BAB II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETRANSMIGRASIAN C. Pengertian dan Sejarah Transmigrasi

BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETRANSMIGRASIAN C. Pengertian dan Sejarah Transmigrasi Kepadatan penduduk di Indonesia ternyata secara tidak langsung memberikan dampak yang bersifat negatif. Terutama pada sektor kependudukan di Indonesia. Pulau Jawa, adalah salah satu pulau di Indonesia, yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Sehingga, peluang pekerjaan di Pulau Jawapun tidak dapat mengakomodir seluruh masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Sehingga, angka pengangguran di Pulau Jawa sendirpun sangat tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi ini, memiliki ekuivalen dengan tingkat kejahatan pada suatu wilayah. Karena dalam berbagai cabang ilmu mengenai kejahatan juga menyebutkan bahwa kejahatan tersebut dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk berbagai kebijakan, guna mengatasi permasalahan pembangunan dan kependudukan. Salah satunya adalah kebijakan transmigrasi. Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati karena adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari

keduanya

bagi

orang-orang

yang

melaksanakannya. 8

Sementara

Kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya 8

William, N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua), Gajah Mada

University Press : Yogyakarta, 2003. Hal. 28

12

Universitas Sumatera Utara

20

(Presiden,

Menteri,

Gubernur,

Sekjen

dan

seterusnya)

dalam

rangka

melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. 9 Dye mengatakan bahwa kebijaksanaan negara sebagai “is whatever government choose to do or do not to do” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). 10 Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “suatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah. 11 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan pemerintah yang merupakan keinginan pemerintah, akan menimbulkan dampak atau pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan atau tidak 9

Bintoro Tjokroamidjojo, {engantar Administrasi Pembangunan, LP3ES : Jakarta, 1995,

Hal. 92 10

M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika : Jakarta, Hal. 18 11 Agustinus Lejiu dan Masjaya, Jurnal, “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Hulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Hulu)”, Samarinda, 2014. Hal. 2220-2221


21

dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga halnya dengan transmigrasi yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah. Semakin besar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan semakin besar pula dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pemerintah tersebut. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dan provinsi atau pulau yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau yang jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Transmigrasi merupakan jenis migrasi yang hanya berlangsung di Indonesia. Transmigrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kependudukan nasional. Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi seperti Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. 12 Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia,

Transmigrasi

adalah

perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) yang berpenduduk jarang. 13 Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Atas

Undang-undang

Nomor

15

Tahun

1997

Tentang

Ketransmigrasian, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerinta 12

http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-jenis-tujuan-transmigrasi.html, diakses Pada tanggal 6 Oktober 2016.Pukul 19:23 13 KBBI


22

Berdasarkan defenisi dari transmigrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa transmigrasi tersebut sebenarnya merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu penduduk, yang dilatar belakangi dengan adanya kesetaraan jumlah penduduk. Kebijakan transmigrasi ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat, dalam memfasilitasi pemerintah daerah. Dalam kebijakan tersebut, berkaitan dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905. Kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatarbelakangi oleh: 14 1. Melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah. 2. Pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat pertambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun. 3. Adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.Pengaruh depresi ekonomi dalam memperlancar kolonisasi cukup signifikan. Kolonisasi juga dapat terus berlanjut hanya dengan sedikit bantuan finasial dari pemerintah. Mereka yang tertarik pindah hanya diberikan pinjaman uang setiap keluarga untuk biaya 14

http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-jenis-tujuan-transmigrasi.html,

Op.cit


23

transportasi, pembelian alat-alat pertanian, yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2-3 tahun. Di tempat yang baru pemerintah hanya memberikan lahan secara gratis untuk diolah. Sejak tahun 1930 terjadi arus perpindahan penduduk dari pulau ke luar Jawa melalui kolonisasi secara besar-besaran. Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan. Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang. Tidak hanya di bidang transmigrasi, kondisi kependudukan yang parah dimulai ketika tentara Jepang mengambil alih kekuasaan daripemerintahan Belanda. Pada periode ini kondisi perekonomian di Indonesia sangat buruk. Beberapa komoditi seperti tekstil, alat-alat pertanian, bahan pangan menghilang dari pasaran. Terjadi pula mobilisasi tenaga kerja (romusha) untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan dan proyek-proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada jaman orde lama, ada pengkategorian transmigrasi, sehingga dikenal istilah transmigrasi umum, transmigrasi keluarga, transmigrasi biaya sendiri, dan transmigrasi spontan. Dalam sistem transmigrasi umum segala keperluan transmigran, sejak pendaftaran sampai di lokasi menjadi tanggungan pemerintah.


24

Pemerintah juga menanggung biaya hidup selama delapan bulan pertama, bibit tanaman, serta alat-alat pertanian. 15 Pada zaman orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak semata-smata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. 16 Dalam pelaksanaan kebijakan transmigrasi ini, harus dilihat apakah pemerintah telah bertindak secara maksimal, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini berjalan maksimal atau tidak. D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Ketransmigrasian Sistem hukum Indonesia, yang menganut asas hukum civil law, yang mana tunduk dengan undang-undang, menjadikan peraturan perundang-undang sebagai pedoman dasar dalam melaksankan kegiatan-kegitan kebijakan tersebut. Pemerintah sendiripun dalam membentuk sebuah kebijakan publik tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting. Peraturan perundang-undangan ini juga akan dapat menjadi landasan normatif dalam melakukan sebuah kebijakan. Untuk menemukan norma hukum dalam administrasi negara, haruslah dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait sejak tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum-abstrak sampai ke tingkat yang terendah dan 15

M. Ismail, Makalah, “Transmigrasi Masyarakat Etnik Sangihe Talaud Di Karangetang” Universitas Negeri Gorontalo : Gorontalo, 2013. Hal. 5 16 Ibid


25

bersifat individual-konkret. Menurut Indroharto dalam suasana hukum tata usaha negara itu, kita menghadapi beritngkat-tingkat norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. 17 Kebijakan transmigrasi, yang merupakan salah satu bentuk program pemerintah dalam mengelola kependudukan dan pembangunan suatu daerah, juga harus memiliki landasan normatif dalam pelaksanaan dan pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan transmigrasi : 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Indonesia, yang merupakan negara dalam bentuk kepulauan, memiliki luas wilayah yang sangat besar dan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 1 angka 12 adalah kesatuan 17

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994. Hal. 139-140


26

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, yang mana asas tersbut berdasarkan Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pemerintah daerah berdasarkan asas otonom diberikan kewenangan untuk melakukan urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan langkah apa yang efektif untuk melaksanakan pembangunan disuatu daerah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalan pemerintahan dan pembangunan menjadi lancar. 18 Perkembangan administrasi negara Indonesia telah membentuk berbagai organisasi pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan, demi menciptakan keadilan, kemanfaatan serta ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan untuk membentuk Undangundang mengenai pemerintahan daerah sehingga undang-undang nomor tahun. Asas desentralisasi merupakan asas yang mendasari kewenangan daerah dalam otonomi daerah. Desentralisasi sebagai bentuk penyerahan urusan 18

http://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-asas,html?m=1 diakses pada Tanggal 17 Oktober 2016. Pukul 23:34


27

pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, senantiasa dianut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, senantiasa dianut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelbagai konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945 yang pernah berlaku di Indonesia, cita desentralisasi di Indonesia senantiasa menjadi roh dalam pelaksanaan peerintahan daerah. 19 Beberapa keuntungan yang ada dalam sistem desentralisasi dan alasan-alasan penggunaan sistem desentralisasi yang merupakan dasar adanya otonomi daerah yang dikemukakan oleh The Liang Gie adalah : 20 1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan desentralsasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. 2. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam

mempergunakan hak-hak

demorasi 3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat

19

Ibid. Hal. 123 The Liang Gie, Jurnal, “Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1967. Hal. 35-56. 20


28

4. Dari sudut kultural desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. 5. Dilihat dari sudut pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melegitimasi pemerintah daerah melakukan urusan pemerintahan di daerah sebagai otonomi daerah. Karena Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi yang terjadi di daerah itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan dasar pemikiran oleh The Liang Gie yang dikemukakan di atas. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 1 angka 12 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


29

Pada dasarnya, pemerintah daerah mendapatkan limpahan kewenangan dari pemerintah pusat, tidak semerta-merta pemerintah pusat lepas tangan dengan pemerintah daerah tersebut. Karena, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa berbagai kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan ternyata masih menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah daerah hanya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Bab IV Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, membahas mengenai berbagai bentuk klasifikasi urusan pemerintahan. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, urrusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan


30

bahwa Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Urusan pemerintahan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang menerima tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan, ternyata tidak terlepas dari kontrol pemerintah pusat. Pemerintah dalam hal menjalankan urusan pemerintahan, juga tidak akan terlepas dari campur tangan dari pemerintah daerah. Hanya saja dalam urusan pemerintahan dengan kategori urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : 1.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan b. Kesehatan


31

2.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat f. Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Tenaga kerja b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak c. Pangan d. Pertanahan e. Lingkungan hidup f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil g. Pemberdayaan masyarakat dan desa h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana i. Perhubungan j. Komunikasi dan informatika k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal l. Kepemudaan dan olah raga m. Statistik n. Persandian o. Kebudayaan p. Perpustakaan q. Kearsipan

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilihat berbagai bentuk urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan transmigrasi, yang merupakan kebijakan atau program dari pemerintah pusat. Pasal 12 ayat (2) huruf h, yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi salah satu contoh bentuk implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam bidang transmigrasi. Hal tersebut senada apabila dilihat definisi transmigrasi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, yang menyatakan “Transmigrasi adalah perpindahan


32

penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah”. Kata kunci dari kebijakan transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk. Yang artinya, kebijakan transmigrasi ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan. Apabila kita lihat dari pengertian transmigrasi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, transmigrasi ini sebenarnya merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang mana dalam melaksanakan urusan pemerintahan transmigrasi tersebut, melibatkan 2 daerah. Yaitu daerah yang merupakan kawasan padat penduduk, dengan daerah yang memiliki penduduk yang sedikit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan mengenai kependudukan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas desentraslisasi. Sehingga, pemerintah daerahlah yang sebenarnya memiliki kewenangan terhadap kebijakan transmigrasi tersebut. 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Setiap bangsa di dunia, dalam hidup bermasyarakat memiliki pandangan hidup berbangsa, dan juga memiliki filsafat hidup bernegara. 21 Hal tersebut ditujukan agar tidak terombang-ambing dalam kancah internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan negara lain. Hal

21

Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma : Yogyakarta, 2002. Hal. 38


33

ini menyebabkan setiap negara memiliki dasar negara yang berbeda dengan negara lainnya. 22 Indonesia sebagai salah satu negara hukum dalam melaksanakan aktivitas kenegaraan. Salah satu ciri-ciri negara hukum (rule of law) dalam sistem hukum civil law menurut Ismail Suny adalah : 23 1. Menunjung tinggi hukum 2. Adanya pembagian kekuasaan 3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedyremedi procedural untuk mempertahankannya Menurut CST Kansil, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh negara hukum (rule of law), yaitu : 24 1. Supremacy before the law Dalam sayarat ini, hukum diberikan kedudukan yang tertinggi. Hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensi dari tipe negara hukum ini yaitu negara tidak dapat dituntut apabila bersalah. Yang dapat dituntut hanyalah manusia. 2. Equality Before the law Dalam syarat ini, semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa, memiliki persamaan dimata hukum. Berdasarkan ciri-ciri negara hukum di atas, apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan pemerintahpun

22

Bakry.N.M, Pancasila Yuridis Kenegaraan, BPFH UII : Yogyakarta, 1985. Hal. 12 Kaelan, Op.cit. Hal. 42 24 CST. Kansil dan Christine S.T. Kasil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2000. Hal. 34 23


34

haruslah memiliki landasan normatif, (landasan hukum), karena supremacy before the law sangat dijunjung tinggi. Indonesia, yang merupakan salah satu negara hukum, dalam menjalankan urusan pemerintahan, termasuk mengenai kependudukan dan transmigrasi, haruslah didasarkan dengan landasan normatif yang jelas. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian merupakan salah satu dasar normatif untuk melaksanakan kebijakan transmigrasi. Dalam pembentukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 jo Undangundang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Transmigrasi, juga memiliki landasan normatif, salah satunya adalah Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan grund norm dalam hukum Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Transmigrasi, dilandasi Pasal 33 ayat (1) , (2) dan (3). Dalam Pasal 33 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pembangunan suatu daerah, ataupun pembanguan suatu negara, merupakan suatu usaha bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Transmigrasi yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan pembangunan negara, dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, juga harus


35

dilaksanakan dengan asas kekeluargaan dan merupakan usaha bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, maka sistem penyelenggaraan transmigrasi perlu disesuaikan yang mencakup tiga hal pokok sebagai berikut: 25 1. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan

transmigrasi

sebagai

pemrakarsa

pembangunan

transmigrasi di daerahnya. 2. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi. 3. Pengaturan pelaksanaan jenis-jenis transmigrasi yang berdampak pada perbedaan perlakuan dan bantuan. Perbedaan dalam tugas pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan transmigrasi berbeda dengan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 sebelumnya. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, disebutkan bahwa : 26 “Undang-undang ini peran pemerintah daerah lebih dipertegas mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi, sehingga ketentuan tentang penyerahan pembinaan Permukiman Transmigrasi dari Pemerintah kepada pemerintah daerah ditiadakan”.

25

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian. Ibid

26


36

Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi perlu terus didorong. Oleh karena itu, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai

dengan

Rencana

Tata Ruang Wilayah

Pengembangan

Transmigrasi

Pengembangan

Wilayah

atau

Lokasi

Pengembangan

dalam

bentuk

Permukiman

Transmigrasi

Wilayah

Transmigrasi.

diarahkan

untuk

mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru. 27 Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

27

Ibid


37

Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: 28 1. Lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan perdesaanperkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat 2. Rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, disebutkan bahwa terdapat empat kelompok penduduk yang dapat menjadi atau mendapat kesempatan ikut serta dalam transmigrasi, yaitu : 29 1. Penduduk bermasalah, yang memiliki tekad dan semangat untuk melakukan

peningkatan

kesejahteraannya,

tetapi

mengalami

keterbatasan mendapatkan peluang kerja dan usaha. 2. Penduduk yang relatif berpotensi dan telah mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, tetapi ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya 3. Penduduk yang telah mampu mengembangkan diri, tetapi ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya lebih baik lagi,

28

Ibid Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

29


38

Dalam pelaksanaan kebijakan transmigrasi ini, menurut Pasal 2 Undangundang Nomor 15 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, menganut asas-asas : 1. Asas Kepeloporan Asas kepeloporan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi didasarkan pada jiwa kepeloporan dan keperintisan dan semangat juang para penyelenggara, para pelaksana dan para transmigran, serta pihak terkait lain dalam mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya lain 2. Asas Kesukarelaan Asas kesukarelaan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi didasarkan pada jiwa dan semangat tanpa pemaksaan dalam keikutsertaan seseorang untuk bertransmigrasi. 3. Asas Kemandirian Asas

kemandirian

dimaksudkan

bahwa

para

penyelenggara

dan

transmigran harus mengarahkan diri agar upaya pembinaan dan pengembangan kehidupan transmigran tidak menciptakan sikap ketergantungan. 4. Asas Kekeluargaan Asas kekeluargaan dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat, perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan dan gotong-royong. 5. Asas Keterpaduan Asas

keterpaduan

dimaksudkan

bahwa

dalam

penyelenggaraan

transmigrasi selalu terkait dengan hampir seluruh sektor pembangunan. Oleh


39

karena itu, semangat dan jiwa untuk mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar-berbagaisectorpembangunandaninstansiberbagaitingkatan,baik Pemerintah dan swasta maupun masyarakat perlu dikembangkan. 6. Asas Wawasan Lingkungan Asas transmigrasi

wawasan

lingkungan

dilaksanakan

dimaksudkan

berdasarkan

wawasan

bahwa

penyelenggaraan

lingkungan

yang

telah

mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, terdapat 3 kategori transmigrasi, yaitu : 1. Transmigrasi Umum Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, Transmigrasi

Umum

merupakan jenis transmigrasi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, organisasi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan transmigrasi umum ini adalah pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui, siapa yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan. Karena, dalam Transmigrasi umum ini, berdasarkan Pasal 7 ayat (2), transmigran mendapatkan bantuan berupa dana dari pemerintah atau pemerintah daerah.


40

Berdasarkan Pasal 13

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009,

Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa: a. Perbekalan,

pengangkutan,

dan

penempatan

di

Permukiman

Transmigrasi b. Lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik c. Sarana produksi d. Catu pangan untuk jangka waktu tertentu

2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan merupakan jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian menyatakan, bahwa transmigrasi swakarsa berbantuan ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah, dengan bekerja sama dengan Badan Usaha. Dalam hal kerjasama tersebut, harus mengandung asas keadilan, setara, sanling menguntungkan dan proporsional. Peranan pemerintah daerah disini adalah hanya sebagai penanggungjawab atas kerjasama tersebut. sedangkan yang memiliki hubungan kemitraan adalah transmigran dan badan usaha.


41

Dalam transmigrasi swakarsa berbantuan, transmigran mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan dari badan usaha. Menurut Pasal 14 Undangundang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian ayat (1), transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa: a. Pelayanan

perpindahan

dan

penempatan

di

Permukiman

Transmigrasi; b. Sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya; c. Lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik; d. Sebagian kebutuhan sarana produksi; dan e. Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha. 3. Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dapat memperoleh bantuan catu pangan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian ayat (3), Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan mendapat bantuan dari badan usaha berupa: a. Perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran; b. Bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha ekonomi; c. Informasi usaha;


42

d. Jaminan pemasaran hasil produksi; e. Jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak; f. Bimbingan sosial kemasyarakatan; dan g. Fasilitas umum dan fasilitas sosial 4. Transmigrasi Swakarsa Mandiri . Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, Transmigrasi Swakarsa Mandiri merupakan jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Menurut Pasal 9 Undanag-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, transmigran merupakan kerjasama antara perseorangan ataupun kelompok masyarakat dengan badan usaha, sesuai dengan arahan dan bantuan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Hal ini membedakan dengan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, yang mana peranan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Selain itu, pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri ini, hubungan antara transmigran dan badan usaha sesuai dengan surat perjanjian atau kontrak antara badan usaha dan transmigran. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Transmigrasi, Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri

berhak

memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:


43

a. Pengurusan

perpindahan

dan

penempatan

di

Permukiman

Transmigrasi; b. Bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha; c. Lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan d. Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian Dalam

peraturan

perundang-undangan,

terdapat

hirarki

peraturan

perundang-undangan yang didasarkan oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundangundangan yang berada di bawah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Peraturan Pemerintah, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, memiliki hirarki yang lebih rendah dari undang-undang. Sehingga, peraturan pemerintah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan di atasnya. Peraturan pemerintah ini sebenarnya dibuat sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Begitu halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 jo Undanag-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk :


44

1. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Transmigrasi 2. Memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Transmigrasi 3. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan Transmigrasi Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 ini dan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Transmigrasi meliputi transmigrasi umum, transmigrasi swakarya berbantuan dan transmigrasi swakarya mandiri. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan transmigrasi ini. Apabila skala transmigrasi tersebut berskala provinis, maka pemerintah daerah provinsi yang memiliki tanggungjawab dari penyelenggaraan transmigrasi tersbut. Dan apabila penyelenggaraan transmigrasi ini berskala kabupaten/kota, maka pemerintah

daerah

kabupaten/kota

yang

memiliki

tanggungjawab

atas

penyelenggaraan transmigrasi ini. Ruang lingkup dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, dsebutkan dalam Pasal 3 yaitu : 1. Kawasan Transmigrasi 2. Penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan 3. Perencanaan Kawasan Transmigrasi 4. Pembangunan Kawasan Transmigrasi


45

5. Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi 6. Jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok 7. Pelaksanaan pemberian bantuan Badan Usaha kepada Transmigran 8. Peran serta masyaraka 9. Koordinasi dan pengawasan 10. Sanksi administrative Transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kotakota kecil di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan Transmigrasi harus mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara Kawasan Perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan timur-barat, serta rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah penyangga, termasuk antara kota dan desa. Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap Kawasan Transmigrasi diharapkan dapat menggerakkan aktivitas perekonomian yang dapat membuka ruang berwirausaha. Terbukanya ruang berwirausaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai tingkat swasembada dan terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu kesatuan dengan upaya-upaya pembinaan di bidang sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan Transmigrasi merupakan proses kegiatan lintas


46

pemerintah daerah, lintas institusi Pemerintah, lintas disiplin ilmu, lintas budaya, dan lintas kepentingan. Dalam hubungan ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan Pemerintah melaksanakan Transmigrasi secara langsung, tetapi fungsi utama Pemerintah adalah perumusan kebijakan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, motivasi, advokasi, mediasi, dan pengendalian berdasarkan prinsipprinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), sedangkan pelaksana pembangunan Transmigrasi adalah pemerintah daerah, Badan Usaha, dan Transmigran bersangkutan yang didukung oleh masyarakat madani seperti kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. 30 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Untuk mewujudkan kebijakan transmigrasi ini dengan baik, maka selain dibutuhkan peraturan pelaksana dari undang-undang ketransmigrasian, maka juga diperlukan peraturan pelaksana mengenai penyelenggaraan transmigrasi. Karena penyelenggaraan transmigrasi ini bersifat implementatif, yang juga harus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta sebagai wahana integrasi dan akulturasi budaya nasional.

30

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 15Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian.


47

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, disebutkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi merupakan kegiatan penataaan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, disebutkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi ini, ternyata banyak hal yang menjadi pertimbangan. Diantaranya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada disuatu daerah. Sehingga, transmigrasi ini bertujuan

untuk

menyelaraskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dalam

Peraturan

pemerintah

Nomor

2

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Transmgrasi ini, juga mengatur mengenai pembangunan dan pengembangan wilayah transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ketransmigrasian ini menyebutkan

bahwa

pembangunan

wilayah

pengembangan

transmigrasi

dilaksanakan melalui transmigrasi umum dan atau transmigrasi swakarsa


48

berbantuan, dan atau transmigrasi swakarsa mandiri, yang berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru. Kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah / Daerah. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah dalam rangka rencana wilayah pengembangan transmigrasi adalah sebagai berikut : a. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala ekonomis; b. Mempunyai kemudahan hubungan dengan kota atau wilayah yang sedang berkembang; c. Tingkat kepadatan penduduk masih rendah Ketentuan-ketentuan di atas menggambarkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi tidak hanya memperhatikan bagaimana kondisi penduduk atau sumber daya manusia, namun juga memperhatikan bagaimana kondisi dari suatu wilayah. Sehingga, dengan penyelenggaraan transmigrasi ini, selain meningkatkan perekonomian penduduk, juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu daerah, dan juga pemerataan antar daerah. Hal ini menjadikan penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia sangat diperlukan pelaksanaannya, mengingat kondisi fisik Indonesia yang memiliki gugusan pulau-pulau yang memiliki ketimpangan jumlah penduduk antar pulau tersebut. Organisasi pemerintahan yang berwenang untuk mengalokasikan wilayah yang akan dijadikan rencana wilayah pengembangan transmigrasi ini adalah


49

Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigarasi. Hal ini menjadi penting karena mengingat, sistem pemerintahan di Indonesia yang mengakui adanya otonomi daerah, menyerahkan urusan kedaerahan kepada pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan transmigrasi ini, terkhusus dalam hal rencana wilayah pengembangan transmigrasi ini, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan secara mutlak. Akan tetapi, pemerintah pusat memiliki peranan yang tak kalah penting dalam rencana pengembangan wilayah transmigrasi ini. Hal ini mencerminkan salah satu bentuk implementasi dari asas desentralisasi yang juga dianut dalam hukum atau sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi ini, Pemerintah daerah harus mengusulkan rencana wilayah pengembangan transmigrasi ini kepada Menteri disertai data wilayah yang meliputi kondisi fisik. Setelah menerima usulan dari pemerintah daerah, Menteri mengevaluasi kesesuaiannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi ini. Dalam hal Menteri menyetujui, rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi disertai dengan rencana pembangunannya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, yang memiliki wewenang untuk menetapkan apakah wilayah tersebut dapat dijadikan wilayah pengembangan transmigrasi atau tidak, berdasarkan persetujuan dari Menteri.


BAB II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETRANSMIGRASIAN C. Pengertian dan Sejarah Transmigrasi

Recommend Documents