PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG KOTA SUNGAI PENUH ( HERLINA, NPM: 1010005600007, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG, 2015, 68 HALAMAN) ABSTRAK Setiap orang senantiasa menghadapi ketidakpastian hidup. Ketidakpastian ini besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan diri sendiri dan orang tersebut, yaitu ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga ketidakpastian akan sesuatu peristiwa yang tidak terduga misalnya rumah terbakar, barang-barang dicuri, tabrakan mendapat kecelakaan di darat, di laut dan di udara, dan bermacammacam lagi kejadian yang menimpanya sejak semula tidak terpikirkan, kehidupan suatu keluarga menjadi terlantar karena orang tua meninggal dunia. Masalah yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terlalu dini. Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut kepada pihak atau badan usaha lain. Pihak atau badan usaha lain ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak di inginkan, lembaga ini lebih di kenal dengan apa yang disebut asuransi. Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa permasalahan pada skripsi ini sebagai berikut; Bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa antara pihak nasabah dengan PT. Prudential Life Assurance serta kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perjanjian Assuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance bagaimana dan solusinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa terhadap nasabah pada PT. Prudential Life Assurance dan kendala-kendala yang di hadapi oleh PT. Prudential Life Assurance. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis sosiologos. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian PT. Prudential Life Assurance, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perjanjian. PT. Prudential Life Assurance Indonesia selaku penanggung pada prinsipnya siap melaksanakan kewajiban dan membayarkan hak kepada tertanggung dengan ketentuan dan aturan-aturan yang mengikat tertanggung untuk harus melengkapi persyaratan guna mendapatkan hak sebagai tertanggung. Bagi calon tertanggung yang hendak mengikatkan dirinya terhadap perjanjian asuransi, agar memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya pada saat akan mengikuti perjanjian asuransi, dan juga kepada pihak perusahaan asuransi agar memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai isi polis kepada calon tertanggung, sehingga di kemudian hari dapat dihindarkan sengketa dalam perjanjian asuransi.
i
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Setiap orang senantiasa menghadapi ketidakpastian hidup. Ketidakpastian ini besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan diri sendiri dan orang tersebut, yaitu ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga ketidakpastian akan sesuatu peristiwa yang tidak terduga misalnya rumah terbakar, barang-barang dicuri, tabrakan mendapat kecelakaan di darat, di laut dan di udara, dan bermacammacam lagi kejadian yang menimpanya sejak semula tidak terpikirkan, kehidupan suatu keluarga menjadi terlantar karena orang tua meninggal dunia. Kemampuan berpenghasilan (earing capacity) akan hilang apabila terjadi kematian, lebih-lebih kematian kepala keluarga pencari nafkah akan menghilangkan sumber kehidupan bagi keluarganya. Masalah yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang, itu yang tidak dapat di tentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut kepada pihak atau badan usaha lain. Pihak atau badan usaha lain ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak di inginkan, lembaga ini lebih di kenal dengan apa yang disebut asuransi. Asuransi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi berbagai resiko yang mungkin timbul, baik pada diri seseorang maupun terhadap harta benda yang dimilikinya. Salah satu jenis asuransi yang di kenal sekarang adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota-anggota kelompok tersebut.1 Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang di sebabkan oleh kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (time), karena tidak dapat diketahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.2 Untuk Mengatasi berbagai resiko yang dihadapi manusia menempuh caracara sebagai berikut : 1. Menerima (Retention) 2. Menghindar (Avpidance) 3. Mencegah (Prevention) 4. Mengalihkan atau membagi (Transfer or Distribution) 1
Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal.2. http://jaringskripsi.wordpress.com,Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Perkembangan Nilai Investasi Nasabah Dengan System Multi Link. Di akses pada tanggal 15 november 2013 2
1
Menurut Pasal 247 KUHP, asuransi/petanggungan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu: 1. Pertanggungan terhadap bahaya kebakaran. 2. Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum panen. 3. Pertanggungan terhadap jiwa. 4. Pertanggungan terhadap bahaya laut. 5. Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam p engangkutan darat dan di perairan darat.3 Menurut Purwosujipto, pertanggungan dapat dibedakan menjadi 3 jenis pertanggungan, yaitu: 1) Pertanggungan kerugian. Disini termasuk pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang di panen, pertangungan terhadap bahaya laut dan pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam pengangkutandi darat, dan di perairan darat. 2) Pertangungan jiwa. Pada ansuransi jiwa ini, yang di ansuransikan adalah orang yang di sebut sebagai pihak tertanggung, di dalam istilah peransurasian bagi masyarakat, betuk perlindungan terhadap jiwa seseorang atau dari seseorang sangatlah berarti bagi yang berkepentingan. 3) Pertanggungan campuran. Pertanggungan campuran adalah suatu campuran yang bercampur dalam pertanggungan kerugian, minsal dari pertanggungan macam ini ialah pertanggungan kecelakaan.4 Pengertian Asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggatian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”. Menurut Molengraaff, semua macam persetujuan asuransi mengandung: a. Adanya satu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar premi (tertanggung). b. Adanya pihak lain yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (penanggung). c. Pembayaran penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang kebetulan dan yang belum tentu, berhubungan dengan mana tertanggung ada kepentingan5 3
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal.96. 4 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 6, djambatan, 1996, Hal.10. 5 Ibid,Hal.12.
2
Dengan kata lain, suatu perjanjian dapat melahirkan perhubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, yang mana satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu berupa prestasi dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Setelah diadakannya perjanjian ini maka timbul tanggung jawab serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam kenyataanya dapat terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, seperti salah satu pihak lalai dalam membayar premi atau pihak perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim yang dituntut. Jika ini terjadi tentu salah satu pihak akan merasa dirugikan dan akibatnya aka nada penuntutan ganti kerugian. Pembatalan perjanjian serta membayar biaya perkara kalau sampai hal ini diperkarakan dipengadilan.6 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil topik penulisan proposal skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Sungai Penuh”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka timbul beberapa hal yang menarik perhatian untuk dibahas antara lain : 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa antara nasabah dengan PT. Prudential Life Assurance ? 2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perjanjian Assuransi Jiwa antara Nasabah dengan PT. Prudential Life Assurance bagaimana dan solusinya ? C. Tujuan Penelitian Berdasarakan perumusan dari permasalahan yang di ajukan maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan PT. Prudential Life Assurance. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan PT. Prudential Life Assurance serta upaya penyelesaian. D. Manfaat Penelitian Manfaat di lakukan penelitian ini adalah sebagi berikut : 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Perjanjian dalam bidang asuransi dan di harapkan masyarakat umum maupun akademis tahu dan mengerti
6
Mashudi dan Moch Chidir Ali, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hal.3.
3
bagaimana melakukan suatu perjanjian asuransi dan memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di hukum perdata. 2. Manfaat Praktis Penulis berharap dengan penelitian ini berguna bagi pihak- pihak terkait yaitu masyarakat yang mengadakan perjanjian asuransi di PT. Asuransi Prudential Life Assurance. E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Untuk dampak diatas diperlukan satu metode agar hasilnya diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validasinya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, karena masalah yang akan diteliti adalah keterikatan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran asuransi khususnya dalam bidang hukum asuransi. 2. Sifat Penelitian Penelitiaan ini bersifat deskriptif, yaitu mengambarkan bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Prudential Life Assurance cabang Kota Sungai Penuh. 3. Jenis dan sumber data a. Jenis Data 1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan. 2) Data Sekunder, data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah dan jurnal yang dapat mendukung tulisan ini. b. Sumber Data 1) Data Primer, diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan menanyakan langsung mengenai proses perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan pihak PT. Asuransi Prudential Life Assurance cabang Kota sungai Penuh 2) Data Sekunder, Data ini diperoleh langsung melalui penelitian kepustakaan terdiri dari : a) Bahan hukum premier yang berasal dari peraturan-perautan diantaranya (1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (3).Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang asuransi Perasuransian b) Bahan Hukum sekunder adalah bahan penelitian yang berasal dari literatur atau tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi. c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. 4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
4
a) Studi Dokumen, dilakukan pengamatan untuk mendukung penelitian ini dengan menelaah tulisan-tulisan yang tersedia di perpustakaan. b) Wawancara, melakukan wawancara dengan menanyakan proses dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa. 5. Pengolahan dan Analisis Data a) Pengelolaan Data 1) Editing yaitu memeriksa keseluruhan data yang sudah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, apakah sudah lengkap atau belum. Jika ada kesalahan dilakukan perbaikan, sehingga data yang dimaksud dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan. 2) Coding yaitu memberikan kode terhadap jawaban-jawaban yang telah didapat dan mengelompokannya kedalam bagian-bagian yang telah dikategorikan sesuai dengan masalah yang dirumuskan. b) Analisis Data Setelah data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis tidak memakai angka-angka melainkan rangkaian kata-kata yang merupakan kalimat, untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yang akhirnya menjadi suatu kesimpulan.
BAB II
5
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN ASURANSI A. Perjanjian Umum Tentang Perjanjian 1. Pengertian perjanjian Dan Hubungan Perikatan dengan perjanjian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dimana perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda yakni overenkomst yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.7 Wirjono Projodikoro juga memberikan pengertian mengenai perjanjian, menurutnya “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak atas pelaksanaan janji itu”.8 Perjanjian juga merupakan suatu perbuatan hukum yang pada asasnya lahir karena ada kesepakatan dan pada akhirnya menimbulkan suatu perjanjian dan melahirkan hubungan hukum atau perikatan. Perjanjian secara yuridis melahirkan perikatan sebagaimana oleh Pasal 1233 KUHPerdata yang menegaskan “Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena perjanjian dan baik karena Undang-Undang”, dengan demikian perikatan pada sisi lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat hal ini dikarenakan mengenai perjanjian itu diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan, sumber-sumber ini disepakati dengan nama undang-Undang, jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada juga dari Undang-Undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya dalam menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. 2. Unsur-Unsur Perjanjian
7
M.Yahya Harahap,Segi-segi Hukum Perjanjian,PT Alumni,Bandung,1986,Hal.6.
8
Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung, 1989, Hal.7.
6
Apabila memperhatikan rumusan perjanjian tersebut di atas, maka dapat di simpulkan unsur perjanjian adalah sebagai berikut : a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut c. Adanya tujuan yang akan di capai d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan e. Adanya bentuk tertentu sebagai isi perjanjian 3. Subjek dan Objek Perjanjian Subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian. KUHPerdata yang tersangkut pada perjanjian itu adalah: a. Para pihak yang mengadakan perjanjian sendiri. b. Pihak ketiga Ditinjau dari objeknya (prestasi), maka perjanjian terbagi menjadi tiga macam yaitu: a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang; b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak uang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal tersebut dapat di perkecualikan dalam hal memaksa atau overmacht, satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Hal memaksa tersebut minsalnya, bencana alam, meninggal dunia, kecelakaan dan lain-lain. 4. Sifat, Syarat Dan Asas Sahnya Perjanjian Sifat hukum perjanjian adalah terbuka, hal ini tergantung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi „‟semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya.” Suatu perjanjian di katakan sah apabila memenuhi empat syarat, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikat diri (consensus) b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian(capacity) c. Mengenai suatu hal tertentu (a certain subject matter) d. Mempunyai sebab yang halal B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 1. Pengertian Asuransi dan Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi dalam bahasa Belanda disebut verzekering yang berarti pertanggungan atau asuransi dan dalam bahasa Inggris disebut Insuranse.9 Ada 2(dua) pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sangup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggatian kerugiaan yang mungkin akan di 9
J.C.T.Simorangkir,Rudi Erwin,J.T Prasetyo, Kamus Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.182.
7
deritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.10 Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) tersebut dapat disimpulkan adanya 3(tiga) unsur penting dalam asuransi, yaitu: 1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut verzekerde mengikatkan kepada pihak penanggung atau dalam bahasa Belanda disebut verzekeraar. 2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. 3. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.11 Ada 2(dua) pihak yang terlibat di dalam perjanjian asuransi yaitu: 1. Penanggung atau verzekeraar, asuradur, penjamin, ialah mereka yang mendapat premi, berjanji akan menganti kerugian atau membayar sejumlah unag yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumya, yang mengakibatkan kerugiaan bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subjek yang berhadapan dengan (lawan dari);tertanggung. Dan biasanya yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya. 2. Tertanggung atau terjamin,verzekerde,insured adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.12 Disamping syarat umum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih diberlakukan syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu: 1. Kesepakatan para pihak 2. Kewenangan berbuat 3. Ada benda yang dipertanggungkan 10
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, Hal. 217-218. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 12 Suhamoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, 11
Hal.1.
8
4. ada causa yang halal 5. Pembayaran premi (Pasal 246 KUHD) 6. Kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 KUHD)13 Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam dokumen yang lazim disebut dengan polis, berdasarkan pasal 255 KUHD asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.14 Di dalam polis tertuang perjanjian serta persyaratan asuransi antara penanggung dan tertanggung, meskipun pada hakikatnya persyaratan ini ditentukan secara sepihak oleh penanggung saja, namun tertanggung setelah memberikan persetujuan tentang ditutupnya perjanjian asuransi tersebut dianggap menyetujui segala persyaratan yang diajukan dalam polis tersebut. Oleh karena itu biasanya polis hanya ditanda tangani oleh pihak penanggung saja.15 2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu: 1. Kesepakatan para pihak (Consensus) 2. Kewenangan (Authority) 3. Objek Tertentu (Fixed Objecct) 4. Kausa yang Halal (Legal Cause) 5. Pemberitahuan (Notification) 3. Jenis dan Prinsip Asuransi A. Jenis-jenis Asuransi Mollengraff membedakan 2 (dua)bentuk utama asuransi yaitu 1) Asuransi Kerugian (schade verzekering) Merupakan pertanggungan hak-hak kekayaan, bagian-bagian dari kekayaan a) ini adalah asuransi untuk mendapatkan ganti rugi jika kekayaan mengalami kekurangan. Demikian ini disebut juga asuransi kekayaan. b) Kerugian yang diderita akan diganti, sebab itu untuk asuransi ini disyaratkan adanya kemungkinan kerugian yang dapat dinilai dengan uang. (kehilangan atau untung yang seharusnya diterima). Yang termasuk kedalam asuransi kerugian ini yaitu: 1. Asuransi Kebakaran 2. Asuransi laut 3. Asuransi pengangkutan di daratan 2) Asuransi Sejumlah Uang (sommen verzekering) 13
Suhamoko, Op.Cit., Hal.116. Khotibul Uman, Op.Cit, Hal.25. 15 Suhamoko, Op.Cit., Hal.116. 14
9
Merupakan pertanggungan yang mendapatkan sejumlah uang tertentu terlepas dari kerugian yang diderita, terhadap suatu kejadian (biasanya mengenai diri tertanggung atau orang lain) yang belum tentu kapan akan terjadi. Ini juga dinamakan asuransi orang (jiwa, sakit, cacat, dan lain-lain) a) Sejumlah uang akan dibayar b) Kemungkinan kerugian yang didapat dinilai dengan uang (biarpun hanya kerugian ekonomis) tidak disyaratkan.16 B. Prinsip-prinsip Asuransi Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman kareteristik prinsip-prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan memahami kontrak asuransi serta mendalami konsepsi hukum yang melatar belakangi kontrak asuransi pada umumnya. Prinsip-prinsip perjanjian asuransi yaitu : 1) Prinsip Ganti Kerugian (Indemnity) 2) Prinsip Kepentingan yang di Asuransikan (Insurable Interest) 3) Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (Utmost Goodfaith). 4) Prinsip Subrogasi bagi Penanggung (Subrogation) 4. Subjek dan Objek Asuransi serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi. Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif mengamalkan perjanjian itu, pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi tersebut adalah : a. Penanggung b. Tertanggung c. Objek Pertanggungan 5. Tujuan dan Manfaat Asuransi Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban resiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa sehingga : 1) Tertanggung terhindari dari kebangkuratan dan dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. 2) Mengembalikan tertanggung kepada posisi semula seperti sebelum menderita kerugian. Manfaat asuransi 1) Asuransi dapat memberikan rasa aman atau terjamin dalam menjalankan usaha 2) Asuransi dapat menaikan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memperalihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi.
16
Mashudi, Moch Chaidir Ali, Op.Cit, Hal.22.
10
3) Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa. 4) Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan. C. Tinjauan Umum tentang Asuransi Jiwa 1. Pengertian Asuransi Jiwa Dalam KUHDagang yang mengatur tentang asuransi jiwa, pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) Pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHDagang sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.” Menurut pendapat para ahli Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutip dari pendapat Molenggraf berpendapat bahwa Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih.17 jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang dipejanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.18 2. Sasaran Asuransi Jiwa Sasaran Asuransi jiwa menunjukan kelas dan jenis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yaitu : 1. Sasaran terhadap perorangan (asuransi biasa/perorangan). 2. Sasaran terhadap masyarakat (asuransi rakyat). 3. Sasaran terhadap kumpulan orang/karyawan (asuransi kumpulan kolektif). 4. Sasaran terhadap dunia usaha (asuransi dunia usaha). 5. Sasaran terhadap orang-orang yang muda (asuransi orang muda). 6. Sasaran terhadap keluarga (asuransi keluarga). 3. Polis Asuransi Jiwa Dalam dalam Pasal 257 KUHDagang disebutkan bahwa “Suatu pertangungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis”. Ketentuan tersebut diatas memberikan kesan seolaholah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian. 17
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hal.265. 18 H.M.N Purwosutjipto, Locc.cit, Hal.9.
11
Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 257 KUHDagang yang menyatakan bahwa “Perjanjian pertanggungan ditertibkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”. Mengingat bahwa perjanjian asuransi jiwa adalah berhubungan dengan kepentungan finansial dan perjanjian tersebut bersifat perjanjian kemungkinan. Oleh karena itu undang-undang sendiri hendaknya melindungi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), dengan cara bahwa adanya perjanjian asuransi jiwa itu harus dibuktikan secara tertulis. Sehingga ditetapkan adanya akte yang ditandatangani penanggung yang disebut polis, sebagai bukti adanya perjanjian asuransi jiwa tersebut. Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang perlua dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak, hakhak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya.19 Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis asuransi pada umunya hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHDagang dan isi polis pada umunya diatur dalam Pasal 256 KUHDagang. Menurut Pasal 304 KUHDagang, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Hari ditutupnya pertanggungan 2. Nama si tertanggung 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan 4. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung 5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan 6. Premi pertanggungan tersebut Polis asuransi jiwa terbagi 3 yaitu : 1. Asuransi jiwa berjangka (term life) Merupakan kontrak asuransi jiwa dimana uang pertanggungan dibayarkan hanya jika kematian terjadi dalam periode masa pertanggungan asuransi masih berlaku. 2. Asuransi jiwa seumur hidup (whole life insurance) Asuransi jiwa seumur hidup dirancang untuk menyediakan proteksi seumur hidup tertanggung selama ia menjaga polisnya tetap aktif dengan melalui pembayaran premi polisnya. 3. Asuransi jiwa dwiguna (endwoment) Asuransi ini terdiri dari dua elemen, yaitu proteksi jiwa dan tabungan. Proteksi jiwa memberikan perlindungan kematian. Elemen tabungan pada asuransi ini lebih tinggi sehingga sesuai untuk tujuan menabung. Selain ketiga jenis polis di atas atau disebut juga polis tradisional.
19
Ibid.
12
dalam bisnis asuransi jiwa dikenal pula polis asuransi unitlink. Polis asuransi jiwa Unitlink menggabungkan komponen asuransi dengan dana investasi. Polis ini memberikan pemegang polis perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan untuk berpartisipasi dalam investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Dana yang di tempatkan dalam produk dipotong untuk perlindungan asuransi dan sisanya diinvestasikan dalam bentuk unit dana yang terkait. Tujuan dari polis ini adalah investasi. Dengan mengaitkan hasil investasi polis unitlink dengan kinerja dari sebuah dana, pemegang polis berpotensi mendapatkan hasil investasi lebih tinggi daripada polis tradisional. Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis dan kemungkinan nilai polis bisa turun. Jadi walaupun hasil investasi polis berpotensi lebih besar, dari polis tradisional, resiko investasinya juga besar. 4. Premi Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penangung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung. Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.20 Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungngan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiaptiap waktu angsuran. 5. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis Pemegang polis ialah pihak yang berkedudukan sangat penting disamping penanggung, sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas, apabila akan melanjutkan perjanjian pertanggungan atau akan menghentikannya. Hak-hak dari pemegang polis meliputi : 1. Penebusan polis 2. Penggadaian polis 3. Menerima pembayaran faedah asuransi 4. Merubah pihak yang ditunjuk
20
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990,Hal. 41.
13
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE A. Tinjauan Umum Tentang PT. Prudential Life Assurance 1. Sejarah Ringkas PT. Prudential Life Assurance PT. Prudential life Assurance Indonesia didirikan pada tahun 1995, PT. Prudential life Assurance (Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris yang mengelola dana sebesar lebih dari US$510 miliar dan melayani lebih dari 21 juta nasabah diseluruh dunia. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential dibidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, prudential indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sejak pertama kali meluncurkan produk pada tahun 1999.21 Pada tanggal 31 Desember 2012, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Batam dan Semarang dengan 290 kantor keagenan di seluruh Indonesia. Per 31 Desember 2012, prudential Indonesia melayani lebih dari 1.7 juta nasabah.22 Motto Prudential “Hanya dengan mendengarkan kami dapat memahami apa yang dibuutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat serta mampu memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan” Fondasi dasar yang merupakan dasar berdirinya PT. Prudential Life Assurance dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sangat membantu masyarakat melalui produknya. Berikut empat pilar yang menjadi acuannya : 1. Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik 2. Organisasi yang memberikan kesempatan belajar 3. Bekerja sebagai keluarga 4. Integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan.23 B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Antara Nasabah Dengan PT. Prudential Life Assurance.
21
PRUsales academy. http://www.prudential.co.id/corp/prudential in id/header/aboutus/index.html diakses pada 22 Desember 2014 pukul 05.30. 22
23
Wawancara dengan ibu Fitria Leli Hana 9 Oktober 2014 pukul 10.30.
14
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukan diperoleh, bahwa Penanggung PT. Prudential Life Assurance melaksanakan perjanjian terhadap: 1. Asuransi jiwa a. Meninggal dunia secara wajar b. Meninggal karena kecelakaan 2. Asuransi jiwa tambahan (rider), a. Cacat karena kecelakaan b. Biaya rawat inap, pra dan paska rawat inap c. 34 jenis penyakit kritis d. Santunan harian A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian 1. Pihak Penanggung a. Pelaksaksanaan perjanjian asuransi jiwa Pelaksanaan Perjanjian dari PT. Prudential Life Assurance Indonesia pada pertanggungan meninggal adalah membayarkan uang pertanggungan kepada ahli waris senilai yang diperjanjikan. Terdapat dua manfaat asuransi jiwanya, yaitu : 1) Manfaat meninggal secara wajar 2) Meninggal disebabkan karena kecelakaan b. Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa tambahan Pelaksanaan pertanggungan Asuransi Jiwa Tambahan, adalah jenis pertanggungan yang ditambahkan kepada asuransi dasar untuk meningkatkan perlindungan manfaat asuransi. Cakupan pelaksanaan perjan jian asuransi jiwa tambahan c. Pelaksanaan perjanjian dari segi Investasi Hasil investasi unit linked secara langsung dikaitkan dengan kinerja dana yang dikelola, tergantung keahlian manager investasi dan kondisi pasar. Hasil investasi unit linked tidak dijamin, kerugian bisa terjadi sebagai hasil pengelolaan dana yang buruk dan kondisi pasar yang rentan, tetapi besarnya uang pertanggunggan asuransi jiwa dijamin, artinya jangka waktu investasi berhubungan erat sekali dengan risiko investasi. Selain dari diatas perlu diperhatikan adanya beberapa hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi. Hal-hal penting dimaksud adalah: a. Penyerahan polis dan atau premi b. Berpindahnya hak milik c. Over valued d. Batalnya pertanggungan Untuk polis asuransi jiwa, pasal 12 menentukan bahwa apabila pertanggungan itu dibatalkan dan polisnya mempunyai unsur tabungan sebelum tanggal jatuh tempo, premi harus dikembalikan paling sedikit sejumlah nilai tunainya. Sebaliknya apabila polis itu tidak mempunyai
15
nilai tunai, maka pengembalian premi harus dilakukan dengan cara seperti pada pasal 11 di atas. Jenis polis asuransi jiwa yang utama pada PT. Prudential PT. Prudential Life Assurance Indonesia selaku penanggung pada prinsipnya siap melaksanakan kewajiban dan membayarkan hak kepada tertanggung dengan ketentuan dan aturan-aturan yang mengikat tertanggung untuk harus melengkapi persyaratan guna mendapatkan hak sebagai tertanggung. Namun demikian PT. Prudential Life Assurance Indonesia tetap memberikan upaya lain agar pelaksanaan perjanjian tetap terlaksana, seperti : a. Apabila tertanggung tidak mempunya data/identitas diri, nasabah/tertanggung harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh PT. Prudential Life Assurance Indonesia dengan melampirkan surat keterangan, legalisir fotocopi akta kelahiran/foto copi kartu keluarga yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang. b. Polis tertanggung hilang atau terbakar c. Tertanggung harus mengisi dan menanda tangani surat pernyataan yang disediakan serta harus dilampirkan surat keterangan kehilangan/terbakarnya polis nasabah/ tertanggung yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat kepolisian. d. Apabila biaya yang dikeluarkan tidak mempunyai kwitansi asli, maka berlaku legalisir kwitansi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat rumah sakit yang berwenang. e. Memberikan fasilitas cuti premi (premium holiday) kepada tertanggung agar polis perjanjian tetap terlaksana. C. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa antara Nasabah dengan PT. Prudential Life Assurance. 1. Faktor Terjadinya Kendala dalam Perjanjian Asuransi Asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, dimana para pihaknya (tertanggung dan penanggung) mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu hak yang dimiliki oleh tertanggung adalah mengajukan klaim asuransi atas peristiwa yang menimbulkan suatu kerugian. Klaim asuransi adalah tuntutan klaim ganti rugi dan manfaat polis asuransi yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.24 Sebagai perusahaan asuransi jiwa, PT. Prudential selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas jasa perasuransiannya kepada masyarakat salah satunya melalui penambahan jumlah produk-produk asuransi yang akan ditawarkan beserta keuntungan-keuntungan dari masing-masing jenis asuransi tersebut. Untuk mendaftarkan diri menjadi calon tertanggung di suatu perusahaan asuransi, biasanya seseorang berhak untuk memilih dan datang 24
Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Surat Keputusan tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan Judikasi, SK. No. 001/SK-BMAI/09.2006, pasal 1 ayat (2).
16
langsung ke perusahaan asuransi yang diinginkannya, hal tersebut sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 Undang-undang No 2 Tahun 1999 tentang usaha perasuransian, yang menentukan bahwa penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Kendala paling utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga masyarakat segan untuk mengajukan klaim. Masyarakat menganggap mengajukan klaim itu sulit karena prosedurnya berbelit-belit. Beberapa faktor penyebab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Kewajiban Penanggung kepada tertanggung, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya penjelasan tentang syarat dan ketentuan manfaat produk yang disampaikan oleh agen atau tenaga pemasar asuransi kepada nasabah. 2. Data diri atau identitas diri calon nasabah atau calon tertanggung tidak sesuai. 3. Polis nasabah/tertanggung utama hilang atau terbakar 4. Syarat-syarat pengajuan klaim tidak lengkap, misalnya tidak adanya kwitansi asli selama tertanggung dirawat. Sedangkan kendala pelaksanaan perjanjian/kewajiban asuransi jiwa dari tertanggung kepada penanggung adalah : 1) Wawancara, sabtu, 22 November 2014 dengan tertanggung Bapak Hendra, tidak membayar premi dengan alasan usahanya macet, sehingga premi yang dibayar menjadi tertunggak, menyebabkan efektifitas polis dihentikan ( polis lapse) 2) Wawancara, rabu, 26 November 2014 dengan tertanggung, Bapak Darwin , menyetorkan pembayaran premi lanjutan kepada agen asuransi. ternyata agen tidak menyetorkan ke rekening perusahaan asuransi. Sehingga tertanggung tidak mempunyai bukti pembayaran untuk dibuktikan bahwa nasabah/tertanggung sudah membayar premi. Pelaksanaan pembayaran premi kepada agen hanya satu kali saja yaitu pada saat di disepakati perjanjian dan agen asuransi harus menyerahkan kembali bukti setoran asli kepada nasabahnya. 2. Kendala Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Menurut UU no.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
17
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung. Kendala-kendala yang berasal dari pihak tertanggung antara lain, adalah : 1. Pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga seringkali pada saat klaim terjadi belum dilakukan pembayaran premi atas polis tersebut. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau no claim, karena di dalam asuransi terdapat prinsip no premium no claim. 2. Dalam melaporkan adanya klaim tertanggung seringkali melakukan keterlambatan. Keterlambatan pelaporan ini jangka waktunya bervariasi. Untuk Rumah Sakit jangka waktunya 30 hari selama masa tunggu karena bebaerapa kondisi,perusahaan tidak akan membayarkan cklaim nasabah. Alasan-alasan tersebut tidak membebaskan tertanggung dari tanggung jawabnya, sehingga penanggung tetap harus melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian. PT. Prudential Life Assurance Indonesia selaku penanggung pada prinsipnya siap melaksanakan kewajiban dan membayarkan hak kepada tertanggung dengan ketentuan dan aturan-aturan yang mengikat tertanggung untuk harus melengkapi persyaratan guna mendapatkan hak sebagai tertanggung. Apabila terjadi perselisihan antara penangung dan tertanggung mengenai masalah-masalah yang diakibatkan oleh hal-hal yang terkait denngan polis, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut, pemecahannya pertama akan diselesaikan melalui musyawarah antara penanggung dan tertanggung. Tetapi apabila setelah diadakan musyawarah dan ternyata para pihak masih bersengketa, maka jalan terakhir adalah diselasaikan melalui Pengadilan Negeri. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.25 Pada umumnya suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, oleh karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Persetujuan atau perjanjian secara umum diatur oleh Buku III KUH Perdata, dimana pengertian perjanjian itu diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 25
Subekti,Hukum Perjanjian,Cetakan X Internusa,Jakarta,1985,Hal.1.
18
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Oleh sebab itu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan antar dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syaratsyarat. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 3. Mengenai suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dalam terminologi hukum, asuransi atau pertanggungan mengandung satu arti yang pasti yaitu sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian, perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik yang akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum tertentu dan yang pasti ada manfaat secara ekonomi yang diperoleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Penyelesaian asuransi yang berdasarkan itikad buruk pada dasarnya sama dengan penyelesaian permasalahan asuransi pada umumnya. Dalam perjanjian asuransi, bila terjadi perselisihan biasanya sudah diatur didalam polis, pengaturan yang dilakukan yaitu: 1. Penunjukan arbiter yang berfungsi sebagai penengah dalam masalah. 2. Mengundang pihak ketiga yang biasanya berasal dari Instansi pengawas perusahaan asuransi. 3. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Bagi calon tertanggung yang hendak mengikatkan dirinya terhadap perjanjian asuransi, agar memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya pada saat akan mengikuti perjanjian asuransi, dan juga kepada pihak perusahaan asuransi agar memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai isi polis kepada calon tertanggung, sehingga di kemudian hari dapat dihindarkan sengketa dalam perjanjian asuransi. 3) Solusi Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa. PT. Prudential Life Assurance Indonesia selaku penanggung pada prinsipnya siap melaksanakan kewajiban dan membayarkan hak kepada tertanggung dengan ketentuan dan aturan-aturan yang mengikat tertanggung untuk harus melengkapi persyaratan guna mendapatkan hak sebagai tertanggung. Namun demikian PT. Prudential Life Assurance Indonesia tetap memberikan upaya lain agar pelaksanaan perjanjian tetap terlaksana, seperti : a.
Apabila tettanggung tidak mempunya data/identitas diri, nasabah/tertanggung harus mengisi dan menandatangani surat
19
pernyataan yang disediakan oleh PT. Prudential Life Assurance Indonesia dengan melampirkan surat keterangan, legalisir fotocopi akta kelahiran/foto copi kartu keluarga yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang. b.
Polis tertanggung hilang atau terbakar
c.
Tertanggung harus mengisi dan menanda tangani surat pernyataan yang disediakan serta harus dilampirkan surat keterangan kehilangan/terbakarnya polis nasabah/ tertanggung yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat kepolisian.
d. Apabila biaya yang dikeluarkan tidak mempunyai kwitansi asli, maka berlaku legalisir kwitansi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat rumah sakit yang berwenang. e. Memberikan fasilitas cuti premi (premium holiday) kepada tertanggung agar polis perjanjian tetap terlaksana.
20
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Perjanjian dalam produk asuransi jiwa unit link, Penanggung melaksanakan kewajiban pembayaran kepada tertanggung apabila : a. Untuk asuransi jiwa akan dibayarkan uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia b. Untuk asuransi tambahan (rider) tertanggung akan mendapatkan ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi sesuai dengan jenis asuransi yang dipilih c. Untuk dana investasi akan dibayarkan apabila : a) Jangka waktu habis b) Diminta oleh terrtanggung kapan saja minimal tahun ke-6 (enam) 2. Hambatan pelaksanaan perjanjian : a. Pihak Penanggung, tidak dapat melaksanakan kewajiban pertanggungan apabila : a) Data penanggung tidak cocok b) Kurangnya penjelasan syarat dan ketentuan manfaat produk yang disampaikan agen asuransi c) Polis hilang atau terbakar d) Syarat pengajuan klaim tidak lengkap b. Pihak tertanggung, a) Tidak membayar premi karena suatu alas an b) Membayar premi melalui agen asuransi Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian a. Data tertanggung yang tidak sesuai. Tertanggung mengisi surat pernyatanan dari PT. Prudential dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait atau pihak berwenang disertai data pendukung, seperti akta kelahiran, foto copi ijazah yang dilegalisir b. Polis teranggung yang hilang atau terbakar, Tertanggung harus mengisi surat pernyataan yang disediakan prudential disertakan lampiran Surat keterangan dari Kepolisian. c. Apabila biaya-biaya yang dikeluarkan tidak mempunyai kwitansi asli maka dapat digunakan kwitansi legalisir yang ditanda tangani oleh pejabat terkait. B. Saran Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 1. Agar pertanggungan asuransi jiwa dan hasil investasinya tetap berjalan tertanggung harus membayar premi sesuai nilai dan periode pembayaran yang disepakati. 2. Data atau identitas diri harus sesuai dengan data diri tertanggung.
21
3. Polis ataupun surat-surat penting lainnya haruslah disimpan dalam satu tempat yang aman. 4. Harus menyimpan kwitansi-kwitansi yang diperlukan untuk pengajuan klaim. 5. Jangan menyetorkan premi lajutan kepada agen asuransi. Bayarlah langsung baik secara tunai ataupun melalui mesin ATM pada bank yand sudah ada kerjasamanya dengan PT. Prudential Life Assurance Indonesia.
22
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi dan Manajemen Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Agus Sudijiono, Abdul Sudjanto, Prinsip dan Praktek Asuransi, Jakarta:LPAI, 1997. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,Cetakan V,1991. Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan, Penerbit Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Cetakan X, 1990. H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Djambatan, Jakarta, 1992. Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. Man Suparman Sastrawidjaya, Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Alumni, Bandung, 2003. Mashudi dan Moch.Chidir Ali, Hukum Asuransi, Alumni, Mandar Maju, Bandung, 1998. Purwosutjipto, H.M.N., Pergertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cet VI, Djambatan,Jakarta, 1990. R Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1976. R.Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1987. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan X , Internusa , Jakarta, 1985
23
B. Peraturan PerUndang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUHP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Surat Keputusan tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan Judikasi, SK. No. 001/SKBMAI/09.2006, pasal 1 ayat (2).
C. Sumber lain Pandansari, Neo Yessi. 2009. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di Pt Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang. Semarang. Setiyawan, Didik. 2013. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian Yang Diderita Pemegang Polis Karena Kesalahan Agen (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket) .Malang. http://jaringskripsi.wordpress.com,Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Perkembangan Nilai Investasi Nasabah Dengan System Multi Link. Di akses pada tanggal 15 november 2013 http://www.prudential.co.id/corp/prudentialinid/header/aboutus/index.html diakses pada 22 Desember 2014 pukul 05.30. http://www.prudential.co.id/pruweb, product, diakses pada 17 November 2013.
24
