BAB II SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG MEDAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI KECELAKAAN

27

BAB II SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG MEDAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI KECELAKAAN

A. Asuransi Secara Umum 1.

Pengertian Asuransi. Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu

dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.56 Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut ”Verzekering” atau juga berarti pertanggungan.57 Secara yuridis, pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD semata-mata mendefinisikan mengenai asuransi kerugian, karena secara historis ketentuan-ketentuan dalam KUHD

56

Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 29 57 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hal.4.

27

Universitas Sumatera Utara

28

kebanyakan diambil dari asuransi laut, yang merupakan asuransi kerugian, di mana pada saat itu (tahun 1847) merupakan asuransi yang paling lengkap peraturannya.58 Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUH.Dagang tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian asuransi digantungkan pada syarat : 59 a. Peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa yang akan datang. b. Peristiwa atau kejadian tersebut belum pasti akan terjadi. c. Apabila jika terjadi peristiwa atau keadaan yang tidak tentu itu terjadi, maka pihak penanggung akan membayar ganti kerugian kepada si tertanggung. HMN. Poerwosutjipto memberikan pengertian asuransi adalah sebagai berikut : 60 Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu pereistiwa yang belum pasti yang disebut dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validiteit seorang tertanggung. Asuransi mempunyai tujuan untuk mengadakan jaminan bagi masyarakat yaitu mengambil alih semua beban resiko dari tiap-tiap individu. Pada tanggal 11 Februari 1992 pemerintah mengatur asuransi secara spesifik dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana istilah asuransi menurut Pasal 1 angka (1) adalah : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan 58 Agus Prawoto., Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital, BPFE, Yogyakarta, 2003, hal.26 59 Endang Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Deposito dan Usaha Perasuransian. Alumni, Bandung, 2001, hal.12. 60 HMN. Poerwosutjipto., OpCit, hal.20.


29

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari sutu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa Kolonial Belanda.61 Asuransi ditinjau dari segi ekonomi adalah alat untuk mengalihkan resiko dari seorang tertanggung kepada pihak penanggung. Sedangkan pengertian dari segi industri asuransi adalah "suatu sarana/alat masyarakat untuk memberikan santunan finansial terhadap akibat suatu musibah yang pembayarannya dilakukan dari dana yang terkumpul melalui iuran (kontribusi) para pesertanya".62 Orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Pengertian

asuransi ini termasuk

dalam

kategori perikatan bersyarat

(voorwaardelijk Overeenkomst) yang berarti perjanjian asuransi digantungkan pada suatu syarat yang belum tentu terjadi Pasal 1253 KUH.Perdata yang menyebutkan 61

M. Suparman Sastrawidjadja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Alumni, Bandung, 1993, hal.50 62 A.Abas Salim. Dasar-Dasar Asuransi, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.17.


30

bahwa suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu maupun secara membatalkan perikatan

menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa

tersebut. Dalam perjanjian asuransi peristiwa atau kejadian yang diisyaratkan atau diperjanjikan itu terjadinya harus pada masa yang akan datang yaitu pada masa setelah diikatnya perjanjian asuransi oleh penanggung dan tertanggung sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian asuransi tersebut. Penanggung hanya akan mengganti kerugian yang terjadi selama masih berlakunya perjanjian asuransi.63 Asuransi terhadap kepentingan yang kerugiannya telah terjadi pada saat ditutupnya perjanjian asuransi adalah batal. Dari defenisi di atas dapat diketahui adanya 3 (tiga) unsur penting di dalam asuransi, yaitu :64 a.

Pihak pertanggung/terjamin (verzekerder) yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung (verzekaar) sekaligus atau dengan berangsur-angsur.

b.

Pihak penanggung yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga.

c.

Suatu peristiwa atau kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

63

Salustra Satria, Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 27. 64 M. Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, Bandung , 1997, hal.16


31

Dibandingkan defenisi dalam Pasal 246 KUH Dagang dengan defenisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 ternyata UU No. 2 Tahun 1992 lebih luas dan lengkap. Hal ini diuraikan sebagai berikut : a. Defenisi Undang undang No. 2 Tahun 1992 meliputi pertanggungan kerugian dan juga pertanggungan jumlah. Pertanggungan kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat. “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pertanggungan jumlah dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang”. b. Definisi dalam UU No. 2 Tahun1992 secara eksplisit meliputi juga pertanggungan untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga”, sedangkan dalam Pasal 246 KUH.Dagang tidak demikian. c. Objek pertanggungan dalam Pasal 246 KUH.Dagang hanya meliputi benda, kepentingan yang melekat atas benda, dan sejumlah uang. Sedangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 selain benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang, juga jiwa dan raga manusia. d. Peristiwa dalam Pasal 246 KUH Dagang hanya meliputi yang berkenan dengan objek harta kekayaan, sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 selain yang berkenanan dengan objek harta kekayaan juga yang mengenai jiwa dan raga, yaitu meninggalnya seseorang dan cacatnya raga/tubuh seseorang.65 Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan kesepakatan. Pihak yang satu adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, yang disebut dengan tertanggung. Sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung, yang disebut dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi.

65

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Alumni, Bandung, 1999, hal. 10.


32

Perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian dengan ciri dan sifat khusus, jika dibandingkan dengan perjanjian lainnya. Kekhususan tersebut antara lain:66 a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (aleatary), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian yang prestasi penanggung harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata. b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (conditional), perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada suatu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (personal), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung. d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (adhesion), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi

perjanjian

hampir

seluruhnya

ditentukan

diciptakan

oleh

66

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.92


33

penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung. e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan kata sepakat dapat tercapai / negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi. Premi

adalah

prestasi

yang

harus

diberikan

tertanggung

kepada

penanggung.67Premi ini biasanya ditentukan dalam suatu persentase (rate) dari jumlah yang dipertanggungkan. Biasanya premi dibayarkan pada awal perjanjian asuransi. Apabila tertanggung tidak memenuhi prestasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka perjanjian asuransi batal dengan sendirinya dan penanggung terbebas dari segala kerugian yang timbul. Penanggung wajib memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila risiko yang dialihkan benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Perlu diperhatikan, bahwa penanggung hanya wajib memberikan ganti

67

Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Djambatan, Jakarta, 1997,

hal.3


34

rugi sesuai dengan kondisi pertanggungan, mengenai apa yang terjamin dan tidak menjamin kerugian yang dikecualikan dalam polis. Perjanjian asuransi tidak cukup hanya dipenuhi syarat umum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata saja, tetapi harus pula memenuhi asas-asas khusus yang diatur dalam KUHD. Hal ini agar supaya sistem perjanjian asuransi tersebut dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip dalam perjanjian asuransi yaitu : a.

Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Principle of Insurable Interest) Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa :

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.” 68 Kepentingan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD di mana kepentingan tersebut dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undangundang. 68

Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto., Prinsip dan Praktek Asuransi, LPAI, Jakarta, 1997,

hal.62


35

Terdapat 4 (empat) hal penting yang harus dikandung dalam prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu : 69 1) Bahwa harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau tanggung gugat yang dapat dipertanggungkan. 2) Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau tanggung gugat itu harus menjadi pokok pertanggungan. 3) Bahwa tertanggung harus mempunyai hubungan dengan pokok pertanggungan, dengan hubungan mana tertanggung tidak akan mengalami kerugian apabila pokok pertanggungan itu selamat atau bebas dari tanggung gugat, dan akan menderita kerugian apabila pokok pertanggungan itu mengalami kerusakan atau menimbulkan tanggung gugat. 4) Bahwa hubungan antara tertanggung dengan pokok pertanggungan itu diakui oleh hakim. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dapat timbul dari beberapa hal : 1) Adanya kepemilikan atas harta benda atau tanggung gugat seseorang kepada orang lain dalam hal kelalaian. 2) Adanya kontrak. Menempatkan suatu pihak dalam suatu hubungan yang diakui secara hukum dengan harta benda atau tanggung jawab yang menjadi pokok perjanjian itu. Misalnya, dalam perjanjian kontrak sewa bangunan, perjanjian kredit. 3) Adanya undang-undang. Misalnya, di Indonesia terdapat asuransi keselamatan kerja yang diatur dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. b. Prinsip Itikad Terbaik (Utmost Good Faith) Prinsip itikad baik merupakan prinsip atau asas yang harus ada dan dilaksanakan dalam setiap perjanjian.70 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1388 KUH

69 70

Supardjono, Perasuransian di Indonesia, Dekdibud, Jakarta, 2004, hal.64 Mariam Barus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2004, hal.17


36

Perdata yang menyatakan bahwa : “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Penekanan terhadap berlakunya prinsip itikad terbaik dalam perjanjian asuransi diatur secara tegas delam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa : Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya perjanjian. Pasal 251 KUHD secara sepihak menekankan kewajiban untuk melaksanakan itikad terbaik hanya kepada pihak tertanggung karena adanya anggapan bahwa tertanggunglah yang paling mengetahui mengenai obyek yang diasuransikan. Menurut Sri Rejeki Hartono, Pasal 251 KUHD terlalu memberatkan tertanggung disebabkan karena ancaman dapat dibatalkannya asuransi terhadap tertanggung yang beritikad baik dan tidak diberikannya kesempatan bagi tertanggung untuk memperbaiki kekeliruan dalam memberikan keterangan.71 Mengenai kekeliruan dalam memberikan informasi apabila dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Sedangkan Pasal 251 KUHD akibat hukum adanya kekeliruan adalah batal. Dengan demikian Pasal 251 KUHD menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hal untuk melaksanakan itikad terbaik bukan hanya merupakan kewajiban tertanggung, namun juga menjadi kewajiban penanggung. Pihak penanggung tidak

71

Sri Rejeki Hartono, Reasuransi Tinjauan Yuridis, FH. Undip, Semarang, 1997, hal.81


37

dibenarkan memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar pada saat merundingkan penutupan asuransi, penanggung tidak dibenarkan menyembunyikan fakta-fakta yang dapat merugikan posisi tertanggung. Fakta-fakta yang harus diungkapkan oleh tertanggung kepada penanggung pada saat penutupan asuransi adalah : 1) Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa risiko yang hendak dipertanggungkan itu lebih besar dari biasanya, baik karena pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal dari risiko tersebut. 2) Fakta-fakta yang sangat memungkinkan jumlah kerugian akan lebih besar dari jumlah kerugian yang normal. 3) Pengalaman-pengalaman kerugian dan klaim-klaim pada polis-polis lainnya. 4) Fakta-fakta bahwa risiko yang sama pernah ditolak oleh penanggung lain, atau pernah dikenakan persyaratan secara ketat oleh penanggung lain. 5) Fakta-fakta yang membatasi hak subrogasi karena tertanggung meringankan pihak-pihak ketiga dalam segi tanggung jawab yang semestinya. 6) Fakta-fakta lengkap yang berkenaan dengan pokok pertanggungan.72 Selain fakta-fakta yang perlu diungkapkan tertanggung pada saat penutupan asuransi, terdapat beberapa fakta yang tidak perlu diungkapkan oleh tertanggung pada saat penutupan asuransi, yaitu : 1) 2) 3) 4)

Fakta-fakta hukum (facts of law), setiap orang dianggap mengetahui hukum. Fakta-fakta yang dianggap telah diketahui oleh penanggung. Fakta-fakta yang memperkecil risiko Fakta-fakta yang sudah dapat disimpulkan sendiri oleh penanggung dari halhal yang pernah diberitahukan oleh tertanggung kepadanya. 5) Fakta-fakta yang seharusnya dicatat oleh pihak penanggung pada saat penanggung melakukan survey risiko. 6) Fakta-fakta yang tidak perlu diungkapkan karena polis yang bersangkutan. Hal ini terdapat pada ketentuan polis yang menetapkan adanya warranty. 7) Fakta-fakta yang tidak diketahui oleh tertanggung.73

72

A. Hasyim Ali, Pengantar Asuransi. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.84 Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. Bahan Dasar Hukum Asuransi, STIE Perbanas, Medan, 1994, hal.84 73


38

c.

Prinsip Sebab Akibat (Causalitiet Principle) Menurut definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD, pihak

penanggung hanya akan wajib membayar ganti rugi, apabila kerugian atau kerusakan itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang dimaksud dengan suatu peristiwa yang tidak tertentu disini adalah suatu peristiwa yang tak tertentu yang telah diperjanjikan antara pihak tertanggung dengan pihak tertanggung. Menentukan apakah penyebab terjadinya kerugian dijamin atau tidak dijamin oleh polis, terdapat 3 (tiga) pendapat, yaitu : 1) Pendapat menurut peradilan Inggris terutama dianut yaitu sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat pada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Proxima. 2) Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggungan, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan melenyapkan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai conditio sinequa non terhadap peristiwa itu. 3) Causa remota : bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut "sebab adequate" yang mengemukakan : bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu adalah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.74 Teori yang digunakan untuk menentukan apakah sebab kerugian terjamin kondisi polis digunakan causa proxima (proximate cause). Definisi standar dari proximate cause adalah sebagai berikut : Proximate cause means the active, efficient cause that sets in motion a train of events which brings about a result, without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source.” Artinya : “Penyebab proximate artinya penyebab aktif, efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa yang membawa akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatanpun yang timbul dan bekerja secara aktif dari sumber yang baru dan berdiri sendiri.75 74

Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Banaman Presindo, Jakarta, 1999, hal.59 75 Ibid, hal.65


39

2. Syarat Perjanjian Asuransi Asuransi adalah suatu perjanjian karena itu syarat-syarat untuk sahnya perjanjian berlaku juga terhadap perjanjian asuransi yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Karena pertanggungan adalah merupakan perjanjian khusus, maka disamping syaratsyarat umum dalam Pasal 1320 KUH Perdata masih diberlakukan lagi syarat-syarat khusus yang di atur dalam KUHD. Syarat-syarat yang dimakdud adalah : a. Persetujuan kehendak Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada kesepakatan/persetujuan kehendak. Artinya kedua belah pihak menyetujui benak objek perjanjian atau objek pertanggungan yang dipertanggungkan.76 Apa yang dikehendaki oleh pihak tertanggung dikehendaki juga oleh pihak penanggung. Tercapainya suatu pengetahuan yang sama tentang objek pertanggungan dengan syarat-syarat pertanggungan antara tertanggung dan penanggung. b. Wewenang melakukan perbuatan hukum Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus berwenang melakukan perbautan hukum. Artinya kedua belah pihak itu harus dewasa, tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga jika pihak-

76

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,

hal.35-39


40

pihak itu mewakili pihak lain, perlu menyatakan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu diadakan. c. Harus ada objek pertanggungan Setiap pertanggungan harus ada objek pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, atau kepentingan yang melekat pada benda, jiwa manusia, raga manusia. Pasal 1 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1992, dikatakan bahwa objek asuransi adalah benda, dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya, yang dapat hilang, rusak, rugi dan berkurang nilainya. Oleh sebab itu pihak yang mempertanggungkan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek pertanggungan itu. d. Ada kausa yang dibolehkan (legal cause) Kausa yang dibolehkan adalah bahwa istilah perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. e. Pembayaran Premi Karena pertanggungan ini, adalah perjanjian timbal balik, maka kedua belah pihak harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan resiko atas benda yang dipertanggungankan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Besar atau kecil jumlah premi bukan soal penting, yang penting


41

adalah kedua belah pihak telah mencapai suatu persetujuan, jika premi dibayar resiko beralih. Jika premi tidak dibayar resiko tidak beralih.77 f. Kewajiban Pemberitahuan Kewajiban pemberitahuan ini ada pada diri tertanggung, dimana dia wajib memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan barang atau benda yang dipertanggungkan. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan persetujuan. Jika tertanggung lalai, akan mengakibatkan perjanjian itu batal. 3.

Jenis-Jenis Asuransi Hingga saat ini belum ada suatu keseragaman yang dapat menggambarkan

pembagian atas jenis asuransi itu secara pasti. Adapun jenis-jenis asuransi itu yaitu : a. Jenis-jenis asuransi pada umumnya. Jenis-jenis asuransi pada umumnya di bagi atas 3 bagian : 78 1) Asuransi ganti kerugian (Schade-Verzekering) Ganti kerugian yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang di derita dan kerugian itu adalah akibat peristiwa untuk mana asuransi itu diadakan. Dengan kata lain besarnya ganti rugi diberikan penanggung sangat erat hubungannya dengan kerugian yang diderita tertanggung. 2) Asuransi sejumlah uang (Somen-Verzekering) Besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya sampai perlu adanya suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang diterima tertanggung. 3) Asuransi Varia (Varia-Verzekering) Disebut juga asuransi campuran karena merupakan campuran (kombinasi) unsur-unsur yang ada dalam asuransi sejumlah uang dan asuransi ganti kerugian. Timbulnya ganti kerugian yang akan dibayar oleh penanggung tidak 77

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal. 27 78 Abdul Muis, Hukum Asurnsi dan Bentuk-Bentuk Peransurasian, Fakultas Hukum USU, Medan,1996, hal.25.


42

lagi digantungkan pada besar kecilnya kerugian tetapi sudah ditentukan besarnya sejumlah uang. Tujuan mengikuti asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi diri bila terjadi suatu risiko. Misalkan bila seseorang memiliki asuransi kesehatan. Bila diharuskan rawat inap, maka asuransi akan mengganti sebagian atau seluruh biaya yang timbul akibat rawat inap di rumah sakit tersebut. Asuransi ditujukan untuk melindungi dari berbagai ancaman bahaya yang tidak terduga misalnya bencana pencurian dan lain sebagainya. Dengan melindungi sesuatu dengan asuransi, seseorang dapat dengan rasa lebih tenang dan aman untuk menjalani kehidupan. Dari sisi sosial, manfaat asuransi juga sangat besar. Dengan menolong masyarakat menghadapi dan mengelola resiko secara efektif, asuransi memberi kontribusi yang besar bagi hidup. Asuransi meningkatkan standar-standar yang ada dengan memberikan tekanan terhadap faktor-faktor yang mungkin menyebabkan ketidakamanan. b.

Jenis-jenis Asuransi Menurut KUH Dagang. Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat. Dikenal beberapa jenis asuransi yaitu : 1) Asuransi kebakaran


43

2) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipaneni. 3) Asuransi jiwa 4) Asuransi pengangkutan di darat dan perairan.79 c. Jenis-jenis Asuransi yang belum di atur dalam KUHD . Menurut Agus Purwanto menyebutkan jenis-jenis asuransi yang ada di dalam praktek tetapi belum di atur oleh KUHD yaitu : 80 1) Asuransi kesehatan Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang timbul dari hilangnya atau menurunnya kesehatan seseorang. Hilang atau kurangnya kesehatan seseorang sebenarnya dapat merupakan perihal dari suatu resiko yang lebih besar. Asuransi kesehatan, selain usia dan jenis kelamin, maka profesi, riwayat sakit yang pernah diderita, suku bangsa, adat kebiasaan seseorang yang pandangan hidupnya merupakan faktor-faktor yang menentukan tingkat premi yang harus dibayar. 2) Asuransi penerbangan Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang timbul dari penerbangan secara luas. Yang dijamin tidak saja terhadap kerugian yang berkaitan dengan pesawat dan perlengkapannya, melainkan juga yang berkenaan dengan

79 80

Ibid, hal.26 Agus Prawoto, Op.Cit, hal. 77.


44

penumpang, bagasi, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan bahkan produknya itu sendiri. 3) Asuransi gangguan usaha Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terganggungnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha kerugian yang dimaksud dalam asuransi. Jenis ini biasanya merupakan kerugian yang merupakan konsekwensi langsung dari suatu exenement tertentu seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan sebagainya. 4) Asuransi engeneering Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang agak baru di Indonesia, yang perkembangannya sesuai dengan laju pertumbuhan di tanah air kita. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap kerugian yang timbul dalam kegiatan kontruksi (kerekayasaan). 5) Asuransi tanggung hukum Asuransi ini adalah asuransi yang berkaitan dengan perbuatan orang yang tidak halal, yaitu perbuatan orang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. 6) Asuransi jaminan Istilah “asuransi jeminan” ini sebenarnya kurang tepat karena “redundant” (berlebih-lebihan). Istilah ini bisa berarti “jaminan-jaminan”. Asuransi ini pada dasarnya ditujujan kepada surety bond dan fidelity bond.


45

7) Asuransi kredit Asuransi ini guna menjaga pengembalian kreditnya apabila dibitur ternyata tidak mampu mengembalikan pinjamannya. 8) Asuransi kecurian/perampokan Asuransi memberikan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencurian atau perampokan yang diderita oleh tertanggung. Objek yang diasuransikan adalah segala kerugian yang timbul baik karena rusaknya atau hilangnya suatu benda maupun menurunnya kesehatan tertanggung karena tindak pidana pencurian (yang bisa terjadi dengan kekerasan) dan atau perampokan. 9) Asuransi surat berharga Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang timbul karena kehilangan, pencurian, perampokan, pembongkaran, penggelapan dan tindakan lain yang dilakukan tertanggung ataupun yang dikuasakan melakukan pengolahan terhadap surat-surat berharga, pada saat surat-surat ini ada pada lemari pengaman. Juga terhadap kerugian yang timbul karena hilang, dicuri, perampokan, penggelapan atau kerusakan surat berharga dalam pengiriman. 10) Asuransi malpraktek Asuransi ini sebenarnya termasuk kedalam jenis asuransi tanggung jawab hukum, yaitu suatu asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kalangan profesi yang melakukan tugas seperti dokter, lawyer dan sebagainya.


46

B. Asuransi Kecelakaan 1.

Pengertian Asuransi Kecelakaan Literatur dunia asuransi terdapat istilah persoonsverzekering atau asuransi

personal. Persoonsverzekering

ini

pada umumnya diartikan

sama

dengan

soomenverzekering atau asuransi jiwa oleh karena persoonsverzekering itu adalah asuransi atas hidup atau jiwa seseorang (asuransi jiwa), mengenai kesehatan seseorang (asuransi biaya sakit), dan asuransi invaliditas seseorang, pokoknya mengenai diri manusia demikian juga pada asuransi jiwa (sommenverzekering).81 Istilah persoonsverzekering mempunyai pengertian yang lebih luas dari sommerverzekering.82 Sebagai perbandingan adalah asuransi biaya sakit yang sesungguhnya adalah suatu persoonverzekering karena menyangkut diri manusia, akan tetapi sebenarnyalah bahwa asuransi itu mempunyai sifat murni sebagai asuransi kerugian oleh karena biaya sakit dapat dinilai dengan sejumlah uang. Jadi tidak harus ditentukan atau disepakati sejumlah uang tertentu sebelumnya. Personal Insurance atau asuransi diri dalam perkembangannya mengenal 3 (tiga) jenis produk asuransi, yaitu : asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan. Secara umum dan definitive, pengertian asuransi kecelakaan dapat dirumuskan sebagai berikut: ”Asuransi kecelakaan adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan :

81 82

Radiks Purba, Op.Cit, hal.72 Sri Rejeki Hartono, Op.Cit, hal.52


47

a. Membayar santunan uang tunai sebesar harga pertanggungan yang tercantum dalam polis, apabila tertanggung atau mereka yang diasuransikan meninggal atau menderita cacat tetap sebagai akibat dialaminya peristiwa kecelakaan. b. Menyediakan penggantian kerugian berupa santunan uang tunai, apabila tertanggung menderita luka-luka atau cidera sementara dan memerlukan biaya pengobatan atas cidera yang dideritanya dalam suatu peristiwa kecelakaan. 83 Asas spesialisasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan petunjuk : a. Asuransi jiwa hanya dapat dijual oleh perusahaan asuransi jiwa b. Asuransi kecelakaan diri dan asuransi kesehatan dapat dijual oleh perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Keadaan regulasi yang demikian itulah yang sering memberikan predikat kedua jenis asuransi asuransi tersebut sebagai : border line insurance product, produk asuransi yang berada di garis batas pemasaran perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian). Menurut Wirjono Projodikoro, disamping asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang ada beberapa asuransi yang bersifat campuran antara kedua golongan asurasi ini, sehingga sukar menentukan batas yang tegas antara kedua macam golongan asuransi ini.84 Sebagai contohnya adalah : Asuransi sakit yang menjamin bahwa seorang yang kemudian menderita sakit, akan mendapat sejumlah uang yang kadang-kadang didasarkan pada biaya dokter dan harga obat-obat yang diperlukan, tetapi mungkin juga ditetapkan begitu saja jumlahnya didasarkan pada biaya dokter dan harga obat dengan batas maksimum.85

83

Ibid, hal.55 R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal.66 85 Mashudi, Moch. Chodir, Op Cit, hal.23 84


48

Konsep resiko yang mendasari produk-produk asuransi personal, adalah bahwa manusia sebagai sumber daya manusia menghadapi berbagai resiko baik yang datang dari alam, kelalaian atau kejahatan manusia maupun karena dipergunakannya berbagai jenis pelatihan atau property. Apabila resiko-resiko tersebut terjadi, akan menimbulkan kerugian ekonomis bagi manusia. Kemungkinan yang akan terjadi apabila resiko tersebut terjadi antara lain : a. Manusia bisa bisa meninggal terlalu cepat (die too soon) atau hidup terlalu lama (live too long), diakomodasi dengan asuransi jiwa. b. Manusia bisa meninggal, menderita cacat tetap atau cacat sementara akibat peristiwa kecelakaan, diakomodasi dengan asuransi kecelakaan diri. c. Manusia bisa menderita sakit akibat penyakit atau sakit akibat kecelakaan sehingga memerlukan biaya pengobatan, diakomodasi dengan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri.86 Asuransi kecelakaan diri belum diatur secara khusus dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga asuransi kecelakaan diri dapat dimasukkan ke dalam asuransi varia. Definisi kecelakaan dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui sebelumnya, tidak dikehendaki, bersifat kekerasan dan menimbulkan cidera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran.87 Menurut Wirjono Projodikoro, kecelakaan diartikan sebagai suatu penimpaan badan seseorang oleh suatu hal yang datang dari luar secara mendadak dan keras.88 R. Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa “asuransi kecelakaan adalah diadakan

86

Ibid, hal.29 Sri Rejeki Hartono, Op.Cit, hal.77 88 R.Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal.157 87


49

untuk menjamin orang mendapat ganti kerugian akibat suatu kecelakaan (ongeval) yang mengenai badan si terjamin”.89 Secara umum dan definitif, pengertian asuransi kecelakaan dapat dirumuskan sebagai suatu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, dimana dengan menerima premi asuransi perusahaan asuransi akan : a. Membayar santunan uang tunai sebesar limit yang tercantum dalam polis, apabila tertangggung atau mereka yang diasuransikan meninggal atau menderita cacat tetap sebagai akibat dialaminya peristiwa kecelakaan. b. Menyediakan penggantian kerugian keuangan berupa uang tunai apabila tertanggung menderita luka-luka atau cidera sementara dan memerlukan biaya pengobatan atas cidera yang dideritanya dalam suatu peristiwa kecelakaan. 90 Asuransi kecelakaan dapat diadakan dalam bentuk asuransi kerugian, apabila uang asuransi yang harus dibayar oleh asurador digantungkan pada kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin, tetapi asuransi ini sering diadakan dalam bentuk asuransi sejumlah uang yaitu ditentukan semula sejumlah uang yang akan dibayar dengan tidak memandang lagi pada kerugian ini konkretor yang diderita sebagai akibat suatu kecelakaan. Terdapat 4 (empat) pihak/subyek dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri yaitu :91 a. Pemegang Polis (Policy Holder), yaitu pihak yang mengasuransikan atau membeli produk asuransi kecelakaan diri b. Tertanggung (The Insured Person), yaitu mereka yang diasuransikan atau sumber daya manusia yang menjadi obyek pertanggungan. 89

Ibid, hal.161. Kursus Asuransi Tingkat C, Dasar-dasar Asuransi Kerugian, LPAI, 2009), hal.V.5.1 91 Mashudi dan Moch. Chidir Ali., Op.Cit. hal.11 90


50

c. Ahli Waris (Beneficiary), yaitu penerima uang santunan dalam hal tertanggung meninggal dunia. d. Penanggung atau perusahaan asuransi. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 obyek dalam asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi atau berkurang nilainya. Dalam asuransi kecelakaan diri, obyek pertanggungannya adalah jiwa dan raga manusia yang mengalami resiko kecelakaan yang berasal dari luar dirinya. 2. Polis Asuransi Kecelakaan Polis sebagai alat bukti tulisan adanya kontrak atau perjanjian asuransi mengandung dua ciri khusus, yaitu : 91 a. Sebagai ”contract of benefits”, khususnya yang menyangkut pembayaran santunan uang tunai atas meninggalnya atau cacat tetapnya tertanggung. b. Sebagai ”contract of indemnity”, yang menyangkut penggantian kerugian keuangan berupa penghasilan yang hilang dan biaya pengobatan atas cidera fisik akibat kecelakaan. Struktur polis dan redaksi polis asuransi kecelakaan terdiri dari :92 a. Bagian ”heading”, yang memuat nama dan alamat penanggung. b. Bagian pembukaan atau ”recital clause”, yang memuat hal-hal pokok mengenai pembayaran premi dan surat permohonan penutupan asuransi sebagai dasar pembuatan polis merupakan bagian yang tidak terpisahkan. c. Bagian ”operative clause”, yang memuat bahaya-bahaya atau peristiwaperistiwa penyebab kerugian yang dijamin. d. Bagian pengecualian. e. Bagian yang memuat syarat-syarat pertanggungan f. Ikhtisar polis, yang memuat mengenai data tertanggung, uang pertanggungan, premi dan jangka waktu pertanggungan g. Bagian tanda tangan tertanggung.

91 92

Sri Rejeki Hartono, Op.Cit, hal.87 Ibid, hal.88


51

Struktur polis dan redaksi polis asuransi kecelakaan pada asuransi Prudential terdiri dari:93 a. Nomor polis b. Nama dan alamat pemegang pollis atau yang mengasuransikan. c. Ketentuan umum yang memuat tentang ketentuan khusus asuransi personal accident dath and disablement. d. Bagian definisi yang berisikan tentang kecelakaan yang dialami tertanggung yang ditanggung oleh perusahaan. e. Ketentuan tentang manfaat asuransi kecelakaan. f. Bagian yang memuat pengecualian. g. Ketentuan tentang kewajiban khusus tertanggung. h. Syarat-syarat permohonan/klaim atas pembayaran manfaat asuransi. i. Jumlah premi yang dibayar j. Berakhirnya pertanggungan. k. Tanda tangan penanggung. Isi dan redaksi polis asuransi kecelakaan diri harus mencerminkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu :94 a. Redaksi polis serta dokumen-dokumen terkait yang tidak dapat dipisahkan harus tidak mengandung kata-kata atau kalimatkalimat yang dapat ditafsirkan berbeda. Redaksi dan pengertian yang dimaksudkan harus mudah dipahami. b. Syarat-syarat pertanggungan yang isinya membatasi penyebab resiko, pengurangan-pengurangan kewajiban penanggung, harus dicetak sedemikian rupa sehingga mudah diketahui, dibaca dan dimengerti adanya pembatasanpembatasan tersebut c. Dalam polis dilarang mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadinya perselisihan. C. Sistem

Perlindungan

Hukum

Terhadap

Pemegang

Polis

Asuransi

Kecelakaan Oleh PT. Prudential. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu

93 94

Polis Asuransi Jiwa PT. Prudential Assurance A.Abas Salim, Op.Cit, hal.28.


52

cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan resiko (transfer of risk) kepada pihak lain di luar diri manusia.95 Pada saat ini pihak lain penerima resiko dan mampu mengelola resiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan resiko. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.96 Sejumlah orang meninggal dunia atau mengalami luka-luka akibat kecelakaan pada kendaraan bermotor, pesawat udara maupun kapal laut yang mereka gunakan atau tumpangi. Resiko-resiko tersebut di atas terjadi secara tiba-tiba dan tidak diketahui sebelumnya. Resiko-resiko tersebut bersifat tidak pasti, tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau dikemudian hari, apabila resiko tersebut betul-betul terjadi, tidak diketahui berapa kerugiannya secara ekonomis. Timbulnya resiko tersebut membuat manusia dalam menjalani kegiatan dan aktifitasnya diliputi oleh perasaan yang tidak nyaman dan aman. Pengalihan resiko kepada perusahan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan resiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan resiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan resiko disebut sebagai Penanggung.97

95

M. Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit, hal. 9 Radiks Purba, Op.Cit, hal. 29 97 Ibid, hal.31 96


53

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dimaksud dengan asuransi / pertanggungan adalah : “Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Peristiwa yang tidak pasti dalam pengertian asuransi tersebut di atas adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.98 Peristiwa yang tidak pasti ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh

perusahaan

asuransi

(penanggung)

selama

jangka

waktu

pertanggungan berjalan. Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga : a. Tertanggung terhindari dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula sepertisebelum menderita kerugian.99 Asuransi kecelakaan diri sering disebut sebagai border line insurance product,100 produk asuransi yang berada pada garis batas pemasaran asuransi

98

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal.113 Radiks Purba, Op.Cit, hal.3 100 .Mashudi dan Moch. Chidir Ali, Op.Cit, hal.26 99


54

kerugian dan asuransi jiwa, maksudnya adalah asuransi kecelakaan diri dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi kerugian. Produk asuransi kecelakaan diri termasuk ke dalam asuransi varia, di mana asuransi tersebut tidak diatur dalam KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Asuransi varia muncul sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang tumbuh dan dirasakan oleh masyarakat

atas peristiwa-peristiwa yang dapat

menimbulkan kerugian terhadap jiwa maupun harta kekayaannya. Berkembangnya kebutuhan atas perlindungan terhadap harta kekayaan maupun jiwa manusia tersebut di atas menimbulkan adanya asuransi campuran yang merupakan penggabungan sifat antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Asuransi campuran yang salah satu produknya adalah asuransi kecelakaan diri, termasuk ke dalam golongan asuransi varia. Asuransi kecelakaan diri termasuk ke dalam asuransi sukarela. Menurut perjanjian asuransi yang ditutup antara dua pihak yang berkedudukan sama tinggi secara sepakat dan sukarela, karena dirasakan sendiri akan kebutuhan, dimana tertanggung membutuhkan pengasuransian itu dan penanggung secara sukarela bersedia menutup asuransi itu.101 Asuransi kecelakaan diri menganut prinsip-prinsp yang dianut oleh asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang, yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip itikad baik dan prinsip sebab akibat. Asuransi kecelakaan diri

101

Ibid, hal.. 24


55

seperti halnya asuransi jiwa tidak menganut ketentuan Pasal 284 KUHD tentang subrogasi. Asuransi sebagai bentuk pengalihan resiko mempunai tujuan yaitu sebagai berikut :102 1. Motif Ekonomi. Asuransi berdasarkan motif ekonomi, artinya tertanggung menyadari betul bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwa raganya. Jika bahaya itu menimpa harta kekayaan atau jiwa raganya, dia akan menderita rugi atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, menderita kerugian material dan korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang dan ahli warisnya. Ternyata sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban ini, yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, tertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang ingin mengambil beban ancaman bahaya tersebut dan sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. 2. Peralihan Resiko Konsep resiko sangat diperlukan untuk menganalisis berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap obyek pertanggungan. Definisi atau pengertian resiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati. Pengertian resiko oleh H.M.N. Purwosutjipto, diartikan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri.103 Radiks Purba, resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.104 Sri Rejeki Hartono,

102

Sri Rejeki Hartono, Op.Cit, hal.58 HMN. Purwosujipto, Op.Cit, hal.92 104 Radiks Purba, Op.Cit, hal. 29 103


56

mengartikan resiko sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian.105 Resiko menurut C.S.T Kansil adalah, suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.106 Mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian resiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni ”ketidakpastian” (uncertainty) dan ”kerugian” (loss). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai resiko. Misalnya, kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai resiko. Namun kapan matinya seseorang adalah sesuatu hal yang tidak pasti sehingga dapat dikategorikan sebagai resiko. Berdasarkan sifatnya resiko dibagi menjadi dua, yaitu : resiko murni (pure risk) dan resiko spekulatif (speculative risk).107 Dalam resiko murni kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian (loss) atau tidak adanya kerugian (no loss).108

105

Sri Rejeki Hartono, Op Cit, hal.15 CST. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal.52 107 Radiks Purba, Op.Cit, hal.85 108 Ibid, hal.87 106


57

Contoh, jika mengemudikan mobil untuk menuju ke suatu tempat, menghadapi resiko kecelakaan atau tidak terjadi kerugian apapun sampai di tujuan. Sedangkan dalam resiko spekulatif, kemungkinan yang timbul tidak hanya kemungkinan adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebagai contoh, A menjual mobilnya kepada B dengan harga murah. Di satu pihak merugikan A, sedangkan di lain pihak menguntungkan B. Resiko yang bersifat spekulatif pada umumnya tidak dapat diasuransikan. Resiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi tiga yaitu : a. Resiko perorangan atau pribadi (personal risk) b. Resiko harta kekayaan (property risk) c. Resiko tanggung jawab (liability risk).109 Resiko perorangan berhubungan dengan kematian atau ketidakmampuan dari seseorang, dapat mengenai jiwa atau kesehatan seseorang. Misalnya, kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan matinya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Seseorang juga pada suatu dapat tidak mampu lagi bekerja karena kecelakaan. Resiko harta kekayaan dapat terjadi, karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Misalnya, seseorang tiba-tiba dapat saja mengalami

109

Sri Rejeki Hartono, Op.Cit. hal.50


58

musibah pabrik miliknya terbakar, sehingga secara langsung pabrik miliknya musnah, dan secara tidak langsung seseorang tersebut kehilangan keuntungan akibat pabriknya terbakar. Resiko tanggung jawab berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat perbuatan seseorang. Misalnya karena kelalaian seseorang dalam mengemudikan kendaraan menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, maka sesorang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Kenyataannya, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu resiko, yaitu: a. Menghindari resiko (avoidance). b. Mencegah resiko (prevention). c. Memperalihkan resiko (transfer). d. Menerima resiko (assumption or retention).110 Usaha untuk mengatasi resiko yang berhubungan dengan asuransi adalah memperalihkan resiko. Adalah tidak mungkin bagi para penanggung untuk menanggung segala resiko. Resiko-resiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah resiko-resiko yang dapat diasuransikan (insurable risk).111 Karakteristik resiko-resiko yang dapat diasurasikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai berikut :112

110

Ibid, hal.89. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op.Cit, hal.102 112 Ibid, hal.104 111


59

a. Resiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya. b. Harus ada sejumlah besar resiko yang sama dengan resiko yang diasuransikan (homogeanus exposure), sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia. c. Resiko tersebut haruslah resiko murni, sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah. d. Kerugian yang ditimbulkan oleh resiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung. Karakteristik resiko-resiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang adalah : 113 a. Resiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga/tanggungan yang ditinggalkan. b. Resiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan kekurangmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggungan. c. Resiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggungan. Prakteknya tidak senantiasa bahaya mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan uang premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan dirinya kepadanya jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang merugikan itu, kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian atau diberkan sejumlah uang yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah premi yang telah dibayar tertanggung pada para penanggung.

113

Radiks Purba, Op. Cit, hal.266


60

Keadaan yang demikian ini tidaklah merugikan penanggung karena yang dasarnya kerugian yang dibayarkan pada seseorang tertanggung itu dapat ditutupi oleh sejumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung lainnya. Program asuransi kecelakaan pada PT. Prudential Life Assurance adalah program asuransi yang memberikan jaminan perlindungan atas terjadinya risiko kecelakaan yang mengakibatkan cedera (luka tubuh) atau meninggal yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang datangnya secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan dari peristiwa tersebut.114 PT.

Prudential

Life

Assurance

memberikan

perlindungan

terhadap

tertanggung dalam asuransi kecelakaan yaitu menjamin risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan yang disebabkan oleh kecelakaan.115 Kecelakaan yang dimaksud adalah kekerasan, termasuk baik yang bersifat kimia, ditujukan dari luar terhadap badan tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka yang sifatnya dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter, termasuk : 116 1. Tertanggung menggunakan sarana transportasi umum sepanjang rute umum darat. 2. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam rute penerbangan rutin. 3. Tertanggung menggunakan elevator kecuali elevator pertambangan atau tempat konstruksi. 114

Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013 115 Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013 116 Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013


61

4. Tertanggung berada di dalam suatu gedung teater, hotel atau bangunan umum lainnya yang sedang terbakar. Tertanggung dengan pihak penanggung dalam asuransi ada terkait suatu perjanjian yang dinyatakan dalam suatu polis yang telah disepakati oleh kedua pihak yang mengatur tentang pembayaran premi. Premi adalah pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari pergantian kerugian pembayaran.117 Pihak tertanggung berjanji membayar uang kepada pihak penanggung dan besaar kecilnya premi tergantung besar kecilnya resiko yang harus ditanggung. Persoalan yang sering timbul dalam perjanjian asuransi kecelakaan adalah masalah pembayaran premi yang tidak sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan, maka dalam hal ini selama premi pertama belum dibayar, terjadi resiko yang diperjanjikan setelah tanggal tersebut dalam polis, maka perusahaan asuransi tidak akan membayar klaim yang diajukan. Pembayaran premi pertama lazimnya dalam polis terdapat ketentuan kapan selambat-lambatnya harus dilunasi. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilunasi, maka perusahaan asuransi yang bersangkutan menganggap calon pemegang polis membatalkan niatnya untuk menutup asuransi termaksud. Mendapatkan pembayaran klaim dari PT. Prudential Life Assurance, maka harus melewati masa percobaan selama 1 tahun dan untuk pembayaran klaim ini hanya dibayar 75% dari keseluruhan uang pertanggungan.118 PT. Prudential Life

117

Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013 118 Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013


62

Assurance juga memperhatikan kemungkinan akan adanya halangan pada pemegang polis sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana mestinya karena berbagai sebab. Karenanya untuk menampung kemungkinan itu dalam polis selalu tercantum suatu waktu kelonggaran dimana menunggak premi dimungkinkan tanpa berpengaruh pada jalannya pertanggungan.119 Mengenai batas waktu kelonggaran ini, PT. Prudential Life Assurance memberikan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila dalam masa kelonggaran tersebut peserta meninggal dunia, maka pembayaran akan dihargai dengan tunggakan premi tersebut dan pengambilan sebagian jika ada.120 Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, premi belum/tidak dibayar, maka kemungkinan yang dapat terjadi dan tercantum dalam polisnya adalah :121 1. Polis dianggap batal atau peserta mengundurkan diri. 2. Diadakan pemulihan polis atau perubahan polis dengan mentaati dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Pemulihan polis dapat dilakukan menurut salah saru cara yaitu:122 1. Melunasi seluruh premi lanjutan (yang telah jatuh tempo pembayarannya). 2. Melunasi seluruh dari premi lanjutan yang telah jatuh tempo pembayarannya ditambah dengan tabungan yang jatuh tempo terakhir. 119

Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013 120 Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013 121 Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013 122 Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013


63

Perubahan polis dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta dengan ketentuan polis masih dalam keadaan aktif. Perubahan dapat meliputi alamat, ahli waris, cara bayar, jumlah premi, masa perjanjian, jenis prodk dan perubahan mata uang.123 Nasabah yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi, maka peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan dengan dikenakan denda sesuai dengan perjanjian.124

123

Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013 124 Hasil Wawancara Dengan Irama Purnama Sari Manager Marketing PT. Prudential Life Assurance, Tanggal 01 Juli 2013


BAB II SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG MEDAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI KECELAKAAN

Recommend Documents