumatera Utara

34 d. Aset relasi rumah tangga atau keluarga : misalnya memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme “uang kiriman” e. Aset modal sosial : misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal, arisan dan pemberi kredit dalam proses dan sistem perekonomian keluarga. Kapasitas manusia dalam beradaptasi terlihat dari usahanya untuk megelola dan bertahan dalam kondisi lingkungannya. Edi Suharso dalam Simarmata (2009) mengemukakan bahwa strategi adaptasi dalam mengatasi tekanan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi : a. Strategi Aktif :

yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi

keluarga untuk (misalnya melakukan aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan sumber atau tanaman liar di lingkungan sekitar dan sebagainya). b. Strategi Pasif :

yaitu mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya

pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya). c. Strategi Jaringan Pengamanan : misalnya menjalin relasi, baik secara informal maupun formal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan

(misalnya: meminjam uang tetangga, mengutang ke

warung, memanfaatkan program anti kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau bank, dan sebagainya). Selanjutnya Wahyudi (2007) mengemukakan bahwa strategi adaptasi dalam mengatasi tekanan non ekonomi dapat dikelompokkan menjadi : Sumatera Utara Universitas

35 a. Strategi Aktif : yaitu melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan dukungan emosional (misalnya lebih giat dalam beribadah, mencari nasihat orang lain) b. Strategi Pasif : yaitu berusaha menghindari resiko yang diakibatkan oleh goncangan non ekonomi (misalnya mengurangi biaya sosial, kesehatan, pendidikan dan pasrah pada keadaan) c. Strategi Jaringan : yaitu menjalin relasi untuk memperoleh bantuan baik secara informal maupun formal dari pihak lain (misalnya teman, tetangga, sanak keluarga).

2.4. Defenisi Konsep a. kehidupan ekonomi adalah kemampuan yang dimiliki warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, kepemilikan terhadap

rumah, peralatan

rumah tangga, alat-alat transportasi, dll. b. kehidupan sosial adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya

seperti pendidikan,

keikutsertaan

dalam berbagai

organisasi sosial kemasyarakatan, interaksi sosial dengan sesama warga, dll. c. kehidupan budaya adalah berkaitan dengan latar belakang budaya seperti suku bangsa dan adat istiadat dari warga pemukiman kumuh. d. pemukiman kumuh (slum area) adalah daerah yang sifatnya kumuh tidak Universitas Sumatera Utara

36 beraturan yang terdapat di daerah perkotaan e. strategi adaptasi adalah perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam menghadapi masalah-masalah sebagai pilihan-pilihan tindakan yang tepat guna sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, ekonomi dan ekologis di tempat dimana mereka hidup.

2.5. Kerangka Pemikiran Faktor

kelahiran

dan

urbanisasi

mengakibatkan

pertumbuhan

penduduk yang padat di daerah perkotaan sehingga mengakibatkan munculnya sejumlah permasalahan di daerah perkotaan. Salah satu diantara permasalahan tersebut adalah lahan pemukiman yang terbatas, sehingga mengakibatkan munculnya pemukiman kumuh. Analisis terhadap kehidupan ekonomi

(pekerjaan,

pendapatan,

pengeluaran,

kepemilikan

rumah,

peralatan rumah tangga, alat transportasi) dan kehidupan sosial budaya (pendidikan, organisasi sosial, interaksi sosial, latar belakang budaya) warga pemukiman kumuh perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang strategi adaptasi warga pemukiman kumuh untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialaminya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :


37

Pemukiman Kumuh

Kehidupan Ekonomi

Kehidupan Sosial Budaya

- pekerjaan - pendapatan - pengeluaran - kepemilikan rumah - peralatan rumah tangga - alat transportasi

- pendidikan - organisasi sosial - interaksi sosial - latar belakang budaya

Strategi Adaptasi Ekonomi

Sosial Budaya

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran


BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Recommend Documents