TINJAUAN PUSTAKA
Perjanjian Perjanjian berasal dari kata “janji“ yang mempunyai arti “persetujuan antara dua pihak“ (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Definisi “perjanjian “ seperti terdapat pada pasal 1313 KUHPerdata yaitu: “ Suatu
perjanjian
adalah
suatu
perbuatan
dengan
mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Hukum perjanjian Indonesia memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik.
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 2. Cakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPerdata. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk
5
menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada dibawah pengampunan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya. 3. Mengenai Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. 4. Suatu sebab yang halal, tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.
Masa Berlakunya Perjanjian. Terdiri dari terjadinya perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak searah tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain. Dengan demikian, untuk mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji. Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara para pihak yang berjanji. Apabila kedua kehendak tersebut tidak
6
saling bertemu atau saling berselisih, tidak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka ada madzhab yang berpendapat bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (oeffert) artinya dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran tersebut dan pihak penerima penawaran melakukan penerimaan terhadap penawaran tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian. Berakhirnya perjanjian berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu.
Pengertian Akta Sampai saat ini, masih belum terdapat keseragaman mengenai pengertian dari akta. Dalam penulisan ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian akta (Prigita 2004): 1. berdasarkan pendapat A. Pitlo, dalam buku ”Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda” yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. 2. akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertukusumo 1998). 3. akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani (Subekti 1981). Berdasarkan berbagai pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai akta suatu surat harus memenuhi syarat-syarat yang dirinci sebagai berikut.
7
a. Surat itu harus ditandatangai, keharusan adanya tanda tangan dalam suatu akta ditentukan oleh pasal 1869 KUHPerdata. Dengan menaruh tanda tangannya, seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu. Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri sebuah akta. Sama halnya dengan tandatangan, seringkali sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat, atau lumpuh. Dalam hal ini, biasanya diambil sidik jempol atau sidik jari. Dalam praktek dan kebiasaan tidak disebut sidik jari, melainkan hanya cap jempol. Dalam pasal 1874 ayat 2 KUHPerdata dikatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undangundang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pejabat tadi. b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, peristiwa hukum yang disebut dalam surat dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian harus merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta karena tidak mungkin digunakan sebagai alat bukti. c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti, suatu akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Dalam hal ini, belum tentu bahwa suatu akta pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti di persidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu peristiwa hukum dilakukan.
8
Fungsi Akta. Akta mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Akta merupakan syarat untuk adanya suatu perbuatan hukum, dengan
tidak
adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. 2. Akta sebagai alat bukti, dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta
maka
perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti. 3. Akta menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. 4. Akta sebagai pengikat perjanjian dari pihak-pihak yang terlibat, Pihak 1 dan Pihak 2. 5. Akta memberikan kejelasan akan hak dan kewajiban dari Pihak 1 atau Pihak 2. 6. Akta memberikan kejelasan akan identitas dari Pihak 1 atau Pihak 2. 7. Akta sebagai dokumen yang disahkan oleh pejabat umum yang
berwenang
untuk itu. 8. Akta dapat digunakan sebagai sarana informasi
bagi pihak
luar
yang
berkepentingan.
Bentuk Akta. Suatu akta dibuat dengan sengaja untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa. Berdasarkan pasal 1867 KUHPerdata, akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis. Dengan demikian, maka akta dapat dibedakan sebagai berikut. a. Akta otentik, menurut pasal 1868 KUHPerdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Dengan demikian, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum. Untuk pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdata tersebut, maka pembentuk undangundang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para
9
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata tersbut adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil, dan sebagainya. Dengan demikian, maka suatu akta notaris, surat putusan hakim, surat proses verbal yang dibuat oleh seorang juru sita pengadilan, dan surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil adalah otentik. 2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, undang-undang tidak menentukan secara tegas mengenai bentuk dari akta otentik. Undang-undang hanya menentukan secara tegas isi dari akta otentik, yaitu isi atau apa-apa yang harus dimuat dalam akta tersebut. Berdasarkan itu, maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa. 3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dalam pasal 1PJN dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan atau kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Berdasarkan pasal 1 PJN tersebut, notaris diberi kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan demikian, wewenang notaris bersifat umum, sedangkan wewenang para pejabat lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada apabila undang-undang menyatakan secara tegas bahwa selain notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan suatu akta tertentu oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.
10
b. Akta di bawah tangan, ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Undang-undang tidak merumuskan pengertian akta di bawah tangan. Namun, dalam pasal 1869 KUHPerdata dikatakan bahwa suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pejabat dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah akta yang bukan akta otentik. Artinya, akta tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata. Menurut pasal 1875 KUHPerdata, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 KUHPerdata untuk tulisan itu. Dengan demikian, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik, yaitu bukti yang sempurna, apabila para pihak yang menandatangai akta di bawah tangan tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata tersebut, ada kemungkinan tandatangan dalam akta di bawah tangan tak diakui atau diingkari.
Akta Notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata. Oleh karena itu, akta notaris merupakan akta otentik. Menurut pasal 1868 KUHPerdata, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, maka akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, supaya suatu akta notaris memperoleh sifat otentik, maka merupakan suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai pejabat umum. Berdasarkan pasal 1 PJN, notaris dijadikan sebagai pejabat umum.
11
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat akta otentik, notaris berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PJN. PJN telah mengatur mengenai bentuk dari akta notaris.
Sistematika Akta Notaris. Akta notaris mempunyai sistematika berikut (Prigita 2004). a. Kepala akta, diuraikan sebagai berikut. 1. Judul akta, akta disesuaikan dengan perbuatan hukum yang dibuktikan oleh akta yang dibuat, dengan ketentuan tidak terlampau umum. Dalam PJN tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai keharusan dicantumkannya judul dalam akta. Dalam praktek pencantuman judul akta diperlukan berkaitan dengan kewajiban notaris untuk mengadakan repertorium (laporan). 2. Nomor akta, Akta notaris diberi nomor sesuai nomor urut akta yang tercantum dalam repertorium, tanpa diberi bulan dan tahun pembuatan akta. Pencantuman nomor pada setiap akta notaris penting sehubungan antara lain dengan pasal 36 dan pasal 37, yaitu mengenai kewajiban notaris untuk menyatukan dalam suatu buku minuta-minuta yang mereka buat tiap-tiap bulan dan membuat daftar, dalam mana dicatat menurut urutan pembuatan akta-aktanya. 3. Awal akta, diuraikan mengenai hari dan tanggal pembuatan serta notaris yang membuat akta yang bersangkutan. Hari dan tanggal pembuatan akta mutlak dicantumkan dalam akta notaris sesuai dengan pasal 25 ayat 2 huruf d PJN. Penulisan tanggal dalam akta notaris diatur dalam pasal 26 PJN, dimana ditentukan bahwa angka yang menyebutkan angka dan jumlah harus ditulis dengan huruf, baik diawali atau diakhiri dengan akta atau tidak. Dengan demikian, penulisan tanggal mutlak harus dengan huruf. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 PJN, maka nama dan tempat kedudukan notaris harus dicantumkan dalam setiap akta notaris. Berkaitan dengan pencantuman notaris membuat akta, maka dapat dibedakan antara akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan dan akta yang dibuat oleh notaris pengganti, maka harus diterangkan yang menjadi dasar kewenangannya dari notaris pengganti tersebut.
12
b. Komparisasi, menunjukkan identitas dan kewenangan seseorang untuk bertindak dihadapan notaris. Berdasarkan Pasal 25 ayat 2 huruf a PJN, maka merupakan keharusan untuk mencantumkan nama, pekerjaan atau jabatan, dan tempat tinggal setiap penghadap dan yang diwakilinya (bila ada) dalam suatu akta notaris. Dalam hal ini, komparisasi dapat dibedakan atas apakah seseorang bertindak untuk diri sendiri, selaku kuasa atau dalam jabatan atau kedudukan tertentu. c. Premmise, merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu akta guna memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan dibuatnya akta itu. d. Isi akta, merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. e. Pengenalan penghadap, sesuai dengan pasal 24 PJN, Para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris oleh dua orang saksi pengenal (saksi attesterend). Yang dimaksud dengan “dikenal oleh notaris“ bukan berarti notaris mengenal atau mengetahui secara fisik mengenai diri penghadap seperti pengertian masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, pengertian “dikenal“ dalam pembuatan suatu akta notaris berarti notaris mengetahui secara persis atau memperoleh keyakinan berdasarkan surat-surat atau bukti-bukti yang ada bahwa apa yang diuraikan oleh notaris di dalam aktanya adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana masyarakat mengetahui mengenai identitas dan kewenangan yang bersangkutan dalam masyarakat. Untuk menambah keyakinan bagi diri notaris mengenai identitas para penghadap, hal tersebut dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya. Dengan adanya Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan berarti bahwa penghadap yang bersangkutan dikenal notaris. Apabila notaris merasa yakin bahwa apa yang dicantumkan dalam akta yang dibuat berdasarkan keterangan penghadap dan keterangan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah sesuai dengan identitas dan kewenangan yang bersangkutan dalam masyarakat sebagaimana masyarakat mengenalnya, maka notaris dapat menyebutkan
“Penghadap saya,
Notaris, Kenal“. Namun, apabila notaris merasa ragu maka dapat digunakan saksi pengenal. Sesuai dengan Pasal 24 PJN, maka siapa saja dapat menjadi saksi pengenal,
13
sepanjang sesuai untuk menjadi saksi menurut ketentuan undang-undang. Namun, saksi pengenal tidak dapat dirangkap oleh mereka yang menjadi saksi dalam pembuatan akta (saksi instrumenteir). f. Akhir akta, suatu akhir akta notaris dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Saksi instrumenteir, adalah saksi yang menjadi instrumen (alat) guna terciptanya suatu akta otentik, yang bertugas menyaksikan pembuatan akta (pembacaan dan penandatanganan) dan turut menandatangani akta yang bersangkutan. Syarat untuk menjadi saksi ini ditentukan dalam pasal 22 dan pasal 23 PJN, antara lain bahwa saksi tersebut harus dikenal oleh notaris atau identitas dan wewenangnya diterangkan kepada notaris oleh seorang penghadap atau lebih dalam hal saksi tidak dikenal oleh notaris, serta saksi tersebut bukan keluarga sedarah dan keluarga semendah, baik dari notaris maupun penghadap sampai dengan derajat ketiga, demikian juga pembantu rumah tangga dari notaris. 2. Pembacaan akta, sesuai dengan pasal 28 ayat 1 PJN, akta notaris harus dibacakan sendiri oleh notaris di hadapan semua penghadap dan para saksi. Pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau perjanjian, yang merupakan bagian dari tugas jabatan notaris sebagai pejabat umum. Dengan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, maka notaris akan memperoleh keyakinan bahwa apa yang dibacakannya telah sesuai dengan keinginan para penghadap yang diminta kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta tersebut. Selain itu, para penghadap memperoleh keyakinan bahwa apa yang ditandatangai adalah sesuai dengan apa yang dibacakan oleh notaris, yang mereka minta kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 28 ayat 2 PJN, apabila ada penghadap yang tidak mengerti bahasa, dalam mana akta dibuat maka isi akta harus diterangkan kepada penghadap oleh notaris atau penterjemah dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. 3. Penandatanganan akta, berdasarkan pasal 28 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 5 PJN akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, para saksi instrumenteir dan notaris. Apabila dalam pembuatan akta notaris yang bersangkutan dipergunakan penterjemah, penterjemah harus turut menandatangani
14
akta tersebut dengan urutan setelah penghadap, seketika setelah akta dibacakan oleh notaris. Dari sistematika akta notaris tersebut, maka bagian awal akta, komparisasi, pengenalan penghadap penghadap serta akhir akta telah diatur dalam PJN. Sehingga, bagian-bagian tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PJN. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Notaris memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik.
Notaris Notaris adalah pegawai umum (openbaar ambtenaar) yang harus mengetahui (dalam arti menguasai atau faham betul) seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar (Andasasmita 1994).
Fungsi Notaris. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keteranganketerangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tanganya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Sedikit gambaran tentang fungsi seorang notaris dalam beberapa lingkungan dan situasi dalam kehidupan seorang anggota masyarakat (Tan 2000): a. Dalam hubungan keluarga, sering kali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya terpaksa diungkapkan kepada seorang notaris, seperti seorang anak yang pemboros, dalam hal membuat surat wasiat, perjanjian nikah, atau perseroan keluarga. Dalam hal ini seorang notaris harus dapat membeda-bedakan hubungan keluarga dan hubungan tugas (zakelijk) dan harus menunjukkan sifat-sifatnya yang obyektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (mengenai honor notaris), dan mampu
15
menyimpan rahasia. Dalam banyak hal nasihat sorang notaris dipertimbangkan oleh masyarakat. b. Dalam soal warisan, di sini peranan seorang notaris tidak kurang pentingnya. Keterangan seorang notaris dalam akta waris (certificaat van Erfrecht) cukup untuk mencairkan uang yang disimpan dalam rekening suatu bank yang tertulis atas nama seseorang yang telah meninggal dunia, memastikan para ahli waris yang berhak menjual harta dalam suatu warisan. Pekerjaan seorang notaris ini mendorong para notaris untuk secara teliti memeriksa dan lebih tekun serta tetap mempelajari hukum waris. c. Dalam bidang usaha, notaris mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual-beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami undang-undang. 2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apa yang mungkin terjadi.
Cap Jabatan Notaris dan Teranya. Pemakaian lambang negara (Bhinneka Tunggal Ika) oleh notaris dan batas-batasnya. Memang benar para notaris diperkenankan oleh ps. 19 PJN memakainya, namun hanya dalam cap (alat untuk membuat tanda) notaris. Dengan kata lain, lambang itu tidak melekat pada nama seorang notaris, tetapi hanya pada cap dan capnya harus diterakan pada pekerjaannya sebagai notaris, yaitu sebelah tanda tangan notaris, dibawah suatu salinan akta autentik atau grosse yang dikeluarkannya. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Pasal (Ps) 19, ayat(ay.) 2
yang
mengatakan,
16
“ Setiap notaris harus mempunyai cap yang memuat di dalamnya gambar lambang negara Republik Indonesia dan di pinggir sekelilingnya huruf-huruf pertama nama, jabatan, dan tempat kedudukan notaris ”. Arti yuridis teraan cap itu bukanlah memberikan kekuatan autentik atau eksekutorial, tetapi menunjukkan bahwa surat yang dikeluarkan itu benar-benar berasal dari seorang notaris tertentu (Tan 2000). Pada Gambar 1 contoh cap jabatan notaris.
Gambar 1 Contoh cap jabatan notaris Pelekatan (Penjahitan). Suatu pelekatan secara kuno dilakukan oleh para notaris sampai kurang lebih tahun 20-an. Dahulu (kurang lebih sampai tahun dua puluhan) semua penjahitan (pelekatan) dalam praktek notaris dilakukan dengan bahan lak (bahan yang terbuat atas damar) yang diberi warna merah. Suatu salinan akta bersama kulit akta dijahit dengan sepotong benang dengan kedua ujungnya diikat mati dengan simpul yang berakhir dengan ujung dua benang yang bebas dan ditaruh di atas kertas. Kemudian sebatang lak dibakar, sehingga lak yang menjadi cair jatuh di atas benang tepat di antara ujungnya yang tetap bebas dan simpul sehingga lak mengikat benang dengan kertas. Sesudah lak yang cair agak tebal di atas kedua ujung benang, cap notaris, yang dibuat dari kuningan atau logam lain, dengan huruf-huruf tenggelam (bukan timbul seperti dalam stempel karet), ditekankan di atas lak yang masih lunak dalam beberapa detik akan menjadi keras. Dengan demikian kertas dan benang terikat oleh lak sedang huruf dan lambang Negara dalam teraan itu timbul. Salinan akta dengan jahitan dan teraan cap dari bahan itu tidak dapat dipalsukan tanpa merusak benang, kertas, dan atau segel. Kini pelekatan dilakukan dengan sepotong kertas (diatasnya telah diterakan cap notaris yang terbuat dari karet) yang melekatkan kedua ujung benang dan kertas akta dengan
17
memakai lem. Kertas yang dilem itu mudah dilepas dan diganti, sehingga pelekatan atau penyegelan cara sekarang tidak efektif menghindarkan suatu pemalsuan.
Arti Suatu Penandatanganan
(Ondertekening). Masyarakat menganggap tanda
tangan atau sidik jari suatu tindakan yang penting. Orang-orang buta huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali bisa merasakannya. Membubuhkan sidik jari atau tanda tangan oleh sementara masyarakat tidak hanya dirasakan penting sekali serta berbobot, tetapi juga dianggap terikat dirinya terhadap apa yang ditandatangani atau dibawah apa ia membubuhkan sidik jarinya.
Sidik Jari. Sidik jari yang memiliki alur-alur pilar yang membentuk gambar-gambar tertentu mempunyai sifat sebagai berikut (Tan 2000). 1. Gambar jari yang dibentuk oleh alur-alur papilar pada setiap orang akan berbeda meskipun mereka kakak beradik atau kembar sekalipun. Juga pada seorang saja tidak akan ditemukan gambar-gambar jari yang sama satu dengan yang lain diantara kesepuluh jarinya sendiri. Sifat ini sudah tetap dan berlaku tanpa membeda-bedakan suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. 2. Bentuk gambar jari pada seseorang tidak akan berubah dari lahir sampai mati walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari senantiasa mengalami perubahan pembaruan (misalnya sesudah sakit keras, beberapa hari sesudah mencuci pakaian, dll). Bentuk gambar-gambar ini dapat juga berubah hanya disebabkan oleh hal-hal yang memaksa, misalnya terbakar, jari terpotong pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk papilar semula menjadi berubah. Pengetahuan sidik jari ini dalam acara pidana mengambil tempat yang penting karena hasil ketetapannya diakui dan dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah terhadap salah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana. Bagian penting sidik jari diberi nama, seperti garis papilar pusat, delta. Pada Gambar 2 contoh cap jempol yang sebelah kanan dan diperbesar dengan analisis.
18
Gambar 2 Cap jempol Bagian paling penting dan harus nyata dalam sidik jari adalah garis papilar pusat. Bagian ini terletak kurang lebih di pusat ruas atas suatu sidik jari.
Bea Meterai Negara Republik Indonesia memberikan hak dan kewajiban sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan nasional. Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan bea meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. Di dalam Pasal 1 UU. No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai disebutkan: 1. dengan nama meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undangundang ini. 2. dalam undang-undang yang dimaksud dengan: a. dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. b. benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. c. tandatangan adalah tandatangan sebagaimana
lazimnya
dipergunakan,
termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. d. pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
19
Gambar 3 Meterai 6000 Meterai memiliki nilai diantaranya 3000 atau 6000. Pada Gambar 3 meterai 6000. Nilai meterai terdapat pada meterai. Dokumen yang mempunyai harga nominal 250.000 – 1.000.000 menggunakan meterai 3000. Untuk dokumen yang lebih harga nominal dari 1.000.000 menggunakan meterai 6000.
Notaris Taufiqurrachman Kantor Notaris/PPAT Taufiqurrachman disahkan dengan SK. MENKEH RI. NO : C-510.HT.03.01-TH. 1998 tanggal 16 November 1998. SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 22-XI -1999 tanggal 2 juni 1999.
Struktur Organisasi. Pada Gambar 4 struktur organisasi Notaris Taufiqurrachman. NOTARIS
ASISTEN
AKTA NOTARIS
AKTA PPAT
Gambar 4 Struktur organisasi kantor Notaris Taufiqurrachman, S.H
20
Protokol Dalam penulisan ini akan dikemukan beberapa pendapat mengenai pengertian protokol: 1. protokol adalah suatu ilustrasi peri laku seorang notaris dalam jabatannya, baik yang menyangkut pembuatan sesuatu akta maupun arsipnya (Andasasmita 1990). 2. protokol adalah standar menukar informasi antar dua sistem komputer atau dua sarana komputer (Pfaffenberger 1994). 3. protokol adalah serangkaian langkah yang melibatkan dua pihak atau lebih dan dirancang untuk menyelesaikan tugas (Schneier 1996). Dari beberapa definisi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Protokol memiliki urutan dari awal hingga akhir. 2. Setiap langkah harus dilaksanakan secara bergiliran. 3. Suatu langkah tidak dapat dikerjakan bila langkah sebelumnya belum selesai. 4. Diperlukan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan protokol. 5. Protokol harus mencapai suatu hasil. Selain itu protokol juga memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Setiap orang yang terlibat dalam protokol harus mengetahui terlebih dahulu mengenai protokol dan seluruh langkah yang akan dilaksanakan. 2. Setiap orang yang terlibat dalam protokol harus menyetujui untuk mengikutinya. 3. Protokol tidak boleh menimbulkan kerancuan. 4. Protokol harus lengkap.
Fungsi Protokol. Sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda (Stallings 2001). Protokol digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian suatu tugas dari mekanisme yang digunakan. Sebagai contoh interaksi antarmanusia yang dilakukan melalui jaringan komputer. Komputer ini tentu saja memerlukan suatu protokol yang formal agar dapat melakukan komunikasi.
21
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali protokol tidak resmi, misalnya dalam permainan kartu. Dalam permainan kartu kita memerlukan protokol untuk menghubungkan antara pemain sehingga dapat menyelesaikan permainan
Jenis Protokol (Schneir 1996). Jenis protokol dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Arbitrated protocol adalah protokol yang memerlukan arbitrator. Arbitrator adalah Pihak ketiga yang tak memihak dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan
suatu
protokol. Contoh: Alice menjual mobil kepada Bob yang tak dikenalnya. Bob ingin membayar dengan cek tapi Alice tak tahu cara memastikan bahwa itu bukan cek kosong. Alice ingin mencairkan cek itu dulu sebelum menyerahkan kepemilikan mobil, tapi Bob tidak mau menyerahkan cek bila tidak menerima kepemilikan mobil. Datanglah seorang Notaris sebagai arbitrator, lalu disetujui protokol berikut. 1. Alice menyerahkan kepemilikan mobil kepada notaris. 2. Bob memberikan ceknya kepada kepada Alice. 3. Alice ke Bank untuk mencairkan cek itu. 4. Jika cek cair , notaris mengalihkan mobil kepada Bob. Jika cek tidak cair notaris mengembalikan kepemilikan mobil kepada Alice. 2. Adjudicated protocol adalah protokol yang melibatkan adjudicator sebagai Pihak ketiga. Protokol dibagi dalam dua subprotokol berikut. 1. Subprotokol dijalankan tanpa melibatkan arbitrator. 2. Untuk keadaan khusus subprotokol melibatkan arbitrator (disebut adjudicator) dijalankan. Contoh adjudicator hakim. Contoh Subprototokol 1. 1. Alice dan Bob bernegosiasi dengan syarat yang dimiliki. 2. Alice setuju. 3. Bob setuju. Subprotokol 2 (hanya jika ada sengketa). 4. Alice dan Bob menghadap hakim.
22
5. Alice memberikan bukti-buktinya. 6. Bob memberikan bukti-buktinya. 7. Hakim memutuskan. Perbedaan antara adjudicator dan arbitrator adalah adjudicator tidak selalu diperlukan. 3. Self-enforcing protocol adalah protokol yang tidak melibatkan arbitrator atau adjudicator. Protokol ini dibuat sehingga tidak mungkin timbul sengketa. Jika ada pihak yang mencoba menipu, pihak lain akan segera tahu dan protokol berhenti. Ini adalah protokol terbaik tapi sayang tidak semua situasi memiliki sebuah self-enforcing protocol, Contoh Internet Protokol (IP).
Protokol Digital. Protokol digital adalah serangkaian langkah yang melibatkan dua pihak atau entitas atau lebih yang mengatur hubungannya dalam media digital atau elektronik guna mencapai suatu tujuan tertentu. Entitas adalah kelompok orang, tempat, objek, kejadian atau konsep tentang apa yang kita perlukan untuk menyimpan data (Whitten JL 2004).
Protokol Akta Notaris Digital Protokol akta notaris digital adalah protokol untuk membuat akta notaris menggunakan data digital atau data elektronik. Untuk mengikuti perkembangan teknologi diharapkan akta akan menggunakan data digital sebagai pengganti media kertas. Akta digital dirancang hampir sama seperti akta dalam media kertas, akan tetapi proses pembuatannya menggunakan data digital dan memperhatikan faktorfaktor yang mempengaruhi seperti keamanan. Data digital merupakan data dengan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1atau off dan on (bilangan biner). Sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dalam bentuk digital, penyebaran dokumen dapat dilakukan lebih mudah. Penduplikasian dan penyebaran dokumen akan menjadi lebih cepat dan murah dibandingkan dengan dokumen berupa kertas. Berbeda dengan hasil duplikasi pada
23
dokumen kertas, hasil duplikasi pada dokumen digital tidak akan berbeda dengan dokumen aslinya. Oleh karena itu untuk menghindari publikasi dan distribusi dokumen secara tidak sah dengan memberi pengamanan pada dokumen asli. Pembuatan protokol akta notaris digital melalui beberapa tahap berikut. 1. Analisis protokol akta notaris dalam media kertas. 2. Perancangan protokol akta notaris digital. 3. Evaluasi hasil perancangan. Analisis Akta Notaris Media Kertas. Dalam analisis akta notaris media kertas melakukan beberapa kegiatan berikut. 1. Menguraikan akta media kertas sesuai sistematika akta supaya lebih mudah dipahami. 2. Membuat protokol akta media kertas untuk
mengetahui
langkah-langkah
pembuatan akta dalam media kertas. 3. Membuat alur protokol akta notaris media kertas. 4. Analisis keamanan protokol akta notaris dalam media kertas,
sebelum
perancangan protokol akta notaris digital dilakukan analisis keamanan protokol akta notaris media kertas. Hal-hal yang dapat menjadi bahan perhatian dalam analisis keamanan sebagai berikut. 1. Isi akta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, layanan ini berhubungan dengan kerahasian (confidentiality). 2. Informasi yang ada dalam akta tidak bisa diubah-ubah setelah dibuat sehingga keutuhannya (integrity) terjamin. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat diyakini keabsahannya (authenticity). 4. Jika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyangkal isi akta (nonrepudiation). 5. Sertifikat notaris. 6. Keamanan stempel notaris.
24
Perancangan Protokol Akta Notaris Digital. Dalam Perancangan protokol akta notaris digital, akan memperhatikan informasi–informasi yang didapat dari hasil analisis akta notaris dalam media kertas. Informasi–informasi yang didapat, dapat menunjang perancangan supaya sesuai dengan yang di harapkan. Dalam perancangan akta notaris melakukan tranformasi atau perubahan media dari kertas ke dalam bentuk digital dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti keamanan. Faktor-faktor keamanan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kerahasiaan, adalah layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Dalam kerahasiaan ada dua proses utama yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah teknik untuk membuat pesan menjadi tidak dapat dibaca. Dekripsi adalah proses untuk mengembalikan pesan yang tidak dapat di baca menjadi dapat terbaca. Pada Gambar 5 memperlihatkan enkripsi dan dekripsi.
Gambar 5 Enkripsi dan dekripsi
Dalam kriptografi nama lain untuk pesan adalah plaintext, untuk pesan yang telah disandikan atau telah di enkripsi disebut ciphertext. Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi antara dua buah himpunan yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen plaintext dan himpunan yang berisi ciphertext. Enkripsi dan dekripsi merupakan fungsi yang memetakan elemenelemen antara kedua himpunan tersebut. Misalkan P menyatakan plaintext dan C menyatakan ciphertext, maka fungsi enkripsi E memetakan P ke C, E(P) = C
25
Dan fungsi dekripsi D memetakan C ke P, D(C) = P Karena proses enkripsi kemudian dekripsi mengembalikan pesan ke pesan asal, maka kesamaan berikut harus benar, D(E(P)) = P Enkripsi dan dekripsi dapat juga menggunakan kunci, kunci K biasanya berupa string atau deretan bilangan. Fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. Ek(P) = C Dk(C) = P Kedua fungsi diatas memenuhi, Dk(Ek(P)) = P Dalam kriptografi kunci dapat dibedakan menjadi kunci simetri dan kunci asimetri. Pada kunci simetri, kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi. Istilah lain untuk kunci simetri adalah kunci private. Contoh enkripsi dengan kunci simetri: DES, Tripel DES dan Blowfish. Pada Gambar 6 memperlihatkan kunci simetri.
Gambar 6 Enkripsi dan Dekripsi dengan kunci simetri
Pada kunci asimetri, kunci untuk enkripsi tidak sama dengan kunci untuk dekripsi. Istilah lain untuk kunci asimetri adalah kunci publik. Contoh enkripsi dengan kunci asimetri: RSA. Pada Gambar 7 memperlihatkan kunci asimetri.
Gambar 7 Enkripsi dan dekripsi dengan kunci asimetri
26
B. Keaslian atau otentikasi, suatu alat yang digunakan untuk menjamin bahwa entitas atau informasi yang sah belum dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Beberapa contoh tujuan keamanan otentikasi secara spesifik meliputi: kontrol akses, otentikasi entitas, otentikasi pesan, integritas data, non repudiasi, dan otentikasi kunci. Otentikasi merupakan salah satu bagian terpenting dari suluruh tujuan keamanan informasi. Secara garis besar otentikasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu otentikasi entitas (identifikasi) dan otentikasi asal data (otentikasi pesan). Otentikasi asal data secara implisit memberikan integritas data alasannya jika pesan telah dimanipulasi selama transmisi maka pesan bukan lagi berasal dari pengirim. Skema umum, suatu identifikasi melibatkan penuntut (claimant) A dan pemeriksa (verifier) B. Pemeriksa dihadirkan dengan praduga sebelumnya bahwa penuntut
mengakui
identitas
berasal
darinya.
Tujuannya
adalah
untuk
membuktikan bahwa identitas benar-benar dari A. Perbedaan utama antara otentikasi entitas dan otentikasi pesan adalah otentikasi pesan tidak memberikan jaminan rentang waktu diciptanya pesan, sedangkan otentikasi entitas mencakup pembuktian identitas penuntut melalui komunikasi nyata oleh pemeriksa terkait, selama eksekusi protokol di dalam waktu nyata (real time). Perbedaan lainnya adalah bahwa otentikasi pesan melibatkan pesan yang mempunyai makna, sedangkan otentikasi entitas hanya sekedar membuktikan entitas tanpa melibatkan pesan. Dalam konteks komunikasi jaringan, otentikasi pesan mampu mencegah serangan-serangan berikut. 1. Penyingkapan (disclosure), penyingkapan isi pesan atau kunci kriptografik kepada seseorang. 2. Analisis lalulintas (traffic analysis), pengungkapan pola lalulintas oleh partaipartai yang terlibat dalam transaksi informasi. 3. Penyamaran (masquerade), penyisipan pesan ke dalam suatu jaringan dari suatu sumber yang akan berbuat curang.
27
4. Modifikasi isi (content modification), manipulasi isi pesan oleh pihak
yang
tidak berwenang. 5. Modifikasi urutan (sequence modification), mengubah urutan pesan oleh pihak yang tidak berwenang. 6. Repudiasi sumber (source repudiation), pengingkaran transmisi pesan oleh pengirim. 7. Repudiasi tujuan (destinartion repudiation), pengingkaran penerimaan pesan oleh penerima. Mekanisme otentikasi pada dasarnya mempunyai 2 level, level terendah berisi fungsi yang digunakan untuk menghasilkan otentikator, nilai yang digunakan untuk melakukan otentikasi. Fungsi ini yang digunakan sebagai dasar bagi otentikasi pada level yang lebih tinggi untuk melakukan verifikasi dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berikut (Stalling 2001). 1. Enkripsi pesan, hasil enkripsi sebagai otentikator. 2. Message Authenticator Code (MAC), fungsi publik dan fungsi kunci
untuk
menghasilkan nilai dengan panjang tetap sebagai otentikator. 3. Fungsi Hash, yang memetakan pesan panjang sembarang dengan nilai
hash
panjang tetap yang digunakan sebagai otentikator. C. Integritas data, adalah layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah dimanipulasi ( Munir 2006 ). Fungsi Hash dapat di gunakan untuk menjaga keutuhan data atau integritas data sering disebut juga sebagai fingerprint. Fungsi ini biasanya diperlukan bila kita menginginkan pengambilan sidik jari suatu pesan. Sebagaimana sidik jari manusia yang menunjukkan identitas si pemilik sidik jari, fungsi ini diharapkan pula mempunyai kemampuan serupa dengan sidik jari manusia, di mana sidik jari pesan diharapkan menunjuk ke satu pesan dan tidak dapat menunjuk kepada pesan lainnya. Secara umum fungsi hash dibagi menjadi dua kelas, yaitu fungsi hash tak berkunci dan fungsi hash berkunci (Menezes 1997). Fungsi hash tak berkunci mempunyai spesifikasi mengatur satu parameter input, yaitu pesan. Fungsi hash berkunci mempunyai spesifikasi mengatur dua input parameter yang berbeda,
28
yakni pesan dan kunci. Fungsi hash adalah fungsi h yang mempunyai minimal dua sifat berikut. 1. Kompresi (compression), h memetakan input x dengan sembarang panjang bit yang berhingga, ke output h(x) dengan panjang bit tetap n. 2. Kemudahan komputasi (ease of computation), diketahui h dan suatu input x dan h(x) mudah dihitung. Beberapa contoh fungsi hash yang sudah dibuat orang: MD2, MD4, MD5, Secure Hash Function (SHA) dan RIPMEND. D. Nonrepudiasi, adalah layanan yang ditujukan untuk mencegah
terjadinya
pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh masing-masing pihak atau nirpenyangkalan (Munir 2006). Untuk mencegah nonrepudiasi menggunakan tandatangan. Dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis diatas kertas para pihak membubuhkan tanda tangan di bawah perjanjian yang dibuatnya. Untuk dokumen digital dapat digunakan tanda tangan digital sebagai pengganti tanda tangan atau sidik jari. Tandatangan digital adalah tanda tangan yang bersifat elektronik dan mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan manual. Tanda tangan digital juga merupakan rangkaian bit yang diciptakan dengan melakukan komunikasi elektronik. Tanda tangan digital bukan merupakan gambar digital dari tanda tangan yang dibuat oleh tangan atau tanda tangan yang diketik (Menezes 1997). Dalam tandatangan digital ada proses sebagai berikut. 1. Pembentukan tandatangan (Signature generation). 2. Pembuatan sepasang kunci (kunci private, kunci public). 3. Pemeriksaan keabsahan tandatangan (signature verification). Pada Gambar 8 memperlihatkan penandatanganan dan verifikasi tandatangan. Penjelasan langkah-langkah Gambar 8 sebagai berikut. 1. Pengirim mula-mula menghitung pesan M dengan menggunakan fungsi hash H, dihasilkan Message digest (MD). MD = H(M)
29
2. Kemudian MD dienkripsi dengan menggunakan kunci privat KV si pengirim. Hasil enkripsi ini dinamakan dengan tandatangan digital S. S = Ekv(MD) 3. Selanjutnya tandatangan digital S dilekatkan dengan pesan M (dengan cara menyambungkan atau append). Lalu keduanya dikirim melalui saluran komunikasi. S || M 4. Penerima menerima pesan M dan tandatangan S, lalu penerima melakukan verifikasi. 5. Tandatangan digital S didekripsi dengan menggunakan kunci publik KP pengirim pesan, menghasilkan message digest (MD) semula. MD = Dkp(S) 6. Penerima kemudian mengubah pesan menjadi message digest
(MD)
menggunakan fungsi hash H. MD’ = H(M) 7. Jika MD’ = MD berarti tandatangan yang diterima otentik dan berasal dari pengirim yang benar.
Gambar 8 Otentikasi dengan tanda tangan digital menggunakan fungsi hash
30
Dua algoritma signature yang digunakan secara luas adalah RSA dan ElGamal. Pada bulan Agustus 1991, NIST ( The National Institute of Standard and Technology) menggunakan bakuan (standard) untuk tandatangan digital yang dinamakan Digital Signature Standard (DSS). DSS terdiri dari 2 komponen berikut. 1. Algoritma tandatangan digital disebut Digital Signature Algorithm (DSA). 2. Fungsi hash standard yang disebut Secure Hash Algorithm (SHA). E. Sertifikat digital, dikeluarkan (issued) oleh pemegang otoritas sertifikasi (Certification Authority atau CA). CA biasanya adalah institusi keuangan (seperti bank) atau institusi yang terpercaya. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut. 1. Nama subjek (perusahaan atau individu yang disertifikasi). 2. Kunci publik si subjek. 3. Waktu kadaluarsa sertifikat (expired time). 4. Nomor seri sertifikat, dll. Sertifikat digital tidak rahasia, tersedia secara publik dan sertifikat tersebut juga dimiliki oleh pemohon. Adanya atribut waktu kadaluarsa pada sertifikat digital dimaksudkan agar pengguna mengubah kunci publik (kunci privat pasangannya) secara periodik. Makin lama penggunaan kunci, makin besar peluang kunci diserang . Setelah perancangan protokol akta notaris digital dilanjutkan dengan membuat alur protokol akta notaris digital. Pembuatan alur protokol
berguna untuk membantu
dalam memahami langkah-langkah protokol akta notaris digitial. Evaluasi Hasil Perancangan. Setelah dilakukan tahap pembuatan alur protokol, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil perancangan protokol akta notaris digital yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan protokol akta notaris dalam media kertas dengan protokol akta notaris dalam media digital.
