BAB II SYARAT SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK BRI. Pada awalnya penulis hendak melakukan penelitian mengenai perjanjian

BAB II SYARAT–SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK BRI Pada awalnya penulis hendak melakukan penelitian mengenai perjanjian kredit Kupedes di BRI Cabang Medan. Namun setelah menghubungi pihak BRI Cabang Medan untuk melakukan penelitian, penulis diujuk untuk melakukan penelitian ke BRI Unit Padang Bulan dikarenakan KUPEDES hanya disediakan oleh BRI Unit bukan Kantor Cabang BRI. A. Kredit Kupedes sebagai salah satu produk PT Bank BRI 1. Pengertian Kredit KUPEDES merupakan kredit yang dilayani di BRI unit dan diberikan dalam mata uang rupiah. KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan meningkatkan usaha mikro yang layak. Dari pengertian di atas jelas bahwa Kupedes diutamakan untuk membiayai usaha kecil yang ada di masyarakat. Namun demikian dalam jumlah yang terbatas, direksi BRI juga mengambil kebijakan agar KUPEDES dapat pula diberikan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Perlu ditekankan disini bahwa KUPEDES hanya disediakan oleh BRI Unit dan bukan oleh bank lain dan sasarannya diutamakan pada perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam dunia usaha baik dengan jaminan nama dan usahanya sendiri maupun atas

Universitas Sumatera Utara

jaminan

bapak

angkat

(BA)

,ataupun

mitra

usahanya.

Setelah

para

pengusaha/badan usaha, maka Kupedes juga dapat diberikan kepada golongan masyarakat berpenghasilan tetap (GBT) termasuk dalam GBT ini, selain Pegawai Negri Sipil, ABRI , BUMN, dan karyawan perusahaan swasta juga adalah para guru SD yang kuliah di Universitas Terbuka (UT) dengan biaya sendiri, baik yang masuk dalam program PGSD ( penyetaraan guru sekolah dasaar ) maupun guru sd non PGSD serta para orang tua / wali mahasiswa . 2. Batasan dan Ruang Lingkup Kupedes Kupedes dapat diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro (microfinancing) dimasyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana, dengan sektor meliputi pertanian, perdagangan, industri, jasa dan golongan berpernghasilan tetap. a. Batasan ( Plafond ) Besarnya plafon Kupedes adalah sampai dengan Rp 50.000.000,- yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari cashflow usaha dan atau dari pendapatan tetap peminjaman. Khusus untuk Kupedes dengan agunan cash collateral besarnya plafon yang dapat diberikan diatur dalam ketentuan tersendiri. b. Jenis Kupedes Kupedes dapat di gunakan untuk pembiayaan :


1. Kupedes Modal Kerja Kupedes ini diberikan kepada pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap sebagai tambahan dana / atau pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya atau untuk membiayai keperluan konsumtif maupun non konsumtif ( produktif ). Adapun sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan Kupedes Modal Kerja ini yaitu : a. Sektor Pertanian Yakni untuk membiayai semua jeniskegiatan pertanian dan kegiatan lainnya yang terkait dengan menunjang pada hasil usaha bercocok tanam seperti pengecer pupuk atau obat – obatan, pengusaha mikro yang mengumpulkan segala hasil pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan dan memasarkan kembali dengan atau tanpa proses lebih lanjut. b. Sektor Perindustrian. Yakni untuk pembiayaan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Yang dimaksud barang mentah disini adalah barang mentah yang tidak berasal dari hasil pertanian seperti dimaksud pada butir 1 di atas. c. Sektor Perdagangan


Yakni untuk pembiayaan pembelian dan penjualan atau pemasaran barang dagangan, misalny perdagangan sembilan bahan pokok, keperluan sehari-hari, material bangunan, batik atau kain, minyak tanah dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak termasuk pembelian dan penjualan atau pemasaran hasil langsung pertanian seperti yang dimaksud dalam butir satu di atas. d. Sektor Jasa Lainnya. Yakni untuk pembiayaan usaha yang bersifat pelayanan jasa kepada umum. Misalnya perbengkelan, salon, penjahit dan lain sebagainya. e. Sektor Golongan Berpenghasilan Tetap Yaitu Kupedes yang dipergunakan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif yang pengembaliannya didasarkan pada pendapatan (gaji) nasabah / debitur. Pembiayaan tersebut semata-mata hanya merupakan biaya dan tidak mengahsilkan sesuatu yang berbentuk fisik. 2. Kupedes Investasi Kupedes ini diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana atau perlatan produksi. Sedang bagi golongan yang berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat digunakan untuk pembelian atau pembangunan rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang bersifat produktif.


Adapun sektor –sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan Kupedes investasi antara lain adalah : a. Sektor pertanian Yakni untuk pembelian alat –alat pertanian, seperti bajak atau traktor, alat perontok padi ( tresser hold ) , alat sortasi hasil panen kedelai, mesin parut kelapa, pembuatan gudang dan lantai jemuran, pembelian bibit tanaman keras ( yang tidak habis dalam satu kali panen, misal bibit jeruk, karet, kelapa, teh ) atau untuk pembelian bibit ayam petelor, sapi perah dan lain sebagainya. b. Sektor Perindustrian Misalnya untuk pembiayaan pengadaan alat –alat produksi (mesin jahit, tungku pembakaran gamping dan lainnya) , pembangunan atau perbaikan bangunan pabrik, tempat usaha, dan lainnya, sepanjang tujuan utama bukan untuk mengolah hasil langsung pertanian . c. Sektor Perdagangan Misalnya untuk pembelian alat –alat berjualan, pembangunan, perbaikan atau perlusan tempat berjualan atau gudang dan lainnya yang tidak bertujuan untuk memperdagangkan hasil langsung pertanian sebagai yang paling dominan. d. Sektor Jasa Lainnya


Misalnya untuk pembelian alat –alat perbengkelan, mesin jahit, salon, pembelian kendaraan angkutan dan lainnya. e. Sektor Golongan Berpenghasilan Tetap 3. Suku Bunga Kupedes Perhitungan suku bunga Kupedes saat ini ditetapkan dengan perhitungan flat rate system yaitu bahwa bunga Kupedes dihitung dari besarnya maksimum kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit. Dasar pertimbangan ditetapkannya flat rate system dalam penghitungan bunga Kupedes tersebut antara lain : a.

Memberikan keuntungan ketentuan suku bunga Kupedes ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup seluruh pembiayaan termasuk dana biaya yang tidak disubsidi, biaya operasional dan biaya resiko kredit, serta menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan kegiatan BRI Unit.

b.

Sesuai kondisi pasar Bank maupun lembaga keuangan formal dan nonformal yang memberikan kredit dengan pasar sasaran yang relatif sama dengan Kupedes dan merupakan pesaing BRI Unit, juga menerapkan bungan kredit dengan sistim perhitungan flat, dengan demikian, penetapan bunga Kupedes dengan perhitungan bunga Kupedes dengan perhitungan flat


merupakan sistin yang saat ini dianggap sesuai dengan kondisi pasar untuk kredit dengan skala usaha mikro. c.

Usaha mikro memiliki margin tinggi dan turn over yang cepat Jenis-jenis usaha yang dibiayai oleh Kupedes Relatif mempunyai margin yang tinggi dan turn over yang cepat dibandingkan dengan usaha-usaha dengan skala besar, sehingga perhitungan bungan dengan sistim flat dapat diterima oleh pengusaha mikro yang dibiayai oleh Kupedes, sepanjang kemudahan, kesederhanaan dan kepastian untuk dapat memperoleh kembali layanan Kupedes ( jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan ) dapat diberikan oleh BRI Unit.

d.

Memudahkan Perhitungan Perhitungan dengan flat rate system akan memudahkan perhitungan bunga dibandingkan dengan cara perhitungan bungan dengan sistem layanan. Disamping itu tersedianya tabel angsuran disetiap BRI Unit juga sangat membangtu nasabah untuk mengetahui kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya Disamping perhitungan suku bunga dengan flat rate system di atas , dalam

pelayanan Kupedes juga dapat ditetapkan sistim perhitungan suku bunga lainnya yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

4. Prinsip Dasar Pemberian Kupedes


sebagai kredit dengan skala mikro, dalam penyalurannya Kupedes terdapat beberapa Prinsip- Prinsip Dasar pemberian Kupedes yaitu : 1. Umum Kupedes dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat tertentu sepanjang calon nasabah yang bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Individual Pemberian Kupedes dilakukan melalui pendekatan secara invidual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket 3. Selektif Pemberian Kupedes dilaksanakan secara selektif kepada nasabah yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan bank teknis. Usaha yang layak yaitu bahwa usaha tersebut benar – benar mempunyai prospek yang harus untuk dikembangkan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang –undangan , moral, agama, adat istiadat masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan hidup. 4. Bisnis


Keputusan akhir atas suatu permohonan Kupedes, ditentukan oleh BRI Unit sesuai dengan pertimbangan bank teknis. Dengan demikian , kebijakan pemberian Kupedes adalah berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat untuk dapat menjamin operasional dan pertumbuhan BRI Unit secara Berkelanjutan. 5. Sumber Dana Kupedes a. Dana pemerintah berupa penyertaan modal Modal usaha aktiva lancar ( MUAL ) yaitu dana yang berasal dari dana kredit mini sebesar Rp.66,7 miliar telah dikonversi menjadi modal BRI sejakrsebut telah tahun 1993. Dana tersebut telah menjadi dana penyertaan pemerintah berupa (MUAL) sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah ) per BRI unit dan tiap Tim Pelayanan Desa ( TPD) diberi sebesar Rp 5.000.000,b. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BRI Unit c. Dana dari akumulasi cadangan –cadangan yang dibentuk oleh BRI Unit Di dalam kehidupan masyarakat sehari –hari khususnya duniaperbankan, setiap hari banyak dibuat perjanjian dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling canggih. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, dapat pula secara tertulisdan dituangkan dalam bentuk akta, baik secara otentik maupun dibawah tangan, terutama perjanjian yang berkaitan dengan dunia bisnis yaitu perdagangan


dan perbankan. Hal itu untuk menjaga agar apabila perperjanjian tersebut tidak laksanakan maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. B. Syarat – syarat dalam perjanjian pemberian kredit Kupedes Menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan Perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian tersebut mengandung unsur 20: a. Perbuatan Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum , karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan ; b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikitharus ada dua pihak yang saling berhadap –hadapan dan saling memberi pernyataan yang cocok / pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. c. Mengikatkan dirinya Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang

20

Lista kuspriatni, Aspek Hukum Dalam Ekonomi , ( www .google.com ) diunduh pada tanggal 21 januari 2011


terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas , namun secara umum terdapat lima asas hukum perjanjian yaitu

21

:

a. Asas kebebasan berkontrak Asas ini memberi arti memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun , apapun isinya, apapun bentuknya walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. sepanjang perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan

dengan

kesusilaan

dan

tidak

bertentangan

dengan

kepentingan umum. Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif ( kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab ). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal – pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar ( karena Pasal 1320 KUHPerdata bersifat memaksa ) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal – pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka mereka ( para pihak ) mengenai soal itu tunduk pada undangundang dalam hal ini Buku III KUHPerdata. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : 21

Handri Raharjo . Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2009)

hal. 43-46


a. b. c. d.

Membuat atau tidak membuat perjanjian Mengadakan perjanjian dengan siapapun. Menentukan isi perjanjian , pelaksanaan dan persyaratannya. Menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Namun keempat hal terseut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang – undang , ketertiban umum, dan kesusilaan. b. Asas Konsensualisme Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat ( Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata ) hal ini dimaksud untuk mewujudkan kebutuhan para pihak. Di dalam asas konsensualisme pada dasarnya suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal – hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian ( pacta sunt servanda ) Pernjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya ( Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ). Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan , akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. 22 d. Asas Itikad Baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ( Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ). Itikad baik ada 2 yakni :

22

Mariam Darus Badrulzaman. Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.2001) hal. 88


a. Bersifat objektif,

artinya

mengindahkan kepatutan

dan

kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namum di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B. b. Bersifat subyektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (berpenampilan preman ) yang mau menjual motor tanpa surat– surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal. e. Asas Kepribadian ( personalitas ) Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam buku Pasal 1317 KUHPerdata tentang janji untuk pihak ketiga, sebenar-benarnya adalah memberikan atau menyerahkan haknya pada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu adalah merupakan subjek hak. Hal ini sesuai dengan pasal 1318 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang minta diperjanjikan sesuatu hal maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang- orang yang memperoleh hak daripadanya. 23 Namun menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian yaitu asas: 24 a. Kebebasan mengadakan perjanjian b. Konsensualisme 23

Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law.( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993 ) hal. 41 24 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal 82 - 89


c. d. e. f. g. h. i. j.

Kepercayaan Kekuatan mengikat Persamaan hukum Keseimbangan Kepastian hukum Moral Kepatutan Kebiasaan

Syarat - Syarat sahnya Perjanjian Sebuah perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut : 25 1. 2. 3. 4.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai sesuatu hal yang tertentu, dan Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan yang ke dua dinamakan syarat – syarat yang subyektif , sedangkan syarat –syarat yang ketiga dan ke empat disebut sebagai syarat yang objektif . apabila syarat –syarat yang subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan apabila syarat yang objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 26 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dengan sepakat atau perizinan dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia –sekata menganai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu , juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbak balik. Misalnya dalam hal jual –beli. Si penjual 25 26

Subekti. Pokok – Pokok Hukum Perdata ( Jakarta : PT Intermasa, 1985), hal 134 Hardijan Rusli. Op. Cit., hal 44


mengingini sejumlah uang, sedang si pembeli mengingini sesuatu barang dari si penjual. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu adanya unsur : paksaan, kehilafan dan penipuan. Perizinan tidak bebas, apabila terjadi paksaan adalah paksaan rohani ataupun paksaan jiwa ( psychis ) , jadi bukan paksaan badan atau fisik. Misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakut-takuti ( akan dianiaya) terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Kehilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kehilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya nama saja yang kebetulan sama. Kehilafan menganai barang, misalnya jikan orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. 27 Penipuan terjadi, apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan- keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan- kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya unjtuk memberikan perizinan. 28 Perjanjian itu dapat dibatalkan, apabila terjadi ketiga hal tersebut di atas. Dalam perkembangannya muncul unsur cacat kehendak yang keempat yaitu penyalah 27 28

Subekti, Op.Cit.,hal. 135 Ibid.


gunaan keadaan /undue influence ( BW tidak menganalnya) . pada hakikatnya penyalah gunaan keadaan bertumpu pada kedua hal berikut , yaitu : a.

Penyalah gunaan keunggulan ekonomi.

b. Penyalah gunaan keunggulan kejiwaan termasuk tentang psikologi, pengetahuan , dan pengalaman. Di dalam penyalah gunaan keadaan tidak terjadi ancaman fisik hanya terkadang salah satu pihak punya rasa ketergantungan, suatu hal darurat , tidak berpengalaman atau tidak tahu. Apa yang menjadi dasar pengajuan ke pengadilan bila BW tidak mengaturnya ? dapat diajukan dengan dasar yurisprudensi. Konsekuensinya bila ada penyalah gunaan keadaan maka perjanjian itu dapat dibatalkan. 29 1. Cakap untuk membuat perjanjian Di dalam dunia hukum, perkataan orang (persoon) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian,maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak ( subjek hukum ) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut haru didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kewenangan memiliki/ menyanddang hak dan kewajiban disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak karena sejak lahir tidak semua subjek hukum (orang/person) yang pada umumnya memiliki 29

Handri Raharjo. Op.Cit., hal 51


kewenanganhukum itu,cakap atau dapat bertindak sendiri(beekwaamheid). Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan dengankecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum dalam keadaan pasifsedang dalam kecakapan subjek hukumnya katif . yang dimaksud subjek hukum ( person) yang cakap berbuat dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu :30 1. Orang –orang yang belum dewasa Menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah mereka yang belum genap usianya 21 tahun dan belum menikah. Agar mereka yang belum dewasa dapat melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali/perwalian ( Pasal 331 – 414 KUHPerdata ) . perwalian adalah pengawasan atas orang ( anak –anak yang belum dewasa yang tidak ada dibawah kekuasaan orang tua) sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. 31 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. hal ini diatur dalam Pasal 433 – 462 KUHPerdata tentang pengampuan. Pengampuan adalah keadan dimana seseorang karena sifat –sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap bertindak sendiri ( atau pribadi) di dalam lalu lintas hukum, karena orang tersebut (curatele) , oleh putusan 30 31

Ibid. Ibid,. Hal 53


hakim digolongkan orang yang tidak cakap bertindak dan lantas diberi seorang wakil yang menurut undang-undang disebut dengan kurator . sifat-sifat pribadi yang dianggap tidak cakap adalah ( Pasal 433 KUHPerdata ) a. Keadaan dungu b. Sakit

ingatan/gila/mata

gelap

(dianggap

tidak

cakap

melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya ) c. Pemboros dan pemabuk (ketidak cakapan bertindak terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja ) Pengampuan terjadi karena putusan hakim yang didasarkan adanya permohonan. Yang dapat mengajukan permohonan diatur dalam Pasal 434-435 KUHPerdata yaitu , pihak keluarga , diri sendiri , dan jaksa dari pihak ke jaksaan. Akibat hukum yang dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap berbuat berdasarkan penentuan hukum ialah dapat dimintakan pembatalannya ( Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdata ) 3. Orang- orang perempuan yang telah bersuami, tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Namun sejak tahun 1963 dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/ 1963 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat derajatnya sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum


dan menghadap di depan pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. 32 4. Dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 2. Mengenai suatu hal tertentu Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah, suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu, untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang , jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu haru ada atau sudah ada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat , tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, sahnya suatu perjanjian mengenai “ panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang “ 3. Suatu sebab yang halal Sebab ( causa ) yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak untuk megadakan perjanjian itu ( Pasal 1337 KUHPerdata ). Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang,ketertiban umum, dan kesusilaan. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata suatu perjanjian tidak memakai suatu causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa hampir tidak ada suatu perjanjian dibuat tanpa suatu sebab ( causa). 32

Mariam Darus Badrulzaman. Op.Cit., hal. 79


Causa harus dibedakan dengan motif atau desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan yang dimaksud perjanjian yang bertentangan dengan undang yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan, bertentangan dengan kesusilaan misalnya suatu perjanjian dimana salah satu pihak harus meninggalkan agamanya untuk memeluk suatu agama lain. Dalam hal –hal semacam ini , perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan itu , meskipun tidak dimintakan oleh sesuatu pihak ( batal secara mutlak) 33. Dalam perjanjian Kredit Kupedes Pada Bank BRI juga terdapat Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah debitur yang terbagi kedalam dua golongan yaitu : a. Golongan Pengusaha b. Golongan Berpenghasilan Tetap Untuk calon nasabah Kupedes dari Golongan Pengusaha , persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : a. Domisili di wilayah kerja BRI Unit setempat yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk dari kepala desa/lurah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Khusus untuk calon nasabah Kupedes tertentu dimungkinkan untuk dilayani BRI Unit diluar domisili nasabah yang

33

Subekti. Op.Cit., hal 137


bersangkutan

setelah

mendapat

putusan

izin

prinsip

dari

Kanca/Kanwil/Kanpus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Kupedes dengan Plafon tertentu, dimungkinkan pelayanan berdasarkan tempat usaha ( bukan domisili tempat tinggal nasabah ). Besaran plafon tertentu akan diatur dengan ketentuan tersendiri. c. Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan Kupedes. d. Untuk Kupedes dengan plafon tertentu, cukup menggunakan surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah. e. Untuk nasabah yang sudah mempunyai surat izin usaha, cukup menyerahkan copy surat izin usaha tersebut. f. Tidak sedang Menikmati kredit di kantor cabang BRI atau BRI unit Lainnya. g. Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. h. Wajib membuka rekening Tabungan di BRI Unit yang bersangkutan. Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : a. Domisili kantor ymp atau tempat pemotongan gaji atau pensiun berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan. b. Tidak sedang menikmati kredit di Kanca atau di BRI Unit lainnya.


c. Menyerahkan asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai yang pertama serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun. d. Menyerahkan asli kartu peserta TASPEN bagi pegawai negeri, asli kartu peserta JAMSOSTEK bagi pegawai BUMN dan swata, asli kartu peserta ASABRI bagi anggota TNI dan POLRI atau fotokopi kartu identitas pensiun ( KARIP) bagi para pensiunan dan fotokopi KARPEG untuk pegawai negeri sipil. e. Menyerahkan daftar perincian gaji atau pensiun karyawan yang bersangkutan dan telah di sah kan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan. f. Ada rekomendasi dari kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa ymp benar-benar pegawai tetap instansi yang dipimpinnya serta benar-benar akan mengajukan Kupedes di BRI Unit setempat. Untuk itu kepala kantor / unit kerja instansi tersebut bersedia membantu / menagih menyelesaikan hutang pegawai yang bersangkutan pada BRI apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari. g. memberi kuasa memotong gaji kepada bendaharawan tempat gaji ymp dibayarkan setiap bulannya. h. Wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan. i. Meyerahkan keterangan lain yang diperlukan.


C. Prosedur Pemberian Kredit Kupedes pada PT Bank BRI a. Saat Pendaftaran Kupedes Pendaftaran harus dilakukan di Kantor BRI Unit setiap jam Kerja atau Pos Pelayanan Desa (PPD) / Pos Khusus (PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan. Petugas yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah Deskmen. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskmen adalah : 1. Memeriksa berkas calon nasabah / nasabah lama. 2. Melayani pendaftaran Kupedes dan menjelaskan secara jelas dan terperinci segala hal yang menyangkut Ketentuan Kupedes kepada calon peminjam, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidaktahuan nasabah perihal Kupedes yang dinikmati. Penjelasan –penjelasan kepada calon nasabah tersebut meliputi hal – hal sebagai berikut : a. Keperluan atau tujuan penggunaan Kupedes b. Besarnya Kupedes dan jangka waktunya c. Besarnya suku bunga Kupedes d. Cara pembayaran kembali e. Ketentuan PBTW beserta restitusi bunga dan sebagainya f. Ketentuan Asuransi jiwa bagi nasabah Kupedes g. Dan lain – lain yang dianggap perlu


3. Meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan Kupedes beserta jangka waktu yang dikehendaki. 4. Meminta calon nasabah untuk mengisi dan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada formulir pendaftaran ( Surat Keterangan Permintaan pinjaman Kupedes) 5. Mengisi Formulir tanda terima bukti pemilikan agunan yang dibuat rangkap 2 asli untuk calon nasabah dan tindasanya untuk arsip BRI Unit. 6. Menyiapkan berkas Kupedes dalam satu map ( selanjutnya berkas ini disebut berkas surat keterangan permohonan Kupedes atau SKPP) b. Analisis dan evaluasi Kupedes setelah mantri menerima berkas SKPP dari deskmen, maka berdasarkan disposisi Kaunit, mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP nasabah tersebut dengan memperhatikan hal –hal sebagai berikut : 1.

Aspek pemeriksaan Kredit Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisis calon nasabah Kupedes merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum dikenal dengan Prinsip 5 C yaitu Character, Capacity,Capital,Condition,dan Collatera.

2.

Pemeriksaan Terhadap Aspek Usaha Calon Nasabah a. Mengadakan pemeriksaan ditempat usaha calon nasabah


b. Membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan tersebut yang meliputi : Aspek produksi yaitu lokasi usaha calon nasabah , Startegis atau tidak. Aspek Pemasaran yaitu daerah pemasaran , jumlah usaha sejenis yang ada di wilayah calon nasabah serta jaringan distribusi pemasaran. Aspek manajemen yaitu pengalaman dan latar belakan pendidikan serta catatan – catatan dari usaha calon nasabah mengenai hutang – piutang, catatan – catatan pembelian barang. Catatan persediaan barandan catatan lainnya. Aspek Keuangan yaitu rencana penggunaan kredit serta keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima Kupedes, meliputi taksiran nilai persediaan barang, jumlah piutang atau tagihan dan jumlah hutang – hutang yang ada. Besarnya permohonan Kupedes, serta kemapuan membayar kembali pihak calon nasabah debitur. 3.

Penilaian Agunan. Agunan yang diserahkan oleh calon nasabah, merupakan Kontra Prestasi bagi BRI Unit yang telah mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk Kupedes kepada nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian apabila pada saat jatuh tempo ternyata calon nasabah debitur tidak dapat melunasi Kupedesnya, maka BRI Unit dapat mencairkan Agunan tersebut untuk menutup Kupedesnya. a. Persyaratan Agunan


Sehubungan dengan hal tersebut, agar BRI Unit tidak dirugikan, maka suatu agunan harus mempunyai persyaratan ekonomis, dan yuridis, sebagai berikut: Syarat Ekonomis yaitu harus mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjual belikan secara bebas, nilai ekonomis atau nilai pasar harus lebih besar dari Kupedesnya, mudah dipasarkan dan biaya pencairannya relatif murah, bernilai relatif konstan atau cenderung meningkat, tidak cepat rusak, kondisi dan lokasinya strategis, mafaat ekonomis lebih lama dari jangka waktu Kupedes yang diberikan. Syarat Yuridis yaitu agunan sebaiknya milik calon nasabah sendiri, tidak dalam sengketa, ada bukti pemilikan atau penguasaan, belum dijaminkan kepada pihak lain. b. Pemeriksaan Agunan. Memeriksa agunan benda tetap (tanah tanpa bagunandan tanah yang diatasnya terdapat bangunan) yaitu meliputi bentuk bangunan, rangka, atap , dinding, dan lantai bagunan, identitas dan lokasi agunan, serta penaksiran nilai agunan. Memeriksa agunan benda bergerak misalnya kenderaan bermotor yang meliputi BPKB harus atas nama calon nasabah debitur , identitas kendaraan dan tahun pembuatan


Memeriksa agunan bangunan diatas tanah milik orang lain yaitu meliputi Luas bangunan, letak bangunan, perjanjian sewa menyewa tanah, spesifikasi bangunan dan bukti – bukti bangunan berupa IMB ( kalau ada) Memeriksa agunan benda bergerak lainnya. c. Penetapan tipe dan struktur Kupedes Setelah pengisian berkas- berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan ditempat usaha dan agunan calon nasabah diselesaikan, selanjutnya mantri akan menentukan lembar usulan yang menyangkut tipe dan struktur kredit meliputi hal –hal besarnya permohonan Kupedes, rencana perluasan usaha, perputaran modal, jangka waktu dan pola angsuran , bentuk Kupedes dan suku bunga. d. Rekomendasi Pemberian Kupedes Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kupedes yang disajikan oleh pemrakarsa Kupedes ( Mantri) serta diwujudkan dalam bentuk usulan yang didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif. e. Pemberian putusan kupedes Sebelum pemberian putusan Kupedes, pejabat Kupedes wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen- dokumen yang mendukung pemberian kredit putusan Kupedes masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.


6. Perjanjian dan pencairan Kredit Proses perjanjian dan pencairan kredit terdiri atas : Persiapan Pencairan, Penandatangan Perjanjian Pencairan, Pembayaran Pencairan, Penyelesaian Administrasi Pencairan dan Penyimpanan Berkas Kupedes

.


BAB II SYARAT SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK BRI. Pada awalnya penulis hendak melakukan penelitian mengenai perjanjian

Recommend Documents