BAB II PERKEMBANGAN PNS DI INDONESIA. diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik,

BAB II PERKEMBANGAN PNS DI INDONESIA

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 8 Dalam pengetahuan hukum kepegawaian ada beberapa pendapat yang perlu dikemukakan tentang apa sebenarnya Pegawai Negeri, Kranenburg- Vegting berpendapat bahwa untuk mendapatkan Pegawai Negeri dengan pegawai lainnya dilihat dari sistem penganggkatannya untuk menjabat dalam suatu dinas publik. Pegawai Negeri merupakan pejabat yang ditunjuk, jadi tidak termasuk mereka yang memangku suatu jabatan mewakili seperti seorang anggota parlemen, seorang menteri, seorang presiden dan sebagainya. 9 Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- pokok 8

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muchsan, Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Liberty, Yogyakarta, hal 5

9

Universitas Sumatera Utara

Kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku. PNS berdasarkan Pasal 2 ayat (2) undangundang Nomor 43 Tahun 1999, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. 10 Hal tersebut berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan perundang-undangan lain. Agar lebih jelas ada 4 pokok defenisi mengenai Pegawai Negeri, yaitu: a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang, c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, dan d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.11 Mereka yang memenuhi syarat-syarat dalam keempat pokok tersebut termasuk Pegawai Negeri. Kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil pada setiap negara adalah penting dan menentukan karena pegawai negeri merupakan aparatur pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kelancaran pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional terutama ditentukan oleh kualitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil atau Civil Servant merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu Negara, keberadaan pegawai negeri sipil selain sebagai bagian 10

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 11 Sastra Djatmika danMarsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, djamnatan, 1979, hlm 7


dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislative. Pegawai Negeri Sipil harus netral dari semua golongan dan pengaruh partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga dilarang atau tidak diperbolehkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentarilisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, maka ada sebagian kewenangan dibidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. 12 PNS memiliki peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendali pembangunan. Dengan demikian, PNS mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat pentingnya peranan tersebut, PNS perlu dibina dengan sebaikbaiknya agar diperoleh PNS yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.

12

Undang-undang Nomor 8 tahun 2005. . . Op. cit


PNS pada dasarnya berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kedudukan PNS tersebut bertitik tolak dari pola pemikiran, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan.

B. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Klasifikasi merupakan suatu penggolongan atau pemisahan. Adanya suatu klasifikasi bagi pegawai negeri sipil agar PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih terarah. Hal ini dilakukan agar pegawai negeri sipil tersebut hanya menjalankan tugas yang memang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan bukan mengerjakan suatu tugas yang bukan dari wewenangnya. Klasifikasi Pegawai Negeri ini dilakukan agar Pegawai Negeri Sipil pusat untuk menjalankan tugasnya yang telah diatur dan ditentukan bukan mengerjakan perkerjaan yang menjadi tugas dari Pegawai Negeri Sipil Daerah. Begitu juga dengan TNI dan POLRI. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 43 tahun 1999, maka Pegawai Negeri terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terbagi menjadi: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;


b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan Ad 1. Pegawai Negeri Sipil 1 a. Pegawai Negeri Sipil Pusat. Menurut penjelasan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1974(TLN No. 3041) maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretarian Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah dan Kepaniteraan Pengadilan. 2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan. 3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom. 4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. 5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain. 1 b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (UndangUndang No. 5 Tahun 1974), LN tahun 1974 No. 38).


Daerah Otonom terdiri dari Daerah Otonom Tingkat I (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara), dan Daerah Otonom Tingkat II ( seperti Bogor, Surabaya, Medan). Para Pegawai Daerah Otonom tersebut diatas adalah Pegawai negeri Sipil Daerah dan termasuk golongan Pegawai Negeri menurut defenisi dalam pasal 1 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1974, yaitu: 1. Bahwa Kepalanya sendiri dari para Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah bukan Pegawai Negrei Sipil Daerah dan bukan pula Pegawai Negeri Sipil Pusat, jadi tidak termasuk Pegawai Negeri menurut defenisi dalam Undangundang No. 8 tahun 1974. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Pejabat Negara. 2. Bahwa banyak Pegawai Negeri Sipil Pusat bekerja di Daerah-daerah Otonom tersebut, yaitu yang diperbantukan pada Daerah-daerah itu. Para Pegawai ini bekerja di bawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah/Bupati Kepala Daerah dan Walikotamadya Kepala Daerah, tapi kedudukannya adalah tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat. Sebenarnya untuk Pegawai Daerah Otonom ini pada pokoknya harus berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku tentang Pemerintahan di Daerah. Karena itu maka, dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dalam pasal 50 ditetapkan pula mengenai kepegawaian Daerah sebagai berikut:


‘Pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain mengenai kedudukan hukum Pegawai Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri. ” Ketentuan ini yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, tidak begitu cocok dengan prinsip yang dituangkan dalam penjelasan pasal 12 ayat(1) Undang-Undang No. 8 tahun 1974, yang berbunyi:” Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat itu tidak mungkin berlaku”dengan sendirinya” bagi pegawai Negeri Sipil Daerah, karena hal ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah dan secara formil dengan ketentuan dalam pasal 50 Undang-undang No. 5 tahun 1974. Tapi karena clausule yang tercantum pada akhir penjelasan pasal 12 ayat (1) tersebut, yang berbunyi”kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan”, hal ini tidak menjadi persoalan. Ad 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan mlindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.


Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan panglima (perwira tinggi militer yang memimpin TNI). Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Repblik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas Pokok TNI, yakni: a. Operasi militer untuk perang, b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: -

Mengatasi gerakan separatis bersenjata;

-

Mengatasi pemberontakan bersenjata;

-

Mengatasi aksi terorisme;

-

Mengamankan wilayah persatuan;

-

Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

-

Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

-

Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;

-

Membedayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

-

Membantu tugas pemerintahan di daerah;


-

Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang;

-

Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia;

-

Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;

-

Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, serta;

-

Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayananan penerbangan terhadap pembajakan, penyeludupan dan perampokan.

Angkatan Darat Bertugas : 1. Melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang Pertanahan; 2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan 4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertanahan di darat. Angkatan Laut Bertugas: 1. Melaksakan tugas TNI matra laut dibidang pertanahan; 2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi; 3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan Politik Luar Negeri yang ditetapkan pemerintah; 4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan matra laut; 5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Angkatan Udara Bertugas: 1. Melaksanakan tugas TNI matra udara dibidang pertanahan; 2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasioal dan hukum internasional yang telah diratifikasi; 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta


4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.13

Ad 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Repubilik Indonesia merupakan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselanggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas: -

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan

-

Pegawai Negeri Sipil. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

-

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

-

Menegakkan hukum;

13

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.


-

Memberikan

perlindungan,

pengayoman,

dan

pelayanan

kepada

masyarakat.14 C. Perbandingan UU No. 8 Tahun 1974 dengan UU No. 43 Tahun 1999 Setiap Undang-undang yang sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan perkembangan zaman maka undangundang tersebut dapat dirubah. Presiden berhak mengajukan rancangan perubahan atas undangundang kepada DPR untuk dibahas bersama- sama. Setelah undangundang tersebut dibahas dan dilakukan perubahan maka presiden berhak mengesahkan undangundang tersebut. Secara otomatis setiap undangundang yang telah disahkan maka undangundang yang terdahulu tidak berlaku lagi. Pada Undang- undang Nomor 8 tahun 1974 dilakukan perubahan menjadi undangundang nomor 43 tahun 1999, hal ini terjadi karena undangundang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pegawai negeri sipil pada saat ini. Perubahan- perubahan tersebut terjadi pada pasal- pasal berikut. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian terdapat ketentuan mengenai defenisi pegawai negeri, pejabat yang berwenang, jabatan negeri, atasan yang berwenang, pejabat yang berwajib. Sedangkan pada undang-undang nomor 43 tahun1999 pada Bab I ketentuan umum, selain terdapat defenisi pegawai negeri, pejabat yang berwenang, jabatan negeri, pejabat yang berwajib juga terdapat perubahan yang mengatur mengenai pejabat Negara, jabatan negeri, jabatan karier, jabatan organik, manajemen pegawai negeri sipil dan tidak terdapat defenisi atasan yang berwenang.

14

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Juga terdapat perubahan pada Bab II mengenai Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Seperti mengenai komposisi Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 2 ayat (1) Undang- undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, ketentuan pegawai negeri meliputi: -

Pegawai Negeri Sipil dan,

-

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 15

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang merupakan Pegawai Negeri antara lain: -

Pegawai Negeri Sipil

-

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan,

-

Anggota Kepolisian Republik Indonesia16

Hal ini pengaruh dari adanya pemisahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi TNI dan POLRI. Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri sipil hanya terdiri dari :

15 16

UU No. 8 Tahu…op. cit pasal 2 ayat 1 UU No. 43 Tah…op. cit pasal 2 ayat 1


a. Pegawai Negeri Sipil Pusat b. Pegawai Negeri Daerah, 17 Namun dalam Undang- undang ini di samping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Mengenai Netralisasi Pegawai Negeri menurut Pasal 3 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pegawai Negeri menurut Pasal 3 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dimana dalam Undang- undang ini Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralisasi Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota/atau pengurus partai politik. Sedangkan mengenai Kewajiban Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undangundang Dasar 1945, Negara dan Penerintah. Setiap Pegawai Negeri wajib menaati

17

UU No. 43 tahun 1999. . . Loc. cit


segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakann kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab. Sedangkan kewajiban Pegawai Negeri berdasarkan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 adalah setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat juga perbedaan mengenai Hak Pegawai Negeri, bahwasanya setiap Pegawai Negeri menurut Pasal 7 Undang- Undang 1974 Tentang Pokok- pokok Kepegawaian, berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Sedangkan dalam pasal 7 Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999, setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Dalam perubahan undang-undang ini adanya persyaratan peningkatan produktivitas Pegawai Negeri dalam perolehan gaji. Selanjutnya juga terdapat perubahan mengenai Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara. Dalam pasal 11 undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok Kepegawaian seorang pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-undang nomor 43 tahun1999, mengklasifikasikan Pejabat Negara secara spesifik terdiri dari atas: 1. Presiden dan Wakil Presiden;


2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; 8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; 9. Gubernur dan Wakil Gubernur; 10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang. 18 Yang mana Pegawai Negeri lainnya yang menjadi pejabat Negara diberhentikan dari organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya, setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Pada Bab III mengatur mengenai ketentuan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, yang tujuan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 12 diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan ini dilakukan berdasarkan sistim karier dan sistim

18

http://prayitnobambang. blogspot. com/2011/11/studi-komparasi-undang-undang-nomor-8. html?m=1 diakses pada tanggal 11 maret 2014


prestasi kerja. Sedangkan undangundang nomor 43 tahun 1999, yang sebelumnya Bab III mengenai pembinaan pegawai negeri sipil diubah menjadi manajemen pegawai negeri sipil. Yang tujuan manajemen pegawai negeri sipil tersebut sebagaimana pasal 12 diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Pasal 13 Undang- Undang Nomor 8 tahun1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian bahwa Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden. Sedangkan pada Pasal 13 Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999, Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembanan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Kebijaksanaan manajeman Pegawai Negeri Sipil, berada pada presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk membantu

Presiden

dalam

merumuskan

kebijaksanaan

dan

memberikan

pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Komisi Kepegawaian Negara terdiri dari 2 Anggota Tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 Anggota Tidak Tetap yang kesemuannya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketua dan sekretaris Komisi Kepegawaian Negara secara ex officio menjabat sebagai Kepala


dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Perubahan menegenai Formasi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 15 Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian, jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Sedangkan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. Formasi tersebut ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil. Sedangkan pasal 16 ayat (2) undangundang nomor 43 tahun 1999 bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan setelah diamati maka trdapat perubahan redaksionalpada bunyi kedua pasal tersebut, yang sebenarnya inti dari kedua pasal tersebut adalah sama. Adanya penambahan pada pasal 16 A antara Pasal 16 dan 17 Undangundang 43 tahun 1999 terdapat sisipan pada pasal 16 A dimana pada pasal tersebut terdapat2 ayat bahwa untuk mempelancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan


nasional. Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi pegawai negeri sipil dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perubahan Ketentuan pada pasal 17, sebelumnya pada pasal 17 undangundang nomor 8 tahun1974 terdapat 2 ayat, kemudian pasal 17 undangundang nomor 43 tahun1999 terdapat 3 ayat yang pada pokoknya berbunyi Pegawai Negeri Sipil diangakat dalam jabatan dan pangkat tertentu; pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. Pada ketentuan tersebut mentitikberatkan pada prinsip profesionalisme dalam pengangkatan pegawai negeri sipil. Ketentuan pasal 19 dihapus, pasal 19 undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian berbunyi: Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektif lainnya. Dalam penjelasan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tidak diuraikan secara jelas mengapa pasal tersebut dihapus. Sebaliknya juga terjadi perubahan ketentuan pada pasal 20, pada pasal 20 undangundang nomor 8 tahun1974 tentang pokokpokok Kepegawaian berbunyi: untuk lebih menjamin obyektif dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan


pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan. Pada Pasal 20 Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 berbunyi: untuk lebih menjamin obyektif dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Apabila dicermati kedua pasal tersebut maka yang dijadikan pertimbangan kenaikan pangkat untuk nomor 8 tahun1974 ialah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan. Sedangkan undang-undang nomor 43 tahun 1999 ialah penilaian prestasi kerja dengan demikian undangundang ini dinilai lebih obyektif dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat. Perubahan terhadap ketentuan pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Pada pasal 22 undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian menyebutkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja. Pasal 22 undangundang nomor 43 tahun 1999 menyebutkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja. Apabila dicermati maka perubahan bunyi pasal tersebut tidak signifikan, hanya redaksional kalimat yang diubah dan itu pun tidak mengubah makna dalam pasal tersebut. Pasal 23 undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian dan undangundang nomor 43 tahun 1999 mengenai pemberhentian


pegawai negeri sipil tidak jauh berbeda hanya penyusunan ayatnya saja yang berubah. Pasal 24 undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian dan undangundang nomor 43 tahun 1999 mengenai pemberhentian sementara yang pegawai negeri sipil, memiliki makna yang sama hanya susunan kalimatnya saja yang berbeda. Demikian juga pada pasal 25 dan 26 perubahan bunyi pasal tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama, hanya saja pada undangundang yang terbaru lebih diperjelas lagi pada redaksional kalimatnya. Perubahan Ketentuan Pasal 30, pasal 31, dan pasal 32. Pada pasal 30 dan 31 undangundang nomor 43 tahun 1999 terdapat perubahan bunyi pasal, meskipun sebenarnya makna dan bunyi pasal dengan undangundang sebelumnya ialah tidak berbeda, hanya saja pasal 30 dan 31 pada undang-undang nomor 43 tahun 1999 lebih jelas mengenai pengaturan lebih lanjut menggunakan peraturan pemerintah. Pasal 31 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian

menyebutkan:

untuk

meningkatkan

kegairahan

bekerja,

diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil; dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan; pegawai negeri sipil yang meninggal dunia; keluarganya berhak memperoleh bantuan. Pada Pasal 31 undangundang 43 tahun 1999 untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; Usaha Kesejahteraan, meliputi program pensiun dan tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri pegawai negeri sipil; untuk penyelenggaraan


program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, pemerintah menanggung subsidi dan iuran. Apabila dicermati pasal pada kedua undangundang tersebut maka program kesejahteraan pegawai negeri sipil pada undangundang nomor 43 tahun 1999 adalah lebih memadai karena terdapat program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri pegawai negeri sipil yang pembayarannya dilakukan tiap bulan, disamping program asuransi kesehatan dan kematian sebagaimana pada undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 lebih tegas mengatur bahwa tugas manajemen pegawai negeri sipil dibentukan badan kepegawaian Negara yang mencakup administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan pegawai negeri sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 34 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran pembinaan pegawai negeri sipil, dibentuk badan yang membantu presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan pegawai negeri sipil. Apabila dicermati maka pada pasal tersebut tidak jelas badan yang dimaksud dan tugas serta fungsinya badan yang membantu presiden dalam manajemen pegawai negeri sipil. Dalam perubahan ini juga terdapat sisipan pada pasal 34 A diantara pasal 34 dan 35. Pasal 34 A undangundang nomor 43 tahun 1999 mengatur mengenai


pembentukan badan kepegawaian daerah yang bertugas melakukan manajemen pegawai negeri sipil daerah, yang mana pada undang-undang sebelumnya semua pembinaan pegawai negeri sipil dipegang oleh pemerintah pusat. Perubahan ketentuan pasal 35 yaitu: 1. Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui peradilan tata usaha Negara. 2. Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil diselesaikan kepada badan pertimbangan kepegawaian. 3. Badan badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sebenarnya pada pasal 35 Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 lebih menekankan bahwa pegawai negeri sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dapat mengajukan upaya banding administratif ke badan pertimbangan kepegawaian. Sedangkan pada undangundang sebelumnya tidak mengatur ketentuan mengenai upaya banding administratif. Perubahan terhadap judul bab IV dan Ketentuan Pasal 37, judul pada bab IV undangundang nomor 8 tahun 1974 adalah Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada Judul Bab IV Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu terjadi karena implikasi adanya pemisahan ABRI menjadi TNI dan POLRI. Sehingga terdapat perubahan istilah ABRI kemudian berimplikasi pula pada bunyi pasal 37 undangundang nomor 43 tahun


1999 yaitu: Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan undangundang tersendiri.19

19

Ibid


BAB II PERKEMBANGAN PNS DI INDONESIA. diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik,

Recommend Documents