BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Landasan Teori Dana Pensiun 1. Pengertian Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut PSAK No.18 Paragraf 5 (IAI : 2007) pengertian dana pensiun didefinisikan sebagai berikut : “Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Sejak
pemerintah
menggulirkan
kebijaksanaan
mengenai
pembentukan Dana Pensiun melalui Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya merupakan hak pegawai negeri atau ABRI. Hak untuk mendapatkan Dana Pensiun tersebut menjadi terbuka untuk semua golongan pekerja, baik pekerja swasta ataupun pekerja perorangan. Dana Pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun (Dahlan Siamat 2004).
7
8
Penyelenggaraan Dana Pensiun dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana yang lazim disebut sistem pendanaan. Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbukanya
akumulasi
dana,
yang
dibutuhkan
untuk
memelihara
kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Pendanaan tersebut berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja serta hasil pengembangan investasi dari iuran yang dikumpulkan tersebut (Kasmir 2002). 2. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun Penyelenggaraan suatu program pensiun terutama dari sisi pemberi kerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Aspek ekonomis dimaksudkan adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan pada aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia (Dahlan Siamat 2004). Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik kepentingan pemberi kerja, kepentingan karyawan maupun bagi lembaga pengelola Dana Pensiun adalah sebagai berikut :
9
a. Bagi Pemberi Kerja tujuan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun bagi karyawannya adalah : 1) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. 2) Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. 3) Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan turn over karyawan. 4) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 5) Meningkatkan daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan maupun
mempertahankan
karyawan
yang
berkualitas
dan
profesional di pasaran tenaga kerja. 6) Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah. b. Sedangkan bagi karyawannya yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah : 1) Kepastian memperoleh penghasilan dimasa datang sesudah masa pensiun 2) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. c. Selanjutnya
bagi
lembaga
pengelola
penyelenggaraan Dana Pensiun adalah :
Dana
Pensiun
tujuan
10
1) Mengelola Dana Pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai investasi. 2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah (Kasmir 2002). 3. Jenis Bentuk Dana Pensiun Penyelenggaraan program pensiun di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Penyelenggaran program pensiun dapat dilakukan dengan membentuk badan hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja selanjutnya disingkat DPPK. Perusahaan atau lebih tepatnya pemilik modal yang merupakan sponsor dari program pensiun dapat berupa perusahaan perbankan maupun non perbankan, swasta maupun BUMN, yang bertindak untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Penyelenggaraan program pensiun dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang disingkat DPLK. Menurut UU No. 11 Tahun 1992, bank dan perusahaan asuransi jiwa
selain
dapat
menyelenggarakan
program
pensiun
untuk
karyawannya sendiri sebagai DPPK, diijinkan pula menyelenggarakan program pensiun untuk umum sebagai DPLK. Bagi Bank atau perusahaan asuransi penyelenggara DPLK, penyelenggaraan program
11
pensiun tersebut merupakan satu produk yang setara dengan produk atau jasa pelayanan lainnya yang ditawarkan (Dahlan Siamat 2004). Pada umumnya, perusahaan besar dengan jumlah karyawan yang besar cenderung menyelenggarakan Dana Pensiun bentuk pertama yaitu dengan mendirikan Dana Pensiun sendiri atau disebut Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hal ini disebabkan karena mereka memang sudah mampu melakukannya, selain itu dengan adanya Dana Pensiun tersebut terdapat nilai tambah bagi perusahaan. Sedangkan perusahaan yang jumlah karyawannya relatif kecil, dengan alasan efisiensi umumnya akan memilih bentuk kedua yaitu menyerahkan penyelenggaraan programnya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang memiliki ijin untuk mengusahakan program pensiun tersebut (Kadarisman 1993). 4. Jenis Program Pensiun Program pensiun yang dijalankan menurut ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 adalah sebagai berikut : a. Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit Plan) Yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya dan iuran dari perusahaan. b. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan) Yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya pada rekening
12
masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja (Kasmir 2002). Perbedaan mendasar sebenarnya terletak pada jenis manfaat yang akan diterima antara lain sebagai berikut : 1) Faktor Manfaat Dalam PPIP tidak ada garansi terhadap jumlah yang akan diterima oleh pensiunan, pembayaran nantinya ditentukan oleh akumulasi iuran dan kinerja investasi Dana Pensiun. Sementara dalam PPMP, terdapat komitmen dari pemilik modal untuk membayar sejumlah tertentu yang telah dihitung oleh aktuaris. 2) Faktor Kontribusi Dalam PPIP, jumlah iuran ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun yang biasanya merupakan proporsi dari gaji karyawan atau presentase keuntungan, sedangkan dalam PPMP iuran yang diperlukan dihitung oleh aktuaris sehingga besar iuran dapat berbeda dari periode ke periode tergantung dari asumsi yang digunakan. 3) Faktor Kewajiban Masa Lalu (Past service Liability) Terkait dengan adanya pengakuan manfaat PPMP, program ini seringkali mengakui kewajiban atas masa kerja yang telah dilalui oleh karyawan sebelum berdirinya Dana Pensiun, sementara pada PPIP tidak terdapat pengakuan terhadap masa kerja lalu dari peserta pensiun.
13
4) Faktor Administrasi PPIP akan lebih sederhana karena jumlah manfaat yang diterima oleh peserta semata-mata tergantung pada kontibusi ditambah dengan hasil pengembangan dari kontribusi tersebut yang akan diberikan secara lumpsum (sekaligus). Sedangkan pada PPMP, administrasinya relatif lebih rumit, karena harus menyelenggarakan program pensiun sepanjang usia pensiunan, bahkan dilanjutkan kepada janda atau duda pensiunan atau anaknya hingga usia 25 tahun jika pensiunan karyawan meninggal dunia. 5) Faktor Beban Resiko Investasi, Pada PPIP jika kinerja investasi buruk, maka beban tersebut terletak pada karyawan, begitu pula jika kinerja investasi baik, maka karyawan atau pesertalah yang akan menikmati rewardnya. Pada PPMP, beban dari kegagalan investasi terletak pada perusahaan yang harus menanggung peningkatan biaya kontribusi pensiun sehingga mengakibatkan biaya tenaga kerja meningkat, sedangkan keberhasilan investasi dinikmati oleh perusahaan dalam bentuk penurunan kontribusi iuran pensiun yang mengakibatkan biaya tenaga kerja menurun. 6) Faktor Rumus Perhitungan Pada PPIP tidak terdapat rumus tertentu, besarnya manfaat pensiun yang diterima tergantung dari hasil investasi. Jika kinerja investasi lebih besar daripada yang diharapkan, maka manfaat yang diterima akan lebih tinggi, dan sebaliknya. Sedangkan dalam PPMP terdapat rumus tertentu
14
untuk menghitung manfaat yang akan diterima pada saat pensiun (Dahlan Siamat 2004). 5. Jenis Manfaat Pensiun Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun terdiri dari : a. Manfaat Pensiun Normal (Normal Retirement) Adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya, dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. b. Manfaat Pensiun Dipercepat (Early Retirement) Adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal, karena satu alasan lain karyawan mengajukan permohonan kepada Pemberi Kerja agar masa pensiunannya dipercepat. Atau pada kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. c. Manfaat Pensiun Cacat (Disable Retirement) Adalah manfaat pensiun bagi peserta menjadi cacat dan dianggap tidak lagi mampu melaksanakan pekerjaannya. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimasa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.
15
d. Pensiun Ditunda (Deferred Retirement) Adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan dengan peratuan Dana Pensiun (Dahlan Siamat 2004). 6. Iuran Dana Pensiun Berdasarkan sumber dan jenisnya iuran Dana Pensiun dapat berupa : a. Iuran Pemberi Kerja (Employer Contributions) Iuran dari Pemberi Kerja dapat dilakukan bertahap setiap tahun atau sekaligus pada saat pendirian Dana Pensiun. b. Iuran Peserta (Employee Contribution) Peserta / pegawai aktif dapat turut serta untuk mengiur dana yang akan menjadi haknya pada saat masa pensiun nanti. Turut sertanya peserta dalam melakukan iuran Dana Pensiun tergantung dari jenis program pensiun yang diikuti (Dahlan Siamat 2004). Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi yang diperoleh harus disetor kepada Dana Pensiun. Iuran pemberi kerja harus dibayarkan dengan angsuran setidaknya sekali sebulan kecuali bagi suatu Dana Pensiun berdasarkan keuntungan yang wajib disetor selambatlambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku Pemberi kerja. Apabila Pemberi Kerja tidak mampu membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turun maka Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan.
16
Keterlambatan pemberi kerja untuk menyerahkan iuran kepada Dana Pensiun akan mempengaruhi kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu tidak dikehendaki adanya keterlambatan penyetoran iuran. Pemberi kerja bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut dengan membayar bunga keterlambatan. Mengingat terdapat berbagai tingkat bunga, maka sebagai dasar perhitungan perlu dipilih tingkat bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank umum yang paling menguntungkan bagi peserta yang bersangkutan.
17
Bagan 1 Jenis Program, Manfaat dan Iuran Dana Pensiun
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Iuran dari Pemberi Kerja dan Peserta
Iuran hanya dari Pemberi Kerja
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Iuran dari Pemberi Kerja dan Peserta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Iuran Tetap Iuran hanya dari Pemberi Kerja Iuran berdasarkan keuntungan
Dana Pensiun
Iuran hanya dari Peserta
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Iuran hanya dari Pemberi Kerja a.n. Peserta
Iuran dari Pemberi Kerja dan Peserta
Sumber : Dahlan Siamat 2004
18
7. Asas-asas Dana Pensiun Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut : a. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum
pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang Undang. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. b. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.
Melalui asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. c. Asas Pembinaan dan Pengawasan.
Penggunaan
kekayaan
Dana
Pensiun
harus
dihindarkan
dari
kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara izin sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.
19
d. Asas Penundaan Manfaat.
Penghimpunan dana
dalam
penyelenggaraan
program
pensiun
dimaksudkan untuk memenuhi pembayaraan hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku atas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala. e. Asas Kebebasan
Yaitu asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat Dana Pensiun terpaksa dibubarkan (Kasmir 2002). 8. Kekayaan Dana Pensiun Kekayaan dan kemampuan Dana Pensiun untuk meningkatkan penghasilan investasi di masa yang akan datang merupakan sumber utama terjaminnya pembayaran manfaat pensiun, artinya Dana Pensiun harus mampu memberi jaminan hak manfaat peserta yang telah terkumpul pada akhirnya akan terpenuhi.
20
Kekayaan Dana Pensiun dapat digolongkan sebagai berikut : a. Kekayaan yang dikategorikan investasi yaitu meliputi : 1) Deposito On call; 2) Deposito berjangka; 3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 4) Sertifikat deposito; 5) Saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang tercatat dibursa efek di Indonesia kecuali opsi dan waran; 6) Surat Berharga Pemerintah; 7) Surat berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia; 8) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan badan hukum Indonesia; 9) Tanah dan bangunan di Indonesia; 10) Unit Penyertaan Reksadana. b. Kekayaan yang dikategorikan bukan investasi, termasuk : 1) Kas dan Giro 2) Piutang yang diperkenankan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. 3) Kendaraan dinas 4) Perangkat komputer 5) Peralatan kantor dan peralatan lainnya
21
6) Biaya dibayar dimuka 7) Aktiva tetap lainnya (Dahlan Siamat 2004). Dalam pengelolaan kekayaan Dana Pensiun diperlukan gambaran yang tepat atas dana yang akan dikeluarkan di masa mendatang yang dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu : a. Faktor Internal, terdiri dari : 1) jumlah peserta penerima manfaat pensiun 2) kualifikasi peserta penerima manfaat pensiun 3) metode perhitungan 4) Biaya transfer 5) Usia Pensiun Normal 6) Biaya Operasional b. Faktor Eksternal, terdiri dari : 1) Tingkat inflasi 2) Tingkat Mortalita dan Tingkat Anuitas 3) Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun 4) Tingkat bunga aktuaria (Iman Sjahputra 1999). 9. Pendanaan Dana Pensiun Pada lembaga Dana Pensiun di Indonesia, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Pendiri selaku Pemberi Kerja bertanggung jawab untuk menjaga agar Dana Pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi. Selain itu
22
Pemberi Kerja berkewajiban membayar Iuran Normal dan Iuran Tambahan apabila ada, yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan seluruh iuran, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta ke Dana Pensiun sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau pernyataan aktuaris. Dalam upaya melaksanakan aspek pendanaan tersebut Pengurus diwajibkan melaporkan kualitas pendanaan Dana Pensiun secara berkala kepada Menteri Keuangan yang dinilai berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menentukan : a. Kewajiban Aktuaria; b. Kewajiban Solvabilitas. Kewajiban Aktuaria menurut PSAK Nomor 18 Paragraf 11 (2007) didefinisikan sebagai berikut : ”Nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan” Sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dimaksud dengan : a. Kewajiban Aktuaria Adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak.
23
b. Kewajiban Solvabilitas Adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal penghitungan aktuaria. Dalam Pasal 5 ayat (3) KMK RI Nomor : 510/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa : a. Kewajiban Aktuaria, dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar diantara Kewajiban Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan aktuaria menurut metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal. b. Kewajiban Solvabilitas, dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar diantara himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal perhitungan aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana. Salah satu unsur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyangkut pendanaan adalah bahwa penyelenggaraan dilakukan dengan pemupukan dana atau funding system yang terpisah dari kekayaan pendiri. Untuk itu sebagai sumber pendanaan, berdasarkan kewajiban aktuaria dihitung jumlah iuran normal yang harus dibayarkan oleh perusahaan (sponsor) kepada Dana Pensiun. Iuran tersebut dapat sepenuhnya berasal
24
dari pemberi kerja dan dapat juga sebagian dari peserta dengan proporsi terbesar biasanya pada pemberi kerja (Dahlan Siamat 2004). Dalam Pasal 6 ayat (2) KMK RI Nomor 510/KMK.06/2002 disebutkan Kekayaan Untuk Pendanaan dihitung dari aktiva bersih dikurangi dengan : a. Kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang. b. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya yang pada tanggal perhitungan aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo. c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri. d. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain-lain dan aktiva lain-lain. Tujuan dari pendanaan adalah untuk menjamin kepastian pembayaran manfaat atas adanya kemungkinan pemberi kerja menjadi tidak mampu membayar manfaat pensiun tersebut dimasa yang akan datang. Kontribusi kepada Dana Pensiun sifatnya tidak dapat ditarik kembali, sebaliknya akan dikelola dalam berbagai bentuk instrumen yang dianggap menguntungkan untuk meningkatkan kekayaan Dana Pensiun yang akan digunakan untuk membayar manfaat kepada peserta pada waktunya. Pendanaan merupakan prosedur keuangan sehingga jumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan dana, pertimbangan kebijakan perpajakan, dan lain-lain.
25
Pada pendanaan dengan metode aktuaria yang telah disinggung diatas dikenal istilah underfunded, fully funded serta over funded : a. Underfunded : Yaitu jika nilai sekarang dari kewajiban aktuaria ternyata melebihi nilai wajar aktiva bersih yang ada yang merupakan akumulasi iuran dan pengembangannya. Dalam funding system ini umumnya perusahaan harus mengeluarkan iuran tambahan untuk menyeimbangkan nilai sekarang kewajiban manfaat dengan nilai wajar aktiva bersih yang ada. b. Fully Funded : Yaitu jika jumlah nilai sekarang dari kewajiban aktuaria seimbang dengan nilai wajar aktiva yang ada. Seandainya pada saat ini Dana Pensiun dibubarkan, maka Dana Pensiun akan sanggup memenuhi kewajibannya. c. Over Funded : Yaitu jika jumlah nilai sekarang dari kewajiban aktuaria melebihi nilai wajar aktiva yang ada. Seandainya pada saat ini Dana Pensiun dibubarkan, maka setelah kewajiban manfaat pensiun dipenuhi, pemegang saham masih akan memperoleh kelebihan dari penjualan aktiva bersih (Iman Sjahputra 1999). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002, kualitas pendanaan Dana Pensiun program manfaat pasti dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : a. Tingkat pertama, apabila Dana Pensiun berada dalam keadaan terpenuhi.
26
b. Tingkat kedua, apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban aktuaria dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitas. c. Tingkat ketiga, apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas. Kekayaan Dana Pensiun berasal dari iuran pensiun, baik iuran normal maupun iuran tambahan. plus hasil pengembangan, sehingga untuk mencapai keadaan dana terpenuhi. Ada persyaratan yang harus dipenuhi : a. Dalam hal iuran pensiun, maka menjadi kewajiban pendiri untuk membayar iuran pensiun sesuai dengan perhitungan aktuaria. b. Dari sisi pengembangan investasi, menjadi kewajiban Pengurus Dana Pensiun untuk bisa mencapai target investasi sesuai dengan yang telah ditetapkan (Dahlan Siamat 2004).
B. Perpajakan Dana Pensiun 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak bukanlah merupakan iuran yang bersifat sukarela, akan tetapi iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga pada intinya ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut : a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
27
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak). c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak ( Muhammad Zain 2003). Menurut Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak (Gunadi 2002). George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan The Accretion Theory of Income yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa (R. Mansury 1994). Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dengan konsep penghasilan pada akuntansi komersial, karena pada umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horisontal serta dapat
28
dipakai sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Untuk keperluan perpajakan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pendekatan pendefinisian penghasilan yaitu : a. Pendekatan Sumber (Source Concept Of Income). Menurut konsep ini, beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak tersebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah penghasilan yang dikenakan pajak (menurut pajak). b. Pendekatan Pertambahan (Accretion Concept Of Income). Definisi pendekatan pertambahan menyebutkan istilah penghasilan secara meluas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber (Gunadi 2002). 2. Insentif Pajak Penghasilan Penghasilan Kena Pajak (taxable income) sebagai Dasar Pengenaan Pajak dihitung setelah mengurangi gross income dengan berbagai pengurangan-pengurangan yang diperkenankan (tax relief) oleh undangundang. Sebagai konsekuensi dipilihnya penghasilan sebagai obyek pajak, tax relief menjadi bagian yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Jika tidak ada tax relief sama artinya dengan mengganti pajak penghasilan dengan pajak penjualan atau pajak atas transaksi (Haula Rosdiana 2003). Untuk mencapai fungsi mengatur dari pajak, maka pemerintah dalam penyusunan kebijakan perpajakannya mengadakan perubahanperubahan tarif
yang bersifat umum serta memberikan beberapa
29
pengecualian, berbagai keringanan (insentif pajak) atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan pada suatu hal (R. Santoso Brotodiharjo 1991). Pemberian insentif pajak sebagai salah satu sarana mewujudkan fungsi mengatur dari pajak, memiliki dua bentuk dasar, yaitu : a. Insentif yang berhubungan dengan jumlah modal yang diinvestasikan, terdiri dari : 1) Investment Credit Merupakan pemberian insentif dimana terdapat pengurangan khusus pada kewajiban tahun yang berjalan bagi pembayar pajak yang melakukan investasi pada industri tertentu yang semata-mata dihubungkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan. 2) Investment Allowance Merupakan variasi dari investment credit. Perbedaannya adalah pengurangan dilakukan terhadap penghasilan kena pajak tahun berjalan dan bukan terhadap pajak. 3) Investment Reserve Merupakan insentif pajak dimana
pembayar pajak diperbolehkan
untuk membentuk cadangan bebas pajak untuk suatu tahun tertentu yang jumlahnya sama dengan proporsi tertentu dari jumlah modal yang diinvestasikan. Pada suatu saat jumlah cadangan tersebut harus dimasukkan ke dalam laba kena pajak. Berbeda dengan investment credit dan investment allowance yang bersifat permanen, investment
30
reserve bersifat sementara karena cadangan yang dibentuk akan dikenakan pajak dimasa yang akan datang. b. Insentif yang berhubungan dengan pendapatan, terdiri dari : 1) Tax Exemption Yaitu pembebasan pajak atas pendapatan dari investasi tertentu. Pembebasan ini dapat bersifat permanen ataupun sementara. 2) Tax Reduction Yaitu penurunan tarif pajak atas pendapatan dari investasi tertentu. 3) Tax Sparing Credit Yaitu suatu pengurangan pajak yang diizinkan oelh negara pengekspor modal, baik dengan menggunakan tax credit atau tax reduction. Pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, pajak digunakan untuk mendorong impor, untuk merangsang investasi dan pajak juga bisa digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur (Mardiasmo 2002). 3. Kewajiban Perpajakan Dana Pensiun Dana Pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun adalah suatu bentuk badan hukum baru yang bersifat mandiri, bertanggung jawab menghimpun dan mengelola dana milik peserta program pensiun.
31
Program Dana Pensiun merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemberi kerja (Perusahaan atau Pemerintah). Untuk menyediakan jaminan hari tua dan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasa karyawan pegawai yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Karyawan akan mendapatkan semacam tunjangan setiap bulan setelah ia pensiun. Pada dasarnya Dana Pensiun merupakan Subyek Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan yang sama dengan Wajib pajak lainnya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang mengatur khusus terhadap kewajiban perpajakan Dana pensiun tersebut, baik itu yang berkaitan dengan kewajiban PPh Badan maupun kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penerima pensiun. Dana Pensiun sebagai Subjek Pajak mempunyai kewajibankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sebagai berikut : a. Memenuhi kewajiban perpajakan Dana Pensiun sendiri, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 serta mengisi dan memasukkan SPT PPh tahunannya. b. Sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas : 1) Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang dibayarkan kepada karyawannya. 2) Pembayaran uang pensiun dan uang tebusan pensiun kepada para peserta program Dana Pensiun.
32
3) Sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atau pasal 26 atas pembayaran berupa penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. 4. Perlakuan Khusus Pajak Penghasilan Bagi Dana Pensiun Yang Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan. Di Indonesia terdapat perlakuan khusus terhadap Subyek maupun Obyek pajak, salah satunya seperti yang terdapat pada Dana Pensiun. Dana Pensiun mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berupa pengecualian obyek pajak terhadap iuran dan penghasilan dari modal yang diterima serta terdapat penerapan tarif khusus atas penghasilan yang diberikan berupa uang pensiun. Sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 penanaman modal oleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan diatur sebagai berikut: a. Bukan Obyek Pajak Penghasilan : 1).Iuran Pensiun yang diterima diperoleh dari pemberi kerja dan pegawai; 2).Penghasilan dari modal yang ditanamkan pada berbagai jenis investasi, yaitu : - Bunga deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada BI serta Sertifikat Bank Indonesia. - Bunga obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia;
33
- Dividen saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia; - Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari satu tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan badan hukum Indonesia; - Tanah dan Bangunan di Indonesia. - Saham atau unit penyertaan Reksadana. 3).Penerimaan dividen dari penyertaan dalam negeri yang memenuhi Pasal 4 ayat (3) huruf f UU No. 17/2000. 4).Setoran modal dalam pembentukan atau pendirian Dana Pensiun b. Dikenakan PPh-Final 1).Menyewakan tanah/bangunan dikenakan PPh-Final sebesar 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; 2).Jual-beli saham di Bursa Efek di Indonesia PPh-Final sebesar 0,1% dari harga jual saham (bukan saham pendiri); c. Dikenakan PPh-Tidak Final Jenis-jenis usaha yang lain, yakni dalam hal Dana Pensiun mendirikan anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang misalnya : hotel, industri, perdagangan, dan lain-lain d. Biaya Yang Boleh Dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek PPh dan yang dikenakan PPh Final, tidak boleh
34
dikurangkan, oleh karena itu didalam pembukuan harus dipisahkan secara jelas biaya langsung untuk masing-masing kelompok penghasilan. Untuk biaya yang tidak dapat dipisahkan secara jelas, misalnya biaya kantor; maka setelah dilakukan koreksi fiskal, dialokasikan berdasarkan jumlah peredaran usaha. Cara melakukan koreksi fiskal seperti WP badan dalam negeri lainnya. e. Melakukan pemotongan/pemungutan PPh-Pasal 21, 23, 26, 4(2) Final. Dana
Pensiun
merupakan
WP
Badan
DN,
wajib
melakukan
pemotongan/pemungutan PPh pihak lain (PPh-Pasal 21, PPh. Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh-Final) seperti WP Badan lainnya. f. Penghitungan Pajak Penghasilan Badan. Mekanisme penghitungan PPh Pasal 29 atau PPh Badan bagi Dana Pensiun sama dengan Wajib Pajak Badan lainnya. Akan tetapi karena sebagian besar atau dapat dikatakan hampir seluruh penghasilan Dana Pensiun bukan merupakan Objek pajak penghasilan, maka terdapat beberapa penerapan kebijakan terhadap mekanisme perhitungannya. Hal ini dikarenakan karena adanya aturan yang ketat dari Menteri Keuangan mengenai penempatan investasi dan batasan yang diperkenankan dalam menempatkan dana pada bidang-bidang tertentu. Secara umum Dana Pensiun harus menjumlahkan seluruh penghasilan bruto yang merupakan objek pajak PPh yang tidak dikenakan PPh Final. Dari jumlah penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha,
35
namun tidak termasuk biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang bukan objek PPh dan penghasilan yang dikenakan PPh Final. Dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun untuk mendapatkan, menagih dan memelihara ternyata bukan objek PPh dan ternyata dapat diketahui/dipisahkan, maka untuk menghitung biaya atau penghasilan yang bukan objek PPh adalah harus sesuai dengan kenyataan itu. Namun terhadap biaya-biaya yang sulit untuk dipisahkan tetap menggunakan cara perkalian proporsional dari total biaya. Biaya-biaya yang sulit untuk dipisahkan menggunakan cara perkalian proporsional sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE16/PJ.4/1995 butir 6. Contoh penghitungannya adalah sebagai berikut : Dana Pensiun A, yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari : 1) Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 huruf g sebesar Rp. 100.000.000,2) Penghasilan bruto diluar butir 1). sebesar Rp 300.000.000,3) Jumlah penghasilan bruto Rp 400.000.000,Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,- maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah : ¾ x Rp 200.000.000,- = Rp 150.000.000,-
36
g. Pemotongan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan menerima atau memperoleh bunga atau diskonto yang berasal dari deposito dan atau tabungan Sertifikat Bank Indonesia, maka pemberi penghasilan tidak perlu memotong Pajak Penghasilan. Begitu pula bila Dana Pensiun menerima atau memperoleh bunga dan/atau deviden dari obligasi dan /atau saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, pemberi hasil juga tidak perlu memotong Pajak Penghasilan. Akan tetapi, bila bunga dan/ atau deviden yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun tersebut bukan berasal dari obligasi dan/ saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, maka penghasilan tersebut merupakan Objek Pajak dan harus dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang membayarkan bunga dan/ atau deviden tersebut. Namun demikian, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pengajuan
Surat
Keterangan
Bebas
(SKB)
Pemotongan
Pajak
Penghasilan. Artinya Dana Pensiun baru akan mendapatkan fasilitas pembebasan pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilanpenghasilan yang telah disebutkan diatas dengan syarat harus mengajukan terlebih dahulu Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar. Tanpa adanya SKB maka pihak yang memberi penghasilan wajib memotong pajak yang terhutang dan harus menyetorkannya kepada kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
37
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2005 tanggal 09 Nopember 2005 yang mengatur persyaratan untuk mendapatkan SKB. h. Perlakukan Pajak Terhadap Pembayaran Uang Pensiun. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) wajib melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan kepada pensiunan, terlepas dari PPh 21 yang terhutang tersebut dipotong dari penghasilan pensiunan maupun ditanggung oleh Dana Pensiun. Penghasilan yang terhutang PPh pasal 21 dari Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun terdiri dari Manfaat Pensiun Bulanan ataupun Manfaat Pensiun Sekaligus.
