ALTERNATIF PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM HAL NON LETTER OF CREDIT. PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, IMAM BONJOL MEDAN SKRIPSI

1

ALTERNATIF PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM HAL NON LETTER OF CREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, IMAM BONJOL MEDAN

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh : MAYA SARI NIM : 060200155

Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.

Non Letter Of Credit Pada PT. Bank Mandiri

2

ALTERNATIF PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM HAL NON LETTER OF CREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, IMAM BONJOL MEDAN

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : MAYA SARI NIM : 060200155

Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW Disetujui Oleh Ketua Departemen Hukum Keperdataan

(Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MS) NIP. 1962204211988031004

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(Ramli Siregar, SH. M. Hum) NIP. 195303121983031002

(Puspa Melati Hasibuan, SH. M. Hum) NIP. 196801281994032001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


3

KATA PENGANTAR

Assalaammu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena atas rahmat dan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul “Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal non Letter of Credit Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan” adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan untuk meraih gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tidak ada pengetahuan penulis yang dapat diandalkan kecuali hanya sekedar ketekunan dan kesungguhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon kemurahan pembaca agar kiranya sudi memberikan masukan dan kritik membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa pada hakekatnya di dalam meyelesaikan dan menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran, motivasi dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.



4

2.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

3.

Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., M. Hum, DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4.

Bapak Muhammad Husni, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5.

Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

6.

Ibu Rabiatul Syahriah, SH., M. Hum., selaku Ketua Program Kekhususan BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

7.

Bapak Ramli Siregar, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang begitu peduli dan sangat perhatian dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8.

Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan arahan dengan begitu peduli dan perhatian serta sabar dan teliti dalam membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9.

Ibu Dr. Sunarmi, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di kampus yang kita cintai ini.

10.

Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, serta seluruh staf administrasi yang telah banyak membantu



5

penulis (Bang Harun, Bang Armen, Bang Irfan, Kak Yuni, Kak Juli, Kak Fitri, dll). 11.

Pimpinan, staf dan pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan yang telah membantu selama penulis melakukan riset (Bu Rosna Porwan, Bu Saniam, Pak Boitha Sitompul, Pak Syarif Effendy, Pak Irsan, Pak Hadi, Pak Amwal).

12.

Rekan – rekan mahasiswa/i, khususnya stambuk 2006 yang telah memberikan warna pada penulis dalam menjalani hari-hari di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

13.

Rekan – rekan mahasiswa/i, khususnya teman – teman grup c yang dari awal telah saling membantu dalam menyelesaikan seluruh mata kuliah dan diharapkan kita akan terus menjalin hubungan baik sampai saat ini.

14.

Rekan – rekan mahasiswa/i khususnya Kiki Fitri M.M, Sheila Miranda Hsb, Fadillah, Rizka Utami, Andri Manurung, Okki Hariyadi, Frans Daniel JS, Tanzila Nasution, Alex Immanuel, Indra Parluhutan, Putri Hafwany, Lesly, dll yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas kerjasamanya saling berbagi ilmu dan memberikan hasil yang terbaik buat kita semua.

15.

Rekan – rekan mahasiswa/i BTM Aladdinsyah, SH., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara khususnya pengurus BTM Aladdinsyah, SH 2008/ 2009 yang selama ini telah bekerja sama memberikan yang terbaik untuk kemajuan mushola kedepannya (Sudirman Naibaho, Firnanda, Dewi,



6

Oktris, Defriansyah, Al Sailanov, Ahmad, Indra Lesmana, Inda Dian, Dina Kristina, dll). 16.

Rekan – rekan mahasiswa/i yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa/i Minang (IM3) Fakultas Hukm Universitas Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan banyak kontribusi dan kegembiraan dalam menjalani hari-hari di kampus tercinta ini (Riko, Nurul, Randy, Okki, Dendi, Putri, Donny, Dedek, Ermilia, Sri Chairani, Diannovi, Syahnida, Theo, Dirga, Suhaji, Farid, Ari, Febri, Yulia, Adek, Yuke, Satrya, Indi, Riyadi, Sefiola, Andi, Rahman, dll).

17.

Teman – teman SMA sekaligus sahabat terbaik yang telah memberikan banyak pencerahan dan perhatian serta menjadi tempat berbagi penulis dalam suka maupun duka selama ini (Dian wahyuni, Laila Fitria, Mira, Henny, Melissa, Ayu, dll).

18.

Terima kasih kepada keluarga/ saudara penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan kuliah dan memberikan dukungan moril buat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik (Kak Merli, Kak Sari, Kak Yenny, Diana, M. Yusuf).

19.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Khusus kepada kedua orang tua penulis yang dengan seluruh kemampuannya telah memberikan banyak motivasi, arahan, dukungannya baik finansial maupun dukungan moril dan membimbing, membekali dengan ajaran



7

agama, selalu mendoakan penulis untuk kelancaran pendidikan dan kesehatan dan yang terpenting untuk jasanya dari penulis lahir, kemudian menginjak bangku sekolah sampai penulis dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi dan akhirnya menyelesaikan skripsi untuk syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, karena tanpa mereka penulis tidak mungkin ada di sini dan menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis terhadap kebaikan dan ketulusan mereka. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkannya, dan sekaligus memberikan ilmu bagi pembaca. Amin ya Rabbal ’Alamin. Wassalaammu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Medan, Desember 2009 Penulis

Maya Sari



8

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ----------------------------------------------------------------------------- i Daftar Isi ----------------------------------------------------------------------------------- vi Abstrak ----------------------------------------------------------------------------------- viii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ------------------------------------------------------ 1 B. Perumusan Masalah ------------------------------------------------ 9 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ---------------------------------- 10 D. Keaslian Penulisan ------------------------------------------------ 11 E. Tinjauan Kepustakaan -------------------------------------------- 12 F. Metode Penulisan ------------------------------------------------- 15 G. Sistematika Penulisan -------------------------------------------- 16

BAB II

TRANSAKSI

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

SECARA

UMUM A. Pengertian Perdagangan Internasional -------------------------- 20 B. Ketentuan Dalam Negeri di Bidang Ekspor Impor ----------- 27 C. Persyaratan Menjadi Eksportir dan Importir ------------------- 30 D. Pengelompokan Barang Ekspor Impor ------------------------- 38

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT PEMBAYARAN A. Pengertian dan Sifat Umum Alat Pembayaran ---------------- 45 B. Jenis-jenis Alat Pembayaran ------------------------------------- 47 C. Cara-cara Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional --- 52 D. Syarat-syarat Umum dan Khusus Yang Dapat Disertakan Dalam Perjanjian Jual Beli Internasional ------------- 56



9

BAB IV

ALTERNATIF PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM HAL NON LETTER OF CREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk IMAM BONJOL MEDAN A. Jenis Alternatif dan Tata Cara Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal Non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan --------------------------------- 64 B. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri ------------------------------------------------------------- 80 C. Kelemahan dan Kelebihan Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal Non Letter of Credit ---------------------------- 86

BAB V

KESIMPULAN & SARAN A. Kesimpulan --------------------------------------------------------- 91 B. Saran ---------------------------------------------------------------- 93

Daftar Pustaka ---------------------------------------------------------------------------- 94 Lampiran



10

ABSTRAK

Pembayaran yang harus dilakukan dalam hubungan dagang dengan pengusaha asing di luar negeri biasanya memerlukan campur tangan dari Bank. Begitu berartinya peranan bank dalam lalu lintas pembayaran ekspor impor baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini antara lain alternatif pembayaran dalam hal non Letter of Credit (L/C) yang berlaku serta bagaimana prosedur/ tata cara pembayaran dengan menggunakan alternatif pembayaran dalam hal non L/C, para pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran luar negeri dalam hal non L/C serta kelebihan dan kelemahan dari alternatif pembayaran dalam hal non L/C. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan untuk mengumpulkan data atau bahan untuk selanjutnya dianalisa dan diamati sehingga nantinya mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pengumpulan data meliputi field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Dalam perdagangan internasional dikenal cara pembayaran barang yaitu clean payment and settlements, documentary credit dan documentary collection. Dalam proses pembayaran itu bank mempunyai peranan penting. Salah satunya pelayanan yang diberikan Bank Mandiri dalam transaksi pembayaran luar negeri dalam hal non L/C yakni Inkaso (collection) dengan documentary collection. Documentary collection adalah cara pembayaran luar negeri dengan mempergunakan surat tagihan yang disebut draft atau bill of exchange. Surat penagihan tersebut disertai berbagai macam dokumen yang dipergunakan untuk mengambil barang dari pelabuhan atau bandara. Draft dapat dibagi dua yaitu sight draft dan time draft. Apabila ingin memiliki barang yang mereka pesan, importir wajib mengaksep draft yang disampaikan eksportir (melalui remitting dan collecting bank) kepada mereka. Adapun pihak dalam dan luar negeri yang terkait yaitu eksportir, importir, remitting bank, collecting bank dan presenting bank. Transaksi pembayaran dengan collection ini memiliki kelebihan dan kelemahan baik bagi eksportir maupun importir. Kelebihan dan kelemahan yang ditanggung melihat pada bergaining position terletak pada para pihak apakah itu eksportir maupun importir dan biasanya dipengaruhi juga oleh kualitas dari komoditi barang yang diperjualbelikan dalam lalu lintas perdagangan internasional. Transaksi pembayaran dengan collection didasarkan pada hubungan baik para pihak dan telah mengetahui kredibilitas masing-masing pihak. Pada umumnya pembayaran dengan collection ini resiko paling banyak ditanggung oleh pihak eksportir.



11

`

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Peningkatan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan mendorong

peningkatan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kebutuhan kualitas maupun kuantitas masyarakat ini didorong dan ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi-komunikasi dan transportasi (darat, laut dan udara). 1 Semakin tinggi peradaban dan ilmu pengetahuan, maka semakin banyak jenis kebutuhan yang dituntut oleh masyarakat bersangkutan. Semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kepuasan hidup masyarakatnya, merupakan alasan yang paling nyata, bahwa setiap negara tidak semuanya dapat menghasilkan barang yang dibutuhkannya dan harus membeli kebutuhan barang tersebut dari negara lain. Akhirnya mereka saling terkait dalam suatu perdagangan barang karena faktor kebutuhan, dan terjalinlah hubungan-hubungan antara pengusaha yang satu dengan pengusaha lainnya dari negara yang berbeda. Oleh karena itu menjadi keharusan bagi negara-negara tersebut untuk mengadakan kegiatan perdagangan luar negeri yang dapat membawa keuntungan oleh spesialisasi produksi di antara berbagai negara. Dengan adanya perdagangan luar negeri memungkinkan pula suatu negara mempelajari teknik produksi lebih modern dan memperluas pasar bagi produksi-produksi yang tidak dapat dinaikkan lagi penjualannya di dalam negeri. 1

H. Malayu SP. Hasibuan, 1993, Kredit Berdokumen (L/C) dan Lalu Lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomian, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 1. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


12

Sebagai suatu bentuk hubungan dagang sudah barang tentu salah satu pihak harus mengadakan pembayaran dan pihak lain harus menyerahkan barang. Pembayaran berarti setiap pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran sejumlah uang, melaksanakan pekerjaan oleh seorang buruh, dan lain sebagainya. 2 Membicarakan tentang pembayaran, sebenarnya tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut tentang apa maksud dan tujuan pembayaran itu dilakukan. Hal ini adalah logis karena pembayaran itu sendiri tidak lain merupakan suatu kewajiban yang timbul sebagai akibat dari suatu usaha yang dilakukan sebelumnya. Suatu hubungan pembayaran luar negeri dalam bahasa asing di sebut foreign payment relation diperlukan dalam penyelesaian lalu lintas bayar membayar antara pihak yang mengadakan usaha (perdagangan) dimana mereka masing-masing berada di negara yang berlainan. Suatu hubungan pembayaran luar negeri pada hakikatnya diperlukan dalam penyelesaian transaksitransaksi yang diadakan oleh para pihak, yaitu dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional yang meliputi transaksi ekspor impor baik barang maupun jasa. Pembayaran bukanlah suatu proses yang dapat berdiri sendiri (zelfstandige process) atau terjadi secara spontan tanpa ada kaitannya dengan transaksi lain sebagai latar belakang atau peristiwa yang melatarbelakanginya, sebab setiap pembayaran merupakan pelaksanaan atau realisasi dari suatu transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi di sini dapat dimasukkan misalnya jual beli. Jual beli inilah 2

Hartono Hadisoeprapto, 1984, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 16. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


13

yang mengakibatkan proses selanjutnya yaitu pembayaran. Dalam perjanjian jual beli, pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pembeli umumnya berupa sejumlah uang tertentu, karena kalau tidak berupa sejumlah uang tertentu maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli lagi. Perdagangan internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor/ impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor dan impor. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor/ impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir. Paralel dengan kewajiban tersebut kedua belah pihak juga memiliki hak, eksportir berhak menerima pembayaran dari importir dan importir berhak untuk menerima barang dari eksportir. 3

3

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, Seri Hukum Bisnis : Transaksi Bisnis Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


14

Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undangundang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata seorang penjual mempunyai dua macam kewajiban, pertama wajib menyerahkan barang, dan kedua wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli (Pasal 1513 KUH Perdata). Sesuai dengan Pasal 1466 KUH Perdata pembeli berkewajiban pula untuk memikul biaya-biaya pembuatan akta jual beli dan biaya-biaya

tambahan

lainnya,

kecuali

kalau

diperjanjikan

sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 serta Pasal 1517 KUH Perdata, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian. Walaupun perjanjian ekspor/ impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Beberapa hal yang menyebabkan ekspor/ impor berbeda antara lain, pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabeanan yang dikeluarkan masing-masing negara. Diantara negara-negara yang terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.

4

4

Siswanto Sutojo, 2001, Membiayai Perdagangan Ekspor Impor, PT. Damar Mulia Pustaka : Jakarta, hlm. 1. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


15

Hal terpenting dalam kesuksesan melaksanakan ekspor adalah ketika eksportir menerima pembayaran dari transaksinya. Guna menghindari gagal atau ‘tidak ada pembayaran’ dari importir, eksportir harus mengetahui jenis dan caracara pembayaran dalam transaksi ekspor. Ketidaktahuan tentang cara-cara pembayaran yang berlaku dan resiko yang dihadapi dari masing-masing jenis pembayaran, sebaiknya dihindari. Memperkecil resiko, eksportir disarankan untuk melakukan kontrak dalam jumlah kecil pada tahap awal transaksi. Importir yang berpengalaman juga akan membeli dengan jumlah percobaan yang kecil (trial order). Setelah beberapa transaksi kecil yang aman dan memuaskan, eksportir dan importir dapat secara bertahap meningkatkan jumlah barang dalam transaksinya. 5 Dalam pembayaran tersebut tidaklah semudah yang dilakukan dalam transaksi dagang di dalam negeri, karena kedua belah pihak (importir dan eksportir) tidak mungkin berhadapan atau bertatap muka langsung untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Pembayaran dalam bentuk uang itu tidaklah harus dilakukan dalam bentuk uang tunai, melainkan karena adanya hambatanhambatan tertentu, misalnya karena khawatir dirampok atau hilang dalam perjalanan, termasuk juga untuk pembayaran dalam jumlah yang besar maka pembayaran dalam bentuk uang tunai dapat digantikan terlebih dahulu dengan menggunakan alat pembayaran lainnya, misalnya dengan check, wesel, credit card, letter of credit, dan lain sebagainya. Di Indonesia, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 jo Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 5

http://agribisnis.deptan.go.id/xplore/view.php?file=PASARINTERNASIONAL/petunjuk ekspor/Panduan%20Ekspor.doc, tanggal 21 Oktober 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


16

Nomor 27/KP/I/82, dan terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, cara pembayaran atas transaksi perdagangan luar negeri bermacam-macam, misalnya dengan menggunakan Letter of Credit (selanjutnya disebut L/C) atau tanpa L/C. L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Bank

menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C. Bank hanya dapat mengubah L/C atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan perubahan L/C. Dapat dilihat bahwa L/C memang relatif lebih aman, dan relatif paling kecil resikonya bagi kedua belah pihak. L/C paling populer dan banyak digunakan karena resiko tidak terbayarnya transaksi dapat dialihkan ke bank. Namun demikian penggunaan L/C menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir dan importir, yaitu biaya membuka L/C bagi importir dan biaya-biaya negosiasi bagi eksportir. Oleh karena transaksi pembayaran luar negeri dengan menggunakan L/C menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir dan importir, maka para pelaku usaha memilih transaksi pembayaran luar negeri tanpa L/C. Sedangkan Pembayaran transaksi impor tanpa L/C dapat dilaksanakan dengan cara antara lain dengan Pembayaran dimuka (Advance Payment), Pembayaran kemudian (Open Account), Inkaso (Collection), Konsinyasi (Consignment) serta pembayaran lainnya yang lazim dalam perdagangan internasional sesuai kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini,



17

penulis mengkhususkan pelayanan yang diberikan terhadap pelaku usaha dalam hal ini eksportir dan importir sebagai pihak yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan internasional pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan, atas transaksi pembayaran luar negeri dalam hal non L/C khususnya cara pembayaran Inkaso (collection). Pedoman pembayaran dengan collection yang dipakai oleh Bank Mandiri adalah Uniform Rules for Collection of Commercial Paper ICC yang mengatur hak dan kewajiban eksportir dan bank yang ditunjuk oleh eksportir untuk melakukan penagihan. URC (Uniform Rules For Collection), Revisi 1995 Publikasi 522 merupakan ketentuan yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Yang dimaksud dengan cara pembayaran collection adalah inkaso (collection) melalui bank, yaitu pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayarannya, baik dengan menggunakan wesel (draft) ataupun promissory notes (promes). Cara pembayaran dengan collection ini meliputi documentary collection yaitu pengiriman seluruh dokumen termasuk wesel atau promes untuk ditagihkan atau dengan pengiriman wesel atau promes saja untuk ditagihkan yang dikenal dengan istilah clean (bill) collection. Dalam hal clean (bill) collection sebagaimana dimaksud di atas, eksportir dapat meminta kepada bank agar wesel atau promes diserahkan kepada importir untuk dibayar secara tunai atau diaksep. Di samping itu terdapat pula cara inkaso lain adalah cash against documents (CAD), yaitu pengiriman dokumen pengapalan saja untuk ditagihkan.



18

Dalam hal cash against documents (CAD), penyerahan dokumen pengapalan kepada importir oleh bank yang diminta untuk menyalurkan dokumen itu juga dilakukan setelah adanya pembayaran oleh importir. Transaksi ini tidak didasarkan atas adanya sesuatu banker’s L/C akan tetapi pada umumnya atas dasar surat pesanan (order) dari importir. Dalam hal documentary collection sebagaimana dimaksud di atas, eksportir dapat meminta kepada bank yang menyalurkan dokumen agar dokumendokumen itu diserahkan kepada importir atas dasar : a.

Pembayaran tunai (D/P = documents against payment), yaitu penyerahan dokumen kepada importir setelah adanya pembayaran, atau

b.

Akseptasi atas wesel berjangka atau promes (D/A = documents against acceptance), yaitu penyerahan dokumen kepada importir setelah wesel berjangka promes diaksep importir.

Apabila dibandingkan dengan cara pembayaran L/C terutama yang menggunakan banker’s L/C, cara inkaso (collection) ini lebih menguntungkan pembeli (importir) karena pemesanan barang tidak diikuti dengan pembukaan suatu L/C. Dengan demikian importir tidak perlu menyetor sejumlah dana yang diperlukan sebagai jaminan untuk cover pembukaan L/C. Di samping itu importir tidak perlu membayar biaya bank berupa komisi pembukaan L/C dan porto. Cara pembayaran ini sebenarnya menimbulkan resiko bagi masing-masing pihak baik terhadap eksportir maupun importir dalam lalu lintas perdagangan internasional.



19

Dengan pertimbangan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan pembayaran dengan L/C dan besarnya biaya yang diperlukan dalam pembukaan L/C pada bank relasinya, menyebabkan pelaku usaha mencari alternatif pembayaran luar negeri selain L/C. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tersebut dengan penekanan terhadap cara pembayaran luar negeri dalam hal non L/C dengan pengkhususan cara pembayaran dengan Inkaso (collection) pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan.

B.

Perumusan Masalah Pembayaran yang harus dilakukan dalam hubungan dagang dengan

pengusaha asing di luar negeri biasanya memerlukan campur tangan dari Bank. Begitu berartinya peranan bank dalam lalu lintas pembayaran ekspor impor baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : 1.

Jenis alternatif pembayaran dalam hal non Letter of Credit yang berlaku serta bagaimana prosedur/ tata cara pembayaran dengan menggunakan alternatif pembayaran dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.

2.

Para pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.



20

3.

Apakah kelebihan dan kelemahan dari alternatif pembayaran dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 1.

Untuk mengetahui jenis alternatif pembayaran dalam hal non Letter of Credit yang berlaku serta prosedur/ tata cara pembayaran dengan menggunakan pembayaran dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.

2.

Untuk mengetahui para pihak terlibat dalam lalu lintas pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.

3.

Untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan dari alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah : 1.

Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang alternatif pembayaran luar negeri selain daripada Letter of Credit, dan mengetahui



21

bagaimana prosedur/ tata cara pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit termasuk para pihak yang terlibat serta mengetahui kelebihan dan kelemahan alternatif pembayaran dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan. 2.

Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan juridis terhadap alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.

D.

Keaslian Penulisan Keaslian penulisan skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran

penulis dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul dari skripsi penulis, ditambah sumber riset dari lapangan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan. Dalam penulisan skripsi lain sepanjang pengetahuan penulis yang banyak penekanannya adalah mengenai L/C sebagai alat pembayaran luar negeri serta tanggung jawab bank di dalam pembukaan L/C sebagai alat pembayaran luar negeri. Adapun judul yang penulis angkat tentang “Alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan.” Dalam penulisan ini yang harus ditekankan adalah alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non L/C yang berlaku dan prosedur pembayaran maupun para pihak yang terlibat di dalam transaksi pembayaran luar negeri tersebut. Di samping itu penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kelebihan dan kelemahan alternatif



22

pembayaran luar negeri dalam hal non L/C serta pilihan pelaku usaha sebagai alternatif pembayaran dalam lalu lintas perdagangan internasional. Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Dagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non L/C.

E.

Tinjauan Kepustakaan Dalam membicarakan tentang pembayaran, sebenarnya tidak dapat

terlepas dari persoalan yang menyangkut tentang apa maksud dan tujuan pembayaran itu dilakukan. Hal ini adalah logis karena pembayaran itu sendiri tidak lain merupakan suatu kewajiban yang timbul sebagai akibat dari suatu usaha yang dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu sebelum membicarakan yang lain, lebih dahulu perlu di mengerti tentang cara-cara pembayaran yang dikenal dalam perdagangan luar negeri. Perkataan Letter of Credit menurut I.C.C., Guide to Documentary Credit Operation, Publication No. 415, menunjukkan ; “suatu perjanjian tertulis yang oleh suatu bank (issuing bank) diberikan kepada penjual (beneficiary) atas permintaan dan instruksiinstruksi dari pembeli (applicant) untuk melakukan pembayaran tunai atau pada suatu waktu mendatang yang ditetapkan sampai sejumlah uang yang disebutkan, dalam suatu waktu yang diwajibkan dan atas dokumen-dokumen yang ditentukan.” 6

6

I.C.C., Guide to Documentary Credit Operation, Publication No. 415 Paris : ICC Publishing As, 1985), p. 6., Dalam buku Ramlan Ginting, 2002, Letter of Credit : Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm. 11. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


23

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, L/C adalah bukan credit opening di dalam arti sebenarnya yaitu suatu pemberian kredit melainkan harus diartikan : “bahwa bank memberitahukan kepada penjual bahwa uang yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli itu telah dikuasainya/ dipegangnnya untuk kepentingan penjual.” 7

Kartono, SH., juga menyatakan bahwa L/C mengandung pengertian : “sebagai alat atau syarat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan dan atas beban si pembeli.” 8

Sedangkan penggunaan istilah documentary credit (kredit berdokumen), JT. Sianipar memberi definisi tentang L/C sebagai berikut : “suatu persetujuan atau surat perintah untuk membayarkan uang dari seorang kepada orang lain dengan syarat, biasanya surat perintah membayar ini datangnya dari pembeli untuk penjual.”

Yang dimaksud dengan cara “Pembayaran Dimuka” (Advance Payment) adalah : “pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh nilai barang (full payment) maupun untuk sebagian (partial payment) tanpa menggunakan L/C.” 9

7

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening) cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4. 8 Kartono, 1980, Komentar Tentang Letter of Credit (L/C), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen-dokumen lainnya, cetakan 1, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm, 9. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


24

Kesepakatan tentang cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual-bell (sales contract) antar kedua pihak, atau dalam surat pesanan (purchase order) yang diterima oleh eksportir dari importir. Pembayaran dimuka ini dapat dilakukan melalui Bank Devisa atau langsung dibayarkan kepada eksportir. Caranya dapat dilakukan dengan transfer, pemberian cek, wesel, dan sebagainya. Sedangkan dokumen ekspor pada umumnya dikirim langsung oleh eksportir kepada importir. Cara pembayaran "Perhitungan Kemudian" (Open Account) adalah kebalikan dari cara "Pembayaran Dimuka" (Advance Payment), yang menyatakan bahwa : “pembeli akan melunasi pembayaran dikemudian hari pada tanggal yang sudah disepakati, misalnya setelah barang diterima oleh importir atau pada jangka waktu tertentu setelah barang dikapalkan.” 10

Kesepakatan tentang cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual-beli (sales contract) antara kedua pihak, atau dalam surat pesanan (purchase order) yang diterima eksportir dari importir. Sedangkan yang dimaksud dengan Konsinyasi adalah : “Mengekspor barang yang belum terjual, jadi hanya dititipkan kepada suatu pihak diluar negeri untuk dijual. Dengan demikian barang tidak dijual kepada importir, tetapi hanya dititipkan saja untuk dijual. Kedudukan importir disini bukan sebagai pemilik atau pembeli barang. Sampai saat barang dijual oleh importir, hak atas barang tersebut masih ada pada eksportir. Pembayaran atas barang itu baru

9

http://4.bp.blogspot.com/EI5IEppjIRY/Sbc1euPY3KI/AAAAAAAAABA/PB2EH1rsGh s/s1600 h/advance+pymnt.bmp, tanggal 10 Maret 2009. 10 http://4.bp.blogspot.com/EI5IEppjIRY/Sbd5NxHEyxI/AAAAAAAAABI/prQKbHq4s5 Y/s1600-h/open+account.bmp, tanggal 10 Maret 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


25

akan dikirimkan kepada eksportir setelah barang itu terjual. Transaksi ini tidak menggunakan L/C” Cara pembayaran dengan Collection, menyatakan bahwa : “Penagihan pembayaran dari pembeli yang dilakukan melalui Bank, yaitu pengiriman dokumen ekspor kepada importir (tertarik/tertagih/drawee) dengan menggunakan jasa Bank untuk menagih pembayarannya. Jadi eksportir baru memperoleh pembayaran setelah dananya tertagih atau dibayar oleh importir.”

F.

Metode Penulisan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni merupakan

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, untuk mengumpulkan data atau bahan untuk selanjutnya dianalisa dan diamati sehingga nantinya mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa KUH Perdata dan Undang-undang serta peraturan pelaksana perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen resmi yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang pelaksanaan pembayaran luar negeri, seperti seminar hukum, buku-buku teks, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan di atas, sedangkan bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang



26

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliograpi, dan lain-lain. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1.

Field research (penelitian lapangan) Sehubungan dengan pengumpulan data atau bahan-bahan yang diperlukan

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, juga dilakukan studi lapangan, yaitu pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti yang dalam hal ini dilakukan melalui wawancara salah satunya dengan Bapak Boitha Sitompul sebagai pelaksana ekspor pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan mengenai alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non L/C.

2.

Library research (penelitian kepustakaan) Yakni mengumpulkan bahan-bahan penulisan melalui bacaan-bacaan seperti

buku, majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, surat kabar, pendapat sarjana dan bahan-bahan bacaan yang relevan sebagai dasar pengembangan uraian teoritis penulisan ini.

G. Bab I

Sistematika Penulisan : Pendahuluan Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



27

Bab II

: Transaksi Perdagangan Internasional Secara Umum Hal ini terdiri dari pembahasan mengenai pengertian perdagangan internasional, ketentuan dalam negeri di bidang ekspor impor, persyaratan menjadi eksportir dan importir dan pengelompokan barang ekspor impor.

Bab III : Tinjauan Umum Tentang Alat Pembayaran Memberikan penjelasan mengenai pengertian, sifat umum, jenis-jenis alat

pembayaran,

cara-cara

pembayaran

dalam

perdagangan

internasional serta syarat-syarat umum dan khusus yang dapat disertakan dalam perjanjian jual beli internasional.

Bab IV : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal Non Letter of Credit Memberikan penjelasan mengenai alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit dan untuk mengetahui para pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran luar negeri, serta kelemahan dan kelebihan alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non Letter of Credit pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dan kaitannya dengan masalah yang diidentifikasikan.



28

BAB II TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SECARA UMUM

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubunganhubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batasbatas Negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam perdagangan internasional. Sebagai satu contoh, kejayaan Cina masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang yang



29

terkenal dengan nama “Silk Road” atau jalan suteranya. Silk Road tidak lain adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 11 Setelah kejayaan Cina, menyusul negara-negara lain seperti Spanyol dengan Spanish Conquistadors-nya, Inggris dengan The British Empire-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, yakni “The EastIndia Company”, Belanda dengan VOC-nya, dan lain-lain. Kejayaan negaranegara ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya untuk melakukan transaksi dagang internasional. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia). 12 Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya. Telah dikemukakan bahwa berdagang ini merupakan suatu “kebebasan fundamental” (fundamental freedom).13 Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki

11

Jonathan Reuvid (ed.), 1997, The strategic Guide to International Trade, Kogan Page, London, para. Xv., dalam buku Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 2004, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2. 12 PH.O.L. Tobing, 1977, Hukum Pelayaran dan Perdagangan, Amanna Gappa, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, hlm. 154. 13 Huala Adolf, 2002, Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar cet. 3, Bab I, Rajawali Pers, Jakarta. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


30

kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain. Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and Duties of States) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. (“Every State has the right to engage in international trade”) (Pasal 4).

A.

Pengertian Perdagangan Internasional Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun

ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum ini. Hingga dewasa ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda. Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 1966. 14 Definisi ini sebenarnya merupakan definisi buatan seorang guru besar terutama dalam hukum dagang internasional dari City of London College, yaitu Profesor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai : ‘…. the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations.’15

14 15

Huala Adolf, 2004, Op.Cit., hlm. 4. Ibid.



31

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut : 1.

Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.

2.

Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata dan hukum publik. Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya, misalnya aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi, dan sebagainya. 16 Dari latar belakang definisi tersebut pun berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. Schmitthoff menguraikan bidang-bidang berikut sebagai bidang cakupan bidang hukum ini yaitu : a.

Jual beli dagang internasional meliputi pembentukan kontrak, perwakilanperwakilan dagang (agency), pengaturan penjualan eksklusif;

b.

Surat-surat berharga; 16

Ibid., hlm. 6.



32

c.

Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku

mengenai

perdagangan internasional; d.

Asuransi;

e.

Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman;

f.

Hak milik industri;

g.

Arbitrase komersial. 17

Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan (financial relations). Dalam hal ini Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai berikut : ‘…. a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and states’ 18

Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan

erat

ini

tampak

karena

hubungan-hubungan

keuangan

ini

mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi barter atau counter trade). 19 Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan : “Hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem

17

Ibid. Rafiqul Islam, 1999, International Trade Law, NSW : LBC, hlm. 1. 19 Ibid. 18



33

pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.” 20

Kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam kegiatan “komersial” yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, perdagangan antarpemerintah atau antarnegara yang diatur oleh hukum internasional publik. 21 Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas. 22 Karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda. Sarjana lainnya yang mencoba memberi batasan bidang hukum ini adalah sarjana Australia, Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengeritan kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional (dengan kata dasar nation atau negara). Hukum perdagangan internasional menurut definisi Sanson :

‘can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services an technology between nations.’ 23

Definisi di atas sederhana. Ia tidak menyebut secara jelas bidang hukum ini jatuh ke bidang hukum privat, publik, atau hukum internasional. Sanson hanya menyebut bidang hukum ini adalah the regulation of the conduct of parties. Para pihaknya pun dibuat samar, hanya disebut parties. Sementara itu, objek kajiannya

20

Ibid. Ibid. 22 Ibid. 23 Huala Adolf, 2004, Op. Cit., hlm. 8. 21



34

agak jelas yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi. Meskipun ia memberi definisi yang mengambang tersebut, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik (public international trade law) dan hukum perdagangan internasional privat (private international trade law). 24 Public international trade law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antarnegara. Sementara itu, private international trade law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (private traders) di negara-negara yang berbeda.” 25 Meskipun ada pembedaan ini, namun para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis batasnya. 26 Hercules Booysen, sarjana Afrika Selatan dalam upayanya memberi definisi, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni sebagai berikut : 1)

Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional (international trade law may also be regarded as a specialized branch of international law).

2)

Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan

intelektual

(HAKI).

Bentuk-bentuk

hukum

perdagangan

internasional seperti ini misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian 24

Ibid., hlm. 9. Ibid. 26 Ibid. 25



35

multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (GATS/WTO, dan perjanjian mengenai aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS). 27

Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator (pengatur). Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional

juga

mencakup

aturan-aturan

internasional

mengenai

transaksi-transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (international law merchants). Dengan demikian, international law merchants ini merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. 28

3)

Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturanaturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah perundang-undangan yang ekstrateritorial (the extraterritorial legislation). 29

Harry Waluya dalam bukunya “Ekonomi Internasional” mengatakan bahwa : “Internasional Bussinis” atau “Perdagangan Internasional” dapat didefinisikan terdiri dari kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal (country of origin) yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan (country of destination) yang dilakukan oleh 27

Interlegal’s Definitions (http://home.yebro.co.za/ ˜interlegal/ definitions. htm). Interlegal’s Definitions (http://home.yebro.co.za/ ˜interlegal/ definitions. htm). 29 Interlegal’s Definitions (http://home.yebro.co.za/ ˜interlegal/ definitions. htm). 28



36

perusahaan multinational coorporation (MNC) untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan tekonologi (pabrik) dan perpindahan merek dagang.” 30

Dari beberapa definisi di atas tampaklah bahwa perdagangan internasional itu merupakan perdagangan antar negara, dimana penjual dan pembeli berada dalam wilayah negara yang berbeda. Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih di kenal dengan istilah ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. 31 Jadi sesuatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional apabila : a)

Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geo politik);

b)

Barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti peraturan pabean yang bersumber dari pembatasan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah;

c)

Antar suatu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan serta hukum dalam perdagangan dan lain-lainnya. 32

30 31

Harry Waluya, 1995, Ekonomi Internasional, Bineka Cipta : Jakarta, hlm. 5. Roselyne Hutabarat, 1994, Transaksi Ekspor Impor Edisi Kedua, Erlangga : Jakarta.

hlm.1. 32

Amir M.S. 1975, Teknik Perdagangan Luar Negeri, Bharata : Jakarta, hlm. 4.



37

B.

Ketentuan Dalam Negeri di Bidang Ekspor Impor Pengetahuan mengenai prosedur ekspor impor Indonesia atau tata cara

pelaksanaan perdagangan bebas internasional maupun berbagai peraturan yang ditetapkan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang membawahi Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, dan atau Departemen Perdagangan menjadi hal yang sangat penting, oleh karena instansi pemerintah tersebut berurusan langsung dengan ketentuan maupun prosedur ekspor impor Indonesia. Kebijaksanaan impor nasional juga memperhatikan dengan seksama ketentuan Undang-Undang seperti : a.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization = WTO).

b.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 33

Ketentuan Umum di Bidang Impor dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) antara lain Nomor 229/ MPP/ Kep/ 7/ 1997 tanggal 4 Juli 1997, yang mencakup batasan-batasan sebagai berikut : 1)

Yang dinyatakan dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang-barang ke dalam Daerah Pabean.

33

Sumantoro, 1998, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU Tentang Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 11.



38

2)

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

3)

Barang yang diatur Tata Niaga Impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh Perusahaan yang diakui dan setujui oleh Menperindag untuk mengimpor barang yang bersangkutan.

4)

Barang yang dilarang diimpor adalah barang yang tidak boleh diimpor.

5)

Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan.

6)

Impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor (API), API Sementara (APIS) atau API Terbatas (APIT), dan berlaku untuk barang-barang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/MDAG/ PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, maka pengelompokan terhadap barang ekspor antara lain : a)

Barang yang ekspornya diatur Dalam

rangka

mengikuti

ketentuan

internasional,

menyangkut

kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral bangsa (K3LM) , menjaga kelestarian alam dan meningkatkan nilai tambah. b)

Barang yang ekspornya diawasi Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjaga kelestarian alam.



39

c)

Barang yang ekspornya dilarang Dalam

rangka

menjaga

kelangkaan,

menyangkut

kesehatan,

keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral bangsa (K3LM), kelestarian alam dan bernilai sejarah. d)

Barang yang ekspornya bebas (tidak diatur, tidak diawasi, tidak dilarang) Dalam rangka mendorong ekspor antara lain melalui pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing, peningkatan diversifikasi produk.

Kebijakan Perdagangan Luar negeri yang diberlakukan oleh Pusat dan disosialisasikan kepada daerah diantaranya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/4/2005 tanggal 19 April 2005, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia serta Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 9/Daglu/Per/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Ekspor. Pengertian dari Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Dokumen ini didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang



40

ekspor tertentu Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Surat permohonan penerbitan SKA harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain, fotokopi Pemberitahuan Ekspor Sarang (PES) yang telah diformat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (print out) PES yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan melampirkan antara lain : (i)

Persetujuan Ekspor (PE);

(ii)

Tindasan asli (original copy)Bill of Lading (S/L) atau copy Air Way Bill (AWB), atau copy Cargo Receipt jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat;

(iii)

Invoice;

(iv)

Packing list dan ;

(v)

Dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.

C.

Persyaratan Menjadi Eksportir dan Importir Yang dimaksud dengan impor adalah proses memasukkan barang dari luar

negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi impor dapat dilakukan dengan menggunakan L/C maupun non L/C. Untuk impor tersebut, baik dengan impor dengan L/C maupun impor dengan non L/C, harus mengikuti prosedur dan



41

persyaratan

yang

ditetapkan

oleh

Departemen

Keuangan,

Departemen

Perindustrian maupun bea cukai di mana negara itu berada. Proses pemasukan barang impor itu sendiri dapat melalui udara, darat dan laut yang kesemuanya harus menyertakan dokumen-dokumen impor yang lengkap dan jelas dari negara tempat asal barang itu dimasukkan. Dokumen impor yang biasanya disertakan untuk proses pemasukan barang tersebut antara lain dengan Bill of Lading atau Air Way Bill, Commercial Invoice ataupun Certificate of Origin dan lain-lainnya. Perdagangan impor dilakukan untuk mendatangkan barang dari luar negeri dan dipasarkan di dalam negeri. Pada prinsipnya pendatangan barang dari luar negeri akan mengurangi cadangan devisa, terutama apabila dilakukan dengan mata uang hard currency. Tetapi bagaimana pun juga perdagangan impor memang perlu dilakukan karena pengadaan barang tersebut dilakukan pada dasarnya karena belum dapat dipenuhinya kebutuhan oleh produksi di dalam negeri. Untuk itu para pedagang yang selalu mendatangkan barang impor dari luar negeri lazim disebut dengan sebutan impor. Jadi secara singkat dapat dilakukan bahwa importir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan transaksi pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, untuk dapat menjadi importir, sebuah perusahaan trading harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Sementara (APIS). Dari jenis-jenis angka pengenal importir ini akan



42

dikualifikasikan jenis-jenis importir menurut tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk menjadi importir di Indonesia, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal) maupun Departemen Perdagangan melalui kantor wilayah masing-masing atas nama Menteri Perdagangan. Ketentuan mengenai API diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 Tentang Angka Pengenal Impor dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/Kp/XI/88 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/Kp/XII/84 di atas. Berdasarkan Ketentuan umum di Bidang Impor yang dituangkan dalam Surat

Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor

229/

MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 terdapat batasan-batasan bagi importir sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan impor yang berlaku di Indonesia. Impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor. Angka pengenal impor di Indonesia terbagi atas : 1.

APIS Umum atau API Umum API/ API S = Sementara Umum diterbitkan oleh Kepala Kanwil Deperindag

setempat dan diberikan kepada perusahaan yang hanya melakukan kegiatan usaha perdagangan umum yang sudah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang dan dapat berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan impornya dan dapat digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.



43

2.

API Produsen atau API Produsen API Produsen diberikan kepada perusahaan Produksi atau Industri non PMA

atau PMDN yang telah mendapat izin usaha industri dari Departemen Teknis yang membidangi produksi atau industri bersangkutan dan hanya dapat digunakan untuk mengimpor bahan baku/ penolong yang semata-mata digunakan untuk proses produksi industrinya sendiri. Masa berlaku API Produsen selama perusahaan masih menjalankan kegiatan dan dapat digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3.

APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) Ketentuan mengenai APIT diatur dalam keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 301A/Kp/X/77 tanggal 28 Oktober 1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal dalam Bidang Perdagangan dan Izin Dagang Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78 tanggal 9 Maret 1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas Bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal. APIT diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan diberikan khusus kepada perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN yang melakukan impor barang bahan baku produksi pada proyek-proyek penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah.



44

APIT dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan untuk jangka waktu 2 tahun dan setelah itu dapat dilakukan perpanjangannya lagi. Pada dasarnya APIT hanya dapat digunakan untuk mengimpor barangbarang yang digunakan dalam proses produksi sendiri. Namun dengan Keputusan Menperindag Nomor 160/MPP/Kep/4/1998 APIT yang dimiliki oleh perusahaan PMA produksi dapat digunakan untuk mengimpor barang lain yang tidak diatur tata niaga

impornya dan tidak

dilarang

impornya oleh Depperindag.

Kebijaksanaan ini ditempuh dalam rangka peningkatan daya tarik bagi penanaman modal asing dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatannya dan dapat digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. APIS atau Angka Pengenal Impor Sementara hanya berlaku untuk 2 tahun dan sesudah itu tidak dapat diperpanjang lagi sehingga pada saat importir memperoleh APIS maka dia harus aktif melakukan transaksi impor untuk dapat mencapai target peningkatan sehingga kemudian dapat mempunyai API tetap. Untuk mencapai target API yang mempunyai masa berlaku 5 tahun, importir disyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a.

Importir telah melakukan impor barang sekurang-kurangnya 4 kali dengan nilai impor mencapai USD 100.000.

b.

Tidak pernah melakukan pembatalan atas transaksi yang telah disepakati kecuali karena force majeur.

c.

Melampirkan bukti-bukti impor selam jangka waktu 2 tahun terakhir.



45

d.

Melampirkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang masih berlaku untuk pengajuan usul tersebut.

e.

Melampirkan salinan mutasi rekening Koran selama 3 bulan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat bank yang berwenang.

f.

Bukti-bukti pembayaran pajak impor (lampiran tembusan formulir SSBC dan SSP yang telah disahkan oleh bank).

APIS dan API diterbitkan serta ditandatangani oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan sesuai dengan tenpat domisili dari perusahaan pemilik SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Sesuai sifatnya yang diterbitkan oleh menteri maka APIS dan API berlaku secara nasional sehingga importir dapat memasukkan barang ke seluruh pabean di Indonesia dengan menaati ketentuan-ketentuan di bidang penyetoran pajak impor di wilayah setempat. Para pelaksana impor yang kini berlaku antara lain sebagai berikut : 1)

Importir Umum;

2)

Importir Umum Limbah;

3)

Importir Produsen;

4)

Importir Produsen Limbah B3;

5)

Importir Produsen Limbah non B3;

6)

Importir Terdaftar;

7)

Agen Tunggal;

8)

Perum Dahana;

9)

Multi Nitrotama Kimia;



46

10)

PT. Tridaya Esta;

11)

Pertamina;

12)

Bulog serta ;

13)

BAPEDAL.” 34

Ekspor adalah mengirimkan barang-barang ke luar dari suatu negara atau wilayah, ke negara-negara atau wilayah-wilayah yang lain baik dalam suatu rangkaian perdagangan normal, maupun sebagai suatu tindakan pribadi. 35 Barang -barang yang diekspor adalah yang relatif biaya produksi dalam negeri lebih rendah dan atau di luar negeri produksi tersebut relatif lebih tinggi, atau diproduksi dan dapat dirasakan yang mempunyai comperative advantage yang besar. Di dalam perdagangan ekspor berlaku dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu antara wilayah pabean negara yang satu dengan wilayah pabean negara lainnya. Namun demikian pada prinsipnya ekspor dapat dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang telah mempunyai lisensi sebagai eksportir dan mendapat ijin teknis usaha dari lembaga pemerintah non departemen. Dalam bisnis, eksportir berperan sebagai produsen, penjual, atau broker nahan mentah, komponen, barang jadi, atau jasa untuk importir yang pada akhirnya akan memproduksi, merakit, atau menjual kembali kepada orang lain. Karena ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang mempunyai lisensi ekspor, maka juga dikenal adanya kualifikasi eksportir yang berhak untuk 34

Amir, M.S., Op. Cit., hlm. 134. Abdurachman, A., 1970, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 386. 35



47

mengekspor barang-barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan dari Menteri Perdagangan. Eksportir adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Seorang pengusaha dapat melakukan ekspor apabila telah memiliki SIUP atau Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis/ Lembaga Pemerintah non Departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Disamping kriteria eksportir umum tersebut, juga dikenal istilah Eksportir Terdaftar (ET), yaitu setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan ekspor barang yang diatur tata niaga ekspornya, diawasi ekspornya yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menurut persyaratan yang ditetapkan untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan sebagai eksportir terdaftar berlaku tanpa batas waktu. Selain kedua persyaratan seperti ditetapkan oleh Menteri Perdagangan tersebut di atas, syarat-syarat lain dari eksportir adalah sebagai berikut : 1)

Mempunyai Surat Ijin Ekspor (SIUP) dari Departemen Perdagangan atau instansi lain yang berwenang;



48

2)

Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) perusahaan beserta surat kuasa perusahaan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen atau surat berharga lainnya;

3)

Mempunyai NPWP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari perusahaan tersebut (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/MDAG/ PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor);

4)

Mengikuti syarat dan ketentuan tentang ekspor barang dari departemendepartemen terkait (perdagangan, keuangan, dan lain-lain, termasuk di dalamnya menaati ketentuan tentang ekspor ke negara-negara terlarang (Afrika Selatan, Israel, dan Portugis).

D.

Pengelompokan Barang Ekspor Impor Pada prinsipnya ekspor dapat dilakukan ke seluruh negara (kecuali untuk

negara-negara terlarang) tetapi dengan ketentuan pengaturan barang sesuai yang ditetapkan

oleh

Menteri

Perdagangan,

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

perkembangan ekonomi nasional serta kepentingan negara pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/Mpp/Kep/1/2003 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/Mpp/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/Mpp/Kep/8/2002 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/MDAG/ PER/1/2007 tanggal



49

22 Januari 2007, kriteria penggolongan barang yang diekspor dapat di kategorikan sebagai berikut : 1.

Barang yang Diatur Tata Niaga Ekspornya Barang yang diatur ekspornya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan

hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar yang telah diakui oleh Menteri Perdagangan. Pengaturan ekspor dilakukan sejalan dengan ketentuan perjanjian internasional, bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku bagi industri dalam negeri, melindungi lingkungan dan kelestarian alam, meningkatkan nilai tambah, memelihara prinsip-prinsip K3LM serta meningkatkan daya saing dan posisi tawar. Komoditi yang diatur tata niaga ekspornya meliputi antara lain kopi, tekstil, produk tekstil, produk industri seperti precursor, produk pertambangan (intan dan timah batangan), kayu lapis dan karet Internasional Natural Rubber Organization.

2.

Barang yang Diawasi Ekspornya Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat

dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait. Penetapan terhadap barang yang diawasi ekspornya lebih disebabkan karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan di dalam negeri, hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas pengadaan, dan konsumsi dalam negeri, menjaga kelestarian alam serta memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri di dalam negeri.



50

Komoditi yang diawasi ekspornya meliputi antara lain produk peternakan (sapi, kerbau, kulit buaya dalam bentuk Wet Blue, binatang liar, tumbuhan alam), produk perikanan (anak ikan napoleon, ikan napoleon dan benih ikan bandeng), produk perkebunan, pertambangan (minyak dan gas bumi, emas murni/ perak) serta produk industri (pupuk urea, skrap besi/baja khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam, skrap dari stainless, tembaga, kuningan dan aluminium).

3.

Barang yang Dilarang untuk Diekspor Barang yang dilarang ekspornya adalah barang yang tidak dapat diekspor.

Penetapan ketentuan terhadap barang yang dilarang ekspornya dikarenakan untuk menjaga kelestarian alam, tidak memenuhi standar mutu, untuk menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil /pengrajin, peningkatan nilai tambah; serta merupakan barang bernilai sejarah dan budaya. Komoditi yang dilarang ekspornya meliputi antara lain produk perikanan (anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, udang galah dan udang penaedae), produk kehutanan, produk pertambangan (pasir alam, pasir silika dan pasir kwarsa, pasir laut, tanah liat; tanah diatomea; dan top soil, bijih timah dan konsentratnya, abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya, batu mulia), produk perkebunan (karet bongkah, bahan remailing & rumah asap), produk peternakan, produk industri serta barang budaya (barang kuno yang bernilai kebudayaan).



51

4.

Barang yang Bebas Ekspor Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak termasuk dalam

barang yang dilarang ekspornya, diawasi ekspornya dan diatur tata niaga ekspornya. Penetapan ketentuan terhadap barang yang bebas ekspornya dikarenakan untuk diversifikasi produk dan diversifikasi pasar dan peningkatan daya saing. Komoditi yang bebas ekspornya yakni ekspor tekstil dan produksi tekstil (TPT). Barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri selain mempunyai ketentuan khusus yang mengatur tentang barang yang dapat diimpor maupun tidak dapat diimpor juga harus menaati aturan tentang barang impor yang tata niaganya diatur, diawasi mutunya, maupun barang impor yang harus diperiksa/ tidak diperiksa oleh surveyor. Barang-barang impor tersebut apabila diklasifikasikan maka hasilnya adalah sebagai berikut : a.

Barang Impor Bebas Yang dimasukkan dengan barang impor bebas adalah semua jenis barang

yang tidak dilarang impornya, tidak diatur tata niaga impornya dan tidak termasuk barang impor khusus. b.

Barang yang Dilarang Impornya Barang yang dilarang untuk diimpor antara lain terdiri dari kelompok bahan

kimia tertentu, limbah/ unsur tertentu, produk industri percetakan tertentu serta bahan-bahan berbahaya tertentu lainnya.



52

c.

Barang yang diatur Tata Niaga Impornya. Yang dimaksud dengan Barang yang diatur Tata Niaga Impornya adalah

barang-barang yang impornya hanya dapat dilaksanakan oleh importir tertentu yang terdiri dari kelompok beras, minuman keras, minyak pelumas, bahan peledak, bahan kimia, limbah, alat-alat pertanian tertentu, otomotif dan bahanbahan berbahaya. d.

Barang Impor Khusus Yang dimaksud dengan Barang Impor Khusus adalah barang yang

diimpornya dapat dilakukan oleh badan hukum/ lembaga/ perorangan di luar yang tercantum sebagai pelaksana impor di atas. Barang tersebut harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : 1)

Barang Pindahan;

2)

Barang yang bersifat hibah dari negara/ badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia;

3)

Barang yang dibiayai dengan bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia;

4)

Barang dan/ atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengelolaan di Kawasan Berikat (PPDB) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai dengan izin industri PPDB tersebut;

5)

Barang dan/ atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dan/ atau gudang berikat untuk ditimbun, disimpan atau dikemas;



53

6)

Barang impor yang disetujui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuknya untuk diberikan pengecualian dari ketentuan tata niaga impor.



54

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT PEMBAYARAN

Pembayaran berarti setiap pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran sejumlah uang, melaksanakan pekerjaan oleh seorang buruh, dan lain sebagainya. 36 Pembayaran bukanlah suatu proses yang dapat berdiri sendiri (zelfstandife process) atau terjadi secara spontan tanpa ada kaitannya dengan transaksi lain sebagai latar belakang atau peristiwa yang melatarbelakanginya, sebab setiap pembayaran merupakan pelaksanaan atau realisasi dari suatu transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi di sini dapat dimaksudkan misalnya jual beli. Jual beli inilah yang mengakibatkan proses selanjutnya yaitu pembayaran. Dalam perjanjian jual beli, pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pembeli umumnya berupa sejumlah uang tertentu, karena kalau tidak berupa sejumlah uang tertentu maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli lagi, melainkan perjanjian jenis lain, misalnya perjanjian tukar menukar. Pembayaran dalam bentuk uang itu tidaklah harus dilakukan dalam bentuk uang tunai, melainkan karena adanya hambatan-hambatan tertentu, misalnya karena khawatir dirampok atau hilang dalam perjalanan, termasuk juga untuk pembayaran dalam jumlah yang besar maka pembayaran dalam bentuk uang tunai dapat digantikan terlebih dahulu dengan menggunakan alat pembayaran lainnya, misalnya dengan check, wesel, credit card, letter of credit, dan lain sebagainya.

36

Hartono Hadisoeprapto, Loc. Cit.



55

A.

Pengertian Dan Sifat Umum Alat Pembayaran Sebagai suatu pengertian umum maka pembayaran dapatlah didefinsikan

sebagai pindahnya pemilikan dan penguasaan atas dana dari si pembayar kepada si penerima. 37 Dikatakan sebagai pindahnya pemilikan ataupun penguasaan, sebab adakalanya si penerima belum tentu menjadi pemilik dari dana yang telah diterimanya. Kemungkinan bisa saja bahwa si penerima hanya sekedar menguasai dana itu untuk kemudian diserahkannya kepada pihak ketiga atau lebih tepatnya demi kepentingan pihak ketiga, misalnya seorang kasir dari sebuah perusahaan menerima pembayaran dari pihak lain untuk perusahaan dimana mereka bekerja, maka dalam hal ini kasir tadi hanyalah sekedar menguasai dana itu, untuk selanjutnya diserahkan kepada perusahaan dan mereka hanya bisa menggunakan dana itu sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya perlu juga dikemukakan bahwa pembayaran tidak akan mungkin terjadi tanpa dilandasi suatu peristiwa sebagai dasar dari pembayaran itu. Peristiwa yang merupakan dasar dari pembayaran itu adalah jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari memperoleh hak milik tersebut. 38 Jual beli itu harus bertimbal balik, bila tidak ada

37

Thomas Suyatno, et. Al., 1988, Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri, Intermedia Press, Jakarta, hlm. 4. 38 Surbekti, 1982, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 1. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


56

timbal balik antara pihak yang terlibat didalamnya, maka jual beli tidak terjadi dan akibatnya pembayaran tidak terjadi. Supaya jual beli itu dapat terjadi, maka unsur essensial jual beli juga harus dipenuhi yaitu harus ada barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. 39 Dari serangkaian kejadian yang diuraikan di atas, maka akan menghasilkan suatu proses lanjut yakni pembayaran. Pembayaran ini merupakan refleksi kewajiban dari pembeli setelah menerima haknya (barang) yang telah dijanjikan sebelumnya. Dengan demikian, berarti pembayaran harus dilakukan oleh pembeli. Pembayaran oleh pihak pembeli umumnya berupa sejumlah uang. Alat pembayaran yang diserahkan oleh pembeli itu haruslah merupakan alat bayar yang dapat diterima oleh masyarakat umum, yang berarti bahwa alat bayar itu telah diakui oleh masyarakat itu sendiri sebagai suatu alat bayar yang sah, dalam arti tidak ada lagi keraguan terhadap alat bayar itu. Adapun alat-alat bayar yang digunakan bervariasi berdasarkan ketentuan yang mengaturnya. Alat bayar dari suatu negara berbeda dengan negara lain, namun demikian bukan berarti alat bayar suatu negara bila terdapat di negara lain langsung dinyatakan tidak berlaku, melainkan uang negara lain itu ditukar ke

39

Ibid., hlm. 2.



57

dalam mata uang negara sendiri (kurs/ nilai tukar mata uang) berdasarkan ketentuan harga yang telah ada yang ditetapkan berdasarkan standar tertentu. Standar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain adalah tidak sama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memungkinkan untuk membuat nilai mata uang suatu negara itu terhadap negara lain semakin kuat. Suatu mata uang dikatakan kuat apabila transaksi dari Autonomos Credit lebih besar dari transaksi Autonomos Debet, dan juga sebaliknya suatu mata uang dikatakan lemah apabila neraca pembayaran mengalami defisit. Transaksi autonomos credit dipengaruhi oleh harga, pendapatan, dan tingkat bunga. Segala sesuatu yang mempengaruhi ketiga faktor ini baik dari dalam maupun dari luar negeri akan mempengaruhi permintaan dan penawaran yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi kurs dan valuta asing, sehingga bila terjadi suatu transaksi perdagangan ekspor dan impor, maka pembayaran sebagai akibat dari transaksi itu lebih ditentukan kepada nilai mata uang yang lebih kuat dan stabil.

B.

Jenis – Jenis Alat Pembayaran. Dewasa ini, alat pembayaran di Indonesia lebih bersifat sebagai alat tukar

daripada alat bayar. Hal ini tampak pada alat bayar yang bersifat tunai, sedangkan terhadap jenis-jenis alat bayar lain lebih dari bersifat sebagai alat bayar (pembayaran) semata. Secara umum alat pembayaran yang beredar di masyarakat ada 2 (dua) jenis, yaitu :



58

1.

Alat pembayaran berupa uang tunai (uang chartal) Uang chartal adalah uang logam dan uang kertas yang diterbitkan oleh

pemerintah dan atau pihak Bank Sentral, berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas di negara yang bersangkutan. Karena uang chartal merupakan alat pembayaran yang sah maka secara hukum seorang penjual barang wajib menerima dan tidak boleh menolak apabila dibayar dengan uang chartal itu. Akan tetapi atas persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka bisa saja pembayaran dengan uang tunai itu dapat diganti. Pembayaran dengan uang tunai juga dapat menghadapi hambatan sebab banyak negara yang melarang atau membatasinya, yaitu dalam hal pengiriman uang tunai ke luar dari luar daerah perbatasannya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan masuknya yang palsu dari luar negeri. Alat bayar berupa uang tunai biasanya digunakan pada transaksi yang dilakukan di tempat-tempat dimana antara pembeli dan penjual saling bertemu dan si pembayar melakukan pembayaran itu secara langsung kepada si penerima tanpa perlu adanya jasa perantara.

2.

Alat pembayaran giral. Yaitu surat tagihan pada bank yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan

cek giro atau surat perintah pembayaran lainnya. Dalam praktek perbankan yang dimaksud dengan alat pembayaran giral yaitu bilyet giro, check, wesel, dan lainlain.



59

Menurut Thomas Suyatno, alat pembayaran giral adalah warkat-warkat yang lazim digunakan sebagai alat untuk :40 a.

Penyetoran/ pengambilan atas simpanan dalam rekening koran.

b.

Penyetoran/ pengambilan atas kredit dalam bentuk rekening koran.

Alat bayar giral bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah, artinya orang tidak dapat dituntut jika tidak mau menerima cek sesuatu bank untuk melunasi hutangnya. Untuk pembayaran dalam jumlah-jumlah yang tidak terlalu besar kita masih dapat menggunakan uang tunai, sedangkan pembayaran dalam jumlah besar pada umumnya dilakukan dengan menggunakan alat bayar giral, baik itu berupa cheque, wesel, bilyet giro, dan sebagainya. Hal seperti ini dilakukan mengingat sekuritas dari pihak-pihak yang ada di sekitar pihak yang berkepentingan. Cheque, wesel, maupun bilyet giro adalah salah satu instrumen bank yang biasa digunakan oleh masyarakat dan ketiga instrumen bank ini adalah merupakan alat perintah tanpa syarat untuk membayar. Di antara ketiga jenis surat perintah membayar tanpa syarat ini, di samping terdapat persamaan juga terdapat perbedaan. Yang paling banyak persamaannya adalah antara wesel dengan cheque, sebab cheque adalah salah satu jenis wesel yang bisa ditarik atas bank dan hari bayarnya pada saat ditunjukkan (at sight). Di samping jenis-jenis alat pembayaran yang disebutkan di atas, dikenal juga jenis alat pembayaran lain, di antaranya, yaitu :

40

Thomas Suyatno, Op.Cit., hlm. 19.



60

1)

Traveller Cheque Traveller cheque atau yang dikenal dengan cek perjalanan/ cek wisata

adalah merupakan suatu alat/ instrumen pembayaran luar negeri yang mempunyai fungsi sebagai uang kertas, umumnya ditarik dan diterbitkan oleh sebuah bank yang bertaraf internasional atas salah satu kantor cabangnya atau bank korespondennya. Oleh karena itu diterbitkan oleh bank yang bertaraf internasional, maka traveller check ini diterima secara luas sebagai alat pembayaran. Maksud dikeluarkannya instrumen ini adalah sebagai pengganti uang tunai untuk dibawa dalam perjalanan, di samping itu traveler check mempunyai kelebihan dibanding uang tunai itu sendiri. Kelebihannya yaitu bila alat ini hilang maka kita bisa mendapatkan ganti traveller check yang baru secara penuh asal kita cepat melaporkannya kepada penerbitnya ataupun kepada perwakilannya yang terdekat, sedangkan jika kita kehilangan uang tunai kita tidak bisa meminta penggantian.

2)

Letter of Credit Adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya

untuk menyediakan suatu jumlah uang tertentu bagi kepentingan pihak ketiga/ penerima atau beneficiary, jumlah uang tersebut merupakan suatu credit/ credit line (karena itu diberi nama letter of credit) yang dapat diambil oleh penerima dengan syarat sebagaimana diuraikan dalam L/C. 41 Dengan penerbitan L/C berarti sebuah bank bertindak sebagai penjamin importir yakni pihak yang akan

41

Ibid., hlm. 66.



61

memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam L/C Sistem pembayaran di dalam L/C ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barangnya dari importir asalkan eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang diisyaratkan dalam L/C tersebut. Kepastian akan amannya kepentingan kedua belah pihak dengan penggunaan L/C ini adalah : a)

Kepada penjual (eksportir) dipastikan akan adanya pembayaran bilamana dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam L/C.

b) Kepada pembeli (importir) dipastikan bahwa pembayaran hanya akan terjadi dan dilakukan oleh pihak-pihak bank bila telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan seperti yang diminta dalam L/C.

3)

Credit Card (Kartu Kredit) Adalah merupakan salah satu alat pembayaran berbentuk sebuah kartu yang

terbuat dari sejenis plastik, dimana pada kartu itu dicetak nama dan nomor keanggotaan serta kode rahasia dari pihak bank terhadap nasabahnya, serta juga tanda tangannya. Para pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran dengan credit card, yaitu : a)

Penerbit/ Issuer, yaitu perusahaan atau bank yang menerbitkan alat pembayaran ini, misalnya Master Charge, Euro Card, Visa dan lainnya;



62

b) Pemegang/ Holder, yaitu perorangan atau perusahaan yang memiliki credit card, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penerbit; c)

Merchant, yaitu took, restoran, agen perjalanan, dan lain-lain yang bersedia untuk menerima dan sekaligus mengaksep pembayaran dengan menggunakan credit card.

C.

Cara - Cara Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional. Dalam Pasal 1513 KUHPerdata ditentukan bahwa kewajiban utama

pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana telah ditentukan menurut perjanjian. Hal ini berarti bahwa waktu dan tempat pembayaran dapat ditentukan atau diatur oleh para pihak dengan perjanjian, sehingga hal itu dapat menimbulkan cara pembayaran yang bermacam-macam, yaitu : 42 1.

Cara pembayaran yang dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang, dikenal dengan cara pembayaran tunai (Cash Payment). Yaitu pembayaran yang secara langsung dilakukan oleh pihak pembeli/

importir kepada pihak penjual/ eksportir dan biasanya pihak pembeli mempunyai perwakilan/ agen yang berada di tempat penjual. Dalam perdagangan internasional, cara pembayaran tunai jarang dipergunakan karena pembeli dan penjual umumnya belum saling mengenal satu sama lainnya, di samping itu jenis mata uangnya juga berlainan sehingga menimbulkan banyak masalah yang rumit.

42

Ibid., hlm. 16.



63

2.

Cara pembayaran yang dilakukan sebelum saat terjadinya penyerahan barang, dikenal dengan cara pembayaran kredit. Yaitu importir terkebih dahulu harus membayar seluruh jumlah harga

barang yang dibelinya kepada eksportir, setelah itu barula ia dapat menguasai atau mempunyai hak atas barang tersebut.

3.

Cara penyerahan yang dilakukan sesudah saat terjadinya penyerahan barang, yaitu dilakukan dengan L/C. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 ditentukan bahwa cara

pembayaran ekspor impor harus dilakukan dengan L/C. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 (L.N. Nomor 1 Tahun 1982) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor ditentukan bahwa cara pembayaran transaksi impor dapat dilakukan dengan menggunakan L/C atau tanpa L/C. Cara-cara pembayaran ekspor impor yang tidak menggunakan L/C, antara lain adalah :

a.

Pembayaran di muka (Advance Payment) Dalam sistem pembayaran ini pihak pembeli/ importir akan melakukan

pembayaran di muka (pay in advance) kepada pihak penjual/ eksportir sebelum barang-barang dikirim oleh penjual. Hal ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya, oleh karena itu



64

dengan pembayaran di muka maka berarti eksportir mempunyai baik barang maupun uang. 43 Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembelian dengan cara advance payment (pembayaran di muka) importir menanggung segala resiko, baik tentang pembayaran yang telah dilakukan maupun tentang kemungkinan tidak dikirimnya barang-barang yang dipesan.

b.

Pembayaran kemudian (Open Account) Sistem pembayaran dengan menggunakan cara open account merupakan

kebalikan dari sistem pembayaran dengan cara advance payment dalam hal pihak yang menanggung resiko, dimana dalam hal ini resiko ditanggung oleh pihak eksportir, sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penangguhan pembayaran adalah importir. Disebut open account atau pembayaran kemudian karena belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba dan diterima oleh importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirim invoice kepada importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal atau waktu tertentu dimana importir harus melakukan pembayaran dan pemberian discount harga bagi pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh waktu.

43

Ibid., hlm. 18.



65

c.

Wesel Inkaso (Collection Draft) Sistem pembayaran dengan cara collection draft/ wesel inkaso lebih besar

kekuatannya bila dibanding dengan open account, sebab eksportir mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft/ weselnya diaksep atau dibayar. Eksportir atau penarik wesel (drawer) mengapalkan barang-barang ekspornya yang ditujukan kepada importir dan sementara itu dokumendokumen pemilikan/ penguasaan atas pengiriman barang-barang tersebut baik secara langsung atau melalui banknya di dalam negeri dikirimkan ke bank lainnya di luar negeri yang merupakan pihak tertarik di luar negeri (drawee). Pemilikan atas dokumen yang diperlukan oleh pihak importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut tidak dilepaskan sampai persyaratan penagihan wesel tersebut dipenuhi. Dokumen-dokumen tersebut dapat diserahkan kepada pembeli atas dasar: 1) D/P (document against payment), yaitu penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila pihak importir telah membayar. 2) D/A (document against acceptance), yaitu penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah mengaksep wesel yang bersangkutan.

d.

Konsinyasi (Consignment) Consignment/ konsinyasi adalah pengiriman barang-barang ekspor kepada

pihak importir di luar negeri, dimana barang-barang tersebut dikirim oleh pihak



66

eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh pihak importir dengan harga yang ditetapkan oleh pihak eksportir. Barang-barang tersebut dikumpul dan dijual oleh importir yang merupakan agen dari eksportir tersebut, dan segera setelah barang-barang terjual maka pembayaran dilakukan kepada pihak eksportir, sedangkan bila barang-barang tersebut tidak terjual maka akan dikembalikan kepada eksportir. Disini importir hanya melaksanakan tugas dari eksportir. Eksportir tetap memegang hak milik atas barang-barang tersebut, sedangkan pihak importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang oleh pihak eksportir untuk dijual, atau demi kepentingan pihak eksportir semata.

e.

Cara pembayaran lainnya yang lazim digunakan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara eksportir dan importir. Cara pembayaran lainnya masih merupakan hal yang kabur, karena cara

pembayaran ini hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak saja. 44

D.

Syarat - Syarat Umum dan Khusus yang Dapat Disertakan Dalam Perjanjian Jual Beli Perusahaan Dalam dunia perdagangan baik yang bersifat nasional atau internasional,

besar atau kecil, professional ataupun amatir, langsung ataupun tidak langsung tetap akan berlaku syarat-syarat (klausul) dalam perdagangan tersebut dan mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan, dan biasanya dirumuskan dengan huruf-huruf atau kata-kata singkat. Syarat-syarat 44

Ibid.



67

tersebut antara lain tentang pengangkutan barang-barang, kualitas barang yang dibeli/ dijual, pembayaran harga barang, dan sebagainya. Adapun syarat-syarat umum yang terdapat dalam klausul jual beli internasional itu antara lain: 1.

LOCO, yaitu pembeli menerima penyerahan barang digudang penjual. Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli mulai saat barang diangkut keluar dari gudang penjual.

2.

FAS (Free Alongside Ship), dimana pihak penjual menyerahkan barangnya disamping kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan muatan.

3.

F.O.B. (Free On Board), dimana penjual menyerahkan barang diatas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan muatan. Biaya pengangkutan dan ongkos lain sampai di atas kapal menjadi tanggungan penjual.

4.

C.I.F. (Cost, Insurance, and Freight), dimana penjual menanggung semua biaya dan ongkos-ongkos mengangkut barang sampai di pelabuhan negara pembeli. Tanggungan pihak penjual adalah segalanya sampai barang tiba di pelabuhan pembeli.

5.

C & F (Cost and Freight), hampir sama dengan syarat C.I.F., hanya saja premi asuransi menjadi tanggungan pihak pembeli sendiri.

6.

FRANCO, merupakan kebalikan dari syarat loco, dimana penjual yang harus menyerahkan barang ke gudang pembeli.



68

Dengan adanya syarat-syarat itu, maka timbullah persoalan mengenai beralihnya resiko dan hak milik. 45 Di samping syarat-syarat yang diadakan sendiri oleh pembeli dan penjual masih ada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat internasional yang harus ditaati oleh mereka, meskipun kebiasaan ini tidak tertulis. Hal ini mempunyai dasar hukum pada Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan : “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keadilan, kebiasaan atau undangundang.” Jadi, syarat-syarat yang tidak tertulis jelas di dalam kontrak tetapi hal itu sudah merupakan kebiasaan yang hidup dalam perdagangan internasional berlaku juga terhadap kontrak itu. Pasal 1347 KUHPerdata menyebutkan bahwa syaratsyarat menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Pada pokoknya ada syarat-syarat yang tidak dinyatakan secara terus terang, tetapi secara diam-diam. 46 Perdagangan internasional telah membawa serta kerusakan terhadap tidak pastinya hukum yang berlaku bagi perjanjian jual beli internasional, karena masing-masing pihak berada pada sistem hukum yang berbeda. Dari keadaan ini timbul usaha untuk mencari kesatuan hukum bagi perjanjjian jual beli itu dalam kontrak baku (standaardcontracten). Kecendrungan untuk membentuk peraturan yang bersifat internasional dengan alasan tidak ada kepastian hukum 45

H.M.N. Purwosucipto, 1984, Pengertian Pokok Hukum Dagang 4, Djambatan, Jakarta, hlm. 19. (selanjutnya disebut H.M.N. Purwosucipto 1). 46 Ibid., hlm. 10. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


69

mempengaruhi kecendrungan nasional untuk membuat peraturan nasional mengenai jual beli dalam negeri yang sesuai dengan peraturan tersebut. Akibat dari perkembangan kontrak baku dan syarat-syarat umum tersebut. Di samping syarat-syarat yang bersifat umum itu, sering masih terdapat syarat-syarat yang lebih khusus lagi untuk merubah atau melengkapi syarat-syarat yang bersifat umum tersebut. Syarat-syarat khusus yang dimaksud adalah : a.

Syarat khusus pembayaran pada dokumen.

b.

Syarat khusus penyerahan dengan dokumen.

Syarat khusus pembayaran pada dokumen yang disertakan pada syarat FOB, maka resiko hak milih beralih pada saat pemuatan, sedangkan jika disertakan pada syarat FAS, maka beralihnya resiko dan hak milik di atas dermaga samping kapal yang akan mengangkutnya. Sesudah beralihnya hak milik, pembeli sudah menjadi pemilik barang, dan penjual tidak boleh lagi menguasai barang. Walaupun demikian, tanpa adanya dokumen pembeli belum bisa menguasai barang. Hal ini berarti penjual mempunyai hak untuk menahan (hak retensi) dokumen selama pembeli belum membayar. Syarat khusus penyerahan dengan dokumen yang disertakan pada syarat FOB/ FAS, berarti para pihak menghendaki agar penyerahan dokumen dipandang sebagai pindahnya hak milik. Hak milik berpindah setelah dokumen diserahkan.



70

BAB IV ALTERNATIF PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM HAL NON LETTER OF CREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, IMAM BONJOL MEDAN

Cara pembayaran atas transaksi perdagangan luar negeri pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan bisa menggunakan L/C dan non L/C. Pembayaran transaksi impor tanpa (non) L/C antara lain dengan cara pembayaran di muka (advance payment), perhitungan kemudian (open account), inkaso (collections), dan konsinyasi (consignment). 47 Pembayaran di muka (advance payment) merupakan pembayaran yang dilakukan manakala pembeli (importir) membayar terlebih dahulu kepada penjual (eksportir) sebelum merealisasi ekspor sesuai dengan kesepakatan para pihak. 48 Karena pembayaran atas barang yang diperjanjikan tersebut telah dilaksanakan pihak pembeli/ importir, maka barang-barang yang akan dikirim penjual/ eksportir sudah menjadi milik pembeli/ importir. Dokumen-dokumen ekspor yang dikirim oleh eksportir tidak disertai dengan wesel penerbit, yang diterbitkan oleh penjual. Dengan demikian penyerahan dokumen-dokumen kepada pembeli tersebut dilaksanakan secara ”free of payment” (penyerahan dokumen-dokumen oleh penjual kepada bank tanpa suatu permintaan membayar). Peranan Bank Mandiri di dalam transaksi ekspor advance payment ini hanya sebagai peneliti saja atas kebenaran serta kelengkapannya dengan cara 47 48

www. Beacukai. go. id/../5-pbi2003. pdf, tanggal 21 Oktober 2009. Hartono Hadisoeprapto, Loc.It.



71

membandingkan dengan isi dari Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), surat pengantar dokumen dari eksportir dan perjanjian jual beli. Bank Mandiri tidak terikat dan tidak menjamin realisasi ekspor dengan cara advance payment ini. 49 Pembayaran ekspor dengan perhitungan kemudian (open account) dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan suatu perjanjian jual beli yang mensyaratkan bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh penjual/ eksportir pembayarannya akan dilakukan sesuai dengan jadwal tertentu melalui pemindah bukuan/ transfer dari rekening importir ke dalam rekening eksportir. Dengan cara pembayaran perhitungan kemudian, penjual mengirimkan dokumen-dokumen yang tidak disertai dengan wesel melainkan mengirimkan jadwal tagihan yang disampaikan kepada banknya pembeli. Di dalam

jadwal

tersebut

telah

ditandatangani

oleh

pihak

pembeli,

dan

mengamanatkan kepada banknya untuk memindahkan sejumlah uangnya kepada rekeningnya penjual pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, pada banknya penjual. Peranan Bank Mandiri dalam transaksi ini selain meneliti dokumendokumen dengan menyesuaikan Pemberitahuan Ekspor Barang atau perjanjian jual belinya, dan memelihara rekening pembeli bagi banknya pembeli dan memelihara rekening atas nama penjual bagi banknya penjual juga Bank Mandiri melaksanakan amanat pembeli untuk memindahkan sejumlah uang yang disimpan di rekening pembeli kepada rekening penjual. 50 49

Wawancara dengan M. Syarif Effendy sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 3 November 2009. 50 Wawancara dengan M. Syarif Effendy sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 3 November 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


72

Pembayaran ekspor dengan konsinyasi juga dilakukan atas dasar kesepakatan antara eksportir dan importir di mana importir tidak berfungsi sebagai pihak pembeli. Importir dalam hal ini bertindak sebagai penampung serta penjual dari barang-barang eksportir kepada pihak lain. Dengan demikian hak milik atas barang sepenuhnya masih ada pada pihak eksportir. selama ini dikenal dua macam konsinyasi. Pertama, konsinyasi murni yang dilakukan tanpa L/C dan importir akan membayar apabila barang-barang konsinyasi tersebut telah terjual. Kedua, konsinyasi tidak murni yang dilakukan atas dasar L/C (dengan atau uang muka) dan setelah barang-barang tersebut terjual, maka kelebihan harga jual ditransfer kepada eksportir. Apabila dokumen-dokumen dikirim melalui bank, maka bank akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut dengan surat pengantar dan perubahan lainnya tergantung pada permintaan di dalam cara pembayaran ekspornya. Pembayaran ekspor dengan inkaso (collection) juga dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara penjual dengan pembeli di luar negeri (importir) di dalam suatu perjanjian jual beli. Dalam perjanjian tersebut disyaratkan bahwa pihak penjual menyerahkan barang terlebih dahulu, pembeli akan melaksanakan pembayaran memenuhi pembayaran dari wesel yang diterbitkan oleh penjual/ beneficiary, setelah dokumen-dokumen tersebut dikirim oleh pihak eksportir atau setelah wesel yang diterbitkan oleh penjual tersebut diakseptasi oleh pihak importir.



73

Apabila pembayaran dapat dilaksanakan atas dasar penunjukan wesel bersama-sama dengan penyerahan dokumen maka transaksi jual beli demikian itu disebut Document against Payment (D/P) dan apabila pembayaran baru dilaksanakan setelah dokumen-dokumen tersebut dikirim dan wesel diakseptasi oleh pihak pembeli/ importir, maka collection draft tersebut dikenal dengan nama Documents against Aceeptance (D/A). Dalam sistem pembayaran collection draft ini ada kemungkinan wesel yang diterbitkan beneficiary tersebut tidak terbayar karena pihak pembeli melakukan wanprestasi, padahal barang-barang dan dokumennya telah ditangan pembeli, sehingga pihak penjual mengalami kerugian. Oleh sebab itu di dalam transaksi ekspor yang menggunakan pembayaran wesel inkaso (collection draft) pihak penjual harus yakin benar terhadap itikad baik dari pembeli. Peranan bank di dalam transaksi ekspor dengan cara pembayaran wesel inkaso atas kondisi documens against dan documents against acceptance hanya meneliti atas kebenaran dan kelengkapan dokumen dengan cara membandingkan isi Pemberitahuan Ekspor Barang, surat pengantar dokumen dari eksportir dan perjanjian jual belinya, dan mengirimkan wesel yang diterbitkan oleh beneficiary bersama dengan dokumen-dokumen yang lain kepada pembeli. 51 Dari berbagai macam transaksi pembayaran luar negeri non L/C, penulis mengkhususkan dalam skripsi ini hanya memberikan pelayanan atas alternatif pembayaran perdagangan luar negeri dalam hal non L/C dengan menggunakan Inkaso (collection) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 51

Wawancara dengan M. Syarif Effendy sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 3 November 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


74

Pedoman pembayaran dengan collection adalah Uniform Rules for Collection of Commercial Paper ICC yang mengatur hak dan kewajiban eksportir dan bank yang ditunjuk oleh eksportir untuk melakukan penagihan. URC (Uniform Rules For Collection) Revisi 1995 Publikasi 522 merupakan ketentuan yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC).

A.

Jenis Alternatif dan Tata Cara Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal Non Letter of Credit Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan Pada umumnya cara yang baik dan terjamin dimaksud lazim ditempuh

dalam dunia perdagangan luar negeri adalah cara pembayaran yang tidak langsung dalam arti melalui aktivitas perbankan, salah satunya pelayanan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan sebagai lembaga perbankan di Indonesia. Bank Mandiri mempunyai peranan penting dalam membantu kelancaran proses pembayaran tersebut di atas, antara lain dalam transfer uang dan penyediaan dana pembayaran. Sebagian besar proses pembayaran barang dalam transaksi perdagangan ekspor impor dilakukan melalui sistem perbankan. Dalam proses pembayaran boleh dikatakan tidak pernah terjadi lalu lalang uang secara fisik dari satu negara ke negara lain. Kebanyakan yang berlalu lalang dari negara importir ke negara eksportir adalah pemindah bukuan rekening koran antar bankbank yang mewakili eksportir dan importir. Dalam kebanyakan hal pemindah bukuan itu wajib disertai dengan penyerahan berbagai macam dokumen pengapalan barang, dokumen asuransi dan dokumen keuangan.



75

Alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non L/C yang dikenal pada Bank Mandiri di khususkan atas pembayaran transaksi dengan Inkaso (collection).52 Transaksi dengan pembayaran inkaso dilakukan melalui bank sebagai sarana reimbursementnya. Jadi disini dokumen-dokumen barang yang dikapalkan oleh eksportir akan diserahkan langsung kepada Bank untuk ditagihkan pembayarannya. Titik berat ketentuan mengenai collection ini, adalah penyelesaian pembayaran dengan non-L/C. Namun demikian, dalam pembayaran dengan L/C jika pihak nominated bank tidak menegosiasi tetapi hanya menerima dokumen dan meneruskannya kepada issuing bank, tindakan bank ini dikenal juga dengan collection. Yang disebut collection dalam ketentuan URC 522 ini adalah : 53 a.

Memperoleh pembayaran dan/atau akseptasi.

b.

Menyerahkan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran dan atau akseptasi.

c.

Menyerahkan dokumen-dokumen sesuai syarat dan kondisi yang lain.

Sesuai dengan pengertian di atas, dalam collection juga dimungkinkan untuk pengiriman barang dan meminta pembayaran atas pengiriman barang tersebut. Selanjutnya juga collection mengandung pengertian, bukan saja menghendaki pembayaran dan/atau akseptasi, tetapi juga menyerahkan dokumendokumen dengan tanpa adanya pembayaran (free of payment), tetapi dengan syarat tertentu, misalnya tanda terima. 52

Wawancara dengan M. Syarif Effendy sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 3 November 2009. 53 Pasal 2 URC (Uniform Rules for Collection) Revisi 1995 Publikasi 522 diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), yang disadur dari tulisan H.M. Syarif Arbi dalam bukunya “Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri Seri Ekspor”. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


76

Eksportir, dalam mengirimkan dokumen kepada importir bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, eksportir mengirim dokumen dan menagih sendiri langsung kepada importir, dalam kondisi normal, importir setelah menerima dokumen akan

segera

membayar

kepada

eksportir,

sehingga

eksportir

tidak dirugikan. Kedua, eksportir menagih dan mengirim dokumen melalui Bank untuk mengirimkan dokumen-dokumen dan menagihkan kepada importir, dan apabila

ini

dilakukan

maka

proses

ini

yang

disebut

dengan

“documentary collection” yaitu kegiatan mengirim dokumen dan menagih kepada importir di luar negeri yang dilakukan oleh bank atas permintaan eksportir. Skema dari documentary collection : 54

Cara pembayaran collection dengan documentary collection yaitu penagihan pembayaran luar negeri dengan menggunakan surat tagihan yang disebut draft atau internasional bill of exchange (BOE). The United Nations 54

http://www.komexindo.com/?p=175, tanggal 19 Juni 2009.



77

Commission on International Trade Law mendefinisikan draft atau international bill of exchange sebagai surat tagihan tanpa syarat yang dibuat oleh seseorang (drawer) dan ditujukan kepada orang lain (drawee) yang berdomisili di negara lain, untuk membayar si pembuat draft atau pemegang surat tagihan tersebut sejumlah uang pada saat surat tagihan itu diserahkan, atau pada tanggal yang ditentukan. Surat tagihan tersebut disertai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Jadi di sini dokumen-dokumen barang yang dikapalkan oleh eksportir akan diserahkan langsung kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya. Di Bank Mandiri sendiri dokumen yang dipergunakan dalam collection antara lain, dokumen keuangan (financial documents) adalah yang berwujud wesel, promes, cek dan instrumen serupa lainnya yang digunakan untuk mendapatkan pembayaran berupa uang. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen komersial adalah invoice, dokumen angkutan (shipping documents), dokumen kepemilikan barang (B/L) atau dokumen lain yang serupa atau dokumen apapun yang bukan financial documents. Semua dokumen keuangan dan komersial tersebut di atas harus disertai dengan collection order yang memuat instruksi penagihan dari principal secara lengkap dan jelas. Dokumen-dokumen yang diserahkan ke bank untuk di-inkasokan salah satunya antara lain : 1.

Draft (Wesel) Wesel adalah surat perintah pembayaran tertulis tanpa syarat kepada pihak

tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebutkan dalam wesel



78

tersebut. Dalam transaksi ekspor, wesel ditandatangani oleh beneficiary sebagai sarana untuk menagih pembayaran kepada bank (buyer) di luar negeri. Wesel ini biasa disebut dengan Wesel Ekspor. Dilihat dari sudut pembayarannya, maka wesel (draft) di Bank Mandiri Imam Bonjol Medan dibedakan antara : a.

Sight Draft, bila draft yang diajukan segera dapat dibayar, dan

b.

Usance Draft, bila pembayaran wesel dilakukan setelah tanggal jatuh tempo (30, 90 atau 120 hari) setelah wesel ditunjukkan. (diperlukan akseptasi).

2.

Invoice Daftar perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan barang yang

terdapat di dalam setiap peti. Total keseluruhan jumlah satuan barang harus sama seperti jumlah yang tercantum di dalam invoice.

3.

Bill of Lading Adalah tanda terima barang yang akan diangkat dengan kapal. Dokumen

tadi disiapkan oleh eksportir atau perusahaan EMKL (freight forwarder) kemudian dimintakan tandatangan kepada perusahaan perkapalan yang akan mengangkut barang yang bersangkutan. Bill of lading (selanjutnya disingkat B/L) juga berlaku sebagai bukti kontrak pengangkutan barang. Barang akan diangkut dengan kapal milik perusahaan perkapalan dengan kapal mereka yang berlayar secara regular (regular line vessels) dan singgah di pelabuhan tujuan ekspor barang. Syarat draft (B/L) dapat dinegosiasikan antara lain berbentuk tertulis di Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


79

tandatangani oleh pihak yang mengeluarkan, tanpa syarat, terdapat jumlah uang tertentu selain dapat dibayar pada saat diminta, juga dapat dibayar kepada pembawa perintah. Adapun Pihak-pihak yang terlibat dalam draft adalah pendanda tangan dan pengirim draft (drawer), pihak ketiga yang membayar draft (payee) dan pihak yang menerima draft (drawee). B/L juga berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan barang yang diangkut. B/L, biasanya dikeluarkan dalam set lengkap yang lazimnya terdiri dari rangkap 3 (full set B/L) yang penggunaannya adalah satu lembar untuk shipper dan dua lembar untuk consignee atau penerima barang. Setiap B/L mencantumkan hal-hal seperti cap kemasan barang, nama kapal pengangkut, kepastian barang telah dimuat di kapal yang ditandai dengan kata “shipped” atau “on board”, nama pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan tujuan, nama dan alamat eksportir (shipper) dan consignee (pembeli, agennya atau yang ditunjuk – to order), serta penjelasan apakah biaya pengangkutan barang telah dibayar atau belum dibayar. Selain itu dokumen yang perlu diserahkan adalah beneficiary statement serta other documents. Other Documents adalah dokumen yang tidak diminta dan dokumen yang diminta berkenaan dengan jenis komoditas ekspor yang dikirim dan merupakan dokumen yang digunakan oleh importir untuk mengontrol barang yang dikirim oleh eksportir kepadanya. Dokumen-dokumen ini antara lain : a.

Certificate of Origin Certificate of Origin (selanjutnya disingkat COO) merupakan surat

pernyataan yang menyatakan bukti asal-usul barang. Dokumen ini penting artinya untuk memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat perhitungan kuota di



80

negara tujuan atau untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang. Sertifikat ini memuat tentang detail pengapalan dan negara asal barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sehingga fungsi COO bagi importir yang mendatangkan barang dari satu negara tertentu adalah untuk menjaga kualitas barang atau ciri-ciri spesifiknya.

b.

Certificate of Inspection Adalah dokumen yang menyatakan keterangan mengenai mutu, jenis,

jumlah, harga dan keterangan lain yang dibutuhkan. Sertifikat ini penting artinya untuk penilaian suatu barang dalam transaksi. Biasanya sifat barang yang diekspor atau diimpor berupa barang cair, sehingga harus ada penegasan tentang pemuatan dalam tangki kapal. Untuk ini diterbitkanlah Surat Inspeksi Barang (Certificate of Inspection).

c.

Certificate of Weight (Weight List) Surat pernyataan tentang perincian berat dari setiap kemasan dan

menyebutkan berat kotor serta berat bersih barang, baik menurut satuannya maupun menurut total keseluruhan. Sertifikat ini diperlukan untuk pengontrolan barang yang harganya didasarkan pada berat timbangannya dan untuk perhitungan biaya tambang yang dibuat oleh perusahaan pergudangan.

d.

Certificate of Quality and Health Certificate of Quality adalah surat keterangan kualitas barang, dibuat oleh

Kantor/ Instansi yang berwenang sesuai dengan jenis barang yang diekspor.



81

Sedangkan Certificate of Health adalah surat keterangan tentang kesehatan barang yang dikirim yang dibuat oleh Dinas Kesehetan jika barang yang dikirim berasal dari hewan ataupun makanan.

e.

Packing List Yang dimaksud dengan Packing List atau daftar pengepakan adalah daftar

yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan. Packing list penting sekali untuk barang yang tidak sejenis atau tidak seragam seperti mesin-mesin spareparts (suku cadang), barang kelontong, tekstil, pakaian jadi dan lainnya.

f.

Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) Untuk memastikan bahwa barang yang dikirim oleh eksportir memenuhi

persyaratan dan kondisi yang diperjanjikan dalam sales contract. Dokumen ini memberikan keterangan tentang nomor tarif pos, prosentase bea masuk, PPn, bea masuk tambahan, mutu, jenis, jumlah dan harga serta keterangan lainnya. Dokumen LPS diperlukan sebagai dasar perhitungan BBM, PPn, dan pajak lainnya. Dokumen-dokumen lain yang penggunaannya lebih spesifik untuk komoditi tertentu antara lain Test Certificate, Manufacture’s Certificate, Certificate of Quality, Certificate of Health, Log List, Tally Sheet dan lain-lain.



82

Sesuai dengan pengertian collection sebagaimana dimaksud dalam URC 522, maka pengamanan yang dilakukan eksportir dapat dilakukan melalui document against payment (D/P) dan document against acceptance (D/A). 1)

Collection Dengan Kondisi Document Againts Payment Dalam D/P, eksportir menahan pemilikan dan hanya menyerahkan

dokumen ekspor (documents of title/bill of lading dan dokumen lain) setelah adanya pembayaran dari importir. Jadi importir dapat menguasai barang atau dokumen barang setelah melakukan pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa istilah. Pertama, documentary sight draft, dalam hal ini yang ditunjuk untuk melakukan pelepasan dokumen dan penagihan selalu bank. Draft yang dipergunakan selalu “at sight”. CAD ini sebenarnya sama dengan D/P at sight. Perbedaannya hanya terletak pada pihak yang ditunjuk sebagai collecting agent adalah bukan bank. Yang bertindak sebagai collecting agent bisa eksportir sendiri atau perwakilan/ agen dari eksportir. Seperti halnya D/P at sight, pengunjukan dokumen dalam ketentuan CAD dilakukan segera setelah barang tiba di pelabuhan tujuan. Bill of exchange yang dipergunakan selalu sight draft dan tidak bisa menggunakan time draft. Ketiga, D/P, pihak yang melakukan penagihan bisa bank atau non bank. 55 Draft yang dipergunakan bisa “sight draft” bisa “time draft”, yaitu apabila pembayarannya dilaukan pada saat ditunjukkan (pada saat penyerahan draft dan dokumen). Dalam D/P, eksportir akan tetap menguasai barang selama belum 55

Wawancara dengan Boitha Sitompul sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 4 November 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


83

dibayar secara tunai oleh importir. Penggunaan ketentuan D/P adalah agar eksportir tetap dapat menguasai barang selama belum dibayar oleh importir. Jadi hak atas barang tetap ada pada eksportir dan importir tidak dapat mengambil barang jika belum membayar sesuai dengan ketentuan sales contract. Bill of exchange dalam D/P yang dipergunakan selalu “to order”. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua kemungkinan dalam jenis bill of exchange yang dipergunakan dalam pengunjukan documents of title. a)

Dipergunakan sight bill (untuk document against payment at sight). Dalam hal ini pihak yang ditunjuk sebagai collecting agent akan

mengunjukkan dokumen dan meminta pembayaran segera. Ini berarti segera setelah ditunjukkan sebagaimana diminta oleh eksportir dalam collection letter. Pengunjukan itu umumnya baru dilakukan segera setelah kedatangan barang di pelabuhan tujuan (arrival draft). Hal ini dilakukan agar importir memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan atas barang. Pengunjukan itu dapat pula dilakukan segera setelah dokumen ekspor sampai ke tangan collecting agent. Namun cara pengunjukan kedua ini kurang lazim dilakukan dan hanya dapat dilakukan jika eksportir mendominasi importir.

b) Dipergunakan time bill (untuk document against payment with tenor). Yang dimaksud dengan with tenor adalah tenggang waktu pembayaran. Jadi eksportir memberi kesempatan untuk membayar dalam jangka waktu tertentu untuk mencari pembeli. Ketika menerima export document yang dikirim per pos ke collecting agent, maka collecting agent hanya akan memberikan copy non



84

negotiable document (commercial & financial) kepada importir. Asli B/L sebagai document of title masih ditahan oleh pihak yang ditunjuk, sehingga importir tidak dapat mengambil barang sebelum melakukan pembayaran yang dipersyaratkan. Untuk mencegah kesalahpahaman dan terjadinya penafsiran ganda, maka ketentuan pembayaran harus secara tegas dicantumkan dalam sales contract. Dari sini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sales contract atau Commercial Contract (Contract of Sale to Goods) dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi ekspor impor, yang telah terikat dalam suatu kesepakatan atau consensus yang lazimnya dikenal dengan istilah Consensus Ad Idem dalam istilah hukumnya (Pasal 1320 Kuh Perdata). Sales Contract memuat tentang kepastian hak dan kewajiban bagi eksportir maupun importir sehingga transaksi tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Sales contract berisikan konsensus sebagai berikut : (i)

Persetujuan tentang kesepakatan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tentang transaksi jual/ beli atau ekspor/ impor yang dilakukan oleh penjual/ eksportir/ seller/ beneficiary dengan pembeli/ importir/ buyer;

(ii)

Jumlah dan jenis pengiriman barang yang harus dikirim oleh eksportir dan telah disepakati oleh importir;

(iii)

Jadwal pengiriman ke kota/ pelabuhan yang telah ditetapkan;

(iv)

Jumlah yang harus dibayar oleh importir atas harga barang yang telah disepakati oleh eksportir.



85

Isi dari sales contract adalah syarat dan kondisi yang disepakati dalam perjanjian antara importir dan eksportir untuk melakukan transaksi ekspor dan impor. Berikut contoh klausula yang harus dicantumkan dalam sales contract : (i)

Untuk document against payment dengan pembayaran at sight; “Document against payment at sight; presentation of document after arrival of the goods”.

(ii)

Document against payment dengan pembayaran berjangka; “Document against payment 60 days after sight”.

(iii)

Cash against documents : “cash against documents”.

(iv)

Documentary sight draft : “documentary sight draft, presentation of document after arrival of the goods”.

Karena berbagai macam sebab atau alasan tertentu (biasanya karena terjadi penyimpangan dari satu atau beberapa ketentuan dalam kontrak penjualan), adakalanya drawee menolak membayar atau tidak bersedia mengaksep draft. Kemungkinan lain pada tanggal jatuh tempo drawee tidak bersedia membayar time draft yang telah mereka aksep sebelumnya. 56 Dalam hal drawee menolak mengaksep draft, hal pertama yang wajib dilakukan collecting bank adalah menahan dokumen, kemudian menghubungi administrasi pelabuhan atau bandara untuk mengetahui kepastian tanggal kedatangan kapal atau pesawat terbang yang membawa barang pesanan importir. Selanjutnya mereka menghubungi eksportir

56

Wawancara dengan Syarif Effendy sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 3 November 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


86

untuk melaporkan penolakan importir serta meminta instruksi tentang penanganan barang, bilamana barang tersebut tiba. Pemberitahuan kepada eksportir secepat mungkin atas penolakan mengaksep draft dapat memberi banyak waktu bagi eksportir untuk menyusun instruksi yang akan mereka berikan sebelum kapal tiba di pelabuhan yang dituju. Antara lain eksportir dapat meminta tolong collecting bank atau kantor perwakilan mereka untuk menyewa gudang di pelabuhan guna menyimpan sementara barang yang diangkut kapal. Dengan demikian eksportir dapat terhindar dari pembayaran denda menahan kapal (dumerrage charges) yang sangat tinggi tarifnya. Di lain pihak apabila pada tanggal jatuh tempo importir tidak membayar tagihan, secepat mungkin collecting bank memberikan peringatan tertulis kepada importir dan/ atau yang diberi kuasa (endoser) membayar oleh importir misalnya bank penjamin. Keterlambatan pemberian surat peringatan dapat dipergunakan sebagai alasan drawee terlambat membayar. Bilamana surat peringatan itu tidak ditanggapi oleh drawee, sedangkan dalam collection order eksportir tidak melarang dilakukan protes, dengan bantuan notaris publik atau pengacara setempat collecting bank dapat mengajukan surat protes. Namun dikatakan hampir tidak pernah terjadi pada Bank Mandiri dalam memberikan penyediaan layanan pembayaran luar negeri dengan collection tersebut. 57

57

Wawancara dengan Boitha Sitompul sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 4 November 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


87

2)

Collection dengan ketentuan document against acceptance (D/A) Dalam D/A, eksportir akan menyerahkan dokumen ekspor jika importir

telah melakukan akseptasi atas draft atau bill of exchange yang berarti adanya suatu pengakuan utang yang penagihannya dilakukan pada waktu jatuh tempo dan selalu digunakan time draft (wesel berjangka) yaitu apabila pembayarannya dilakukan pada tanggal tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini eksportir akan menahan pemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor jika pembeli telah mengaksep time draft tersebut. Prosedur ketentuan pembayaran D/A sebagian besar sama dengan D/P, dalam arti eksportir akan meminta bantuan collecting agent untuk melakukan penagihan. Collecting agent ini dapat berupa bank atau dapat juga non bank. Dalam D/A pelepasan dokumen ekspor akan dilakukan jika importir telah melakukan akseptasi atas bill of exchange yang berarti importir memberikan pengakuan utang, bill of exchange yang dipergunakan selalu time bill of exchange dan penagihan pembayaran dari importir dengan menggunakan bill of exchange yang sudah diaksep. Status bill of exchange yang sudah diaksep merupakan dokumen yang berdiri sendiri terlepas dari sales contract. Pembayaran dengan D/A terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan penandatangan sales contract, pengapalan barang dan pengiriman dokumen ekspor kepada collecting agent. Dalam sales contract disebutkan bahwa ketentuan pembayaran adalah D/A. Barang dan asli dokumen ekspor dikirimkan eskportir kepada collecting agent dan hanya akan diserahkan kepada importir jika telah mengaksep time draft.



88

Tahap kedua, importir (drawee) melakukan akseptasi atas bill of exchange. Setelah itu dilakukan pelepasan documents of title kepada importir. Penagihan pembayaran kepada importir dilakukan dengan menggunakan bill of exchange yang telah diaksepnya. 58 Agar “time draft” dapat diperjualbelikan, maka harus dibuat menjadi to order time draft. Time draft yang sudah diaksep akan lebih bernilai daripada time draft yang belum diaksep. Time draft ini akan mengikuti tingkat kredibilitas dari importir dan negara importir yang bersangkutan. Pencantuman ketentuan D/A dalam sales contract tergantung pada saat penghitungan tenggang waktu pembayaran. Berikut contoh klausula yang harus dicantumkan dalam sales contract : a)

Dihitung dari tanggal bill of lading : “Document against acceptance, payment 80 days after bill of lading date”.

b)

Dihitung dari tanggal kedatangan kapal : “Document against acceptance, payment 90 days after arrival of the steamer”.

c)

Dihitung sejak importir diberitahu megenai kedatangan dokumen ekspor : “Document against acceptance, payment 90 days after sight.”

d)

Ditetapkan pada tanggal tertentu : “Payments on….. (specified date)….. Document will be released against acceptance”.

Pada dasarnya syarat-syarat yang diperlukan untuk menggunakan ketentuan D/A adalah sama dengan D/P. Pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah dalam hal penyerahan dokumen barang. Dalam D/A eksportir menyadari

58

Wawancara dengan M. Syarif Effendy sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 3 November 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


89

bahwa distribusi barang terdiri dari beberapa tahap, yaitu dimulai dari importir, kemudian grosir baru ke pengecer. Jadi importir butuh waktu untuk melakukan distribusi barang dengan cepat. Importir tidak mungkin segera membayar karena harus memberikan kredit kepada grosir. Demikian pula grosir harus memberikan kredit kepada pengecer. Kalau importir tidak boleh melakukan pembayaran kemudian, maka importir akan keberatan untuk membeli barang tersebut. Dengan demikian dengan adanya ketentuan D/A maka ada kesempatan bagi importir untuk melakukan distribusi barang kepada jaringannya. Alasan lainnya digunakan ketentuan D/A karena barang yang dijual biasanya sudah siap diperjualbelikan tanpa perlu adanya penambahan value added lagi. Penggunaan ketentuan D/A adalah agar eksportir tetap dapat menguasai barang selama belum dilakukan akseptasi oleh importir. Akseptasi pada dasarnya merupakan suatu pengakuan hutang (a promise to pay) dan bill of exchange yang sudah diaksep merupakan suatu “unconditional order to pay.” Antara sight/ time draft dalam transaksi D/P dan accepted time draft dalam transaksi D/A memiliki perbedaan yaitu dalam sight/ time draft D/P masih diikuti dokumen asli ekspor sehingga barang masih dikuasai eksportir, sedangkan pada accepted time draft D/A tidak lagi dilengkapi dengan dokumen ekspor, karena telah diambil alih oleh collecting agent dan diserahkan kepada importir pada waktu importir mengaksep time draft. Penagihan pembayaran antara keduanya juga berbeda. Pada sight/ time draft D/P, kewajiban untuk membayar tidak terpisahkan dengan sales contract,



90

sedangkan pada accepted time draft terlepas dari ketentuan sales draft. Jadi antara D/P dan D/A mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri.

B.

Para Pihak Yang Terlibat Dalam Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri Ketentuan penagihan pembayaran transaksi perdagangan ekspor impor

dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce-ICC), Paris dalam “Uniform Rules for Collection”. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan pendapat antara pembeli, penjual dan bank-bank yang terkait dalam transaksi pembayaran documentary collection mereka mempunyai pedoman

umum

yang

dapat

dipergunakan

sebagai

referensi

untuk

menyelesaikannya. Dalam peraturan pembayaran transaksi perdagangan internasional tersebut dijelaskan secara tegas ketentuan-ketentuan documentary collection mengenai pihak-pihak yang terkait dalam collection. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam transaksi pembayaran dengan collection di Bank Mandiri meliputi : 59 1.

Principal, yaitu pihak yang mempercayakan penanganan collection-nya pada bank.

2.

Remitting Bank, adalah bank yang diberi kepercayaan oleh principal untuk menangani collection.

3.

Collecting Bank, yaitu bank dimana saja selain remitting bank yang terlibat dalam pemrosesan perintah collection.

59

Wawancara dengan Boitha Sitompul sebagai pelaksana ekspor pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 4 November 2009.



91

4.

Presenting Bank, yaitu bank yang menyampaikan tagihan kepada drawee.

5.

Drawee, adalah pihak yang akan menerima tagihan seperti tertera dalam perintah collection.

Tugas collecting bank dalam proses documentary collection adalah menerima pembayaran tagihan, mendapatkan aksep time draft atau menyerahkan dokumen keuangan dan/ atau dokumen komersial setelah menerima pembayaran tagihan atau mendapatkan aksep time draft. Di Bank Mandiri sendiri dokumen yang dipergunakan dalam collection antara lain, dokumen keuangan (financial documents) adalah yang berwujud wesel, promes, cek dan instrumen serupa lainnya yang digunakan untuk mendapatkan pembayaran berupa uang. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen komersial adalah invoice, dokumen angkutan (shipping documents), dokumen kepemilikan barang (B/L) atau dokumen lain yang serupa atau dokumen apapun yang bukan financial documents. Semua dokumen keuangan dan komersial tersebut di atas harus disertai dengan collection order yang memuat instruksi penagihan dari principal secara lengkap dan jelas. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Mandiri, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boitha Sitompul sebagai pelaksana ekspor di bagian Bill Processing Center Medan yang terkait dalam proses penagihan adalah meneliti kelengkapan seluruh dokumen yang diterima sesuai dengan daftar yang tercantum dalam collection order, dan segera memberi tahu eksportir bilamana ada dokumen yang tercantum daftar tetapi tidak mereka terima. Namun Bank



92

Mandiri tidak bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut. Remitting bank akan mempergunakan jasa collecting bank yang ditunjuk oleh principal atau bank lain di tempat draft akan dibayar atau diaksep. Collection order dan dokumen-dokumen yang menyertainya dapat dikirimkan langsung kepada collecting bank atau bank-bank perantara yang lain. Apabila dalam proses documentary collection bank mempergunakan jasa bank yang lain mereka melimpahkan juga seluruh resiko kepada bank yang disebut terakhir. Principal akan mengganti rugi semua kewajiban dan biaya yang telah dikeluarkan bank dalam pelaksanaan penagihan pembayaran. Bank Mandiri tidak ikut bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan penyampaian atau hilangnya surat atau dokumen dalam perjalanan maupun pemotongan kalimat, kerusakan, kesalahan arti dan terjemahan istilah teknik yang disampaikan melalui telegram, telex atau sistem elektronika yang lain. Dalam menjalankan tugas penagihan, Bank Mandiri juga tidak bertanggung jawab atas akibat negatif yang ditimbulkan oleh bencana alam, penjarahan, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, peperangan dan hal-hal lain yang berada di luar kekuasaannya. 60 Tanpa persetujuan bank terlebih dahulu eksportir tidak boleh mengirimkan barang ke alamat bank. Apabila mereka melakukan hal itu tanpa persetujuan bank terlebih dahulu bank boleh bersikap tidak bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman barang tadi kepada importir-drawee. Semua dokumen yang diterima bank wajib diserahkan kepada drawee seperti apa adanya, kecuali drawer 60




93

memberi kuasa remitting atau collecting bank untuk membubuhkan cap atau tanda umum yang diperlukan dalam pelaksanaan penagihan. Dalam collection order wajib dicantumkan alamat jelas drawee atau tempat dimana draft akan ditagihkan atau diminta aksepnya. Apabila ditentukan draft dapat ditagihkan pada presenting bank maka pada saat draft ditagihkan presenting bank wajib membayar tagihan tersebut tanpa menunda-nundanya. Bilamana ditentukan permintaan aksep draft dapat dilakukan pada presenting bank maka pada saat draft ditunjukkan kepada mereka bank wajib segera mengaksepnya. Bilamana pembayaran draft atau bill of exchange dilakukan kemudian hari dalam collection order wajib dicantumkan instruksi apakah dokumen dapat diserahkan dengan syarat D/A atau D/P. Bilamana instruksi tersebut tidak dicantumkan bank hanya akan menyerahkan dokumen bila drawee membayar draft. Bilamana eksportir menginstruksikan tagihan dibayar dengan mata uang lokal maka presenting bank hanya akan menyerahkan dokumen apabila drawee membayar tagihan dalam mata uang lokal. Akan tetapi bilamana ditentukan dokumen hanya dapat diserahkan bilamana drawee membayar tagihan dalam mata uang asing, bank akan menyerahkan dokumen sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya bank akan mentransfer dana pembayaran tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam collection order. Pembayaran tagihan secara menyicil hanya diperkenankan bilamana dalam collection order eksportir mencantumkan izin tentang hal itu.



94

Presenting bank wajib meneliti bill of exchange atau draft yang diserahkan kepada mereka disusun secara betul dan lengkap. Namun mereka tidak bertanggung jawab akan keabsahan dan keaslian tandatangan yang tertera dalam draft itu. Presenting bank tidak bertanggung jawab atas keabsahan dan keaslian tandatangan yang tertera dalam promissory notes, payment receipts dan instrumen penagihan yang lain. Dalam collection order harus dicantumkan dengan jelas tindakan protes apa yang wajib dilakukan bank bilamana drawee menolak membayar atau mengaksep draft. Tanpa instruksi yang jelas dari principal bank tidak akan melakukan tindakan protes bilamana drawee tidak bersedia membayar atau mengaksep draft, hal ini dalam prakteknya juga berlaku pada Bank Mandiri. 61 Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengajukan protes menjadi tanggungan principal. Bilamana principal menunjuk orang atau badan lain kecuali bank untuk mewakili mereka melakukan protes kepada drawee, hal itu wajib dicantumkan dalam collection order. Bank-bank yang terkait dalam proses documentary collection tidak ikut bertanggung jawab atas kondisi komoditas yang diekspor. Akan tetapi bilamana mereka (dengan atau tanpa instruksi eksportir) terpaksa mengambil tindakan tertentu untuk melindungi komoditas yang bersangkutan, bank harus segera melaporkan hal itu kepada bank lain yang sebelumnya menyerahkan collection order kepada mereka.

61

Wawancara dengan Syarif Effendy sebagai pelaksana ekspor Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, tanggal 3 November 2009. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


95

Bilamana dalam menjalankan tugasnya collecting bank merasa perlu memberikan saran atau pemberitahuan tentang sesuatu hal kepada bank lain dari mana mereka menerima collection order, saran atau pemberitahuan tersebut harus diberikan secara rinci.

Saran-saran atau

pemberitahuan tersebut

wajib

disampaikan secara cepat termasuk dengan mempergunakan sarana telegram, telex atau sistem komunikasi elektronika yang lain. Apabila mereka menerima pembayaran tagihan collecting bank wajib segera memberitahukan hal itu kepada bank lain dari mana mereka menerima collection order. Pemberitahuan tersebut hendaknya dilakukan secara rinci termasuk jumlah yang dibayarkan, pengurangan biaya tagihan serta cara pembayaran yang dilakukan. Hal yang serupa wajib dilakukan bilamana collecting bank menerima aksep atas time draft dari drawee. Hal yang serupa juga wajib dilakukan bilamana drawee menolak pembayaran atau mengaksep draft, termasuk sebab-sebab penolakan pembayaran atau aksep. Apabila dalam collection order disebutkan dengan tegas drawee wajib membayar bunga sedangkan drawee menolaknya, collecting bank tidak diperkenankan menyerahkan dokumen hanya karena drawee membayar atau mengaksep draft. Dalam keadaan seperti ini bunga menjadi bagian dari seluruh jumlah tagihan yang harus dibayar oleh drawee. Apabila dalam collection order disebutkan biaya penagihan (termasuk komisi bank) tidak ditagihkan kepada drawee, maka biaya tersebut menjadi tanggungan principal dan dapat dikurangkan dari hasil tagihan yang dapat diperoleh bank.



96

Walaupun dalam Uniform Rules For Collections telah diatur secara rinci ketentuan-ketentuan dalam proses penagihan transaksi perdagangan luar negeri, hal itu tidak berarti para eksportir dapat mengabaikan ketentuan dan praktek hukum yang berlaku di masing-masing negara drawee. Prof. Venedikian menyebutkan dalam bukunya beberapa pemerintah negara di Amerika Latin tidak mengikuti secara penuh ketentuan dalam Uniform Rules For Collections. Pemerintah negara-negara tersebut memperbolehkan dokumen-dokumen perdagangan internasional diserahkan kepada drawee walaupun mereka belum membayar barang yang dipesan atau mengaksep draft yang ditujukan kepada mereka. 62 Oleh karena itu beliau menyarankan untuk melindungi kepentingan mereka sebelum melakukan perdagangan dengan negara yang belum mereka ketahui ketentuan hukum dagangnya, seyogjanya para eksportir mempelajari ketentuan hukum dagang negara tersebut.

C.

Kelemahan Dan Kelebihan Masing - Masing Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal Non Letter Of Credit. Penagihan pembayaran barang dengan documentary collection dapat

memberikan banyak kelebihan/ kemudahan bagi eksportir dan importir. Walaupun demikian transaksi pembayaran ini juga mengandung resiko dan kelemahan. Dalam bukunya Finance of International Trade, Alasdair Watson Ph. D, professor di The Institute of Bankers, London, England mengutarakan manfaat pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan documentary collection. 62

Venedikian, Harry M, Warfield, Gerald A, 2000, Global Trade Financing, Toronto, John Wiley & Sons, Dalam Siswanto Sutojo, Op. Cit., hlm. 76. Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


97

Jumlah penjualan barang produsen eksportir atau eksportir pedagang yang bersangkutan diharapkan dapat meningkat secara berarti. Sementara itu importir yang diperbolehkan membayar dibelakang mendapat sumber pembiayaan kegiatan impor mereka dengan syarat dan biaya ringan. Hal itu mungkin juga dapat meningkatkan jumlah penjualan mereka. Selama dokumen-dokumen yang menyertai pengiriman barang belum diserahkan kepada drawee, hak kepemilikan barang oleh eksportir masih tetap terlindungi, apalagi bilamana syarat penyerahan dokumen ditentukan berdasar D/P. Biaya penagihan pembayaran relatif tidak mahal. Standar yang berlaku di dunia perbankan internasional biaya penagihan berkisar sekitar 0,1 % sampai 0, 25 % jumlah nilai draft. Adapun kelemahan dari transaksi pembayaran perdagangan internasional dengan documentary collection antara lain, eksportir harus menunggu penerimaan pembayaran produk yang mereka ekspor sampai uang diterima remitting bank. Apabila transaksi perdagangan tersebut dibiayai dengan kredit, bank eksportir wajib menanggung beban biaya bunga. Tingkat jaminan penerimaan pembayaran produk tidak setinggi documentary credit. Ada kemungkinan karena sebab tertentu yang menyimpang dari ketentuan kontrak penjualan, importir menolak menerima barang. Akibatnya eksportir harus membayar denda dumerage atau sewa gudang di pelabuhan importir hingga barang yang bersangkutan dapat dijual kepada pembeli yang lain. Disamping itu eksportir harus membayar tambahan biaya premi asuransi dan biaya-biaya yang



98

lain. Kecuali jumlah nilai barang yang diekspor tinggi sekali membawa kasus perselisihan tersebut ke meja hijau terlalu mahal biayanya. Di negara-negara tertentu pada saat importir meminta jatah devisa untuk membayar produk impor, pemerintah meminta mereka menunjukkan dokumen pengapalan barang tersebut. Dalam keadaan seperti itu eksportir/ remitting bank terpaksa menyerahkan dokumen (berarti drawee sudah dapat mengeluarkan barang dari pelabuhan atau bandara) walaupun mereka belum menerima pembayaran. Dengan menyerahkan dokumen pengapalan kepada drawee eksportir sudah “kehilangan” hak kepemilikan barang. Kelemahan lain yang dihadapi eksportir dalam pembayaran documentary collection adalah apabila terjadi perubahan peraturan lalu lintas devisa di negara importir. Hingga restriksi transfer devisa keluar negeri itu dirubah atau diperlunak besar kemungkinan eksportir belum dapat menarik pembayaran barang mereka. Salah satu resiko yang menjadi kelemahan yang dihadapi importir adalah menerima barang yang spesifikasi, mutu atau jumlahnya tidak cocok dengan yang telah disetujui dalam kontrak penjualan. Hal itu dapat terjadi karena pada saat mereka mengaksep draft mereka tidak mendapat kesempatan untuk melakukan inspeksi barang. Resiko tersebut dapat diperkecil dengan jalan meminta eksportir menyertakan surat keterangan inspeksi yang dibuat oleh badan inspeksi mutu dan spesifikasi produk terkemuka di dunia misalnya SGS. Dalam hal ini pilihan pelaku usaha dengan pembayaran inkaso (collection) ini bergantung pada kondisi perekonomian baik dari pihak importir maupun dari pihak eksportir sebagai pemasok barang ekspor. Apabila perekonomian suatu



99

negara di mana importir berada dalam keadaan stabil ataupun peningkatan dalam dunia usahanya, maka pelaku usaha luar negeri memilih pembayaran wesel inkaso dengan kondisi D/P, begitu juga sebaliknya, jika perekonomian suatu negara di mana importir berada dalam keadaan kurang stabil ataupun mengalami krisis ekonomi maka pelaku usaha menjatuhkan pilihannya dengan pembayaran wesel inkaso dengan kondisi D/A. Berbeda halnya dengan pembayaran luar negeri melalui L/C, eksportir dapat menggantungkan kepercayaan pada L/C karena pembayaran terjamin. L/C akan memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Bagi importir dengan adanya L/C tersebut berarti dengan dana minimum dapat mengimpor barang setidak-tidaknya sampai barang tiba. Importir akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan L/C belum terpenuhi. Dalam transaksi pembayaran luar negeri dalam hal non L/C yakni melalui inkaso (Collection), pembayaran dari pihak importir/ drawee tidak jelas. Bagaimana pun, eksportir tetap menanggung resiko antara lain keadaan ekonomi dan politik negara importir, importir mengulur waktu pembayaran, tidak mengambil alih dokumen dan importir juga membatalkan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boitha Sitompul sebagai pelaksana ekspor pada Bank Mandiri, eksportir juga harus menerima resiko apabila pembayaran tidak dilakukan, walaupun wesel telah diterima. Jika importir tidak melakukan pembayaran maka eksportir harus mencari pembeli barang yang



100

baru, dan itu tidaklah dapat diperoleh dalam waktu yang singkat dan juga harus diperhitungkan kualitas dan jenis barangnya. Di samping itu jika barang telah ada di pelabuhan tujuan dan telah lewat waktu untuk membongkar muatan kapal (demurrage), maka eksportir harus membayar ongkos pengapalan dan pengapalan kembali dan keadaan ini diperparah lagi jika izin impor jatuh tempo, maka eksportir harus mengurus kembali perpanjangan surat izin dan itu memakan waktu yang cukup lama. Pertimbangan

eksportir

mengambil

transaksi

pembayaran

dengan

collection walaupun sebenarnya eksportir lebih banyak menanggung resiko dari pembayaran tersebut antara lain bahwa antara eksportir dan importir sudah saling megenal satu sama lain yang kemungkinan dikarenakan mereka telah sering melakukan transaksi pembayaran luar negeri dengan L/C maupun non L/C sebelumnya. 63Di samping itu eksportir dan importir tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembukaan L/C lagi, dan tidak urusan dengan bank pun sederhana sehingga terjamin ketetapan waktu dalam lalu lintas pembayaran perdagangan internasional.

63




101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

C.

Kesimpulan Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut :

1.

Dalam perdagangan internasional dikenal cara pembayaran barang yaitu clean payment and settlements, documentary credit dan documentary collection. Dalam proses pembayaran itu bank mempunyai peranan penting. Salah satunya pelayanan yang diberikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan dalam alternatif pembayaran luar negeri dalam hal non L/C khususnya collection (Inkaso). Collection merupakan cara pembayaran luar negeri dengan mempergunakan surat tagihan yang disebut draft atau bill of exchange, yang terdiri dari penyerahan dokumen oleh bank kepada pihak tertarik (drawee) setelah dilaksanakan pembayaran yang dikenal dengan istilah documents against payment (D/P) maupun penyerahan dokumen oleh bank kepada pihak tertarik (drawee) setelah penerimaan akseptasi yang disebut dengan documents against acceptance (D/A). apabila pembayarannya dilakukan pada saat penyerahan draft dan dokumen menggunakan sight draft (wesel unjuk), dan time draft (wesel berjangka) jika pembayarannya dilakukan pada tanggal atau jangka waktu tertentu.



102

2.

Dalam proses pembayaran luar negeri dengan Inkaso (collection) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, terdapat empat sampai lima pihak dalam dan luar negeri yang terkait yaitu eksportir, importir, remitting bank, collecting bank dan presenting bank, yang tunduk pada ketentuan penagihan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional dalam bentuk Uniform Rules For Collections. Dengan demikian bilamana terjadi perbedaan pendapat antara eksportir, importir dan bank-bank yang terkait dalam proses penagihan itu mereka mempunyai pedoman umum yang dapat dipergunakan sebagai referensi untuk menyelesaikannya.

3.

Kelebihan yang dapat diharapkan eksportir dari documentary collection adalah peningkatan jumlah penjualan produk, proteksi kepemilikan barang sebelum dokumen pengapalan barang diserahkan kepada importir dan biaya penagihan tidak mahal. Sedangkan kelemahan yang harus eksportir hadapi adalah harus menunggu pembayaran barang hingga pembayaran itu diterima oleh remitting bank, jaminan penerimaan pembayaran tidak begitu tinggi, ada kemungkinan importir menolak penerimaan barang, ada kemungkinan terjadi kesulitan pembayaran karena negara importir mengeluarkan peraturan yang mempersulit pengiriman devisa ke luar negeri.

Sedangkan kelebihan yang diharapkan dari pihak importir adalah mereka mendapat sumber dana modal kerja dengan syarat dan biaya ringan, ada kemungkinan bantuan dana tersebut dapat meningkatkan jumlah penjualan Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


103

mereka. Sedangkan kelemahan yang importir hadapi adalah eksportir mengirimkan produk yang jumlah, mutu atau spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan kontrak penjualan. Kelemahan kedua ada kemungkinan pemerintah negara eksportir melarang ekspor produk yang mereka pesan.

D.

Saran Selayaknya perlu ditambahkan pelajaran mengenai Sistem Perdagangan

Internasional di Fakultas Hukum, mengingat hal ini sangatlah penting terutama pada bagian Keperdataan Program Studi Hukum Dagang. Peraturan-peraturan yang ada yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah, selayaknya haruslah diteliti dan direvisi dengan baik mengingat perkembangan perdagangan luar negeri terus mengalami kemajuan yang pesat dan sangat kompleks sekali, sehingga terkadang peraturan yang telah ada memberikan kelonggaran bagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang akan merugikan bangsa dan negara. Disamping itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing jenis pembayaran luar negeri khususnya pembayaran dengan inkaso (collection), dan diharapkan kepada eksportir dan importir lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan perjanjian pembayaran berkenaan dengan dokumen-dokumen pengapalan serta ketentuan pembayaran dalam lalu lintas perdagangan luar negeri.



104

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman, A., 1970, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta. Adolf, Huala. 2002, Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta. , 2004, Hukum Perdagangan Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Amir M.S., 1996, Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. , 1975, Teknik Perdagangan Luar Negeri, Bharata : Jakarta. Andhibroto, Soepriyo, 1997 Letter of Credit dalam Teori & Praktek, Dahara Prize, Semarang. Arbi, Syarif, HM. “Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri Seri Ekspor” (Bahan tulisan tentang URC 522 ini kami sadur dari tulisan beliau). Dirdjosisworo, Soedjono, 2006, Pengantar Hukum Dagang Internasional. PT. Refika Aditama, 2006. Ginting, Ramlan, 2002, Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta. Hadisoeprapto, Hartono, 1984, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan, Penerbit Liberty, Yogjakarta. Hutabarat, Roselyne, 1996, Transaksi Ekspor Impor, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta. Islam, Rafiqul M, 1999, International Trade Law. NSW : LBC. Kartono, 1980, Komentar Tentang Letter of Credit (L/C), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wessel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen-dokumen lainnya, cetakan 1, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. Malayu, Hasibuan, 1993, Kredit Berdokumen (L/C) dan Lalu Lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomian, Penerbit Tarsito, Bandung.



105

Pangaribuan, Emmy Simanjuntak, 1979, Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening) cetakan kedua, Percetakan Liberty, Yogyakarta. Poerwadarminta, W.J.S., 1984, Kamus umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta. Purwosucipto, H.M.N., 1984, Pengertian Pokok Hukum Dagang 4, Djambatan, Jakarta. Sutojo, Siswanto, 2001, Membiayai Perdagangan Ekspor Impor, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta. Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU Tentang Perdagangan Internasional, 1988, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. Surbekti, 1982, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung. Suyatno, Thomas, 1988, Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri. Intermedia Press, Jakarta. Tobing, 1977, Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan, Sulawesi Selatan. Waluya, Harry, 1995, Ekonomi Internasional, Bineka Cipta : Jakarta. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis : Transaksi Bisnis Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. http://agribisnis.deptan.go.id/xplore/view.php?file=PASARINTERNASIONAL/p etunjuk ekspor/Panduan%20Ekspor.doc, tanggal 21 Oktober 2009. http://www.komexindo.com/?p=175, tanggal 19 Juni 2009. Interlegal’s Definitions (http://home.yebro.co.za/ ˜interlegal/ definitions. htm). www. Beacukai. go. id/../5-pbi2003. pdf, tanggal 21 Oktober 2009. http://4.bp.blogspot.com/EI5IEppjIRY/Sbc1euPY3KI/AAAAAAAAABA/PB2EH 1rsGhs/s1600 h/advance+pymnt.bmp, tanggal 10 Maret 2009. http://4.bp.blogspot.com/EI5IEppjIRY/Sbd5NxHEyxI/AAAAAAAAABI/prQKb Hq4s5Y/s1600-h/open+account.bmp, tanggal 10 Maret 2009.



106

HASIL WAWANCARA PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk IMAM BONJOL MEDAN

Pertanyaan : Di dalam melaksanakan transaksi perdagangan luar negeri, ada beberapa cara pembayaran yang dapat dilakukan. Cara bagaimana yang dipilih oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan di dalam melaksanakan transaksi perdagangan luar negeri ?

Jawaban

: Cara pembayaran yang dipilih oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan dalam melaksanakan transaksi perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan menggunakan letter of credit atau tanpa letter of credit. Pembayaran transaksi impor tanpa L/C dapat dilaksanakan dengan cara Pembayaran dimuka (advance payment),

Pembayaran

kemudian

(open

account),

Inkaso

(collection), Konsinyasi (consignment). Dalam hal non L/C cara pembayaran luar negeri yang dipilih adalah Inkaso (collection).

Pertanyaan : Di dalam melaksanakan transaksi perdagangan luar negeri dengan memilih cara pembayaran melalui non L/C khususnya Inkaso (collection). Alasan utama apakah yang menjadi pertimbangan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan sehingga menggunakan cara tersebut ?



107

Jawaban

: Alasan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan sehingga memilih cara pembayaran tanpa L/C khususnya melalui Inkaso

(collection),

dikarenakan

cara

pembayaran

melalui

collection sangat sederhana karena pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli di luar negeri (importir) di dalam suatu perjanjian jual beli dan tidak serumit pembayaran dengan L/C, dimana bank harus melakukan tindakan penerbitan L/C atas dasar permintaan importir.

Pertanyaan : Di dalam melaksanakan transaksi perdagangan luar negeri dengan cara pembayaran dengan L/C digunakan pedoman ketentuan yang telah diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) mengenai kredit berdokumen yakni Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP DC 500). Ketentuan apakah yang menjadi pedoman bagi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan dalam transaksi pembayaran luar negeri dalam hal non L/C ?

Jawaban

: Ketentuan yang menjadi pedoman bagi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan dalam transaksi pembayaran luar negeri dalam hal non L/C adalah Uniform Rules for Collection of Commercial Paper ICC yang mengatur hak dan kewajiban eksportir dan bank yang ditunjuk oleh eksportir untuk melakukan penagihan. URC (Uniform Rules For Collection), Revisi 1995



108

Publikasi 522 merupakan ketentuan yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC).

Pertanyaan : Di dalam melaksanakan transaksi perdagangan luar negeri pada umumnya diperlukan dokumen-dokumen. Dokumen apakah yang diperlukan dalam transaksi pembayaran dengan Inkaso (collection) oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan ?

Jawaban

:

Dokumen yang diperlukan dalam transaksi pembayaran dengan Inkaso (collection) oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan antara lain, Financial Document (berwujud wesel, promes, cek dan instrumen serupa lainnya) digunakan untuk mendapatkan pembayaran berupa uang dan Commercial Document (berwujud faktur, dokumen angkutan, dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang serupa atau dokumen apapun yang bukan financial documents. Misalnya, documents of title, asuransi, certificate of origin, certificate of equality) dan dokumen ini tidaklah harus wajib ada tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam sales contract yang telah disepakati importir dan eksportir.

Pertanyaan : Di dalam perdagangan luar negeri, Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas pembayaran luar negeri.



109

Bagaimana peranan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan atas transaksi pembayaran dalam hal non L/C khususnya Inkaso (collection) ?

Jawaban :

Peranan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan atas transaksi pembayaran dalam hal non L/C khususnya Inkaso (collection)

selain

untuk

menjaga

kelancaran

lalu

lintas

pembayaran luar negeri, adalah agar memudahkan pembeli dan penjual (eksportir dan importir) untuk mempunyai dan menunjuk bank masing-masing, tapi hanya sebagai intermediary untuk memperlancar menyampaikan

arus pembayaran, barang.

Bank

tidak Mandiri

berkewajiban untuk hanya

menerima/

menyampaikan dokumen tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan documentary collection. Bank hampir tidak ada melakukan pembayaran hanya menagihkan dan meneruskan dokumen. Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan kualitas barang dan ataupun jasa yang dikirim.

Pertanyaan : Hal terpenting dalam kesuksesan melaksanakan ekspor adalah ketika eksportir menerima pembayaran dari transaksinya melalui peranan perbankan. Bagaimanakah kepastian pembayaran dalam transaksi pembayaran luar negeri dengan menggunakan non L/C khususnya Inkaso Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


110

(collection) pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan ?

Jawaban

: Kepastian pembayaran dalam hal non L/C khususnya Inkaso (collection) tidak jelas karena pada dasarnya transaksi tersebut hanya didasarkan pada kepercayaan antar pihak. Jika terjadi penolakan pembayaran oleh

importir

atas dokumen

yang

ditagihkan, remitting bank hanya dapat melakukan tindakan penyampaian/ meneruskan instruksi atas nama eksportir kepada importir dan instruksi yang diteruskan hanya berupa himbauan dimana kekuatan desakan tidak ada/ lemah. Bagaimana pun, eksportir tetap menanggung resiko antara lain keadaan ekonomi dan politik negara importir, importir mengulur waktu pembayaran, tidak mengambil alih dokumen dan importir juga membatalkan transaksi

Pertanyaan : Hal terpenting dalam kesuksesan melaksanakan ekspor adalah ketika eksportir

menerima

pembayaran

dari

transaksinya.

Guna

menghindari gagal atau ‘tidak ada pembayaran’ dari importir, eksportir harus mengetahui jenis dan cara-cara pembayaran dalam transaksi ekspor. Bilamana terjadi penolakan pembayaran oleh pihak importir terhadap eksportir terhadap Inkaso (collection) pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan ? Maya Sari : Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal (Persero) Tbk, Imam Bonjol Medan, 2010.


111

Jawaban

: Jika terjadi penolakan pembayaran oleh pihak importir terhadap pihak eksportir atas dokumen yang akan ditagihkan, bank hanya bisa meneruskan instruksi eksportir kepada banknya importir. Penolakan oleh importir bisa dikarenakan barang/ komoditi yang diterima importir tidak sesuai dengan perjanjian jual beli sebelumnya, misal yang berkaitan dengan kualitas barang yang dikirim. Dan ketidaklengkapan dokumen yang dikirim oleh pihak collecting bank. Namun penolakan seperti di atas, hampir dikatakan tidak pernah terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan.

Pertanyaan : Hal terpenting dalam kesuksesan melaksanakan ekspor adalah ketika eksportir menerima pembayaran dari transaksinya, dan importir menerima barang yang dibelinya sesuai dengan perjanjian jual beli sebelumnya. Bilamana pihak importir menolak menerima barang yang telah dikirim oleh eksportir dengan Inkaso (collection) pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan ?

Jawaban :

Dapat terjadi penolakan barang oleh pihak importir terhadap barang yang dikirim oleh eksportir pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan. Penolakan ini dapat terjadi karena importir menerima barang yang spesifikasi, mutu atau jumlahnya tidak cocok dengan yang telah disetujui dalam kontrak penjualan. Hal itu



112

dapat terjadi karena pada saat mereka mengaksep draft mereka tidak mendapat kesempatan untuk melakukan inspeksi barang. Namun kondisi seperti ini juga hampir dikatakan tidak pernah dialami oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan.

Pertanyaan : Dengan memilih cara pembayaran melalui non L/C khususnya Inkaso (collection) tentu saja PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan mempunyai alasan utama. Apabila timbul hambatan-hambatan pada penyelesaian pembayaran atas non L/C khususnya Inkaso, bagaimana resiko yang dialami oleh eksportir maupun importir ?

Jawaban :

Jika timbul resiko atas hambatan terhadap penyelesaian pembayaran atas non L/C khususnya Inkaso, antara lain importir menolak menerima barang maupun menolak membayar. Dalam hal importir menolak menerima barang karena kondisinya tidak sesuai dengan perjanjian jual beli, maka eksportir dapat memberikan potongan harga (discount) kepada pihak importir. Jika importir tidak melakukan pembayaran walaupun wesel telah diterima, maka eksportir harus mencari pembeli barang yang baru, dan itu tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat dan juga harus diperhitungkan kualitas dan jenis barangnya. Di samping itu jika barang telah ada di pelabuhan tujuan dan telah lewat waktu untuk



113

membongkar muatan kapal (demurrage), maka eksportir harus membayar ongkos pengapalan dan pengapalan kembali dan keadaan ini diperparah lagi jika izin impor jatuh tempo, maka eksportir harus mengurus kembali perpanjangan surat izin dan itu memakan waktu yang cukup lama.

Pertanyaan : Dengan cara pembayaran melalui non L/C khususnya Inkaso (collection) baik dengan kondisi document against payment (D/P) maupun documents against acceptance (D/P) masing-masing memberikan pilihan bagi pelaku usaha dalam bertransaksi. Bagaimana pilihan pelaku usaha dalam alternatif pembayaran dengan non L/C khususnya Inkaso pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Imam Bonjol Medan?

Jawaban :

Pelaku usaha dalam transaksi pembayaran luar negeri dengan non L/C khusunya Inkaso lebih sering menjatuhkan pilihan terhadap pembayaran Inkaso (collection) dengan kondisi documents against payment, hal ini dikarenakan jika barang/ komoditinya laku di pasar internasional, umumnya eksportir mempunyai posisi yang kuat (bargaining position), misalnya komoditi sawit. Sedangkan pilihan importir dalam pembayaran dengan inkaso adalah dengan kondisi documents against acceptance, dikarenakan importir dapat memperoleh komoditi yang diinginkan dengan pembayaran berjangka untuk melakukan pelunasan.



114



ALTERNATIF PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM HAL NON LETTER OF CREDIT. PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, IMAM BONJOL MEDAN SKRIPSI

Recommend Documents