BAB II LANDASAN TEORI A. Deskripsi Teori 1. Pajak a. Definisi Pajak Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
8
9
1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung. 3) Dapat dipaksakan. 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. b. Fungsi Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu : 1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. c. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga ssistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut : 1) Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
10
2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya
kepada
memperhitungkan,
Wajib
membayar,
Pajak dan
untuk
menghitung,
melaporkan
sendiri
besarnya pajak yang terutang. 3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. d. Definisi Wajib Pajak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun,
11
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”
e. Definisi Pajak Penghasilan Soebakir, dkk (1999: 41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. f. Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009 : 204) adalah: “Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan.” Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan: Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 adalah Angsuran Pajak Penghasilan yang dipungut
12
pemerintah pusat dan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28 %. 2. Kepatuhan Wajib Pajak a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak
bertanggung
jawab
menetapkan
sendiri
kewajiban
perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:
13
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal
14
31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. c. Evaluasi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang dan atau modal yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15
3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 25 a. Pengertian SPT Menurut Mardiasmo (2011 : 29) adalah : “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan penglolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah : “Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.” Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan. b. Fungsi SPT Menurut Mardiasmo (2011 : 29), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :
16
1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3) Harta dan Kewajiban. 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. c. Batas Waktu Batas waktu penyampaian SPT Tahunan menurut Mardiasmo (2011: 36) diatur sebagai berikut : SPT Tahunan : 1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya. 2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
17
d. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan 1) SPT Tahunan dicetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), lalu disalurkan ke seluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian disampaikan kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP. 2) Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk diisi dengan lengkap, benar dan jelas. 3) Setelah diisi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut dikembalikan lagi ke kantor Pelayanan Pajak untuk
diserahkan
ke
bagian
pelayanan
untuk
diteliti
kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak. 4) Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengelola Data dan Informasi (PDI) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan, misalnya Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) I sampai IV atau menurut wilayah tempat Wajib Pajak tinggal.
18
5) Bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) akan memeriksa kesalahan tersebut, apabila setelah diperiksa terjadi Kurang Bayar (KB), maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan wajib ajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, tapi apabila Lebih Bayar (LB) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan (konpensasi) juga dapat diberikan restitusi. 6) Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT diarsipkan oleh KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan. e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi
19
jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. B. Kerangka Berpikir Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan
20
perundang-undangan
yang
berhubungan
dengan
perpajakan
terus
disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan
perhitungan
dan
pembayaran
pajak
yang
terutang.
Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat
Jenderal
Pajak
(DJP)
Departemen
Keuangan
dan
Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi kepada masyarakat maupun Wajib Pajak mengenai kemudahan pelaporan pajak.
