BAB II SNVT (SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU) PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II A. Sejarah Ringkas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai Sumatera II "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat Swerken". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept.Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang direktur yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang departemen ini. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V&W (dikenal dengan nama "Gedung Sate"). Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G 30 S.PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian.
Kementerian Pekerjaan Umum Medan berdiri pada tanggal 15 April 1948. Sebelumnya, Sumatera Utara yang berpusat di kota Medan termasuk ke dalam Provinsi Sumatera sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950 ProvinsiSumatera Utara dibentuk meliputi sebagian Aceh. Tahun 1956, Aceh dipisahkan menjadi Daerah Otonom dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih efektifnya pengelolaan Sumber Daya Air dan didasarkan kepada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UndangUndang
No.
1/2004
Tentang
Perbendaharaan
Negara
serta
Peraturan
Pelaksanaannya terbentuknya Balai Wilayah Sungai, adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UndangUndang No. 1/2003 Tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pelaksanaannya. 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.: 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dep.PU. 4. Persetujuan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.
B/1616/M.PAN/6/2006. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. 6. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
No.
12/PRT/M/2006
s/d
No.
15/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis/Balai di lingkungan Ditjen SDA dan Ditjen Bina Marga.
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 385/KPTS/M/2006 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pemimpin Eselon III.a pada Balai di Lingkungan Dep. PU. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Tugas Pokok Balai Wilayah Sungai adalah melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi: 1. Perencanaan 2. Pelaksana konstruksi 3. Pendayagunaan Sumber Daya Air 4. Operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi Sumber Daya Air 5. Pengendalian daya rusak air Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II, kegiatan pengelolaan SDA ditangani beberapa Satuan Kerja yaitu: 1. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera II Provinsi Sumatera Utara 2. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera II Provinsi Sumatera Utara 3. Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Sedangkan SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) disini bisa diartikan sebagai satuan kerja yang sifatnya sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah.
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II mempunyai tugas: 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya air serta untuk meningkatkan persediaan air guna memenuhi kebutuhan sumber daya air secara efektip dan efisien. 2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas sumber daya air. 3. Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
untuk
berpartisipasi
dalam
pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air Dimana tugas tersebut merupakan pelaksanaan Tugas Balai Wilayah Sungai yang menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai 2. Penyusunan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai 3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung Sumber Daya Air pada wilayah sungai 4. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai 5. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai 6. Pelaksanaan O & P Sumber Daya Air pada wilayah sungai 7. Pengelolaan sistem hidrologi pada wilayah sungai 8. Penyelenggaraan sistem informasi Sumber Daya Air pada wilayah sungai 9. Fasilitasi kegiatan koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai
10. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air 11. Pelaksanaan ketatausahaan balai wilayah sungai
B. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah salah satu hal yang penting bagi organisasi yangselalu menekankan kepada hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan bersamadimana memuat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Satuan Kerja PJPA berada dibawah pembinaan dan tanggung jawab Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II.Satuan Kerja PJPA berkedudukan di Jalan Jenderal Besar DR.A.H.Nasution No.30 Pkl. Masyhur Medan. Tujuan dan tugas pokok Satuan Kerja PJPA adalah : 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya air serta untuk meningkatkan persediaan air guna memenuhi kebutuhan sumber daya air secara efektif dan efisien 2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas sumber daya air 3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terutama pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan dan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II terdiri dari Penanggung Jawab program yakni Direktur Jenderal Sumber Daya Air, kemudian atasan langsung kepala satuan kerja yaitu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II dan selanjutnya kepala
satuan kerja yang mendelegasikan sebagian tugasnya kepada pejabat pembuat komitmen. Pada satuan kerja ini kepala satuan kerja yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran biaya sebagai pimpinan satker, mendelegasikan sebagian tugasnya dan memerintahkan kepada para asistennya serta pejabat inti lainnya.
Gambar II.1
1. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Atasan langsung satuan kerja yang melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas kepala satuan kerja dalam rangka pelaksanaan rencana kerja
NIP. 1 PARD
dapat diuraikan sebagai berikut:
SUMATERA II KEP
P
Pelaksanaan Jaringan dan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II
MEDAN,
PELAKSANA
Ir. RO
PELAKSANA
AMAT PUR
PELAKSANA
MHD.
IRIGASI PEJ
PERENC
IRIGASI PEJA
PELAPO PENYU
IRIGA P
P
AHMAD PEJABA
Secara umumtugas dan tanggungjawab dari setiap bagian dalam Satuan Kerja
Bagan Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai wilayah Sungai Sumatera II
PE
KHA BENDAHA
Ir. MANIMPAN
KEPALA S
C. Job Description (Uraian Tugas)
yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA, melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada dibawah koordinasinya kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku pengguna anggaran/barang dalam rangka mencapai tujuan rencana strategis kementerian, serta melaporkan organisasi dan pembantu pejabat inti satuan kerja. Kepala balai juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang berada dibawah koordinasinya serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang nantinya berujung pada tanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum. 2. Kepala Satuan Kerja (Satker) Tugas dan tanggung jawabnya adalah: a) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan b) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net. c) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Peneliti Kontrak d) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada pejabat inti satuan kerja untuk kelancaran pelaksaaan kegiatan dan bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan e) Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab ataspelaksanaan seluruh rencana kerja sesuai anggaran yang dituangkandalam DIPA serta bertanggung jawab kepada pengguna anggaran melalui atasan langsung f)
Menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, melaporkan setiap terjadinya
kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran satuan kerja yang membebani APBN g) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat h) Mengawasi peyimpanan, pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa dan menerima hasil pekerjaan baik dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan BMN Satker i)
Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan
sebagian
dari
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya 3. Asisten Program dan Pelaporan Pengelolaan SDA Membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Satker PJPA dengan melakukan pembinaan program dan kegiatan pada masing-masing unit pelaksana pengelolaan air, menyiapkan konsep arah kebijakan program kegiatan tahunan, melakukan pengawasan dan evaluasi secara administrasi dan fisik terhadap arah dan kinerja pelaksanaan program, dan memberikan saran juga kritikan kepada Kepala Satker PJPA baik diminta atau tidak. 4. Asisten Binlak Bidang Irigasi, Rawa dan Air Baku Membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Satker PJPA dengan melakukan pembinaan program dan kegiatan pada masing–masing unit pelaksana irigasi, rawa dan air baku, menyiapkan konsep arah kebijakan
program kegiatan tahunan, meneliti dan membantu penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kegiatan irigasi, rawa dan air baku, melakukan pengawasan dan evaluasi secara administrasi dan fisik terhadap arah dan kinerja pelaksanaan kegiatan irigasi, rawa dan air baku serta memberikan saran juga kritikan kepada Kepala Satker PJPA baik diminta atau tidak. 5. Asisten Koordinator LOAN Membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Satker PJPA dengan melakukan koordinasi seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari LOAN serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Satker PJPA dan memonitor, mengevaluasi terhadap kegiatan yang sumber dananya dari LOAN dan menyusun laporannya. 6. Asisten Administrasi Melaksanakan tugas–tugas penatalaksanaan kepegawaian dan meyusun rencana pengadaan kebutuhan administrasi umum seperti kebutuhan peralatan, bahan,perlengkapan kantor, kerumahtanggaan dan administrasi BMN Satker PJPA serta tugas–tugas lain yang diberikan Kasatker. Dalam Pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 7. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran Tugas dan tanggung jawabnya adalah: a) Menerima, memeriksa kelengkapan berkas SPP, serta keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja
b) Memeriksa kesediaan pagu anggaran dalam DIPA agar diketahui bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran dan memeriksa kebenaran atas hak tagih. c) Menandatangani pencapaian tujuan yang tercantum dalam DIPA sesuai spesifikasi tekni dalam kontrak d) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang–kurangnya dalam rangkap 6 dimana salah satunya disampaikan ke KPPN Medan I e) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikannya kepala Kasatker PJPA f)
Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul meliputi aspek hokum, perundangundangan dan tujuan pengeluaran
8. Bendahara Pengeluaran Tugas dan tanggung jawab: a) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan Satker. b) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan
(SPP-UP),
SPP-TUP,
SPP-GUP
dan
dokumen
pendukung lainnya. c) Menandatangani SPP-UP yang diajukan PPK selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan menandatangani Bendahara
SPP-LS
yang
pembayaranyya
melalui
rekening
d) Menguji kebenaran tagihan pembayaran UP dan melakukan pembayaran melalui UP atas persetujuan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PJPA e) Menerima dan menyetorkan ke Rekening Kas Negara Atas pajak dan penerimaan lainnya dan wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi f)
Menyelenggarakan tata kearsipan bukti pembukuan dan membuat serta menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara kepada KPPN Medan I, BPK RI dan Menteri Pekerjaan Umum.
g) Bertanggung jawab atas pengelolaan UP dan kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya 9. Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dalam pelaksanaannya UAKPA dibantu oleh staf. UAKPA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a) Menyusun LRA dan Neraca Satker PJPA sesuai SAI yang telah ditentukan b) Melakukan rekonsiliasi peneriman dan pengeluaran dengan KPPN I Medan c) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada UAPPA-W beserta ADK secara tepat waktu d) Bertanggung jawab atas kebenaran materi LRA dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatker. 10. Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
Dalam pelaksanaannya UAKPA dibantu oleh staf. UAKPA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a) Menyusun LRA dan Neraca Satker PJPA sesuai SAI yang telah ditentukan b)
Melakukan rekonsiliasi peneriman dan pengeluaran dengan KPPN I Medan
c) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada UAPPA-W beserta ADK secara tepat waktu d) Bertanggung jawab atas kebenaran materi LRA dan Neraca sesuai StandarAkuntansi Pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatker.
D.Jaringan Kegiatan Dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan bidang sumber daya air diperlukan pengukuran kinerja jaringan kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Balai Wilayah Sungai Sumatera II.Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja jaringan kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator yang disepakati pada Renstra Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah indikator keluaran (output) untuk kegiatan serta indikator hasil (outcome) untuk sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Proses penetapan indikator kinerja jaringan kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan dengan indikator kinerja output. Adapun indikator kinerja output SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah sebagai berikut: 1. Jumlah bulan layanan Perkantoran; 2. Jumlah
debit
sarana/prasarana
penyediaan
air
baku
yang
dibangun
/ditingkatkan; 3. Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan; 4. Jumlah luas jaringan irigasi yang di rehabilitasi; 5. Jumlah luas jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi. Indikator kinerja outcome adalah mengukur manfaat dari suatu kegiatan terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di lingkungan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II, yaitu adalah sebagai berikut:
1. Cakupan Layanan Pendukung dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; 2. Kapasitas debit layanan sarana/prasarana air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan 3. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan; 4. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi; 5. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi.
E. Kegiatan Terkini Evaluasi kinerja akan menguraikan hasil evaluasi pencapaian anggaran. Progres keuangan secara keseluruhan mencapai 89,70% sedang progress fisik mencapai 93,32%, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pencapaian kinerja keuangan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II dalah 89,70% dan progres fisik mencapai 93,32%. Pencapaian target tersebut diperoleh dari kinerja keuangan PPK antara lainnya : •
PPK Irigasi dan Rawa I sebesar 92,08%
•
PPK Irigasi dan Rawa II sebesar 63,50%
•
PPK Irigasi dan Rawa III sebesar 99,96%
•
PPK Irigasi dan Rawa IV sebesar 76,09%
•
PPK Irigasi dan Rawa V sebesar 99,85%
•
PPK Penyediaan Air Baku sebesar 97,52%
2. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II pencapaian kinerja keuangan terendah oleh PPK Irigasi dan Rawa II sebesar
63,50% sedang kinerja keuangan tertinggi oleh PPK Irigasi dan Rawa III sebesar 99,96%.
Progres Fisik Progres fisik SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara bahannya dikumpulkan dari beberapa sumber Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara antar lain: •
PPK Irigasi dan Rawa I sebesar 86,47%
•
PPK Irigasi dan Rawa II sebesar 100,00%
•
PPK Irigasi dan Rawa III sebesar 100,00%
•
PPK Irigasi dan Rawa IV sebesar 91,89%
•
PPK Irigasi dan Rawa V sebesar 100,00%
•
PPK Penyediaan Air Baku sebesar 100,00%
Adapun alasan tidak terserapnya dana disebabkan beberapa hal, antara lain : a. Penarikan dana pekerjaan multiyears lanjutan dibiayai PHLN Loan IP-510 baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Mei dikarenakan menunggu perpanjangan masa efektif Loan IP-510. b. Penarikan dana pekerjaan multiyears lanjutan dibiayai PHLN Loan IP-546 tidak terserap sebesar Rp.5.169.433.000,- hal ini dikarenakan Cash Flow Kontraktor (putusan pailit PT. Istaka Karya) dan juga disebabkan masalah sosial masyarakat.
c. Perubahan Peraturan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan diberlakukannya
Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
dan
diberlakukannya system pelelangan secara elektonik (Full E-procurement) aturan dari LKPP sehingga penandatanganan kontrak yang bersumber dana APBN baru dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2011. d. Adanya proses sanggah banding peserta lelang pada beberapa paket yang dilelangkan. e. Adanya 1 (satu) paket pekerjaan yang direlokasi pada kegiatan penyedian air baku sehingga penandatanganan kontrak baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2011. f. Proses Pencairan dana blokir sebesar Rp.10.000.000.000,- baru di sah kan pada tanggal 29 September 2011, sehingga penandatanganan kontrak baru dilaksanakan 03 Oktober 2011, dan dalam pelaksanaan Pekerjaan terkontrak sebesar
Rp.7.379.024.000,-
sehingga
terdapat
sisa
tender
sebesar
Rp.2.620.976.000,-. Namun dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan kontrak hanya bisa terealisasi sebesar 73,39% atau Rp.5.415.445.000,- disebabkan masalah dimana masyarakat meminta ganti rugi untuk tanah dan tanaman dilokasi pembuatan saluran gendong sehingga pekerjaan terhenti total dana tidak terserap pada pekerjaan ini sebesar Rp.4.584.555.000,- (sisa tender dan sisa kontrak). g. Adanya
dana
untuk
Ganti
Rugi
Tanah
tidak
terserap
sebesar
Rp.4.400.000.000,- disebabkan Panitia Pembebasan Tanah tidak bisa merealisasikan pembayaran sesuai dengan Peraturan Gubernur untuk
Pembayaran Ganti Rugi/Pemberian Santunan dikarenakan masyarakat tidak mau menerima pembayaran sesuai Peraturan Gubernur tersebut.
Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja outcome. Dari hasil analisis, secara umum pencapaian indikator kinerja outcome telah erhasil dengan baik, namun juga terdapat beberapa indikator kinerja outcome ang masih belum berhasil mencapai target yang telah direncanakan pada tahun ini. Dimana pencapaian indikator kinerja outcome SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Outcome SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Sumatera II
No.
Program/ Sasaran Strategis
Uraian Indikator Kinerja Outcome
Target
Realisasi
12.800 Ha
12.342 Ha
Capaian %
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1.
Meningkatnya luas dan
Luas Jaringan
tingkat layanan jaringan
Irigasi Yang
irigasi dan rawa melalui
Dibangun
96,42
hasil pembangunan,
/Ditingkatkan
peningkatan, rehabilitasi serta OP jaringan irigasi dan rawa
Luas Jaringan Irigasi Yang Di
10.742 Ha
10.742 Ha
100,00
9.966 Ha
9.966 Ha
100,00
12 ,00
12,00
100,00
0,15 M3/Det
100,00
12,00
100,00
Rehabilitasi Luas Jaringan Reklamasi Rawa Yang Direhabilitasi Jumlah Bulan Layanan Perkantoran 2.
Meningkatnya
Kapasitas Debit
ketersediaan air baku
Layanan air Baku
0,15
untuk kebutuhan pokok
untuk Air Minum
M3/Det
sehari-hari, perkotaan
yang dibangun /
dan industri
ditingkatkan Jumlah Bulan Layanan
12 ,00
Perkantoran
Aspek Keuangan Pencapaian kinerja keuangan dan fisik SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah sebagai berikut:
Tabel II.2 Tabel Pencapaian Kinerja Keuangan dan Fisik SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Sumatera II
No
Pejabat Pembuat Komitmen
Pagu
Realisasi
Kinerja
DIPA
Keuangan
Keuangan
(Rp.000,-)
(Rp.000,-)
(%)
1
Irigasi dan Rawa I
55.765.187,-
51.349.219,-
92,08
2
Irigasi dan Rawa II
12.714.579,-
8.074.310,-
63,50
3
Irigasi dan Rawa III
5.215.350,-
5.213.085,-
99,96
4
Irigasi dan Rawa IV
21.689.910,-
16.504.192,-
76,09
5
Irigasi dan Rawa V
29.974.025,-
29.928.836,-
99,85
Penyediaan Air
16.629.094,-
16.216.849,-
6
Baku
97,52
Rata-rata SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
142.950.325,- 128.222.139,-
89,70
Sumatera II Prov. Sumatera Utara Kinerja keuangan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II mencapai 89,70% dan dalam pelaksanaan fisiknya mencapai 93,32%, dana yang dialokasikan kepada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II tidak sepenuhnya terserap dimana pagu DIPA setelah revisi akhir sebesar Rp.142.950.325.000,- yang terdiri dari : a. Rupiah Murni sebesar Rp.88.146.045.000,- atau 61,66%
b. PHLN Loan JBIC sebesar Rp.54.804.280.000,- atau 38,34% yang terdiri dari: -
IP-510 Rp.45.923.000.000,- atau 32,13%
-
IP-546 Rp.8.881.280.000,- atau 6,21%
dan realisasi DIPA dana Rupiah Murni sebesar Rp.78.589.265.000,- (54,98%) dan realisasi DIPA dana PHLN sebesar Rp.49.632.874.000,- (34,72%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.14.728.186.000,- (Rupiah Murni sebesar Rp.9.556.780.000,dan PHLN Rp.5.171.406.000,-).
F. Rencana Kegiatan Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Melalui kegiatan pengelolaan sumber daya air, yang berkelanjutan dalam menentukan tingkat ketahanan pangan, infrastruktur PU sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum capaian kinerja
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai
Wilayah Sungai Sumatera II telah banyak mencapai keberhasilan. Beberapa keberhasilan yang patut dicatat disini adalah keberhasilan dalam mendukung Ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, untuk mendukung produksi pertanian, untuk mendukung industri, dan dalam pelaksanaan pengendalian daya rusak air dengan upaya secara terus menerus melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan pengolahan air bersih.
Untuk peningkatan kinerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II di masa mendatang, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) Pengembangan kapasitas staf terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Perlu adanya pelatihan
peningkatan kapasitas staf dalam menghadapi kegiatan yang sangat padat dengan waktu yang relatif singkat. Pelatihan tersebut dapat berbentuk achievment motivation training atau pun pelatihan keterampilan pengelolaan kegiatankegiatan kantor. Untuk stafyang memenuhi syarat dapat pula diikutkan dalam program pendidikan S1, S2 maupun S3; dan (3) Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan keluarnya dokumen kegiatan seperti POK, persiapan dilakukan dengan menyusun seluruh rencana kegiatan secara matang, sehingga ketika POK keluar, kegiatan sudah siap diselenggarakan; serta (4) perlu adanya kegiatankegiatan yang melibatkan semua komponen dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat kerja triwulan atau minimal catur wulanan.
