BAB II Metodologi Pelaksanaan

Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala

BAB II Metodologi Pelaksanaan

II.1.

PENGERTIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Sumberdaya alam Sumberdaya (resources) dapat diartikan sebagai segala sumber yang tersedia dan potensial untuk dapat didayagunakan. Sumberdaya alam (natural resources) adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan kata lain sumberdaya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai atau dapat didayagunakan untuk memenuhi segala kepentingan hidup manusia (UUKSDA Nomor 5 tahun 1990). Sumberdaya Alam (Natural Resources) adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan kata lain sumberdaya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kepentingan hidupnya (Katili,

1983).

Berdasarkan

kemampuan

dan

pemulihannnya,

sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala T.A. 2008

II-1


(a)

yang dapat dipulihkan atau diperbaharui (renewable resources);

(b)

yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources); dan

(c)

yang terus menerus dapat dimanfaatkan dan tidak dapat habis (continuous resources). Tingkat keberadaan sumberdaya alam dipengaruhi oleh

berbagai kendala, yaitu: (a)

penyebaran secara geografis yang tidak merata;

(b)

ketergantungan antara sumberdaya alam (lahan, hutan, air dan mineral) dalam satu kesatuan ekosistem; dan

(c)

keberadaan sumberdaya alam sebagai komponen dari suatu ekosistem dalam lingkungan hidup yang mensuplai bahan mentah, diolah menjadi bahan baku dan akhirnya menghasilkan produk atau barang jadi, tetapi juga menghasilkan limbah.

Sumberdaya alam berdasarkan komponennya dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: sumberdaya lahan, air, hutan dan mineral. Sumberdaya Lahan Sumberdaya lahan (land resources) merupakan potensi ruang yang mengandung unsur-unsur lingkungan fisik, kimia, dan biologis, yang saling berinteraksi terhadap potensi tata guna lahan. Lahan merupakan perpaduan dari berbagai unsur atau komponen bentang


II-2


lahan, geologis, tanah, hidrologis, iklim, flora dan fauna, serta alokasi penggunaannya. Lahan dapat dialokasikan ke dalam berbagai peruntukan, yaitu: (a)

ruang untuk tempat tinggal ( fisik-ekologis);

(b)

media atau tempat pertumbuhan tanaman (fisik, kimia dan biologis);

(c)

wadah bahan atau galian bahan mineral (fisik dan kimia).

Mengingat fungsi lahan yang serba guna, yang pengurusannya dikerjakan oleh berbagai instansi sektoral yang ada di pemerintahan, maka dalam pengaturan pemanfaatan dan pengelolaannya harus terpadu secara serasi antar sektor dan antar kepentingan. Untuk mengkualifikasikan lahan, maka dapat digunakan berbagai satuan ukuran, yaitu: (a)

Lahan sebagai tempat yang berdimensi ruang dapat dukur dengan satuan isi atau volume;

(b)

Lahan sebagai media pertumbuhan tanaman dapat diukur dengan berdasarkan tingkat kesuburan atau produktivitasnya;

(c)

Lahan sebagai tempat penghasil tanah, batuan, mineral (logam dan non logam), dapat diukur dengan satuan berat dan volume; serta


II-3


(d)

Lahan untuk keperluan serba guna dapat diukur dengan tingkat atau kelas kemampuan dan kesesuaiannya.

Sumberdaya Air Yang dimaksud dengan sumberdaya air (water resources) adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumbersumber air, baik yang ada di atas maupun di bawah permukaan tanah (dalam pengertian ini tidak termasuk air yang terdapat di laut) (UU No.11 tahun 1974). Sumber air dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu: air permukaan, seperti: sungai, danau, waduk dan rawa; airtanah termasuk mataair dan air udara (curah hujan). Aspek-aspek penting yang terkait dengan sumberdaya air adalah kualitas air, potensi ketersediaan atau cadangan dan kebutuhan air. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh lokasi, keadaan fisik dan penggunaan lahan suatu wilayah. Kualitas airtanah dipengaruhi oleh jenis dan ketebalan akuifer pada wilayah tersebut dan adanya kesempatan air permukaan meresap ke dalam tanah, sedang keberadaan air di darat yang mencakup jumlah dan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik bumi beserta ekosistem yang ada secara alamiah. Sumber utama air berasal dari air hujan. Air mempunyai daya regenerasi, karena selalu dalam kondisi sirkulasi


II-4


atau mengalami daur (siklus) hidrologi dan terbagi secara merata menurut kondisi geografis dan iklim. Inventarisasi potensi sumberdaya air dan pemanfaatannnya pada umumnya merupakan pengumpulan data mengenai jumlah air, kualitas, lokasi dan waktu tersedianya sumberdaya air tersebut, serta kuantitas penggunaannya bagi kebutuhan manusia, seperti: untuk keperluan

domestik,

industri,

pertanian

atau

perikanan

dan

sebagainya. Sumberdaya Mineral Sumberdaya mineral (mineral resources) adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan yang dapat dipakai bagi kebutuhan hidup manusia. Mineral adalah zat padat yang sebagian besar terdiri atas kristal (hablur) yang ada di kerak bumi, bersifat homogen, sifat fisik dan kimianya merupakan persenyawaan anorganik asli, serta mempunyai susunan kimia yang tetap dan bertindak sebagai bahan pembentuk batuan. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih atau segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980, bahan galian di Indonesia dibagi 3 (tiga) golongan, yaitu bahan galian golongan A


II-5


(strategis), bahan galian golongan B (vital), dan bahan galian golongan (C) yang tidak termasuk ke dalam kedua golongan sebelumnya. Beberapa sifat dari sumberdaya mineral yang perlu diperhatikan sebagai faktor pembatas di dalam pengelolaannya, antara lain: (a)

mineral

merupakan

sumberdaya

alam

yang

tidak

dapat

diperbaharui (non-renewable resources); dan (b)

ketersediaan sumberdaya mineral sangat ditentukan oleh nilai ekonomi mineral dan teknologi serta pengelolaannya.

Sumberdaya Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan (forest) adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan

persekutuan

hidup

alam

hayati

beserta

fisik

lingkungannnya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Peranan sumberdaya hutan di dalam lingkup pembangunan daerah merupakan produsen alam yang menghasilkan produk ganda yaitu barang dan jasa. Jenis barang yang dihasilkan oleh sumberdaya hutan, adalah: (a)

komoditi berbagai jenis kayu;


II-6


(b)

komoditi hasil hutan non kayu, seperti: kulit, daun, bunga, buah, satwa liar, rotan, dan sebagainya.

Sementara dalam aspek jasa, hutan merupakan sarana bagi pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir, penstabil iklim dan sebagainya.

2. Lingkungan hidup Menurut UULH Nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai tekanan terbesar. Menurut UULH No.23 tahun 1997, lingkungan hidup tersusun atas 3 (tiga) komponen, yaitu: (1)

Lingkungan abiotik (fisik), yaitu lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati, seperti: udara, air, batuan dan tanah; yang dapat dikelompokkan ke dalam sumberdaya alam.

(2)

Lingkungan biotik (hayati), yaitu lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda hidup di sekitar manusia, seperti: hewan


II-7


(fauna) dan tumbuhan (flora); yang dapat dikelompokkan ke dalam sumberdaya hayati. (3)

Lingkungan kultur (sosial, ekonomi, budaya), yaitu lingkungan hidup yang menenkan pada manusia dan perilakunya, yang secara

langsung

maupun

tidak

langsung

mempengaruhi

keberlang-sungan kehidupan secara keseluruhan; yang dapat dikelompokkan ke dalam sumberdaya manusia. Ketiga komponen lingkungan hidup di atas merupakan satu kesatuan yang utuh, saling terkait, tergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga gangguan atau perubahan terhadap satu komponen akan berpengaruh terhadap keberadaan komponen yang lain. Oleh karenanya dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan ketiga komponen tersebut. Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup meliputi: prinsip dasar pengelolaan lingkungan dan sasaran jangka panjang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaanm

pemulihan,

pengawasan

dan

pengendalian

lingkungan hidup (UULH Nomor 23 tahun 1997). Untuk dapat mengelola lingkungan hidup dengan segenap sumberdaya yang ada,


II-8


maka

dilakukan

pembangunan

berkelanjutan

berwawasan

lingkungan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan

hidup

termasuk

sumberdaya,

ke

dalam

proses

pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Untuk menciptakan

terlaksananya

pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan lingkungan, program awal yang dapat ditempuh berkaitan dengan masalah lingkungan dan sumberdaya alam adalah inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

II.2.

RUMUSAN MASALAH Sebagai suatu ekosistem, bentanglahan memiliki beberapa fungsi, yaitu: (a) fungsi keruangan, produksi dan habitat; (b) fungsi hidrologi yang mengatur siklus hidrologi; (c) fungsi ekosistem sendiri yang merupakan keterpaduan sistem yang terbentuk oleh berbagai komponen lingkungan. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan basis ekosistem bentanglahan, antara lain: (a)

batas

ekosistem

administrasi,

yang

tidak

menimbulkan

berkesesuaian

kesulitan

dalam

dengan koordinasi

batas dan

sinkronisasi program pengeloaan sumberdaya alam dan lingkungan;


II-9


(b)

pemanfaatan

sumberdaya

lahan

yang

tidak

sesuai

dengan

kemampuan lahan dan tataruang wilayah, dapat menyebabkan terjadinya bahaya erosi dan longsor lahan, simpanan air berkurang, dan

meningkatkan

masalah

yang

limpasan

lebih

lanjut

permukaan, berupa

serta

menimbulkan

sedimentasi,

banjir

dan

kekeringan; (c)

jumlah dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti

dengan

peningkatan

kebutuhan

papan

dan

pangan,

kebutuhan air dan kebutuhan energi, meningkatnya limbah, perubahan penggunaan lahan, dan eksploitasi sumberdaya alam berlebihan; (d)

perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan akan menimbulkan terjadi degradasi lingkungan yang disebabkan oleh karena masyarakat memandang tubuh perairan sebagai tempat pembuangan limbah, yang diperparah lagi dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui daya dukungnya;

(e)

pembangunan industri disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota dan daerah pedesaan, dapat berdampak negatif pula berupa pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, tanah maupun lingkungan perairan;


II-10


(f)

masalah kelembagaan dan koordinasi yang menangani pengelolaan sumberdaya

alam dan

disebabkan

karena

beragam,

intensif,

pengelolalaan

lingkungan

pemanfaatan dan

belum

sumberdaya

yang

belum

sumberdaya adanya

alam

forum

secara

baik,

yang

alam

sangat

atau

badan

terpadu,

padahal

sumberdaya alam bersifat lintas wilayah administrasi; dan (g)

belum tersedianya basisdata pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup

yang

mengintegrasikan

antara

teknologi

Penginderaan Jauh (Remote Sensing) dengan Sistem Informasi Geografis yang lebih akurat. Seperti telah diungkapkan, bahwa di dalam ekosistem bentang lahan tersebut terdapat berbagai masalah lingkungan, seperti: tekanan penduduk, degradasi lingkungan, kerusakan oleh bencana, dan aset dalam lingkungan yang perlu dilestarikan seperti bendungan, jaringan irigasi, industri dan sebagainya. Oleh karena itu pembangunan di berbagai sektor sebaiknya didukung oleh kelestarian lingkungan hidup yang dikelola secara bersama antar stakeholder, yang berpedoman pada rencana induk (grand design) pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Mengingat

banyaknya

permasalahan

dalam

pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan, maka aspek permasalahan sudah


II-11


sepantasnya menjadi dasar utama bagi pertimbangan dan pengambilan kebijakan

pengelolaan

lingkungan

hidup

secara

terpadu

dan

berkesinambungan. Beberapa aspek penting yang dapat dijadikan dasar bagi upaya pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Donggala adalah: (a)

koordinasi antar sektor dalam pengelolaan lingkungan masih lemah, akibat terjadinya benturan pemanfaatan sumberdaya alam oleh setiap stakeholder, yang masing-masing mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri secara terpisah;

(b)

adanya ketimpangan pemanfaatan lahan saat ini dengan tingkat kesesuaian atau kemampuan lahannya, konversi lahan hutan ke bentuk penggunaan lainnya, dan perubahan penggunaan lahan pertanian

menjadi

lahan-lahan

permukiman,

menyebabkan

meningkatnya laju aliran permukaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan frekuensi kejadian banjir kota; (c)

berbagai aktivitas penduduk yang belum banyak mengerti akan arti pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, seperti: penambangan bahan galian C di wilayah perbukitan yang tidak diikuti dengan reklamasi lahan, penambangan pasir putih di wilayah pesisir, perusakan terumbu karang dan penangkapan satwa pesisir, penangkapan burung-burung langka, pembukaan hutan,


II-12


pemanfaatan sumber daya air yang tidak diimbangi dengan upaya menjaga

kelestariannya,

dan

masih

banyak

lagi

aktivitas

masyarakat atau bahkan pihak swasta yang dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan sekitar; (d)

adanya

ketimpangan

permukiman, lingkungan

pertumbuhan

dan

perkembangan

jalur transportasi, komunikasi, dan lainnya,

antara

satu

wilayah

infrastruktur

dengan

wilayah

pengembangan lainnya, apabila tidak segera dipahami dan ditindaklanjuti, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang berdampak lebih serius terhadap keberlanjutan pembangunan; dan (e)

aksesibilitas yang semakin berkembang dan arus transportasi yang lancar pada daerah-daerah, menyebabkan industri dan permukiman tumbuh sangat cepat, yang berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan air bersih dan meningkatkan pula limbah padat maupun cair, sehingga kuantitas atau ketersediaan dan kualitas lingkungan pada umumnya cenderung akan mengalami penurunan. Berdasarkan pada berbagai permasalahan yang telah dan akan

terjadi di Kabupaten Donggala, maka perlu segera untuk ditangani. Langkah awal yang harus ditempuh adalah merumuskan suatu strategi pemecahan masalah, yang dituangkan dalam bentuk rencana induk


II-13


pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan, untuk setiap satuan ekosistem

bentanglahan

yang

ada

sebagai

satuan

wilayah

pengembangan. Prinsip dasar pengendalian ekosistem bentang lahan merujuk pada prinsip-prinsip dasar pengendalian lingkungan secara terpadu,

meliputi:

pengeandalian

sumberdaya

lahan,

air,

udara,

keanekaragaman hayati (hutan), mineral, dan sumberdaya manusia, pada setiap wilayah. Kegiatan

pengendalian,

meliputi:

perencanaan,

penataan,

penetapan, pemanfaatan, pelestarian, dan pemantauan (7P). Pola pengendalian pada masa dahulu cenderung partial, topdown dan project oriented, sehingga dalam era otonomi daerah ini terdapat perubahan paradigma pembangunan, sehingga pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan semestinya dilakukan secara terpadu, bottom up, programme oriented, dan menerapkan pendekatan partisipasi masyarakat dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada beberapa isu lingkungan yang akhir-akhir ini menjadi masalah utama di Kabupaten Donggala yaitu : 1.

Degradasi hutan;

2.

Banjir dan tanah longsor;

3.

Penyusutan mangrove;

4.

Abrasi pantai;


II-14


5.

perubahan lingkungan akibat pertambangan galian C;

6.

Gempa dan tsunami;

7.

Pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Gambar 2.1. Kondisi kerusakan lingkungan Kabupaten Donggala (Sumber : data olahan 2008)


II-15


II.3.

PENDEKATAN KAJIAN Pendekatan perencanaan dalam pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdiri atas 3 (tiga) pendekatan, yaitu: a. Pendekatan “sebab”, yang ditujukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan sumberdaya alam atau degradasi lingkungan. Perlu dilakukan identifikasi masalah dari berbagai komponen lingkungan, yaitu: udara, lahan, air, mineral, hayati, kependudukan, sosial budaya, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, hukum dan kelembagaan, pada setiap satuan ekosistem. b. Pendekatan “kewilayahan”, bahwa penyelesaian masalah didekati dengan aspek kewilayahan, tidak lagi per obyek atau per proyek kegiatan. Kewilayahan sedapat mungkin mengarah ke pola kesatuan ekosistem bentanglahan atau fisiografi yang termasuk dalam satuan wilayah pengembangan. c. Pendekatan

“keterpaduan

program”,

yang

diarahkan

untuk

mengintegrasikan kebijaksanaan, persepsi terhadap suatu masalah dan keterpaduan alternatif program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Keterpaduan program dicapai dengan cara kegiatan partisipatif mulai dari penggalangan dukungan, penyahihan informasi, identifikasi masalah dan penetapan program-program kebijakan.


II-16


Mengingat bahwa master plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup berkaitan dengan bentang lahan yang mempunyai fungsi ruang, habitat, dan produksi; sistem hidrologi; dan kesatuan ekosistem; maka pendekatan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup disusun atas dasar pertimbangan komponen-komponen: a. lahan, mencakup: rencana tata ruang wilayah, daerah rawan

bencana, penggunaan lahan saat kini, dan lahan kritis; b. hidrologi atau air, mencakup: curah hujan, udara, air sungai, dan

pantai; c. hutan dan keaneragaman hayati; d. mineral potensi tambang dan usaha penambangan; e. kependudukan dari aspek demografi, sosial-ekonomi, sosial udaya,

dan kesehatan masyarakat; f.

kepastian hukum dan kelembagaan;

g. penyusunan

rencana

induk

melibatkan

stakeholders

dengan

paradigma baru, baik di tingkat masyarakat, swasta atau pemegang modal, pemerintah daerah maupun pelaksana teknis program.


II-17


Identifikasi Masalah Ekosistem

Kondisi Lingkungan Wilayah Pengembangan

Sektoral

Kebijakan & Aturan

Pengguna Lahan

Aspek Regional

Ekosistem Bentanglahan Organisasi Informal Program yang telah / pernah dilaksanakan Daftar Masalah

Formulasi Pengendalian SDA dan LH

Konsep: Pendekatan Perencanaan

Rekomendasi Penanganan Masalah dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Strategi Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup

USER Institusi / Masyarakat / PEMDA

Gambar 2.2. : Skema pendekatan kajian

II.4.

PERSIAPAN KERJA Pencapaian hasil kegiatan secara optimal, sangat ditentukan pada kesiapan tim pelaksana kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah persiapan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber


II-18


Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala. Persiapanpersiapan yang akan dilakukan adalah meliputi persiapan terhadap : 1. Tim Kerja. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka tim kerja akan terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang kerja sejenis dan dibantu beberapa asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung. Secara struktural masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dipimpin oleh seorang pimpinan tim yang bertanggung jawab

atas

keseluruhan pelaksanaan pekerjaan teknis baik di lapangan ataupun di studio. Tim pelaksana akan dikordinir oleh Ketua Tim yang berwenang penuh dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan pekerjaan dan akan mengontrol/mengendalikan

pelaksanaan

pekerjaan

agar

berjalan

sebagaimana mestinya sesuai rencana dan sekaligus menangani hal-hal yang non teknis. Untuk memaksimalkan kinerja dari tim pelaksana, maka perlu dilakukan koordinasi-koordinasi rutin, sehingga semua informasi dan data-data mengenai pelaksanaan kegiatan akan bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh semua anggota tim pelaksana. Koordinasi kerja dikategorikan dalam koordinasi ekstern dan koordinasi intern, dimana koordinasi ekstern adalah hubungan Tim Kerja dengan pihak-


II-19


pihak luar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan koordinasi kerja intern merupakan koordinasi kerja didalam struktur organisasi Tim Kerja. A. Koordinasi Kerja Intern Adalah koordinasi antara bagian-bagian dalam Tim Kerja yang menangani keterkaitan

pekerjaan satu

sama

penyusunan, lain.

Hal

dimana ini

akan

mempunyai memudahkan

pelaksanaan pekerjaan karena antar bagian mengetahui tugasnya masing – masing. B. Koordinasi Kerja Ekstern Adalah koordinasi antara Tim Kerja dengan unsur - unsur eksternal yang terlibat dalam proses pekerjaan ini. Koordinasi kerja ini dimaksudkan agar semua permasalahan yang bersifat teknis maupun administratif dapat segera diatasi, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan. Hal ini disebabkan semua unsurunsur yang tersebut diatas masing-masing saling terkait satu sama lain. Selain itu, sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, maka perlu dilakukan proses pemahaman terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Sehingga seluruh anggota tim pelaksana akan memiliki pemahaman yang seragam. Diharapkan dari pemahaman ini akan timbul


II-20


kinerja yang baik dan maksimal dari setiap anggota tim sesuai dengan bidang kerja masing-masing. 2. Administrasi Persiapan

administrasi

yang

dimaksud

adalah

persiapan

administrasi guna kelancaran pekerjaan seperti surat survey dari pemberi kerja/penguna kegiatan, persiapan pembuatan blangko dan tabel untuk kelancaran pelaksanaan survey dan pengumpulan data serta penyediaan peta – peta untuk memperlancar kegiatan dilapangan. 3. Fasilitas dan Akomodasi Kelancaran pelaksanaan pekerjaan baik di lapangan maupun di studio sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan akomodasi. Peran manajerial proyek dari Ketua Tim sangat dibutuhkan disini untuk memantau kebutuhan tim kerja utamanya menyangkut fasilitas kerja dan akomodasi. Fasilitas akan disiapkan lebih awal sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai guna menghindari kemungkinan fasilitas yang tidak berfungsi baik agar segera diganti atau diperbaiki, utamanya peralatan untuk pekerjaan survey. Kebutuhan akomodasi akan diusahakan konsultan agar siap setiap saat dalam mendukung kelancaran pekerjaan baik di lapangan atau di studio.


II-21


4. Rencana Kerja. Rencana kerja merupakan pedoman dalam pencapaian target pekerjaan, untuk itu sebelum pelaksanaan pekerjaan, tim kerja perlu menyusun secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan termasuk penjadwalan masing-masing kegiatan tersebut. Rencana kerja ini perlu disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan yang tersedia. Berdasarkan jangka waktu ini tim kerja akan menjadwalkan termasuk

masing-masing

tenaga

kerja.

kegiatan

yang

Penjadwalan

akan

dilaksanakan

masing-masing

kegiatan

disesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya nanti. 5. Penajaman Rencana Kerja Penajaman rencana kerja yang dimaksud adalah menyusun rencana kerja yang lebih rinci berkaitan dengan segala kegiatan yang akan

dilakukan

dalam

pelaksanaan

penyusunan

Master

Plan

Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala. 6. Koordinasi Dengan Pemberi Tugas Koordinasi

dengan

pemberi

tugas

pada

tahap

persiapan

dimaksudkan agar didapat kata sepakat dan untuk melakukan penyatuan pemikiran berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.


II-22


II.5.

PENGUMPULAN DATA Data adalah komponen terpenting dari pelaksanaan kegiatan ini, karena data merupakan inti dari produk yang akan dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini. Untuk menghasilkan hasil kegiatan yang berkualitas, maka diperlukan kualitas data yang baik, tepat dan terkini. Proses menghasilkan data akan melalui beberapa tahapan. Alur proses untuk menghasilkan data jadi yang disajikan dalam dokumen dan laporan adalah sebagai berikut : ALUR PROSES DATA MULAI

DOKUMEN KAK

PEMAHAMAN TERHADAP KAK

INVENTARISASI DATA-DATA YANG DIPERLUKAN

DAFTAR DATA YANG HARUS DIAMBIL

DATA PRIMER

PEMISAHAN JENIS-JENIS DATA YANG HARUS DIAMBIL

DATA SEKUNDER

PENGAMBILAN DATA PRIMER

PENGAMBILAN DATA SEKUNDER

DATA PRIMER

DATA SEKUNDER

SUMBER DATA SEKUNDER SEPERTI LITERATUR, BUKU, HASIL PENELITIAN DLL

PENGOLAHAN DATA

PENYAJIAN DATA YANG TELAH DIOLAH

DOKUMEN MASTER PLAN

SELESAI

Gambar 2.3. : Alur proses data

Secara umum, data-data yang akan diambil akan digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu : a. Data sekunder;


II-23


Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, hasil penelitian, hasil survei ataupun hasil kajian yang telah dihasilkan sebelumnya. b. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui proses pengambilan data secara langsung di lokasi kegiatan melalui beberapa metode yang ada seperti wawancara, pendataan langsung, survei dan metode-metode lainnya yang sesuai.

1. Metodologi Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan data sekunder awal adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala. Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder adalah melalui studi literatur terhadap studi atau hasil kajian yang telah ada sebelumnya seperti data pada BPS, Instansi terkait dan data – data lain yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, maka telah disusun perencanaan untuk bekerjasama dengan beberapa Instansi untuk dapat mendapatkan data-data sekunder yang diperlukan dalam


II-24


pelaksanaan kegiatan. Instansi-instansi yang dimaksud adalah sebagai berikut : a. Bapedalda Kabupaten Donggala; b. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Donggala; c. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Donggala; d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala; e. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Donggala. Dari masing-masing Instansi diatas, akan dikumpulkan data-data sekunder sesuai dengan jenis-jenis data yang dibutuhkan.

2. Metodologi Pengumpulan Data Primer Keberadaan data primer mutlak diperlukan, agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan sebuah dokumen dengan kandungan data yang tepat dan terkini. Metode-metode yang akan dilakukan untuk mendapatkan data primer adalah : a. Survei; b. Observasi; c. Wawancara. Untuk

keperluan

survei,

observasi

dan

wawancara,

akan

diperlukan peralatan dan perlengkapan pendukung. Peralatan dan


II-25


perlengkapan pendukung yang diperlukan akan didata terlbih dahulu, sehingga segala keperluan tersebut dapat disediakan.

3. Metodologi Pengumpulan Data Khusus Beberapa jenis data harus diambil secara khusus, dengan teknik khusus. Untuk keperluan pembuatan peta diperlukan titik-titik koordinat yang diambil dari lapangan/lokasi kegiatan. Pengambilan data koordinat ini dilakukan dengan menggunakan alat GPS (Geographic Position System).

II.6.

METODOLOGI PENGOLAHAN DATA Metode pengolahan data yang dipakai dalam pelaksanaan penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala ada beberapa model. Adapun secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 1. Metode Deskriptif Metode deskriptif adalah metoda yang digunakan untuk mendapatkan gambaran terhadap sesuatu. Gambaran yang dimaksud adalah terhadap data-data yang berkaitan dengan penyusunan Master Plan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala.


II-26


2. Metode Komparatif Metode komparatif dapat disebut juga metode perbandingan, penggunaan metode ini biasanya akan lebih tepat digunakan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap suatu kegiatan dan dapat dilihat adanya perbandingan dalam penanganan permasalahan sesudah dan sebelum adanya perbaikan atau penerapan peraturan. 3. Metode Analisis Kuantitatif Metode analisis kuantitatif dalam hal ini adalah Metode Pembobotan yaitu metoda yang akan dilakukan untuk penentuan ranking atau peringkat.

Dengan melalui beberapa penilaian dan

kesesuaian terhadap standar kriteria diharapkan didapat : 1) Kelompok / lokasi yang paling membutuhkan penanganan permasalahan; 2) Peringkat dari permasalahan yang paling harus disegerakan dalam penanganan; 3) Peringkat pola kegiatan yang paling efektif dan memungkinkan untuk diterapkan; 4) Peringkat pola operasional yang paling cocok untuk diterapkan; 5) Dan permasalahan yang lainnya.


II-27


4. Penggambaran Peta Salah satu produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah peta. Setelah data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka salah satu proses pengolahan data yang akan dilakukan adalah pembuatan peta. Pembuatan peta akan dilakukan dengan sistem komputerisasi dengan menggunakan program (software) khusus untuk membuat peta. Selanjutnya peta yang dihasilkan akan ditata (layout) dengan ukuran kertas tertentu dan selanjutnya peta yang telah ditata bisa dicetak untuk dilampirkan ke dalam buku laporan.

II.7.

METODOLOGI PENYAJIAN HASIL KERJA Hasil pelaksanaan pekerjaan akan berwujud sebuah dokumen yang berisi data-data, gambar, foto dan juga peta. Penyajian hasil kerja akan menggunakan format yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk penyajian data di dalam dokumen dapat berupa pemaparan, tabel, gambar, foto dan peta. Bentuk penyajian di dalam dokumen tentu saja disesuaikan dengan jenis data yang ditampilkan, jumlah dan jenis laporan untuk menyajikan hasil pekerjaan akan mengikuti ketentuan yang ada di dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan.


II-28

BAB II Metodologi Pelaksanaan

Recommend Documents