BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Kajian Teori 1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial maupun pada proyekproyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2001). Akuntansi sektor publik berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Akuntansi sektor publik memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu sebagai berikut:
6
a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif
program
dan
penggunaan
sumber
daya
yang
menjadi
wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Dalam akuntansi sektor publik terdapat tiga bagian yaitu: - Akuntansi Manajemen Sektor Publik Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen.
Fungsi
perencanaan
meliputi
perencanaan
strategik,
pemberian informasi biaya, penilaian investasi dan penganggaran, sedangkan fungsi pengendalian meliputi biaya investasi yang dibutuhkan serta identifikasinya, penilaian investasi dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh (cost-benefit analysis), dan penilaian efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis), serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.
7
- Akuntansi Keuangan Sektor Publik Akuntansi
keuangan
sektor
publik
terkait
dengan
tujuan
dihasilkannya laporan keuangan eksternal, tujuan penyajian laporan keuangan
adalah
memberikan
informasi
yang
digunakan
dalam
pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasional (IFAC, 2000:GASB 1999). Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas dan akuntansi akrual. Pada dasarnya kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, maupun menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama (Jones and Pendlebury, 2000). Laporan keuangan yang dihasilkan organisasi publik, sebagai bentuk akuntabilitas publik, seharusnya menggambarkan kondisi yang komprehensif tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas dan penjelasan (disclosure) atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan memerlukan perangkat yang berupa standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang menggunakan sistem pencatatan berpasangan.
8
- Auditing Sektor Publik Selama ini sektor publik atau pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan Negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap
organisasi
sektor
publik
tersebut.
Kemampuan
mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai penyimpangan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapasitas teknikal auditor serta independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dari campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pemberian otonomi daerah berarti pemberian wewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan
9
penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta pemeriksaan yang efektif. Pengawasan dilakukan oleh pihak luar eksekutif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengendalian, yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen, berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan tercapai, sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2001).
2. Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. SKPD terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan entitas akuntansi, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
10
entitas pelaporan. Penyusunan laporan keuangan tersebut dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintah. Kegiatan akuntansi pada SKPD
meliputi pencatatan atas
pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumendokumen sumber yang sah. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. Secara berkala, PPK SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan. Proses tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:
Penerimaaan Bukti Transaksi
Pencatatan ke buku Jurnal
Posting ke buku besar
Penyusunan Neraca Saldo
Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti-bukti yang tekait.
11
2) Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing. 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. b.
Bendahara SKPD Dalam menjalankan kegiatan ini bendahara di SKPD memiliki tugas yaitu menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan SKPD.
c.
Kepala SKPD Dalam kegiatan ini kepala SKPD memiliki tugas yaitu: 1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses konsolidasi yang dilakukan oleh PPKD 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab kepala SKPD.
3. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain yang mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
12
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pada sistem akuntansi keuangan daerah, contoh inputnya adalah Bukti Memorial, Surat Tanda Setoran dan Surat Perintah Pencairan Dana. Kemudian prosesnya menggunakan catatan yang meliputi Buku Jurnal Umum, Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. Output dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi menurut Abdul Halim (2007:53) yaitu: a.
Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut
b.
Mencatat transaksi keuangan dalam Buku Jurnal (menjurnal)
c.
Meringkas dalam Buku Besar transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan
d.
Menentukan
saldo-saldo
Buku
Besar
di akhir
periode
dan
menuangkannnya ke dalam Neraca Saldo e.
Menyesuaikan Buku Besar berdasarkan informasi yang paling terkini
13
f.
Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP)
g.
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan pada NSSP
h.
Menutup Buku Besar
i.
Menentukan saldo-saldo Buku Besar dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Tutup Buku. Dalam pelaporan laporan keuangan setiap SKPD menyusun dan
melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 2) Neraca SKPD Adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset,
14
kewajiban dan ekuitas dana. Berikut adalah pengertian dari unsurunsur yang terdapat dalam Neraca: a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber–sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja
bagi
pemerintah. Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni aset lancar dan aset non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non-lancar. pemerintah daerah dibedakan menjadi:
15
Secara rinci aset di
- Aset lancar; aset lancar meliputi kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. - Aset tetap; aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. - Aset lainnya; termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud. b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu: - Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan setelah tanggal pelaporan. c) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut: - Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka panjang.
16
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. - Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
dicadangkan
untuk tujuan
yang
telah
ditentukan
sebelumnya sesuai peraturan perundang–undangan. 3) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Disajikan secara sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dimana setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Disamping itu juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
4. Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) a. Akuntansi Belanja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17
21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) dan akuntansi belanja Langsung (LS). 1) Akuntansi Belanja UP/GU/TU a)
PPK SKPD menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Daerah) dari kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut
dengan
menjurnal: Tgl
Uraian
Ref
Kas di bendahara pengeluaran RK PPKD
Debet
Kredit
xxx xxx
18
b) Secara berkala, PPK SKPD menerima bukti-bukti transaksi belanja yang tertuang dalam SPJ yang diperoleh dari bendahara pengeluaran. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK SKPD mencatat transaksi-transaksi belanja dengan menjurnal: Tgl
Uraian
Ref
Belanja
Kredit
xxx
Kas di bendahara pengeluaran
c)
Debet
xxx
Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke buku besar sesuai dengan kode rekening belanja dan pada akhir periode, PPK SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam neraca saldo.
2) Akuntansi Belanja Langsung (LS) Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS Gaji dan Tunjangan dan Belanja LS Barang dan Jasa. Dalam konteks belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Berbeda dengan UP/GU/TU, pada belanja LS, saat SP2D telah diterbitkan, maka PPK SKPD sudah dapat mencatat belanja. Dengan kata lain sudah dapat diakui saat SP2D diterbitkan, sedangkan pada belanja UP/GU/TU, pengakuan belanja dilakukan
19
saat sudah di buat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pencatatan akuntansi belanja langsung adalah sebagai berikut: -
PPK SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran (PA), dengan menjurnal sebagai berikut:
Tgl
Uraian
Ref
Debet
Belanja
Kredit
xxx
RK PPKD -
xxx
LS Gaji dan Tunjangan, dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan), sehingga PPK SKPD harus mencatat potongan tersebut di jurnal umum dengan menjurnal:
Tgl
Uraian
Ref
Debet
Kas di bendahara pengeluaran
Kredit
xxx
Hutang PFK
Ketika
potongan
xxx
tersebut
telah
disetorkan,
dilakukan
penghapusan hutang PFK tersebut dengan jurnal sebagai berikut: Tgl
Uraian Hutang PFK
Ref
Debet
Kredit
xxx
Kas di bendahara pengeluaran
20
xxx
Kedua jurnal tersebut di atas dicatat pada saat bersamaan dengan asumsi potongan tersebut langsung disetor. -
LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak). Dengan demikian PPK SKPD harus mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal umum dengan menjurnal: Uraian
Tgl
Ref
Kas di bendahara pengeluaran
Debet
Kredit
xxx
Hutang Pajak
xxx
Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima, dilakukan
penghapusan
hutang
pajak
tersebut
dengan
Debet
Kredit
menjurnal: Tgl
Uraian Hutang Pajak
Ref
xxx
Kas di bendahara pengeluaran
xxx
Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK SKPD juga mengakui penambahan aset menjurnal:
21
dengan
Uraian
Tgl
Ref Debet
Belanja Modal
xxx
Kas di bendahara pengeluaran Aset
xxx xxx
Diinvestasikan dalam Aset tetap
-
Kredit
xxx
Pada setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke buku besar sesuai dengan kode rekening. Dan pada akhir periode, PPK SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam neraca saldo.
b. Akuntansi Aset Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam 2 kelompok besar transaksi, yaitu terdiri dari penambahan nilai aset dan pengurangan nilai aset. Berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang dan berita acara penyelesaian pekerjaan maka PPK SKPD membuat bukti memorial, dimana bukti memorial ini dapat dikembangkan dalam format yang
22
sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai: - Jenis atau nama aset tetap - Kode rekening terkait - Klasifikasi aset tetap - Nilai aset tetap - Tanggal transaksi Apabila terdapat penambahan nilai aset dan berdasarkan bukti memorial tersebut maka PPK SKPD mengakui penambahan aset dengan menjurnal: Uraian
Tgl
Ref
Debet
Aset
Kredit
xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
Apabila terdapat pengurangan nilai aset dan berdasarkan bukti memorial, PPK SKPD mengakui pengurangan aset dengan menjurnal: Tgl
Uraian
Ref
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap
Debet
Kredit
xxx xxx
Secara periodik, buku jurnal atas transaksi aset tetap tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Dan pada akhir
23
periode, semua saldo buku besar dipindahkan ke neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
5. Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu: a. Pengakuan Pengakuan dalam akuntansi adalah proses
penetapan
terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan terdapat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu: 1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. 2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
24
b. Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. c. Pengungkapan Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan yang dapat ditempatkan pada halaman depan laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan
untuk
diungkapkan
di
dalam
Standar
Akuntansi
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan
25
Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.
B. Kerangka Pemikiran Dalam Penggunaan anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pencatatan, yang terdiri dari pencatatan akuntansi belanja, pencatatan akuntansi aset dan pencatatan akuntansi kewajiban. Hasil dari pencatatan tersebut akan dianalisa untuk mengetahui kesimpulan nya yaitu apakah pencatatan dan pelaporan akuntansi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam
26
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun model analisis yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran UPPK BPKD Balaikota (Pengguna Anggaran)
Pencatatan Akuntansi Belanja Pencatatan Akuntansi Aset Pencatatan Akuntansi Kewajiban
Analisis
Kesimpulan Sumber: Data Diolah (2013)
C. Review Penelitian Sebelumnya Penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya oleh Riodinar Harianja (2008) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir”. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintah pada SKPKD
27
Pemerintah Toba Samosir sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005. Berikut matriks penelitian sebelumnya:
Peneliti
Riodinar Harianja
Judul Penelitian
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada SKPKD Pemerintah Toba Samosir sudah sesuai dengan Pemendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005
Metode Penelitian
- Penelitian Lapangan (Field Research), meliputi observasi dan wawancara. - Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Hasil Penelitian
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.
Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Winda Puspita Sari (2011) dengan penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang”. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah kota padang dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007. Berikut matriks penelitian tersebut:
28
Peneliti
Winda Puspita Sari
Judul Penelitian
Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah kota Padang.
Tujuan Penelitian
untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah kota padang dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007.
Metode Penelitian
- Penelitian Lapangan (Field Research), meliputi observasi dan wawancara. - Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Hasil Penelitian
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.
29
