www.thepresidentpost.com
Rabu, 25 Juli 2012
Rp 5,000
H A R I A N
Menyoal Kepemilikan Senjata Api di Masyarakat Sipil Fenomena kepemilikan senjata api oleh warga sipil semakin membuahkan tragedi. Peristiwa penembakan membabi buta pada pemutaran perdana film Batman, The Dark Knight Rises di Colorado, Amerika Serikat adalah salah satu contoh nyata berbahayanya senjata api yang dimiliki warga sipil.
Selengkapnya di Hal. 3
www.boston.com
OPINI
Politik Energi Menjelang Lebaran Isu kelangkaan BBM menjelang puasa dan Lebaran seringkali digulirkan ke masyarakat oleh berbagai pihak. Padahal sebenarnya isu utama pada kemampuan dan keseriusan pemerintah untuk mengelola supply dan demand energi dari hulu sampai ke hilir dengan seksama. Hal. 2
NASIONAL
Menakertrans: Pengusaha Bayar THR Harus Tepat Waktu Hal. 4
INTERNASIONAL
Latihan Bersama Marinir RI-AS Perkuat Stabilitas Kawasan Hal. 5
2
Rabu, 25 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Opini
Politik Energi Menjelang Lebaran Isu kelangkaan BBM menjelang puasa dan Lebaran seringkali digulirkan ke masyarakat oleh berbagai pihak. Padahal sebenarnya isu utama pada kemampuan dan keseriusan pemerintah untuk mengelola supply dan demand energi dari hulu sampai ke hilir dengan seksama. Oleh Dewi Aryani
S
eolah sudah menjadi sebuah tradisi bagi republik ini bahwa menjelang Ramadan dan Lebaran, masyarakat semakin disibukkan oleh kegiatan untuk mempersiapkan momen tersebut. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas ekonomi secara agregatif dan menimbulkan peningkatan permintaan atas berbagai bahan kebutuhan pokok. Aktivitas distribusi barang dan jasa juga ikut meningkat dan mengakibatkan mobilitas transportasi dan logistik menjadi makin tinggi. Akibatnya permintaan terhadap bahan bakar minyak (BBM) pun semakin meningkat. Pertamina memprediksi, permintaan BBM di masyarakat pada Ramadan dan Lebaran ini akan meningkat 10 persen. Hal ini sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah dan dapat diprediksi. Sayangnya, eksternalitas dari kondisi ini, yaitu kenaikan harga BBM dan bahan-bahan pokok lainnya, masih seringkali terjadi dan belum dapat dihindari. Parahnya, pemerintah tidak melihat fenomena ini sebagai bagian dari strategi rutin yang harusnya sudah sistematis. Kenaikan berbagai harga bahan pokok ini menciptakan sebuah kegelisahan sendiri di masyarakat. Alih-alih mempersiapkan diri menghadapi bulan suci, masyarakat justru lebih suka menimbun berbagai barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya hal ini seringkali disalahgunakan oleh para spekulan untuk menaikkan harga bahan-bahan pokok tersebut menjadi lebih tinggi. Akibatnya, kondisi ekonomi rakyat, khususnya rakyat menengah ke bawah yang sebelumnya sudah sulit, menjadi lebih sulit karena daya beli yang semakin rendah. Kenaikan harga BBM menjelang puasa ini berdampak luas. Pada level mikro, distribusi berbagai barang dan jasa yang pasti disokong oleh ketersediaan bahan bakar menjadi lebih costly mengingat
Persoalan kenaikan dan kelangkaan energi yang terjadi di Indonesia dan di berbagai belahan bumi yang lain pada era modern ini sebenarnya tidak terlepas dari ketidakefektifan kebijakan yang ada untuk menciptakan ketahanan energi dan mengurai permasalahan energi.
harga BBM yang juga naik. Secara makro, kenaikan berbagai harga bahan kebutuhan pokok ini akan memancing kenaikan inflasi akibat bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Dalam skala yang lebih luas, perekonomian menjadi tidak stabil. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga BBM ini menjelang Ramadan dan Lebaran. Pertama, kenaikan permintaan dari masyarakat yang direspons oleh para agen untuk menimbun stok BBM yang ada. Para agen ini biasanya baru menjual ke masyarakat ketika harga mulai merangkak naik. Kedua, kenaikan permintaan PLN atas BBM untuk sektor listrik seiring dengan peningkatan permintaan energi menjelang Ramadan. Ketiga, tradisi mudik Lebaran meningkatkan permintaan pengusaha transportasi atas BBM karena tingginya jumlah permintaan perjalanan oleh masyarakat. Isu kelangkaan BBM menjelang puasa dan Lebaran seringkali digulirkan ke masyarakat oleh berbagai pihak. Padahal sebenarnya isu utama pada kemampuan dan keseri-
CEO & PEMIMPIN REDAKSI: Rachmat Wirasena Suryo I KONTRIBUTOR: Atmono Suryo; Jeannifer Filly Sumayku; Public Private Partnerships Indonesia; Majalah RESPECTS; Bambang Sulistomo; Paulus Khierawan I REPORTER & FOTOGRAFER: Rians Rivco I SIRKULASI: Srimay Noviani I LAYOUT & DESAIN: Mohamad Akmal I HEAD OF SALES & MARKETING: Donny Martin
usan pemerintah untuk mengelola supply dan demand energi dari hulu sampai ke hilir dengan seksama. Persoalan kenaikan BBM ini padahal terjadi hampir setiap tahun, namun mengapa hal ini selalu terulang dan pemerintah terkesan cenderung menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Begitu harga di masyarakat mulai merangkak naik, pemerintah baru melakukan operasi pasar. Operasi pasar pun memiliki banyak kelemahan, salah satunya tidak dapat mengurai permasalahan sampai ke akarnya. Belakangan ini pemerintah mengklaim bahwa stok untuk energi, khususnya BBM dan listrik, serta bahan makanan selama Ramadan dan Lebaran sudah terpenuhi. Presiden menyebutkan bahwa rapat terbatas antara dirinya dan anggota kabinet seringkali dilakukan untuk menghindari kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Seolah terjadi kesesatan dalam berpikir, pemerintah hanya menganggap persoalan energi sebagai persoalan sederhana yang dapat diatasi oleh tindakan mendadak dan bu-
ru-buru pemerintah. Padahal jelas, lebih dari itu semua, energi adalah persoalan yang kompleks. Energi memengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti yang dikemukakan oleh Demirbas, “Energy affects all aspects of modern life.The demand for energy is increasing at an exponential rate due to the significant growth of the world population”. Seperti yang dikemukakan oleh Demirbas, energi memengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan modern ini. Karena itu, ketika daya jangkau terhadap energi menjadi menurun oleh sebab apa pun, banyak aspek dalam kehidupan pun akan ikut terganggu. Brenda Shaffer pernah menyebutkan, “Modern life-from the production of goods and the means of travel and entertainment to the methods of wagging war-is heavily dependent on access to energy”. Tanpa akses terhadap energi, kehidupan akan sulit berjalan secara baik karena kelumpuhan yang akan terjadi pada berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik. Fenomena kenaikan harga BBM yang terjadi selama Ramadan dan
DITERBITKAN OLEH: PT Sarana Pratama Pengembangan Kota Menara Batavia Lantai 25, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Telp.: (021) 572 7337 I Fax: (021) 572 7338 I Email:
[email protected] www.thepresidentpost.com
Lebaran ini mungkin dapat mencerminkan hal tersebut. Akibat tidak berjalannya sistem pengawasan oleh pemerintah terhadap sistem energi di hulu dan hilir, stok energi yang sejatinya ada dan mencukupi menjadi langka dan sulit diakses oleh masyarakat. Karena itu, tidak salah ketika ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk menanggulangi kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM, dan isu lain terkait energi belum cukup serius dan menyeluruh. Rapat terbatas dan operasi pasar tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini. Pemerintah perlu melakukan suatu hal yang berani dan tegas. Sistem pengelolaan energi Indonesia harus kembali ditata secara rapi. Kelembagaan energi harus kembali difungsikan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam fenomena kenaikan harga BBM menjelang Ramadan dan Lebaran ini, peran Pertamina dan BPH Migas sebagai lembaga yang mengatur distribusi minyak dan gas kepada masyarakat sebenarnya cukup signifikan. Jika sampai terjadi penimbunan secara besar-besaran oleh beberapa pihak dengan tujuan untuk mencari keuntungan, BPH Migaslah yang paling bertanggung jawab. Lebih daripada itu semua, pemerintah harus menata kembali berbagai kebijakan energi yang ada. Pada akhirnya, persoalan kenaikan dan kelangkaan energi yang terjadi di Indonesia dan di berbagai belahan bumi yang lain pada era modern ini sebenarnya tidak terlepas dari ketidakefektifan kebijakan yang ada untuk menciptakan ketahanan energi dan mengurai permasalahan energi. Karena itu, politik energi sebagai sebuah mekanisme dalam menciptakan kebijakan energi harus menjadi sebuah hal yang sakral dan tidak dianggap main-main. Penulis adalah anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (Koran SI/Koran SI/ade)
BERLANGGANAN Hubungi: (021) 572 7337
www.thepresidentpost.com
Rabu, 25 Juli 2012
3
Berita Utama
Menyoal Kepemilikan Senjata Api di Masyarakat Sipil Fenomena kepemilikan senjata api oleh warga sipil semakin membuahkan tragedi. Peristiwa penembakan membabi buta pada pemutaran perdana film Batman, The Dark Knight Rises di Colorado, Amerika Serikat adalah salah satu contoh nyata berbahayanya senjata api yang dimiliki warga sipil.
C
NN mengungkapkan, kepemilikan senjata api oleh warga sipil Amerika Serikat memang mencengangkan. Sebanyak 270 juta senjata api dipegang warga sipil, yang menjadikannya nomor satu di dunia. Senjata api dipegang warga sipil Amerika Serikat untuk membela diri, tetapi juga dipegang oleh tangan yang salah untuk kejahatan, juga di tangan pembunuh berdarah dingin seperti James “The Joker” Holmes. Senjata api membunuh lebih dari 100.000 orang setiap tahun, begitu tulis CNN. Pada 2010, ada 30.000 kematian akibat letusan senjata, tidak termasuk kasus pembunuhan. Di Indonesia, aksi ‘koboi’ beberapa pihak pemilik senjata api juga beberapa kali terjadi. Sejumlah oknum warga mengancam orang lain dengan senjata api. Sejatinya, senjata api adalah perlengkapan alat negara yang mengemban fungsi menjaga pertahanan (TNI) dan ketertiban masyarakat (kepolisian). Karena itu, di luar alat negara, tidak ada pihak yang berhak menyandang atau apalagi menggunakan senjata api. Sebenarnya terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu: Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Sejumlah pengaturan mengenai senjata api yang dianggap ketat ternyata dapat ditembus oleh oknum – oknum tertentu, sehingga celah – celah dalam pengaturan kepemilikan senjata api dapat dengan mudah ditemukan. Misalnya saja berdasarkan SK tahun 2004 yang mensyaratkan mengenai cara memilki izin kepemilikan senjata api yang mudah, yaitu menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain – lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api.
SK tahun 2004 tersebut juga mengatur mengenai individu yang berhak memiliki senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. Sedangkan pengaturan mengenai warga sipil yang memiliki senjata api yaitu diatur dalam undangundang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undangundang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/ II/2004 tanggal 16 Februari 2004. Adapun menurut Skep Kapolri No 82/II/2004, kalangan sipil yang diperbolehkan memiliki senjata api diluar TNI/Polri antara lain pejabat tinggi negara seperti menteri, anggota DPR, atau gubernur; tokoh di dunia swasta seperti direksi atau komisaris sebuah perusahaan, pengacara, dokter, atlet petembak; juga purnawirawan perwira tinggi TNI. Izin penggunaan senjata api oleh pihak-pihak di luar TNI dan Polri ini amat dibatasi, sehingga mereka tak bisa berlagak bak koboi dalam filmfilm barat. Mereka tak bisa memanfaatkan senjata api untuk gagahgagahan, untuk main gertak, atau bahkan untuk membela diri sekalipun. Hanya atlet petembak yang diberi izin menggunakan senjata api ini. Itu pun sebatas untuk keperluan olahraga menembak. Sejak 2007 Kapolri telah memerintahkan penarikan senjata api yang berada di tangan warga sipil. Tak hanya ditarik, Kapolri melalui telegram rahasia (TR) menyatakan tak memperpanjang izin atau memberi izin baru kepemilikan senpi. Hingga April 2012, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, masih ada sekitar 2.400 pucuk senjata atau 40 persen dari 6.000-an senjata api yang masih beredar di kalangan warga sipil. Senjata api yang masih belum ditarik itu berupa senjata api berpeluru hampa, peluru karet, serta berpeluru tajam.
Hingga April 2012, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, masih ada sekitar 2.400 pucuk senjata atau 40 persen dari 6.000-an senjata api yang masih beredar di kalangan warga sipil.
Namun baru sekitar 60 persen senjata yang berhasil ditarik. Sisanya masih dalam proses penelusuran dan penarikan. Kalangan sipil yang sempat memperoleh izin kepemilikan senjata api (Senpi) dari pihak kepolisian, tetapi tidak melakukan registrasi ulang atau tidak bisa menunjukkan senjata apinya, bisa dikenakan Undang-undang (UU) Darurat 12 tahun 1951, tentang memiliki dan menguasai senjata api tanpa dilengkapi izin yang berlaku. Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) DKI Jakarta, Erwin Ramali mengatakan bahwa pemilikan senjata api oleh warga
sipil di Indonesia memang seharusnya dilarang. “Namun kepemilikan airsoft gun yang lebih mudah dimiliki oleh masyarakat telah menjadi salah satu cara untuk membuat masyarakat terampil menggunakan senjata,” jelas Erwin. Ia menambahkan, sebenarnya tidak perlu masyarakat sipil memiliki senjata api jenis apapun walau alasannya untuk membela diri, karena untuk menjaga keamanan di masyarakat sebenarnya adalah tugas utama Polri. Tentunya kerjasama dengan masyarakat melalui pelaporan apabila ada yang mencurigakan di sekitar lingkungan.
4
Rabu, 25 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Nasional
Menakertrans: Pengusaha Bayar THR Harus Tepat Waktu Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambatlambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
M
enteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE.05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Imbauan Mudik Lebaran Bersama. SE tentang THR dan mudik lebaran ini telah ditandatangani Menakertrans Muhaimin Iskandar pada tanggal 19 Juli 2012 dan ditujukan kepada para Gubernur dan para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. “Kita minta kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu dan sesuai dengan peraturan,” kata
www.antarafoto.com
Muhaimin di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Senin (23/7). Muhaimin menjelaskan, pemberian THR bagi pekerja/buruh sudah merupakan tradisi sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Dengan Surat Edaran ini, diingatkan dan tegaskan kembali pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR ini wajib dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja. Peraturan tentang pembayaran THR harus dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Dalam surat edaran ini, disebutkan bahwa berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh, maka wajib untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara ter-
us menerus atau lebih mendapat THR sebesar satu bulan upah.
Menakertrans Muhaimin Iskandar
us-menerus atau lebih. Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut adalah, bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara ter-
Sedangkan pekerja/buruh yang bermasa kerja 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, dengan menghitung: jumlah bulan kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah. Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
RUMAH MURAH
Rumah Murah Untuk PNS Tidak Tercapai www.bumn.go.id
ANGGARAN
DPR Habiskan Rp 5,4 M Untuk Mesin Fotocopy dan Laptop Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi menuturkan, selama kurun waktu 2012 ini DPR telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar yang antara lain anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mesin fotocopy dan laptop di DPR. “DPR sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar (Rp 5.437.554.120). Rp 2,1 miliar (Rp.2.113.650.000) untuk pengadaan mesin fotocopy kecepatan tinggi lengkap dengan alat sortir. Pengadaan barang ini dimenangkan oleh CV.OLIVIA Indah, alamatnya pada Ruko Mall Klender Blok III No.19, kec Duren Sawit Jakarta Timur,” kata Ucok melalui rilisnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (24/07). Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh FITRA, DPR juga telah menghabiskan anggaran sebe-
sar Rp 2,7 miliar (Rp 2.796.414.720) untuk pengadaan personal komputer lengkap untuk unit sekjen DPR. Dan pengadaan barang personal komputer ini dimenangkan oleh PT.Arjuna Sinatri Amarta. Jl. Suryopranoto No.1-9 Blok A4-7 Jakarta. DPR juga menghabiskan anggaran sebesar Rp 527 juta untuk pengadaaan Notebook/Laptop untuk unit kerja sekjen DPR. Dan pemenang pengadaan ini adalah CV. Menara Sinar Mandiri, yang beralamat di Ruko Mall Klender B III No.19 Rt.008 RW.006 kel.Klender Kec. Duren Sawit. “Dengan sudah adanya mesin fotocopy dan personal komputer atau loptop baru, selamat deh bermewahmewah dengan teknologi terbaru, apalagi didukung oleh langganan Internet sebesar Rp 1.799.688.000 setahun, yang dimenangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia,” cetus Ucok.
Pemerintah menargetkan akan membangun sebanyak 200.000 rumah murah untuk PNS di 57 kabupaten kota di Indonesia tahun 2012 ini dengan harga Rp 25 juta per unit.
Rencana pembangunan 200.000 rumah murah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini diakui tidak akan tercapai. Perusahaan Umum Perumahan (Perumnas) sebagai pengembang mengaku pembebasan lahan menjadi penghambat pembangunan rumah murah. “Iya, tidak sampai target, pembebasan tanah oleh pemerintah daerah belum siap,” ungkap Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto, Selasa (24/7). Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menargetkan akan membangun sebanyak 200.000 rumah murah untuk PNS di 57 kabupaten kota di Indonesia tahun 2012 ini dengan harga Rp 25 juta per unit. Namun Perumnas memprediksi
harga rumah murah yang akan dibangun bisa mencapai Rp 50 juta per unit, walaupun tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Padahal, pemerintah menargetkan harga jual rumah murah PNS mencapai Rp 25 juta per unit. Pemerintah dan Perumnas telah melakukan penandatangan di 67 kabupaten/kota dan melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) untuk membangun rumah murah bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Antara lain adalah di Ogan Ilir, kota Tarakan, Temanggung, kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Paser, kabupaten Penajam Paser Utara.
KILAS NASIONAL Kemenhut: Deforestasi Indonesia Menurun Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan pada Kementerian Kehutanan Yuyu Rahayu mengatakan, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia terus menurun setiap tahunnya. “Dari penelitian soal hutan yang dilakukan per 3 tahun sekali, pada periode 2003 hingga 2006 laju deforestasi kita sebesar 1,15 juta hektar, jumlah ini terus menurun pada periode 2009-2011 menjadi 0,45 juta hektar,” katanya saat ditemui dalam workshop Allometric Equation: komponen dasar akurasi penghitungan emisi karbon dari hutan di Bogor, Senin. Yuyu mengatakan, penurunan deforestasi sebesar 0,45 juta hektar tersebut setara dengan pengurangan emisi carbon sebesar 489 juta. Dijelaskannya, penurunan deforestasi tersebut berhasil dilakukan dengan berbagai cara, selain penanaman kembali, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan hutan telah mendorong penyelamatan hutan sebesar 675 ribu hektar setiap tahunnya.
UI Luncurkan Solar Academy Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan `Solar Academy’ pertama di Asia Tenggara. “Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar “Solar Energy for Our Future” pada Selasa (24/7) di Ruang Apung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia,” kata Kepala Kantor Komunikasi UI Siane Indriani. Solar Academy adalah institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya, yang merupakan kerjasama Departemen Teknik Elektro FTUI dengan perusahaan energi terbarukan dari Jerman, yaitu Inutec Solarzentrum. Menurut dia Indonesia merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya yang mencapai hingga 4,8 kWh/m2/hari. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya di Indonesia, belum optimal. Jika dibandingkan dengan kapasitas pembangkit listrik terpasang di Indonesia sebesar 33,7 GW, maka kontribusi tenaga surya untuk pembangkit listrik baru sebesar 0,05 persen. Ia mengatakan penyelenggaraan seminar ini merupakan wujud konkrit kepedulian UI terhadap arah penggunaan serta kondisi kebijakan energi nasional. Seminar ini diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis Ketahanan Energi Nasional.
www.thepresidentpost.com
Rabu, 25 Juli 2012
5
Internasional
Latihan Bersama Marinir RI-AS Perkuat Stabilitas Kawasan Kehadiran kapal perang milik AS tersebut merupakan rangkaian kunjungan ke kawasan Asia Tenggara. Kapal perang USS Benfold berangkat langsung dari pangkalan AL di San Diego, Amerika Serikat.
P
anglima TNI dan Kementerian Pertahanan terus berupaya meningkatkan kualitas latihan bersama dengan pihak militer negara mitra, akan memperkuat kemampuan prajurit TNI, salah satunya kesatuan marinir dan personil TNI AL umumnya. Mengutip laman situs Kementerian Pertahanan RI, Pekan lalu (12/7), personil marinir AS yang bertugas di kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy), USS Benfold melakukan latihan bersama dengan prajurit marinir Indonesia dari Kapal Perang
KRI Hasan Basri dan KRI Uling milik TNI Angkatan Laut. Latihan bersama digelar di kawasan timur Indonesia tepatnya di sekitar perairan Pulau Dewata, Bali. Kehadiran kapal perang milik AS tersebut merupakan rangkaian kunjungan ke kawasan Asia Tenggara. Kapal perang USS Benfold berangkat langsung dari pangkalan AL di San Diego, Amerika Serikat.
Pakar menilai setiap bentuk latihan militer akan menguntungkan kedua belah pihak, selain saling memahami perkembangan teknologi dan berbagi pengalaman, personel militer kedua negara dapat memetakan dan merumuskan strategi pertahanan bersama dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman militer di masa depan. Para pengamat menyorot khusus
kehadiran militer AS di Indonesia. Pengamat politik Internasional dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, DR Adli Abdullah menilai, peran AS di dunia masih cukup dominan, disamping kerjasama militer, pihak AS juga cukup berpegaruh dalam bidang diplomasi global dan kampanye penegakan hak-hak sipil di dunia.
OLIMPIADE LONDON 2012
Kontingen Olimpiade Indonesia Tiba di London Kontingen utama Indonesia untuk Olimpiade London 2012 yang terdiri dari 44 atlet dan ofisial tiba di Bandar Udara Heathrow pada Senin (23/7). Kedatangan mereka disambut oleh Duta Besar RI untuk Inggris
Raya, Hamzah Tayeb, dan sekelompok mahasiswa Indonesia. Indonesia mentargetkan tradisi medali emas, kali ini diharapkan dari cabang bulutangkis untuk pasangan ganda campuran Liliyana Natsir/Tantowi Ahmad.
“Tapi mereka undiannya langsung menghadapi pemain peringkat atas, bagaimanapun peringkat yang di atas itu sudah mereka kalahkan,” kata Ketua Kontingen Indonesia Erick Thohir kepada BBC Indonesia di Bandara Heathrow.
KILAS INTERNASIONAL Permintaan Produk Halal Semakin Meningkat di AS Bertambahnya jumlah warga Muslim di Amerika, memicu pertumbuhan permintaan produk halal di berbagai bidang, termasuk pertanian dan peternakan. Beternak kambing untuk diambil dagingnya, menjadi populer di kalangan petani dan peternak Amerika. Peternakan kambing dan biri-biri merupakan industri yang berkembang pesat. Para peternak di seluruh Amerika mengetahui bahwa beternak dan menyembelih hewan secara halal bisa meningkatkan keuntungan. Permintaan daging kambing dan biri-biri halal semakin meningkat dari penduduk Muslim di Amerika. Orang-orang Muslim mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, bukan hanya daging, tetapi juga makanan dan minuman, dan semua produk dalam kehidupan. Produk-produk halal lain, misalnya, semua makanan, terutama makanan yang diawetkan, obatobatan, barang-barang farmasi, juga produk bukan makanan, seperti kosmetik, lotion, minyak wangi dan lain-lain.
6
Rabu, 25 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Bisnis
BI Cetak Uang Rp 56,4 T Penuhi Kebutuhan Ramadhan www.kabar24.com
Kebutuhan uang tunai masyarakat selama Puasa dan Lebaran, BI memperkirakan mencapai Rp 89,4 triliun atau naik Rp9,1 triliun atau 11,3 persen dibanding realisasi kebutuhan masyarakat pada puasa dan Lebaran 2011.
“Ada lonjakan dalam transaksi di masyarakat setiap tahunnya. Kebutuhan uang tunai serta nontunai, memecahkan rekor tahun lalu,” ungkap Ronald. Lanjutnya, rekor BI yang terpecahkan tersebut untuk Real Time Gross Settlement (RTGS) sebanyak 100 ribu transaksi. Padahal, rata-rata harian hanya sebesar 60 ribu transaksi.
B
ank Indonesia (BI) mencetak uang baru senilai Rp 56,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriah yang diperkirakan mencapai Rp 89,4 triliun. “Dari perkiraan kebutuhan Rp 89,4 triliun, yang cetak baru sekitar Rp 56,4 triliun. Kami sudah minta Peruri untuk mencetaknya,” kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, di Jakarta, Senin (23/7). Dijelaskannya, uang baru yang akan dicetak BI pada Peruri tahun ini senilai Rp 160 triliun atau naik 30 persen dibandingkan uang baru pada 2011 senilai Rp 135 triliun. “Kebutuhan untuk puasa dan Lebaran setiap tahunnya sekitar sepertiga uang yang akan dicetak selama satu tahun,” kata Ronald.
Uang baru yang akan dicetak BI pada Peruri tahun ini senilai Rp 160 triliun atau naik 30 persen dibandingkan uang baru pada 2011 senilai Rp 135 triliun.
Untuk kebutuhan uang tunai masyarakat selama Puasa dan Lebaran, BI memperkirakan mencapai Rp 89,4 triliun atau naik Rp9,1 triliun atau 11,3 persen dibanding realisasi kebutuhan masyarakat pada puasa dan Lebaran 2011. Kebutuhan uang pecahan besar, menurut dia, diperkirakan senilai Rp 81,1 triliun dan uang pecahan kecil Rp 8,3 triliun. Selain itu BI akan menambah transaksi kebutuhan uang tunai dan nontunai dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri.
Kebutuhan untuk puasa dan Lebaran setiap tahunnya sekitar sepertiga uang yang akan dicetak selama satu tahun.” Ronald Waas Deputi Gubernur BI
Hal ini sebagai upaya BI dalam mengatasi lonjakan kebutuhan alat bayar, baik tunai maupun non tunai. Saat ini, transaksi yang menggunakan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) sudah tumbuh luar biasa. Kesempatan ini pun tak disia-siakan BI untuk mendorong masyarakat dalam menggunakan nontunai. “Ini menyangkut masalah kultur, kebiasaan. Kalau kita enggak mulai, masyarakat tidak akan terbiasa. Jadi ini kesempatan baik menjelang hari raya dan akhir tahun. Kami mengajak bank untuk kampanye penggunaan APMK,” pungkasnya.
PERDAGANGAN
INVESTASI
Produk Alas Kaki Indonesia Bebas Tuduhan Circumvention di Brasil
Investasi Unilever di Sei Mangkei Terhambat Persoalan Lahan
Perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang alas kaki akhirnya terbebas dari tuduhan praktik circumvention di Brasil. Keputusan penghentian penyelidikan anti-circumvention tersebut dikeluarkan oleh Department of Commercial Defense (DECOM) Brasil dalam bentuk Final Determination pada 18 Juni 2012 yang lalu. Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Ernawati menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan, Brasil tidak menemukan adanya praktik circumvention yang dilakukan oleh perusahaan alas kaki Indonesia. Penyelidikan anti-circumvention Brasil terhadap produk alas kaki Indonesia dimulai sejak 4 Oktober 2011 karena adanya permohonan dari industri sepatu Brasil, yaitu Abicalcados. Perusahaan Brasil tersebut mencurigai adanya praktik penjualan produk China yang dilaku-
kan melalui negara ketiga antara lain Indonesia, Vietnam dan Malaysia untuk menghindari bea masuk anti-dumping yang dikenakan oleh Otoritas Brasil terhadap China sebesar $ 13,85/pair sejak Maret 2010. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah produk alas kaki Indonesia dikenakan tuduhan circumvention di Brasil. Salah satu upayanya antara lain dengan menyampaikan concern secara langsung ke Pemerintah Brasil melalui pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI dengan Wakil Menteri Perdagangan Brasil pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 14-19 November 2011 yang lalu di Bali. Perusahaan Indonesia yang dituduh melakukan praktik circumvention oleh DECOM terdiri dari 8 perusahaan dari Grup Nike dan 8 perusahaan dari Grup Adidas.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memberi waktu selama sebulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera untuk menyelesaikan urusan ketersediaan lahan bagi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei, Sumatera Utara. “Kalau tidak bisa juga, kami cabut,” ucap Hatta, Senin (23/7). Menurut dia, pemerintah tidak main-main dengan ancaman ini karena pemerintah dan investor tidak bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Jika dalam sebulan soal lahan belum juga bisa diselesaikan, pemerintah akan segera memindahkan pengembangan kawasan ekonomi khusus dari Sei Mangkei meski sebetulnya kawasan tersebut sudah ditetapkan dalam peraturan presiden. “Kami tidak mau investasi dihambat hal-hal yang tidak prinsip,” kata Hatta. Ia menuturkan pihak PT Unilever Indonesia Tbk. sebagai investor sudah berulang kali mengunjungi Sei
Menko Perekonomian Hatta Rajasa
Mangkei. Mereka mengeluhkan soal penyediaan lahan yang tak kunjung selesai, padahal mereka sudah menyiapkan dana investasi hampir mencapai Rp 2 triliun. Menurut Unilever, potensi investasi di Sumatera tersebut sangat cerah. Apabila Unilever berhasil mendapat lahan di sana, dipastikan perusahaanperusahaan besar asing lainnya juga akan ikut menanamkan modal di kawasan tersebut.
KILAS BISNIS Industri Kue Kering Meningkat Tajam Industri kue kering selama bulan Ramadhan semakin marak. Pasalnya pemesanan kue kering ini bisa meningkat tajam di bulan ini. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengungkapkan, industri pembuatan kue kering di beberapa daerah sudah menunjukan peningkatan. “Di Jawa Timur sudah naik sebesar 40% dan di Jawa Tengah naik 30%, sehingga rata-rata kenaikan bisa mencapai 50%. Namun yang menjadi kendala adalah, masih tingginya harga beberapa bahan dasar untuk membuat kue kering ini,” kata dia Senin (23/7).
Arus Petikemas Tanjung Perak Capai 1,39 Juta TEUs
Pelabuhan Tanjung Perak
PT Pelindo III Persero mencatat arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sepanjang semester I 2012 sebanyak 1,166 box setara 1,392 juta TEUs, meningkat 1,45% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 1,37 juta TEUs. Menurut Hubungan Masyarakat Pelindo III, Edi Priyanto realisasi tersebut terdiri dari dari arus petikemas internasional sebanyak 439.904 Box (37,7% dari total arus petikemas) atau setara 619.287 Teus (44,5% dari total arus petikemas). “Sedangkan arus petikemas domestik tercatat sebanyak 726.329 Box (62,3% dari total arus petikemas) atau setara dengan 773.695 Teus (55,5% dari total arus petikemas),” papar Edi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/7). Adapun arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak tahun lalu mencapai 2.205.886 Box atau setara 2.643.518 Teus, khususnya pelabuhan Tanjung Perak sendiri selain sebagai gerbang utama arus barang baik skala internasional juga menjadi arus domestik bagi Jawa Timur juga terhadap daerah lain di Kawasan Timur Indonesia. “Karenanya Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran sebagai infrastruktur penting bagi perdagangan dan transportasi bagi Jawa Timur dan Kawasan Timur Indonesia,” ungkapnya.
8
Rabu, 25 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Peristiwa Pameran Jababeka Residence The President Post/Rians Rivco
PT Jababeka menggelar pameran perumahan di Lotte Mart Kelapa Gading pada 23 - 30 Juli. Sebagai kota mandiri, Jababeka memiliki infrastruktur yang lengkap, modern, memenuhi standar tinggi internasional, serta beroperasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan. Tak hanya itu, infrastruktur Kota Jababeka juga memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan kawasannya di masa yang akan datang. Kawasan Perumahan Kota Jababeka yang berlokasi tepat di jantung kota hijau adalah tempat di mana para profesional dapat memaksimalkan kehidupan mereka. Sejumlah 30.000 unit rumah menengah sampai pada pasaran atas secara mengagumkan terhampar di atas 1.400 hektar kawasan hunian. Terdiri dari berbagai jenis cluster perumahan, berbagai jenis unit rumah untuk semua strata sosial dan sesuai dengan selera semua orang, dari yang sederhana dan praktis sampai kepada yang megah dan mewah.
Sebagai kota mandiri, Jababeka memiliki infrastruktur yang lengkap, modern, memenuhi standar tinggi internasional, serta beroperasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan.
