BAB II LANDASAN TEORITIS A. Kerangka Teori 1. Pengertian Manajemen Mutu Istilah manajemen (management), telah diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai arti pula, misalkan pengelolaan, pembinaan, pengawasan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan dan sebagainya. John D. Millet mengartikan manajemen adalah suatu proses pengarahan, pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah di organisasi dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan.1 Mary Parker Follett mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau tidak melakukan tugas-tugas sendiri.2 Menurut M. Sobri Sutikno Manajemen adalah serangkaian kegiatan meerencanaan,
mengorganisasikan,
memotivasi,
mengendalikan,
dan
mengembangkan segala di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi.3
1
Bedjo Siswanto, Manajemen Modern, Bandung; Sinar Baru, 1990. h.2 Muhammad Bukori, Dkk, Azaz-Azaz Manajemen, Yogyakarta; Aditya Media, 2005. h. 5 3 M. Sobri Sutikno, Op Cit. h. 4 2
Mutu dalam bahasa Inggris quality (kualitas)4 adalah sama artinya mutu maupun kualitas. Mutu / kualitas merupakan suatu ide yang dinamis, dapat digunakan sebagai suatu konsep yang relatif, pengertian tersebut biasa digunakan dalam TQM (Total Quality Management).5 Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi, hal tersebut sering disimpulkan sebagai sesuai dengan tujuan dan manfaat, kadang kala definisi tersebut sering dinamai definisi produsen tentang mutu. kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Crosby menyatakan, bahwa mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi.6 Feigenbaum menyatakan, bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full costumer satisfation). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang akan dihasilkan.7 Dari beberapa defenisi di atas, dalam dunia pendidikan untuk diketahui pertama adalah apa produknya? Dan kedua siapakah pelanggannya?. Untuk menjawab pertanyaan pertama, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara produk dan jasa. Sebab terdapat perbedaan yang fundamental antara keduanya yang akan melahirkan tentang bagaimana mutu keduanya dapat dijamin. 4
Thomas Adrian, Kamus Lengkap 10 Triliun Inggris-Indonesia;Indonesia-Inggris, Surabaya, KARINA, h.239 5 Edward Sallis, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, Yogyakarta, IRCiSoD, 2010, h. 53 6 Abdul Hadis, Nurhayati, Op Cit h.85 7 Ibid. h.3
Perbedaan pertama adalah bahwa jasa biasanya meliputi hubungan langsung oleh orang untuk orang.8 Kedua masalah waktu adalah elemen penting, jasa harus diberikan tepat waktu dan ini sama pentingnya dengan spesifikasi fisik jasa. Ketiga adalah tidak seperti produk, sebuah jasa tidak dapat ditambal atau diperbaiki. Keempat, jasa selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Dalam sebuah jasa biasanya pertanyaan ‘bagaimana sebuah jasa sampai di tempat tujuan’ lebih penting dibanding ‘apa sih’ jasanya?’. Kelima jasa biasanya diberikan secara langsung kepada pelanggan oleh pekerja yunior, dan staf senior pada umumnya jauh dari pelanggan. Keenam adalah kesulitan mengukur tingkat keberhasilan dan produktivitas dalam jasa. Satu-satunya indikator prestasi penting dalam jasa adalah kepuasan pelanggan. Tujuan analisis mutu adalah lebih tepat digunakan untuk melihat pendidikan sebagai sebuah industri jasa dari pada sebagai sebuah proses produksi. Pandangan seperti ini sangat dibutuhkan institusi untuk mendefenisikan jasa dan standar yang akan mereka berikan. Hal ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh kelompok pelanggan, termasuk diskusi langsung dengan kepala daerah setempat, para orang tua, dan dengan industri bisnis melalui kerjasama pendidikan dan bisnis setempat. Menjawab pertanyaan kedua yakni siapakah pelanggannya dalam dunia pendidikan, hal tersebut dapat dijawab melalui tabel berikut ini9
8 9
Edward Sallis, Op Cit, h.63 Edward Sallis, Op Cit, h.70
Tabel 2.1 Pelanggan Pendidikan Pendidikan (nilai tambah diberikan pada pelajar)
yang = Jasa
Pelajar
= Pelanggan atau klien eksternal utama
Orangtua/kepala daerah/sponsor
= Pelanggan eksternal kedua
Pemerintah/masyarakat/bursa kerja
= Pelanggan eksternal ketiga
Guru/staf
= Pelanggan Internal
Manajemen mutu pada hakikatnya menggambarkan pada semua aktivitas dari
fungsi
manajemen
pengorganisasian,
secara
pengendalian
keseluruhan.10 hingga
Mulai
kepemimpinan
dari
perencanaan,
yang menentukan
kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab serta implementasinya melalui alatalat manajemen, seperti perencanaan, pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu tersebut. Dalam konsep absolute, mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan drajat “baik”nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Berangkat dari beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa hal mendasar dalam mendefinisikan mutu ketika diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan Islam berdasarkan definisi tersebut adalah berhubungan quality assurance, contract conformance and costumer driven yang diberikan oleh
10
Mukhamad Ilyasin, Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, Malang; Aditya Media, 2012. h. 303
lembaga pendidikan Islam kepada para pelanggannya (peserta didik, masyarakat dan lain sebagainya).11 Manajemen mutu dapat dianggap memiliki tiga komponen utama: pengendalian mutu, jaminan mutu dan perbaikan mutu. Manajemen mutu berfokus tidak hanya pada mutu produk, namun juga cara untuk mencapainya. Manajemen mutu menggunakan jaminan mutu dan pengendalian terhadap proses dan produk untuk mencapai mutu secara lebih konsisten Meskipun tidak ada definisi mengenai mutu yang diterima secara universal, namun beberapa definisi kualitas tersebut ketika diaplikasikan kedalam dunia pendidikan Islam terdapat beberapa persamaan. Menurut M. N. Nasution kesamaan tersebut nampak pada; a. Mutu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan b. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan c. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang.12 Manajemen mutu adalah aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu. Pencapaian mutu yang diinginkan memerlukan kesepakatan dan partisipasi seluruh anggota organisasi, sedangkan tanggung jawab manajemen mutu ada pada pimpinan puncak. Untuk melaksanakan manajemen mutu dengan baik dan menuju keberhasilan, diperlukan
11
Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, Total Quality Manajement and The School, Buckingham-Philadelphia; Open University Press, 1994, h. 45 12 M. N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajemen), Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001. h. 16
prinsip-prinsip dasar yang kuat. Prinsip dasar manajemen mutu terdiri dari 8 butir, sebagai berikut:
1. Setiap orang memiliki pelanggan 2. Setiap orang bekerja dalam sebuah sistem 3. Semua sistem menunjukkan variasi 4. Mutu bukan pengeluaran biaya tetapi investasi 5. Peningkatan mutu harus dilakukan sesuai perencanaan 6. Peningkatan mutu harus menjadi pandangan hidup 7. Manajemen berdasarkan fakta dan data 8. Fokus pengendalian (control) pada proses, bukan hanya pada hasil out put Setelah memenuhi makna kualitas tersebut, maka dapat diketahui bahwa “manajemen mutu terpadu” menurut Syafaruddin adalah suatu filosofi komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan organisasi yang menekankan perbaikan berkelanjutan tujuan fundamental
untuk
meningkatkan mutu,
produktivitas dan mengurangi pembiayaan. Jadi manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan Islam merupakan suatu teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi kependidikan dan personelnya untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan (expectation) para pelanggan.13 TQM merupakan sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi
13
Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan : Konsep, Strategi dan Aplikasi, Jakarta; Grasindo, 2002. h. 29
pendidikan dalam
memenuhi
kebutuhan, keinginan,
dan harapan para
pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.14 TQM juga dapat diartikan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan lingkungannya.15 Dari definisi di atas, perbedaan TQM dengan pendekatan-pendekatan lain dalam menjalankan usaha adalah komponen bagaimana. Komponen ini memiliki sepuluh unsur utama TQM yakni: 1) Fokus pada pelanggan, 2) Obsesi terhadap kualitas, 3) Pendekatan ilmiah, 4) Komitmen jangka panjang, 5) Kerja sama tim (teamwork), 6) Perbaikan sistem secara berkesinambungan, 7) Pendidikan dan pelatihan, 8) kebebasan yang terkendali, 9) Kesatuan tujuan, 10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.16 Dalam TQM, sarana prasarana merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar dan membelajarkan. Manajemen sarana prasarana dapat diartikan kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan,
pengadaan,
penyimpanan
dan
penyaluran,
pendayagunaan,
pemeliharaan, penginvetarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.
14 15
Edward Sallis, Op Cit, h.73 M N Nasution, Manajemen Mutu Terpadu; edisi kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005,
h.22 16
Ibid h.22
Pada garis besarnya sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yakni: (1) penentuan kebutuhan, (2) proses pengadaan, (3) pemakaian, (4) pencatatan, dan (5) pertanggungjawaban. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Penentuan kebutuhan. Sebelum sarana prasarana diadakan, tentunya harus melalu proses penentuan kebutuhan agar peralatan yang diadakan atau yang akan dibeli bisa tepat sasaran dan tepat guna. Peralatan yang diadakan harus sesuai dengan kebutuhan lembaga, seperti: (a) adanya barang-barang yang rusak atau hilang, (b) pengisian kebutuhan barang sesuai dengan perkembangan sekolah. 2. Proses pengadaan. Dari apa yang telah ditentukan pada penentuan kebutuhan, kemudian selanjutnya proses pengadaan. Untuk proses pengadaan ini kemungkinan-kemungkinan bisa dilakukan dengan pembelian dengan biaya pemerintah, dari SPP, sumbangan orang tua, bantuan masyarakat lainnya atau melalui proposal-proposal kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. 3. Pemakaian. Barang-barang ada dua, yaitu barang habis dipakai dan barang tidak habis dipakai. Kedua jenis barang ini harus selalu mendapatkan perawatan dan penggunaannya perlu pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban bulanan maupun tahunan. Pemakaian barangbarang tersebut harus optimal untuk kebutuhan lembaga. 4. Pencatatan. Untuk keperluan pencatatan harus disediakan instrumeninstrumen berupa buku inventaris dan buku pembelian. Untuk pencatatan
ini disamping di buku catatan, bisa juga dicatat dan disimpan di komputer. 5. Pertanggungjawaban.
Penggunaan
barang-barang
sekolah
harus
dipertanggung-jawabkan dengan jalan membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang diajukan pada pimpinan. Selain sarana dan prasarana komponen lain yang berperan penting adalah sumber daya manusia. Pada manajemen sumber daya manusia terdiri dari beberapa fungsi, yaitu: (a) perencanaan, (b) rekrutment, (c) proses seleksi, (d) orientasi dan penempatan, (e) pelatihan dan pengembangan, (f) penilaian kinerja, dan (g) kompensasi. Adapun penjalasannya yakni sebagai berikut: a. Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahanperubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan didalam perencanaan sumber daya manusia antara lain: produktivitas tenaga kerja, pegawai yang pensiun dan berhenti, pegawai cuti dan meninggal, tingkat pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi dan hukum, serta peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. b. Rekrutment. Merupakan upaya untuk mendapatkan sejumlah calon pegawai yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk menjadi pegawai. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu lembaga melakukan perekrutan pegawai: (1) Berdirinya lembaga baru, (2) Adanya perluasan kegiatan lembaga, (3) Terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan
baru, (4) Adanya pegawai yang pindah atau keluar dari lembaga, (5) Adanya pegawai yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, (6) Adanya pegawai yang berhenti karena memasuki usia pensiun, (7) Adanya pegawai yang meninggal dunia. c. Proses seleksi merupakan proses untuk memutuskan apakah calon yang sudah melamar dapat diterima atau tida. Idealnya seleksi merupakan proses dua arah: lembaga/organisasi menawarkan posisi tenaga kerja dengan imbalan yang ditawarkan. Seleksi dilakukan bukan hanya untuk memilih pegawai baru untuk menjadi pegawai dilembaga, tetapi dapat juga untuk memilih pegawai yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan baru, pegawai yang dipindahkan ke bagian lain,
atau bahkan untuk
pegawai yang akan diputuskan hubungan pekerjaan dengan lembaga (penempatan). Sebab, sebagai mana dijelaskan diatas, calon pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong dapat bersumber dari luar lembaga, dapat juga bersumber dari dalam. Pada lembaga pendidikan swasta, pimpinan sekolah biasanya mendapatkan kesempatan untuk memilih stafnya yang baru, hal ini tentu saja lebih baik. Pimpinan sekolah hendaknya memperoleh wewenang untuk memilih dan mengusulkan pengangkatan stafnya yang baru, mengingat bahwa pimpinan sekolah tahu tentang staf yang dbutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolahnya d. Orientasi dan penempatan. Setelah proses seleksi selanjutnya diperlukan proses orientasi. Tahap ini dimaksud untuk membantu pegawai baru memenuhi tujuan-tujuan pribadi dan lembaga, disamping itu orientasi juga
merupakan interaksi pertama dengan lembaga mempunya efek yang lama pada pegawai, sehingga pertemuan pertama harus dilakukan dengan baik. Adapun istilah penempatan merupakan proses penugasan/ pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru direkrut. Jadi, setelah masa orientasi, pegawai akan ditempatkan melalui surat keputusan. e. Pelatihan dan pengembangan (training and development) merupakan upaya
strategis
dalam
proses
manajemen
untuk
meningkatkan
kompetensi/kualitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan dapat didefenisikan sebagai usaha yang terencana dalam lembaga untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Ada beberapa cara atau teknik pengembangan pegawai yang dapat dilakukan antara lain: (1) Melalui usaha sendiri, seperti belajar melalui buku, (2) Melalui kelompok profesi, misalnya kelompok bidang studi sejenis, PGRI, MGMP,KKG, dan lain sebagainya, (3) In Service Training, misalnya penataran, tugas belajar, latihan keahlian, (4) Loka karya, seminar, rapat kerja, simposium, dan sebagainya, (5) Promosi, diberi jabatan dengan beban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada jabatan semula. f. Penilaian kinerja. Setelah pegawai diterima, ditempatkan dan dipekerjakan maka tugas kepala sekolah selanjutnya melakukan penilaian prestasi pegawai. Penilaian tersebut mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai, selain itu penilaian juga penting
diakukan guna untuk pengembangan sumber daya manusia. Dalam penilaiannya harus dilakukan dengan transparan, objektif dan akurat. Sebab, seharusnya penilaian didasarkan pada prestasi pegawai secara riil tanpa ditambah dan dikurangi. g. Kompensasi, merupakan segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka yang mencakup semua bentuk pembayaran keuangan yang meliputi gaji dan upah, bonus, dan hadiah dalam wujud barang atau jasa. Oleh sebab itu hal tersebut dianggap penting karena besarnya kompensasi merupakan cerminan atau ukuran nilai terhadap kinerja pegawai itu sendiri dan sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Dalam Islam, kompensasi mendapat perhatian yang besar. Cara pemberian gaji kepada para pegawai telah digariskan sesuai dengan sabda Nabi SAW., yang artinya: ”Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering: pesan hadis ini bila benar-benar diamalkan, niscaya mampu membangkitkan semangat kerja para pegawai. Setelah dua komponen diatas berikutnya adalah pada komponen kesiswaan, manajemen kesiswaan merupakan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut keluar dari sekolah disebabkan telah lulus/tamat. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut ada empat tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, pencatatan murid dalam buku induk, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Penerimaan murid baru, kegiatan dalam penerimaan murid baru ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah: (a) membentuk panitia penerimaan murid, (b) menentukan syarat pendaftaran, (c) menyediakan formulir pendaftaran, (d) pengumuman pendaftaran calon, (e) menyediakan buku pendaftaran, (f) waktu pendaftaran, serta (penentuan calon yang diterima. 2. Pencatatan murid dalam buku induk, yaitu murid yang sudah diterima perlu dicatat kedalam buku induk, berupa identitas murid. Catatan dalam buku induk harus jelas dan harus detail seperti mencantumkan nomor induk murid, nama jelas murid, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status kewarganegaraan, agama, anak keberapa, alamat, asal sekolah, nama orang tua, dan data lain yang mendukung. 3. Kegiatan kemajuan belajar. Dalam hal ini sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap usaha mengembangkan kemajuan belajar siswanya. Kemajuan belajar tersebut secara periodik harus dilaporkan terutama kepada orang tua siswa. 4. Bimbingan dan pembinaan disiplin. Hal tersebut perlu diwujudkan disekolah oleh guru kelas/guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling. Proses bimbingannya bisa diarahkan kepada bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendidikan
disekolah. Untuk pembinaan disiplin, perlu dibuat tata tertib sekolah yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sangsi terhadap pelanggarnya. Aturan-aturan tersebut berupa aturan cara berpakaian, sikap siswa terhadap kepala sekolah, sikap siswa terhadap guru, sikap siswa terhadap sesama siswa, sikap siswa terhadap sesama pegawai lainnya dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kesiswaan. Dari beberapa defenisi dan penjelasan diatas terkait dengan manajemen mutu pada umumnya, apabila dikaitkan dalam dunia pendidikan maka Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim (2006) mengidentifikasi ciri-ciri sekolah bermutu, yaitu: 1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. 3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya. 4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. 5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya.
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. 8. Sekolah mendorong orang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas. 9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horozontal. 10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. 11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. 12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja. 13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan Langkah-langkat tersebut menurut penulis sudah mencakup sekaligus fungsi dari manajemen dalam upaya menjadikan lembaga bermutu yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi. Melalui langkah tersebut maka dapat diketahui upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan manajemen mutu pada sebuah lembaga yang dalam hal ini adalah lembaga pondok pesantren yang akan diteliti. Dan jika didapatkan hal tersebut belum bisa mengimplementasikan manajemen mutu setelah melalui beberapa proses maka perlu ditinjau kembali guna mengetahui titik kelemahan
dari proses manajemennya untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola lembaga yang diteliti. Dengan demikian, proses sesungguhnya tidak berakhir pada langkah terakhir, tetapi kembali lagi pada langkah pertama dan seterusnya. sejalan dengan metode siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) yang dikemukakan oleh Deming dalam usaha melakukan perbaikan mutu. Prosesproses berupa lingkaran demikianlah yang terjadi dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kelayakan dan kinerja pesantren. Ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Penilaian terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pesantren secara berkesinambungan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan manajemen khususnya manajemen mutu pesantren.17 Dalam manajemen mutu ini sesuai fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer pendidikan pesantren diarahkan untuk memberi kepuasan terhadap pelanggannya, baik pelanggan internal, eksternal yang primer, eksternal yang skunder, dan eksternal yang tersier. Semua itu dilaksanakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat memberi jaminan kepada para pelanggannya bahwa pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan bermutu.
17
Ibid. h. 303
Setelah diketahui tentang pentingnya mutu dalam lembaga pendidikan Islam, maka untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut diperlukan suatu manajemen yang tepat guna, agar supaya segala proses pendidikan yang terjadi di dalamnya berjalan secara efektif dan efisien. 2.
Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (TQM) Dalam upaya mengimplementasikan TQM, disadari bahwa bukanlah suatu
pendekatan yang sifatnya langsung jadi atau hasilnya diperoleh dalam waktu sekejap, tetapi membutuhkan suatu proses yang sistematis.18 Banyak pakar yang mengemukakan pendapatnya mengenai fase-fase atau tahap-tahap implementasi TQM. Menurut Cortado ada lima tahap transformasi yang dilalui suatu perusahaan, yaitu tahap kesadaran awal, implementasi sebagian, aktivitas ekstensif, hasil-hasil nyata dan terbaik dalam industri dengan karakteristik setiap tahap seperti tergambar dalam tabel berikut.19 Tabel 2.2 Karakteristik Lima Tahap Transformasi dalam Implementasi TQM Penerapan awal
Implementasi
Aktifitas intensif Hasil nyata
sebagian
industri
Baru ada
Pengetahuan
Setiap orang
Integrasi
sebagian
makin
telah
sangat baik
pengetahuan
berkembang
memahami
TQM
Terbaik dalam Integrasi total
konsep TQM
Sedikit
Usaha
Pendekatan
Proses teruji
Praktik yang
pendukung TQM
sistematis
telah terpadu
dan efektif
terbaik
dimulai 18 19
Ibid. h.359 Ibid. h.359
Tidak ada
Ada rencana
Mulai
TQM menjadi
Melaksanakan
rencana
implementasi
memperoleh
budaya
budayamutu
hasl-hasil nyata perusahaan Tidak ada budaya Mulai ada
Budaya
Hasil-hasil
Hasil-hasil
kualitas
perusahaan
telah tercapai
unggul dan
telah berubah
dan kontinu
kontinu
kesuksesan
Belum ada hasil
Budaya
Empowerment
Terorganisasi
Meraih kelas
nyata
perusahaan
and devloment
untuk
dunia
mengalami
bersifat
meningkatkan
perubahan
ekstensif
efektifitas dan efisiensi
Manajemen
Manajemen
komando&kendali senior mulai memberi
Berfokus pada
Berhasil
Penyempurnaan
perbaikan
menjadi
secara kontinu
kontinu
pemimpin
dukungan Inward focused
pasar
Delegasi dimulai fokus pada pelanggan makin baik
Waktu
1-2 tahun
1-2 tahun
1-2 tahun
Kontinu
Menurut George dan Weimerskirch ada enam fase utama dalam mengimplementasi TQM yaitu sebagai berikut; 1. Komitmen manajemen puncak terhadap perubahan 2. Penilaian sistem perusahaan secara internal dan eksternal 3. Pelembagaan fokus pada pelanggan
4. Pelembagaan TQM dalam perencanaan strategik, keterlibatan karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran. 5. Penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. 6. Perbaikan dan penyempurnaan sistem.20 Sementara itu, Goetsch dan Davis memberikan klasifikasi fase implementasi yang lebih rinci dan sistematis. Fase implementasi TQM dikelompokkan menjadi tiga fase, yaitu fase persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Masing-masing fase tersebut terdiri atas beberapa langkah, di mana waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah tergantung pada organisasi yang menerapkannya.21 1. Fase persiapan, terdiri dari sepuluh langkah yang diberi lebel A sampai J; Langkah A: membentuk total quality steering commite Langkah B: membentuk tim Langkah C: pelatihan TQM Langkah D: menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman Langkah E: menyusun tujuan umum Langkah F: komunikasi dan publikasi Langkah G: identifikasi kekuatan dan kelemahan Langkah H: identifikasi pendukung dan penolak Langkah I: memperkirakan sikap karyawan Langkah J: mengukur kepuasan pelanggan. 20 21
M N Nasution, Op Cit, h.359 Lo cit. h.360
2. Fase pelaksanaan, terdiri atas empat langkah yaitu dari K sampai dengan N Langkah K: merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus PDCA (Plan, Do Check, and Adjust) Langkah L: identifikasi proyek Langkah M: komposisi tim Langkah N: pelatihan tim 3. Fase pelaksanaan, terdiri atas lima langkah, yaitu dari P sampai dengan T Langkah P: penggiatan tim Langkah Q: umpan balik kepada steering commitee Langkah R: umpan balik dari pelanggan Langkah S: umpan balik dari karyawan Langkah T: memodifikasi infrastruktur 3.
Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Ada banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Diantaranya yakni
pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Agama Islam pertama didirikan di Indonesia adalah dalam bentuk pesantren (Sarijo, 1980; Dhofier, 1982). Dengan karaktemya yang khas "religius oriented", pesantren telah mampu meletakkan dasar-dasar pendidikan keagamaan yang kuat. Para santri tidak hanya dibekali pemahaman tentang ajaran Islam tetapi juga kemampuan untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam. Selain pesantren ada lagi madrasah/sekolah yang berpayung dbawah Islam dengan menamai sekolah Islam terpadu dan lain sebagainya. Sebagai lembaga pendidikan
Islam madrasah merupakan tempat yang secara khusus atau sengaja diadakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam menurut Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir dalam M Sobri Sutikno setidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu 22: a. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam, b. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, c. Adanya sikap mental pada sementara umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka, dan d. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam tentunya membutuhkan manajemen yang baik yang mencakup berbagai fungsi
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan
pengendalian agar proses pendidikan dapat terlaksana dengan baik. 4.
Konsep Sekolah Islam Terpadu Sekolah
Islam
Terpadu
pada
hakikatnya
adalah
sekolah
yang
mengimplementasikan konsep pendidikan islam berlandaskan Al-Quran dan As sunnah. Dalam aplikasinya Sekolah Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraannya dengan memadukan pendidikan 22
M. Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan:Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (tinjauan umum dan Islami), Lombok, Holistica, 2012, h.186
umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Sekolah Islam Terpadu juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Sekolah Islam Terpadu juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasadiyah. Dalam penyelenggaraannya memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, rumah dan masyarakat.23 Dengan sejumlah pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sekolah Islam Terpadu adalah sekolah islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara integrative nilai dan ajaran islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan orang tua , serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi murid. Sekolah Islam Terpadu yang muncul sebagai alternatif solusi dari keresahan sebagai masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah institusi pendidikan islam yang berkomitmen mengamalkan nilai – nilai islam dalam sistemnya, dan bertujuan agar siswanya mempunyai kompetensi seimbang antara ilmu kauniyah dengan ilmu qauliyah, antara fikriyah, ruhiyyah dan jasadiyyah, sehingga mampu melahirkan generasi muda muslim yang berilmu, berwawasan luas dan bermanfaat bagi ummat. Dengan tujuan menciptakan siswa yang memiliki kecerdasan Intelektual (Intelegen Quotient), Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient) dan Kecerdasan Spiritual (Spritual Quotient) yang tinggi serta kemampuan beramal (kerja) yang ihsan.
23
http://sditsalmanalfarisi2.wordpress.com/2012/02/07/pengertian-sekolah-islam-terpadu/
Orientasi sekolah Islam terpadu yakni meliputi: mengembangkan personal secara optimal, menjadikan anggota masyarakat yang berguna, dan menjadi insan kamil. Dari segi peserta didik dapat dilihat pada sikap sebagai berikut: a. Memiliki Aqidah yang benar b. Beribadah secara benar c. Berakhlak mulia d. Cinta dan terampil membaca Al Quran e. Berakal budi yang cerdas f. Berbadan sehat dan kuat g. Dekat dan cinta dengan Al Qur’an h. Bertindak kreatif : terampil, mandiri dan bertanggung jawab i. Bersikap positif : santun, toleran, jujur, berani, disiplin, rajin, cinta kasih sesama Selain hal tersebut, kurikulum yang dimiliki juga disebut sebagai kurikulum terpadu yang meliputi: a. Kurikulum
nasional
yang diwarnai
dengan
nilai
Islam
melalui
penambahan bidang studi ke-Islam-an baik secara terpisah maupun terintegrasi. b. Desain kurikulum berorientasi pada kebutuhan siswa, lingkungan, dan perkembangan iptek. c. Implementasi kurikulum lebih mengedepankan integrasi secara fungsional dan kreatif antar aspek kognitif, afektif dan psikomotor
Pada metode pembelajarannya terdiri dari dialog, diskusi, dan curah pendapat, kemudian belajar sambil berbuat, visitasi, kreatif, belajar berbantuan komputer yang terkendali dan terarah. Dari segi sarana prasarana, sekolah Islam terpadu memodifikasikan buku teks yang bernuansa Islam, kemudian memiliki buku referensi terutama ensiklopedi Islam, al qur’an dan tafsirnya, kumpulan hadist, memiliki mushalla dan
masjid, laboratorium dan kebun praktek, ahli
dalam berbagai bidang, memiliki tempat-tempat publik serta lingkungan yang kondusif dan lain sebagainya. Kepemimpinan sekolah yang dimiliki oleh sekolah Islam terpadu juga memiliki kriteria sebagai berikut; (1) memiliki pemahaman agama yang baik dan berkepribadian terpuji, (2) menunjukkan keteladanan, (3) memiliki common vision, (4) berwawasan luas dan visioner, (5) bersifat kolegial, (6) memiliki keberanian, keterampilan dan keterampilan leadership, (7) memiliki network yang produktif, (8) memiliki hubungan harmoni dengan para stakeholder. Pada kinerja guru, konselor dan personalia juga memiliki ciri tertentu yakni; memiliki kualifikasi minimal, kompetensi sesuai dengan tugas pokoknya, punya pemahaman agama dan amaliah yang baik dalam kehidupan sehari-hari, memiliki keberanian, dan bisa menunjukkan kecintaannya bekerja dengan anak, memiliki hubungan baik dan harmoni dengan orang tua atau wali siswa, dan melandasi diri dengan keikhlasan akan setiap prilaku profesionalnya. Memasuki tahap evaluasi, sekolah Islam terpadu melakukan beberapa hal diantaranya mencakup seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, bersifat edukatif, berlangsung terus menerus, dan berorientasi pada individu.
Dalam urusan pendanaan, pendidikan Islam terpadu lebih didasarkan pada kepentingan dakwah daripada kepentingan bisnis. Perolehan dana pendidikan harus dilakukan dengan cara yang halal pula. Selain itu, pemegang dana pendidikan hendaknya benar-benar orang yang bisa dipercaya. Penggunaan dana juga hendaknya lebih banyak diorientasikan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan dan kendaknya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Kesejahteraan personil diusahakan secara optimal dan berdasarkan merit sistem sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uoaya membangun institusi yang kuat. Selain yang diatas, yang menjadi ciri khas sekolah Islam terpadu lainnya adalah iklim sekolah yang dimilikinya, adapun iklim yang dimaksud sebagai berikut : 1. Kepala Sekolah, guru & staf mempunyai komitmen tinggi dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi sekolah. 2. Kepedulian Kepala Sekolah terhadap kualitas pembelajaran tinggi. 3. Kepala Sekolah memberi tugas kepada guru yang sesuai dengan kewenangan & kualifikasinya. 4. Kepala Sekolah memonitor pekerjaan yang dilaksanakan oleh guru dan staf. 5. Kebijakan-kebijakan sekolah selalu mengarah kepada peningkatan hasil pendidikan. 6. Guru dan staf menunjukkan komitmen tinggi dalam bekerja. 7. Sekolah mempunyai sistem penghargaan kepada guru, staf & siswa. 8. Iklim sekolah mendorong guru bekerja profesional. 9. Kepala Sekolah, guru dan staf menunjukkan disiplin tinggi.
10. Kepala Sekolah mudah dihubungi guru, staf & siswa. 11. Kepala Sekolah bersikap responsif kepada guru, staf, siswa, orangtua dan masyarakat. 12. Budaya
sekolah
mendorong
Kepala
Sekolah,
Guru
&
Staf
mengembangkan diri. 13. Kondisi lingkungan sekolah rapi, bersih, aman & terpelihara dengan baik. 14. Siswa memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dengan baik. 15. Sekolah membudayakan nilai-nilai demokratis, keagamaan & keterbukaan. 16. Sekolah membiasakan guru,staf & siswa untuk berperilaku sesuai ajaran agama Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas, sekolah Islam terpadu memiliki ciri yakni; Audit finansial dan kinerja (akademik) dilakukan secara internal dan eksternal, audit dilakukan secara periodik baik sesuai dengan kebutuhan, audit dilakukan oleh orang yang kompeten, pengawasan dilakukan untuk kepentingan pembinaan bukan untuk pemberian hukuman, pengawasan diorientasikan perbaikan personal dan institusional, aktivitas audit dan pengawasan lebih dilandasi oleh tanggung jawab kepada Allah SWT.24 5.
Strategi Mengelola Lembaga Pendidikan Islam Mujamir Qomar dalam M. Sobry Sutikno memaparkan beberapa strategi
yang perlu dilakukan dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam, baik
24
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-drprof/konsep-sekolah-islam-terpadu.pdf
berupa pesantren madrasah, perguruan tinggi serta sekolah Islam terpadu yakni sebagai berikut25 : 1. Merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga secara jelas serta berusaha keras mewujudkannya melalui kegiatan-kegiatan rill sehari-hari, 2. Membangun kepemimpinan yang benar-benar profesional (terlepas dari interfensi idiologi, politik, organisasi, dan mazhab dalam menempuh kebijakan lembaga, 3. Menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan peserta didiknya, 4. Menyempurnakan strategi rekrutmen siswa/santri/mahasiswa secara proaktif dengan menjemput bahkan mengejar bola, 5. Berusaha
keras
untuk
memberi
kesadaran
kepada
siswa/santri/mahasiswa bahwa belajar merupakan kewajiban dan kebutuhan paling dasar dalam menentukan masa depan mereka, 6. Merumuskan kurikulum yang sesuai dengan peserta didik dan masyarakat, 7. Menggali
strategi
pembelajaran
yang
dapat
mengakselarasi
kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan yang kompetitif, 8. Menggali
sumber-sumber
keuangan
mengembangkannya secara produktif,
25
M Sobry Sotikno, Op Cit, h.190
nonkonvesial
dan
9. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan proses pembelajaran, terutama ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, 10. Mengorientasikan strategi pembelajaran pada tradisi pengembangan keilmuan, kreatifitas dan keterampilan, 11. Memperkuat metodologi baik dalam hal pembelajaran, pemikiran maupun penelitian, 12. Mengondisikan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menstimulasi belajar, 13. Mengondisikan lingkungan yang islami baik dalam beribadah, bekerja, pergaulan sosial maupun kebersiahan, 14. Berusaha senantiasa meningkatkan kesejahteraan pegawai diatas ratarata kesejahteraan pegawai lembaga pendidikan lain, 15. Mewujudkan etos kerja yang tinggi dikalangan pegawai melalui kontrak moral dan kontrak kerja, 16. Berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada siapapun, baik jajaran pimpinan, guru/ ustadz/ dosen, karyawan, siswa/ santri/ mahaisswa, maupun tamu serta masyarakat luas, 17. Meningkatkan promosi untuk membangun citra, 18. Mempublikasikan kualitas proses dan hasil pembelajaran kepada publik secara terbuka, 19. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang menguntungkan, baik secara finansial maupun sosial,
20. Menjalin hubungan erat dengan masyarakat untuk mendapat dukungan secara maksimal, 21. Beradaptasi dengan budaya lokal dan kebhinekaan, 22. Menyingkronkan kebijakan-kebijakan lembaga dengan kebijakankebijakan pendidikan nasional. 6.
Hambatan Implementasi Manajemen Mutu di Indonesia Hasil
analisis
implementasi
TQM
di
Indonesia
menunjukkan
ketidaksempurnaan implementasi TQM dan kurangnya infrastruktur yang mendukung implementasi TQM secara umum, terdapat beberapa faktor penyebab yang memungkinkan keadaan tersebut, yaitu sebagai berikut26 : 1. Kurangnya komitmen manajemen puncak, 2. Kurangnya infrastruktur, 3. Masih bersifat parsial, 4. Kurangnya pengetahuan tentang konsep TQM, 5. Budaya organisasi yang kurang mendukung, 6. Ketidaksempurnaan dalam mengimplementasi TQM, 7. Pekerja yang merasa ketakutan, dan 8. Kurangnya peranan pemerintah. B. Tinjauan Penelitian yang Relevan Masalah manajemen mutu terpadu terus mendapat perhatian dari banyak kalangan, dan saat ini menjadi pembahasan yang masih hangatnya dalam dunia pendidikan. hal tersebut karena manajemen mutu dianggap suatu penemuan baru
26
Lo cit. h.368
dalam dunia pendidikan yang semulanya lebih cendrung pada dunia perusahaan. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan banyak para peneliti yang melakukan penelitian terkait hal tersebut. Banyak hal yang menjadi keingin tahuan peneliti tentang manajemen mutu. Dari studi kasus sampai pada peningkatan mutu itu sendiri. Sebagaimana yang penulis ketahui setelah menelaah tulisan-tulisan peneliti terdahulu, ternyata permasalahan tersebut sudah ada yang meneliti namun dengan aspek dan sudut pandang yang berbeda, antara lain : 1. Kodri H. Nawawi : Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMU Muhammadiyah Pekanbaru. Tesis program pascasarjana UIN SUSKA Pekanbaru,2005 Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan berfokus pada fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Alasan menggunakan pendekatan ini bahwa objek penelitiannya sebagai instrument bagi peneliti. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disingkat dengan MPMBS yang merupakan sebuah proses baik itu kepala sekolah, guru, siswa maupun BP3-nya. Adapun sampel dalam penelitian ini mencakup warga sekolah secara menyeluruh yakni guru, tata usaha, siswa juga komite sekolah dan kepala sekolah sebagai instrument kuncinya. teknik analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pertama melakukan persiapan dengan mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, kelengkapan data dan mengeccek macam isian data tersebut, kedua dengan tabulasi maksudnya
adalah memberikan skor (scoring) dan kode kepada item-item yang perlu diberi skor dan tidak diberi skor, mengubah jenis data dan memberi kode dalam hubungan dengan pengelolaan data. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitiannya adalah bahwa pemberdayaan kepala sekolah terhadap warga sekolah dalam rangka penerapan MPMBS terutama terhadap guru dalam proses belajar mengajar masih didapati komponen sekolah sebagian yang penerapannya belum maksimal, dalam hasil temuannya hal tersebut disebabkan karena masih ada sebagian guru yang belum mengikuti bimbingan pembuatan satuan acara pembelajaran dan ditambah dengan supervisi kepala sekolah terhadap guru yang dianggap belum merata. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa arah penelitian yang dilakukan adalah upaya kepala sekolah dalam memberdayakan guru untuk menjalankan tugas fungsinya yakni mendidik dan mengajar. 2. H. Hazairin : Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MTs Madinatun Najah Rengat. Tesis program pascasarjana UIN SUSKA Pekanbaru, 2006. Pelaksanaan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah otonomi sekolah plus pengambilan keputusan secara partisipatif. Konsep tersebut membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan MPMBS sudah sepantasnya menerapkan pendekatan “idiografik” (membolehkan adanya keberbagaian cara dalam melaksanakan MPMBS) dan bukan lagi menunggu pendekatan “nomotetik” (cara melaksanakan MPMBS yang cendrung seragam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terdiri dari beberapa komponen diantaranya terkait dengan perencanaan, pengelolaan kurikulum,
pengelolaan
pengelolaan
ketenangan,
proses
belajar
pengelolaan
mengajar,
pelajaran
pengelolaan
siswa-siswi,
fasilitas,
pengelolaan
hubungan masyarakat dan pengelolaan iklim sekolah. Dalam
penelitiannya
peneliti
menggunakan
pendekatan
kualitatif
deksriftif. Dan pengumpulan datanya yakni melalui observasi, wawancara dan kajian dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis deskriftif. Dari
hasil
penelitiannya
ditemukan
bahwa
misi
sekolah
sudah
menggambarkan visi sekolah dan mencerminkan akan pelayanan terhadap warga sekolah terutama pelayanan terhadap siswa. Kemudian ditemukan juga bahwa pertanggungjawaban sekolah dan keterbukaan sekolah sudah cukup baik, karena semua hasil-hasil program dan keuangan dilaporkan kepada pihak yang berkompeten dalam bidang itu. Selain itu proses kemandirian disekolah juga dipandang sudah cukup baik karena adanya usaha-usaha terobosan yang dilakukan dalam meningkatkan proses pembelajaran. C. Konsep operasional / Kriteria Variabel Dari kerangka teori yang didapatkan, maka menurut peneliti langkahlangkah untuk menciptakan sistem mutu modern yang sangat efektif terutama pada tiga komponen yang sedang diteliti yakni komponen sarana prasarana, sumber daya manusia dan kesiswaan dan dikaitkan dengan fungsi manajemen
yakni dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya sebagai berikut: Tahap perencanaan : 1. Mendefenisikan dan merinci sasaran dan kebijakan mutu 2. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan. a. Penentuan kebutuhan barang yang akan diadakan. b. Melakukan rekrutmen dan seleksi SDM sebelum dijadikan guru atau staf sekolah. c. Menyempurnakan strategi rekrutmen dengan beberapa tahap yakni dari seleksi administrasi, test tertulis, dan wawancara d. Merumuskan kurikulum yang sesuai dengan siswa dan masyarakat. e. Merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga secara jelas serta berusaha keras mewujudkannya melalui kegiatan rill sehari-hari. Tahap Pengorganisasian : 3. Mengerahkan semua aktivitas untuk mencapai sasaran dan kebijakan mutu. 4. Mengintegrasikan aktifitas didalam organisasi (lembaga pendidikan yang dikelola). 5. Memberikan
penjelasan
tugas
kepada
personil
untuk
bersikap
mementingkan produk untuk menyukseskan program pengendalian mutu terpadu. 6. Mengidentifikasikan
dan
mengefektifkan
memproses dan mengendalikannya.
aliran
informasi
mutu,
a. Memperhatikan proses pengadaan sarana prasarana baik itu kualitas, kesesuaian pesanan dan kesesuaian jumlah b. Menggali
strategi
pembelajaran
yang
dapat
mengakselarasi
kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan yang kompetitif, c. Mengorientasikan pada tradisi pengembangan keilmuan, kreatifitas dan keterampilan. d. Memperkuat metodologi baik dalam hal pembelajara, pemikiran, maupun penelitian. e. Mengondisikan lingkungan yang aman, nyaman dan menstimulasi belajar. f. Mengondisikan lingkungan yang islami baik dalam beribadah, bekerja, pergaulan sosial maupun kebersihan. g. Mewujudkan etos kerja yang tinggi dikalangan pegawai melalui kontrak pegawai dan kontrak kerja. Tahap pelaksanaan : 7. Melakukan pelatihan serta memotivasi personil untuk terus bekerja meningkatkan mutu. 8. Melakukan pengendalian biaya mutu dan pengukuran lainnya serta menerapkan standar mutu yang harus dicapai. a. Membangun sarana dan prasaran yang memadai untuk kepentingan proses pembelajaran
b. Menggali
sumber-sumber
keuangan
nonkonvesial
dan
mengembangkannya secara produktif. c. Mempublikasikan kualitas proses dan hasil pembelajaran kepada publik secara terbuka. d. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang menguntungkan, baik secara finansial maupun sosial. Tahap Pengawasan : 9. Melanjutkan sistem pengendalian mencakup langkah selanjutnya dan menerima informasi umpan balik, melakukan analisis hasil, serta membandingkan dengan standar mutu yang telah di tetapkan. 10. Memeriksa aktivitas sistem mutu modern secara periodik. a. Melakukan
pencatatan dengan menyediakan instrumen-instrumen
berupa buku inventaris dan buku pembelian. b. Meminta pertanggungjawaban bidang sarana prasarana berupa buku laporan pengadaan barang perbulan/ pertahunnya. c. Melakukan penilaian kerja kepada setiap guru pada akhir perodik atau akhir semester. d. Memberikan kompensasi kepada guru dan staf pengelola yang nilainya memenuhi standar yang telah ditentukan. e. Meningkatkan promosi untuk membangun citra. f. Menyingkronkan kebijakan-kebijakan lembaga dengan kebijakan pendidikan nasional.
