BAB II TELAAH PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Pajak Demi terus berlangsungnya pembangunan nasional, aspek pajak sebagai sumber utama penerimaan dana harus diperhatikan. Berikut ini adalah definisi pajak dari para ahli : a. Definisi pajak yang dikemukakan Soemitro dan Waluyo (2005:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. b. Definisi pajak yang dikemukakan Adriani dan Suprianto (2011:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi- kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak Waluyo (2005:16) adalah : a. Asas tempat tinggal : Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas
7
8
penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal di Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan). b. Asas kebangsaan : Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. c. Asas sumber : Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tenpat tinggal wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu : a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 2) Wajib pajak bersifat pasif 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus b. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
9
Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, meyetor dan melapor sendiri pajak yang terutang 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi c. With Holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak. Sedangkan pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2009) terdiri dari: a. Menurut golongan 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
b. Menurut sifatnya
10
1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut pemungutnya dan pengelolaannya 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: - Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. - Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak hiburan.
2.1.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai bagian penjelasan yang dimaksud Pajak Pertambahan
11
Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia, karena Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Menurut U. Sukardji (2009:133), karakteristik Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah sebagai berikut : a.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Merupakan Pajak Tidak Langsung Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara
pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku Penjual Barang kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai,
Administrasi
Pajak
(fiskus)
akan
meminta
pertanggungjawaban kepada Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada Pembeli, walaupun Pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sebagai Pajak Tidak Langsung,
12
pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasar dua sudut pandang sebagai berikut: 1) Sudut pandang ekonomi, beban Pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. 2) Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada Kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara. b.
Pajak Objektif Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang
saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan. c.
Multi Stage Tax Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap
mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat Pabrikan (Manufacturer) kemudian
13
ditingkat Pedagang Besar (Wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer (Retailer) dikenakan PPN. d.
PPN terutang untuk dibayar ke Kas Negara dihitung menggunakan Indirect Substraction Method / Credit Method / Invoice Method PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN
yang disetor ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh PPN yang harus dibayar ke Kas Negara merupakan kredit pajak. Oleh karena itu, pola ini dinamakan juga metode pengkreditan (credit method). Sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan dihitung jumlah terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara. e.
PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya
dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan prosentase yang sama dengan produk domestik. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas
14
pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Karena konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka agar beban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, PPN disamping dikenakan pada konsumsi atas barang juga dikenakan pada konsumsi atas jasa. f.
Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral Netralitas Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua faktor : 1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa 2) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tujuan
g.
Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutannya, yaitu : 1) Prinsip tempat asal, mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi 2) Prinsip tempat tujuan, mengandung pengertian bahwa PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi Dari beberapa karakterisitik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan
bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pajak penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan. Beberapa Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai : a.
Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
15
b.
Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
c.
Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali
pada
bulan
perolehan,
sesuai
dengan
tipe
konsumsi
(consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung (indirect substraction method). Dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan. d.
Ditinjau dari segi pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.
Beberapa Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai : a.
Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
b.
Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai Pajak Objektif.
c.
PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai
akibat dari mekanisme pengkreditan
yang
merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh
16
Pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur adminsitrasi fiskus. d.
PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut U. Sukardji (2009:133), Subyek PPN dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu : a.
Pengusaha Kena Pajak 1) Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal huruf a dan huruf c Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 143 Tahun 2000). 2) Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf f UU PPN 1984). 3) Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 16D UU PPN 1984). 4) Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 143 Tahun 2000).
b.
Bukan Pengusaha Kena Pajak Subyek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subyek PPN sebagaimana diatur dalam
17
pasal 4 huruf b, huruf d, dan huruf e serta pasal 16C UU PPN 1984. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN : 1) Siapa pun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984) 2) Siapa pun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 1984) 3) Siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16C UU PPN 1984). PPN dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan didalam negeri. Oleh sebab itu, ketika konsumsi dilakukan atas BKP dan atau JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan dibayar sendiri oleh konsumen tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP. Obyek Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah : a.
Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
b.
Impor Barang Kena Pajak
c.
Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
18
d.
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
e.
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
f.
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
g.
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
h.
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Barang Kena Pajak dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah barang berwujud yang menurut sifat dan atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang. Jenis-Jenis barang yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak dalam Pasal 1A ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah: a.
Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
b.
Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
c.
Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
d.
Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
19
e.
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
f.
Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
g.
Penyerahan Barang Kena Pajak secara titipan
h.
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak. Jenis-jenis barang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan
Barang Kena Pajak dalam Pasal 1A ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah : a.
Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
b.
Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang
c.
Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang
d.
Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak
20
e.
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Jenis-jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam
Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah : a.
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; -
minyak mentah (crude oil);
-
gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
-
panas bumi;
-
batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
-
bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
b.
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; -
beras;
-
gabah;
-
jagung;
-
sagu;
-
kedelai;
-
garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
21
-
daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
-
telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
-
susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
-
buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
-
sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
c.
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
d.
uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
22
yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang. Suatu kegiatan penyerahan jasa dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi unsur-unsur : a.
Penyerahan Jasa Kena Pajak
b.
Di dalam Daerah Pabean
c.
Dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya
d.
Penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah : a.
jasa pelayanan kesehatan medis -
jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
-
jasa dokter hewan
-
jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
-
jasa kebidanan dan dukun bayi
-
jasa paramedis dan perawat
-
jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
-
jasa psikolog dan psikiater
-
jasa
pengobatan
paranormal.
alternatif,
termasuk
yang
dilakukan
oleh
23
b.
jasa pelayanan sosial -
jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
-
jasa pemadam kebakaran
-
jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
-
jasa lembaga rehabilitasi
-
jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium
-
jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
c.
jasa pengiriman surat dengan perangko
d.
jasa keuangan -
jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
-
jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
-
jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a) sewa guna usaha dengan hak opsi b) anjak piutang c) usaha kartu kredit d) pembiayaan konsumen
24
-
jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
-
jasa penjaminan.
e.
jasa asuransi
f.
jasa keagamaan
g.
-
jasa pelayanan rumah ibadah;
-
jasa pemberian khotbah atau dakwah;
-
jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
-
jasa lainnya di bidang keagamaan.
jasa pendidikan -
jasa
penyelenggaraan
penyelenggaraan
pendidikan
pendidikan
umum,
sekolah,
seperti
pendidikan
jasa
kejuruan,
pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan h.
jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
i.
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
j.
jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
k.
jasa tenaga kerja -
jasa tenaga kerja;
25
-
jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
l.
jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
jasa perhotelan -
jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
-
jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum n.
jasa penyediaan tempat parkir
o.
jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
p.
jasa pengiriman uang dengan wesel pos
q.
jasa boga atau katering. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 17
yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak. Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah :
26
a.
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 18). Harga Jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah biayabiaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.
b.
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Pajak (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 19). Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “jasa”.
27
c.
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN Pajak (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20). Rumus menghitung Nilai Impor adalah :
d.
-
CIF (Cost + Insurance + Freight) + BEA MASUK = NILAI IMPOR
-
Dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir Pajak (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 26).
e.
Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010. Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan peraturan tersebut adalah sebagai berikut: -
untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
-
untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
28
-
untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
-
untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
-
untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
-
untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar
-
untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan
-
untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
-
untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang
-
untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
-
untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
29
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket dan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 Sistem Pajak Pertambahan Nilai menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas : a.
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
b.
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
c.
ekspor Jasa Kena Pajak.
d.
tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dirubah dengan Peraturan Pemerintah dengan tarif serendah-rendahnya adalah 5% dan tertinggi dengan tarif 15%. Seperti
yang
dikutip
Mardiasmo
(2011)
terutangnya
Pajak
Pertambahan Nilai terjadi pada saat : a.
penyerahan Barang Kena Pajak
b.
impor Barang Kena Pajak
c.
penyerahan Jasa Kena Pajak
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
e.
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
f.
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
g.
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
h.
ekspor Jasa Kena Pajak.
30
i.
dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
2.1.2.1. Pajak Masukan Definisi Pajak Masukan berdasarkan pasal 1 angka 24 UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat 8 UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah atas pengeluaran sebagai berikut : a.
Perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.
b.
Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang
31
langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha, oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. c.
Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
d.
Pemanfaatan
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan. e.
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
32
f.
pemanfaatan
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur
Pajaknya
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2009 . g.
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut tidak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
h.
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Namun apabila pada saat pemeriksaan diketahui adanya perolehan BKP/JKP yang telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan PKP, namun Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk Masa ybs., maka PM dalam Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
33
i.
Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) UU Nomor 42 Tahun 2009. Sedangkan Prinsip dasar pengkreditan Pajak masukan adalah
sebagai berikut: a.
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. (Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2009)
b.
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. (Pasal 9 ayat 9 UU Nomor 42 Tahun 2009)
c.
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. (Pasal 9 ayat 2a UU Nomor 42 Tahun 2009)
d.
Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak
untuk
diperjualbelikan
termasuk
pengeluaran
yang
dikapitalisasikan ke barang modal tersebut. (Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012)
34
e.
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009. (Pasal 9 ayat 2a UU Nomor 42 Tahun 2009)
f.
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan / atau JKP harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Contoh : alamat di FP sama dg alamat di SK pengukuhan. Dalam hal impor BKP, DJP karena jabatan atau berdasarkan permohonan tertulis dari PKP dapat menentukan tempat lain selain tempat dilakukannya impor BKP sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan. (PM dikreditkan di tempat PKP dikukuhkan, Dikukuhkan di beberapa tempat maka dapat memilih). (Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012)
g.
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada
Pajak
Masukan,
selisihnya
merupakan
Pajak
Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Paja. (Pasal 9 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2009)
35
h.
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU Nomor 42 Tahun 2009)
i.
Atas kelebihan Pajak Masukan tsb dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar). (Pasal 9 ayat 4a UU Nomor 42 Tahun 2009).
2.1.2.2. Pajak Keluaran Pengertian Pajak Keluaran berdasarkan pasal 1 angka 24 UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
2.1.3. Pengertian Tax Planing Tax Planing adalah perencanaan pajak sebagai bagian dari fungsi manajemen (Planing, Organizing/Stafing, Directing/Actuating, Controlling) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tehnik dan strategi mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk penghematan pajak
36
tanpa melanggar Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku (In Legal Way), terhindar dari Tax Evasion / Penggelapan Pajak, terhindar dari illegal tax avoidance / Penghindaran Pajak illegal antara lain dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi perpajakan. Tax planning adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Tax Planning (Perencanaan pajak) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transakasi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).
2.1.4. Latar Belakang Tax Planing Latar
belakang
perlunya
Tax
Planning
adalah
melakukan
penghematan pajak secara legal sebagai Kerumitan Peraturan Per UU Perpajakan Semakin rumit peraturan per UU perpajakan yang berlaku maka terdapat kecenderungan biaya untuk mematuhinya (Complince Cost) semakin
37
tinggi untuk mendapatkan Tax Compliance dengan biaya murah diperlukan Tax Planning antara lain dengan merekrut tenaga yang ahli dibidang tersebut. Makin Besarnya Jumlah Pajak Terutang Makin besar jumlah pajak terutang akibat kekeliruan atau kesalahan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak dapat dihindarkan dengan meminimalis kekeliruan dan kesalahan yang terjadi. Tingginya Biaya Negosiasi Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak, dan biaya negosiasi umumnya relatif tinggi. Tax Planning dapat dilakukan dengan Tax Litigation yaitu menyelesaikan perselisihan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain mengajukan keberatan, banding, peninjaun kembali. Risiko pembinaan Otoritas Pajak Dalam rangka meminimalis risiko, pembinaan otoritas pajak berupa pemeriksaan pajak maka perencanaan pajak perlu dilakukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengundang otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain dengan melakukan Tax Research. Sanksi perpajakan dan Moral Hazard. Tax Planning diperlukan dalam rangka menghindar dari terkena sanksi perpajakan yang berisiko berat dari segi material dan moral dengan cara memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara bulat dan utuh seta mengupayakan agar tidak salah tafsir.
38
Tiga rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam tax planning sebagai berikut: 1.
Tidak melanggar ketentuan perpajakan, apabila suatu perencanaan pajak melanggar peraturan perpajakan maka akan menambah risiko beban pajak yang lebih besar. Kesalahan dalam menerapkan aturan pajak dapat berakibat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
2.
Secara bisnis masuk akal karena tax planning merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi menyeluruh dari perusahaan.
3.
Didukung oleh bukti-bukti yang memadai seperti; kontrak, faktur pajak baik pajak masukan maupun pajak keluaran dengan didukung oleh sistem akuntasi yang konsisten (accounting treatment). Hal ini sangat penting terutama jika perusahan dilakukan audit pajak oleh kantor pajak.
2.1.5. Jenis-Jenis Tax Planing Tax Planing dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Tax Planing domestic nasional (national tax planing) Yaitu tax planing
yang hanya memperhatikan Undang-Undang
Domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam national tax planing bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari / mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi
39
apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misal aa terkena tarif pajak khusus final atau tidak. 2. International Tax Planing Yaitu tax planing yang tidak hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (tax treaty) dar negara-negara yang bersangkutan.
2.1.6. Pengusaha Kena Pajak Pengusaha menurut Mardiasmo (2011:280) Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak Mardiasmo (2011 : 280) “Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”. Pengusaha Kena Pajak berkewajiban antara lain untuk : a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewahyang terutang d. Melaporkan penghitungan pajak
40
Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah : a.
Pengusaha Kecil
b.
Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang
selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per tahun. Peraturan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2013, sedangkan selanjutnya untuk Per 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 Yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar per tahun.
2.1.7. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Mekanisme umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas Negara oleh PKP tersebut.
41
Sebaliknya jika dalam masa pajak tersebut ternyata lebih besar pajak masukan, maka kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Dengan mekanisme umum tersebut, maka jumlah yang harus dibayar atau kelebihan bayar oleh PKP bisa berubah-ubah tergantung besarnya pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Namun demikian Undang-undang PPN juga membuat ketentuan tentang mekanisme pengkreditan lain selain mekanisme umum. Mekanisme ini disebut Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan. Dengan mekanisme ini, ditentukan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan persentase terhadap pajak keluaran. Misal, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 70% dari pajak keluaran. Besarnya pajak keluaran dalam satu masa pajak adalah 10% dari omzet sehingga pajak masukan yang bisa dikreditkan adalah 7% dari omzet. Dengan semikian PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 3% dari omzet sebulan. Besarnya PPN yang harus disetor hanya tergantung pada omzet dalam suatu masa saja. Dalam, UU Nomor 42 Tahun 2009, terdapat dua jenis Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yaitu : a. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang peredaran usahanya dalam satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (7) UU PPN. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010.
42
b. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (7a) UU PPN. Ketentuan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010. Pengusaha
kena
pajak
yang
dapat
menggunakan
Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ini adalah Pengusaha kena pajak yang peredaran usaha atau omzet dalam dua tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap satu tahun buku dan wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan demikian, apabila omzet PKP tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), maka PKP tesebut boleh memilih apakah kewajiban PPN nya menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan secara umum atau menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ini. Jika menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan maka besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dan besarnya PPN yang harus disetor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 pasal 7 adalah : a. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 60% dari pajak keluaran. Dengan demikian, PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 4% dari Dasar Pengenaan Pajak
43
b. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 70% dari pajak keluaran. Dengan demikian, PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 3% dari Dasar Pengenaan Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan secara umum mulai Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan mulai Masa Pajak saat digunakannya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dapat kembali menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu wajib menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dalam menghitung pajak masukan yang bisa dikreditkan. Dengan demikian, tak ada pilihan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu tersebut adalah seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 yaitu :
44
a.
Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran
b.
Penyerahan emas perhiasan secara eceran. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut : a.
Untuk kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 90% dari pajak keluaran. Dengan demikian, PPN yang harus disetor dalam satu masa pajak adalah sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak
b.
Untuk kegiatan usaha penyerahan emas perhiasan secara eceran, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 80% dari pajak keluaran. Dengan demikian, PPN yang harus disetor dalam satu masa pajak adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
2.1.8. Laporan Laba Rugi Pengertian laporan laba rugi menurut Munawir (2010: 26) : Laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Kegiatan perusahaan selama periode tertentu mencakup aktivitas rutin atau operasional, dan aktivitasaktivitas ini perlu dilaporkan dengan semestinya agar pembaca laporan keuangan memperoleh informasi yang relevan. Salah satu komponen dalam laporan laba rugi adalah pajak penghasilan pasal 25 badan. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang
45
Pajak Penghasilan ada 3 tarif penghitungan pajak penghasilan pasal 25 badan, yaitu sebagai berikut : a.
Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Namun demikian berdasarkan pasal 17 ayat (2a) tarif tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
b.
Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
c.
Tarif PPh Pasal 31E Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan atas
46
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2.2. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Titon Ramadhan pada tahun 2011 dengan judul “ Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Mobil Bekas”. Latar belakang penelitian ini adalah perubahan kebijakan yang mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan mobil bekas, peninjauan perubahan tersebut dari konsepsi presumptive taxation serta implikasi yang terjadi akibat perubahan kebijakan tersebut dari konsepsi presumptive taxation serta implikasi yang terjadi akibat perubahan kebijakan tersebut pada pengusaha mobil bekas.
2.3. Kerangka Konseptual
47
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Pajak Keluaran
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan
Penghitungan dan Pencatatan PPN
Pajak Terutang PPN
Laporan Laba Rugi
Sumber : Olahan Penulis
Dalam kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan mengenai alur tentang penlitian ini. Penelitian ini dimulai dengan menghitung Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena pajak / Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan maka akan dapat dihitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar. Setelah
48
proses penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar maka proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Dalam penjabaran kerangka konseptual tersebut akan diketahui sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
