BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BANK MANDIRI CABANG IMAM BONJOL MEDAN

32

BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BANK MANDIRI CABANG IMAM BONJOL MEDAN A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja 1.

Pengertian Perjanjian Kredit Modal Kerja Perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian

yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utangpiutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.46 Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan

perundang-undangan.

Namun,

berdasarkan

surat

Bank

Indonesia

No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.47 Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku disuatu Bank serta kebutuhan masing-masing bank dan disesuaikan jenis kreditnya. Ada beberapa hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian

46

Frank Taira Supit, “Aspek-Aspek Hukum Dari “Loan Agreement” dalam Dunia Bisnis Internasional”, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985), hal. 45. 47 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 99.

32

Universitas Sumatera Utara

33

kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali (repayment) pinjaman, penetapan bunga pinjaman dan denda bila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut : a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit d. Salah satu jenis kredit menurut tujuan dan kegunaannya adalah kredit modal kerja atau kredit perdagangan, yaitu kredit yang akan dipakai oleh debitur untuk menambah modal kerja atau usaha. Kredit modal kerja termasuk kepada penggolongan kredit jangka pendek; yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun.48 Namun dapat dilakukan perpanjangan kembali jika debitur masih membutuhkannya. Kredit modal kerja merupakan kredit untuk perorangan atau badan usaha lainnya sebagai tambahan permodalan untuk pengembangan usaha yang telah berjalan, minimal 1 tahun, dan memiliki perijinan usaha. Adapun fungsi dari kredit modal kerja adalah sebagai berikut: a. Penarikan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan usaha.

48

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 238.


34

b. Bagian yang belum ditarik tidak dikenakan bunga. c. Aktivasi keuangan disalurkan melalui rekening pinjaman. d. Membantu untuk mengantisipasi pengeluaran musiman atau pengeluaran tak terduga. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit modal kerja merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank selaku kreditur dengan nasabahnya selaku debitur, yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun, namun dapat dilakukan perpanjangan kembali jika sudah habis masa berlakunya dan debitur masih membutuhkan kredit modal kerja tersebut. Kredit modal kerja diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 tahun dengan nilai pencairan kredit maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total kebutuhan modal kerja, 30% (tiga puluh persen) dibiayai sendiri, dengan jaminan usaha itu sendiri, jaminan tambahan disertakan hanya jika dibutuhkan saja. Namun, kebijakan setiap lembaga keuangan tentu berbeda-beda.49 Terdapat 2 jenis perjanjian Kredit Modal Kerja yang dikenal dalam Bank Mandiri, yaitu perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving dan perjanjian Kredit Modal Kerja Non-Revolving. Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving adalah fasilitas kredit yang penggunaan atau penarikan dan pelunasannya dapat dilakukan berulang kali selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian Kredit Modal Kerja Revoving, debitur diberi suatu plafond/limit kredit tertentu dan plafon tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. Kebutuhan dana 49

Loc.cit


35

dalam perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving tergantung dari cash flow atau arus kas. Dalam perjanjian Kredit Modal Kerja Non-Revolving, merupakan fasilitas kredit yang penggunaan atau penarikan dan pelunasannya tidak dapat dilakukan berulang kali selama jangka waktu fasilitas kredit, namun dilakukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Non-Revolving, debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi dengan demikian outstanding pinjaman akan terus menurun. 2.

Prinsip Perjanjian Kredit Modal Kerja Terkait dengan pemberian kredit terhadap nasabah maka pihak perbankan

harus menentukan bahwa nasabah (debitur) dapat dipercaya. Untuk mengetahui bahwa nasabah dapat dipercaya guna memperoleh kredit maka pada umumnya dunia perbankan menggunakan prinsip-prinsip perkreditan sebagai pisau analisis, prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut :50 a. Prinsip Kepercayaan: karena kredit berarti kepercayaan, maka dalam hal pemberian kredit haruslah ada kepercayaan dari kreditur bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut. b. Prinsip Kehati-hatian: Agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit dan pembiayaan, haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit. c. Prinsip Sinkronisasi : Prinsip sinkronisasi (matching) merupakan suatu prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman dengan assets/income dari debitur.

50

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 112.


36

d. Prinsip Kesamaan Valuta : Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sedapatdapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/ pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari. e. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal : Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio yang wajar. f. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset : Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan asset haruslah dalam suatu rasio yang wajar. Prinsip 5 C, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah haruslah yang diperhatikan dari debitur, yaitu: a) Character (kepribadian), b) Capacity (kemampuan), c) Capital (modal), d) Condition of economy (kondisi ekonomi), e) Collateral (agunan).51 a. Character: adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain: 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah; 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya; 3) Meminta bank to bank information (Sistem Informasi Debitur); 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada;

51

Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 101.


37

5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi; 6) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya. b. Capital: adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tangung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. c. Capacity: adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut ini: 1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus


38

3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank. 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan

nasabah

melaksanakan

fungsi-fungsi manajemen

dalam

memimpin perusahaan. 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan, administrasi dan keuangan, industrial relation sampai pada kemampuan merebut pasar. d. Collateral: adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga collateral yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. e. Condition of Economy: yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang

mempengaruhi

keadaan

perekonomian

pada

suatu

saat

yang

kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain: 1) Keadaan konjungtur


39

2) Peraturan-peraturan pemerintah 3) Situasi, politik dan perekonomian dunia 4) Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran 3.

Dasar Hukum Perjanjian Kredit Modal Kerja Menurut Subekti, semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan

perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata 1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdata).52 Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihantagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

52

Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, cet. ke-5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3.


40

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud sebagai berikut: a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUHPerdata pada khususnya. b. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Dasar hukum yang melandasi suatu perjanjian kredit bank adalah sebagai berikut:53 a. Perjanjian di antara para pihak Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis. b. Undang-Undang tentang Perbankan

53

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 9.


41

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang Perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. c. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang; Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (heavy regulated bussiness). Di antara peraturan perundangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah; 2) Peraturan perundang-undangan oleh Menteri Keuangan; 3) Peraturan Perundang-undangan oleh Bank Indonesia; 4) Peraturan perundang-undangan lainnya. 5) Yurisprudensi, di samping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum. 6) Kebiasaan perbankan; d. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam Ilmu Hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan


42

perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide Pasal 6 huruf n). Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait Buku Ketiga KUHPerdata tentang Perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain.UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa landasan perkreditan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Undang-Undang Pokok Perbankan terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan politis. Landasan idiil menurutnya adalah pembinaan sistem ekonomi terpimpin yang berdasarkan pada Pancasila yang menjamin berlangsungnya Demokrasi Ekonomi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil dan dan makmur yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966. Sedangkan landasan konstitusional Undang-Undang Perbankan


43

Tahun 1967 ialah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 yang menurutnya mengandung ajaran Demokrasi Ekonomi.54 Landasan konstitusional tersebut di atas dijabarkan dalam TAP MPRS RI Nomor XXIII/MPRS/1966 Pasal 6 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, jo. Bab III B Pasal 14 ayat a TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 yang di dalamnya diuraikan tentang ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi. UU Perbankan 1967 merupakan landasan politis yang seterusnya dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1973 dan TAP MPR RI No.IV/MPR/1978 tentang GBHN, dan dilanjutkan pula dalam TAP-TAP MPR berikutnya. Selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman, menganalisis landasan hukum perkreditan berdasar UU Pokok Perbankan 1967 dihubungkan dengan perjanjian pinjam mengganti yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Dengan landasan yuridis yang telah dipaparkan, beliau menyimpulkan bahwa perkreditan seperti yang tercantum dalam UU Pokok Perbankan 1967 bukan ketentuan-ketentuan perjanjian pinjam mengganti menurut KUHPerdata. Sampai saat ini pengaturan perjanjian kredit di dalam pengaturan hukum masih bersifat sporadis. Inventarisasi aturan perjanjian kredit yang dilakukan Mariam Darus Badrulzaman, yaitu: a.

KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.

b.

UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan): 1) Pasal 1 ayat (12) tentang Perjanjian Kredit.

54

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1992), hal. 56.


44

2) Perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 3) Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit. 4) Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli. c.

Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar (Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/KP/II/80). 55

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan Bentuk pelaksanaan dan prosedur perjanjian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan melalui beberapa tahap, yaitu: 1. Penetapan Target Market Target market merupakan identifikasi awal terhadap bidang usaha/(calon) debitur/ kelompok (calon) debitur yang potensial sekaligus merupakan arah dan 55

Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Refika Aditama, 2016), hal.

139-141.


45

prioritas usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Kelompok (calon) debitur adalah sekelompok (calon) debitur yang menjadi target market pada suatu area tertentu dengan jenis usaha yang sama atau berbeda. a. Penentuan Target Market  Pihak Bank Mandiri harus proaktif dalam menentukan bidang usaha / (calon) debitur/kelompok/cluster sebagai target market.56 Dalam penetapan target market, maka Bank Mandiri perlu mempertimbangkan dan  melakukan pengkajian terhadap hal-hal sebagai berikut : 1) Memilih jenis usaha yang potensial Dapat dilihat dari debitur memiliki usaha dengan prospek yang baik.  Potensi wilayah setempat memungkinkan berkembangnya jenis usaha tersebut. Memiliki produk usaha mempunyai nilai tambah dan pasar yang jelas.  Pemerintahpun mendukung pengembangan jenis usaha tersebut.  Dan past performance jenis usaha tersebut di Bank cukup baik (NPL rendah).   2) Membatasi jenis usaha yang memerlukan perhatian khusus : Debitur dengan jenis usaha yang harga produk/komoditasnya sangat fluktuatif. Dan peraturan pemerintah tidak menunjang pengembangan jenis usaha ekonomi tersebut.   b. Target Market dari pihak Bank Mandiri

56

Hasil wawancara dengan pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan : Rahmat, Portofolio Management Officer, pada tanggal 3 Oktober 2016


46

1) Debitur eksisting lebih dari 3 (tiga) tahun yang memiliki kolektibilitas lancar dan  mempunyai potensi peningkatan limit kredit.   2) Usaha Kecil Menengah unggulan di wilayah kerja Business Unit yang memiliki track record/nama baik di Wilayah dengan potensi untuk dibiayai atau eks debitur unggulan Bank yang telah di take-over bank lain. 3) Koperasi karyawan BUMN dan swasta unggulan. 4) KUD/Koperasi yang bermitra dengan perusahaan inti debitur segmen Commercial  dan Corporate. 5) Aliansi dengan debitur segmen Commercial dan Corporate. c. Risk Acceptance Criteria Risk Acceptance Criteria (RAC) adalah kriteria untuk menyeleksi kelompok (calon) debitur untuk menjadi target market/targeted customer (sebagai prescreening).  Dalam rangka penyaluran kredit kepada kelompok (calon) debitur ditetapkan RAC : 1) Memiliki pengalaman usaha minimal 3 (tiga) tahun di bidang usaha sejenis. 2) Memiliki legalitas usaha minimal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3) Memiliki fixed asset yang marketable dan dapat diagunkan dengan nilai yang memadai. 4) Kemampuan keuangan calon debitur baik, berdasarkan Saldo rata-rata tabungan/ giro selama 12 bulan terakhir (di Bank Mandiri maupun bank


47

lainnya) minimal sebesar 3 kali rencana pembayaran kewajiban kepada Bank/bulan, atau EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) minimal 2 kali pembayaran kewajiban kepada Bank/tahun.  Catatan :  Pembiayaan Bank 70% dari kebutuhan debitur dengan toleransi 20 % dari 70 % atau ditetapkan dalam Manual Produk. 5) Berdasarkan IDI–Bank Indonesia, calon debitur/perusahaan/pengurus/ pemilik tidak memiliki kredit bermasalah dan tidak masuk Daftar Hitam. RAC dapat disesuaikan untuk masing-masing Kredit Program. 2. Mekanisme Pengumpulan Data dan Credit Checking a. Data dan Informasi Debitur Data dan informasi adalah semua data dan informasi yang diperlukan untuk analisa permohonan kredit yang diajukan oleh (calon) debitur. Data dan informasi disesuaikan dengan kebutuhan analisa, antara lain meliputi:57 1) Informasi Data. 2) Surat/form aplikasi permohonan kredit dari (calon) debitur yang di dalamnya memuat tujuan penggunaan kredit. 3) Akta Pendirian (berikut perubahannya) dan data berupa dokumen keputusan pengesahan/persetujuan/pendaftaran badan usaha. 4) Copy KTP yang masih berlaku (disesuaikan dengan aslinya).

57

Hasil wawancara dengan pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan : Rahmat, Portofolio Management Officer, pada tanggal 3 Oktober 2016.


48

5) Susunan pengurus dan pemegang saham berikut keterangan mengenai hubungan dan atau jabatan masing-masing anggota pengurus dengan perusahaan lain (jika ada). 6) Curriculum Vitae dari para pengurus/pemilik. 7) Jumlah saham (modal) yang dimiliki dan atau jabatan yang dipegang pada perusahaan, serta bagaimana hubungan perusahaan tersebut dengan Bank (jika ada). 8) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (untuk limit tertentu yang mensyaratkan NPWP). Catatan: apabila (calon) debitur belum memiliki NPWP, maka Bank meminta surat pernyataan dari (calon) debitur bahwa yang bersangkutan akan mengurus untuk mendapatkan NPWP. 9) Hasil SID Bank Indonesia terbaru (maksimal 2 bulan sebelum tanggal NAK) dan atau Informasi Antar Bank. 10) Daftar Hitam Bank Indonesia, periode 1 (satu) tahun terakhir. 11) Copy bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan (calon) debitur. Catatan:  Status kepemilikan SHPTU (Sertifikat Hak Pemilikan Tempat Usaha) dapat diterima sebagai agunan, bilamana lokasi/tempat/kios berada dalam pasar. 12) Laporan hasil inspeksi On the Spot (OTS) ke tempat usaha (calon) debitur. 13) Daftar agunan yang menunjukkan jenis barang, jumlah, ukuran, lokasi, nilai dan marketability-nya (agunan utama, agunan tambahan), sumber penilaian,


49

status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan yang dilegalisir oleh Bank Mandiri (disesuaikan dengan aslinya). 14) Data-data yang diperoleh dari sumber lainnya seperti supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank. 15) Rekomendasi dan atau referensi dari pihak ke-3 (jika diperlukan). b. Data Perijinan58 1) Perijinan sesuai bidang usaha yang berlaku : a) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).   b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang.  Catatan : Khusus untuk usaha yang menempati kios di pasar, dapat menggunakan SIUP yang bersifat kolektif.   c) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dari instansi yang berwenang.   d) Ijin Undang-Undang Gangguan sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat (HO/Hinder Ordonantie) untuk industri yang diwajibkan.   e) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) untuk rencana usaha/kegiatan yang diwajibkan atau; Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau; Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SKPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 58



50

2) Akta Pendirian (berikut perubahannya) dan data berupa dokumen pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku untuk permohonan (calon) debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). c.

Data Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple), dan lainnya. 59 Data keuangan yang dilihat pihak PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan, yaitu: 1) Neraca dan perhitungan laba/rugi minimal 2 (dua) tahun terakhir termasuk tahun berjalan, atau Neraca pembukaan bagi usaha/perusahaan yang baru berdiri, atau informasi/data keuangan yang diperlukan bank. 2) Realisasi aktivitas usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir (pembelian, produksi, dan penjualan dalam kuantum dan nilai). 3) Aktivitas rekening minimal 6 (enam) bulan terakhir di Bank, atau di Bank lain (jika ada). 4) Rencana biaya dan pendapatan (Proyeksi L/R) minimal selama jangka waktu kredit yang diminta. 5) Cash budget (cash flow projection) untuk periode selama jangka waktu kredit yang diminta disertai rencana penarikan dan pelunasan kredit. d.

Laporan Keuangan Audited : 59

Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 2


51

Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Audited adalah untuk (calon) debitur yang memiliki total aktiva dan/atau omzet diatas Rp. 50 Milyar atau limit kredit di atas Rp. 10 Milyar yang ditetapkan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangan dengan tetap memperhatikan UU No 40 Tahun 2007. Kredit

kepada

Koperasi dengan pola Channeling atau Inti Plasma dikecualikan dari ketentuan menyampaikan Laporan Keuangan Audited.  Dalam hal Bank belum menerima Laporan Keuangan Audited, Bank dapat menggunakan laporan keuangan Un-Audited sepanjang data keuangan tersebut akurat berdasarkan: a) Konfirmasi langsung kepada (calon) debitur dan Laporan Keuangan UnAudited tersebut ditandatangani oleh yang berwenang di perusahaan/usaha debitur. b) Pengecekan mutasi dan saldo rata-rata seluruh rekening (calon) debitur di Bank dan bank lain (jika ada). c) Hasil informasi dari IDI-BI d) Disetujui oleh pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai limit kewenangan. Laporan keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bukan rekanan Bank dapat diterima, dengan ketentuan : a) Dalam rangka take-over dari bank lain atau   b) KAP tersebut memiliki kriteria, sebagai berikut : (1). KAP tersebut memiliki ijin usaha dari Menteri Keuangan dan bonafiditasnya cukup terjamin.


52

(2). KAP telah terdaftar sebagai anggota asosiasi. (3). Tidak termasuk KAP bermasalah (informasi dimintakan oleh Business Unit kepada asosiasi). (4). Hasil audit disampaikan dalam bentuk Laporan Auditor Independen (LAI) yang harus mencantumkan nomor ijin Akuntan Publik, nama Akuntan Publik, alamat, dan tandatangan Akuntan Publik. (5). KAP telah memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kode Etik IAI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang jasa yang diberikan. Apabila laporan keuangan debitur diaudit oleh salah satu KAP rekanan Bank berulang kali, pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan agar memperhatikan frekuensi penggunaan KAP dimaksud sebagaimana peraturan Menteri Keuangan yang berlaku untuk menjaga akurasi dan konsistensi laporan keuangan. Dalam hal debitur diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Audited, maka hal tersebut dicantumkan dalam Perjanjian Kredit (PK) antara Bank dengan debitur. Ketentuan tersebut tidak diberlakukan dalam hal pemberian fasilitas kredit dengan agunan tunai (termasuk jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). e. Metode Memperoleh Informasi Untuk memperoleh informasi mengenai (calon) debitur, dapat dilakukan melalui :


53

1) Solisitasi (Kegiatan Verifikasi Data) Solisitasi dapat dilakukan dengan interview/pembicaraan secara langsung dengan (calon) debitur untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterima Bank. Pelaksanaan wawancara harus dilaksanakan secara bijaksana dan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa aman dan kepercayaan dari (calon) debitur untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur kepada bank.60 2) Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) Kunjungan langsung ke tempat usaha (calon) debitur dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha dan agunan, serta menggali aktifitas usaha debitur.  Kunjungan tersebut dilaksanakan oleh pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan.  Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam laporan kunjungan (Call Report), termasuk komitmen-komitmen dari debitur. Contoh format dan hal-hal yang perlu digali/dikemukakan atau ditanyakan dalam wawancara pada saat inspeksi On the Spot.   3) On Desk Melakukan hubungan telepon atau website untuk memperoleh informasi debitur.   a) Credit Checking Salah satu cara untuk mengenal debitur dengan lebih baik adalah melalui credit checking. Credit checking merupakan media verifikasi mengenai reputasi dan untuk memperoleh keyakinan atas kondisi usaha calon debitur. Oleh karenanya setiap pemberian kredit harus dilakukan credit checking secara berkala.  Credit checking dilakukan melalui Bank Checking.

60



54

Bank Checking dapat dilakukan melalui informasi antar unit kerja, melakukan klarifikasi pada unit-unit kerja internal Bank untuk mengetahui informasi rekening, fasilitas kredit yang diperoleh sebelumnya dan performance kredit sebelumnya (bila ada). Dan Informasi Debitur Individual (IDI) kepada Bank Indonesia, IDI BI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas kredit yang diperoleh, kolektibilitas dan informasi kredit lainnya. Bank dapat secara langsung menghubungi Bank Indonesia (direct access) untuk meminta IDI BI melalui Credit Operations Unit. b) Trade Checking Trade checking dilakukan kepada sejumlah supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank. Di samping itu, checking dapat dilakukan langsung ke lapangan/market checking (misal ke pasar) untuk mengetahui brand image dari produk debitur. Pelaksanaan trade checking dilakukan secara taktis dan strategis, dimana kepada debitur yang telah lama berhubungan dengan Bank dan atau debitur yang telah mempunyai nama besar agar dilakukan lebih hati-hati dan seksama terutama hal-hal yang menyangkut reputasi debitur.61 4) Referensi

61



55

Informasi yang diperoleh secara langsung dari debitur Bank atau dari Manajemen Bank yang menunjukkan bahwa calon debitur layak untuk diberikan kredit. 3. Penilaian Agunan a. Dasar-Dasar Penetapan Nilai Agunan Menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, dinyatakan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan pemberian kredit perbankan jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit maka idealnya jaminan yang diserahkan kepada bank diharapkan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memenuhi aspek yuridis sehingga bila dikemudian hari terjadi masalah maka pihak bank tidak berada pada posisi yang lemah, karena dari hasil penjualan kembali jaminan dapat menutupi biaya hutang tidak tertagih.62 Agunan merupakan salah satu unsur dalam analisa kredit, oleh karena itu benda yang diserahkan debitur kepada Bank sebagai agunan harus dinilai sebelum kredit diberikan. Hasil penilaian agunan atau nilai pasar yang dapat diterima Bank harus dicantumkan dalam NAK. PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan menilai agunan sesuai standar penilaian yang ditetapkan PT. Bank Mandiri. Hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian agunan : 1) Persediaan (inventory)

62

M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbakan Indonesia., (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 102.


56

Penilaian persediaan memperhatikan sistem perusahaan debitur dalam menentukan

nilai

persediaan.

Bagi

perusahaan

yang

telah

beroperasi/mempunyai realisasi usaha lebih dari 1 (satu) tahun, jumlah persediaan yang akan dinilai adalah persediaan rata- rata per bulan minimum selama

1

tahun

(12

bulan).

Sedangkan

bagi

perusahaan

yang

beroperasi/mempunyai realisasi usaha dibawah 1 (satu) tahun termasuk perusahaan baru, jumlah persediaan yang akan dinilai adalah jumlah persediaan yang dipertimbangkan Bank dalam perhitungan kebutuhan modal kerja debitur. 2) Piutang Dagang Piutang dagang adalah tagihan-tagihan perusahaan yang timbul karena adanya penjualan secara kredit dan secara normal dalam jangka pendek yang dapat diterima Bank sesuai karakteristik bisnis. Dalam penilaian piutang dagang sebagai agunan agar diperhatikan bahwa piutang tersebut merupakan piutang dagang lancar, yang dapat dilakukan dengan menggunakan data dari laporan keuangan atau data dari laporan aging piutang perusahaan. Penjualan kredit dilaksanakan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai piutang kepada pembeli tersebut. Untuk mencegah tak tertagihnya piutang, setiap transaksi penjualan kredit pada pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat tidaknya pembeli tersebut diberikan kredit. 63

63

Mulyadi, Sistem Akuntansi. Edisi ke-3 (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 210.

,


57

Informasi/data mengenai hal tersebut di atas harus dimiliki oleh PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan guna mengetahui tingkat kolektibilitas piutang yang akan diterima sebagai agunan.   3) Tanah Dalam penilaian agunan berupa tanah agar memperhatikan hak atas tanah meliputi : a) Hak Milik, b) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, c) Hak Guna Usaha, d) Hak Guna Bangunan, e) Hak Pakai atas tanah negara, f) Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas, yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. 4. Analisa Kredit a. Nota Analisa Kredit Nota Analisa Kredit (NAK) adalah media untuk mengusulkan dan menganalisa permohonan fasilitas kredit (baru, tambahan, perpanjangan) untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai kewenangan. Untuk mempermudah dan mempercepat pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit dalam membaca, memahami dan memutuskan kredit proposal, maka pengajuan NAK agar disusun secara sistematis, padat dan informatif.64 Secara umum isi dan susunan NAK meliputi : a) Informasi debitur dan group.   b) Fasilitas debitur dan group (baru, tambahan, perpanjangan).  

64

Hasil wawancara dengan pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan : Rapiun Sinaga, Assistant Relationship Manager, pada tanggal 3 Oktober 2016.


58

c)

Tujuan penggunaan.  

d) Analisa kredit : (1). Analisa Kualitatif. (2). Analisa Kuantitatif. (3). Perhitungan kebutuhan kredit. (4). Covenant. e) Payment/track record. f)

Analisa agunan.

g) Analisa group usaha (apabila ada). h) Risiko dan mitigasi. i) b.

Rekomendasi.

Jenis Nota Analisa Kredit (NAK) Dalam melakukan analisa kredit dapat menggunakan contoh NAK sebagai

berikut : 1) NAK untuk limit s.d Rp. 2 Miliar. 2) NAK untuk limit di atas Rp. 2 Miliar s.d Rp. 5 Miliar. 3) NAK khusus perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk limit s.d Rp. 2 Miliar. 4) NAK untuk limit di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar. 5) NAK dimaksud dilampirkan dokumen pendukung.


59

Jenis dan format NAK tersebut di atas dapat disesuaikan dan merupakan kewenangan dari pemegang kewenangan pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan. Perubahan format NAK dilaporkan kepada Unit Pembina Sistem Kebijakan dan Prosedur. 5. Credit Scoring dan Credit Rating a. Credit Scoring SME Scoring System (SMESS)  SMESS digunakan sebagai scoring tools dalam proses analisa kredit Business Banking untuk limit s.d Rp. 5 Miliar per Debitur. Prosedur Scoring Prosedur dalam melakukan input scoring diatur dalam ketentuan internal Bank.  Pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan harus memastikan bahwa data yang di-input dalam scoring system telah sesuai dengan dokumen yang tersedia. b. Credit Rating. Credit Rating merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat risiko gagal bayar/default (calon) debitur. Credit Rating dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan dengan menggunakan Bank Mandiri Rating System (BMRS). Credit Rating dilakukan minimal setiap 1 (satu) kali dalam setahun terhadap debitur baru maupun debitur eksisting. Proses rating harus dilakukan kembali setiap terjadi perubahan data yang dapat mempengaruhi risiko debitur sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Bank Mandiri Rating System (BMRS). Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan rating adalah laporan keuangan audited 2 (dua)


60

periode terakhir dengan masing-masing periode adalah 1 (satu) tahun sesuai tahun buku debitur.65 Apabila penentuan rating menggunakan laporan keuangan un-audited (inhouse), maka harus dilakukan rating ulang bila laporan keuangan audited telah tersedia.  Untuk debitur yang tidak diwajibkan menyerahkan laporan keuangan audited maka pelaksanaan rating didasarkan pada laporan keuangan un-audited. Apabila terdapat informasi kualitatif yang berdampak signifikan terhadap kondisi debitur, Credit Rating segera dilakukan review oleh Business Unit dan Credit Risk Taking Unit untuk melihat dampaknya terhadap Credit Rating (Customer Rating). 66  Jenis-jenis rating yang dikenal pada PT. Bank Mandiri adalah: a) Financial Rating Financial Rating adalah rating berdasarkan penilaian kondisi keuangan (neraca & laba rugi) (calon) debitur selama 2 (dua) tahun terakhir (harus tetap terkoneksi dengan database yang sudah ada). b) Customer Rating Customer Rating adalah financial rating yang telah disesuaikan dengan faktor-faktor kualitatif seperti payment history, industri, kualitas manajemen, business outlook dan lainnya.

65

Hasil wawancara dengan pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan : Rapiun Sinaga, Assistant Relationship Manager, pada tanggal 3 Oktober 2016. 66 Hasil wawancara dengan pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan : Rapiun Sinaga, Assistant Relationship Manager, pada tanggal 3 Oktober 2016.


61

c) Facility Rating Facility rating adalah perkalian parameter risiko, yaitu loss given default, probability of default (atas dasar Customer Rating) serta exposure at default. Rating yang digunakan sebagai dasar penetapan limit pemegang kewenangan adalah Facility Rating. Untuk (calon) debitur yang hanya mengajukan/memiliki fasilitas Non Cash Loan (NCL), rating yang digunakan adalah Customer Rating. Apabila nasabah memiliki beberapa fasilitas dari Bank, maka Facility Rating yang digunakan adalah Facility Rating terendah dari fasilitas kredit yang diperoleh nasabah. Kelas rating dapat disesuaikan per jenis rating yang ditetapkan Bank. Rating untuk Non Cash Loan (NCL)  Untuk fasilitas NCL, rating yang digunakan adalah sebagai berikut : (1). Customer Rating apabila (calon) debitur hanya mengajukan/memiliki fasilitas NCL. (2). Facility Rating apabila (calon) debitur telah memiliki fasilitas Cash Loan (CL). Prosedur melakukan rating debitur mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rating. Pemberian Kredit Tanpa Rating Pemberian fasilitas kredit limit di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar tanpa rating  dapat dilakukan untuk perusahaan baru yang beroperasi atau berproduksi secara komersial kurang dari 2 (dua) tahun dan koperasi. 6. Covenant Covenant merupakan persyaratan kredit yang ditentukan Bank dan disetujui debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu selama fasilitas kredit berjalan. Tidak dipenuhinya


62

covenant oleh debitur merupakan suatu kejadian kelalaian debitur (event of default) dan sekaligus berfungsi sebagai peringatan dini yang memberikan hak kepada Bank untuk mengambil langkah-langkah pengamanan sesuai perjanjian kredit. Covenant harus bersifat realistis, yaitu dapat dipenuhi oleh debitur sesuai dengan kondisi dan sifat  usaha debitur.  Ditentukan atas dasar risiko yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas kredit.  Covenant harus dapat dimonitor, harus akurat, konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran diantara masing-masing covenant dan dengan persyaratan lain dalam perjanjian kredit.   Suatu covenant yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut positive atau affirmative covenant, sedangkan covenant yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut negative covenant67. Penentuan affirmative dan negative covenant disesuaikan dengan kondisi debitur, dengan kewenangan memutus oleh pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai limit kewenangan. Rincian klausula affirmative covenant dan negative covenant dapat mengacu pada Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit. Pemenuhan Covenant Apabila debitur tidak memenuhi covenant yang telah ditetapkan dalam perjanjian  kredit, maka pihak PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan harus mengingatkan debitur secara tertulis. Bilamana debitur tidak dapat memenuhi covenant tersebut di atas, maka PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan segera mengusulkan alternatif penyelesaiannya kepada pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai limit kewenangan. 7. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) SPPK adalah surat penawaran pemberian kredit kepada (calon) debitur atas permohonan kredit yang diajukannya, yang mencantumkan ketentuan dan persyaratan fasilitas kredit yang ditawarkan. SPPK ini dimaksudkan agar (calon) debitur memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Bank. Ketentuan SPPK: 67

Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 156-157.


63

1) Pembuatan SPPK harus didasarkan atas NAK yang telah disetujui oleh pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai limit kewenangan. 2) Dalam SPPK harus mencantumkan : a) Ketentuan dan persyaratan fasilitas kredit yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit, serta batas waktu masa berlakunya SPPK. b) Informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Rupiah. 3) SPPK dipersiapkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang (authorized) pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan. 4) SPPK bersifat tidak mengikat secara legal. Pemberian fasilitas kredit tergantung dari dipenuhinya ketentuan/kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan prosedur persetujuan kredit yang berlaku di Bank. 5) Konfirmasi persetujuan (calon) debitur dengan cara menandatangani SPPK tersebut menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait. 6) Penandatanganan SPPK oleh (calon) debitur harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. 7) Untuk fasilitas kredit diatas Rp. 1 Trilyun secara one obligor, penerbitan SPPK dapat dilakukan sebelum diperoleh hasil konsultasi dengan Dewan Komisaris. 8. Perjanjian Kredit Perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat


64

dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utangpiutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.68 Perjanjian Kredit (PK) merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara Bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitur/ nasabah) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang. Setiap PK harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Bank selaku kreditur (dalam hal ini oleh pejabat-pejabat yang memiliki wewenang) dan nasabah selaku debitur sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Dengan penandatanganan PK maka diperoleh bukti tertulis bahwa bank telah memberikan pinjaman sejumlah yang tertera pada PK  tersebut kepada debitur yang telah menandatangani akta perjanjian kredit, baik atas  namanya sendiri ataupun yang mewakili perusahaan dan ketentuan yang mengikat mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.  PK tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kesatuan dari : 1) Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK). 2) Perjanjian Accesoir. 3) PK termasuk addendumnya harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Bank selaku  kreditur dan nasabah sendiri atau sebagai wakil yang

68

Frank Taira Supit, “Aspek-Aspek Hukum Dari “Loan Agreement” dalam Dunia Bisnis Internasional”, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985), hal. 45.


65

berwenang mewakili perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. PK merupakan perjanjian pokok yang akan diikuti dengan perjanjian lainnya yang bersifat accesoir (perjanjian ikutan). Perjanjian Accesoir adalah perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan/agunan meliputi antara lain: a) Hak Tanggungan b) Hipotik c) Fidusia d) Gadai e) Penjaminan Hutang (Personal Guarantee/Borgtocht dan Corporate Guarantee). a. Jenis Perjanjian Kredit PK terdiri dari Notariil dan dibawah tangan. Perjanjian kredit dengan limit s.d Rp.5 Milyar dapat dilakukan dibawah tangan, sedangkan Perjanjian kredit dengan limit > Rp 5. Miliar harus dibuat secara notariil, kecuali Kredit Agunan Deposito (KAD) dan kredit Program yang diatur tersendiri. Penetapan jenis PK yang akan digunakan merupakan kewenangan pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai limit kewenangan. Dalam hal performance dan kolektibilitas debitur mengalami penurunan (menjadi kolektibilitas 3, 4, dan 5), maka dalam rangka memperkuat posisi Bank dapat digunakan pengikatan secara notariil terhadap seluruh dokumen kredit (termasuk dokumen agunan)


66

Dalam hal menggunakan jenis akta Notariil, harus menggunakan Notaris rekanan Bank. Penggunaan Notaris bukan rekanan Bank dapat diterima, dengan mempertimbangkan antara lain : 1) Tidak terdapat Notaris rekanan Bank di wilayah setempat. 2) Notaris tersebut memiliki ijin usaha dan pengalaman minimal empat tahun. 3) Notaris telah terdaftar sebagai anggota asosiasi. 4) Tidak termasuk Notaris yang bermasalah (informasi dimintakan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan kepada asosiasi). b. Penyusunan Perjanjian Kredit /Addendum Perjanjian Kredit Pembuatan PK dibawah tangan dilakukan oleh Bank, sedangkan pembuatan PK Notariil dilakukan oleh Notaris. Penyusunan PK tersebut harus disusun dengan memperhatikan hal-hal yang memuat syarat dan ketentuan/covenant yang ditetapkan dalam NAK dan syarat-syarat lain/umum PK standar Bank.   Dalam penyusunan PK, harus memperhatikan syarat/covenant

yang

ditetapkan dalam NAK. Penghapusan/perubahan klausula pada PK standar dapat dilakukan dengan sangat selektif dengan syarat : 1) Reputasi debitur/calon debitur dikenal baik oleh Bank.   2) Sesuai dengan struktur kredit.   3) Klausula dalam PK tidak bertentangan dengan SUPK.  


67

Penghapusan/persetujuan perubahan klausula tersebut harus disetujui oleh pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai limit kewenangan. 69  Tatacara pelaksanaan penyusunan PK dan addendum PK adalah sebagai berikut: a) PK (1). PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan menyiapkan draft PK atau meminta bantuan Notaris untuk menyiapkan akta perjanjian kredit (notariil) dan bertanggung jawab pada formalitas PK dimaksud, yaitu memastikan seluruh persyaratan kredit di dalam SPPK telah dituangkan dengan benar ke dalam PK dan telah sesuai dengan syarat-syarat dalam NAK, meneliti aspek yuridis atas pelaksanaan penandatanganan PK, antara lain: kewenangan para pihak, persyaratan agunan, pemenuhan persyaratan dalam rangka penandatangan PK. Sebelum penandatanganan PK, PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan berkewajiban meneliti kembali dan oleh karenanya bertanggung jawab terhadap isi/materi dari PK yang dibuat dan membubuhkan paraf pada setiap coretan dalam PK (renvoi). Setiap perubahan PK, harus dibuat addendum PK. Tatacara pembuatan addendum PK sama dengan tatacara pembuatan PK. 2) Penandatanganan PK Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penandatangan PK adalah sebagai berikut : Penandatanganan PK dilakukan oleh Bank dan nasabah, dengan penjelasan sebagai berikut : 69



68

(1).Bank. Penandatanganan dokumen kredit pada dasarnya merupakan salah satu dari tindakan-tindakan mewakili untuk dan atas nama Bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Penandatangan PK dari pihak Bank adalah pejabat yang mempunyai surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum mewakili Bank. Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Bank mengeluarkan surat kuasa dengan hak subtitusi kepada pejabat-pejabat di kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang dalam melakukan tindakan mewakili untuk dan atas nama Bank.  Atas dasar surat kuasa tersebut di atas, dalam kaitannya dengan upaya memperlancar pelaksanaan proses kredit, pejabat-pejabat di kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang dapat menandatangani dokumen-dokumen kredit seperti SPPK, PK dan perjanjian accesoirnya.70 (2).Nasabah Nasabah yang melakukan penandatanganan PK adalah : (a) Apabila bertindak untuk diri pribadi, harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. (b) Apabila bertindak untuk dan atas nama perusahaan, harus orang yang secara sah dapat bertindak mewakili perusahaan yang bersangkutan (dapat dilihat pada anggaran dasar perusahaan tersebut).  Khusus untuk perusahaan yang masih dalam status “PT dalam pendirian”, maka seluruh 70



69

pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai dengan harta pribadi. Penandatanganan PK antara pihak Bank dan nasabah harus dilakukan pada waktu dan tempat yang sama. Penandatanganan PK dapat pula dilaksanakan setelah nasabah membayar provisi kredit/commitment fee. Untuk PK dibawah tangan, harus dibuat secara lengkap dan jelas serta dipahami oleh nasabah sebelum dilakukan penandatanganan PK oleh Nasabah dan Bank. PK harus dibuat secara lengkap dan jelas (termasuk mengenai event of default) serta dipahami oleh nasabah sebelum dilakukan penandatanganan PK oleh nasabah dan Bank. Akta-akta otentik (baik akta PK maupun akta pengikatan agunan) harus ditandatangani oleh nasabah dan Bank di hadapan pejabat pembuat akta atau notaris pada saat tanggal ditandatanganinya akta. PK merupakan perjanjian pokok/induk, sedangkan perjanjian pengikatan agunan (akta hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik, cessie piutang) adalah perjanjian accesoir atau perjanjian buntut/pelengkap dari PK. Dengan demikian, pembuatan akta pengikatan agunan tidak boleh mendahului PK. 3) Format Perjanjian Kredit Pencantuman klausula pada PK disesuaikan dengan “ketentuan dan persyaratan” setiap fasilitas kredit berdasarkan keputusan Komite Kredit sesuai kewenangan dan telah disepakati oleh debitur. Sebagai pedoman untuk penyusunan PK, dalam setiap PK minimal memuat materi sebagai berikut : a) Judul Perjanjian Kredit pada judul perjanjian kredit dicantumkan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, misalnya “Perjanjian Kredit Modal Kerja”.   b) Nomor dan Tanggal pada PK dicantumkan nomor dan tanggal dari PK yang ditandatangani.   c) Pembukaan merupakan awal dari suatu akta sebelum komparisi, dimana untuk PK di bawah tangan memberikan penjelasan tentang tempat dan tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut.  


70

d) Komparisi. Komparisi adalah bagian dari perjanjian yang berisi keterangan mengenai indentitas dan kewenangan bertindak dari para pihak yang menandatangani perjanjian.   e) Premise merupakan pengantar PK yang menunjukkan maksud utama dari para pihak dan mengapa PK tersebut dibuat.   f) Isi Perjanjian  Mencakup Ketentuan dan Persyaratan yang merupakan kehendak para pihak mengenai hak dan kewajibannya. Dalam suatu PK, disamping harus memenuhi syarat sahnya perjanjian/ perikatan, perlu kiranya diperhatikan hal-hal yang penting (essensialia) yang harus tercantum didalam PK tersebut dengan maksud untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, yaitu : (1).Kredit Tunai (Cash Loan) (a) Tujuan penggunaan kredit; (b) Pencantuman besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh Bank; (c) Besarnya bunga, provisi / commitment fee, dan biaya-biaya lain harus disebutkan dengan jelas; (d) Syarat-syarat penarikan ; (e) Jangka waktu pemberian kredit ; (f) Tempat pembayaran kembali hutang ; (g) Hal-hal yang menyebabkan kredit yang diterima debitur harus dibayar sekaligus walaupun jangka waktu kredit belum berakhir ; (h) Agunan.


71

(2). Kredit Non Tunai (Non Cash Loan) (a) Tujuan penerbitan non cash loan (BG / SBLC / LCDN / LC). (b) Pencantuman besarnya jumlah fasilitas penerbitan non cash loan yang diberikan oleh Bank; (c) Besarnya komisi dan biaya-biaya lain harus disebutkan dengan jelas; (d) Syarat-syarat penerbitan non cash loan. (e) Jangka waktu pemberian fasilitas penerbitan non cash loan. (f) Agunan. Dalam isi PK juga perlu dicantumkan klausula apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditandatanganinya PK debitur belum menarik fasilitas kreditnya, maka Bank berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri PK. Apabila debitur akan melanjutkan fasilitas kreditnya maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kredit dan terhadap permohonan tersebut harus dilakukan analisa kembali oleh Bank.71 Selain isi PK terkait jenis kredit sebagaimana tersebut di atas, maka isi dari suatu PK atau pemberian fasilitas pada umumnya memuat pula hal-hal sebagai berikut : 1) Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan (representations and warranties) dari debitur. 2) Covenant.

71



72

3) Kelalaian/pelanggaran/wanprestasi (events of defaults). 4) Force majeure. 5) Penutup Pada penutup dicantumkan perihal jumlah atau rangkap PK yang dibuat dimana masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili. 6) Lampiran Merupakan lampiran dari PK yang berisi detail pelaksanaan/penjelasan atas klausul perjanjian (misalnya jadual pembayaran), dan dinyatakan sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PK.   Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh debitur berdasarkan PK, debitur dikenakan denda sebesar ketentuan yang berlaku. Denda tersebut harus diperjanjikan dalam PK. Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol dalam prakteknya lebih mengutamakan nasabah yang telah direkomendasikan langsung oleh PT. Bank Mandiri. Para pelaku usaha yang direkomendasikan oleh PT. Bank Mandiri adalah para pelaku usaha yang memiliki potensi besar. Pegawai Bank Mandiri terlebih dahulu mensurvei lokasi-lokasi usaha besar yang berada pada wilayah kerja PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan. Mereka melihat dan memperhitungkan keuntungan yang didapat oleh para pelaku usaha tersebut.


73

Setelah mereka mengetahuinya, mereka pun mendatangi tempat usaha tersebut dan mendatangi pelaku usahanya untuk kemudian dilakukan penawaran pemberian kredit modal kerjanya. Jika ternyata pelaku usaha tersebut tertarik akan penawaran yang diberikan oleh pegawai PT. Bank Mandiri, mereka kemudian memberikan surat permohonan atau form aplikasi pengajuan kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan kepada pelaku usaha tersebut agar mengisi surat permohonannya.72 Setelah form aplikasi diisi oleh calon debitur dan telah diserahkan kembali kepada pihak PT. Bank Mandiri, barulah tahapan-tahapan yang telah lebih dahulu disebutkan diatas dilaksanakan. Seperti credit checking, penilaian agunan, analisis kredit, credit scoring dan credit rating, penetapan covenent, penerbitan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dan pembuatan PK (Perjanjian Kredit), setelah penandatanganan PK terlaksana barulah dilakukan aktivasi. Pembuatan PK Notariil dilakukan oleh Notaris. Notaris yang dapat membuat PK pun harus merupakan Notaris Rekanan PT. Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol yang wilayah kerjanya berada di Medan. Notaris rekanan pun memiliki limit masing-masing dalam pembuatan PK Notariilnya. Notaris dalam hal pemberian PK pun mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh PT. Bank Mandiri, tidak serta merta dapat melakukan pembuatan PK sesuai

72

Hasil wawancara dengan nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan, pada tanggal 5 Oktober 2016


74

kehendaknya, mereka pun memiliki batas wewenang masing-masing yang telah diberikan PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan. Secara umum setelah PK ditandatangani oleh debitur dan PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan, barulah terjadi aktivasi. Sebelum rekening fasilitas kredit di aktivasi, sistem aplikasi data yang terintegrasi di PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan harus diisi secara benar agar aktivasi dapat berjalan. Aktivasi dapat terjadi apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, yaitu: 1.

SPPK yang telah ditanda tangani diatas materai dan telah dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan

2.

Debitur telah melakukan pembayaran atas provisi, servicing fee, dan administrasi kepada pihak PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan yang dilakukan sebelum penandatanganan PK

3.

Debitur menyerahkan surat pernyataan terkait agunan, yang biasanya diperlukan jika agunannya dimiliki oleh pihak ketiga

4.

Debitur menyerahkan surat pernyataan/standing instruction dari debitur kepada pihak PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan untuk memberikan izin atas pendebitan secara otomatis dari rekening debitur, yang biasanya diberikan sekaligus dengan Surat Kuasa dari debitur kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening.

Setelah terjadinya aktivasi, ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi, agar memo aktivasi dapat diterbitkan, yaitu: 1. Adendum PK telah ditandatangani diatas materai


75

2.

Agunan telah ditutup oleh asuransi rekanan PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan

Isi dari memo aktivasi adalah: 1. Aktivasi rekening 2. Update agunan 3. Pemindah bukuan dari rekening kredit ke rekening tujuan.73 Setelah tahap-tahap diatas terpenuhi, barulah terjadi proses pengaktivan kredit, atau dapat disebut sebagai pencairan dana. Pencairan dana dalam Kredit Modal Kerja dilakukan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan merujuk surat debitur, yang dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara langsung sesuai dengan jumlah Kredit Modal Kerja yang diberikan. Prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan diperlukan adanya analisa kredit yang secara hati-hati melakukan review atas kelayakan seseorang diberikan kredit. Dapat dilihat pada tahapan sebelum pemutusan kredit, yaitu melalui pengumpulan data, credit checking, penilaian agunan, analisis kredit, lalu kemudian dilakukan credit scoring dan credit rating. Tahapan-tahapan yang dilakukan PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan itulah yang membuktikan bahwa mereka menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tepat. Proses pembuatan penerbitan perjanjian kredit pada PT. Bank Mandiri juga telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penerbitan perjanjian kredit telah didahului dengan analisis secara comply atau hati-hati dan akurat. Comply termasuk pengecekan izin-izin usaha atau legalitas calon debitur, penutupan asuransi penilaian agunan yang akan menjaga kualitas data perkreditan. Prosedur dan proses pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan pun telah melaksanakan prinsip 5C. Dalam pelaksanaannya, character atau kepribadian dari dinilai melalui credit checking, dimana pada saat bank melakukan credit checking, bank melakukan verifikasi mengenai reputasi untuk memperoleh keyakinan atas debitur yang dilakukan melalui bank checking, bank menghubungi secara langsung Bank Indonesia untuk meminta Informasi Debitur Individual (IDI). Capital atau modal dapat dilihat penerapannya 73

Hasil wawancara dengan pegawai PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan : Rapiun Sinaga, Assistant Relationship Manager, pada tanggal 3 Oktober 2016.


76

pada metode pengumpulan data berupa data dari debitur, dimana pada pengumpulan data dilihat jumlah saham atau modal yang dimiliki. Capacity atau kemampuan penerapannya dapat dilihat pada proses credit rating, yang merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat resiko gagal bayar dari calon debitur, dengan berdasarkan penilaian kondisi keuangan (neraca & laba rugi) dari calon debitur selama 2 (dua) tahun terakhir. Prinsip Condition of Economy atau kondisi ekonomi pada penerapannya terdapat pada tahapan penetapan target market dengan cara membatasi jenis usaha yang memerlukan perhatian khusus, yaitu debitur dengan jenis usaha yang harga produk/komoditasnya sangat fluktuatif. Collateral atau agunan penerapannya pada pemberian kredit modal kerja dapat dilihat dari tahapan penilaian agunan, dimana PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan menilai agunan sesuai standar penilaian yang ditetapkan PT. Bank Mandiri. Proses pembuatan penerbitan perjanjian kredit secara notariil, pada tahap awal didahului oleh PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan mengajukan kepada notaris untuk memohon bantuan notaris agar membuat perjanjian kredit atas nama calon debitur. Pengajuan permohonan pembuatan perjanjian kredit diajukan dalam bentuk tersurat, yang didalamnya terlampir: 1. Surat Persetujuan Pemberitahuan Kredit (SPPK) 2. Photo copy kartu identitas calon debitur 3. Photo copy sertifikat bukti kepemilikan agunan 4. Dokumen pendukung lainnya, seperti akta pendirian perusahaan dan akta perizinan perusahaan Setelah notaris melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut, notaris kemudian membuat minut akta perjanjian kredit, dan kemudian dilanjutkan dengan ditentukannya kapan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit. Setelah itu notaris menerbitkan akta perjanjian kredit asli untuk kemudian diserahkan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan, dan salinannya diserahkan kepada debitur.74 Proses pembuatan akta perjanjian kredit oleh notaris telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian karena, sebelum penandatanganan perjanjian kredit, notaris telah mengecek terlebih daluhu dokumen-dokumen yang terlampir pada surat permohonan pembuatan perjanjian kreditnya.

74

Hasil wawancara dengan Notaris rekanan PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan: Ade Yulianty Djaidir, Notaris di Medan, pada tanggal 22 Februari 2017


BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BANK MANDIRI CABANG IMAM BONJOL MEDAN

Recommend Documents