BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Pengusaha Pengertian Pengusaha menurut Mardiasmo (2008:36), Pengusaha merupakan Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.
2.2 Pengertian Pengusaha Kena Pajak Menurut Siti Resmi (2013:25), Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, Kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
9
2.3 Syarat-Syarat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) Menurut PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu : 1. memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah). 2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau Fotokopi Paspor, Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang. b. Dokumen izin kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 3. Untuk Wajib Pajak Badan : a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang. b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi Paspor dan Surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing
10
c. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang . d. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Penjabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah dan Kepala Desa. 4.
Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) : a. Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama
operasi (joint operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk
kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib Pajak. c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu
pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing. d. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang. e. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah
sekurang-kuranggnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupu Wajib Pajak badan asing.
11
2.4 Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Menurut Mardiasmo (2008:38), Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya. 2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 3. Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan.
2.5 Kewajiban dan Hak Pengusaha Kena Pajak Menurut Mardiasmo (2008:38), menjelaskan tentang kewajiban dan hak pengusaha kena pajak sebagai berikut : 2.5.1 Kewajiban 1. Pengusaha yang telah wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak seperti tersebut diatas berkewajiban untuk : a. Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak . b. Memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) / Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) . c. Menyetor PPN (Pajak Pertambahan Nilai) / Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (PPnBM) yang kurang dibayar.
12
d. Melaporkan PPN (Pajak Pertamnahan Nilai) / (PPnBM) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (menyampaikan SPT Masa PPN/PPn BM). 2.5.2 Hak Pengusaha Kena Pajak (PKP) a. Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa
Kena Pajak (JKP). b. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2.6 Jangka Waktu Pelaporan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut Peraturan 20/PJ/2013 menjelaskam 5 hari sejak formulir (lengkap) diajukan, petugas verifikasi akan melakukan verifikasi. Keputusan Permohonan Pengajuan PKP diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan.
2.7 Sanksi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut Mardiasmo (2008:40), menjelaskan tentang sanksi Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,maka akan dipidana dengan pidana Penjara paling lama 6 (Enam) Tahun dan denda paling tinggi 4 (Empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
13
2.8 Tempat Pelaporan Kegiatan Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut Siti resmi (2013:26) Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak : 1. Bagi Pengusaha Orang Pribadi, adalah pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 2. Bagi Pengusaha badan, adalah pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang Wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa Wilayah kantor Direktorat Jendral Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat Jendral Pajak yang Wilayah Kerjanya meliputi tempat kegiatan Usaha dilakukan. 4. Bagi Wajib Pajak orang pribadi Pengusaha tertentu (yaitu Wajib Pajak orang Pribadi yang mempunyai tempat Usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya disamping pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak juga pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang Wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan. 5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur Jendral Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jendral Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terdapat pada table 2.1
14
Tabel 2.1 Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha
Tempat Pendaftaran dan
Kena Pajak tertentu
Pelaporan Usaha
KPP Perusahaan Negara dan Daerah
BUMD yang berkedudukan diwilayah DKI Jakarta
Wajib Pajak BUMN,termasuk anak Perusahaan
Wajib Pajak Penanaman Modal KPP Penanaman Modal Asing I Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan Usaha di bidang Industri nonlogam
Wajib Pajak penanaman Modal KPP Penanaman Modal Asing II asing yang tidak masuk bursa dan melakukan
Kegiatan
Usaha
di
bidang logam dan mesin
Wajib Pajak Penanaman modal KPP Penanaman Modal Asing III Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang non industri
Wajib Pajak bentuk usaha tetap
Orang
asing
KPP Badan dan Orang Asing yang
berkedudukan//bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta
15
KPP Perusahaan Masuk Bursa
Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam
Wajib Pajak BUMD dan bentuk KPP
yang
Wilayah
kerjanya
meliputi tempat kedudukan Wajib
usaha tetap
Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap
Wajib Pajak orang asing yang KPP berkedudukan
Wajib
kerjanya
orang asing
BUMN,BUMD, KPP
Pajak
Wilayah
bertempat meliputi tempat tinggal Wajib Pajak
atau
tinggal di luar DKI Jakarta
yang
yang
Wilayah
Kerjanya
penanaman modal asing, badan dan meliputi tempat cabang,perwakilan, orang asing dan Perusahaan masuk atau kegiatan usaha dilakukan bursa,
terbatas
pada
Pajak
Penghasilan
Pemotongan,
Pajak
Penghasilan
Pemungutan,
Pajak
Pertambahan
Nilai
dan
Penjualan atas barang mewah
Pajak
