BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL

A.1. Pengertian Masyarakat Sipil Terminologi masyarakat madani di Indonesia sesungguhnya bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim, yang ketika itu tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia. Dalam kunjungannnya ke Indonesia, ia membawa oleh-oleh terminologi masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society. Terminologi tersebut mula-mula ia perkenalkan dalam sebuah ceramah pada acara simpsium nasional dalam rangka Festival Istiqlal, 26 September 1995.21 Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Cohen dan Arato mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. Dari pengertian di dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil sebuah bentuk masyarakat dimana orang-orang di dalamnya dapat memilih hidup apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Negara tidak memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota Civil Society

21

Aswab Mahasin (eds.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm 212

Universitas Sumatera Utara

seperti yang terjadi dalam masyarakat feodal karena negara dan civil society terpisahkan. Masyarakat sipil terdiri atas lembaga swadaya masyarakat, serikat-serikat pekerja, lembaga-lembaga profesi, lembaga-lembaga perdagangan, badan-badan keagamaan,

kelompok

mahasiswa,

kelompok

kebudayaan,

perkumpulan-

perkumpulan olahraga, dan lembaga-lembaga lainnya. Sebagian tugas penting mereka adalah mengawasi, meneliti, menilai, dan menjelaskan kebijakan pemerintah, dan mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan, atau menjalankan

kebijakan-kebijakan

untuk

kepentingan

kelompok-kelompok

kepentingan tertentu, kelompok-kelompok penekan, ataupun rakyat

pada

umumnya.22 A.2. Peraturan-Peraturan Tentang Kepemilikan Senjata Api Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh militer maupun sipil. Pertauran tersebut antara lain yaitu: 1.

Ordonansi Bahan Peledak (Lembaran Negara tahun 1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. 22

Syed Farid Alatas. Islam, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Masyarakat Sipil. Jurnal Antropologi Indonesia ke-2: „Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru‟, Kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001, hal 14


3.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1951

tentang

Mengubah

"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 Ayat D Undang-undang No. 8 Tahun 1948) Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. 4.

Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu.

5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tanggal 23 Agustus 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

7.

Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak.

8.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (Nc).

9.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/XII/2006 Tanggal 19 Desember

2006

Tentang

Pedoman

Pengaturan,

Pembinaan

Dan

Pengembangan BadanUsaha Bahan Peledak Komersial. 10. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999. 11) Surat Keputusan


Kapolri No Pol: Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18 September 2000 tentang Rekomendasi Ijin Pemilikan Dan Penggunaan Senjata Api 11. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri. 12. Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olehraga 13. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. 14. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian23 B.1. Pengertian Senjata Api Penyalahgunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Kebanyakan kasus kejahatan tersebut tumpang-tindih dengan pelanggaran lainnya. Kasus seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata api, penganiayaan menggunakan senjata api, perampokan dengan menggunakan senjata api dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya sulit disatukan. Langkah alternatif yang dapat 23

Dwi Bintoro Nugroho, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Senjata Api Di Indonesia, dikutip dari Skripsi Fakultas Hukum Universtas Wijaya Putra Surabaya 201 Fakultas Hukum Universtas Wijaya Putra Surabaya 2015, hal 17-18


dilakukan ialah dengan mengumpulkan data record dari masing-masing kasus, sehingga pada akhirnya dapat diakumulasikan total kasusnya terkait kekerasan dengan menggunakan senjata api dan jumlah senjata api ilegal yang beredar didalam masyarakat.24 Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakjan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.25 Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara text book yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahsan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dan penggunaannya. Charles Springwood dalam Josias Simon Runturambik Atin Sri Pujiastuti menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan seperti mesiu misalnya. 26 Pengertian senjata api sendiri menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) : yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan 24

Josias Simon Runturambik Atin Sri Pujiastuti, Op.Cit, hal 24 Tom A. Warlow. Loc.Cit 26 Josias Simon Runturambik Atin Sri Pujiastuti Op.Cit, hal 1 25


amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari pengaturan senjata api yang telah diubah dengan ordonnantie tanggal 30 mei 1939, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.27 Pengertian lain mengenai senjata api diartikan “sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian”. 28 Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga : a. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya, b. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong) c. Sein pistolen (pistol isyarat), Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya) d. start revolvers (revolver perlombaan)

27

Yokseni Pangulili, Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, hal 2 28 Mei Rini. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur. Artikel Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan., 2009, hal 41


e. shijndood pistolen (pistol suar) f. schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagianbagiannya.29 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah : b. Bagian-bagian senjata api; c. Meriam-meriam

dan

penyembur-penyembur

api

dan

bagian-

bagiannya. d. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolverrevolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak. 29

http://www.sspustaka.blogspot.com./2008/12/senjata-api.html?.m=1diakses pada tanggal 22 Maret 2017


Penguasaan senjata api selain untuk melaksanakan tugas pokok pengamanan bagi anggota TNI/POLRI, bagi kalangan sipil senjata api diperuntukkan untuk membela diri. Syarat dan ketentuan serta prosedur pengurusan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil. Namun, perlu diketahui, selain peredaran senjata api legal, ternyata peredaran senjata api illegal juga semakin meresahkan

masyarakat.

Bahkan

kecamanan

dari

masyarakat

terkait

penyalahgunaan senjata api semakin meningkat setiap hari.30

B.2. Prosedur Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Senjata api dapat digunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan karena semakin maraknya kejahatan dengan senjata api, namun, ada aturan menggunakan senjata api. Meskipun dibolehkan, warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Sebab telah banyak fakta terjadi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang berakibat melayangnya nyawa tak berdosa. Aturan pertama yaitu senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain.31 Meski demikian, jika ingin tetap memiliki senjata api maka harus melalui proses ketat dari pihak kepolisian. Warga sipil dapat memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Senjata api dapat

30

Togi Marhara Sihite, Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polri (Studi Kasus No. 2.090/Pid.B/2011/PN Medan), Jurnal FH. Universitas Sumatera Utara Medan 2013, hal 8 31 http://batamnews.co.id/berita-14331-inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipildi-indonesia.html, diakses tanggal 21 April 2017


digunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan karena semakin maraknya kejahatan dengan senjata api.32 Namun, ada aturan menggunakan senjata api. Meskipun dibolehkan, warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Sebab telah banyak fakta terjadi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang berakibat melayangnya nyawa tak berdosa. Aturan pertama yaitu senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Beberapa hal berikut ini harus terpenuhi jika menginginkan senjata api secara resmi. Tentu saja sebelumnya sudah harus masuk kriteria orang yang boleh memiliki senjata api. 1. Pemohon harus memenuhi syarat medis Jika ingin membeli senjata api resmi pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api. Dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal. 2. Pemohon harus lolos seleksi psikotes Apabila termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak bisa memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah. Dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.

32

http://batamnews.co.id/berita-14331-inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipildi-indonesia.html, diakses tanggal 21 Maret 2017.


3. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana Harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senjata api. Artinya tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos screening dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak. 4. Usia pemohon harus terpenuhi Usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika Usia Anda tidak masuk kriteria maka sebaiknya tak perlu melakukan permohon memiliki senjata api karena hasilnya sudah kita ketahui. 5. Pemohon harus memenuhi syarat administratif Syarat administratif yang harus dipenuhi ketika Anda ingin mengajukan kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut: a. Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar b. Fotocopy KK sebanyak 5 lembar c. Fotocopy SKCK, Rekomendasi Kapolda Setempat d. Surat Permohonan bermaterai e. Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar f. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar g. Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar h. Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri 6. Jenis senjata api yang boleh dimiliki Jenis senjata api diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan dengan diberikan jenis senjata sebagai berikut:


a. Senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 2 b. Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm c. Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22 Semua persyaratan untuk memiliki senjata api bagi warga sipil wajib dipenuhi agar bisa dapat memiliki senjata api. Setelah memiliki izin kepemilikan senjata, Anda harus memperpanjangnya setiap tahun sekali. Pihak kepolisian tidak serta merta melepas senjata api begitu saja, da harus mentaati semua prosedur yang ada.33 Prosedur izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil ini diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api pada Surat Keputusan kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004.34 Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri.Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Izin Senjata api untuk Satuan Pengamanan (Satpam): a) Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta risiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting.35Skep Kapolri No 33

Ibid Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, Op.Cit, hal 4 35 Risna, Faktor Penyalahgunaan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil, Artikel Univ Singaperbangsa Karawang, 2014, hal 10 34


82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendaliaan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI. b) Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu : 1) Sehat rohani dan jasmani. 2) Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun. 3) Memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api, dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri. 4) Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api. 5) Ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan. 6) Yang telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat. 7) Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan risiko dari tugas yang dihadapi.36 c) Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes Republik Indonesia tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu : 1) Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA. 2) Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kal. .32, .25 dan.22. 3) Senjata peluru karet. 4) Senjata Gas Airmata. 5) Senjata Kejutan Listrik d) Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu : 1) Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit. 2) Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadangan. e) Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna : 1) Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya.

36

Ibid, hal 11


2) Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawalan diluar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api. 3) Latihan menembak di lapangan/tempat latihan menembak. 2. Pejabat yang dizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus : a) Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda. b) Memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan. c) Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi : 1) Syarat Medis : Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda. 2) Syarat psikologis : Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psichopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda; 3) Syarat Umur : minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun. 4) Syarat Menembak : mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yan dilakukan oleh Polri. 5) SIUP besar/Akta Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi). 6) Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan. 7) Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK. 8) Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dr Intelkan Polda. 9) Daftar riwayat hidup secara lengkap. 10) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar. d) Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis senjata dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik. e) Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu : 1) Senjata api yang dizinkan maksimal 2 (dua) pucuk. 2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api. f) Senjata api yang diizinkan untuk bela diri tersebut hanya boleh ditembakkan :


1) Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/diri dari ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum. 2) Pada saat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Kepolisian dengan izin Kapolri Cq. Kabaintelkam dan Direktur Intelkam Polda. Senjata api yang diizinkan adalah : 1) Senjata api Genggam : a) Jenis : Pistol/Revolver b) Kaliber : 32/25/22 Inc 2) Senjata api bahu, jenis : a)Shotgun kal 12 GA 3. Senjata Api perorangan untuk olah raga menembak sasaran/target menembak reaksi dan olah raga berburu. a. Penyelenggaraan Izin 1) Ketentuan a) Senjata untuk peruntukan olah raga menembak 1) Setiap olahragawan atlet penembak, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. 2) Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi, yaitu : a) Sehat jasmani dan rohani. b) Syarat umur : minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun c) Memiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundangundangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, penyimpanan dan pengamanannya. d) Olahragawan atau atlet penembak yang telah melebihi batas usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olahraga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan Rekom PB Perbakin/Pengda, Keterangan Kesehatan dan Psikologi. 3) Macam, jenis, kaliber dna jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu : a) Senjata yang macam, jenis dan ukuran kalibernya ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran/reaksi. b) Jumlah senjata api yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran/reaksi, dibatasi maksimal 3 (tiga) pucuk untuk setiap eventi (jenis) yang dipertandingkan dalam olahraga menembak sasaran/reaksi. 4) Jumlah amunisi yang dapat diberikan sesuai kebutuhan untuk latihan dan pertandingan target/sasaran. a) Senjata api untuk olah raga berburu.


1) Setiap olahragawan berburu, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. 2) Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/digunakan, yaitu : a) Senjata api yang boleh dimiliki dan digunakan untuk kepentingan olahraga berburu, yaitu senjata api bahu yang diperuntukkan khusus untuk berburu. b) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan olahragawan berburu, dibatasi maksimal 8 (delapan) pucuk senjata api dari berbagai kaliber. c) Senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap olahragawan berburu, yaitu: c.1. Senapan kecil dari kaliber .22 s.d. 270. c.2. Senapan sedang dari kaliber .30 s.d .375. 3) Macam, jenis, kaliber dna jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu : a) Peluru kaliber kecil dari kaliber .22 s.d kaliber .270, jumlah masing-masing kaliber 30 butir. b) Peluru kaliber sedang dari kaliber .30 s.d kaliber .375, jumlah masing-masing kaliber 30 butir. c) Peluru kaliber besar dari kaliber .40 ke atas, jumlah masing-masing kaliber 30 butir. d) Peluru untuk laras licin dari kal 12 GA s/d 20 GA. 4) Senjata api dan amunisi untuk olahraga berburu hanya dibenarkan untuk ditembakkan di lokasi berburu yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan ketentuan dari Instansi Pemerintah yang berkompeten dan berwenang untuk hal tersebut serta izin penggunaan senjata api dari Polda dan Baintelkam Polri. Pada saat mambawa senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api,yakni : 1. Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Kapolri 2. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan 3. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya 4. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain 5. Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakutnakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana.Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak diperbolehkan. 6. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yakni pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan


dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan .dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.37

Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri .Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut: a. Senjata Api untuk Satuan Pengamanan 1. Penyelenggaraan izin a. Instansi pemerintah, proyek vital dan perusahaan swasta nasional serta Kantor Kedubes Republim Indonesia tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta risiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting. b. Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu : 1) Sehat rohani dan jasmani. 2) Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun. 3) Memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri. 4) Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api. 5) Ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang 37

Ibid, hal 13


bersangkutan. 6) Yang telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat. 7) Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan risiko dari tugas yang dihadapi. 2. Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes Republik Indonesia tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu: a. Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA. b. Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kal. .32, .25 dan.22. c. Senjata peluru karet. d. Senjata Gas Airmata. e. Senjata Kejutan Listrik. 7. Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu : a) Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh instansi pemerintah, proyek vital dan perusahaan swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit.


b) Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadangan. 4. Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna: a) Menghadapi

gangguan

situasi

yang

mengancam

keamanan

dan

kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya. b) Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawalan diluar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api. c) Latihan menembak di lapangan/tempat latihan menembak. b. Senjata Api untuk Bela Diri 1. Pejabat yang dizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus : a) Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda. b) Memiliki

keterampilan

dalam

merawat

menyimpan

dan

mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan. c) Memenuhi persyararan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi: 1) Syarat Medis: Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan


normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda. 2) Syarat psikologis : Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psichopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda 3) Syarat Umur : minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun. 4) Syarat Menembak : mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yan dilakukan oleh Polri. 5) SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi). 6) Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan. 7) Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK. 8) Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dr Intelkan Polda. 9) Daftar riwayat hidup secara lengkap. 10) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar. a. Senjata api yang diizinkan adalah: 1. Senjata api Genggam : a. Jenis : Pistol/Revolver b. Kaliber : 32/25/22 Inc 2. Senjata api bahu, jenis : Shotgun kal 12 GA b.

Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus


dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis senajta dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik. c. Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu: 1) Senjata api yang dizinkan maksimal 2 (dua) pucuk. 2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api. d. Senjata api yang diizinkan untuk bela diri tersebut hanya boleh ditembakkan: 1) Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/diri dari ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum. 2) Pada saat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Kepolisian dengan izin Kapolri Cq. Kabaintelkam dan Direktur Intelkam Polda. Kasus kriminalitas makin meningkat, korbanpun makin bertambah. Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api dan pihak aparat keamanan tidak dapat berbuat banyak karena volume kejahatan juga meningkat maka banyak kasus tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Untuk memerangi kejahatan di lapangan banyak mengalami tantangan cukup berat jumlah personil kepolisian belum seimbang dengan luas cakupan tugasnya serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Meningkatnya senjata api akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan


senjata api bagi masyarakat pelaksanaannya selama ini. Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Untuk melaksanakan hal tersebut Menteri Pertahanan dan Keamanan telah membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api dengan Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi wewenang menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban. Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004. B.3. Syarat-syarat Perizinan Kepemilikan Senjata Api Kalangan sipil diperbolehkan memiliki senjata api dengan jenis senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32,


serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan ka

Secara

garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senajata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu

pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala

Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggora DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas

operasional:

pejabat

bank/swasta,

minimal

Direktur

Keuangan;

Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih. Jenis senjata api tajam diperbolehkan untuk kalangan pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kompo. Sedangkan untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota /Kabupaten, Camat ditingkat Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III anggota TNI/POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan skep menteri kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan skep menteri kesehatgan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi,


pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).38 Kalangan swasta yang boleh memiliki senjata api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skep menteri kehakiman/pengadilan, dokter dengan skep menteri kesehatan atau Departemen Kesehatan. Kepemilikan senjata

api

perorangan untuk

olahraga

menembak

sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi. Selain warga negara indonesia warga negara asing juga bisa memiliki senjata api, selama berada di indonesia diantaranya: a.

Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang

38

A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti. Op.Cit, hlm 85


tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api. b.

Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari : 1. Wisatawan yang memperoleh izin berburu. 2. Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api. 3. Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran. 4. Petugas security tamu negara. 5. Awak kapal laut pesawat udara.

5. Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (rule of law). Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi Tujuan Pengaturan Kepemilikan senjata api yaitu: 1. Memberikan Batasan Kepada Siapa senjata api dapat diberikan

Pada

dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti; Pengusaha dan Pejabat Pemerintah. 2. Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api tanpa prosedur. Dengan adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan


UU Darurat No 12 Tahun 1951. 3.

Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisan Negara Republik Indonesia. Undang-undang menyebutkan bahwa izin kepemilikan senjata api hanya

diberikan kepada pejabat tertentu, yaitu 1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, diretur utama, dan direktur keuangan; 2. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR; 3. TNI/Polri dan purnawirawan.39 Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (rule of law). Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan pengaturan kepemilikan senjata api yaitu 1. Memberikan batasan kepada siapa senjata api dapat diberikan pada dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI .Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti;Pengusaha dan Pejabat Pemerintah. 2. Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api Tanpa prosedur. Dengan adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat 39

Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan , (Garsindo, Jakarta, 2009), hal 302


yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951. 3. Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara. Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisan Negara Republik Indonesia.40

Bahaya akan penggunaan senjata api ditangan masayarakat sipil sangatlah penting ditanggapi dengan serius karena senjata api hanya dapat dipengang oleh orang yang betul-betul telah teruji dengan baik antara lain dengan syarat: 1. Syarat medis, yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter. 2. Syarat psikologis, misalnya tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri. 3. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi, dan berkelakukan baik. 4. Memiliki kecakapan menembak, jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikasi.41

40

www.jurnalsrigunting.com, diakses pada tanggal 03 April 2017 http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/tulisan/artikel/hukuman-bagi-penggunasenjataapi-ilegal/, diakses tanggal 21 April 2017. 41


BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL

Recommend Documents