BAB II LANDASAN TEORI
II.1 Pengertian Pajak Pajak merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar, maka harus dilandasi undang-undang oleh pemerintah. Pengertian pajak menurut Mulyadi (2006), mendefinisikan, ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (h.1). Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam negeri adalah melalui pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, antara lain: 1. Fungsi budgeter (sumber keuangan negara). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin atau pembangunan dan juga pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
8
2. Fungsi regulerend (mengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, juga untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan. Contoh fungsi pajak sebagai alat pengatur, yaitu: a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap minuman keras. b. Kebijakan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi atas barang-barang impor untuk melindungi produk dalam negeri. c. Pajak yang cukup tinggi atas penjualan barang-barang mewah untuk menekan gaya hidup konsumtif masyarakat. d. Tarif pajak untuk eksport sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia sehingga memperbesar devisa negara. e. Pemberlakukan tax holiday (pembebasan pajak) untuk menarik pemilik modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya untuk memudahkan pemahaman dan praktiknya di masyarakat. Jenis pajak menurut Mardiasmo (2006), yaitu: 1. Menurut golongannya. a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan PBB. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan bila ada peristiwa yang menyebabkan, seperti penyerahan BKP atau JKP dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: PPN dan PPnBM. 9
2. Menurut sifatnya. a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh. b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta PBB. 3. Menurut lembaga pemungutannya. a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, dan PBB. b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Terdiri atas: • Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. • Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: a. Official assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2. Wajib pajak bersifat pasif.
10
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. c. With holding system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
II.2 Pajak Penghasilan II.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Semua pajak yang berlaku di Indonesia mempunyai dasar hukumnya masingmasing, tidak terkecuali pajak penghasilan. Dasar hukum dari pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan beberapa aturan pelaksanaannya yang tertuang baik melalui
11
peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan Dirjen pajak maupun surat edaran Dirjen pajak. Menurut Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang dikutip oleh Suandy (2002), menyatakan bahwa, ”Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwin, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.” (h.75). Lumbantoruan (1990), menjelaskan bahwa, ”Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.” (h.383).
II.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2006), ”Pihak yang menjadi subjek pajak adalah: 1. a. Orang pribadi. b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
12
yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk laninnya. 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).” (h.123).
II.2.3 Objek Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2006), ”Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota. c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha. d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 13
derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang. 7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.” (h.127-128).
14
II.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 II.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Rusjdi (2006) menyatakan, ”Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.” (h.1).
II.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Rusjdi (2006), menyatakan, ”Subjek PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: 1. Pejabat negara, yaitu: a. Presiden dan wakil presiden. b. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR atau MPR provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. c. Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan. d. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim Mahkamah Agung. e. Ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung. f. Menteri, menteri negara, dan menteri muda. g. Jaksa agung. h. Gubernur dan wakil gubernur kepala daerah provinsi. i. Bupati dan wakil bupati kepala daerah kabupaten. j. Walikota dan wakil walikota. 15
2. Pegawai Negeri Sipil. 3. Pegawai. 4. Pegawai tetap. 5. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri. 6. Tenaga lepas. 7. Penerima pensiun. 8. Penerima honorarium. 9. Penerima upah.” (h.2).
II.3.2.1 Hak dan Kewajiban Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Rusjdi (2006), ”Hak dan kewajiban subjek PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: 1. Menyampaikan jumlah tanggungan keluarga. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. 2. Kredit pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. 3. Penyerahan bukti pemotongan. Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada: 16
a. Pemotong
pajak
kantor
cabang
baru
dalam
hal
yang
bersangkutan
dipindahtugaskan. b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja. c. Pemotongan pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. 4. Keberatan dan banding. Pemotong pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada direktur jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.” (h.29).
II.3.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 21 Rusjdi (2006), menyatakan, ”Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, adalah: 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
17
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tentiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja tidak lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai. 4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua dan jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari: a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto (sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 7). b. Pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara crew film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. c. Olahragawan. d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 18
f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial. g. Agen iklan. h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan peserta sidang atau rapat. i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. j. Peserta perlombaan. k. Petugas penjaja barang dagangan. l. Petugas dinas luar asuransi. m. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai. n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. 6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.” (h.7).
II.4 Tarif Pajak Penghasilan Cara perhitungan PPh pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya, hanya saja dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pemerintah peghasilan tertentu sebagai wajib pajak dalam negeri selain
19
ada pengurang berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun. Mardiasmo (2006) menyatakan, sesuai dengan pasal 17 UU PPh besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp 25.000.000
Tarif Pajak 5% (lima persen)
Di atas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000
10% ( sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000
15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000 s.d. Rp 200.000.000
25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 200.000.000
35% (tiga puluh lima persen)
2. Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000
10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000
15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000
30% (tiga puluh persen)
Tarif Pasal 17 tersebut yang nantinya akan dikalikan dengan laba kena pajak untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang terutang. Ketentuan lainnya yang berhubungan dengan PTKP dilakukan penyesuaian dengan pengurang yang diperbolehkan: 1. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan: 20
a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sebesar Rp 1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan. b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. 2. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang merupakan uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimal yang diperkenenkan sejumlah Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan. 3. Besar penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP yang berlaku berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 pasal 7, Keputusan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.137/KMK.03/2005 adalah: a. Rp 12.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi b. Rp 1.200.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin c. Rp 12.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
21
• Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak bedasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21, dan • Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain. Namun untuk tahun 2006, telah ada ketentuan yang baru mengenai besarnya PTKP untuk diri WP orang pribadi dan tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami yaitu sebesar Rp 13.200.000. d. Rp 1.200.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). 4. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 5. Bagi karyawati yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.200.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan ditambah PTKP untuk keluarganya sesuai dengan ketentuan nomor 3 huruf d. 6. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan dengan keadaan awal takwin. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwin yang bersangkutan.
22
II.5 Biaya Fiskal dan Biaya Non Fiskal Menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal atau deductible expenses) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya non fiskal atau non-deductible expenses). Mardiasmo (2006) menyatakan, ”Biaya yang diperkenankan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pada Pasal 6 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratitikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan. 2. Penyusutan atas pengluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 23
7. Biaya beasiswa, magang, dan penelitian. 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, dengan syarat: a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersial. b. Telah diserahkan perkara pengalihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur jenderal pajak. 9. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. 10. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi (pekerja) yang bersangkutan. 11. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. 12. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan: 24
a. Di daerah tertentu (misalnya: daerah terpencil), dan b. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. 13. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun). 14. Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemelik agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.” (h.131-132). Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang tidak boleh dikurangkan, menurut Mardiasmo (2006) meliputi: 1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh menteri keuangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 25
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. 6. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan: a. Di daerah tertentu (misalnya daerah terpencil), dan b. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, c. Yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. 7. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan pekerjaan yang dilakukan. 8. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 9. Pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. 10. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 11. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
26
12. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 13. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang: a. Dikenakan PPh yang bersifat final. b. Bukan objek PPh. 14. Biaya-biaya
(pengeluaran)
untuk
mendapatkan,
menagih
dan
memelihara
penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
II.6 Perencanaan Pajak II.6.1 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak Perencanaan Pajak menurut Zain (2005) bahwa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensial pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada knsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion). Strategi mengefisiensenkan beban pajak menurut Suandy (2001) menjelaskan ”Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.” (h.119). Perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:
27
1. Pemilihan metode pembukuan yang digunakan Metode pembukuan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan tidak berbeda dengan akuntansi, yaitu basis akrual dan basis kas. Basis akrual adalah metode dimana pendapatan dan biaya diakui dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban walaupun uangnya belum diterima atau dibayar. Basis kas adalah metode dimana pendapatan dan biaya diakui dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Dilihat dari efisiensi beban pajak, basis akrual lebih menguntungkan dari pada kas basis, karena dalam modifikasi perpajakan biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban. 2. Pemilihan metode penilaian persediaan Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan FIFO (first in first out). Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan. Untuk efisiensi pajak dalam kondisi perekonomian dimana inflasi harga-harga barang cenderung naik, maka metode rata-rata (average) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode FIFO (first in first out). Harga pokok penjualan (FIFO) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil. 3. Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi dapat menggunakan dua metode, yaitu metode saldo menurun dan metode garis lurus. Jika perusahaan mempunyai perkiraan laba yang cukup besar maka metode yang dapat dipakai adalah metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun), sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat 28
mengurangi laba kena pajak. Jika yang diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihan metodenya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus), agar biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 4. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan Kesejahteraan karyawan yang dapat diberikan antara lain pembayaran premi asuransi untuk pegawai, perawatan kesejahteraan karyawan, transportasi karyawan, konsumsi dan natura lainnya, pakaian dinas karyawan, rumah dinas karyawan, dan lain sebagainya. 5. Pengambilan keuntungan dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak menurut undang-undang Jika diketahui penghasilan kena pajak atau laba perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dan biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak. 6. Pemberian tunjangan kepada karyawan Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerima. Salah satu cara pemberian tunjangan kepada karyawan adalah dengan 29
menggunakan metode gross up untuk perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Gross up method adalah metode penghitungan perencanaan PPh pasal 21 dimana besarnya PPh pasal 21 terutang seluruhnya ditunjang oleh perusahaan (perusahaan memberikan tunjangan PPh pasal 21 yang jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh pasal 21 terutang). Gross up method yang berarti pemberian tunjangan pajak merupakan (deductible expenses). Hal ini dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan sama dengan tunjangan lainnya seperti tunjangan transport atau tunjangan makan. Tunjangan-tunjangan tersebut merupakan unsur yang menambah jumlah penghasilan karyawan dan tentunya menjadi objek PPh pasal 21. Dengan kata lain bahwa gross up method PPh pasal 21 karyawan yang berupa pemberian tunjangan pajak tersebut akan menambah jumlah penghasilan yang akan diterima oleh karyawan dan akan dikenal PPh pasal 21. Dalam metode ini jumlah tunjangan akan diberikan kepada karyawan sebesar PPh pasal 21 yang akan dibayar. Menurut Gustian dan Irwansyah (2004), ”Rumus metode gross up untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: a. PKP sampai dengan Rp 25.000.000. Pajak = (PKP x 5%) / 0,95 b. PKP diatas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. Pajak = ((PKP x 10%) – Rp. 1.250.000,-) / 0,90 c. PKP diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. Pajak = ((PKP x 15%) – Rp. 3.750.000,-) / 0,8 d. PKP diatas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 Pajak = ((PKP x 25%) – Rp. 13.750.000,-) / 0,75
30
e. PKP diatas Rp. 200.000.000,00 Pajak = ((PKP x 35%) – Rp. 33.750.000,-) / 0,65.” (h.97-98).
II.6.2 Pengelolaan
Transaksi
yang
Berhubungan
dengan
Kesejahteraan
Karyawan Peluang efisiensi PPh badan banyak dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, tetapi hal ini tergantung kondisi perusahaan, seperti: 1. Pada perusahaan yang mempunyai penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak tinggi dan pengenaan PPh badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. 2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena hal tersebut tidak masuk dalam objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tidak mempengaruhi besarnya PPh badan, karena PPh badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. 3. Biaya perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil. Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari: 1. PPh pasal 21 karyawan: a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan atau ditanggung perusahaan. b. Diberikan tunjangan PPh oleh perusahaan.
31
2. Pengobatan karyawan: a. Perusahaan mendirikan klinik atau bekerja sama dengan rumah sakit tertentu. b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin. c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi. 3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai: a. Premi ditanggung perusahaan. b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. c. Premi sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian ditanggung karyawan. 4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua: a. Iuran ditanggung perusahaan. b. Iuran ditanggung karyawan c. Iuran sebagian ditanggung karyawan dan sebagian ditanggung perusahaan 5. Rumah dinas karyawan: a. Perusahaan menyediakan rumah dinas. b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan. 6. Transportasi untuk karyawan: a. Perusahaan menyediakan mobil dinas. b. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi. 7. Makanan dan natura lainnya: a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan katering karyawan. b. Tunjangan beras atau uang makan.
32
II.6.3 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak Menurut Suandy (2001), ”Agar tax planning dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka harus dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut: 1. Menganalisis informasi yang ada (analysis of the existing data base). Tahap pertama dari proses membuat perencanaan pajak adalah dengan menganalisis komponen yang berada atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Oleh karena itu seorang manajer harus memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal yaitu: 2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (design of one or more possible tax plans). 3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan). Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. 4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plan). Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang baik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.
33
5. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan). Pemutakhiran dari suatu rencana adalah dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manager akan mempu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan maupun mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.” (h.14).
II.6.4 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak Menurut Suandy (2001), ”Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu: 1. Kebijakan Perpajakan (tax policy) Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong diantaranya: a. Pajak apa yang akan dipungut? b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak? c. Apa saja objek pajaknya? d. Berapa besar tarif pajaknya? e. Bagaimana prosedur perpajakannya? 2. Undang-undang perpajakan Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena 34
disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 3. Administrasi perpajakan Indonesia sebagai negara yang luas dan dalam masa pembangunan masih mengalami kesulitan dalam menjalankan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Secara
umum
motivasi
dilakukannya
perencanaan
pajak
adalah
untuk
memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada.” (h.11).
35
