BAB III TUGAS DAN FUNGSI BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II 3.1. UMUM
S
ejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air.
Hal ini menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Oleh karena fungsinya yang sangat vital, maka pengelolaan dan pengembangan wilayah sungai tidak berhenti. Melalui perencanaan dan pengembangan terpadu diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah pelik yang terjadi terkait keterbatasan sumber daya air. Dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang meliputi : Konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka telah dibentuk Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai. Sesuai dengan undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undangundang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharan Negara dalam pengelolaan keuangan negara menetapkan bahwa setiap Pimpinan Departemen/Lembaga Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang yang akan memberikan kuasa kepada pelaksana aparat di bawahnya. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Rutin dan pembangunan yang selama ini dipisahkan sekarang digabungkan menjadi satu sebagai tidak lanjut dari terbitnya undangundang tersebut di atas. Dalam Masa Transisi dibentuk Organisasi Permanen Menteri Pekerjaan Umum melalui Satuan kerja Sementara (Satkers) Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 menjadi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) untuk melaksanakan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Proyek Induk, Proyek dan Bagian Proyek.
1
Tahun
Anggaran
2007
Menteri
Pekerjaan
Umum
selaku
Pengguna
Anggaran/Barang membentuk organisasi pelaksana Satuan Kerja dan seterusnya (permanen) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah sebagai berikut : 1.
Satuan Kerja Pusat.
2.
Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3.
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
UPT dan SNVT adalah Satuan Kerja Departemen Pekerjaan Umum yang melaksanakan Tugas Pemerintah Pusat di Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Tentang Sumber Daya Air sedangkan SKPD merupakan pelimpaham Tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi. Pembentukan Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis yang diajukan ke MENPAN berdasarkan KepMen PAN No.62/2003 tentang pedoman Organisasi UPT di Lingkungan Departemen dan LPND mendapat persetujuan MenPAN No. B/1616/M.PAN/6/2006 menjadi 6 (enam) Balai Besar Wilayah Sungai dengan eselonering II/b dan 24 (dua puluh empat) Balai Wilayah Sungai dengan eselonoring III/a kemudian MenPAN menyetujui revisi jumlah UPT menjadi 11 (sebelas) Balai Besar Wilayah Sungai dan 19 (sembilan belas) Balai Wilayah Sungai serta 1 (satu) Balai Bendungan melalui PerMenPAN No.B/2427/M.PAN/10/2006. Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum menindaklanjuti terhadap organisasi tersebut pada Ditjen Sumber Daya Air, dimana Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II merupakan Balai Wilayah Sungai Tipe B dengan menetapkan Permen PU No. 13/PRT/M/2006, tanggal 17 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai (WS) di Lingkungan Ditjen SDA
3.2. TUGAS DAN FUNGSI BALAI
B
alai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka Konservasi sumber daya air, pengembangan
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Dalam melaksanakan tugas-tugas diatas, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
2
a.
Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai. c.
Pengelolaan sumber daya air yang meliputi Konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
d. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. e.
Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai.
f.
Pengelolaan sistem hidrologi
g.
Penyelengaaraan data dan informasi sumber daya air
h. Fasilitasi kegiatan Tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai. i.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
j.
Pelaksanaan ketatausahaan Balai Wilayah Sungai.
3.3. SUMBER DAYA BALAI Sumber daya manusia yang tersedia, sebagai berikut : a.
Kwantitatif 1. 2. 3
b.
Pegawai Negeri Pusat Pegawai Negeri Daerah Pegawai Tetap Proyek Jumlah
Kwalitatif 1. Pasca Sarjana ( S-2) 2. Sarjana ( S-1 ) 3. Sarjana Muda 4. SLTA 5. SLTP 6. SD Jumlah
: : : :
256 109 64 429
: : : : : : :
23 94 40 239 13 20 429
3
Sumber Daya Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II tersebar dalam beberapa kegiatan yaitu : Struktural Balai WS Nusa Tenggara II, terdiri dari : 1. Kasubag Tata Usaha 2. Seksi Program dan OP 3. Seksi Pelaksanaan SNVT Balai WS Nusa Tenggara II 1. PPK Tata Laksana 2. PPK Perencanaan & Program 3. PPK Operasi & Pemeliharaan SDA I 4. PPK Operasi & Pemeliharaan SDA II 5. PPK Operasi & Pemeliharaan SDA III SNVT PJPA SDA Nusa Tenggara II, Provinsi NTT, terdiri dari : 1. PPK Irigasi I (Irigasi Wilayah Pulau Timor dan Kepulauan) 2. PPK Irigasi II (Irigasi Wilayah Flores dan Kepulauan) 3. PPK Irigasi III (Irigasi Wilayah Pulau Sumba) 4. PPK Pendayagunaan Air Tanah dan Pengeolaan Air Baku I (Wilayah Pulau Timor, Pulau Sumba dan Kepulauan) 5. PPK Pendayagunaan Air Tanah dan Pengelolaan Air Baku II (Wilayah Pulau Flores dan Kepulauan) SNVT PJSA SDA Nusa Tenggara II, Provinsi NTT, terdiri dari : 1. PPK Pelaksanaan Konservasi dan SDA I (Wilayah Pulau Timor dan Kepulauan) 2. PPK Pelaksanaan Konservasi dan SDA II (Wilayah Pulau Flores dan Kepulauan) 3. PPK Pelaksanaan Konservasi dan SDA III (Wilayah Pulau Sumba) 4. PPK Sungai dan Pantai I (Wilayah Pulau Timor, Pulau Sumba dan Kepulauan) 5. PPK Sungai dan Pantai II (Wilayah Flores dan Kepulauan)
3.4. WILAYAH KERJA BALAI Wilayah Kerja secara Administratif ada di 21 Kabupaten/Kota yaitu : Di Pulau Flores 9 Kabupaten : Kabupaten Lembata, Kabupaten Flotim, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat.
4
Di Pulau Sumba 4 Kabupaten : Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Di Pulau Timor ada 6 Kabupaten : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua Sedangkan Wilayah Kerja Balai berdasarkan wilayah sungai adalah sesuai dengan PerMen PU No. 12/PRT/M/2012, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai adalah : 1.
Wilayah Sungai Noelmina (Lintas Negara), meliputi : Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao.
2.
Wilayah Sungai Benanain (Lintas Negara) meliputi : Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3.
Wilayah Sungai Flores (Strategis Nasional), meliputi : Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur.
5
