BAB II PENGATURAN KEPEMILIKAN SENJAT API BAGI MASYRAKAT SIPIL. A.Masyarakat sipil yang berhak memiliki senjata api

BAB II PENGATURAN KEPEMILIKAN SENJAT API BAGI MASYRAKAT SIPIL

A.Masyarakat sipil yang berhak memiliki senjata api kasus kriminalitas makin meningkat,korbanpun makin bertambah. Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api dan pihak aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak karena volume kejahatan juga meningkat maka banyak kasus tidak dapat terselesaikan secara maksimal.Untuk memerangi kejahatan di lapangan banyak mengalami tantangan cukup berat jumlah personil kepolisian belum seimbang dengan luas cakupan tugasnya serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Meningkatnya senjata api akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat pelaksanaannya selama ini. Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

38 Universitas Sumatera Utara

Untuk melaksanakan hal tersebut Menteri Pertahana dan Keamanan telah membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api dengan Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundangundangan diberi wewenang menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban. Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004. 30 Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan ka Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senajata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri,. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal

30

www.multiplay.com tanggal akses 14 april 2010

Universitas Sumatera Utara

setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggora DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.

31

Untuk jenis senjata api tajam, pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kompo. 32 Kalangan swasta yang boleh memiliki senajta api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skep menteri kehakiman/pengadilan, dokter dengan skep menteri kesehatan atau Departemen Kesehatan. Untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota /Kabupaten, Camat ditingkat Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III anggota TNI/POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan skep menteri kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan skep menteri kesehatgan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD). 31 32

Y.Sri Pudyatmoko,perizinan ,jakarta,garsindo 2009 Hal 302 Ibid,Hal 303


Kepemilikan

senjata

api

perorangan

untuk

olahraga

menembak

sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi. Selain warga negara indonesia warga negara asing juga bisa memiliki senjata api, selama berada di indonesia diantaranya: 33 a)

Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik,

Konsuler,

Perserikatan

Bangsa-Bangsa dan

Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api. b)

Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari : 1) Wisatawan yang memperoleh izin berburu. 2) Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api. 3) Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.

33

www.Deplu.com tanggal akses 17 april 2010


4) Petugas security tamu negara. 5) Awak kapal laut pesawat udara. 6) Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian.

B. PROSEDUR KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL. Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri .Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut: 34 Senjata api untuk Satuan Pengamanan a. Penyelenggaraan Izin 1) Ketentuan a) Satuan Pengamatan (Satpam) 1) Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting. 34

Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendaliaan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI,hal 11.


2) Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu : a) Sehat rohani dan jasmani. b) Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun. c) Memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri. d) Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api. e) Ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan. f) Yang telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat. g) Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi. 3) Macam,

jenis

dan

kaliber

senjata

api

yang

dapat

dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes Republik Indonesia tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu : a) Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA. b) Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kal. .32, .25 dan.22. c) Senjata peluru karet. d) Senjata Gas Airmata.


e) Senjata Kejutan Listrik. 4) Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu : a) Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit. b) Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiaptiap pucuk senjata api termasuk untuk cadanga. 5) Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna : a) Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya. b) Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawalan diluar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api.


c) Latihan menembak di lapangan/tempat latihan menembak. Pejabat yang dizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus : 1)

35

Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda.

2)

Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan.

3)

Memenuhi persyararan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi : a) Syarat Medis : Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda. b) Syarat psikologis : Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psichopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda; c) Syarat Umur : minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun. d) Syarat Menembak : mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yan dilakukan oleh Polri. e) SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi).

35

Ibid ,hal 37


f) Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan. g) Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK. h) Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dr Intelkan Polda. i) Daftar riwayat hidup secara lengkap. j) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar. c) Senjata api yang diizinkan adalah : 1) Senjata api Genggam : a) Jenis

: Pistol/Revolver

b) Kaliber

: 32/25/22 Inc

2) Senjata api bahu, jenis : Shotgun kal 12 GA d) Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis senajta dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik. e) Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu : 1) Senjata api yang dizinkan maksimal 2 (dua) pucuk. 2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api. f) Senjata api yang diizinkan untuk bela diri tersebut hanya boleh ditembakkan :


1) Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/diri dari ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum. 2) Pada saat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Kepolisian dengan izin Kapolri Cq. Kabaintelkam dan Direktur Intelkam Polda. Senjata Api perorangan untuk olah raga menembak sasaran/target menembak reaksi dan oleh raga berburu.

36

a. Penyelenggaraan Izin 1) Ketentuan a) Senjata untuk peruntukan olah raga menembak 1) Setiap olahragawan atlet penembak, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. 2) Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi, yaitu : a) Sehat jasmani dan rohani. b) Syarat umur : minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun c) Memiliki

kemampuan/kemahiran

dalam

menguasai

dan

menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, penyimpanan dan pengamanannya. d) Olahragawan atau atlek penembak yang telah melebihi batas usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olah

36

Ibid,hal 63


raga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi

persyaratan

Rekom

PB

Perbakin/Pengda,

Keterangan Kesehatan dan Psikologi. 3) Macam, jenis, kaliber dna jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu : a) Senjata yang macam, jenis dan ukuan kalibernya ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran/reaksi. b) Jumlah senjata api yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran/reaksi, dibatasi maksimal 3 (tiga) pucuk untuk setiap eventi (jenis) yang dipertandingkan dalam olahraga menembak sasaran/reaksi. 4) Jumlah amunisi yang dapat diberikan sesuai kebutuhan untuk latihan dan pertandingan target/sasaran. b) Senjata api untuk olah raga berburu. 1) Setiap olahragawan berburu, yang dakan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. 2) Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/digunakan, yaitu : a) Senjata api yang boleh dimiliki dan digunakan untuk kepentingan olahraga berburu, yaitu senjata api bahu yang diperuntukkan khusus untuk berburu.


b) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan olahragawan berburu, dibatasi maksimal 8 (delapan) pucuk senjata api dari berbagai kaliber. c) Senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap olahragawan berburu, yaitu : c.1.

Senapan kecil dari kaliber .22 s.d. 270.

c.2.

Senapan sedang dari kaliber .30 s.d .375.

3) Macam, jenis, kaliber dna jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu : a) Peluru kaliber kecil dari kaliber .22 s.d kaliber .270, jumlah masing-masing kaliber 30 butir. b) Peluru kaliber sedang dari kaliber .30 s.d kaliber .375, jumlah masing-masing kaliber 30 butir. c) Peluru kaliber besar dari kaliber .40 ke atas, jumlah masingmasing kaliber 30 butir. d) Peluru untuk laras licin dari kal 12 GA s/d 20 GA. 4) Senjata api dan aminisi untuk olahraga berburu hanya dibenarkan untuk ditembakkan di lokasi berburu yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan ketentuan dari Instansi Pemerintah yang berkompeten dan berwenang untuk hal tersebut serta izin penggunaan senjata api dari Polda dan Baintelkam Polri.


Pada saat mambawa senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api ,yakni : 37 1. Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Kapolri 2. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan 3. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya 4. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain 5. Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak dipebolehkan

38

dikarenakan bagian lain dari senjata

api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api 6. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yakni pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan .

37 38

Y.Sripudyamoko,Hal 304 www.multiplay.com tanggal akses 14 april 2010.


C. Tujuan Pengaturan Kepemilikan Senjata Api. Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (rule of law).Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi Tujuan Pengaturan Kepemilikan senjata api yaitu: 1. Memberikan Batasan Kepada Siapa senjata api dapat diberikan Pada dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI .Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti;Pengusaha dan Pejabat Pemerintah. 2. Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api Tanpa prosedur. Dengan adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951. 3. Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis

Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisan Negara

Republik Indonesia.


BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

A. Penyalahgunaan Senjata Api Peredaran senjata api di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus – kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal hingga sampai kepada masyakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain : 39 a. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan – perusahaan eksportir / importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman b. Pasokan dari dalam negeri sendiri. Jika kita bicara tentang pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang – undang untuk menyimpan, kenyataannya

memiliki

dan

kepemilikan

menggunakan senjata

api

senjata yang

api.

legal

Namun tersebut

pada sering

disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.

39

M.Tito Karnavian,Indonesia Top Scret Membokar Konflik Poso,Jakarta,Gramedia Pustaka Utama ,2008 Halaman 197

52 Universitas Sumatera Utara

Munculnya berbagai kecaman terhadap penyalahgunaan senjata api sesungguhnya sudah sering mencuat di tengah masyarakat.Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi-senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Larangan penyalahgunaan senjata api meliput i empat hal, yaitu : 1. Memiliki senjata api tanpa ijin. 2. Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi. 3. Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain. 4. Serta menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Maraknya penggunaan senjata api tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok senjata api gelap.

40

Penyalahgunaan senjata tersebut mulai dari pengancaman, pemukulan, penembakan, modikfikasi senjata, terlibat narkoba dan WNA dan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api, otomatis izin kepemilikannya dicabut, izin kepemilikan senjata api juga dicabut apabila sang pemilik meninggal dunia. Masalah senjata api baik legal maupun illegal sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk menjaga diri, tapi di pihak lain bisa juga

40

Hasil wawancara Dir Reskrim Polda sumut,Penyidik Iriani ,kamis 18 Maret 2010


disalahgunakan untuk gagah-gagahan dan menakuti orang. Bahkan di tengarai ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Yang jelas, kepemilikan senjata api sudah kebablasan, dan sulit diawasi. Maka pihak-pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu. Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundan-undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pemidanaan terhadap saeorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku. 41 Dalam ketentuan Pasal I ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :

42

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi. 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Dari pengertian point I menyebutkan harus ada aturan undang-undang. Dengan demikian harus ada aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian berdasarkan peraturan yang tertulis akan ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan yang jika dilanggar 41 42

Moeljatno,Op.Cit,hal 78 Ibid Hal 79


untuk dilakukan yang jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku. Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur.Beberapa tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu 43: 1. Penganiayaan a. Undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Di dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354. 2. Pemerasan Diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dinamakan dengan pemerasan dengan kekerasan. Pasal 368 ayat (1) menyatakan diantaranya bahwa : ‘Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain……” 3. Pencurian

43

Hasil wawancara Dir Reskrim Polda sumut,Penyidik Iriani ,kamis 18 Maret 2010


Diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan diantaranya bahwa : “Baarangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian………….” 4. Pembunuhan Diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Berdasarkan bunyi Pasal 338 KUHP, maka unsur-unsur pembunuhan adalah: 44 a. Barang siapa Hal ini berarti ada orang tertentu yang melakukannya. b. Dengan sengaja Dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni: 1.

Sengaja sebagai maksud

2.

Sengaja dengan keinsyafan pasti

3.

Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis

c. Menghilangkan nyawa orang lain 5. Kelalaian yang menyebabkan kematian Diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa :

44

Leden Marpaung ,Tindakan Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh,Jakarta,Sinar Grafika ,2002,Hal 22


“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. Rumusan karena salahnya adalah unsur kelalaian atau culpa yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari : a. Culpa dengan kesadaran b. Culpa tanpa kesadaran Beberapa kasus penyalagunaan senjata api di Sumatera Utara: 45 Pada tanggal 07 Mei 2008 Pkl. 02.00 Wib di Jalinsum Ds. Aek Loba Kuasan Kab. Asahan .korban PALIT NASUTION, 40 thn, Swasta, Ds. Mampang Kec. Kota Pinang Kab. Labuhan Batu yang dilakukan oleh 5 orang laki-laki tidak dikenal dengan cara menyetop/menghadang sewaktu korban sedang mengendarai mobil truk BK 8430 CC bermuatan getah sebanyak 7835 ton lalu pelaku mengancam korban dengan senpi, kemudian pelaku membawa kabur mobil truk BK 8430 CC dan dapat ditangkap pelaku bernama FAUZI ARUAN, MUAMAR KHADAFI MUNTE, MANGATAS TANJUNG, BANGKIT RITONGA dan ZAINAL ABIDIN NASUTION sesuai dengan LP/70/V/2008/Asahan Raja tanggal 7 Mei 2008 (Polres Asahan). Pada tanggal 2 September 2008 Pkl. 14.30 Wib, di Jatinsum Simpang Ayam Kec. Sei Balai Kab. Batubara . korban An. SUDARSONO, SE, 38 thn. Peg. Swasta, Huta I Bah Gunung Kec. Badnar Kab. Simalungun yang dilakukan tersangka (Dlaam Lidik) dengan cara menghentikan Mobil Taft Rocky yang dikendarai korban kemudian tersangka menodongkan senpi kearah korban lalu

45

.Data Dir Reskrim Polda Sumut,penyidik Iriani,Kamis 18 Maret 2010


tersangka mengambil uang milik korban sebesar Rp. 285.000.000,- dan melarikan diri, sesuai dengan LP/135/IX/2008/ASH tanggal 2 September 2008 ( Polsek Lab. Ruku/Polres Asahan). Pada hari Minggu 21 September 2008 TKP Pkl 22.15 Wib di Jl. Cokroaminoto No. 64 tepatnya di Gudang PT. Wicaksana Kel. Melayu kec. Siantar Utara P. Siantar korban PT. WICAKSANA OJ P. Siantar yang dilapor oleh NIAT SURIANTO, Lk, 62 thn, Islam, Jl. Viyata Yudha KPR BTN Block C9 P. Siantar yang dilakukan oleh tersangka dalam lidik dengan cara melakukan pencurian kekerasan dan menodongkan Senpi jenis FN dan menyandera korban dengan mengikat tangan lalu mengambil uang tunai

Rp. 170.000.000,- dari

brankas kantor lalu pelaku melarikan diri sesuai dengan LP/374/IX/2008/STR tanggal 22 September 2008. (Polresta Pematang Siantar). Pada tanggal 10 Januari 2009 Pkl. 00.05 Wib di Desa Tj. Pasir Pangkalan Susu Langkat,.korban PT. NINCEC MULTI DIMENSI yang dilakukan 4 orang laki-laki tidak dikenal dengan mengenderai sp. Motor dengan cara pelaku mendatangi Gudang/PT. NINCEC MULTI DIMENSI dan menodongkan Senpi ke arah korban (penjaga malam), lalu pelaku mengambil alat berat Excaptor dan melarikan diri, sesuai LP/05/I/2009/Lkt Susu tanggal 10 Janauri 2009 ( Polres Langkat/Polsek Pangkalan Susu). Pada Tanggal 8 Mei 2009 Pkl.1630 wib di Jalinsum Medan Kisaran Dsn.III Ds.Sei Suka Deras Kec.Sei Suka Kab.Batu Bara .Korban Firdaus (Meninggal Dunia),44 tahun,Satpam,Komplek Perumahan Tg.Gading Blok S.3602 Kel.Perk.Sipare-Pare Kec.Sei Suka Kab.Batubara dan Andi Prima,27


tahun,supir,komplek perumahan Tg.gading Blok T.20 Kel.Perk.Sipare-pare Kec.sei suka kabupaten Batubara yang dilakukan 6 orang laki-laki tidak dikenal dengan mengendarai 3 unit Sp.motor Yamaha RX KING dan JUPITER MX tanpa plat,dengan cara menghadang pelaku/menyerempet mabil kijang bK 1933 VF yang dikendarai karyawan bank BNI 46 Cabang Kuala tanjung lalu pelaku menembak Supir dan Satpam lalu mengambil uang Rp 12.000.000,- yang ada di dalam mobil,kemudian pelaku melarikan diri.sesuaiLP/54/V/2009/asaha Puran,tgl 8 Mei 2009 (Polres Asahan/Polsek Indrapura) Pada tanggal 29 Mei 2009 Pkl. 14.30 Wib di Jl. Karantina Depan Kantor PT. AIG Life Kec. Medan Timur – Medan korban SURYANI, 27 thn, wiraswasta, Jl. Boelevard No. 174 Perumahan Cemara Kec. Medan Timur – Medan yang dilakukan 2 orang laki-laki tidak dikenal dengan cara pada saat korban turun dari mobil dan hendak masuk ke Kantor lalu pelaku tiba-tiba datang dengan menodongkan Senpi jenis Pistol ke arah korban kemudian pelaku mengambil sebuah tas merek Bonia yang berisikan 2 buah HP, KTP, SIM, 3 buah kartu kredit dan sejumlah uang dari dalam mobil korban dan pelaku melarikan diri. Sesuai LP/1253/V/2009/Tabes, tgl 29 Mei 2009 (Lidik Poltabes MS). B. Hal-Hal Yang Menyebabkan Masyarakat Mengunakan Senjata Api Ilegal Dan Faktor-Faktornya. Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Konon, pemilikan senjata di negeri ini tak melulu berkaitan dengan adanya ancaman terhadap keamanan, tapi berbagai kalangan


seperti pengusaha, selebriti hingga politisi seakan merasa belum lengkap bila hanya punya mobil dan rumah mewah tanpa memiliki senjata. Memiliki pistol sudah bergeser menjadi gaya hidup. Di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Boleh jadi, peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata secara legal maupun tidak. Para pemilik senpi dari warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab. 46 Masyarakat Indonesia yang ingin memiliki senjata api, sekarang tidak perlu harus menjadi tentara atau polisi. Meskipun ketentuan hukum mengatur kepemilikan senjata yang berdaya bunuh itu hanya bagi militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasaikan untuk menguasai senjata api, seperti Satpam, Sipir Penjara, dan semacamnya.Keinginan untuk mengoleksi senjata api dalam berbagai jenis, tentu memiliki bermacam latar belakang.

47

Bisa saja awalnya

adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, sebut saja kepemilikian itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang 46 47

www.Info-RI.com tanggal akses 25 april 2010 www.suaramerdeka.com tanggal akses 25 april 2010


seperti itu. Tetapi juga ada tipe orang yang senang mengoleksi senjata, apakah itu keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera demikian. Karena untuk penguasaan senjata api saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya, sementara itu, disisi lain pasar senjata api yang gelap, remang-remang maupun yang terang-terangan terasa meluas. Maka, transaksipun akan berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan Rp. 30 juta bisa mendapatkan senjata api jenis pistol. Bahkan tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu. Kalau harga pistol sekian, kita bisa perkirakan beberapa harga sebuah dagangan, dengan mudah mengakses ke pasar, maka itulah pasar senjata. Pasar terbuka, pembeli banyak, maka apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang aneh. Para pelaku pasar senjata api pastilah amat mengerti tentang akses pasar, spesifikasi senjata, harga yang dipasar gelap, terang ataupun remangremang. Termasuk tentu saja trik untuk pengamannya. Mereka yang menguasai inilah yang pasti mampu mengangguk keuntungan dalam jumlah besar. Tetapi keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata itu hanya sebagai bahan koleksi, minimal dengan kepemilikan itu si kolektor telah melakukan teror tak terkatakan untuk orang-orang sekitarnya. Dan seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.


Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong kepemilikan senjata api yaitu : 1.

Faktor pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya.

2.

Faktor pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup megoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.

3.

Faktor sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang begitu rumit, sehingga orang lebih tertarik mengunakan senjata api Ilegal.

4.

Faktor perdagangan senjata api ilegal, dimana kebetulan saja belum terungkap, tidak terungkap, atau memang sudah diungkap, dengan harga jual yang lebih murah, dan proses mudah.

5.

Faktor untuk melakukan tindak kriminal, dimana melakukan kejahatan perampokan, pembunuhan, teror.

C. Perdagangan Senjata Api Ketika mendengar atau menyaksikan konflik–konflik bersenjata yang tak jarang melibatkan orang-orang sipil, sering menjadi pertanyaan, darimana sebenarnya mereka memperolah senjata yang digunakan itu. Apakah memang senjata diperdagangkan secara bebas legal atau ilegal. Pedagangan senjata illegal didefinisikan oleh Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (illegal). Definisi ini memunculkan kemungkinan dua jenis pasar senjata ilegal, yakni “Grey Market dan black market”. Gray Market merujuk pada


situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mengkin melanggar aturan internasional. Sementara Black Market adalah merujuk pada perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya diluar kontrol pemerintahan nasional. 48 Perdagangan senjata ilegal, tak urung sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang memicu timbulnya banyak korban di berbagai belahan dunia. Bagaimana tidak, tindakan perdagangan senjata yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu, ditambah lagi dengan ketidakjelasan status senjata tersebut, jelas merupakan masalah besar yang patut mendapat perhatian penuh. Menurut Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 1 (1) : ”Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

mencoba

memperoleh,

menyerahkan

atau

mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun.” Kejahatan gun trafficking ini pada dasarnya terjadi karena tersedianya peluang untuk melakukannya. Oleh karena itu, peluang yang tersedia tidak bisa

48

www.balipost.co.id tanggal akses 23 April 2010


dibiarkan terbuka begitu saja harus ada usaha penanggulangannya. Adapun usahausaha yang ditawarkan antara lain: 49 1. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang siapa yang melakukan. 2. Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap 3. Memperketat wilayah Perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata Ilegal di Indonesia. Dalam

Pasal 1 (1) Perpu No 20 Tahun 1960 disebutkan Ketentuan

perijinan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan Perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara. Bahwa Senjata untuk masyarakat sipil dapat diimpor apabila memiliki izin dalam hal ini Pejabat yang berwenang untuk memberi izin pemasukan senjata api non standar TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Kepala Direktorat Intelijen Pengamanan 50.Untuk bisa memasukkan senjata api ini, importir harus, memiliki izin dari Kepala Kepolisia Republik Indonesia, memiliki Angka Pengenal Impor dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tempat pemasukan senjata api dan amunisi dapat dilakukan melalui pelabuhan laut maupun udara. Untuk pelabuhan laut dapat melaluiMedan (Belawan), Jakarta (Tanjung Priok), Surabaya (Tanjung Perak), Makassar(Soekarno-Hatta). Untuk 49

http://ajiepgozali.wordpress.com tanggal akses 23 April 2010 .Buku petunjuj pelaksanaan pengawaan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri ,Loc.Cit halaman 6. 50


pelabuhan udara dapat melalui Bandara Polonia, BandaraSoekarno-Hatta, Bandara Juanda dan Bandara Hasanuddin.Prosedur yang harus ditempuh adalah, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan mencantumkan : 1.

identitas,

2.

jumlah dan jenis senjata api,

3.

negara penjual,

4.

jangka waktu pemasukkan,

5.

pelabuhan pemasukkan,

6.

dan lain-lain

izin yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang. 51 Para importir bergerak dalam bidang usaha Senjata Api antara lain : 1.

Usaha pengadaan, penyediaan perbaikan dan pendistribusian senjata gas air mata, senjata peluru karet dan senjata peluru pallets, berdasarkan surat izin Kapolri No. Pol : SI/764/III/2002 tanggal 8 Maret 2002.

2.

Penunjukan Badan Usaha sebagai pengusaha Gun Shop di Indonesia berdasarkan surat Keputusan kapolri No. Pol : SKEP/403/V/2002 tanggal 31 Mei 2002.

3.

Impor pistol gas dan amunisi, berdasarkan surat izin Kapolri No : Pol : SI/052/VI/1999 tanggal 18 Juni 1999.

51

www.Infide.be/join statement.tanggal akses 25 April 2010


4.

Impor pistol karet dan amunisi, berdasarkan surat izin Kapolri No : Pol : SI/41/VI/2001 tanggal 15 Januari 2001.

5.

Impor pistol pallets dan amunisi, berdasarkan surat izin Kapolri No : Pol : SI/41/VI/2001 tanggal 15 Januari 2001.

6.

Penghubung dalam rangka membantu kelancaran pengadaan senjata api dan amunisi non organik TNI/POLRI, berdasarkan surat rekomendasi Kapolri No. Pol : B/169/IV/2002 Baintelkam tanggal 10 April 2002.

7.

Penunjukan badan usaha penghubung badan peledak untuk komersil/non militer, seperti perusahaan minyak, pertambangan, berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep/182/II/2001 tanggal 27 Februari 2001 tentang badan usaha penghubung pengguna akhir bahan peledak.

8.

Pengurusan izin akan kepemilikan senjata bela diri untuk perorangan maupun instansi, serta membantu mengurus perpanjangan surat izin kepemilikan senjata api sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB II PENGATURAN KEPEMILIKAN SENJAT API BAGI MASYRAKAT SIPIL. A.Masyarakat sipil yang berhak memiliki senjata api

Recommend Documents