BAB II LANDASAN TEORITIS

6

BAB II LANDASAN TEORITIS

A.

Akuntansi Sektor Publik 1. Definisi Akuntansi Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

6 http://digilib.mercubuana.ac.id/

7

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan

dan kepada

publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. B.

Akuntansi Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit Rumah Sakit adalah suatu organisasi kompeks yang mengunakan peralatan ilmiah yang khusus dan rumit serta difungsikan oleh satuan personil yang terlatih / terdidik dalam pengetahuan medik modern dan semuanya dipadukan bersama untuk mencapai tujuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan ( Hasan WE Hosfital Pharmacy 2003 ). Rumah Sakit berdasarkan pemilikannya diindonesia dapat dibedakan menjadi Rumah sakit Pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah dibawah pembinaan departemen kesehatan, dan rumah sakit non pemerintah yaitu rumah sakit milik instansi tertentu seperti rumah sakit angkatan darat ( RSPAD), Rumah sakit milik

http://digilib.mercubuana.ac.id/

8

perusahaan seperti RS. Pelni, RS Pusat Pertamina, Rumah sakit yang dimiliki oleh yayasan. Berdasarkan lingkup pelayanan nya Rumah sakit dibedakan menjadi : a. Rumah sakit umum yaitu rumah sakit yang memberikan pelayan kepada penderita berbagai jenis penyakit, pengobatan umum, pembedahan dan sebagainya. b. Rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada penderita penyakit tertentu seperti RS paru, RS kanker dan sebagainya. Berdasarkan kesukarelaan, Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi : 1. Rumah sakit For Profit yaitu : Rumah sakit yang mengambil keuntungan dari pelayanan yang diberikan 2. Rumah sakit Not profit yaitu : Rumah sakit yang mengambil keuntungan untuk biayai kegiatan tapi tidak diserahkan kepada milik rumah sakit. 3. Rumah sakit Not For profit yaitu : Rumah sakit yang tidak mengambil keuntungan dari pelayanan yang diberikannya.

Berdasarkan pengaturannya, rumah sakit dibedakan menjadi : 1.

Rumah sakit Swasta

2.

Rumah sakit Pemerintah


9

2. Pendanaan Sumber pendanaan Rumah sakit berasal dari : 1.

Pemilik

2.

Pendapatan jasa pelayanan medika

3.

pendapatan jasa non medik

4.

Sumbangan Donatur

Rumah Sakit miliki pemeruntah (pusat) diindonesia didanai dari APBN an suwadana, untuk rumah sakit yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai unit swadana. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan pennerimaan fungsionalnyasecara langsung Unit swadana dibentuk berdasarkan keputusan presiden RI NO 38 1991. Rumah sakit yang telah menjadi unit swadana iah rumah sakit

Dr

mangkusumo jakarta dan RSUD Dr . Sutomo surabaya. a. Tujuan di bentuk unit swadana adalah : 1)

Untuk mendorong peningkatan pelayanan

2)

Meningkakan profesionalisme aparatur kesatuan kerja YBS,

3)

Mempelancar Tugas pelayanan


Cipto

10

Menurut American Hospital Association (AHA) dan Healthcare Financial Management Association (HEMA), dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit. Pemerintah terdapat dua klasifikasi utama dana yaitu: a.

Dana Lancar (unrestricted) dan

b.

Dana Terbatas (restricted).

Dalam bahan ajar ini akan dibahas mengenai akuntansi rumah sakit dalam klasifikasi not – for – profit. Standar akuntansinya sesuai dengan yang diatur oleh Governmental Accounting Standars Board (GASB).

Menurut (Arfan Ikhsan,2007),Sitem akuntansi berdasarkan Akuntansi Dana. Dana didefinisikan sebagai suatu entitas fiscal dan akuntansi dengan aseperangkat akun, untuk mencatat kas dan sumber keuangan lainnya, serta kewajiban dan saldo ekuitas yang terkait dan perubahannya yang terpisah, untuk membiayai suatu kegiatan atau aktivitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan tertentu.. b. Dana – dana Rumah Sakit Pemerintah. Seperti telah disebutkan dimuka, laporan keuangan rumah sakit pemerintah di America membedakan dua kelompok dan yaitu : a.

Dana lancar

Dana yang tidak dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu meliankan untuk tujuan operasional rumah sakit. b.

Dana terbatas.

Harta – harta milik RS yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh donor atau pemberitahuan, dicatat sebagai Dana Terbatas.


11

Pemisahan kedua jenis dana tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan rumah sakit Pemerintah, terutama dalam empat cara: 1.

Hanya transaksi dan kejadian yang berpengaruh terhadap Dana Lancar yang

dilaporkan dalam Laporan Kegiatan ( Statement of Operations ). 2.

Laporan Perubahan Dana Lancar dan Dana Terbatas disajikan secara terpisah

3.

Harta yang oleh donor dibatasi untuk

keprluaan subsidi atau keperluan

instalasi dilaporkan dalam item yang terpisah dalam Neraca. 4.

Kecukupan pembatasan dalam harta bersih dari berbagai jenis dari Dana

Terbatas, dilaoprkan berbeda dalam Laporan Kegiatan dan dalam Laporan Perubahan Dana, karena perbedaan sifat pembatasannya. 1) Dana Lancar. Empat jenis sumber yang diperhitungkan dalam Dana Lancar yaitu : a) Kegiatan (operating), b) Harta – harta tertentu yang digunakan, c) Instalasi, d) Harta – harta dalam penguasaan Unit – unit / perwakilan. Persamaan akuntansi untuk Dana Lancar adalah : Current Assets

+ Non current – Long Term = Fund Assets

Liabilities


Balance

12

2) Dana Terbatas Istilah “ terbatas” digunakan untuk sumber yang dibatasi untuk tujuan pengguanaan tertentu sesuai yang ditetapkan oleh donor dan pemberitahuan. Seperti : a)

Untuk kegiatan khusus.

b)

Tambahan assets tetap

c)

Subsidi

Banyak pembatasan yang bersifat sementara dan terakhir karena : a)

Kondisi spesifik

b)

Berlakunya waktu, seperti batas waktu pemberian subsidi

c. Dana bertujuan khusus Dana ini dibatasi penggunaannya oleh donor atau pemberitahuan untuk kegiatan khusus. Pembahasan sampai terlaksananya penggunaan biaya sesuai yang disyaratkan. Biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan yang disyaratkan, dicatat assets atau beban yang sesuai dalam Dana Lancar. d. Dana Penggantian dan Pengembangan Instalasi Sumber Keuangan dan investasi lainnya diperoleh RS Pemerintah, berasal dari adonor dan pemberitahuan yang digunakan hanya untuk tambahan assets tetap, dikreditkan dalam Saldo Dana Penggantian dan


13

Pengembangan intalasi.Apabila dana telah digunakan sesuai ketentuan, asset tetap yang adiperoleh dan diunakan pelayanan, saldo yang bersangkutan dicatat dalam Dana Lancar dengan mendebet akun asset dan mengkridit akun Saldo Dana. Dalam waktu yang sama, aset dan Saldo Dana dalam Dana Penggantian dan Pengembangan Instalasi dikurangi. e. Dana subsidi. Dana ini, termasuk pendekatannya harus dibukukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Donor. Pendekatan mungkin menjadi lancar. Dalam hal demikian harus dilaporkan dalam Dana Lancar sebagai keuntungan di luar usaha. Persyaratan dari donor, berbeda pada Direksi, kapan sebagai dana terbatas atau sebagai dana lancar sampai persyaratan daluarsa.

3. Elemen laporan keuangan rumah sakit : a. Neraca Neraca rumah sakit tidak mempunyai perbedaan mendasar, baik isi maupun proses penyusunannya dibandingkan dengan laporan neraca yang dihasilkan oleh sektor komersial. Namun ada beberapa hal yang secara khusus perlu diperhatikan yaitu : 1) Kas


14

Jumlah kas tercatat di neraca tidak termasuk jumlah kas pada Dana Terikat yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional misalnya : Kas untuk Dana Pembangunan dan Dana Abadi. 2) Piutang Piutang harus dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi. Dengan demikian dibuat penyajian tentang penyisihan piutang tak tertagih. Rumah sakit juga biasanya memberikan pelayanan secara gratis, untuk itu layanan ini tidak dimasukkan sebagai putang maupun pendapatan . 3) Investasi Investasi awal dicatat pada harga perolehan saat di beli atau pada nilai wajar saat penerimaan investasi sgb hadiah. Hasil investasi yang tidak dibatasi harus diklasifikasikan sebagai perubahan saldo dana pada laporan operasi rumah sakit. 4) Aktiva Tetap Aktiva tetap dilaporkan bersama dengan akumulasi depresiasinya dalam Dana Umum. 5) Aktiva yang Disisihkan Klasifikasi aktiva terikat hanya diberikan pada dana yang penggunaannya dibatasi oleh pihak eksternal rumah sakit yang mensponsori dana tersebut. Sedangkan aktiva yang ditetapkan untuk tujuan internal rumah sakit dikalsifikasikan sebagai aktiva yang disisihkan. 6) Hutang jangka Panjang


15

Hutang jangka panjang banyak dilakukan pencatatanya sebagai kelompok dana tertentu pada entitas pemerintah. 7) Saldo Dana Saldo dana rumah sakit dipisahkan menjadi : 8) Saldo dana tidak terikat, yaitu saldo dana yang dapat digunakan dengan bebas sesuai kebijakan dari rumah sakit. 9) Saldo dana terikat sementara waktu, yaitu saldo dana yang baru dapat digunakan ketika kriteria tertentu dari pihak sponsor terpenuhi. 10) Saldo dana terikat permanen, yaitu saldo dana yang dikelola dan hanya dapat digunakan hasilnya saja. b. Laporan Operasi Hasil kegiatan operasi rumah sakit dilaporkan dalam laporan operasi, mencakup pendapatan, beban, untung dan rugi serta transaki lainnya yang mempengaruhi saldo dana selama periode berjalan. Dalam laporan operasi harus dinyatakan suatu indikator kinerja seperti halnya laba bersih dalam perusahaan, yang melaporkan hasil kegiatan operasi rumah sakit selama periode berjalan. Berikut ini pos –pos yang perlu diperhatikan : a. Pendapatan Jasa Pasien Pendapatan dari pasien dihiung pada jumlah bruto dengan menggunakan tarif standar. Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan penyesuaian kontraktual menjadi pendapatan bersih jasa pasien.


16

b. Penyesuaian Kontraktual Berasal dari keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengantian pembayaran medis. Perusahaan asuransi biasanya mengganti kurang dari jumlah tarif standar penuh untuk jasa medis yang disediakan bagi pasien yang menjadi tanggungjawab asuransi.

C.

Laporan Realisasi Anggaran 1.

Definisi Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut (Indra Bastian, 2007:387), Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah

pusat/daerah

yang

menunjukkan

ketaatan

terhadap

APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan.

Penjelasan

tersebut


memuat

hal-hal

yang

17

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab – sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Menurut (Mohamad Mahsun dkk, 2006:128), Laporan realisasi Anggaran adalah sebagai berikut: Laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumberdaya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai angaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tambahan, termasuk informasi non keuangan, yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran disajikan dalam Nota Perhitungan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran dilaporkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.


18

2. Tujuan laporan Realisasi Anggaran a. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasardasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. b. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran a. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA,

belanja,

pembiayaan

suatu

dari

transfer,

entitas

surplus/defisit-LRA,

pelaporan

yang

dan

masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;


19

2. Menyediakan

informasi

mengenai

realisasi

anggaran

secara

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. a. Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: 1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Laporan

Realisasi

Anggaran

menyajikan

informasi

realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:


20

a)

Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b)

Cakupan entitas pelaporan;

c)

Periode yang dicakup;

d)

Mata uang pelaporan; dan

e)

Satuan angka yang digunakan.

5. Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi


21

Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

6. Isi Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftardaftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1.

Pendapatan-LRA;

2.

Belanja;

3.

Transfer;

4.

Surplus/defisit-LRA;


22

5.

Penerimaan pembiayaan;

6.

Pengeluaran pembiayaan;

7.

Pembiayaan neto; dan

8.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

apabila

diwajibkan

oleh

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

7. Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


23

8. Penerapan Akuntansi Dalam Lapoaran Realisasi Anggaran Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam lapoaran keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan Laporan Operasional (LO), beban aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal ini peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis Akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kasi diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja dan transfer dan pengeluaran dan pembiayaan diakui pada saat kasi dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran


24

disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Menurut (Muindro, 2008:17), basis akuntansi dalam cirri-ciri pokok SAPP adalah cash toward accrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan

Basis akrual, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar melalui Kas Umum Negara.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dari peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

a. Akuntansi Pendapatan - LRA 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.


25

2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 3) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 4) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 5) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 6) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 7) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada


26

periode

penerimaan

pendapatan-LRA

dibukukan

sebagai

pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. 9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 10) Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. b. Akuntansi Belanja 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.


27

4) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. 5) Klasifikasi

ekonomi

adalah

pengelompokan

belanja

yang

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. 6) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 7) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 8) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan


28

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 9) Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi: 1. Belanja Pegawai

xxx

2. Belanja Barang

xxx

3. Bunga

xxx

4. Subsidi

xxx

5. Hibah

xxx

6. Bantuan Sosial

xxx

b. Belanja Modal 1. Belanja Aset Tetap

xxx

2. Belanja Aset Lainnya

xxx


29

c. Belanja Lain-lain/Tak Terduga

xxx

d. Transfer

xxx

10) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 11) Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. 12) Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 13) Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:


30

a. Belanja : 1. Pelayanan Umum

xxx

2. Pertahanan

xxx

3. Ketertiban dan Keamanan

xxx

4. Ekonomi

xxx

5. Perlindungan Lingkungan Hidup

xxx

6. Perumahan dan Permukiman

xxx

7. Kesehatan

xxx

8. Pariwisata dan Budaya

xxx

9. Agama

xxx

10. Pendidikan

xxx

11. Perlindungan social

xxx

14) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.


31

15) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. 16) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban

sesuai

dengan

ketentuan,

juga

dapat

dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. c. Akuntansi Surplus/Defisit- LRA 1) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. 2) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 3) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. d. Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah


32

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari

pinjaman,

dan

hasil

divestasi.

Sementara,

pengeluaran

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. e. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,

penjualan

obligasi

pemerintah,

hasil

privatisasi

negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).


33

4) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. f. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. g. Akuntansi Pembiayaan Neto 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.


34

2) Selisih

lebih/kurang

antara

penerimaan

dan

pengeluaran

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. h. Akuntansi

Sisa

Lebih/Kurang

pembiayaan

Anggaran

(SiLPA/SiKPA) 1) SiLPA/SiKPA

adalah

selisih

lebih/kurang

antara

realisasi

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 2) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

i. Transaksi Dalam Mata Uang Asing 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang


35

rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. D. Pendapatan dan Belanja 1. Pengertian dan Pengakuan Pendapatan Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang


36

merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut . Selain itu, pendapatan dapat didefinisikan sebagai peningkatan aktiva atau penurunan utang/kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Tidak semua aktiva yang timbul dari pembelian harta, hibah, pinjaman, ataupun koreksi surplus-defisit. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan pusat pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis rekening. Pusat perttanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian dan fungsi unit organisasi. Menurut (Mohammad Mahsun dkk, 2006:128), Pendapatan (basis kas) yaitu semua penerimaan kas umum Negara / kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah (basis kas). Sedangkan pendapatan (basis akrual), yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan dalam peraturan Iva Peraturan Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Nomor:Per-51/Pb/2008 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga, Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat.


37

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan rdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Dalam SAP PP. No. 71 Tahun 2010, Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan idak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. a. Pengakuan Pengukuran Pendapatan Terdapat dua kriteria pengakuan pendapatan secara umum, yaitu: 1.

Pendapatan baru diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi (rereliazed atau reliable). Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi bilamana telah terjadi transaksi pertukaran barang atau jasa dengan kas atau klaim untuk menerima kas, termasuk didalamnya klaim untuk menerima kas atau pajak dan retribusi daerah.

2.

Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun atau terbentuk (earned). Pendapatan dapat dikatakan telah terhimpun bilamana kegiatan menghasilkan pendapatan tersebut telah berjalan dan seluruh subtansial telah selesai


38

dilaksanakan. Pendapatan diakui kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi, dengan kata lain pengakuan pendapatan

terjadi

bersamaan

dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penerimaan pendapatan

atau

penurunan

kewajiban

yang

timbul

dari

pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar). Pengakuan pendapatan secara akrual berarti pendapatan diakui segera setelah dukungan administrasi pengakuan pendapatan bagi pemerintah dapat diketahui,tanpa melihat apakah uang diterima kas atau belum. Yang dimaksud dengan dukungan administrasi adalah dasar hukum mengenai jenis serta jumlah pendapatan yang menjadi hak. Pendapatan diakui sebesar jumlah yang akan menjadi hak pemerintah, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan maupun penagihan, serta keringanan-keringanan yang tidak diumumkan dan didefinisikan sebelumnya dianggap sebagai biaya terpisah dan tidak mengurangi secara langsung jumlah pendapatan yang berkaitan. Dalam SAP PP No.71 Tahun 2010, Pendapatan LRA diakui pada


39

saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

2. Karakteristik dan Tujuan Pendapatan Dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan operasi merupakan salah satu komponennya. Akuntansi operasi mengacu pada aktivitasaktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas agar mencapai tujuan pokoknya. Pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi dapat dibedakan menjadi pendapatan yang timbul dari pemilikan aktiva dengan pendapatan yang timbul dari pendanaan suatu entitas. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat aktivitas/kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan. Pendapatan hanya terdiri atas arus masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih dan/atau atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan, karena tidak ada manfaat ekonomi bagi entitas pemerintah serta tidak ada kenaikan nilai ekuitas. Tujuan dari penyusunan prosedur pendapatan secara umum adalah: a.

Memberikan prosedur yang baku atau aktivitas yang berkaitan dengan


40

perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan samapai pada proses pencatatannya. b.

Memberikan inforamasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki, sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki untuk membiayai kegiatan seperti yang dianggarkan.

3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang telah terjadi. Dengan kata lain, pengakuan pendapatan terjadi bersama dengan pengakuan kenaikan aktiva atau pengakuan penurunan kewajiban (misalnya,

kenaikan

bersih

aktiva

yang

timbul

dari

penerimaan

pendapatan atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar). Pengakuan pendapatan secara akrual berarti pendapatan diakui segera setelah dukungan administrasi pengakuan pendapatan bagi pemerintah dapat diketahui,tanpa melihat apakah uang diterima kas atau belum. Yang dimaksud dengan dukungan administrasi adalah dasar hokum mengenai jenis serta jumlah pendapatan yang menjadi hak, seperti penerbitan SKPD/SKPR. Pendapatan diakui sebesar jumlah yang akan menjadi hak pemerintah,


41

biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan maupun penagihan, serta keringanan-keringanan yang tidak diumumkan dan didefinisikan sebelumnya dianggap sebagai biaya terpisah dan tidak mengurangi secara langsung jumlah pendapatan yang bersangkutan.

4. Pengertian dan Pengakuan Jumlah Biaya Biaya (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan sebagai akibat pengurangan aktiva/ekuitas neto selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Belanja/biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Belanja/biaya dirinci berdasarkan kelompok. Sedangkan pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah. Biaya-biaya operasi (operating expense) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyokong kegiatan operasi entitas secara rutin. Belanja barang dan jasa (goods and services expenditure) adalah semua pembayaran pemerintah dalam pertukaran barang dan jasa, baik dalam bentuk upah dan gaji untuk karyawan, atau pembelian lain atas barang dan jasa.


42

Menurut (Mohammada Mahsun dkk, 2006:128), belanja (basis kas) yaitu semua pengeluaran kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja (basis akrual) yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Sedangkan

dalam

peraturan

Iva

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Nomor:Per-51/Pb/2008 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga, Belanja

adalah

semua

pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya kembali

oleh

pemerintah

pusat.

Belanja

diakui

pada

saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKD). Belanja disajikan di muka (face)

laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja,

sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Dalam SAP, PP No. 71 Tahun 2010, Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. a.

Pengakuan dan Pengukuran Belanja/Biaya Belanja/biaya diakui dalam pelaporan keuangan kalau penurunan


43

manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak pegawai dan penyusutan akiva tetap). Seluruh belanja/biaya kecuali biaya penyusutan, amortisasi, dan penyisihan diakui pada saat terjadinya sebesar kas yang akan dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan biaya penyusutan, amortisasi dan penyisihan diakui secara periodic sebesar perhitungan alokasi. Dalam SAP No. 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran teersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 5. Karakteristik dan Tujuan Belanja/Biaya Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belan ja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Beban dapat berarti pengakuan biaya-biaya non kas, baik karena penyusutan,


44

amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan persediaan, maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri. Berdasarkan manfaatnya, biaya yang terjadi pada satu periode dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasi dan biaya non operasi. Secara umum, prosedur belanja bertujuan untuk: 1.

Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai belanja/biaya, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.

2.

Memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada, sehingga entitas dapat memperhitungkan tingkat pengeluaran yang memungkinkan karena disesuaikan dengan tingkat dana yang tersedia. Dengan demikian, system ini dapat juga berfungsi sebegai pengendali pengeluaran.

6. Kebijakan Akuntansi Belanja/Biaya Belanja/biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan apabila pengukurannya dapat diuji secara bebas dan bias. Dengan demikian, pengakuan belanja/biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak pegawan dan penyusuatan aktiva tetap).


45

Seluruh biaya, kecuali biaya penyusutan, amortisasi, dan penyisihan diakui pada saat terjadinya sebesar kas yang akan dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan biayapenyusutan, amortisasi, dan penyisihan diakui secara periodic sebesar perhitungan alokasi harga perolehan atau penurunan manfaat ekonomi atau perhitungan kemungkinan tidak ditagihnya piutang pada periode berjalan.

7. Pengertian dan Pengakuan Pembiayaan b. Definisi Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi. Sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Sumber penerimaan antara lain selisih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta hasil penjualan atau aset yang dipisahkan. Sumber pengeluaran antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal investasi dari pusat pertanggungjawaban adalah bagian dari fungsi atau unit organisasi pemerintah. Menurut (Mohammad Mahsun dkk, 2006:128), pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.


46

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayarab kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Dalam SAP, PP No 71 Tahun 2010, Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,

baik penerimaan

maupun

pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. c. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Pembiayaan diakui selama satu periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau sumber pembiayaan yang berupa penerimaan ataui pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran kas. Pada akhir periode pembiayaan diakui berdasarkan jumlah selisih pendapatan

dan

belanja/biaya

dialokasikan


atau

ditutup

setelah

47

diperhitungkan dengan elemen – elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

E.

Pengukuran Kinerja 1. Pengertian pengukuran kinerja a. Pengertian kinerja Berdasarkan pengelompokan sebuah perusahaan, manajemen biasanya menetapkan sasaran yang akan dicapai di masa yang datang dalam proses yang disebut memerlukan pengendalian agar efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam setiap perusahaan dilakukan penilaian, Pengendalian yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat berupa penilaian kinerja atau pretasi seorang manajer, dengan cara menilai dan membandingkan data keuangan perusahaan selama periode berjalan. Dalam hal ini penilaian kinerja seorang manajer dapat diukur berdasarkan hasil laporan keuangan yang yang disajikan. Menurut Michael Amstrong (2004:9) Kinerja adalah sebagai berikut: Performance refers to the level of success in performing the tasks and the ability to achieve the intended purpose. Otherwise good performance and success if the desired goals can be achieved with good Menurut James C dkk (2005:9), mengatakan bahwa kinerja Kinerja


48

sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan.

Menurut (Indra bastian, 2010:274), Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dan pengakuan tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan), tetapi lebih ditentukan kepada output (keluaran), atau manfaat program tersebut. b. Pengertian pengukuran kinerja Pengertian pengukuran kinerja menurut Larry D. Scout dalam buku Indra Bastian (2010:275) Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi dimasa yang


49

akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur dari satu dan keseluruhan program. Ukuran tersebut bias dikaitkan dengan hasil atau outcome dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pengukuran kinerja organisasi dasar yang reasonable untuk pengambilan keputusan. Dalam hal pengukuran kinerja, pendapatan sangat penting bagi organisasi pemerintah. Namun, pendapatan bukan ukuran keluaran organisasi pemerintah. Beban atau belanja organisasi pemerintah relatif dapat diukur secara teliti, namun sebagian besar belanja pemerintah tidak memiliki hubungan erat dan nyata dengan keluarannya. Pendapatan organisasi pemerintah biasanya digunakan sebagai batas atas belanja pemerintah. Sebagaimana organisasi bisnis, pemerintah dapat pula membelanjai pembangunan dari dana utang khususnya utang luar negeri. Ukuran kinerja yang digunakan dalam pemerintah mencakup ukuran – ukuran moneter dan moneter. Ukuran kinerja didasarkan atas tujuan, dapat pula dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 1. Ukuran – ukuran hasil-hasil , 2. Ukuran – ukuran proses, 3. Indikator –indikator sosial. a. Ukuran-ukuran hasil-hasil Ukuran hasil adalah ukuran keluaran yang dianggap berhubungan dengan tujuan organisasi b. Ukuran – ukuran proses


50

Ukuran proses adalah ukuran yang berhubungan dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi c. Indikator - indikator sosial Indikator sosial adalah ukuran luas terhadap keluaran yang mencerminkan

hasil-hasil

kerja

organisasi.

Indikator

sosial

dipengaruhi oleh kekuatan – kekuatan luar.

Menurut (Mardiasmo, 2009:121) , Sistem pengukuran kinerja sektor public adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membntu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki


51

komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk dapat menunjukkan kinerja secara komperehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non finansial.

2. Tujuan Atau Manfaat Pengukuran Kinerja Menurut (Mardiasmo, 2009:122), secara umum tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: a. Untuk mengkomunikasikan secara lebih baik (top down dan bottom up). b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, sertas memotivasi untuk goal congruence; dan d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Tujuan kinerja menurut Mulyadi (2001 : 353) adalah sebagai berikut: Tujuan kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah


52

ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut (Indra Bastian, 2010:275), manfaat pengukuran kinerja adalah alat manajemen untuk : a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. b. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati c. Memonitor

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kinerja

dan

membandingkannya dengan skema kerja serta melaksanakan tindakan untuk memperbaiki kinerja. d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati. e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. f. Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif i.

Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

j.

Mengungkapkan permasalahan yang terjadi


53

3. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil optimal apabila dilakukan dengan cara atau metode yang tidak tepat. Cara – cara evaluasi kinerja menurut tim studi pengembangan sistem akuntabilitas kinerja adalah dengan membandingkan antara: 1.

Tingkat kinerja diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja yang nyata

2.

Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya

3.

Realisasi dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.

4.

Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi periode yang sama tahun lalu

5.

Rencana evaluasi lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini Evaluasi kinerja ini dapat berhasil jika didukung oleh sistem informasi (pola pengumpulan data yang tepat, lengkap, dan tepat waktu. Sistem informasi bagi pengumpulan data kinerja yang ideal tersebut harus memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat nyata yang dapat diperoleh.


54

4. Jenis – Jenis Analisis Belanja Pada Anggaran Pemerintah Menurut (Mahmudi, 2007:146), jenis-jenis analisis belanja pada anggaran pemerintah adalah sebagai berikut: a.

Analisis Varian Belanja Didalam belanja instansi terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja

merupakan batas maksimum pengeluaran yang dapat dilakukan pemerintah daerah maupun badan instansi. Dalam hal ini, permerintah daerah maupun instansi pemerintah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varian merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. b.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja

dari

tahun

ke

tahun.

Pada

umumnya

belanja

memiliki

kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan harga biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja daerah atau suatu instansi dapat dihitung sebagai berikut: Pertumbuhan balanja thn 1 =

Pertumbuhan balanja thn 1 – Realisasi Belanja Thn t-1 ______________________________________________


55

Realisasi Belanja Thn t-1

c.

Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Analisis dan keserasian belanja terbagi atas 4 bagian, yaitu: 1. Analisis belanja per Fungsi terhadap Total Belanja, dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD atau suatu instansi. Dalam hal ini terhadap sembilan fungsi yaitu: Pelayanan umum pemerintahan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Realisasi Belanja Fungsi… Rasio Belanja per Fungsi = _________________________ Total belanja daerah

2. Analisa Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Analisis ini merupakan perbandingan antara total belanja operasional dengan total belanja. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga


56

belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja ini dirumuskan sebagai berikut: Realisasi belanja operasi thd Total Belanja=

Realisasi belanja operasional __________________________ Total Belanja Daerah atau Instansi

3. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Analisis ini adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca dapat mengetahui porsi belanja daerah atau instansi yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Rasio belanja ini dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Thd Total Belanja=

Realisasi Belanja Modal _____________________ Total Belanja Daerah

d. Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja . Rasio efisien digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Realisasi Belanja Rasio Efisiensi belanja =

X 100% Anggaran Belanja


57

Menurut

(Mardiasmo,

2009:123),

informasi

yang

digunakan

untuk

pengukuran kinerja: 1. Informasi finansial Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktul dengan yang dianggarkan. Analisis variance secara garis besar berfokus pada: a. Varians pendapatan (revenue variance) b. Varians pengeluaran (expenditure variance) c. Varians belanja rutin (recurrent variance) d. Varian belanja investasi atau modal (capital ecpenditure variance) Setelah di lakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level mananjemen palinga bawah.

Hal tersebut dilakukan untuk

mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah. Penggunaan analisi varians saja belum cukup untuk mengukur kinerja, karena dalam analisis varians masih mengandug keterbatasan (constrain). Keterbatasan analisis varians diantaranya terkait dengan


kesulitan

58

menetapkan signifikan besarnya varians.

2. Informasi non finansial Informasi non finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas prosespengendalian

manajemen.

Teknik pengukuran kinerja

yang

komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non finansial. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan 4 aspek yaitu: a. Perspektif Finansial (finansial persfective) b. Perspektif kepuasan Pelanggan (Customer perspective) c. Perspektif efisiensi proses internal (internal process efficiency perspective) d. Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective)


BAB II LANDASAN TEORITIS

Recommend Documents